Yessi Fitri. SE.. Alc. M.si

ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHT'N 2OO8

MENGEN N ZAIKAT SEBAGAI PENGURANG PENGTIASILAN KENA

PAJAK DAN IMPLIKASIhIYA TERIIADAP PERUBAHAN JT]MLAH

WAJIB PAJAK PRIBADI

(Studi Empiris pada KPF Pratama Serpong)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarai

Unflrk Meraih Gelar Sariana Ekonomi

Oleh:

Wina Kurniawati

Nim: 107082002154

Pembimbing I

Dr. Amilin" SE.. Ak.. M.si

NIP. r973061s 200s01 1 009

D^*L:--L:-- rr.l GllItrrruuruB lI

,,1 I\/l AtFt ,IVYessi Fitri. SE.. Alc. M.si

r\rIP.19760924204604 2 002

JURUSAI\I AKT]NTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 ril2011 M

Hari ini Selasa Tanggal 15 Maret Tahun Dua Ribu Sebelas telah dilakukan Ujian

Komprehensif atas nama Wina Kurniawati NIM: 107082002154 dengan judul

Skripsi "ANALISIS PBRBANDINGAN SEBELUM DAN

SESUDAH PENERAPAN UNDANG.UNDANG PERPAJAKAN

NOMOR 36 TAHUN 2OO8 MEI\GENAI ZAKAT SEBAGAI

PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DAN

IMPLIKASINYA TER}IADAP PERUBAHAN JUMLAH WAJIB

PAJAK ORANG PRIBADI'. Memperhatikan penampilan mahasiswa

tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 Maret 2011

Tim Penguji Ujian Komprehensif

/:><s\1./l+/t/

Reskino. S.E.. Ak.. M.Si.Penguji II

Erika Amelia. S.E.. M.Si.Penguji III

ill

Penguji I

Hari selas4 Tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2011 Telah Dilakukan Ujian Skripsi

atas ftLma wina Kurniawati NIM rc7082a02154 dengan judul skripsi:*ANALISIS PERBAI\IDINGAN SEBELT]M DAN SESUDAII PENERAPAN

UNDA}IG.T]NDAIIG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHT]N 2OO8

MENGENAI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAI\I KENA

PAJAK DAI\[ IMPLIKASIIVYA TERIIADAP PERUBAHAN JTJMLAH

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI" ( Studi Empiris Pada KPP Pratama

serpong). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian

berlangsung, maka skripsi ini sudah dapatditerima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah Jakarta-

Jakart4 3l Mei 201I

Tim lensuii Uiiaq Skripsi

Il/.-'

Dr. Amilin. SE. Ak M.Si

Pembimbing I

Prof. Dr, A.bdul Hami4, MS

Kefua

CX l{t' ' .-Y-

f\ItV4 trvYessi Fitri. sE, AIG M.Si

Pembimbing III/1 All

tt\a//t\ l -

Y-4tt\l\Rahmawati. SE. MM

Sekretaris

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wina Kurniawati

NIM :107082002154

Jurusan/Konsentrasi : Akuntansi/Paiak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang

mempakan hasil penelitian. pengolahan, dan analisis saya sendiri serta bukaii

merupakan plagiat maupun saduran dari hasil karya atau penelitian orangb lain-

Apabila terbukti skripsi ini merupakan plagiat maka skripsi ini dianggap gugur

dan harus melakukan penelitian untuk men)'usurl skripsi baru dan kelulusan serta

gelarnya dibatalkan.

Demikian pernyataan im dibuat dengan segala akibat yang tirnbul di kemudian

hari memjadi tanggungjawab saya.

20r1

i{th

(Wina Kurniawati)

I. Identitas Pribadit \T^*^r. L\curl4

2. Tempat, tanggal lahir

3. Agarrra

4. NamaAyah< \T^*^ TL-,

6. Alamat

? .F^l^-^-t . r srtrpurr

8. E-mail

IL Pendidikan Formal

i. sD (199s - 200i)

2. SMP (2001 -2004)

3. SMA (2004 - 2007)

1. Si QAA1 - 20i i)

ilI. Pendidikan Non Formal

I ltnna - ooLoro--\l. \-vvu - JvR4drSr'

2. 2409

1 anl.lJ. LVLV

IV. Pengalaman Organisasi1 lnnn ,)nlr\l. LvvT -Lvtv

2. 2009 -20T0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

\r/:^^ rz,,*:^-.,^+:vv ul4 l\urrl4wcLl

lndramayu, 01 September 1 989

r-l ^.--ISI4ITI

H. Ma'mun

rr: \T^-- T),,*-.^+l,r1,. I\trrrB !'-,-sll)'..rr

Jl. Jendral Sudirman No. 282 Rt. 18/08

rrL 7- l:--- TfL---- F1.-..--.-l- tt--.-. -.-l:-ND.\JaurilB urilra \-llJailuutl naurgculls

Indramayu Jawa Barat 45264

. rro<r6n< 1 l aOO. \roJ\J7 I J I r/-OO

: The_wien az@y ahoo.co.id

SD liegeri Cipancuh ii inciramayu

Madrasah Tsanawiyah Muallimaat

I\ if,,L^**^,1:.,^L V^^.'^1.^#^rvrulldrrurlaurJarr I uBrY4[ctr lct

SMA Negeri 5 Bekasi

r I-:--^--:a^- I^l^-- xl^^ ^-: c----.:ftrluvgtsrtas lslalll I\ggctl JYal ll

Hidayatullah Jakarta

I DDD T TA /ai^"+o+DDL I LLn VrHUrqt

ESQ Leadership Training

D^l^+lL^- Iz^*---+^-: ^^^'- ^ l--,-+^.^-:r glallltanl -t\utuPuL(ir lJalJl tal\ulllaallDl

"Accurate" STAN

-J:-,:^: ll^-1.^+ DEl, DCf) T TI\TLrrvlsr rulltat rrrl.tvr l. r-Lt (J il\

FOSMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

THEANALYTICALCufuIPARATIWBEFuREANDAFTERIMPLEMENTATInNoFTAxI'AwNaMBER36INYEAR2008

CnNCEuINGZAKATASADEDUCTIONFR0MTAXABLEINCnMEANDTHEIfuIPLI1ATIDNSF0RCHANGESINTHE

NUMBER OF PERSONAL TAXPAYERS

(EmpiricalstudiesonTucsewiceollicePratamaserpong)

ABSTRACT

Thisstudyaimstoanalizeandprovehowbigthelevelofsignificanceofcomparative number of individuat tara'payers before and afier the application of

tmlawNo.36yuo,20otconceningZakatasadeductionfromtmableincomeonthe tax sewice ffiee Serpong in the period 2AA7-2010'location of this research in

Taxsemiceofficeserpong.Methodsofdataanalysisusedescriptiveanalysisandstatistical tests. To oo*in, the lqpothesis the researcher used the wilcoxon test

andthe test of Marginal Homogenity'

The result af this study indicates that there are significant dffirencesftom

theprevioustoforwardimplementationofTmlowNo.36year20aSconceningZolwt as a deductianfrom taxable income'

Keyword:TmLawnumber36inyear200S,Zalmt,andPersonalTaxPayers.

ANALISN PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHUN 2OO8

MENGENAI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA

PAJAK DAN IMPLIKASII{YA TERIIADAP PERUBAHAN JUMLAH

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris Pada KPP Pratama Serpong)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan seberapa

besar tingkat signifikansi mengenai perbandingan Jumlah Wajib Pajak OrangPribadi Sebelum dan Sesudah penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36

Tahun 2008 Mengenai Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong pada periode Tahun 2007-20rc. Lokasipenelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode anaiisis data

menggunakan analisis dekriptif dan uji statistik. Untuk menguji hipotesis penelitimenggunakan uji Wilcoxon dan Uji Marginal Homogenity.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Zakat sebagai pengurang penghasilan kenapajak.

Kata Kunci: Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Zakat, dan

Wajib Pajak Orang Pribadi.

KATA PENGANTAR

Ass,alqrnu' alaikum Wr. W.

Segala pqii dan sy -ukur hanya milik Allah SWT yang senantiasa rnelimpahkan

kemudahan, pstunjuk, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyusrm darr

merlyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah

kepada junjungan Nabi bqsar Muhammad SAW, yang telah medgantarkan umatnya

menuJu zarnan yang beradab dan penuh pencerahan

Skripsi dengan judul Analisis Perbandingan Sebelun Dnn Sesudah

Penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2{X}8 Mmgonai

Za.l<at Sebagai Pengurang Pengh*ilan Kena Pajak Dan Imptikasfuya Terhadap

Perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPF

Pratama Serpong) disusun guna rnemenuhi syarat dalam mer4ih gelar Sfiana

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bis4is, Universitas Islam Negsri Syarif

HidayatullahJakarta.

Pada kesempatan ini peruli ingin menyampaiktrn rasa terima kbsih yang

sobesar-besarnya kgpada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Bppa Ma'mun dan Mamah Eneng yang telah

membetikan dukungaq materiil dan spiritual terimakasihatas doa yang setiap

saat kalian parrjatkan, semangat, motivasi,dan kasih sayang yang telah kalian

berikan.

2. Bapak Dr. Amilin SE., Ak, Msi. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu

sabar membimbing, mengarahkan, memberi rnotivasi, solusi, menguatkan

mental, dan meluangkan waktunya kepada penirtis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Yessi Fitri, SE., Ak., Msi. Selaku Dosen Pembimbjng II yang selalu

meluangkan waktq rnemberi semangat, ardran, ide-ide, motivasi, dan

bimbingan selama penulis menyelesaikan slcripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syatif Hidayatullah Jakarta.

5. Ibu Raohmawati SE., Ak, Msi. Selaku Ketua Jur,usan Akuntansi tlIN Syarif


5. Seluruh Dosen, Staf, dan Kagfawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.yang telah memberikart banyak ilmu yang b€rmanfaat

dan bantuan-bantuannya kepada penulis.

7. Adikku Wahyu Kurniawan yang teteh sayangi, yang selalu antusias mengajak

diskusi, bertukar pikiran, semoga apa yang dicita-citakan bisatercapai.Amin.

8. $audara'saudaraku tercinta bi lyus, Mamah Dede, Teh Lilis, Om Solefu Om

ilin, dan Mbah yang udah baik banget mernbantu dan mernotivasi penulis

sehingga penulis bisa menyelBsdikan kuliah Sl seperti sekarang.

9. Sahabat-sahabatku tercinta di kost batubara Institute Ratna K, Nitra, Aidq

Kiki, Nuy, Teh cucur Ratna, rizki, dan kholis, Ka ida dan Mba umah.

10. Temenotemen Pajak B Endang, Koi, Amel, Dewi, Anik. Audit B lrcha, Tami,

dian, culi dan Ani. Akunknsi Manajemen Fikie, Saipul, dan terrran-trsman

Akuntansi B angkatan 2007 lainnya yang tidak bisa dispbutkan satu persatu.

11, Para Guru dan sahabat - sahabatku alumni SDN Cipancuh 2, Mts Mwillimaat

Muh. YK, dan SMAN 5 Bekasi.

Penulis ntenyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekuradgan

dalarn penulisan skripsi ini. Oleh karena ifir, penulis gngat mengharapkan kritik daq

saran yang dqpat rnembangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan Penulis,

semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peaulis dan urnulrurya bagi semua

pihak lang memb acarry a.

Jak*rta, April20ll

Wina Kurniabati

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahal....re .r,....,...i,.rr,..r....rr.....r.,i.....r,...,..........

Surgt Perny8taan.......r.......r.....o.....r.......t..rr.....f.r...r...'....r.....

Daftar Riwayat lfidup....,r...........,rr.,........r,..,.,..e.....'i..,.r...,**

Ab5tfACt.,.....r....re..r..r.............r.r......r..........o.......r..e..r.....tt..r

Abstrak........r.....r. .....'.'.r......'................r.

Knta Pengentafe...r....rr......'r'....r.'.......r.t...'....r-..t.rr....t...r.r...

Daftar isi...,......,........r...,,.....r..,r,..r......,..!*......,..r..........r....

Daft*r Trbe|,.....,,....,,...... .........r....

DAftar Gambar..r.."r....rr...r..!..t...t.....r..r..'.r..rr..r......r...'...rr.'.

Daftar L8mpir8n....a...........i.r.r..r...,....r.r..t...rr.r.r...rr.r......,....

BABI PilNDAHUILIAII.......,..i....,....,

A. Latar Belakang Penelitian.

B. RumusanMasalah

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......I"""I

A Dasar-dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak.. i ..... .. r

2. Jenis Pajak

1. MenurutGolongan..

2. Menurut Sifat

3. Menurut Lembaga Pemungut.

System Pemungutan Pajak

Nomot Pokok Wajib Pajak 0.{PWP)

u

v

YI

vn

vlu

If,

riXIY

xv

xvl

II

8

I8

3.

4.

5.

10

l0

10

11

t2

t2

l3

t4

l5

t8Wajib Pajak

C,

B. Tinjauan Mengenai Zakat.

D.

E.

F.

1. Pengertian 7,akat.....

2. Macam-macanZ*at..

l. 7,akatFitrah...

2. ZakatMaal....

3. Syarat-syarat Pengeluaran Zakat..... -.

Regulasi Mengenai Z,akat dalam Perpajakan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Penelitian Terdahulu.

Keterkaitan aatar Variabel dan perumusan Hipotesis. . . . . - . . . . . . . . ....

Kerangka Berfikir

BABIIIMEToDEPENELITIAN..i......'.....''....l''.tt..'?

A. Ruang Lingkup Penelitian.

B. Metode Fenentuan Sanpel..r...,.. ..,r.,,.r..,,

C. Metode PengumputanData.

D. Metode Analisis Data...

l. Metode Analisis Statistik Deskriptif.

2. StatistikNon Pmametrik

a- Uji Wilcoxon...... (..r..r.r.

b. Uji Marginat Homogenity

3. Instrumen Tambahan

E. Operasionalisqsi Variabel penelitian.... i....

l. Undang-Undang peqpajakanNomor 36 Tahun 2008 Pasat 4 ayat3

2. lVajib Pajak Orang Pribadi... ....r,i.

BAB TV HASIL PENELITIAN DAFI PEMBAHASAI\...........'.........

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

L Sejarah Singkat KPP Pratama Serpong.

19

19

2l

2r

23

24

28

28

29

34

36

37

38

38

38

39

39

39

39

4l

4l

42

43

M

45

46

46

46

492. Stuktur Organisasi KPP Pratama Serpong...

54

54

)J

58

5:9

59

60

62

68

7l

7l

72

73

73

74

77

xili

Nomor

DAFTAR TABEL

Keterangan

2.1 Tabel penelitian terdahulu.. . i. .. ... j.

4.1 wilayah KWaKPP Pratama Serpottg. 50

4.2 Jurnlah $fajib Pajak Sebelum UU Nomor 36 Tahun 2008........ 55

4.3 Jumlah Wajib Pajak Sesudah UU Nomor36 Tahun 2008......... 56

4.4 Karaktqristtk Responden Berdasartan Jenis ke1amin................." 58

4,5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..-... 59

4.6 KaraktelistikRespondenBerdasarkan Tfugkat Psndidikan........ 60

4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Staqu$.........i..,..,.\........... 60

4.& Kafakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan..

4.9 Analisis Statistik Deskriptif...,...........qi 62

4.10 Wilcoxon Ranks......r...r 63

4-Il lVilcoxonTpstStatistis

4.12 Uji Marginal Homogeniry..... 65

4.13' Hasil Penypbdran Kuisioner.. ...........,...... 66

.Halaman

Nomor

2.1

4.1

4.2

DAtr'TAR. GAMBAR

Keterangan Halaman

Kerangka Berfikir. .....i. 36

Struktur Organisasi KPP Fratama Serpong. 47

Grafik Hasil Kuisioner. 66

Nonor

1

,?aJ

4

5

6

7

II10

DATTAII LAMPIRAN

Ketsrangan

Surat Pemberian Ijin Peneliti&tr. . . -. . . .,. . .. . r . . ...r..i

Pdrdtqran Pemertatah No. l8 Tahtm 2008...

J$mtah Wajib PaJ ak di KPP Pratama Se9cpg.."....,.,.

HasilUjiStatistikDeskriptif.,...r...........Hasil Uji Wipoxon,........,. n.. i r. !,.. r..

Flasil Uji Malginal Honrogenrt}'. . . r . . . . . ! . . i .

Kuigioner.,r,r.f .++.-*. t.,........

karakteristik Responden ....,\...... . .. , .. ...........

hasil Penyebaisn Ituisionor, . .., . . . r.,,...,.. 1

Grafik Hasil Kuisipner.....,......,........ 1................!....i.,.

xvi

1q

19

84

88

89

q0

9l93

95

96

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Sebagian besar dari kita masyarakat Indonesia tentu menyetujui

bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang hidup miskin dan hidup di

bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, hasil

survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53

juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Sementara Hingga Maret 2010, masih menurut BPS jumlah penduduk

miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta atau 13,33% dari jumlah penduduk

Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,51 juta dibandingkan

penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta atau 14,15% dari

total jumlah penduduk. Artinya penurunan penduduk miskin masih sangat

lamban dan jumlahnya tidak signifikan pertahunnya, belum lagi bicara soal

standar kemiskinan yang sudah pasti berbeda antara berbagai pihak, apalagi

jika dikaitkan dengan besaran inflasi.

Menurut Masjanto (2010), BPS menyatakan nominal indikator

kemiskinan sebesar Rp211.000 per bulan per orang. Besaran ini diukur

berdasarkan tingkat kebutuhan makanan dan non makanan, dimana seseorang

dikatakan dalam kondisi miskin apabila ia tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk perhitungan Maret 2010, standar

2

kemiskinan sebesar Rp211.000 di mana pemenuhan untuk makanan sebesar

Rp 155.615/bulan dan Non Makanan Rp 56.000/bulan.

Satu-satunya yang bisa menghubungkan membaiknya indikator

perekonomian makro dengan pengentasan kemiskinan hanyalah pajak sebagai

alat negara untuk mendistribusikan kembali pendapatan yang berhasil

diperoleh pihak-pihak yang menikmati pertumbuhan ekonomi nasional, baik

badan usaha maupun perorangan, pemerintah maupun non pemerintah tanpa

kecuali. Disamping pajak, di negeri dengan umat Muslim terbesar di dunia ini

zakat dapat juga berperan sebagai katalisator redistribusi pendapatan nasional

yang bersifat melengkapi pajak negara dan tidak perlu dipertentangkan

apalagi ditolak jika memang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat

(Masjanto, 2010).

Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu

kewajiban yang mengikat dan kekuasaan yang menekan, di antara dua hal itu

terdapat perbedaan penting. Pertama, zakat adalah ibadah, dan pajak

merupakan kewajiban kepada negara. Kedua, nisab dan persentase zakat

ditetapkan oleh syariat, sedangkan pajak ditentukan oleh ulil amri, serta

merekalah yang menentukan. Ketiga, pajak berkaitan dengan hubungan antara

warga dan negara. Sedangkan zakat berkaitan dengan hubungan antara

manusia dan Tuhan. Lalu, keempat, sasaran pajak terbatas, hanya target

materi. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang sekaligus pungutan.

Lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999, tepatnya pada 23 September

1999, tentang Pengelolaan Zakat memang sedikit melegakan napas umat

3

Islam di negeri ini. UU tersebut merupakan langkah maju. Sebab, sejak

republik ini berdiri, sejak itu pula zakat terabaikan dalam konstitusi

kenegaraan. Sebagai lembaga yang paling sah dan resmi mengelola zakat,

pemerintah sadar bahwa selama ini telah menyia-nyiakan kesempatan.

Padahal, zakat memiliki potensi yang begitu besar, tapi hingga saat ini belum

punya kekuatan apa pun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini.

Karena itu, sebagian kalangan mengatakan bahwa klausul zakat mengurangi

pajak begitu penting.

Dengan diberlakukannya UU No. 38/1999, untuk pertama kalinya

pemerintah mengatur kaitan antara zakat dengan pajak. Dalam pasal 4

disebutkan Zakat yang telah dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga

Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari dari wajib

pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Berdasarkan Pasal 11(2) UU No. 38/1999, harta yang dikenakan

zakat terdiri dari harta dan penghasilan. Yang termasuk harta yaitu emas,

perak, uang (kecuali tambahan harta yang bersumber dari penghasilan), dan

rikaz (harta yang dipendam/tersimpan). Sedangkan untuk penghasilan terdiri

dari hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan

perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, serta hasil pendapatan dan

jasa. Pembayaran zakat tidak selamanya berkaitan dengan penghasilan, karena

harta yang hanya disimpan (tidak produktif) seperti emas, perak dan uang,

sepanjang memenuhi nisab dan haulnya, maka wajib dibayar zakatnya, tanpa

memperhatikan ada tidaknya penghasilan dari harta itu. Dengan demikian,

4

akibat pembayaran zakat ada dua kemungkinan, mengurangi penghasilan atau

mengurangi harta. Dalam pasal 14 (3) UU No. 38/1999 disebutkan,

pembayaran zakat yang dikaitkan dengan perhitungan penghasilan kena pajak

adalah pembayaran zakat yang mengurangi penghasilan dari si pembayar

zakat. Namun ketentuan tidak bisa langsung diterapkan karena harus

menunggu perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan

lainnya, khususnya yang menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) (Poernomo,

2011).

Dengan diberlakukannya UU No. 17/2000 tentang perubahan ketiga

UU No. 7/1983, tentang pajak penghasilan, maka kendala itu sudah bisa

diatasi. Dalam UU PPh yang baru disebutkan, Zakat yang nyata-nyata yang

dibayarkan oleh Wajib Pajak orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada

badan amil zakat atau atau lembaga amil zakat yang didirikan atau disahkan

oleh pemerintah bukan meruopakan objek pajak bagi si penerima, serta zakat

atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasila kena pajak. Delapan

tahun kemudian, Undang-Undang tersebut disempurnakan kembali dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak

penghasilan. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 terhadap penghasilan-

penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dikecualikan

dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak).

Berdasarkakan pasal 4 ayat 3(a) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

adalah bantuan atau sumbanagn, termasuk zakat yang diterima oleh badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

5

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan

yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Lahirnya Undang-

Undang tersebut merupakan langkah maju, karena Zakat memiliki potensi

besar dalam membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan

(Abimanyu, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Russell Powell (2009)

yaitu mengenai Zakat: drawing insights for legal theory and economic policy

from islamic jurisprudence. Ia mengulas mengenai negara-negara yang

memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat termasuk di Indonesia.

Dalam jurnalnya ia menuliskan

“Indonesia is unique in a number of ways. First, along with malaysia,

it is far removed from the core of the arab middle east. Second, islam came

the region somewhat later and as part of a religious phenomenon with

relatively less political entanglement. Third, according to surveys indonesia

has the highest rate of zakat giving among surveyed nations at 94%, with the

rate even higher for those with higher education, even though zakat is

mandatory.

Indonesia has established govermental organizations to collect and

distribute zakat and regulates all private zakat collection and distribution.

Regional “BAZ” are semi-autonomous zakat agencies that collect and

distribute contributions. They compete (often unfavorably) with a variety of

other charities and direct giving. Ministry of religion decision No.581/1999

specificially addresed the role of governmental BAZ and nongovernmental

zakat collectors known as LAZ. Contribution are deductible up to 2.55 of net

income. Altought the percentage of zakat funds collected by BAZ went from

4% in 2000 to 9% in 2004, these governmental organizations still account for

a small portion of overall zakat fund, most of which go to local individuals

and mosquos”.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Syaechu (2008)

yaitu mengenai penerimaan zakat sebelum dan sesudah penerapan undang-

6

undang pajak penghasilan no 17 tahun 2000. Penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan zakat pada badan amil zakat

infaq dan shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta sebelum dan sesudah Undang-

undang perpajakan no 17 tahun2000. Berdasarkan hasil analisis, menunjukan

bahwa penerimaan zakat pada BAZIS DKI jakarta terus meningkat dari tahun

1995 s.d. 2006. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2003 dan 2006 yaitu

setelah penerapan undang-undang perpajakan no 17 tahun 2000.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Chaeruddin Zakir (2008)

yaitu Analisis terhadap peraturan perpajakan mengenai zakat sebagai

pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan di Bank Syariah

Muamalat Indonesia Tbk. Dari penelitian ini didapatkan informasi bahwa

Bank Muamalat sebagai pelopor Bank Syariah pertama di Indonesia

menerima pembayaran zakat para muzzaki yang dapat dibayarkan secara

langsung melalui rekening Bank Muamalat atau dapat disetorkan melalui

Lembaga Amal Zakat (LAZ) Bank Muamalat yaitu Baitul Maal Muamalat

(BMM). Besarnya zakat maal yang diterapkan di Bank Muamalat sebesar

2,5% dan waktu mengeluarkannya 1 tahun sekali.

Berdasarkan latar belakang dan pada penelitian-penelitian terdahulu

yang sudah terpapar pada pembahasan di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengaruh peraturan yang

menyatakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap

perubahan jumlah wajib pajak pribadi. Di Indonesia, dengan dengan adanya

undang-undang yang mengatur bahwa zakat merupakan pengurang

7

penghasilan kena pajak atau dengan kata lain tidak dikenakan pajak, disambut

positif oleh masyarakat, karena mereka bisa menunaikan dua kewajiban

sekaligus yaitu membayar zakat dan pajak tanpa saling membebani satu sama

lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan tentunya

akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Untuk itu peneliti

akan meneliti lebih dalam sejauh mana efektivitas penerapan Undang-undang

Nomor 36 tahun 2008 mengenai zakat dan bagaimana pengaruh adanya

undang-undang yang mengatur bahwa zakat merupakan pengurang

penghasilan bruto dan pengaruhnya terhadap jumlah wajib pajak orang

pribadi. untuk itu penulis mengambil judul:

“Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan

Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Zakat

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dan Implikasinya Terhadap

Perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suhardiman (2010). Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu adalah PER-16/PJ./2007 dan

Per-116/PJ./2007 terhadap perubahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti meneliti perbandingan sebelum

dan sesudah penerapan Undang-Undang Perpajakan nomor 36 Tahun 2008

mengenai Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan

implikasinya terhadap perubahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

8

2. Metode analisis yang digunakan penelitian terdahulu adalah uji regresi

sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis

statistik nonparametrik yaitu uji wilcoxon dan uji marginal homogenity.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan

yang muncul adalah bagaimana perubahan jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Pratama Serpong sebelum dan sesudah Undang-Undang

Perpajakan No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 mengenai zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perubahan jumlah

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong sebelum dan

sesudah Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3

mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan masukan dalam hal regulasi Perpajakan untuk menambah

peraturan khusus mengenai zakat dan melakukan pengawasan.

9

b. Masyarakat

Sebagai sarana informasi mengenai perlakuan zakat dalam perpajakan

dan permasalahannya dalam perpajakan.

c. Kalangan akademisi

Menambah referensi mengenai masalah pengenaan zakat dan

pengaruhnya pada jumlah WP orang pribadi dan peraturan-peraturan

perpajakan yang terkait.

d. Peneliti

Memperluas wawasan mengenai peraturan perlakuan zakat dalam

perpajakan dan pengaruhnya pada perubahan jumlah wajib pajak orang

pribadi .

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2008:8), terdapat beberapa definisi pajak dari

beberapa pakar yaitu:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dana yang

ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investment.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak menurut Pasal 1 UU KUP No 28 Tahun 2007 mengenai

ketentuan umum perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

11

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang

yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk

menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

b) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yaitu bila dalam pemasukkan masih terdapat surplus maka

dipergunakan untuk membiayai public investment.

c) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk

menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

d) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

2. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2008:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut

golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

12

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus

menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung

oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan

tersebut.

b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,

peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya

pajak, misal terjadinya penyerahan barang atau jasa.

Contoh: PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai

terhadap barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen

atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan pada

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan

dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

a. Pajak subjektif: pajak yang berpangkal pada diri orang yang

dikenakan pajak. Pada pajak subjektif dimulai dengan

menetapkan orangnya, kemudian baru dicari objeknya. Dalam

13

pemungutan pajak subjektif ini harus ada hubungan antara

Negara pemungut pajak dan subjek pajak (Abut, 2010:9).

b. pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak,

tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib

Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) (Resmi, 2008:8).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat): adalah pajak yang pengelolaanya

dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran

umum (negara).yang termasuk pajak pusat yang pengelolaanya

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya, Pajak

penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (Abut, 2010:7).

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II

(Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga daerah masing-masing. Pajak provinsi meliputi Pajak

Kendaraan Bermotor (Resmi, 2008:9).

14

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

pajak dibagi menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat dan

menurut lembaga pemungut. Pajak menurut golongan diantaranya

pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak menurut sifat

diantaranya pajak subjektif, dan pajak objektif. Pajak menurut lembaga

pemungut diantaranya Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2008:11), menyatakan dalam pemungutan pajak

dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system,

self assesment system, dan withholding system.

a. Official assesment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak

yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Self assesment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah

pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan

undang-undang perpajakan yang berlaku, di Indonesia sendiri juga

condong menerapkan sistem ini, dimana wajib pajak diberi

kepercayaan untuk:

i. Menghitung sendiri wajib pajak yang terutang

ii. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

iii. Membayar sendiri pajak yang terutang

15

iv. Melaporkan sendiri pajak yang terutang

v. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan

besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan

undang-undang yang berlaku.

Pada Official Assesment System inisiatif dalam menghitung serta

memungut pajak sepenuhnya ada pada pihak aparatur pajak, sehingga

berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada

aparatur pajak itu sendiri. Pada Self Assesment System inisiatif dalam

menghitung serta menyetorkan pajak sepenuhnya ada di tangan Wajib

Pajak, Maka dalam sistem ini inisiatif dan kejujuran Wajib Pajak sangatlah

berperan besar dalam menentukan kesuksesan pemungutan pajak.

Sedangkan dalam With Holding System pemungutan pajak banyak

bergantung pada pihak ketiga. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan

dengan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan

lainnya. Berhasil tidaknya pemungutan pajak dengan sistem ini tergantung

pada pihak ketiga tersebut.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 28 tahun

2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 (satu) angka 6

16

(enam) yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor

yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam PER-16/PJ/2007 pasal 1 tentang ketentuan umum

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nomor pokok wajib pajak

(NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan ewajiban

perpajakannya. NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai

tanda identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya

diberikan satu NPWP.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai

pengawasan administrasi perpajakan sebagai aparatur pajak.

Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak

Perseorangan, usahawan, dan Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur

dalam Keputusan Nomor Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 dan

PER-24/PJ/2009 Tanggal 16 Maret 2009 sehingga menjadi sebagai

berikut:

17

a. Untuk Wajib pajak Perseorangan Usahawan: pendaftaran NPWP

dilampiri dengan:

Foto copy KTP atau dan foto copy kartu keluarga;

Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat dari

perusahaan;

Untuk pengusaha, foto copy Surat Izin Usaha atau Surat

keterangan Tempat usaha dari Instansi yang berwenang;

b. Untuk Wajib Pajak Badan: Pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

Foto copy Akte Pendirian;

Foto copy Surat Izin usaha atau Paspor salah seorang pengurus

foto copy kartu keluarga;

Bagi yang memenuhi persyaratan tersebut diatas kartu diberikan

oleh kantor Pelayanan Pajak dalam jangka wakti 1(satu) hari atau

NPWP tersebut dikirim kepada Wajib Pajak pada hari berikutnya

atau diambil sendiri oleh Wajib Pajak dengan membubuhkan tanda

tangan atau tanda terima pada buku ekspedisi (Sumarson, 2010:21-

22).

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai NPWP dapat

disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya.

18

5. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun

2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun

1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud

dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara sederhana dapat

dikatakan bahwa yang disebut dengan wajib pajak adalah subjek pajak

yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Persyaratan

subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai

subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan

perubahannya. Sementara itu, persyaratan objektif adalah persyaratan

bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau

diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Menurut Lubis dan Djuanda (2010:10), pada prinsipnya orang

pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi

yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam

pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah

mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah

harus berturut-turut, tetapi dihitung oleh jumlah hari orang tersebut

19

berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya

ke Indonesia sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada

di Indonesiaataupun di luar Negeri tempat tinggal orang pribadi atau

tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur jendeal Pajak

menurut keadaan yang sebenarnya.

Dari beberapa definisi diatas mengenai Wajib Pajak dapat

disimpulkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang telah

memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Pada prinsipnya orang


yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk mereka

yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka

yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi

istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping

berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi,1999:34).

Sedangkan menurut etimologi syari`at (istilah) memiliki arti

diantaranya:

20

1. Zakat dalam arti nama (lughah) artinya kesuburan (gustian

juanda, 2006: 258)

2. Zakat dalam arti thahara artinya kesucian

3. Zakat dalam arti barakah artinya keberkahan

Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat

dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif

bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat

dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam.

Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan,

sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama

manusia.

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan

apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan

pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu

kerjakan”(QS. Al-Baqarah : 10).

Sementara dalam Surat Al-Bayyinah Ayat 5 allah SWT Berfirman:

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah

kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya

, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan

itulah agama yang lurus.” (QS.Al-Bayyinah:5).

Dari beberapa pengertian dan ayat diatas, dapat ditarik beberapa

kesimpulan, Pertama, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu

yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi–bagikan kepada

golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at.

Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik

dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah ( milik Allah

21

yang dititipkan kepada manusia ) dalam rangka pemerataan kekayaan.

Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan

dimensi ketuhanan saja, tetapi juga mencangkup dimensi sosial–

kemanusiaan yang kerap disebut ibadah.

Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang

berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari

harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang

kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang

kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil

hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib

dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara

sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok

masyarakat tertentu.

2. Macam- macam zakat

Menurut Darajat (1999:68), Pada garis besarnya zakat dibagi

menjadi dua macam, yaitu yang berhubungan dengan jiwa yang

disebut “Zakat fitrah” (pribadi) dan yang berhubungan dengan harta

yang disebut “zakat mal” (harta).

1. Zakat fitrah

Secara harfiah zakat fitrah (zakat al fitri) berarti zakat

berbuka puasa. Ini berkaitan dengan berakhirnya puasa Ramadhan

dan tibanya hari raya puasa atau Idul Fitri. Zakat ini disebut zakat

22

an-nafs, artinya zakat jiwa. Maksudnya zakat untuk mensucikan

jiwa orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang

tidak ada gunanya.

Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib diberikan oleh setiap

muslim setahun sekali (pada saat idul fitri) berupa makanan pokok

sehari-hari (beras, jagung dan sebagainya) (deppenkeb, 2002).

Zakat fitrah atau zakat jiwa ini dihubungkan engan bulan suci

Ramadhan dan hari raya idul fitri. Karena itu dinamakan juga

Zakatul fitri (Darazat, 1999:68).

Zakat fitrah ini merupakan zakat yang berbeda dari zakat-

zakat yang lainnya, diantaranya dengan zakat harta. Zakat harta

kendati mencangkup penyucian jiwa juga, tetapi titik beratnya

adalah penyucian atau keberkatan harta sehingga harta yang

dizakati terpelihara, subur dan berkembang.maka tidak

disyariatkan pada zakat-zakat lainnya (Hafidhudin, 2002:199).

Banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu

sha’ (kira-kira 3 setengah liter). Zakat fitrah hukumnya wajib atas

seseorang itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang

menjadi tanggungannya seperti anak dan istrinya. Begitu pula

pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangga

(Sabiq, 1987:349).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan kembali bahwa

zakat fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh setiap

23

muslim setahun sekali yang berupa makanan pokok sehari-hari

(beras, jagung, dan sebagainya) yang dibayarkan pada saat akhir

bulan ramadhan dan banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan

adalah satu sha’ (kira-kira 3 setengah liter).

2. Zakat maal (harta)

Zakat maal adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang

atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang

tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan dimiliki

selama jangka waktu tertentu pula (Dewan Direksi Ensiklopedi

Islam, 1994:1110).

Menurut Fachruddin (1999:11), diwajibkan zakat atas

seseorang dengan syarat.

a. Orang islam

b. Orang yang merdeka

c. Orang yang baligh

d. Orang yang waras

e. Mempunyai nisab

f. Hendaknya nisab itu memasuki waktu keluarnya Zakat itu.

Waktunya ialah satu tahun atau 12 bulan selain dari pada zakat

tanaman dan buah-buahan yang waktu zakatnya ialah pada

waktu panen atau waktu memungut hasil yang sudah matang.

24

Zakat harta (maal) terdiri dari lima macam, yaitu:

a. Zakat ternak (hewan) yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan

domba.

b. Zakat hasil pertanian yaitu padi, jagung, gandum, biji-bijian

dan buah-buahan yang mengenyangkan.

c. Zakat hasil tambang, baik dalam mata uang atau barang.

d. Zakat barang dagangan, berupa uang atau barang.

e. Zakat harta terpendam (Hafidhuddin 2002:37).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat maal

merupakan sebagian dari harta kekayaan seeorang atau badan

hukum yang diberikan kepada orang-orang tertentu setelah

mencapai jumlah minimal tertentu selama jangka waktu satu tahun

atau 12 bulan. Zakat maal terdiri dari zakat ternak, zakat hasil

pertanian, zakat hasil tambang, zakat barang dagangan, dan zakat

harta terpendam.

3. Syarat-syarat Pengeluaran Zakat

Zakat adalah suatu hak yang wajib dilaksanakan oleh seorang

mslim dalam hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerima,

dengan menyerahkan langsung kepadanya atau menggunakan wakil bagi

memutuskan manfaat (zakat) dari pemiliknya atau dari lainnya (Shiddieqy,

1999:7).

25

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang ada pada

dirinya dan menjadikan sebagai milik orang fakir dengan menyerahkan

langsung kepada asnaf tersebut atau diserahkan kepada walinya, yakni

imam atau amil zakat (orang yang bertugas memungut zakat) (Zuhayly,

1949).

Ketentuan zakat diwajibkan atas setiap orang muslim merdeka

yang mempunyai harta kekayaan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tersebut antara lain:

1. Beragama islam. Orang kafir atau orang yang bukan islam walaupun

memiliki harta kekayaan banyak tidak wajib mengeluarkan zakat.

2. Merdeka. Karena itu, hamba sahaya (budak) tidak wajib

mengeluarkan zakat.

3. Milik yang sempurna. Jika sesuatu itu belum dimiliki secara

sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh, tidak

diwajibkan dikeluarkan zakatnya.

4. Sampai nishab. Mengenai masalah nishab ini hendaklah berlebih dari

kebutuhan-kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan penting bagi

seseorang, seperti untuk makanan, pakaian, tempat kediaman dan

sarana untuk mencari nafkah (sifatnya relatif).

5. Dimiliki sampai satu tahun lamanya (haul). Permulaannya dihitung

dari saat memliki nishab. Jika terjadi kekurangan ditengah tahun,

kemudian cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukupnya

itu (Doa, 2002:45).

26

Adapun menurut Yusuf Al-Qardawi (1991:126), syarat-syarat harta

yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dimiliki penuh:

Yang dimaksud dengan memiliki penuh adalah bahwa kekayaan itu

harus berada dibawah kontrol atau dibawah kekuasaan pemilik, atau

seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, bahwa kekayaan itu

harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.

2. Harta yang berkembang:

Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan

atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang

menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu

memberikan pendapatan, keuntungan investasi serta pemesukan atau

kekayaan itu berkembang dengan sendirinya, artinya bertambah dan

menghasilkan produksi.

3. Harta yang cukup senishab:

Islam mewajibkan zakat kepada kekayaan yang berkembang dengan

memberikan ketentuan sendiri, yaitu ejumlah tertentu yang dalam

ilmu fiqh disebut nishab atau dengan kata lain, nishab adalah jumlah

minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

4. Harta yang lebih dari kebutuhan biasa:

Lebih dari kebutuhan biasa adalah lebih dari kebutuhan rutin karena

kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali dan bisa tidak

terbatas, terutama pada masa kini.

27

5. Harta yang bebas dari hutang:

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus

lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup nishab yang

sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang

menghapuskan dan mengurangi jumlah senishab itu, maka zakat

tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fiqh terutama yang

berkenaan dengan kekayaan tunai.

6. Harta itu berlaku setahun atau telah sampai haulnya:

Maksudnya adalah pemilik harta di tangan pemilik telah berlalu

masanya dua belas bulan Qamariah (satu tahun) (Yusuf Qardawi,

1991:126).

Dari penjelasan diatas mengenai syarat-syarat pengeluaran zakat

dapat disimpulkan bahwa zakat diwajibkan atas setiap orang muslim

merdeka dan mempunyai harta kekayaan dengan syarat-syarat yaitu

beragama islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nishab, dan

dimiliki sampai satu tahun lamanya. Adapun syarat harta yang wajib

dizakati yaitu harta yang dimiliki penuh, harta yang berkembang,

harta yang cukup senishab, harta yang lebih dari kebutuhan biasa,

harta yang bebas dari hutang, dan harta tersebut berlaku satu tahun

atau telah mencapai haul.

28

C. Regulasi Mengenai Zakat Dalam Perpajakan

Pelakuan mengenai Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun

2009 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009

tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan

dari Objek Pajak Penghasilan.

Pasal 1

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,

dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 2

Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah zakat yang

diterima oleh:

1. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah; dan

2. Penerima zakat yang berhak.

29

Pasal 3

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah

sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

1. Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

dan

2. Penerima sumbangan yang berhak.

Pasal 4

Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah

pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau

badan.

Dari Peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan atau

sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya

wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan

sebagai objek pajak penghasilan. Penerima sumbangan yang berhak.

Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

dan sumbangan keagamaan yang diterima. Bantuan atau sumbangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah pemberian dalam bentuk

uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasaskan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun

2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau

30

diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan

(bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk

Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama lain yang diakui di

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima sumbanagn yang berhak, yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

b . Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara

pihak-pihak yang bersangkutan;

31

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4. Pengantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang

diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan

pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma

perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 15 UU PPh;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau yang diperoleh dari

perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi,

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat;

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan

usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham

32

pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua

puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

7. Iuran yang diterima atau diproleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai;

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada bidang tertentu yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, ermasuk pemegang unit

penyertaan kontrak investasi kolektif;

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan

usaha pasangan tersebut:

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan,dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan menteri

Keuangan;

33

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri keuangan;

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan penyelenggara

Jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan;

Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan disebutkan pada pasal 4 ayat 3. Penghasilan yang tidak

termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah Bantuan atau

sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah dan

yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lain yang diakui di

Indonesia.

34

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti

(Tahun)

Judul

Penelitian

Metodologi Penelitian

Hasil Penelitian

(Kesimpulan)

Persamaan Perbedaan

Ahmad

Syaechu

(2008)

Analisis

Penerimaan

Zakat

Sebelum dan

Sesudah

Penerapan

Undang-

Undang

pajak

penghasilan

No.17 Tahun

2000

Metode yang

digunakan:

Metode

statistik non

parametrik

Variabel yang

diteliti:

1. Penerimaan

zakat di

BAZIS DKI

Jakarta

sebelum UU

Perpajakan

NO 17 Tahun

2000

2. Penerimaan

zakat di

BAZIS DKI

Jakarta

sesudah UU

Perpajakan

NO 17 Tahun

2000

penerimaan zakat

pada baziz dki

jakarta sebelum

penerapan

undang-undang

perpajakan no 17

tahun 2000

berbeda dengan

penerimaan zakat

sesudah

penerapan

undang-undang

perpajakan no.17

tahun 2000

Husnul

Khotimah

(2008)

Analisis

Komparatif

Tentang

Kesadaran

Membayar

Zakat

dengan

Kesadaran

Membayar

Pajak

Metode yang

diteliti

purposive

sampling

dengan jenis

judgmen

sampling

Variabel yang

diteliti:

1. kesadaran

menbayar

zakat

2. kesadaran

membayar

pajak

masyarakat lebih

sadar ntuk

membayar zakat

dibanding

membayar pajak

karena nilai rata-

rata kesadaran

membayar zakat

lebih kecil yaitu

12,29, dibanding

rata-rata

kesadaran

membayar pajak

sebessr 20,68.

Bersambung ke halaman berikutnya

35

Peneliti

(Tahun)

Judul

Penelitian

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

(Kesimpulan) Persamaan Perbedaan

Chaeruddi

n Zakir

(2008)

Analisis

terhadap

peraturan

perpajakan

mengenai

zakat

sebagai

pengurang

penghasilan

dalam

perhitungan

pajak

penghasilan

di Bank

Syariah

Muamalat

Indonesia

Tbk

pengujian

menggunaka

n statistik

deskriptif

Meneliti

implementasi

UU no 38 tahun

1999 dan UU no

17 tahun 2000

terhadap proses

penyaluran

zakat pada PT

Bank Syariah

Muamalat

Indonesia Tbk

1.Bank muamalat

menerima

pembayaran

zakat yang dapat

dibayarkan secara

langsung melalui

rekening Bank

Muamalat atau

dapat disetorkan

melalui Lembaga

Amal Zakat

(LAZ) Bank

Muamalat yaitu

Baitul Maal

Muamalat

(BMM).

2. besarnya zakat

maal yang

diterapkan di

Bank Muamalat

sebesar 2,5% dan

waktu

mengeluarkannya

1 tahun sekali.

Iwan

Suhardi

man

(2010)

Pengaruh

PER-

16/PJ/2007

dan PER-

116/PJ/2007

terhadap

Perubahan

Jumlah

Wajib Pajak

Orang

Pribadi

Variabel:

Perubahan

Jumlah

Wajib Pajak

Orang

Pribadi (Y)

Variabel:

1.PER-

16/PJ/2007 (X1)

2.PER-

116/PJ/2007

(X2)

Metode

penelitian:

uji

heteroskedastisit

ad, uji

multikolinearita

s, uji

determinasi, uji

f.

PER-16/PJ/2007

berpengaruh

signifikan

terhadap

perubahan jumlah

wajib pajak orang

pribadi dengan

level dibawah 5%

(0,05); sedangkan

PER-116/PJ/2007

tidak berpengaruh

signifikan

terhadap

perubahan jumlah

WP orang pribadi.

Tabel 2.1(lanjutan)

Tabel 2.1(lanjutan)

36

E. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Dampak Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3

Terhadap Perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak

penghasilan, disebutkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk Objek

Pajak diantaranya, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk

atau yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

zakat yang berhak.

Penerapan UU perpajakan No 36 Tahun 2008, membuat umat

islam menyambut positif kebijakan tersebut. Zakat atas penghasilan

yang dibayar oleh seorang muslim dapat dijadikan pengurang atas

penghasilan kena pajak (PKP) wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib

Pajak Badan yang dimiliki muslim tersebut. Hal tersebut diatur dalam

pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang zakat sebagai

penghasilan yang bukan objek pajak. Respon positif terhadap

kebijakan tersebut akan mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi pada KPP Pratama Serpong.

Jawaban sementara dari penelitian ini dituangkan dalam sebuah

hipotesis. Hipotesis yang ada pada dasarnya merupakan jawaban

sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan

kebenarannya. Berdasarkan kerangka teori penelitian, maka hipotesis

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

37

Ha: Terdapat perbedaan signifikan jumlah Wajib Pajak Pribadi pada

KPP Serpong sebelum dan sesudah penerapan UU Perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3.

F. Kerangka Berfikir

berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan pada bagan berikut:

Gambar 2.1

Judul:

Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah WP Pribadi KPP

Pratama Serpong Sebelum

UU Perpajakan no 36 Tahun

2008 pasal 4 ayat 3

Jumlah WP Pribadi KPP

Pratama Serpong Sesudah

UU Perpajakan no 36 Tahun

2008 pasal 4 ayat 3

Metode analisis data :

Statistik non parametrik

Uji Wilcoxon

Interpretasi dan Kesimpulan

Dibandingkan

Uji Marginal

Homogenity

38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai penghasilan yang tidak dikenakan

pajak yaitu zakat. Peneliti mungumpulkan data-data jumlah wajib pajak orang

pribadi yang disajikan oleh kantor pelayanan pajak. Penelitian ini menganalisa

pengaruh peraturan dirjen pajak mengenai penetapan zakat sebagai pengurang

penghasilan bruto yang terdapat dalam UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

terhadap jumlah Wajib Pajak Pribadi. Objek penelitian ini yaitu pada KPP

Pratama Serpong.

B. Metode Penentuan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu,

yaitu sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam

beberapa interval waktu tertentu (Umar, 2005: 42). Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang

menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Metode pemilihan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti seluruh elemen populasi. Data yang digunakan

adalah data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP

Pratama Serpong dari tahun 2007 sampai 2010.

39

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah Menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diteliti yaitu

data yang disediakan oleh KPP Pratama Serpong berupa data Jumlah

Wajib Pajak Pribadi dari tahun 2007 sampai tahun 2010.

D. Metode Analisis Data

1. Metode analisis statistik deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut indriantoro

dan Supomo (2002:170) statistik deskriptif dalam penelitian pada

dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk

tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi

menyajikan ringkasan, pengatuan atau penyusunan data dalam bentuk

tabel numerik dan grafik. Pendekatan statistik deskriptif yaitu

memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari range,

mean, sum, dan standar deviation dari jumlah wajib Pajak Orang pribadi

sebelum dan sesudah Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

pada KPP Pratama serpong.

2. Statistik Nonparametrik

Jika data yang ada tidak berdistribusi normal, atau jumlah data

sangat sedikit serta level data adalah nominal atau ordinal, maka perlu

digunakan alternatif metode-metode statistik yang tidak harus memakai

40

suatu parametrik tertentu, seperti keharusan adanya Mean, Standar

Deviasi, Varians, dan lainnya. Metode tersebut disebut sebagai metode

statistik non-parametrik (Santoso, 2011:361).

Keuntungan dari penggunaan metode non-parametrik :

1. Metode non-parametrik tidak mengharuskan data berdistribusi normal,

karena itu metode ini sering juga dinamakan uji distribusi bebas

(distribution free test). Dengan demikian metode ini bisa dipakai

untuk segala distribusi data dan lebih luas penggunaanya.

2. Metode non-parametrik bisa dipakai untuk level data yang rendah,

yakni data nominal dan data ordinal. Hal ini penting bagi para peneliti

sosial.

3. Metode non-parametrik cenderung lebih sederhana dan mudah

dimengerti daripada pengujian Metode Parametrik.

Disamping berbagai keunggulan diatas, metode Non-parametrik

juga memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak adanya sistematika yang

jelas seperti pada metode parametrik, hasilnya bisa meragukan karena

kesederhanaan metodenya, serta tabel-tabel yang digunakan lebih

bervariasi dibanding tabel-tabel standar pada metode parametrik.

Sehubungan dengan penggunaan statistik nonparametrik pada

skripsi ini untuk menentukan nilai normalitasnya maka peneliti

menggunakan tiga uji non parametik two related sample diantaranya:

41

a. Uji Wilcoxon

Uji wilcoxon adalah alternatif untuk uji t data berpasangan (t-

paired), di mana pada uji Wilcoxon data harus dilakukan pengurutan

(rangking) dan kemudian baru diproses. Hal ini berbeda dengan data

pada uji t paired yang bisa langsung diproses karena tipe data uji t

paired interval/rasio.

Uji wilcoxon digunakan untuk menganalisis dua data pada

klompok yang berkaitan, termasuk kasus sebelum dan sesudah yang

mana orang atau objek yang sama diamati pada dua kondisi yang

berbeda, jenis data pada wilcoxon serendah-rendahnya level ordinal.

Ciri-ciri Wilcoxon diantaranya:

1. Level pengukuran data yang rendah yaitu ordinal

2. Jumlah data kurang dari 30 sampel

3. Berasal dari 1 buah populasi yang sama diberi dua perlakuan yang

berbeda dan mempunyai hubungan

4. Data berdistribusi tidak normal (Kurniawan, 2011:104).

b. Uji Marginal Homogenity

Uji Marginal Homogenity termasuk uji statistik

nonparametrik. Uji ini dilakukan untuk tes dua sampel yang saling

berhubungan dan merupakan perluasan dari uji McNemar.

Penggunaan uji ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau

perubahan antara dua peristiwa sebelum dan sesudahnya.

42

Langkah-langkah analisis :

1) Klik Analyze > Nonparametric Test > 2 Related Samples

2) Masukkan kedua variabel ke kolom Test Pair List

3) Pilih Marginal Homogeneity

4) Klik Continue

5) Kemudian OK

3. Instrumen Tambahan

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan data sekunder

berupa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Serpong

tahun 2007-2010. Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti

menambahkan instrumen tambahan berupa kuisioner.

Total kuisioner yang didistribusikan sebanyak 100 kuisioner

dengan responden Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Serpong

dan kuisioner disebarkan langsung kepada responden. Dalam deskripsi

kuisioner, peneliti menyajikan satu pertanyaan kepada responden Wajib

Pajak Orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong.

Peneliti ingin membuktikan apakan motivasi diterapkannya zakat

sebagai penghasilan tidak kena pajak adalah faktor terbesar yang

mempengaruhi perubahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang

mendaftar di KPP Pratama Serpong sebelum dan sesudah penerapa

Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Untuk itu peneliti memberikan

pilihan alternatif motivasi lain untuk diisi oleh responden sebagai

berikut:

43

1. Diterapkannya peraturan zakat sebagai penghasilan tidak kena

pajak

2. Mengikuti peraturan

3. Bertambahnya penghasilan pribadi

4. Kemudahan sistem pelayanan perpajakan

5. Ekstensifikasi Pajak

6. Self Asessment System

7. Profesionalitas petugas pajak

8. Kesadaran sendiri

Dari pilihan jawaban diatas maka akan diketahui faktor-faktor yang

paling dominan yang mempengaruhi perubahan jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 Mengenai Zakat sebagai Penghasilan tidak kena pajak.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah penentuan construct (yang diukur

dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih

nyata mengenai fenomena-fenomena) sehingga menjadi variabel yang

dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang

digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang sama

atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik

(Indriantoro dan Supomo, 2002:69).

44

1. Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan

(bukan merupakan Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah

bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang

diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang

berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010

mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

dalam pasal1 disebutkan Zakat atau sumbangan keagamaan yang

dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/ atau oleh Wajib Pajak

badan dalam Negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang

bersangkutan.

45

2. Wajib Pajak Orang pribadi

Menurut UU RI no.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, ang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara

sederhana dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan wajib pajak

adalah subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan

obyektif.

Menurut Lubis dan Djuanda (2010:10), pada prinsipnya orang


yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam

pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah

mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah

harus berturut-turut, tetapi dihitung oleh jumlah hari orang tersebut

berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya

ke Indonesia sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada

di Indonesiaataupun di luar Negeri tempat tinggal orang pribadi atau

tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur jendeal Pajak

menurut keadaan yang sebenarnya.

46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Serpong

KPP Pratama Serpong adalah salah satu dari beberapa kantor

pelayanan Pajak yang ada di wilayah DJP Banten. KPP Pratama

Serpong yang dulu bernama KPP Serpong yang berdiri tahun 1994,

KPP ini beralamat di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No.4

BSD tangerang dan bersebelahan dengan kantor Samsat Serpong.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

yang bertujuan untuk menerapkan struktur organisasi baru guna

mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem

administrasi perpajakan. Implemntasi dari proses ini dilakukan dengan

memodernisasi Kantor Wilayah DJP Banten dan mendirikan kantor

pelayanan pajak modern dengan nama Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Serpong. Kunci utama strategi modernisasi administrasi

perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten, antara lain

meliputi:

47

Struktur Organisasi:

• Mengganti struktur lama dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP),

Kantor Pemeriksaan Pajak (KARIKPA) dan Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) menjadi satu Kantor

Pelayanan Pajak Madya dan beberapa Kantor Pelayanan Pajak

Pratama.

• Mengorganisasikan Kantor Pelayanan Pajak yang baru ke dalam

unit yang berdasarkan pada fungsi debirokratisasi untuk pelayanan.

• Pada tahap pertama, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

diterapkan pada KPP Madya dan Kantor Wilayah, selanjutnya pada

tahap kedua, modernisasi tersebut diterapkan pada KPP-KPP lain

di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten.

Pelayanan:

Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan mempunyai

cakupan yang luas melalui pegawai yang berorientasi pelayanan

dan berperilaku positif.

Penegakan Hukum:

• Memperkuat fungsi pemeriksaan dengan menerapkan sistem

pemeriksaan berdasarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

• Memperkuat fungsi penagihan dengan menerapkan metode

penagihan berdasarkan analisa resiko potensi penerimaan pajak

48

Teknologi Informasi:

Menerapkan teknologi baru dan meng-upgrade fasilitas untuk

mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib

pajak

Manajemen Kinerja:

Menerapkan ukuran kinerja pada semua tingkatan manajemen

Good Governance:

• Memperkenalkan dan mengimplementasikan kerangka kerja yang

tidak mentolerir korupsi.

• Memberikan pegawai suatu sistem penggajian yang adil dan

program pelatihan yang menyeluruh.

• Diterapkannya kode etik pegawai.

Tujuan dari penerapan struktur organisasi yang baru adalah untuk

mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem

administrasi perpajakan, meningkatkan Pelayanan Prima dan

Pengawasan Intensif dengan pelaksanaan Good Governance, sehingga

diharapkan:

• Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pajak yang tinggi

• Tingkat Kepercayaan terhadap Administrasi Perpajakan yang

Tinggi

• Tingkat Produktivitas Pegawai Pajak yang tinggi

Proses restrukturisasi organisasi diterapkan dalam dua tahap. Pada

tahap pertama, dua kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya

49

(MTO) dan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I akan dibentuk

berdasarkan struktur organisasi yang baru. Selanjutnya disusul oleh

Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang berada di lingkungan Kantor

Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, dengan menggabungkannya

bersama Kantor Pemeriksaan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan. KPP Madya Tangerang ( MTO) dirancang untuk

mengadministrasikan 509 wajib pajak terbesar di Kantor Wilayah DJP

Jawa Bagian Barat I yang memiliki kontribusi sekitar 31% dari total

penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I di Propinsi

Banten.

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong

Struktur organisasi pada KPP Pratama Serpong dapat dilihat pada

gambar 4.1 berikut ini:

Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong

Gambar 4.1

Sumber: Seksi Subbagian Umum KPP Pratama Serpong

50

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian,

keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

b. Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan tekhnis

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta

penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib

pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerjasama-

kerjasama perpajakan.

d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan konsultasi terbagi menjadi 4 (empat) bidang

atau disebut waskon (Pengawasan dan Konsultasi) untuk

mengawasi kinerja karyawan. Seksi pengawasan dan konsultasi

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak,

bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi

51

tekhnik perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja

wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka

melakuka intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan atas

tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

e. Seksi pemeriksaan

Menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah

pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan

lainnya.

f. Seksi penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak penundaan dan

angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan

piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

g. Kelompok jabatan fungsional

Melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi:

1) Pemeriksaan lengkap

2) Pemeriksaan sederhana

3) Pemeriksaan dalam rangka penagihan

h. Seksi ekstensifikasi

Menerima pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan, menerima

pembayaran Bajak Bumi dan Bangunan, melakukan penerbitan

SPPT Bangunan, Melakukan Penerbitan SBB terkait Waris, Lelang

52

dan Hibah, melakukan penggambaran Objek Pajak dengan

menggunakan SIG, melakukan pelayanan lainnya seperti mutasi,

pembetulan dan pembatalan Objek Pajak, melakuka verifikasi

lapangan jika diperlukan, menerima berkas terkait PBB dan

BPHTB dari bidang pelayanan dan memberikan hasilnya pada

bidang PDI berupa berkas mutasi, pendaftaran, pembetulan,

pembatalan, SSB, berita acara dan surat tugas.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong adalah salah satu

unit organisasi pelaksana fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang dalam

pelaksanaan tugasnya di bawah kantor Wilayah DJP Banten yang

melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang administrasi penerimaan

dari sektor pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk wilayah kerja.

Tabel 4.1

Wilayah Kerja KPP Pratama Serpong

No Kecamatan Kelurahan Waskon

No Nama Kelurahan

1 Serpong 1 Buaran 1

2 Ciater 1

3 Serpong 1

4 Cilengang 2

5 Rawa Buntu 1

6 Lengkong Gudang 1

7 Lengkong Wetan 1

8 Rawa Mekar Jaya 1

9 Lenggkong Gudang Timur 1

2

Serpong Utara

1 Jelupang 2

2 Pondok Jagung 2

3 Pakulonan 2

4 Pakujaya 3

Bersambung ke halaman berikutnya

53

No Kecamatan Kelurahan Waskon

No Nama Kelurahan

5 Pakualam 2

6 Lengkong karya 2

7 Pondok Jagung Timur 3

Ciputat 1 Cipayung 4

2 Ciputat 4

3 Sarua 4

4 Sarua Indah 4

5 Jombang 4

6 Sawah Baru 4

7 Sawah 4

4 Ciputat Timur 1 Pisangan 4

2 Pondok Ranji 4

3 Cempaka Putih 4

4 Cireundeu 4

5 Rempoa 4

6 Rengas 4

5 Pamulang 1 Kedaung 1

2 Bambu Apus 1

3 Pondok Cabe Ilir 1

4 Pondok Cabe Udik 1

5 Pamulang Timur 1

6 Pamulang Barat 1

7 Benda Bru 1

8 Pondok Benda 1

6 Pondok Aren 1 Perigi 3

2 Perigi Baru 3

3 Pondok kacang Barat 3

4 Pondok Kacang Timur 3

5 Pondok Pucung 3

6 Pondok Aren 3

7 Jurang Mangu Barat 3

8 Jurang mangu Timur 3

9 Pondok Karya 3

10 Pondok Betung 3

11 Pondok Jaya 3


Tabel 4.1 (lanjutan)

54

3. Visi dan Misi KPP Pratama Serpong

Visi dan misi yang terdapat pada KPP Pratama serpong guna mencapai

target Penerimaan Pajak:

a. Visi KPP Pratama Serpong

Menjadi Model Pelayanan Prima yang mendorong kepatuhan

masyarakat Wajib Pajak yang akan menciptakan keberhasilan

dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

b. Misi Fiskal KPP Pratama Serpong

Mengamankan rencana Penerimaan Pajak Dengan Efektifitas dan

Efisiensi Tinggi di wilayah Serpong

c. Misi Kelembagaan KPP Pratama Serpong

Meningkatkan kinerja berkelanjutan dalam rangka Teknokrasi

Perpajakan dan Optimalisasi Pelayanan Publik.

4. Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Serpong

KPP Pratama Serpong memiliki 93 (sembilan puluh tiga) pegawai

per 20 April 2009. Pegawai yang ditempatkan pada KPP Pratama

Serpong sebagian besar merupakan pegawai yang sebelumnya bekerja

di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP

Banten. Para pegawai diharapkan mampu mengemban tugas dan misi

Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai di KPP Pratama Serpong terdiri

dari 71,11% pegawai laki-laki dan 28,89% pegawai perempuan.

Jumlah ini didominasi oleh pegawai yang bergolongan IIIb (Penata

55

Muda Tk. I) sebesar 21,35%. Dari grafik dilihat bahwa tingkat

pendidikan paling besar adalah S1/D4 yaitu 30,33% disusul SMA

sebanyak 26,97%. Sementara berdasarkan golongan yang paling

banyak adalah pegawai golongan III.b (± 21,35%) .

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sebanyak 4 tahun terhitung dari

tahun 2007 hingga tahun 2010. Data penelitian ini terdiri dari Jumlah

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Serpong. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan Jumlah

Wajib Pajak Pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-undang

Perpajakan nomor 36 Tahun 2008 mengenai zakat sebagai pengurang

pajak di KPP Pratama Serpong.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kemudian

dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data. Pada Undang-Undang

No. 38 tahun 1999 tentang pengolaan zakat, ditunjukkan hanya bagi

organisasi pengolaan zakat. Kewajiban menunaikan zakat masih bersifat

moralitas, yaitu kewajiban individu kepada agamanya. Ditambah regulasi

pemerintah yang tidak menekankan zakat sebagai kebijakan fiskal

menjadikan zakat hanya sebagai kegiatan sosial. Dengan demikian

penghimpunan zakat sangat bergantung pada nilai individual setiap

muslim untuk taat pada agamanya.

56

Pengolahan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi

yang berkaitan dengan perbedaan sebelum dan sesudah penerapan

Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan implikasinya

terhadap jumlah wajib pajak pribadi yang ada di wilayah kerja KPP

Pratama Serpong. Berikut ini disajikan tabel jumlah wajib pajak pribadi

sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang Nomor 36 tahun

2008.

Tabel 4.2

Jumlah Wajib Pajak sebelum penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008

No Kecamatan Tahun

2007 2008

1 Ciputat 2.820 8.394

2 Ciputat Timur 2.783 8.081

3 Pamulang 4.374 15.400

4 Pondok Aren 4.818 14.613

5 Serpong 3.323 6.958

6 Serpong Utara 3.172 6.386

7 Setu 271 1.021


57

Tabel 4.3

Jumlah Wajib Pajak sesudah penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008

No Kecamatan Tahun

2009 2010

1 Ciputat 8.660 3.915

2 Ciputat Timur 9.132 4.052

3 Pamulang 15.131 6.721

4 Pondok Aren 13.459 6.171

5 Serpong 6.644 2.933

6 Serpong Utara 8.649 2.683

7 Setu 1.621 839

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 diatas terlihat adanya perbedaan

jumlah wajib pajak pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya undang-

undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan tersebut yaitu

Jumlah Wajib Pajak pribadi 2 tahun sebelum penerapan Undang-undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 82414 orang (tahun 2007-2008)

sedangkan jumlah Wajib Pajak pribadi sesudah penerapan Undang-undang

perpajakan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebesar88766 orang (tahun 2009-

2010).


58

1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Untuk mendukung hasil pengujian yang telah dilakukan

maka peneliti melakukan penelitian tambahan yaitu dengan

penyebaran kuesioner. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah

untuk membuktikan apakah adanya perbedaan jumlah Wajib pajak

Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 disebabkan karena faktor motivasi zakat atau

ada faktor lain. Kuesioner disebar ke 100 responden dengan tingkat

pengembalian 100%.

a. Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis

kelamin dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok

Responden

Jenis

Kelamin

Jumlah Persentase

Wajib Pajak KPP

Pratama Serpong

Pria 34 34%

Wanita 66 66%

Jumlah 100 100%

Dari tabel 4.4 dapat diidentifikasikan bahwa responden

dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari pria

dan wanita. Kelompok responden seluruhnya berasal dari Wajib

Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Serpong. Responden secara

keseluruhan didominasi oleh responden wanita dengan jumlah

59

66 orang (66%) dan sisanya responden yang berjenis kelamin

pria yang berjumlah 34 orang (34%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kelompok

Responden

Usia Jumlah Presentase

Wajib Pajak KPP

Pratama Serpong

< 20 Tahun 0 0%

20-30 Tahun 75 75%

31-40 Tahun 16 16%

41-50 Tahun 9 9%

>50 Tahun 0 0%

Jumlah 100 100%


dalam penelitian ini beasal dari kelompok responden Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong. Pada tingkat usia

20-30 tahun berjumlah 75 orang (75%), usia 31-40 tahun

berjumlah 16 orang (16%), dan usia 41-50 tahun berjumlah 9

Orang (9%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan


kelamin dapat dilihat pada tabel 4.6.

60

Tabel 4.6

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Kelompok

Responden

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentasi

Wajib Pajak

KPP Pratama

Serpong

Di bawah

SMA/sederajat

0 0%

SMA/Sederajat 11 11%

D3 14 14%

S1 67 67%

S2 8 8%

S3 0 0%

Lainnya 0 0%

Jumlah 100 100%


dalam penelitian ini beasal dari kelompok responden Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong. Pada tingkat

pendidikan SMA/sederajat berjumlah 11 orang (11%), tingkat

pendidikan D3 berjumlah 14 orang (14%), tingkat pendidikan

S1 berjumlah 67 (67%) dan pada tingkat pendidikan S2

berjumlah 8 orang (8%).

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Status



Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Status

Kelompok

Responden

Status Jumlah Persentase

Wajib Pajak KPP

Pratama Serpong

Belum Menikah 62 62%

Menikah 38 38%

Jumlah 100 100%

61


dalam penelitian ini berasal dari kelompok responden Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong dengan status

menikah dan belum menikah. Responden dengan status belum

menikah berjumlah 62 orang (62%) sedangkan responden

dengan status menikah berjumlah 38 orang (38%).

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Tabel 4.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kelompok

Responden

Pekerjaan Jumlah Persentase

Wajib Pajak

KPP Pratama

Serpong

TNI/Polri 0 0%

Pegawai Negeri 22 22%

Karyawan

Swasta

40 40%

Wiraswasta 26 26%

Lainnya 12 12%

Jumlah 100 100%


berdasarkan pekerjaan jumlah responden terbanyak yaitu

Karyawan Swasta dengan jumlah 40 orang (40%), kemudian

Wiraswasta yang berjumlah 26 orang, Pegawai Negeri

Berjumlah 22 orang (22%), dan responden yang memiliki

pekerjaan lainnya berjumlah 12 orang (12%).

62

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran kondisi dan variabel dalam

penelitian ini maka dilakukan analisis deskriptif. Tabel 4.4 di bawah

ini merupakan statistik deskriptif mengenai sampel penelitian yang

diuji dalam penelitian ini menggambarkan tentang nilai minimum,

nilai maksimum, dan nilai rata-rata dan nilai deviasi standar.

Tabel 4.9

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sebelum 14 271 15400 5886.71 4563.829

Sesudah 14 839 15131 6472.14 4252.777

Valid N (listwise) 14

Dari tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah data (N)

sebelum berjumlah 14, dari 14 data ini jumlah wajib pajak orang

pribadi terkecil (Minimum) adalah 271 orang, dan jumlah Wajib Pajak

Orang Pribadi terbesar (maximum) adalah 15400 orang. Rata-rata

(mean) Jumlah Wajib Pajak dalam kurun waktu 4 tahun adalah

5886.71 dengan standar deviasi sebesar 4563.829. sedangkan jumlah

data sesudah berjumlah 14, dari 14 data ini jumlah wajib pajak orang

pribadi terkecil (Minimum) adalah 839 orang, dan jumlah Wajib Pajak

Orang Pribadi terbesar (maximum) adalah 15131 orang. Rata-rata

(mean) Jumlah Wajib Pajak dalam kurun waktu 4 tahun adalah

6472.14 dengan standar deviasi sebesar 4252.777.

63

3. Hasil Uji Statistik Non Parametrik

a. Hasil Uji Wilcoxon

Dalam pengujian ini digunakan data dua sampel berhubungan

yaitu dengan populasi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi antara

sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 4.10

Wilcoxon Ranks

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

sesudah –

sebelum

Negative Ranks 3a 5.00 15.00

Positive Ranks 11b 8.18 90.00

Ties 0c

Total 14

a. sesudah < sebelum

b. sesudah > sebelum

c. sesudah = sebelum

Pada tabel 4.10 menunjukkan ranks dari uji Wilcoxon yaitu

Negative Ranks pada kolom N adalah 3, berarti dari total sampel yang

berjumlah 14 kecamatan terdapat Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun

2008 lebih kecil dari sebelum diberlakukannya Undang-Undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebanyak 3 kecamatan. Positif

Ranks pada kolom N adalah 11, berarti dari total sampel yang berjumlah

14 kecamatan terdapat Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah

diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 lebih

64

besar dari sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Nomor

36 Tahun 2008, yaitu sebanyak 11 kecamatan.

Tabel 4.11

Wilcoxon Test Statistic

Test Statisticsb

sesudah – sebelum

Z -2.355a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.019

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Pada tabel 4.11 menunjukkan test statistik Wilcoxon yang

menghasilkan nilai signifikansi Asimp.sig.(2-tailed) sebesar 0,019

dengan nilai probabilitas < 0,05 yang berarti tolak H0. Hal ini

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Zakat sebagai Penghasilan

tidak kena Pajak.

b. Hasil Uji Marginal Homogenity

Uji ini dilakukan untuk tes dua sampel yang saling

berhubungan. Penggunaan uji ini untuk melihat apakah terdapat

perbedaan atau perubahan antara dua peristiwa sebelum dan

sesudahnya.

65

Tabel 4.12

Uji Marginal Homogenity

Marginal Homogeneity Test

sebelum & sesudah

Distinct Values 28

Off-Diagonal Cases 14

Observed MH Statistic 82414.000

Mean MH Statistic 86512.000

Std. Deviation of MH Statistic 1846.127

Std. MH Statistic -2.220

Asymp. Sig. (2-tailed) .026

Dari hasil uji Marginal Homogenity pada tabel 4.12

menunjukkan nilai Asimp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,026 dengan nilai

probabilitas sebesar < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan dan

perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar di KPP

Pratama Serpong sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Zakat sebagai Penghasilan

tidak kena Pajak.

Hasil test statistik telah menunjukkan bahwa ada perbedaaan

antara sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008 terhadap jumlah wajib pajak pribadi pada KPP

Pratama Serpong. Dengan dikeluarkannya Undang-undang perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008 Khususnya pasal 4 ayat 3 tentang zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak tidak secara otomatis dapat

meningkatkan jumlah wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Serpong,

untuk itu maka dilakukan pengujian menggunakan kuisioner.

66

4. Hasil Penyebaran Kuesioner

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh hasil yang disajikan pada

tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13

Hasil Penyebaran Kuesioner

No. Jawaban Jumlah Persentase

1 Diberlakukannya peraturan

Zakat sebagai pengurang pajak

5 2,91%

2 Mengikuti peraturan 85 49,42%

3 Bertambahnya penghasilan

pribadi

10 5,81%

4 Kemudahan sistem pelayanan

perpajakan

2 1,16%

5 Ekstensifikasi Pajak 6 3,49%

6 Self Asessment System 5 2,91%

7 Profesionalitas petugas pajak 4 2,32%

8 Kesadaran sendiri 55 31,98%

172 100%

Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka outputnya adalah

sebagai berikut:

Gambar 4.2

Grafik Hasil Kuesioner

zakat, 2.91%

peraturan, 49.42%

bertambah penghasilan, 5

.81%

kemudahan sistem, 1.16%

ekstensifikasi, 3.49%

self ass. System, 2.91%

prifesionalitas,2.32%

kesadaran sendiri, 31.98

%

Sumber: Wajib Pajak Orang Prbadi KPP Pratama Serpong

67

Dari tabel dan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa hal-hal

yang mendorong Wajib Pajak untuk aktif dalam membuat laporan dan

atau membayar pajak yaitu diberlakukannya peraturan zakat sebagai

pengurang pajak sebesar 2,91 %, mengikuti peraturan sebesar 49,42%,

bertambahnya penghasilan pribadi sebesar 5,81%, kemudahan sistem

pelayanan perpajakan sebesar 1,16%, ekstensifikasi Pajak sebesar

3,49%, self asessment system sebesar 2,91%, profesionalitas petugas

pajak sebesar 2,32%, dan kesadaran sendiri sebesar 31,98%. Dari

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa presentase terbesar dari hal-

hal yang mendorong wajib pajak untuk aktif dalam membuat laporan

dan atau membayar pajak yaitu karena mengikuti peraturan dengan

persentase sebesar 49,42%. Sedangkan presentase terkecil yaitu

kemudahan sistem pelayanan pajak dengan presentase sebesar 1,16%.

Diberlakukannya peraturan zakat sebagai pengurang pajak memiliki

pengaruh 2,91% untuk mendorong wajib pajak untuk aktif adalah

membuat laporan dan atau membayar pajak. Hal tersebut berarti bahwa

pengaruh diberlakukannya peraturan zakat sebagai pengurang pajak

hanya berpengaruh 2,91% terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

yang mendaftar di KPP Pratama Serpong, tingkat signifikasi yang

diperoleh atas pengujian terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

disebabkan oleh faktor-faktor lain tersebut.

68

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik non-parametrik menunjukkan test

statistik Wilcoxon yang menghasilkan nilai signifikansi Asimp.sig.(2-

tailed) sebesar 0,019 dengan nilai probabilitas < 0,05 yang berarti tolak

H0. Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Dari

hasil uji Marginal Homogenity menunjukkan nilai Asimp.Sig.(2-tailed)

sebesar 0,026 dengan nilai probabilitas sebesar < 0,05 yang berarti

terdapat perbedaan dan perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

yang mendaftar di KPP Pratama Serpong sebelum dan sesudah

penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

mengenai Zakat sebagai Penghasilan tidak kena Pajak.

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan dapat dijelaskan bahwa

diberlakukannya peraturan zakat sebagai pengurang pajak memiliki

pengaruh 2,91% untuk mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk

aktif dalam membuat laporan atau membayar pajak. Hal tersebut berarti

bahwa pengaruh diberlakukannya peraturan zakat sebagai penghasilan

tidak kena pajak berpengaruh 2,91% terhadap jumlah wajib pajak orang

pribadi yang mendaftar di KPP Pratama Serpong, tingkat signifikansi

yang diperoleh atas pengujian statistik yang dilakukan terhadap

jumlahb Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Menurut hasil kuesioner presentase terbesar dari hal-hal yang

mendorong wajib pajak untuk aktif dalam membuat laporan dan atau

69

membayar pajak yaitu karena mengikuti peraturan dengan persentase

sebesar 49,42%.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Nomor

36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 mengenai Zakat sebagai Pengurang

penghasilan kena pajak tidak mempengaruhi penambahan jumlah Wajib

Pajak yang mendaftar dan mendorong Wajib Pajak untuk membuat

laporan serta membayar pajak. Hal ini bisa disebabkan Undang-Undang

tersebut baru diterapkan/efektif tahun 2009 (2 tahun), artinya sosialisasi

yang diberikan kepada masyarakat kurang merata sehingga

pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang tersebut sangat

sedikit, padahal dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut

sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak.

Zakat dan pajak pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama

yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Berlakunya zakat sebagai

pengurang penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)

akan berkurang, dengan sendirinya setoran Pajak Penghasilan juga akan

berkurang. Namun dengan adanya kewajiban NPWP maka diharapkan

jumlah Wajib Pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar

pajak akan meningkat karena diperlakukan lebih adil dengan

memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan PKP. Lebih dari

itu, secara psikologis akan mendorong kejujuran. Keikhlasan seseorang

dalam membayar zakat tentunya tidak mau dikotori oleh ketidak jujuran

dalam membayar pajak. Pada akhirnya, kesadaran membayar zakat dan

70

pajak akan meningkat, sehingga pendapatan negara juga semakin besar

(Poernomo, 2001).

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Jumlah

Wajib Pajak. Undang-Undang zakat yang diakomodasi dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3

kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008

mengenai Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan

Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Penghasilan serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010

mengenai mengenai Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya

Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Artinya tidak

hanya zakat, sumbangan agama yang sifatnya wajib dari agama lain pun

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Begitu pula dengan lembaga

pengelola seperti LAZIS dan lembaga pengelola sumbangan keagamaan

lain yang diakui pemerintah akan semakin bertambah. Apabila zakat

atau sumbangan keagamaan semakin besar maka masyarakatlah yang

akan diuntungkan. Karena lembaga-lembaga tersebut akan menyalurkan

kembali dana yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat. Misalnya

saja menyediakan fasilitas kesehatan bagi mereka yang tidak mampu

dan pemberian besasiswa bagi kalangan bawah, tentu saja dampaknya

akan lebih terasa di masyarakat sehingga memicu masyarakat untuk

mendaftar dan membayar pajak.

71

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbedaan

antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah

diterapkannya Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

mengenai Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dalam

menganalisis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang mendaftar di KPP Pratama Serpong

tahun 2007-2010. Pengujian ini menggunakan uji wilcoxon dan uji

Marginal Homogenity sebagai alat ujinya dengan menggunakan program

SPSS 16.0.

Berdasarkan hasil pengujian dan uraian yang telah dipaparkan pada

bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian

ini sebagai berikut:

1. Hasil test statistik Wilcoxon yang menghasilkan nilai signifikansi

Asimp.sig.(2-tailed) sebesar 0,019 dengan nilai probabilitas < 0,05

yang berarti tolak H0. Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan

yang signifikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan

sesudah penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008


72

2. Hasil uji Marginal Homogenity menunjukkan nilai Asimp.Sig.(2-

tailed) sebesar 0,026 dengan nilai probabilitas sebesar < 0,05 yang

berarti terdapat perbedaan dan perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang mendaftar di KPP Pratama Serpong sebelum dan sesudah

penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008


3. Berdasarkan penelitian tambahan menggunakan kuesioner dapat

dijelaskan bahwa pengaruh diberlakukannya peraturan zakat sebagai

pengurang pajak hanya berpengaruh 2,91% terhadap jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi yang mendaftar di KPP Pratama Serpong.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah diterapkannya Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan

Kena Pajak adalah mengalami perubahan yang signifikan.

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, boleh dikurangkan terhadap zakat

atas penghasilan, yang nyata-nyata dibayar wajib pajak pribadi pemeluk

agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki

pemeluk agama Islam kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan

pemerintah. Apabila zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka

73

zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena

Pajak, wajib melampirkan foto kopi bukti pembayaran zakat dari badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah sebagai penerima zakat pada Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas

penghasilan tersebut.

Dengan adanya Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008

maka diharapkan jumlah Wajib Pajak akan bertambah besar, dan

kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan lebih adil

dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan PKP. Lebih

dari itu, secara psikologis akan mendorong kejujuran. Keikhlasan

seseorang dalam membayar zakat tentunya tidak mau dikotori oleh ketidak

jujuran dalam membayar pajak. Pada akhirnya, kesadaran membayar zakat

dan pajak akan meningkat, sehingga tujuan dari Pajak dan zakat akan

terwujud yaitu kesejahteraan rakyat.

C. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Lingkup penelitian yang terlalu sempit, karena penelitian ini hanya

dilakukan pada KPP Pratama Serpong saja dan tidak menggunakan

KPP Pratama lain yang sejenis.

74

2. Keterbatasan data yang diperoleh dari KPP Pratama yaitu peneliti tidak

memperoleh data secara spesifik diantaranya data jumlah wajib pajak

orang pribadi dari tahun 2007-2010 berdasarkan klasifikasi agama,

tetapi peneliti mendapatkan data jumlah wajib pajak orang pribadi

secara umum tahun 2007-2010 sehingga hasil pengolahan data yang

diperoleh menjadi bias.

D. Saran

Diharapkan untuk penelitian-penelitian yang serupa dimasa yang akan

datang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi

dengan adanya saran-saran mengenai beberapa hal:

1. Dapat memperluas objek penelitian sehingga jumlah data yang

diperoleh diharapkan bisa lebih banyak darin penelitian ini.

2. Mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-

variabel lain untuk memprediksi pengaruh Undang-Undang Perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008 mengenai zakat sebagai pengurang pajak

terhadap perubahan jumlah wajib pajak pribadi.

75

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito, Menyoal kembali Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Artikel

diakses tanggal 23 Oktober 2010, dari file:///D:/Anggito% 20 Abi manyu

%20%20Menyoal%20Kembali%20Zakat%20sebagai%20 Pengurang %20

Pajak.htm

Abut, hilarius. 2010. Perpajakan di Indonesia.Jakarta: Diadit Media

Akhyar Adnan, Muhammad and Nur Barizah Abu Bakar.2009.Accounting

treatment for corporate zakat: a critical review. International journal of

islamic and midlle eastern finance and management.vo 2 no 1.pp32-45.

Al-qardawi, Yusuf.1991. Fiqh Zakah, beirut : Muassasah Ar-Risaah, Jilid I,

Cetakan 20.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1999. Pedoma Zakat, semarang: PT,

Pustaka Rizki Putra, cetakan ke-3.

Daradjat, Zakiah.1999. Zakat pembersih harta dan Jiwa, jakarta, CV.Ruhama,

cet.6.

Departemen pendidikan dan kebudayaan.2002. Kamus besar bahasa Indonesia,

Jakarta, Balai Pustaka, edisi.3, cet.2.

Dewan Direksi Ensiklopedi islam.1994. Zakat. Jakarta:Ichtiar Baru Van Houve,

jilid 5.

Djuanda, Gustian, dkk. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Doa,M. Djamal, 2002. Manfaat zakat dikelola negara, Jakarta: Nuansa Madani

Fachruddin, Fuad.1999.zakat, Kaherah :sekertaris umum majis,tth.

Ghozali, Imam.2005.Aplikasi Analisis Miltivariate Dengan Program SPSS.

Penerbit:Universitas Diponegoro.

Globalindo management, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Artikel diakses tanggal 24 oktober 2010, dari http://globalindo managemen.

wordpress.com/2008/08/31/ pengembalian kelebihan pembayaran pajak

restitusi

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam perekonomial Modern, Jakarta: Gema

insani, cet 1.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2002.Metodologi Penelitian Bisnis Untuk

Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama.Yogyakarta:BPFE.

http://globalindomanagemen.wordpress.com/2008/08/31/pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak-restitusi/

76

Khotimah, Husnul.2008. Analisis Komparatif Tentang Kesadaran Membayar

Zakat dengan Kesadaran Membayar Pajak. Skripsi.UIN Syarif


Lubis dan djuanda. 2010. Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing. Jakarta:

Salemba empat.

Masjanto. Pajak dan Zakat Manifestasi Kegotoroyongan Nasional untuk

Pemerataan Pendapatan. Artikel diakses tanggal 23 Oktober 2010, dari

file:///D:/Pajak%20dan%20Zakat%20Manifestasi%20Kegotoroyongan%2

0Nasional%20untuk%20Pemerataan%20Pendapatan.htm.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan

atau Sumbanagn Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang

Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

Poernomo, Hadi. Zakat dan Pajak. Artikel diakses tanggal 26 April 2011, dari

http://www.pnm.co.id/content.asp?id=247&mid=null&Language=2.

Powell, Rusell.2009. zakat : drawing insights for legal theory and economic

policy from islamic jurisprudence. Seattle university school of law legal

paper series # 10-17.

Sabiq, Sayid.1987.Fiqh Sunnah 3, Bandung: al-Ma’arif, cet.1

Saechu, Ahmad. 2008. Analisis Penerimaan Zakat Sebelum dan Sesudah

Penerapan Undang-Undang pajak penghasilan No.17 Tahun 2000.

Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Santosa, Purbayu Bidi dan Ashari.2005.Analisis Statistik dengan Microsoft Excel

& SPSS.Semarang:Andi Yogyakarta.

Santoso, Singgih.2004.Mengolah Data Statistik Secara Profesional SPSS.

Jakarta:Elek Media Komputindo.

Suhardiman, Iwan.2010. Pengaruh Per-16/PJ./2007 dan Per-116/PJ./2007

terhadap Perubahan Wajib Pajak Orang Pribadi.Skripsi. UIN Syarif


Siddiqy, Hasbi,Ash.1999. Pedoman Zakat, semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Zakir, Chaeruddin.2008. Analisis terhadap peraturan Perpajakan mengenai Zakat

Sebagai Pengurang Penghasilan dalam perhitungan

Zuhaily, wahbah. 1949. Fiqh islami, Damsyik: Darul Fikr, Cetakan ke-3.

http://www.pnm.co.id/content.asp?id=247&mid=null&Language=2

-I

&EgffigBEtrffiEE

Lampiran 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

Jalan Jend. Sudirman Nomor 34 S€rang 421 12 Kotak Pos 146Homepage DJP:hltp://www.pajak.g o.U

T€leponFaksimili

(0254) 200603(02s4) 200744

Nomor

SifatLampiran

Hal

s- 29{ ArvFJ.oBl2o11

Segera

Pemberian ljin Penelitian

14 Pebruari 2011

Yth. Kepala KPF Fratama Serpong

Jl. Raya Serpong Sektor Vll BloK405 nomoi 4--' -

Bumi Serpong Damai- Tangerang 15310

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: S-33A//PJ.08/KP.0301/2011 tanggal 8 Pebruari2011 hal Permohonan ljin Melakukan Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa, atas:

Dengan ini Kanwil DJp Bantqn memberikan ijin r,rntuk pelaksanaan penelitian/riseUmagangte:'sebut Cengan penlelasan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan/keterangan yang digunakan hanya uniuk keilei"iuarr akic;e,i',is clan iidcl<ciipublikasikan

2. Agar tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 KUP.

Demikian UntUk dikeial'r r.ri d an c{inernr rnak43 sebagalmana rnestinya.

ramudito

78

No. Nama Universitas TopikaI. Wulan PUspitasari lslam NegeriSarif

HidayatullahAnalisis Komperatif Jumlah Wajib Pajak danPenerimaan Pajak Sebelum dan SesudahPenerapan UU No. 36 Tahun 2008 TentangPaial., Penghasilan

2. Wna Kurniawati lslam Negeri SarifHidayatullah

Analisis Perbandingan Sebelum dan SesudahPenerapan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 mengenai Zakai sebagaiPengurang Penghasilan Kena Pajak danlmplikasinya Terhadap Perubahan - JumlahWajib Pajak Orang Pribadi

1 71 987091 001

Lampiran 2

WI:'R E SIDE N

REPUELii( INDONISIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBIIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2OO9

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN

KEAGAMAAN Y'ANG SIF'ATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat {3} hurufa angka 1 Ulidang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkanPeraturan Peinerintah tentang Bantuan atau Sumbangantermasuk Zakat atau Sumban$an Keagamaan yang SifatnyaWajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3263j sebagaimana telah beberapa kalidiUbah terakhir dengall Undang-Undang Nomor 36 Tahun20OB tentang Perubahan Keempat atai Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

{Lembaran Negara Republik Ipdonesia Tahun 2008 Nomor133, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

. Nomor a893);

Mengingat

MEMUTUSKA}J:

79

WI''RESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJEI,ASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR i8 TAHUN 2OA9

TENTANG

BANTUAN ATA.U SUMBAT{GAN TER}{ASUK Z{KAT ATAU SUIUBANGAN

KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK

PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal a ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PengLrasilan,

bantuan aiau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangankeagamaan, dikecualikan sebagai objek Pqiak Penghasilan yang diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah'

pengaturan mengenai hal-hal yang tidak termasuk sebagai objek Pajak

Penghasilan ini bertujuan untuk meiiingkatkan iman dan takwa parap.rrr.lut agarna dan perlakuan yang sama (eqtal treatrnentl bagi setiappemeluk agarna di Indonesia.

iI, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataup.ng...l4ar di aRtara pihak-pihak yang bersangkutan dapattdaai karena ketergilntungan atau keterikatan antara satu pihakdan pihak lain baik iangsung maupun tidak langsung'

Pasal 2

CukuP jelas.

Pasal 3

CukuP jelas.

Pasal4 ...

on

| |l\'[-.i-ll.-\ENREPUEi'LlK tNDONESIA

-2-MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN ATAUSUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGANKEAGAMAAN YANG SIFATI{YA WAJIB YANG DIKECUALIKANDARI OBJEK PAJAK PENGHASiLAN.

Pasai 1

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakatdan sumbangankeagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yangdiakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PajakPenghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 2

Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

yang diterima oleh:a. badan amil zakat atau lg1_nbaga amil zakat

atau disahkan oleh Pemerintah; danb. penerima zakatyang berhak.

adalah zakat

yang dibentuk

Pasal 3

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi p9m9!q!agama yang diakuj di Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 adalah sumbangan keagamaan yang diterimaoleh:a. lembaga keagamaan

Pemerintah; danb. penerirna sumbangan

yang dibentuk atau disahkan oleh

yang berhak.

. Pasal 4

Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud d.alamPasal 1 adalah pemberian dalam bentuk uang atau barangkepada orang Pribadi atau badan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal IJanuari 2OO9.

81

'qwTJFESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

-3-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempetannya dalam Lembaran Negara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Febmari 2QO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Februari 2OOg

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA

REPUBLIK INDONESIA,

ttdANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDQNESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinYaSEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

wI'I}.JESIDEN

REPUf.Ji- iK INDONESIA

-2-

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasai 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4984

lampiran 3

5fl$$HESfr$FffSF*-- dN idd6

NHNsfNdmdddto

E6ESff f; iE8FSE8EBS3Rfr 5bbF3R8$sNHots ddo No 6n c) 66€ ra.++6t/i-t -i\it+ +dNHddgrdNN 6ddd |adi - iN - --iiiititd

4 q t4 ts I gt Q e9* !-r n oq € !t !! !i cr! o rO d Oo 6 rf d N 6* <tdmdOrdmd NNUidNom FiFa - N-<;i;ri{dd fl -ai

rti\rOc|c'ltrOON€ar6dn@@6H6iF@dOtt<tsedddod

ES8HS85frE8SBR144OrfN6sttto(ts66g--dNdddd€

€<tmdd<t€Nd<tndd

{) Aa ei.+ s F ri q o c) cf F <t osl r! 0o ts r,o r d @NqnoatN E| (o rDt Om mo r,r F oOo N h inc)-aao rN 6 n O Orno c'OrN(O d t ort6d rf (O- rOcOHddd H ooH dddddF NN 6Hd-

606F<6d6rdN<6+odrqrfoo<f{olDdN dddd!td

OOddmN€tlNNmddsNm

N

I OO r m NOt 6 md ef\ d dfl l'. lO F r F NorClO 6qg@nsdr{ aro €hNoooorF.\|odmdncto Na @N @ o o o o6 o)@ N6 d 9@o m drtrod@cott 6 adddd d Q|d ddddtD flN mddd nddd

OslOddFdOO $6sfrdFN4O Gc|Odn€CtnHNN9dddOO d@dmdedfl <tdddNhNNqdH

dnOsf6<fsiO€nN€og)c)omoloiosiod66 (.ordmrll$n€G

6Hd

d60N6|ltdomdsn@osltlo(odstFor0dHc|mNstndF<tS<t--FdrOdO!6tOmNm

E* -= EE F=E

E, o E E i?-== l,4,.rEEaEa EE ?EErCgEi

i=EE****$EEEEEg*HE===FssECXFHFFEEBFFoFzgG

xoo=oA

E.o2ar l:z<<-{ot6>z<oCA

EoFetEsl-ZF{<t

"==<(JC

OE=)E>FFFFFF

BAUIJ

F<F>sgi

F<iddoiar| mN66<t

mFdo6 o dN

.E nq9e'oNold.! QQ|onurdc'rFrNhrDodI ol !Eeed6Q !j! m rn <6m1oan Fmis i{i'iit'; iriii-O Fl cq q cq (o i e € 6 cI .i m a d O O t' m-- r in ;i 6 anF HHdd digOfr dNdFdOlda\aN air-d--_6{toR

H-orro6m@v No6{nz

=gA

Aoa Nom<toottshroI NONodH-u?.fii=

o6

HdF3Iz3=ge

N66CO(O.oaoo4stN@S@i

N€6H

o6N6rtd

40

Go€ca3

|'=3Eu4

co6oRz

oao

6oFoo

6 c' O6 n6S F 6 NO rO c'c)N€ qr 6F n@ N Od6d6dd d dF o n r m6 0N sf rrm m€ do c < N ('r66N6N€r€6moNroi66(ooN66 cld @ts [email protected]

6(nr\t6Otnrtdood666dmddtsqro<o6cr< N

oddHdts

<ic)oosod66tcr6 N

OONOO6nl{O tsn6d(OFt6OO <td<tdNHNdHiTN$€MdFddNMNNdd

s6o6tsmdd€roHd@4hddEdNdddNdNNN6dd

BooRz

o€

oo(8i(fm€|'rNCtdnFo d4ro

odgrH ad

odo6(onH6\ts\lHNOdCnmHtmNmF.(oNtOtldHN@F\hOU)OdtOOOOOd66FFFfrFHFN6

e| € I rt <t d o < r o6r gt sf 6 o q 6 cr d tllooot66NqNo{ttc'oo Ntsod66O\trO<tNdonot(o16dm6 dfi 6Nd drl,d dddi q, d6

@

6N4hgtogrdrd$!t@$6 dh@fl 6€@dql*tsNOO<lit\ddsfgrF

6.t|9

; NdfsrOn6OrONdnmO<tiGhttdOn NOOdEiJ ostq.@hd o66ctmots€@mNm€@o H4ro6o s€s@hn aoaa{FootsNNtst3 N<t NE)mF fri Fd d H ro dl!€ltcC)

didddddaldFF:)(,z5Eae

m6m60don<tfttrt6*F o€oFdndo F h o o tt 6 ? od a F. (o6 d <f .atl rnotororgrrNoNNNr6 Nm Noadrf'ddH06e| g

{o N cr Ft <f N 6 gr N $ d r9ro N a d d d orQoo ddtsdNomdQ 6€6mNg

{od6dFddFdtt

60NR

dd66N

o600€sd€do6tts@o@mon6stNdN6N6d{ofl6066ttdslso6N6d

o6

ooF

ocnl

@o6didH<lt\€ dn dd

orhflloni dF

rOdFrmlnFod)n6$(onn*m

<tortlNdQ NdN$-*d6o6H€d

aoFglc,o

oFnoo€st<t6mmrtsfro<tnllm

Aogt m(0H40dI dNd(oN<txz

o@

ostasro€6ddddmrD<iro<t€nt

4o6 .OF\(o@<tOloddhdscr-

oCO

F=Iz==EA

Ff(92f

=gc

in6€m€oor4Nr0HHdfld€

omoo6r oosf 6roNdQood<t gNo000Nnd oo€Fl ilrotooNeFioNiiNd6 Nm660 00ahNd d6m

Bot\ alrNd(oFrOo ddNdtRz

oao

:)-

=?2a t { ,ESeh- = 'e 44

E- ZUEE==t, riri=33 =rEE=-=tHG.999*;tse;6ssg= siE aE"==XFF "R=3"t9=E

-Eg6.sFFEfcF!EH6

F0FI

F5ttzos3Cl-6q'

{-e,ESP59c'zzoo4aacgu,66

Et9>ziRHff-o

droroarocooNmoroql Nmrom $--mNN--F

E

ao

dEilor

h

F4itCraNtsC6€

Nt6Fa

ItHSatdHFitg!

d €tli

<ld66strtoaldo6mr6rdd <f o {tt d N d rt o rt n 6 ro o NFm6A6d<t<td6fltlo dddGl

+il

8EFE3CF,g

6oF

E

FtI2a3z>Eg6S,

EFF599z2ooEE404EB6A

=

5c

<N6Cr

E ltrsf t\do@66odcrtsoddNooGm66Ho6r no rooNFcto ts6d€rcrtsoorDQad@Go oiomoF NOOO6<tO mO@d60dm@rt(nON6N mddE dHdHHd 6Nmd* mmoo-s! d d(lGEl!,

= hNslNoo omrottct@o€@ehrto+6dd@NdE rommNo NdNnNo6@90rDNd* m€dEo NNdoNd &<tomroN<t<to6N9 dN o6FAno€td

ilNF3t,23=l|re

OCt-frOOmu|rDNuod,NNNNdd

f

-

=Xr-{ * *E

g*sEEEgE:tEigis;F3*iEsE=*

EdN6

tn o ca ro o trr N N gr I} r0 o (o ro 6 qr1o 6ao io dNm hN4 dtsddnEqsrgdE dNdrtdl

&oC}

Rzoo

a6

---

oos

tsrlnra

droodooodNhd@\FNrtrOddms€dN6sc

o(o6<to6rooNo€r0rooFOO66€N

mdddd

mrnomrrom€dootsom€rogrmNr$Nil<l<fdG

<loan(0doron6rt(tNn6rao6tsNdF

ro gr60rto<t@

€NR8

no(oct ro ro6Nmro or

FS460oh

I* EX E= EE.NFq = erll*iE 3$

=E *385gg93

$EgE*t=r $EE fi1Ec *ea*=t338 sgEEaasFassooFzucvoozoc

ii-ozFgragz<<!:JOfa>z<oCE

EoFe3EeFZF<fs"=af

E*=FF

kkFF3=&4L' C'

2ts<FES6?u=

g il6Noaodrllt{dHrod c'rds qs 6o od@dfl6d6d €d€64FQ6F do6d6drao Non6dEF4! o6ondo-fio moo<fmstfl6att= o o <t ro ro r <f tD 6 d ao6 ro.o C' ts ro FE g(o@<lNd<tdd (oNr@s@hts16 6F(o€O6n+dts hO666rl<tOF!tq-oQ

d N dd6 <t d6 \f flo6ddm

eoO rO rt <t r0 Cr N q|r rD Or d ts r+ c| {t < Q O S O r* 6| d S !f I Q rO h O F rO4rA e !q ! qr- Nrim$ dN(hm mrtdo-Fl NmN €N6-*RoNNdod@Nd6n6Rz .{ R R o

oIB

F=I=,fEEc

v+ooF+66t dodd4do6rslForo\oto Nonooo6oostsNNmOdOdHts m4rnNdnmm@ g)rnsQfloomsqdshmonF6 S rO F. O 6 st Or (O n O n @ 6 Q \t O O S (O (n F <l E 6 € N H 10gt NO tO (o {O A.allltdddior0

27

___

Larnpiran 4

Ilasil Uji Statistik DeskriPtif

Sebelum

Sesudah

Valid N {isiwise}

Lampiran 5

NPar Tests

Hasil Uji Wilcoxon

a- Based on negative ranks-

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

a. sesudah < sebelum

b. sesudah > sebelum

c. sesudah = sebelum

89

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

sesudah- Negative Ranks

sebelum Posiiive Ranks

Ties

Total

3u

11!

0'

't4

5.0(

at.'lt

15.0(

w.ut

Test Statisticsb

sesudah -

sebelum

z

{symp. Sig. (2-tailed)

.Z.JCC

.01!

Lampiran 6

Ilasit Uii Marginal HomogenitY

lllarginal HomogeneitY Test

sebelum &

sesudah

Drs{lstv- ?fues

Ofi-Diagonal Case$

Observed MH S:tatistic

Mean MH Statistic

s$. Devietion df MH statistic

Std. MH Statistic

Asymp. Sig. {Z-tailed)

2e

14

82414.00C

s6512.00(

18l,6.127

-2.22{

.02t

Lampiran ?

Kuesioner

SAG|AN l: PROFIL SCSPOND€f{

s€fitih Tefiald €h€ckliit { i, } s€sitti d€fg5ii ii*eFaii ytri€ Aiid:i $ililij

status

Apakah Anda tercatat sebagai Waiib Paiak di KPP Pratama Serpong? I tu I fiO"*

lenis Ketamin : f, t n r.n fl l"."*ou"n :

usia , [.to,"nun n 2o-3otahun f]rr*or"nun f]or-ror"nu*

flrro."tun

Tingkat Pendidikan , n o,o"*ah SMA,/sederajat il sue/seoeraiat fJo,

f tt X t, I s3 [ r"innvu

r f, Belum Menikah I nnenikah

pekerjaan , I rNl/Polri f| ,.*.*"iNegeri

X Karyawan swasta fJ wiraswasta

9rtr

I Lainnya.--.-........

EAGlAtf ll: MOTIVASI RESFOT{DE$I

Berilah tanda {r'} pada pertanyaan dari jawaban yang Anda berikrn di bawah ini

fiawaban boleh lebih dari 1):

Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong Anda untuk aktif dalam membuat laporan

dan atau membayar pajak

tr Diberlakukannya peraturan Zakat sebagai pengurang paiak

n Mengikuti peraturan

D Bertambahnyapenghasilanpribadi

tr Kemudahan sistem pelayanan perpajakan :

u Ekstensifikasi pajak

tr SeIf asessmentsystem

tl Profesionalitas petugas pajak

D Kesadaransendiri

C Faktor lain; sebutkan: ............

Terima kasih atas kesediaan Bapak/lbu/Sdr/Sdri yang telah berkenan untuk

berpartisiapasi dalam menglsi kuesioner ini.

91

r

Lrmpiran 8

Tabel4.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel4.9

Karakteristik Responden Berd*sarkan Usia

Tabel4.10

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

KelompokResponden

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Wajib Pajak KPPPratama Semong

Pria 34 34Yo

Wanita 66 66Yo

Jumlah 100 100%

KelompokResponden

Usia Jumlah Presentase

Wajib Pajak KPPPratama Serpong

<20 Tahun 0 00/o

2A4A Tahun 75 75%3l4A Tahun t6 l60/0

41-50 Tahun 9 gV',o

>50 Tahun 0 0%Jumlah 100 r00%

KelompokResponden

TingkatPendidikan

Jumlah Persentasi


Di bawahSMA/sederaiat

0 $Ya

SMA/Sederaiat 1l llo/oD3 T4 l4Vosl 67 67o/q

S2 8 8%

S3 0 0%lainnva 0 AYa

Jurnlah 100 100%

7B

Trbel4.1l

Karakteristik Responden Berdasarkan Stafus

Tabel4.12

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

KelompokResnonden

Status Jumlah Peruentase

Wajib Pajak KPPPratama Semong

Belum Menikah 62 62aAMenikah 38 38%

Jrrmlah 100 rca%

KelompokResponden

Pekerjaan Jumlah Persentase


TNI/Polri 0 0%Pegawai Negeri 26 26Yo

Karvawan Swasta AA+U 4A%Wkaswasta 22 220

Lainnya l2 lLa/o

Jumlah r00 n0%

/itrl

l

i

Lampiran g

Hglil Pcnyebamn Kuicioner

Na J*waban Jnmlah Pesentase

I Diberlakukannya peraturanZakat sebagai pengurang padak

5 2,91%

2 Mengikuti peraturtm 85 49,42yo

J Bertambahnya penghasilanpibadi

10 5,91%

4 Ken udahan sistern pelayalanperpajakan

? t ,l0-/o

5 Ekstensifikasi Pajak 6 3,49o/o

6 SeifAsessment SysteG 5 2,glola

7 Profesionalitas petugas pajak a 2,328,/o

I Kesadaran se*diri 55 3l,98o/o

r'I

Lampiran 10

Gra{ik llasil Kuisioner

an,49.42%

95

Documents

Yessi Fitri. SE.. Alc. M.si