Tahapan Perencanaan Pajak
Kelompok 5
Andi Ardianzah 461 10 008
Nirwan Suparwan 461 10 011
Rahmawati R 461 10 015
Sri wahyuni Rachman 461 10 020
JURUSAN AKUNTANSI MANAJERIAL
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Tahun Ajaran 2013-2014
BAB I
PENDAHULUAN
I. LATARBELAKANG
Dalam era yang penuh dengan tidakpastian saat ini, ada dua hal yang pasti dan tidak
bisa dihindarkan oleh setiap orang selama hidupnya, yaitu ‘kematian’ dan ‘pajak’. Hampir
seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti,
sehingga para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan
perhatian yang cukup serius dan merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatu
bisnis.
Dari segi ekomoni, pajak merupakan pemindahan dari sumber daya dari sektor privat
(perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya
beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor publik. Agar
tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.
Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi
laba bersih.
Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih
berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan pajak
(tax planning) atau tax sheltering. Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses
merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah
minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak secara
lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.
Dalam pelaksanannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan
pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan
membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak,
pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian
besar beral dari penerimaan pajak.
Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi
jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada
peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber
daya manusia (fiskus).
Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak
dengan ilegal, antara lain :
a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak jumlah pajak yang harusoleh
wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pul
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untk menyuap fiskup, semakin
besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran
terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran.
d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran,
semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
II. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini sebagai berikut :
1. Menganalisis informasi data yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
3. Evaluasi atas perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memutakhiran rencana pajak
III. TUJUAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk informasi yang digunakan dalam melakukan perencanaan pajak sehingga
tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana membuat model perencanaan pajak
dengan satu atau lebih model tanpa harus melanggar peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan memahami cara mengevaluasi kelemahan serta mampu
untuk memperbaiki kembali suatu perencanaan pajak sampai pemutakhiran
rencana pajak yang telah disusun.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Menganalisis Informasi data yang ada
Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen
yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin
beban pajak yang harus ditanggung.
Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak
baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai
perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan
kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar
pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan
faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:
a. Fakta yang relevan
Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka
seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk
perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari
segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-
perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan
menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak
dalam perpajakan.
b. Faktor Pajak
Dalam menganalis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan
perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-
faktor :
Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara
Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang
domestik maupun kebijakan perpajakan.
Kedua hal utama sebelumnya akan diuraikan secara komprehensif sebagai berikut :
a) Jenis pajak yang ada
Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan perpajakan akan memungut
berbagao jenis pajak yang disesuaikan dengn tujuan yang ingin dicapainya.
Untuk itu, seorang manajer dalam merencanakan pajak harus mengetahui
secara pasti apa saja kewajiban perpajakan yang dihadapi baik pajak lokal
maupun pajak luar negeri.
b) Masalah penafsiran atas suatu undang-undang/perjanjian
Masalah yang sering timbul dalam menentukan definisi dari suatu masalah
istilah, baik dalam konteks sistem legal yang dianut maupun dalam
hubungannya dengan sistem yang lain ataupun dalam suatu perjanjian adalah
msalah penafsiran atas suatu undang-undang atau perjanjian. Masalah-masalah
perencanaan pajak internasional seringkali timbul terutama disebabkan oleh
pengenaan pajak berganda baik oleh negara domisili maupun oleh negara
sumber, karena masing-masing negara menerapkan konsep perpajakan yang
berbeda.
c) Faktor penghubung
Kewajiban perpajkan memang sangat bergantung pada keberadaan faktor
penghubung antara yurisdiksi perpajakan pada satu sisi dan wajib pajak atau
per stiwa kena pajak di sisi lain.
Dalam hal wajib pajak perorangan yang menjadi faktor penghubung utama
adalah residen/domisili dan kewarganegaraan, sedangkan dalam hal WP badan
yang menjadi faktor penghubungnya adalah manajemen dan tempat
didirikannya badan tersebut, serta penghubung penting lainnya adalah pusat
kepentingan ekonomi maupun keberadaan dari bentuk usaha tetap.
d) Residen/domisili dan kebangsaan pembayar pajak
Masalah residen/domisili sering merupakan faktor yang sangat penting dalam
menentukan dasar pengenaan pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak,
banyak wajib pajak yang memanfaatkan faktor ini dengan cara sengaja
memiliki atau mempunyai residin lebih dari satu negara demi kepentingan
pajak.
Untuk menghindari pembayaran pajak, banyak begara yang berusaha
menciptakan suatu faktor penghubung yang lebih luas, agar usaha
pengurangan beban pajak oleh seseorang bisa diminimalkan atau dicakup oleh
undang-undang.
e) Bentuk badan dari pembayar pajak
Sistem perpajakan dihampir semua negara mempunyai perlakuan yang
berbeda atas kewajiban perpajakannya bergantung atas bentuk badan wjib
pajak, apakah perseorangan, persekutuan, perserikatan (trust), atau dalam
bentuk badan lainnya. Masing-masing bentuk badan dari wajib pajak akan
memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan-
pengurangan yang diberikan, maupun tarif yang dikenakan.
f) Sumber penghasilan
Sumber penghasilan merupakan dasar pertimbangan apakash seseorang
dikenakan pajak atau tidak, terutama bagi negara yang menganut sistem
perpajakn sekunder. Hal ini penting karena sistem sekunder mengatur
penghasilan apa yang dikenakan pajak, siapa saja yang akan dikenakan pajak,
apa dasar pengenaan pajaknya, berapa tarifnya, apa saja yang bisa
dikurangkan, dan lain-lain
g) Sifat dari transaksi atau operasi
Dalam bisnis terdapat bermacam-macam transaksi. Transaksi tertentu
mungkin mendapatkan perlakuan pajak yang merugikan, misalnya karena
pengenaan pajak kepada perusahaan dan menganut paham pendekatan entitas
terpisah (separate entity approach). Namun di pihak lan, juga ada pembebasan
dalam bentuk restitusi atas bea masuk yang sudah dibayar apabila hasil
keluarannya diekspor. Jadi, sudah seharusnya kita memerhatikan setiap aspek
perpajakn yang mungkin akan terjadi terhadap transaksi yang akan kita
lakukan.
h) Hubungan antara pembayar dengan pihak lain
Penentuan dasar pengenaan pajak, bahkan tarif suatu pajak, dipengaruhi oleh
beberapa hal, antara lain dengan siapa dan dalam bentuk apa kita
berhubungan. Banyak negara memberikan perlakuan khusus kepada induk
perusahaan dan anak perusahaan yang melaporkan keuntungan dan kerugian
secara terkonsolidasi sebagai satu perusahaan.
i) Insentif pajak
Umunya terdapat empat masam bentuk insentif pajak :
Pengecualian dari pengenaan pajak
Pengurangan dasar pengenaan pajak
Pengurangan tarif pajak
Penangguhan pajak
Insentif juga dapat berupa kompensasi kerugian, baik yang dapat dilakukan
pada tahun berikutnya maupun pada tahun sebelumnya.
j) Perlindungan pajak
Perlindungan pajak berkaitan dengan kondisi :
Dimana tidak ada pajak yang harus dipungut
Dimana pajak hanya dipungut untuk kejadian pajak internasional atau
dipungut pada tarif terendah, atau hanya dipungut dari keuntungan
yang diperoleh dari sumber luar negeri
Dimana perlakuan khusus diberikan kepada wajib pajak tertentu atau
kejadian tertentu
Tujuan perlindungan pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi
perpajakan di masa akan datang.
k) Anti penghindaran
Di dalam sistem perpajakan anti penghindaran ini berkaitan dengan transaksi
yang wajar terutama dalam lingkup internasional. Banyak negara menyadari
kemungkinana hal tersebut sering terjadi. Terutama pada perusahaan
multinasional.
Secara universal, harga transfer merupakan transaksi merupakan transaksi
antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, yang dapat
mengakibatkan kurang wajarnya harga, biaya atau imbalan lain yang
direalisasikan dalam transaksi usaha. Harga transfer domestik merupakan
kegiatan yang berhubungan dengan perhitungan harga transfer barang atau
jasa antar badana dalam satu kelompok perusahaan atau antardivisi dalam satu
perusahaan si satu wilayah . sedangkan harga transfer internasional merupakan
aktivitas yang berkenaan dengan transaksi antardivisi dalam satu badan hukum
atau beberapa badan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama.
c. Faktor non Pajak lainnya
Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan
suatu perencanaan pajak antara lain:
Masalah badan hukum
Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan.
Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi
daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam
rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.
Masalah mata uang dan nilai tukar
Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat internasional masalah
nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial suatu
perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil
memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah
devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada
posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor atau impor
maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.
Masalah pengendalian devisa
Sistem pengendalian devisa yang dimuat suatu negara menjadi bahan
pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan atau
larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi
internasional ataupun adanya larangan untuk menjamin uang atau menarik
uang dari luar tanpa adanya izin Bank Sentral atau Menteri Keuangan.
Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbanagan
bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan
laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.
Masalah Program intensif investasi
Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan
pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha
pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif inventasi yang merangsang bisa
berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun
adanya pemberian bantuan dari pemerintah.
Masalah faktor bukan pajak lainnya
Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang
berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya
tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi,
kesemuanya harus dipertimbangkan dalm penyusunan tax planning terutama
berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari
atau untuk keperluan lainnya.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini:
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua
sistem perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih
dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa
berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling
menguntungkan. Dividen, bungan, royalti dan keuntungan modal sering memperoleh
perlakuan perpajakan yang berbeda, baik ditingkat nasional maupun dalam perjanjian
antarnegara. Dengan demikian, perlu diperhitungkan dalam memutuskan suatu
perencanaan pajak. Sebagai contoh apakah investasi harus dilakukan dalam bentuk
saham sebagai hasil dari pemilihan saham atau dalam bentuk bunga sebagai hasil
peminjaman uang. Dalam kasus industrial dan properti intelektual mungkin perlu
diputuskan apakah suatu hak harus dijual atau dieklpolitasi melalui royalti.
Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak
maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah
1. apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
2. apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal.
b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen
dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi
perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di
negara-negara berbeda. Tidak hanya pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan
tetapi juga keunggulan pengenaan pajaknya dalam memutuskan antara penawaran
untuk memiliki saham perusahaan diberbagai negara, pertimbangan-pertimbangan
berikut juga harus diperhitungkan :
1. Tarif yang dikenakan atas laba perusahaan di negara investasi
2. Apakah dividen yang dibagikan terutang weithholding taxes, jika ya berapa
tarifnya.
3. Apakah ada kredit pajak atau pengurangan pajak lainnya di negara domisili dari
pemegang saham sehubungan dengan pajak yang dibayak di negara investasi.
Dalam penbentukan anak perusahaan, faktor pajak dan nonpajak harus
diperbandingkan secara luas. Mungkin diperlukan pula perhitungan pajak penjualan
atau pajak pertambahan nilai (PPn). PPn secara umum adalah pajak atas komsumsi
yang dikenakan sehubungan dengan :
1. Penyerahan barang
2. Sewa atau jasa
3. Impor barang
Dalam hal penyerahan barang atau jasa, jumlah pajak total tertagih dalam pembayaran
yang berbeda dari berbagai individu yang terlibat dengan dasar nilai yang
ditambahkan dari mereka (individu). Dalam hal impor, pajak yang dikenakan
dasarnya adalah nilai dari barang yang diimpor atau pengembalian (return) dari PPn
yang usdah dibayar atas barang atau jasa yang diekpor tersebut.
c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan
penghemaan pajak tidak hanya di pengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk
transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu
atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada
dalam data base. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan
yang sederhana dari perencanaan pajak nasional.
Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk
mempertimbangkan.
1. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan
kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
2. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.
3. Oleh karena itu belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas tersebut harus
ditempakan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh
perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat
sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi
tersebut meliputi :
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.
Dari ketiga hipotesis di atas akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut
barulah dapat ditentukan apakah pajak tersebut layak untk dilakasanakan atau tidak.
Perusahaan tentu akan memilih untuk melaksanakan perencanaan pajak karena ia bisa
menghemat pajak jika perencanaan pajak tersebut berhasil sesuai sasaran. Namun perlu
diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi
apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-posnya yang dikurangkan dari
perhitungan pajak (deductictive items) yang dapat dibawa ke pengadilan.
Rumus untuk menghitung laba dan rugi atas suatu perencanaan pajak dan aplikasinya.
Berikut adalah formulasi untuk menghitung laba dan ruginya suatu perencanaan pajak, yaitu :
A = Estimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak
B = Estimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak
C = Estimasi beban pajak jika tidak dilaksanakan
D = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan baik
E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tetapi gagal
F = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak tidak
dilaksanakan
G = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak dilaksanakan
Formulasi ini bisa dipakai dengan kombinasi berikut :
a. Jika (A - F) lebih besar dari (B - G) rencana tersebut jangan dilaksanakan, kecuali
jika perbedaan lebih kecil dari (C - D).
b. Jika E dianggap lebih material dari C maka keputusan untuk melaksanakan atau
tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung pada kemungkinan
keberhasilan dari perencanaan tersebut. Jika tidak ada perbedaan material (A – F)
dan (B – G) maka bandingkan antara (C – D) dan (E – C) untuk memutuskan
dilaksanakan atau tidak perencanaan pajak tersebut.
c. Jika terdapat perbedaan material antara (A – F) dan (B – G) maka keputusan untuk
dilaksanakan atau tidaknya perencanaan adalah dengan membandingkan antara :
{B – (D + G)} – {A – (C + F)} dengan {A – (C + F)} – {B – (E + G)}.
Dengan menghitung dan membandingkan laba kotor (gross profit) pajak maupun
pengeluaran nonpajak (nontax expenditure) yang ditetapkan ada hipotesis, dapat diputuskan
implikasi yang terbaik bagi si pembayar pajak jika rencana tersebut berhasil dilaksanakan
atau posisi terburuk jika gagal.
Rumus/formula di atas bukanlah rumus yang baku dalam memutuskan suatu perencanaan
pajak apabila memang terdapat faktor penentu lain yang tidak dapat diperhitungkan seperti
ketatnya pengawasan devisa.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi
melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu
perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan
berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentu perencanaan pajak yang
diinginan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan
perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan
keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh,
rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena begaimanapun juga kerugian yan ditanggung
merupakan kerugian minimal.
Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran
atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika
berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.
5. Memutakhirkan rencana pajak (Updating the tax plan)
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan,
namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik undang-
undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin
mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan
perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi
bisnis yang tersedia sangat terbatas.
Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana
dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap
perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan
mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang
bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.
a. Perencanaan pajak domestik
Sebelum melakukan suatu perencanaan pajak domestik, diperlukan pemahaman
yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan
perpajakan yang berlaku, teori dan praktek akuntansi yang berlaku, serta praktik
administrasi perpajakan.
b. Perencanaan pajak internasional
Berbicara tentang perencanaan pajak internasional tidak terlepas dari perusahan grup
mulri nasional. Tujuan utama di dalam perusahaan multinasional sebagaimana di banyak
perusahaan, selalu ingin meminimumkan biaya-biaya dan pajak. Namun, pengertian
minimalisasi total biaya pajak grup yang dibayar melalui masing-masing negara di mana
anggota grup tersebut berada. Setiap anggota grup tentunya membayar pajak seusai
hukum yang berlaku dan transfer yang dilakukan haruslah bersifat legal. Inilah yang
disebut sebagai penghindaran pajak atas pajak yang seharusnya dibayar.
BAB III
a. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa
1. Dalam membuat perencanaan pajak hal yang pertama dilakukan adalah
dengan menganalisis kompenen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam
suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus
ditanggung termasuk faktor-faktornya baik internal maupun eksternal seperti
faktor yang relevan, faktor pajak maun faktor non pajak lainnya.
2. Bahwa model perjanjian internasional dapat melibatkan sau atau lebih atas
tindakan pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional,
pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi
residen dari negara tersebut dan penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Bahwa perencanaan pajak merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan
strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat
sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak
dengan menggunakan variabel-variabel hipotesis.
4. Pembuatan suatu rencana pajak disertai dengan gambaran atau perkiraan
berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika
berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan dengan melakukan
perbandingan sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang
diinginakn.
5. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan
untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang
maupun situasi yang terjadi saat ini untuk mengurangi akibat yang merugikan
dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil
kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.
b. SARAN
1. Untuk menghindari adanya utang pajak yang tingi perusahaan diharapkan
membuat perencanaan pajak supaya terhindar dari adanya spekulasi
penggelapan pajak yang bisa melanggar ketentuan peraturan perundang-
undang perpajakan.
2. Kami sebagai penulis makalah ini tentu merasa berharap saran dan kritik dari
berbagai pihak untuk kesempurnaan isi makalah ini, kami juga berharap
semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.
DAFTAR PUSTAKA
Suandy, Erli. 2008. Perencanaan pajak. Jakarta ; salemba empat. edisi 4
Zain. Muhammad. 2003. Manajemen perpajakan. Jakarta ; salemba empat. Edisi 1