ZONA EKONOMI ZONA EKONOMI EKSKLUSIFEKSKLUSIF

(ZEE)(ZEE)

By : By :

Denny Hartati & Nanda Denny Hartati & Nanda SaraswatiSaraswati

MATERI :MATERI :

1. Pengertian ZEE1. Pengertian ZEE

2. Perkembangan Konsep ZEE2. Perkembangan Konsep ZEE

3. Status Hukum ZEE3. Status Hukum ZEE

4. Ketentuan ZEE dalam UNCLOS 19824. Ketentuan ZEE dalam UNCLOS 1982

5. ZEE Indonesia5. ZEE Indonesia

6. Kasus-kasus ZEE6. Kasus-kasus ZEE

PENGERTIAN ZEEPENGERTIAN ZEE

• Definisi ZEE menurut UNCLOS 1982 yaitu ;Definisi ZEE menurut UNCLOS 1982 yaitu ;The exclusive economic zone is an area beyond and The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.the relevant provisions of this Convention.

• RR ChurchillRR ChurchillZone extending up to 200 miles from the baseline, Zone extending up to 200 miles from the baseline, whithin the coastal state enjoys extensiveright whithin the coastal state enjoys extensiveright inrelation to natral resources and related inrelation to natral resources and related jurisdictional rights and third states enjoys the jurisdictional rights and third states enjoys the freedoms of navigation, overflight, and the laying of freedoms of navigation, overflight, and the laying of cables and pipelinescables and pipelines

PERKEMBANGAN KONSEP PERKEMBANGAN KONSEP ZEEZEE

• Proklamasi Presiden Truman 1945 Proklamasi Presiden Truman 1945 oleholeh

Amerika (conservation zones)Amerika (conservation zones)In veiw of prossseing need for conservation and protection of In veiw of prossseing need for conservation and protection of fishery resources, the Goverment of US regard it as proper to fishery resources, the Goverment of US regard it as proper to establish conservation zons in those areas of the high seas establish conservation zons in those areas of the high seas contiguos to the coast of the US wherein fishing activities contiguos to the coast of the US wherein fishing activities have been or in future may be developed and maintained on have been or in future may be developed and maintained on substansial scale. Where such activities have been or shall substansial scale. Where such activities have been or shall hereafter be developed and maintain by its nationals alone, hereafter be developed and maintain by its nationals alone, the US regard it as proper to establish explicitly bounded the US regard it as proper to establish explicitly bounded conservation zones in which fishing activities shall be subject conservation zones in which fishing activities shall be subject to the regulation and control of the USto the regulation and control of the US

Dampak Kegiatan Unilateal Dampak Kegiatan Unilateal USUS• Meksiko melalui statemen Presiden tanggal 29 Meksiko melalui statemen Presiden tanggal 29

Oktober 1945 membentuk zona Perikanan tertutup Oktober 1945 membentuk zona Perikanan tertutup (closing fishing zone)(closing fishing zone)

• Chili (23 Juni 1947) melakukan klaim terhadap zona Chili (23 Juni 1947) melakukan klaim terhadap zona maritim sejauh 200 millmaritim sejauh 200 mill

• Peru (1 Agustus 1947) membentuk zona Peru (1 Agustus 1947) membentuk zona penangkaan ikan dan perburuhan (hunting penangkaan ikan dan perburuhan (hunting protection Zone) sejauh 200 mill dari pantai Peru protection Zone) sejauh 200 mill dari pantai Peru teori Bioma teori Bioma

• Klaim zona mariti sejauh 200 mill tersebut Klaim zona mariti sejauh 200 mill tersebut kemjudian diikuti oleh Costa Rica, El Savador dan kemjudian diikuti oleh Costa Rica, El Savador dan HondurasHonduras

PERKEMBANGAN ZEEPERKEMBANGAN ZEE

• Meksiko melalui statemen Presiden tanggal Meksiko melalui statemen Presiden tanggal 29 Oktober 1945 membentuk zona Perikanan 29 Oktober 1945 membentuk zona Perikanan tertutup (closing fishing zone)tertutup (closing fishing zone)

• Chili (23 Juni 1947) melakukan klaim Chili (23 Juni 1947) melakukan klaim terhadap zona maritim sejauh 200 millterhadap zona maritim sejauh 200 mill

• Peru (1 Agustus 1947) membentuk zona Peru (1 Agustus 1947) membentuk zona penangkapan ikan dan perburuhan (hunting penangkapan ikan dan perburuhan (hunting protection Zone) sejauh 200 mill dari pantai protection Zone) sejauh 200 mill dari pantai Peru teori BiomaPeru teori Bioma

• Klaim zona mariti sejauh 200 mill tersebut Klaim zona mariti sejauh 200 mill tersebut kemjudian diikuti oleh Costa Rica, El Savador kemjudian diikuti oleh Costa Rica, El Savador dan Hondurasdan Honduras

Perkembangan konsep ZEE Perkembangan konsep ZEE

• Deklarasi Santiago (Konferensi Deklarasi Santiago (Konferensi Eksploitasi dan Konservasi Sumber Eksploitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Maritim Pasifik Selatan) Daya Alam Maritim Pasifik Selatan) 1952, Chili, Ekuador dan Peru 1952, Chili, Ekuador dan Peru

• Konferensi Jenewa tahun 1958Konferensi Jenewa tahun 1958

• Konferensi Hukum Laut 1 dan 2 gagal Konferensi Hukum Laut 1 dan 2 gagal menetapkan batas lebar laut menetapkan batas lebar laut teritorial dan zona perikanan;teritorial dan zona perikanan;

LanjutanLanjutan

• Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 19701970

• Deklarasi Lima tahun 1970Deklarasi Lima tahun 1970• Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972

dalam Konferensi Subregional Negara dalam Konferensi Subregional Negara Karibia tentang Masalah Kelautan Karibia tentang Masalah Kelautan Patrimonial SeaPatrimonial Sea

• Rekomendasi dari Seminar Younde, Rekomendasi dari Seminar Younde, Kamerun tanggal 20 -30 Juni 1972Kamerun tanggal 20 -30 Juni 1972

LanjutanLanjutan

• Deklarasi tentang Masalah Hukum Laut 24 Mei 1973Deklarasi tentang Masalah Hukum Laut 24 Mei 1973• Sidang UNCLOS III Sidang UNCLOS III

Kenya mengajukan Kenya mengajukan Draft Resolution on Exclusive Draft Resolution on Exclusive Economic Concept, Economic Concept, yang merupakan kunci pemecahan yang merupakan kunci pemecahan secara kompromi dari yurisdiksi atas laut pantai oleh secara kompromi dari yurisdiksi atas laut pantai oleh peserta konferensi.peserta konferensi.

Konsep ZEE pada ISNT RSNT ICNT Konsep ZEE pada ISNT RSNT ICNT Pada tanggal 30 April 1982 Konferensi menyetujui Draft Pada tanggal 30 April 1982 Konferensi menyetujui Draft

ZEEZEE Penandatangan UNCLOS dilakukan pada tanggal 12 Penandatangan UNCLOS dilakukan pada tanggal 12

Desember 1982, di Montego Bay, JamaicaDesember 1982, di Montego Bay, Jamaica

• Saat ini telah ada 161 yang merafifikasi Saat ini telah ada 161 yang merafifikasi UNCLOS dan .... Negara yang melakukan klaim UNCLOS dan .... Negara yang melakukan klaim terhadap ZEEterhadap ZEE

STATUS HUKUM ZEESTATUS HUKUM ZEE

ZEE memiliki status ZEE memiliki status sui generissui generis : bukan : bukanbagian dari laut lepas dan bukan bagian daribagian dari laut lepas dan bukan bagian darilaut teritorial. Pengaturan dalam UNCLOS :laut teritorial. Pengaturan dalam UNCLOS :1.1. Pasal 55 : ZEE adalah kawasan laut Pasal 55 : ZEE adalah kawasan laut

diluar dan bersambung dengan laut diluar dan bersambung dengan laut teritorial yang berada dibawah rezim teritorial yang berada dibawah rezim khusus yang diatur oleh Part V KHL 1982.khusus yang diatur oleh Part V KHL 1982.

2.2. Pasal 59 : Setiap konflik harus Pasal 59 : Setiap konflik harus diselesaikan atas dasar keadilan, dengan diselesaikan atas dasar keadilan, dengan memperhatikan keadaan penting dan memperhatikan keadaan penting dan kepentingan pihak-pihak yang kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.bersangkutan.

PENENTUAN GARIS ZEEPENENTUAN GARIS ZEE

• Lebar maksimal ZEE tidak boleh melebihi 200 mill diukur dari garis pangkal Lebar maksimal ZEE tidak boleh melebihi 200 mill diukur dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur (pasal 57)dimana lebar laut teritorial diukur (pasal 57)

• Apabila penetapan ZEE antara negara pantai berhadapan atau berdampingan Apabila penetapan ZEE antara negara pantai berhadapan atau berdampingan dengan negara pantai maka cara pengukurannya dan penyelesaian dengan negara pantai maka cara pengukurannya dan penyelesaian sengketanya diatur dalam pasal 74 UNCLOS. sengketanya diatur dalam pasal 74 UNCLOS. – 1. The delimitation of the exclusive economic zone between States with 1. The delimitation of the exclusive economic zone between States with

opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

– 2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the 2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.

– 3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States 3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.final delimitation.

– 4. Where there is an agreement in force between the States concerned, 4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of that agreementbe determined in accordance with the provisions of that agreement

HAK, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN HAK, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI ZEE NEGARA PANTAI DI ZEE (pasal 56 UNCLOS 1982)(pasal 56 UNCLOS 1982)

• Hak berdaulat untuk keperluan Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan seperti produksi energi dari air, arus dan angin; angin;

HAK, YURISDIKSI DAN HAK, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI

ZEEZEE• Yurisdiksi negara pantai :Yurisdiksi negara pantai :

(i)(i) Pembuatan dan pemakaian pulau Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, buatan,

instalasi dan bangunan;instalasi dan bangunan;

(i)(i) Riset ilmiah kelautan;Riset ilmiah kelautan;

(ii)(ii) Perlindungan dan pelestarian Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.lingkungan laut.

• Kewajiban negara pantai : Kewajiban negara pantai : Memperhatikan hak-hak dan kewajiban-Memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara lain dan bertindak kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan Konvensi / UNCLOSsesuai dengan Konvensi / UNCLOS

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA LAIN DI ZEE (pasal 58)LAIN DI ZEE (pasal 58)

• Semua negara, baik berpantai maupun Semua negara, baik berpantai maupun tidak berpantai menikmati kebebasan-tidak berpantai menikmati kebebasan-kebebasan pelayaran dan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut.meletakkan kabel dan pipa bawah laut.

• Kewajian memperhatikan hak-hak dan Kewajian memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai dan kewajiban-kewajiban negara pantai dan menaati peraturan perundangan-menaati peraturan perundangan-undangan negara pantai.undangan negara pantai.

Konservasi dan Pemanfaatan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Perikanan dari ketentuan Sumber Perikanan dari ketentuan

Pasal 61 KHL 1892Pasal 61 KHL 1892

a. Menetapkan JTB (Jumlah tangkapana. Menetapkan JTB (Jumlah tangkapan

yang diperbolehkan);yang diperbolehkan);

b. Pemeliharaan SDA hayati di ZEE;b. Pemeliharaan SDA hayati di ZEE;

c. Populasi dari species yang ditangkap,c. Populasi dari species yang ditangkap,

diperlihara / dikembalikan padadiperlihara / dikembalikan pada

tingkat yang dapat menghasilkan MSY tingkat yang dapat menghasilkan MSY

(Maximum Sustainable Yield)(Maximum Sustainable Yield)

PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN SDA HAYATI PEMANFAATAN SDA HAYATI

PADA ZEEPADA ZEE

Elemen utama dari pengaturan Elemen utama dari pengaturan pemanfaatanpemanfaatan

SDA hayati pada ZEE terdiri dari :SDA hayati pada ZEE terdiri dari :1.1. Tujuan pemanfaatan sumber Tujuan pemanfaatan sumber

perikanan optimum (pasal 61 (1));perikanan optimum (pasal 61 (1));2.2. Penetapan dari adanya surplus bagi Penetapan dari adanya surplus bagi

pihak asing (pasal 61 (2));pihak asing (pasal 61 (2));3.3. Penetapan alokasi surplus bagi Penetapan alokasi surplus bagi

pihak asing,pihak asing,

• Hak untuk menentukan pemberian Hak untuk menentukan pemberian alokasi surplus perikanan pada ZEE alokasi surplus perikanan pada ZEE adalah sepenuhnya hak negara adalah sepenuhnya hak negara pantai;pantai;

• Negara pantai dapat melakukan Negara pantai dapat melakukan seluruh tangkapan yang ditetapkan seluruh tangkapan yang ditetapkan oleh JTB, sepanjang memiliki oleh JTB, sepanjang memiliki kemampuan, bila tidak maka diizinkan kemampuan, bila tidak maka diizinkan kerjasama dengan pihak asing.kerjasama dengan pihak asing.

• Negara pantai dapat memberikan hak Negara pantai dapat memberikan hak penangkapan ikan kepada pihak asing penangkapan ikan kepada pihak asing terhadap terhadap Sumber daya perikanan Sumber daya perikanan yang penangkapannya belum yang penangkapannya belum dilakukan penuh/optimal (surplus dilakukan penuh/optimal (surplus sumber daya perikanan).sumber daya perikanan).

HAK NEGARA-NEGARA TAK BERPANTAI DAN HAK NEGARA-NEGARA TAK BERPANTAI DAN NEGARA-NEGARA YANG LETAK GEOGRAFIS TIDAK NEGARA-NEGARA YANG LETAK GEOGRAFIS TIDAK

MENGUNTUNGKANMENGUNTUNGKAN

• Hak negara tak berpantai atau daratan Hak negara tak berpantai atau daratan (pasal 69)(pasal 69)

• Hak negara yang letak geografisnya tidak Hak negara yang letak geografisnya tidak menguntungkan (pasal 70)menguntungkan (pasal 70)

““Pemberian akses atas surplus kepada Pemberian akses atas surplus kepada negara daratan dan NGT hanya mungkin negara daratan dan NGT hanya mungkin dilakukan sepanjang negara pantai dilakukan sepanjang negara pantai menetapkan terdapatnya surplus perikanan menetapkan terdapatnya surplus perikanan pada ZEE mereka. Pengaturan dari pada ZEE mereka. Pengaturan dari partisipasi in menurut pasal 69 dan 70 KHL partisipasi in menurut pasal 69 dan 70 KHL 1982 hanya dilakukan melalui perjanjian 1982 hanya dilakukan melalui perjanjian bilateral, subregional atau regional.”bilateral, subregional atau regional.”

HAK NEGARA-NEGARA TAK BERPANTAI DAN HAK NEGARA-NEGARA TAK BERPANTAI DAN NEGARA-NEGARA YANG LETAK GEOGRAFIS NEGARA-NEGARA YANG LETAK GEOGRAFIS

TIDAK MENGUNTUNGKANTIDAK MENGUNTUNGKAN

• Apabila negara pantai mendekati Apabila negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan suatu titik yang memungkinkan negara tersebut melaksanakan seluruh negara tersebut melaksanakan seluruh JTB, negara pantai dapat bekerja sama JTB, negara pantai dapat bekerja sama dengan negara lain melalui dengan negara lain melalui equitable equitable arrangement arrangement (Pasal 70);(Pasal 70);

• Negara daratan/NGT yang maju hanya Negara daratan/NGT yang maju hanya mempunyai hak partisipasi eksploitasi mempunyai hak partisipasi eksploitasi SDA hayati negara pantai maju yang SDA hayati negara pantai maju yang berada pada subregional atau regional berada pada subregional atau regional yang sama (Pasal 70(5)).yang sama (Pasal 70(5)).

HOT PERSUITHOT PERSUIT

• Hot persuit dapat dimulai pada perairan Hot persuit dapat dimulai pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan zona tambahan (Pasal 111(1))teritorial dan zona tambahan (Pasal 111(1))

• Hot persuit dapat diterapkan atas Hot persuit dapat diterapkan atas pelanggaran pada ZEE (Pasal 111(2))pelanggaran pada ZEE (Pasal 111(2))

• Negara pantai memiliki dasar kuat dan Negara pantai memiliki dasar kuat dan pelanggarannya harus bertentangan pelanggarannya harus bertentangan dengan UU ZEE negara pantai sesuai KHL dengan UU ZEE negara pantai sesuai KHL 1982.1982.

HOT PERSUITHOT PERSUIT

• Didahului permberian tanda-tanda Didahului permberian tanda-tanda visual dan bunyi (visual dan sound visual dan bunyi (visual dan sound signals);signals);

• Bila belum efektif baru digunakan Bila belum efektif baru digunakan tembakan meriam, tetapi masih tembakan meriam, tetapi masih memakai peluru kosong;memakai peluru kosong;

• Bila belum efektif lagi, baru kapal Bila belum efektif lagi, baru kapal yang dikejar ditembak dengan peluru yang dikejar ditembak dengan peluru kaliber kecil.kaliber kecil.

PENEGAKAN HUKUM DI ZEEPENEGAKAN HUKUM DI ZEE• Negara lain harus mematuhi peraturan Negara lain harus mematuhi peraturan

konservasi dan persyaratan ZEE negara konservasi dan persyaratan ZEE negara pantai (Pasal 62(4) KHL 82);pantai (Pasal 62(4) KHL 82);

• Negara pantai untuk penegakan hukum Negara pantai untuk penegakan hukum dapat menaiki, menagadakan inspeksi, dapat menaiki, menagadakan inspeksi, menahan dan mengadili (Pasal 73);menahan dan mengadili (Pasal 73);

• Negara pantai tidak dibenarkan Negara pantai tidak dibenarkan melaksanakan hukuman melaksanakan hukuman penjara/hukuman badan (Pasal 73(3)), penjara/hukuman badan (Pasal 73(3)), kecuali diperjanjikan.kecuali diperjanjikan.

• Penyelesaian Perselisihan Perikanan : Penyelesaian Perselisihan Perikanan : Section 2 dari Part XV KHL 1982Section 2 dari Part XV KHL 1982

PENGATURAN PENGATURAN ZEE ZEE INDONESIAINDONESIA

• Pengumuman ZEEI : 21 Maret 1980Pengumuman ZEEI : 21 Maret 1980

• UU No.5 Tahun 1983 (L.N. Tahun 1985 No.44) tentang ZEE UU No.5 Tahun 1983 (L.N. Tahun 1985 No.44) tentang ZEE IndonesiaIndonesia

• UU UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU no 545 Tahun 2009 Nomor 31 tahun 2004 jo UU no 545 Tahun 2009 tentang tentang PerikananPerikanan

• UU No.5 Tahun 1990 (L.N. 1990 No.49) tentang Konservasi sumber UU No.5 Tahun 1990 (L.N. 1990 No.49) tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.daya alam hayati dan ekosistemnya.

• PP Nomor 52 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan PP Nomor 52 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

• PP nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya IkanPP nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

• KEP.60/MEN/2001 Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ekonomi Eksklusif Indonesia

• KEP.06/MEN/2010 Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik IndonesiaPerikanan Negara Republik Indonesia

Batas ZEEI dengan negara Batas ZEEI dengan negara tetanggatetanggaBatas Zona Eksklusif

Ekonomi (ZEE)Status Keterangan

RI–Malaysia Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI–Vietnam Telah disepakatiKesepakatan di tingkat teknis, menunggu

proses ratifikasi

RI–Fillipina Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI–Palau Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI–PNG Belum disepakati Tidak ada batas laut

RI–Timor Leste Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI–India Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI–Singapura Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI-Thailand Belum disepakati Belum ada perjanjian batas

RI–Australia Telah disepakatiZEE di Samudera Hindia, Lauta Arafura, dan

Laut Timor

ZEE INDONESIAZEE INDONESIA

• ZEEI adalah wilayah perikanan Indonesia;ZEEI adalah wilayah perikanan Indonesia;• ZEEI meliputi dasar laut, tanah dibawahnya ZEEI meliputi dasar laut, tanah dibawahnya

dan air diatanya dengan batas terluar 200 mil dan air diatanya dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal;laut dari garis pangkal;

• Di ZEEI, Indonesia mempunyai hak berdaulat Di ZEEI, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas pengelolaan dan konservasi SDA hayati;atas pengelolaan dan konservasi SDA hayati;

• Orang atau badan hukum asing dapat Orang atau badan hukum asing dapat melakukan penangkapan ikan di ZEEI dengan melakukan penangkapan ikan di ZEEI dengan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia.perjanjian dengan Pemerintah Indonesia.

• PenegPenegaakan hukum dilakukan dengan pidana kan hukum dilakukan dengan pidana denda dan atau pidana penjara bila denda dan atau pidana penjara bila diperjanjikan.diperjanjikan.

UPAYA PENGAMANAN UPAYA PENGAMANAN PERIKANANPERIKANAN

DENGAN “MCS”DENGAN “MCS”• Monitoring : pengisian formulir data Monitoring : pengisian formulir data

produksi, alat tangkap, daerah produksi, alat tangkap, daerah operasi dan kapal memberi tanda operasi dan kapal memberi tanda pada kapal dengan warna/kode, pada kapal dengan warna/kode, wajib lapor ekspor. Tujuannya untuk wajib lapor ekspor. Tujuannya untuk mengetahui setiap perubahan di mengetahui setiap perubahan di dalam kepadatan pemanfaatan dalam kepadatan pemanfaatan sumber perikanan dan untuk sumber perikanan dan untuk mencegah penagkapan ikan yang mencegah penagkapan ikan yang berlebihan.berlebihan.

UPAYA PENGAMANAN PERIKANANUPAYA PENGAMANAN PERIKANANDENGAN “MCS”DENGAN “MCS”

• Control : untuk mengenali dan mendeteksi Control : untuk mengenali dan mendeteksi kegiatan penangkapan ikan yang sah dan kegiatan penangkapan ikan yang sah dan yang tidak sah, yang ditandai dengan lisensi.yang tidak sah, yang ditandai dengan lisensi.

• Surveillance : pengumpulan data informasi, Surveillance : pengumpulan data informasi, yang efektif bila dilakukan dengan pesawat yang efektif bila dilakukan dengan pesawat terbang dan inspeksi ke kapal-kapal untuk terbang dan inspeksi ke kapal-kapal untuk menentukan kepatuhan. Tentu diperlukan menentukan kepatuhan. Tentu diperlukan personil terlatih, dana untuk pembelian dan personil terlatih, dana untuk pembelian dan operasi kapal2 patroli, pesawat terbang operasi kapal2 patroli, pesawat terbang pengintai, radar pantai dan peralatan lainnya.pengintai, radar pantai dan peralatan lainnya.

PEMANFAATAN ZEEIPEMANFAATAN ZEEI

• Dalam rangka memaksimalkan Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan ZEEI maka pemerintah pemanfaatan ZEEI maka pemerintah Indonesia membuka akses kepada negara Indonesia membuka akses kepada negara lain untuk turut memanfaatkan surplus lain untuk turut memanfaatkan surplus hasil perikanan di dalamnyahasil perikanan di dalamnya

• Negara Fhilipina, Thailand, China, Vietnam, Negara Fhilipina, Thailand, China, Vietnam, Korea Selatan, dan MalaysiaKorea Selatan, dan Malaysia

• Namun sejak tahun 2007 pola pemanfaatan Namun sejak tahun 2007 pola pemanfaatan tersebut berubah menjadi joinnt venturetersebut berubah menjadi joinnt venture

Peta Penangkapan Ikan di Peta Penangkapan Ikan di Wilayah Perikanan Wilayah Perikanan IndonesiaIndonesia

Negara Indonesia Negara Asing yang menfaatkan surplus ikan di ZEEI

Persetujuan

Perjanjian Internasional (Arragement)

Pengawasan

Kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan KHL 1982 dan peraturan perundangan nasional lainnya misalnya membuat joint venture dengan perushaan ikan nasional, Izin (IUP, SIPI, dll), Pungutan perikanan asing

Pelaksanaan hak

Hak akses terhadap surplus SDI Pengawasan

KASUS-KASUS ZEEKASUS-KASUS ZEE

• Jumlah Kapal yang ditangkap karena pelanggaran IUU Jumlah Kapal yang ditangkap karena pelanggaran IUU fishing di ZEEI pada tahun 2010 berjumlah 183 kapal fishing di ZEEI pada tahun 2010 berjumlah 183 kapal yang terdiri dari (Kapal Ikan Indonesia (KII)yang terdiri dari (Kapal Ikan Indonesia (KII) = 24 = 24 Kapal Ikan Asing (KIA)= 159 (Thailand 7 kapal, Kapal Ikan Asing (KIA)= 159 (Thailand 7 kapal, Vietnam = 115 kapal, China=7 kapal, Malaysia 22 Vietnam = 115 kapal, China=7 kapal, Malaysia 22 kapal, Kapal Philipina= 8 kapalkapal, Kapal Philipina= 8 kapal

• Kasus-kasus yang berkaitan dengan IUU fishing Kasus-kasus yang berkaitan dengan IUU fishing diproses pada pengadilan perikanan sesuai dengan diproses pada pengadilan perikanan sesuai dengan daerah pelanggarannya.daerah pelanggarannya.

• Jumlah pengadilan perikanan sampai saat ini ada 7 Jumlah pengadilan perikanan sampai saat ini ada 7 yaitu di Tanjung Pinang, Ranai, Bitung, Ambon, yaitu di Tanjung Pinang, Ranai, Bitung, Ambon, Semarang, Jakarta, MakasarSemarang, Jakarta, Makasar

THANK YOU!THANK YOU!