Upload
buikhanh
View
269
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
IL
LA.
LAND ACQUISITION AND
RESETTLEMENT ACTION PLANT
KALI SENTIONG SUNTER
Ek
...................'
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
KATA PENGANTARi3 1 AUG 2015
B Y: ----------------
Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk melalui program Jakarta
Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), dengan Ini
disampaikan Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dalam rangka
mendukung pelaksanaan fisik di Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan
dan Waduk Sunter Timur III yang termasuk dalam JUFMP Paket- 4. Untuk itu, kami meminta No
Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk dokumen dimaksud. Kesimpulan dari dokumen LARAP
tersebut adalah:
• Warga terkena proyek di lokasi Kali Sentiong - Sunter dan Waduk Sunter Utara yang harus
direlokasi ke Rusunawa Semper, terkait dengan kegiatan fisik di Waduk Sunter Selatan telah
dilakukan Review DED dengan menghindari bangunan terkena proyek, sehingga tidak
memerlukan relokasi warga.
• Rusunawa dimaksud slap dihuni pada akhir tahun 2016. Mekanisme perolehan Rusunawa akan
menggunakan system Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah
Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu system pemberian kupon kepada WTP yang
memenuhi syarat yang menandakan bahwa mereka berhak menerima unit Rusunawa, namun
baru dapat dihuni setelah Rusunawa selesai dibangun yaitu pada akhir tahun 2016.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
* Rencana pelaksanaan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta
Emergency Dredging Initiative (JEDI) paket 4 meliputi Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter
Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur III akan dimulai pada September 2015.
* Proses Permukiman Kembali akan dilaksanakan secara parallel/ bersamaan dengan
pelaksanaan konstruksi. Terkait dengan hal tersebut, sementara menunggu kesiapan
Rusunawa untuk dihuni, WTP dapat menempati sisa bangunan yang dibongkar namun masih
layak untuk ditempati.
I
Ii
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-UNTER
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Is iii
Daftar Tabel v
Daftar Lampiran vi
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang i
1.2. Potensi Dampak i
a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah i
b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak 2
1.3. Tujuan 2
11. GAMBARAN UMUM KEGIATAN FISIK 2
2.1. Lokasi Kegiatan Fisik 2
a. Kelurahan Serdang 2
b. Kelurahan Sunter Agung 3
2.2. Rencana Kegiatan Fisik 3
Iil. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH & BANGUNAN YANG AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK 3
3.1. Uralan Tanah Terkena Kegiatan Fisik 4
3.2. Uraian Bangunan Terkena Kegiatan Fisik 5
3.3. Uraian Warga Terkena Kegiatan Fisik 5
iii
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
3.3.1.Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik 5
3.3.2.Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Kegiatan Fisik 7
3.3.3.Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik 7
3.3.4.Sarana dan Prasarana Warga 8
3.3.5.Persepsi dan Aspirasi 10
7 3.3.6.Kelompok Rentan dan Anak Sekolab 10
IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK 11
4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 11
a. Memukimkan warga ke tempat yang layak 11
b. Kompensasi atas tanah 12
c. Kompensasi atas Bangunan 12
7 d. Meminimalkan Permukiman Kembali 12
4.2. Analisis Hukum 13
a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan 13
7 b. Aspek Pendanaan 14
c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum 20
4.3. Kelembagaan 20
4.4. Monitoring dan Evaluasi 23
4.5. Penanganan Keluhan 23
4.6. Rencana Pelaksanaan 24
iv
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONGUNTER
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Kegiatan Fisik 4
Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik 5
Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik 6
Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Keglatan Fisik 7
Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik 8
Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Kegiatan Fisik 9
Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Kegiatan Fisik 10
Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah 11
Tabel 9: Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kemball Pada Sub Kegiatan
Fisik JUFMP/ JEDI 15
Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan Fisik
Sentiong-Sunter 21
Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter 24
v
LAND ACQUISMTON AND RESIETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-UTER
DAFTAR LAMPI RAN
LAMPIRAN 1 : FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK 27
LAMPIRAN 2A : POTONGAN MELINTANG DI LOKASI 28
LAMPIRAN 2B : LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK 30
LAMPIRAN 3 : DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK 31
LAMPIRAN 4 : SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK 33
LAMPIRAN 5 : RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP
SENTIONG-SUNTER 39
LAMPIRAN 6 TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK 41
LAMPIRAN 7 INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014 47
LAMPIRAN 8 PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014 51
LAMPIRAN 9 PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015 82
vi
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungal, kanal dan
waduk. Rehabilitasi harus disertal perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem
beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan
fisik di 12 kanal/ sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan
fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% luas
genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta. Terkait dengan itu,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PU (sekarang
Kementerian PUPR), dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta
Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergency Inititive Kegiatan Fisik-JEDi.
Sungal/Kanal dan Waduk yang akan ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng
Drain, Ciliwung-Gunung Sahari, Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk
Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir
Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng dan Krukut - Cideng.
Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/ Sungai dan waduk di Jakarta berpotensi menimbulkan
dampak sosial adalah berupa penindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan untuk
pekerjaan pengerukan. Potensi dampak tersebut terjadi terhadap warga yang menempati
Tanah Negara k di Kali Sentiong-Sunter. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal
ini PIU Dinas Tata Air (sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum) merevisi dokumen Rencana
Pelaksanaan Pemindahan Warga terkena kegiatan fisik di Kali Sentiong-Sunter.
1.2. Potensi Dampak
Potensi dampak kegiatan pengerukan dan pemasangan sheetpile di Kali Sentiong-Sunter
terhadap warga diantaranya kehilangan tempat tinggal. Dibawah ini diuraikan dampak
tersebut.
a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah
Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun dokumen DED dan LARAP,
dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan, pemasangan sheet pile dan
pembangunan jalan inspeksi berada area Kali Sentiong-Sunter atau Tanah Negara. Warga
7 1
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
menempati area Kali Sentiong-Sunter yang akan terkena kegiatan fisik (WTP) dikategorikan
sebagai pemilik dan "Enchroacer dan Squatter". Mereka memanfaatkan lahan Kali
Sentiong-Sunter sebagai tempat tinggal dan tempat usaha serta kegiatan lainnya.
b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak
Enchroacer dan Squatter di Kali Sentiong-Sunter merupakan isu yang harus ditangani pada
kegiatan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergeny Dredging
Initiative-JEDI. Letak bangunan terkena kegiatan fisik berada di pinggir Kali, termasuk yang
menggantung diatas permukaan air. Apabila akan dilakukan pengerukan, dan
pembangunan tanggul (sheet pile), maka mereka harus dipindahkan. Untuk bangunan atau
asset lainnya yang berada di atas lahan milik, akan diatur melalui Undang-undang dan
Peraturan yang berlaku. Kondisi Bangunan akan terkena kegiatan fisik pada umumnya
permanen dan non permanen serta semi permanen.
1.3 Tujuan
Tujuan dar! LARAP ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip , prosedur tata cara
penanganan dan pelaksanaan yang akan diterapkan dalam permukiman kembali, yaitu:
a. Menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi kepada WTP.
b. Menetapkan secara rinci bantuan permukiman kembali dan bantuan secara khusus.
c. Menguraikan secara rinci rencana kerja permukiman kembali.
II. GAMBARAN UMUM KEGIATAN FISIK
2.1. Lokasi Keglatan Fisik
Lokasi kegiatan fisik Kali Sentiong Sunter sepanjang 6.350 meter, membentang di 7 (tujuh)
Kelurahan di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dari 7 (tujuh) kelurahan tersebut, terdapat 2 Kelurahan yang bangunan warganya akan terkena
kegiatan fisik, yaitu : Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Kelurahan
SunterAgung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gambaran umum kedua kelurahan adalah:
a. Kelurahan SerdangLuas wilayah Kelurahan Serdang berdasarkan Monografi kelurahan bulan Maret 2010
seluas 82,23 Ha terdiri dan 7 Rukun Warga (RW) dan 113 Rukun Tetangga (RT) dengan
jurnlah penduduk sebanyak 26.075 jiwa. Komposisi jumlah penduduk terdiri dari laki-laki
2
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
sebanyak 13.287 jiwa dan 12.788 jiwa untuk jenis kelamin perempuan dengan jurnlah
kepala keluarga 6.934 KK.
Batas wilayah Kelurahan Serdang adalah sebagal berikut:
• Sebelah Utara Kali Sunter/I. Sunter Kemayoran.
Sebelah Timur : Kali Serdang/Kelurahan Sumur Batu.
7• Sebelah Selatan : JA. Bendungan Jago/J. Serdang Raya.
• Sebelah Barat : Kali Sentiong/Kelurahan Kebon Kosong.
b. Kelurahan Sunter AgungLuas wilayah Kelurahan Sunter Agung berdasarkan Laporan Kelurahan Sunter Agung Bulan
Juni 2010 adalah 425 Ha, terdiri dari 20 Rukun Warga (RW) dan 280 Rukun Tetangga (RT),
Jumlah penduduk sebanyåk 63.686 jiwa, komposisi jumlah penduduk terdiri dari laki-laki
sebanyak 32.094 jiwa dan 31.450 jiwa perempuan.
Batas wilayah Kelurahan Sunter Agung adalah sebagai berikut:
• Sebelah Utara : Ji. Raya RE. Martadinata
* SebelahTimur : Jl. Sunter Permai
m• Sebelah Selatan : Jl. Danau Sunter Selatan
• Sebelah Barat : Jl. Exs PagarAngkasa Pura
2.2. Rencana Kegiatan Kegiatan Fisik
Rencana kegiatan fisik di Kali Sentiong Sunter adalah pengerukan lumpur sepanjang 6.350 matau sebanyak 140.150 m' dan perbaikan tanggul (sheet pile) sepanjang 3.865 m. Perbaikan
tanggul (sheet pile) berlokasi dl 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Serdang 1.003 m, Kelurahan
Sunter Jaya 333 rn dan Kelurahan Sunter Agung 2.529 m.
Gambar Lokasi Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2a dan gambar potongan
melintang (Cross Section) pada lampiran 2b.
I. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN
TERKENA KEGIATAN FISIK
Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DK1 Jakarta
melakukan pembaharuan data survei pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survei
kembali di Kali Sentiong-Sunter adalah 202 KK (885 jiwa) telah memetak-metak dan
3
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
memanfaatkan tanah dl atas 202 petak tanah yang meliputi :() 201 petak sebagal tapak
bangunan (perorangan/perusahaan/fasum-fasos), (ii) 1 petak tanah kosong. Kondisi Tanah,
bangunan/asset lain di atas diuraikan dibawah ini.
3.1 Uralan Tanah Terkena Kegiatan Fisik
Tanah di lokasi rencana fisik Sentiong-Sunter dikuasai warga berjumlah 202 petak, luas total
106,634 m2. Mengenai status kepemilikan tanah : (i) 155 (77%) warga menyatakan sebagai
penggarap/pengelola, (ii) masing-masing 47 (23%) menyatakan sebagal pemilik tanah,
penyewa/lainnya (numpang dan over garapan) dan Fasilitas Umum/Sosial; dan (iii) 14 (7%)
tidak dapat ditemui/tidak diketahul pemiliknya.
Dari hasil survei dilokasi rencana kegiatan didapatkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan
tanah/lahan dan memiliki Sertifikat Hak Milik sebanyak 24 orang (12%), yang menjawab
lainnya (AJB Kelurahan/Akte Notaris) sebanyak 15 orang (7.%), yang memiliki Surat
Keterangan Tanah (SKT) dari kecamatan sebanyak 15 orang (7%), yang menjawab tanah
negara/tanah publik sebanyak 111 orang (55%), yang menjawab girik letter C sebanyak 8 orang
(4%), sebanyak 3 orang (1%) menjawab Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebanyak 12 (6%)
dan sisanya tidak menjawab dan fasum-fasos.
Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Kegiatan Fisik
No Uralan tentang Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) KeteranganTanåh
1. Status Tanah Negara Tanah MilikKepemilikan 155 (77%) 47 (23%)atas tanah
2 Kepemilikan Ada Tidak ada Tidak.Jawab Fasum-fasostanah ditempat 55 (27%) 109 (54%) 32 (16%) 6(3%)lain
3. Cara mendapat Membeli Warisan/Hibah Lain-lain TidakJawabtanah 89(44%) 23(11%) 59(29%) 25(12%)
4. Pemanfaatan Tempat Tempat Tempat Ladang Kosong FasumTinggal Tinggal & Usaha fasos
Usaha78 (37) 77(38%) 40 (20%) 3 (1%) 1 (1%) 15(7%)
SLain-la in
8(4%)
4
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
Darl Uraian dan Tabel di atas, diketahui bahwa lebih dari 50% tanah yang dimanfaatkan warga
adalah Tanah Negara. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kurang dar! separuhnya merupakan
tanah milik sehingga diperlukan verifikasi selanjutnya.
3.2. Uralan Bangunan Terkena Kegiatan Fisik
Aset bangunan yang akan terkena kegiatan fisik: dari 202 petak tanah yang dikuasai warga,
terdapat 201 unit bangunan yang meliputi: (i) 78 (59%) dimanfaatkan sebagai tempat tinggal,
(ii) 77 (38%) sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, (iii) 40 (20%) sebagai tempat usaha,
selebihnya berupa fasum/fasos dan kandang.
Kualitas atau kondisi bangunan yang berada disepanjang Kali Sentiong-Sunter adalah,
bangunan permanen, semi permanen dan non permanen.
Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik
No. Bentuk Kehilangan Jumlah Keterangan
1. TempatTinggal 78(39%) Kondisi bangunan terdiri dariPermanen, Semi Permanen danDarurat
2. Tempat Tinggal dan Tempat 77 (38%)
Usaha
3. Tempat Usaha 40 (20%)
4. Kandang Ayam 0 (0,00%)5. Fasum-Fasos 6 (3%)
JUMLAH: 201(100%)
3.3 Uralan Warga Terkena Keglatan Fisik
3.3.1. Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik
Profil warga terkena kegiatan Fisik Kali Sentiong Sunter adalah sebagai berikut:
Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki 175 orang (87%) dan perempuan 13 orang (6%).
Usla : Warga berusia antara 40 s/d 50 tahun sebanyak 17%, berusia 50 s/d 55 tahun
sebanyak 13%, usia 30 s/d 40 tahun berjumlah 25%, berusia > 55 tahun sebanyak 27% dan
5
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER '
berusia 20 s/d 30 tahun berjumlah 6% serta yang tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya
dan termasuk fasum fasos sebanyak 11%.
Pendidikan: tingkat pendidikan warga adalah tamat SLTA/MA/Sederajat sebanyak 30%, tamat
SD/MI/Sederajat sebanyak 20%, tamat SLTP/MTs/Sederajat sebanyak 19%, tidak sekolah/tidak
tamat SD sebanyak 17%, tamatan Sarjana Sl sebanyak 1%.
Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : sebagai Wiraswasta/Pedagang sebanyak 52%, yang
menyatakan bekerja sebagai buruh sebanyak 5%, bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak
16%, yang menjawab lainnya sebanyak 8%, bekerja sebagai Pengemudi sebanyak 2%, sebagai
ibu rumah tangga sebanyak 2%, bekerja sebagal petani sebanyak 1%, yang menyatakan
sebagai PNS sebanyak 1%, yang menjawab lainnya (tidak bekerja, pemulung atau serabutan)
sebanyak 8%.
Terkait dengan Status Perkawinan, terbanyak menyatakan kawin sejumlah 80%, yang
menyatakan janda sebanyak 5%, yang menyatakan belum menikah sebanyak 2%, yang
menyatakan duda sebanyak 1%.
Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik
No. Uralan Profil Profil Warga (Jumlah dan Persentase) Ket.
1. Jenis Kelamin Pria Wanita 23 (11%) tidak175 (87%) 13 (6%) menjawab/tidak
2. Usia (tahun) 20-30 30-40 40-50 50-55 >55 diketahui12(6%) 50(25%) 35(17%) 27(13%) 55(27%) pemiliknya
3. Pendidikan Tidak Tamat SD SMP SLTA S/DiplomaSekolah Sederajat sederajat
35(17%) 40(20%) 38(19%) 60(30%) 2(1%)4. Pekerjaan PNS/TNI/Pol. Ibu Rumah Pegawai Petani/Peternak
Utama KK Tangga Swasta3 (1%) 5(2%) 32(16%) 1(1%)
Buruh wiraswasta Lain-lain11(5%) 106(52%) 16(8%)
5. Status Menikah Duda Janda Belum Menikahperkawinan 161(80%) 3(1%) 11(5%) 4(2%)
6. Asal usul Suami-istri Asli Suami-Istri Suami Asli- Istri asli-SuamiWarga setempat pendatang istri pendatang
pendatang23(11%) 141(70%) 7(4%) 8(4%)
7 KTP Tidak ber KTP KTP alamatsesual aset KTP alamattidaksesuai aset
32(16%) 104(52%) 43(21%)
Asal -Usul dan Status Kependudukan : Warga yang menyatakan suami istri bukan penduduk
asli berjumlah 141 (70%), suami dan isteri penduduk asli 23 (11%), istri penduduk asli tetapi
suami pendatang 8 (4%), dan suami penduduk asli, tetapi Istri pendatang 7 (4%). Terkait
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data: sebanyak 104 (52%) ber KTP sesuai
6
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) l
KALI SENTIONG-SUNTER
dengan lokasi, sebanyak 43 (21%) berKTP DKI Jakarta, tetapi alamat berbeda dengan lokasi
kegiatan fisik dan sebanyak 32 (16%) tidak ber KTP.
3.3.2. Kegiatan Ekonomi Warga dl Lokasi Rencana Kegiatan Fisik
Warga di Sentiong-Sunter yang memanfaatkan lahan waduk sebagai kegiatan ekonomi seperti
untuk usaha warung sembako sebanyak 2%, dan warung makan sebanyak 6% dan yang
menyatakan jenis usaha yang terkena bengkel, play station dan kantor masing-masing
sebanyak 1% serta usaha ternak dan tani sebanyak 41%. Pola kepemilikan usaha terbanyak
adalah milik sendiri (49%). Sedangkan yang menyatakan memiliki usaha ditempat lain
sebanyak 5%. Terkait dengan rencana usaha apabila bangunan terkena kegiatan fisik, mereka:
(i) akan tetap berusaha ditempat yang sama sebesar 50%, (ii) buka usaha baru ditempat lain
sebesar 2%. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga.
Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik
1. Jenis usaha warga terkena Ternak,/Kolam Bengkel Warung makan,kegiatan fisik ikan/Tani sembako, kantor,
dil82(41%) 3(1%) 19(10%)
2. Pola kepemilikan usaha Milik sendiri Bagi Hasil99 (49%) 2(11%)
3. Usaha di tempat lain Tidak ada Ada94 (46%) 11 (5%)
4. Rencana Usaha setelah Tetap usaha yang Buka usaha baru Tidak usaha lagiterkena kegiatan fisik sama
101(50%) 4 (2%) 0(0%)
3.3.3. Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik
Kepala Keluarga warga terkena kegiatan fisik yang salah satu anggota keluarganya tidak
memiliki pekerjaan (46%), yang menyatakan ada anggota keluarga lain yang memiliki
pekerjaan (40%), dan sisainya tidak menjawab/ tidak diketemukan orangnya (11%).
Total pendapatan dari seluruh anggota keluarga dengan kisaran berpendapatan sebesar >Rp.3.000.OO0, (32%), yang menyatakan berpendapatan berkisar Rp 1.000.000,- s.d. Rp
R.3.000 .0 00 ,- per bulan (28%), yang menyatakan berpendapatan sebesar Rp 500.000,- s.d. Rp
1.000.000 ,- per bulan (15%) yang menyatakan pendapatan sebesar Rp 2 000 .00 0,- s.d. Rp
3.000.000,- per bulan (9%), yang tidak menjawabnya/tidak diketemukan orangnya (8%), yang
menyatakan berpendapatan < Rp.500.000,- per bulan (4%).
7
LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
Total pengeluaran dari seluruh anggota keluarga yang terbanyak menyatakan adalah Rp
1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000,- per bulan (29%), yang menyatakan pengelurannya > Rp
3.000.0000,- per bulan (25%), yang menyatakan pengeluarannya sebesar Rp 500.000,- s.d. Rp
1.000.000 ,- per bulan (16%), yang menyatakan pengeluaran dari seluruh anggota keluarga
i sebesar Rp 2.000.000,- s.d. Rp 3.000.000,- per bulan (13%), yang tidak menjawab atau tidak
diketemukan pemiliknya (11%), dan yang terkecil menyatakan total pengeluaran <Rp.
500.000,- perbulan (3%).
Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran : yang terbanyak
adalah > Rp 25.000 ,- per har (26%), yang menyatakan pengeluaran total biaya transportasi
sebesar Rp 5.000,- s.d. Rp 10.000 ,- per hari (22%), yang menyatakan pengeluaran total biaya
transportasi < Rp 5.000,-perhari (13%), yang menyatakan pengeluaran untuk transportasi
I F- keluarga sebesar Rp 1 0 .0 00 ,- s.d. Rp 15.000,- per hari (12%), yang tidak menjawab atau tidak
diketemukan pemiliknya (10%), yang menyatakan pengeluaran untuk transportasi keluarga
sebesar Rp 20.000,- s.d. Rp 25.000,- per hari (7%), yang menyatakan menyatakan sebesar Rp
1 5.00 0,- s.d. Rp 20.000,- per hari (6%).
Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik
1. Anggota keluarga selain KK Ada Tidak Adayang bekerja 81 (40%) 93(46%)
2. Total pendapatan selurunya <500.000 500rb-1juta 1juta-2juta(Rp/bulan) 9(4%) 30(15%) 57(28%)
2 juta-3juta > 3juta Tidak Menjawab
19(9%) 64 (32%) 17 (8%)3. Total pengeluaran <500.000 500rb-ljuta 1 juta-2juta
(Rp/bulan) 6(3%) 32(16%) 59(29%)2 juta-3juta > 3juta
26(13%) 51(25%)
4. Biaya transpotasi keluarga <10.000 Rp. 10rb-25rb >Rp.25rb(Rp/har!) 72(36%) 25(12%) 52(26%)
3.3.4. Sarana dan Prasarana Warga
Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, sebagian besar WTP menyatakan
memanfaatkan sambungan listrik langsung dan PLN sebanyak 62%, yang menyatakan
8
m LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) I
KALI SENTIONG-SUNTER
sambungan listrik PLN dari tetangga sebanyak 22%, yang menyatakan lainnya (atau tidak
menggunakan listrik/tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos) sebanyak 15%.
Sumber air minum terbanyak keluarga menggunakari air galon sebanyak 48%, yang
menggunakan sambungan PAM dirumah sendiri (17%), yang menjawab menggunakan air
pikulan/gerobak keliling dengan cara membeli sebanyak 12%, yang menjawab lainnya (12%),
yang menjawab air PAM dengan sambungan dari tetangga (4%), yang menggunakan sumur
gali/sumur pompa dirumah sendiri (2%), yang menjawab menggunakan hidran umum (1%).
Untuk keperluan MCK terbanyak adalah masyarakat menggunakan sumur gali/sumur pompa
dirumah sendiri sebanyak 37%, yang menyatakan menggunakan sambungan PAM dirumah
sendiri sebanyak 27%, yang menjawab lainnya atau tidak diketemukan penghuninya sebanyak
14%, yang menjawab Air PAM dengan sambungan dari tetangga sebanyak 9%, yang menjawab
air pikulan/gerobak keliling sebanyak 5%, yang menggunakan hidran umum sebanyak 4%.
Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Kegiatan Fisik
1. Sumber Penerangan PLN-sendiri PLN-dari Generator Tidak listriktetangga sendiri/dari
tetangga126 (62%) 45 (22%) 0 (0%) 31(15%)
2. Air minum PAM:sendiri PAM: dari Sungal/Waduk Eceran/Pikul/Galonteta ngga
35 (17%) 8 (4%) 0 (0%) 122 (60%)Sumur Lainnya
4 (2%) 33(16%)3. MCK PAM:sendiri PAM: dari Sungai/Waduk Eceran/Pikul/Galon
tetangga55 (27%) 19 (9%) 0 (0,00%) 11(5%)Sumur Lainnya
74(37%) 43(21%)-3. Kepemilikan Jamban Jamban Jamban Waduk/Sungai Lainnya
sendiri umum107(53%) 13(6%) 50(25%) 32 (16%)
4. Alat transportasi Jalan kaki Sepeda Motor Pribadi Kend umum& Dinas
16(8%) 9(4,46%) 128(63%) 23(11%)Mobil LainnyaPribadi&Dinas
2 (1%> 18 (9%)
r Mengenai alat transportasi yang digunakan warga, sebagian besar menyatakan menggunakan
sepeda motor pribadi sebanyak 63%, yang menyatakan memanfaatkan angkutan umum
9
LAND ACQUISITrION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
(termasuk ojek dan perahu) sebanyak 11%, yang menjawab lainnya (tidak diketemukan
orangnya) sebanyak 9%, yang menyatakan berjalan kaki (8%), yang menyatakan menggunakan
sepeda sebanyak 4%, yang menyatakan menggunakan mobil pribadi sebanyak 1%.
3.3.5. Persepsi dan Aspirasi
Warga penghuni Sentiong-Sunter sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/rencana
Kegiatan Fisik JUFMP (73%) dan yang menyatakan tidak tahu sebesar (15%). Mereka
mengetahui rencana Kegiatan Fisik dari Camat, Lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, media dan
tetangga. Mengenai pendapat, apabila harus dipindahkan ke Rusunawa, (37%) warga "tidak
setuju" dan sisanya (20%) menyatakan "setuju".
Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Kegiatan Fisik
W1, Lffi .Llg-iEffi1. Keberadaan Kegiatan Tahu Tidak Tahu
Fisik 147(73%) 30(15%)2. Sumber Informasi Aparat (Camat, Tokok masyarakat Tetangga
lurah, RT/RW129 (64%) 18(9%) 11 (5%)
Media Lain-lain0(0,00%) 6(3%)
3. Pendapat bila harus Tidak setuju Setuju Tidakpindah ke Rusunawa menjawab
74(37%) 41(20%) 81(40%)4. Harapan/Usulan Ganti rugi Tidak Ada sosialisasi Ingin Rumah
merugikan dulu Deret28(14%) 26(13%) 36(18%) 4(2%)
Bisa Perhatikan Kerusakan Tidak usulBerdagang Keluhan digantiKembali
23(11%) 11(1%) 3(1%) 75(37%)
Harapan/usulan warga terhadap diantaranya adalah: diberi ganti kerugian atas asset yang
hilang dan rusak; dipindah rumah deret; serta dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
3.3.6. Kelompok Rentan dan Anak Sekolah
Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia 55 tahun keatas, kondisi ekonomi karena tidak
bekerja sehingga bergantung kepada orang lain. Sebagai indikator kondisi ekonomi "Parameter
Sayogyo": seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya
setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang
10
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN {LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan
dianggap hidup dibawah garis kemiskinan.
Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah
1. Kelompok Rentan KK miskin KK Perempuan39 11KK Lanjut Usia Tidak punya tanah
dan atau rumahditempat lain
55 692. Anak Sekolah SD: 17 orang
SMP: 19 orangSMA: 21orang
Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa harus mengikuti pindah, diperkirakanberjumlah 57 orang, mereka adalah anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan danorang tua mereka tidak mampu
IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PERMUKIMAN KEMBALI
4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan pengerukan sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk Kali Sentiong-Sunter
merupakan salah satu upaya mriengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan
sungai/kanal dan waduk, dimana bantaran Sungai, Kanal dan Waduk yang diokupasi warga
untuk bangunan tempat tinggal dan/ atau tempat usaha akan difungsikan kembali. Dalam
upaya refungsionalisasi kembali tanah Sungai/Kanal dan Waduk, Pemerintah tidak memberi
kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain yang ada diatas Tanah Negara.
I Kebijakan Pemnerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:
a. Meminimalkan Permukiman Kemball
Sesuai dengan prinsip kebijakan permukiman kembali maka jika dimungkinkan,
permukiman kembali harus dihindarkan atau diminimalkan, dengan cara mencari
semua alternatif desain- desain kegiatan fisik yang layak. Dengan melihat kondisi Kali
Sentiong-Sunter, baik dilihat dari aspek fisik maupun aspek sosial, maka JUMFP/JEDI
melakukan revisi DED dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:
11
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-UNTER
> Kondisi fisik Kali Sentiong-Sunter yang telah mengalami pendangkalan, sehingga
perlu segera dilakukan pengerukan dan perbaikan embankment.
> Sepanjang bantaran Kali (antara 1 - 2 m) di tepi jalan, dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk taman, utilitas umum dan beberapa bagian hunian yang 'over hang'.
> Pelaksanaan pengerukan dan perbaikan embankment di Kali Sentiong-Sunter dinilai
memungkinkan dengan menghindari area-area hunian.
> Pembongkaran bangunan hanya akan dilakukan pada bagian bangunan yang over
hang.
b. Memukimkan warga ke tempat yang layak
Tempat tinggal dan/ atau bangunan yang akan terkena kegiatan fisik pengerukan pada
umumnya adalah bagian kecii dari bangunan dl atas embankment kali. Dengan kualitas
bangunan permanen sederhana, semi permanen dan non permanen. Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta menetapkan pindah/ tinggal di tempat yang lebih layak, dalam hal ini
Rusunawa Semper. Pertimbangan dipindah ke Rusunawa terkait dengan mahal dan
sulitnya mendapatkan tanah untuk mendirikan bangunan secara horizontal di Jakarta.
Kebijakan memukimkan warga dari bantaran Kali Sentiong-Sunter ke Rusunawa dengan
memberi kemudahan diantaranya:
• Anak sekolah akan difasilitasi apabila ingin pindah dilokasi sekolah yang dekat
rusunawa;
• Bagi siswa-siswi diberikan Kartu Jakarta Pintar;
* Bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi ke rusunawa;
• Fasilitas kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat.
c. Kompensasi atas tanah
Memanfaatkan Tanah Negara seperti bantaran sungai, waduk dan kanal merupakan
tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda,
untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi kompensasi apapun atas upaya
mengembalikan fungsi tanah Kali Sentiong-Sunter yang dimanfaatkan warga selama ini.
Sedangkan penanganan atas tanah milik akan dilakukan sesuai dengan Undang-undang
maupun peraturan yang berlaku.
d. Kompensasi atas Bangunan
Membangun tempat tinggal, tempat usaha dan memanfaatkan Tanah Negara, dalam hal
ini bantaran Kali Sentiong-Sunter merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang
melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Disamping itu, akan mengganggu
12
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN {LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
pola aliran drainase sekitar dan menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tidak memberi ganti kerugian tunai atas bangunan yang terpaksa harus dibongkar
terkena kegiatan pengerukan dalam rangka pengembalian fungsi Kali Sentiong-Sunter.
Sedangkan untuk bangunan di atas tanah milik, mekanismenya penanganan sesual
Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
4.2. Analisis Hukum
Suatu hasil analisis hukum terhadap setiap peraturan perundang undangan yang diperlukan
untuk memastikan efektifnya pelaksanaan perolehan tanah serta kegiatan-kegiatan
permukiman kembali, diperlukan analisis dari aspek-aspek sebagal berikut:
a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah
telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul
dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah. Dengan keluarnya ketiga peraturan tersebut maka peraturan-peraturan
yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum tidak berlaku lagi. Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK)
yang menjadi landasan Rencana Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010
masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu
Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana
Permukiman Kembali perlu disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundang-
undangan yang baru. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
baru, yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Ka.BPN No.5
Tahun 2012, maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Perslapan Pengadaan Tanah
yang dibentuk oleh Gubernur, demikian pula dengan beberapa kegiatan lainnya yang
memerlukan penyesualian.
i 13
LAND ACOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
b. Aspek Pendanaan
Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan
oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta pelaksanaan
dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersunber darl Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang dl
atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana untuk penyelenggaraan
Pengadaan Tanah terdiri dar biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya
pendukung untuk kegiatan:
* perencanaan;
* persiapan;
* pelaksanaan;
* penyerahanhasil;
* administrasi dan pengelola; dan
* sosialisasi.
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, sebagaimana yang diuraikan dl atas,
tidak termasuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai. Mekanisme pelaksanaan
pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilihat pada Tabel 9:
14
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
Tabel 9 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI PADASUB KEGIATAN FISIKJUFMP/JEDI
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI PADA SUB KEGIATAN FISIK JUFMP/JEDI
SUB KEGIATAN : KALI SENTIONG-SUNTER
PAKET / PIU 7 /DINAS PU DKI JAKARTA
llMlERlKEIII RANGAl
I PERENCANAAN PENGADAAN TANAH * APBD * Dibuat oleh Instansi yang me-
merlukan tanah dalam hal ini1. Rencana Pengadaan Tanah P1U/Lembaga Terkait/ Project Implementation Unit (PIU)
a. Studi Kelayakan Lembaga Professional yang berada di Dinas PU DKI Jakar-
b. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah ta bersama dengan instansi teknisterkait atau dapat dibantu oleh
2. Penyampaian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ke PlU lembaga profesional yg ditunjukGubernur DKJ Jakarta oleh P1U.
Il PERSIAPAN PENGADAAN TANAH APBD
1. Pembentukan Tim Persiapan/Sekretariat Tim Persiapan Gubernur DKI Jakarta 10 Anggota: Walikota,SKPD,PIU,lns-2. Pemberitahuan Langsung Rencana Pembangunan: 20 tansi terkait.
a. Sosialisasi Tim Persiapan
b.Tatap Muka Tim Persiapan Gub.dapat mendelegasikan ke-c. Surat Pemberitahuan Tim Persiapan wenangan pelaksanaan persiapan
15
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
3. Notulen Sosialisasi/Tatap Muka Ketua Tim Persiapan pengadaan tanah kpd Walikota4. Pemberitahuan Tidak Langsung Rencana Pembangunan:
a. Media Cetak Tim Persiapanb.Media Elektronik Tim Persiapan
5. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Tim Persiapan 306. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Tim Persiapan 607. Berita Acara Kesepakatan Tim Persiapan8. Pembentukan Tim Kajian Gubernur DKI Jakarta Dibentuk bilamana setelah konsultasi publik9. Pembentukan Sekretariat Tim Kajian Ketua Tim Kajian masih ada pihak yang keberatan
10. Pelaksanaan Kegiatan Tim Kajian 14a. Inventarisasi Masalah yang Menjadi Alasan Keberatan Tim Kajianb. Pertemuan/Klarifikasi Dengan Pihak yang Keberatan Tim Kajianc. Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Tim Kajiand. Penyampaian Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Tim Kajian
11. Penetapan Lokasi Pembangunan Gubernur DKI Jakarta12. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Gubernur DKI Jakarta 1413. Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah PIU
III PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH APBD
1. Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya selaku Ka Kan Wil BPN Jkt Penugasan mempertimbangkanKetua Pelaksana Pengadaan Tanah effisiensi,efektivitas,kondisi geo-
2. Laporan Penugasan KaKan Pertanahan Kotamadya Ka Kan Wil BPN kt grafi dan SDM.3. Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Ka Kan Wil BPN kt
Tanah dan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta4. Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Ka Kan Pertanahan
Tanah dan Sekretariat Kotamadya Kotamadya
5. Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketua Pelaksana Peng- Sesuai kewenangan (Kakanwila. Penyusunan Rencana Kerja adaan Tanah BPN,ataupun Kakan Pertanahan)b. Pembentukan SATGAS Pelaksana Pengadaan Tanah
6. Inventarisasi dan Identifikasi 30
16
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
a. Pemberitahuan Kepada Pihak yang Berhak Pelaksana PT/SATGASb. Pengukuran dan Pemetaan Bidang per bidang SATGAS Ac. Pembuatan Peta Bidang SATGAS Ad. Pengumpulan Data SATGAS Be. Pembuatan Daftar Nominatif SATGAS B
7. Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ketua SATGAS8. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ketua Pelaksana PT 149. Pengajuan Keberatan oleh Pihak yang Berhak Ketua Pelaksana PT 1410. Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang/Data Nominatif Ketua Pelaksana PT 1411. Berita Acara Verifikasi dan Perbalkan Hasil Inventarisasi Ketua Pelaksana PT
dan Identifikasi12. Berita Acara Penolakan Keberatan Ketua Pelaksana PT13. Penetapan Penilai Ketua Pelaksana PT 30
a. Seleksi Sederhanab. Seleksi Umum
14. Penunjukan Penila! Publik Ketua Pelaksana PT15. Berita Acara Penyerahan Hasil Inv.dan Identifikasi Ketua Pelaksana PT16. Penilaian Besarnya Ganti Kerugian Penilai 3017. Berita Acara Penyerahan Hasil Penilalan Penila!18. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Ketua Pelaksana PT 3019. Berita Acara Kesepakatan Ketua Pelaksana PT
20. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang 7a. Pembukaan RekeningTabungan a.n. yang berhak Ketua Pelaksana PTb. Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dim Bentuk Uang Ketua Pelaksana PTc. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Uang Pihak yg Berhakc. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian PU/Pihak yg Berhakd. Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahane. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah
21. Pemberian Ganti Kerugian DIm BentukTanah Penggantia. Penyediaan Tanah Pengganti PU/Pihak yang Berhak 180
17
LAND ACQUISTION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti Ketua Pelaksana PTb.Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Tanah Pengganti Pihak yang Berhakc. BA.Pemberian Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti PlU/Pihak Vang Berhakd. BA. Pelepasan Hak Kakan Pertanahane. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah
22. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk PermukimanKembalia. Penyediaan Permukiman Kembali PlU 365b. Validasi Pemberian Ganti Rugi Dim Btk.Perm.Kembali Ketua Pelaksana PTc. Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Permukiman Kbl. Pihak yang Berhakd. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian PIU/Pihak yg Berhake. Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahanf. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah
23. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Laina. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bentuk lain, Ketua Pelaksana PTb. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Lain Pihak yang Berhakc. Berita Acara Penyerahan PMU/Pihak yg Berhakd. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah
24. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Sahama. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham Ketua Pelaksana PTb. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pihak yang Berhakc. BA Pemb.Ganti Keruglan Dalam Bentuk Saham PIU*/Pihak yg Berhak *dalam hal in! BUMN/BUMDd.Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahane. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah
25. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khususa. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus Ketua Pelaksana PTb. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Keadaan Khusus Pihak yang Berhakc. BA Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus PlUpihak yg Berhakd.Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahand. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah
18
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
26. Penitipan Ganti Kerugiana. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan PIUb. Berita Acara Ganti Kerugian Ketua Pengadilan Negeri
27. Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Kakan PertanahanAdministrasi Pengadaan Tanah
28. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un-tuk Kepentingan Umuma. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Ketua Pelaksana PT 7b. Permohonan Sertipikat Atas Tanah PlUc. Penerbitan Surat Ukur Kakan Pertanahan
d. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah Kakan Pertanahan
Keterangan Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 20124. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.5. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.
19
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER -
c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatakan bahwa dalam menghadapi
ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang yang cenderung menurun dan
kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan
memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.
Karena kegiatan permukiman liar disepanjang bantaran kali pada kenyataannya
telah mengganggu lingkungan hidup dengan mencemarkan air dan mengganggu
pengaliran air sehingga menjadi potensi banjir. Oleh karena itu keberadaan
permukiman liar di bantaran kali adalah merupakan pelanggaran hukum.
Dalarn rangka mewujudkan tata kehidupan dl Kota Jakarta yang tertib, tenteram,
nyaman bersih dan indah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam
peraturan ini adalah mengenai tertib sungal, saluran, kolam, dan lepas pantai. Oleh
karena itu kegiatan di bantaran kali seperti mernbangun MCK, hunian/tempat
tinggal atau tempat usaha tidak diperkenankan, kecuali atas seizin gubernur.
4.3. Kelembagaan
Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena kegiatan fisik di Kali Sentiong-Sunter dan lokasi
lainnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena
Dampak Kegiatan Fisik JUFMP/JEDI, yang memberikan penugasan kepada instansi dl
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan.
relokasi warga terkena kegiatan fisik JUFMP/JED1. Tugas/tanggung jawab masing-masing
instansi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:
20
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER - - .
Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan FisikSentiong-Sunter
NO. INSTANSI TANGGUNGJAWAB WAKTU SUMBER DANAPELAKSANAAN
1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh kegiatan Selama proses APBD DKIdukungan Pemerintah Provinsi DKI permukiman kembali Jakarta 2014-Jakarta atas pelaksanaan kegiatan : persiapan, 2017permukiman kembali pelaksanaan dan
pemantauan2. Asisten Membantu Sekda dalam Selama proses APBD DKI
Pembangunan dan mengkoordinasikan seluruh permukiman kembali Jakarta 2014-Lingkungan Hidup kegiatan dukungan Pemprov DKI : persiapan, 2017
Jakarta pelaksanaan danpemantauan
3. Asisten membantu Sekretaris Daerah Selama proses APBD DKIPemerintahan mengkoordinasikan para Walikota permukiman kembali Jakarta 2014-
dalam melaksanakan proses : persiapan, 2017permukiman kembali pelaksanaan dan
pemantauan
4. Kepala Bappeda mengkoordinasikan perencanaan selama proses APBD DKLProvinsi DKI Jakarta dan mengalokasikan anggaran SKPD permukiman kembali Jakarta 2014-
terkait pelaksanaan JUFMP/JEDI, persiapan,termasuk permukiman kembali peîaksanaan dan
warga terkena Kegiatan Fisik pemantauan
Sentiong-Sunter
5. Walikota Jakarta mengkoordinasikan aparat di Selama proses APBD DKIUtara dan Jakarta Kecamatan Tanjung Priok, permukiman kembali Jakarta 2014-Pusat Kecamatan Kemayoran, Kelurahan : persiapan, 2017
Sunter Agung dan Kelurahan Serdang pelaksanaan dan
dalam melaksanakan proses pemantauan
permukiman kembali warga terkenaKegiatan Fisik pengerukan Sentiong-Sunter
6. Kepala Dinas Tata • Menetapkandan mengumumkan Selama proses APBD DKIAir (Pemisahan data warga terkena Kegiatan permukiman Jakarta 2014-Dinas PU DKI Fisik Sentiong-Sunter yang telah kembali: persiapan 2017Jakarta tahun diverifikasi Camat dan Lurah dan pelaksanaan2014) (data terlampir)
• melaksanakan pendampinganproses permukiman kembali
warga terkena Kegiatan Fisik,baik melalui relokasi keRusunawa yang telah disediakanmaupun opsi kompensasiIainnya
21
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) -. y ; -
KALI SENTIONG-SUNTER I
NO.,. INSTANSI, TANGGUNGJAWAB WAKTU SUMBER DANAPELAKSANAAN
7. Kepala Dinas 0 menyediakan rumah susun sewa Selama proses APBD DKIPerumahan dan dan mengalokasi unit rumah persiapan dan Jakarta 2014-Gedung Pemda susun sewa bagi warga terkena pelaksanaan 2017
Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter pemindahan warga
- melakukan pendampingan
warga yang terpindahkan
8. Kepala Dinas menyediakan dokumentasi, press Selama proses APBD DKIKomunikasi, release, dan publikasi di media permukiman kembali Jakarta 2014-Informatika dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : persiapan, 2017Kehumasan pelaksanaan
9. Kepala Dinas memberikan layanan kependudukan Selama proses APBD DKIkependudukan dan bagi warga terpindahkan dari tempat permukiman Jakarta 2014-Catatan Sipil asal ke lokasi rusun atau lokasi lain kembali persiapan, 2017
yang dituju pelaksanaan
10. Kepala Dinas Menyediakan layanan ksehatan dan Selama proses APBD DKI
Kesehatan, Dinas pendidikan serta transportasi permukiman Jakarta 2014-Pendidikan, Dinas kembali persiapan, 2017Perhubungan pe[aksanaan
11. Kepala Dinas Sosial, Menyediakan bantuan pemulihan Selama proses APBD DKI
Dinas UMKM, usaha/penghasilan permukiman Jakarta 2014-Dinas Tenaga Kerja kembali persiapan, 2017
pe[aksanaan
12. Kepala Satuan Membantu warga melakukan Selama proses APBD DKI
Polisi Pamong Praja pengosongan, pembongkaran permukiman kembali Jakarta 2014-bangunan dan pengamanan lahan : persiapan, 2017yang sudah dibebaskan pelaksanaan
13. Kepala Biro melaksanakan monitoring dan Selama proses APBD DKI
Prasarana dan mengkoordinasikan pelaksanaan permukiman kembali Jakarta 2014-Sarana Kota Kegiatan Fisik JUFMP/JEDI, termasuk : persiapan, 2017
proses permukiman kembali pelaksanaan dan
pemantauan14. Camat Tanjung Verifikasi data warga terkena Selama proses APBD DKI
Priok dan Camat Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter permukiman Jakarta 2014-Kemayoran Mengkoordinasikan aparat kembali: 2017
Kelurahan Papanggo dalam persiapan,sosialisasi dan proses permukiman pelaksanaan
kernbali
15. Lurah Sunter Melakukan verifikasi data warga Selama proses APBD DKI
Agung dan Lurah terkena Kegiatan Fisik permukiman kembali Jakarta 2014-Serdang Melaksanakan proses permukiman : persiapan, 2017
kembali pelaksanaan dan
pemantauan16. UPT Rusunawa Melakukan pendataan kapasitas Selama proses APBD DKI
22
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)y,,
KALI SENTIONG-SUNTER
NO. INSTANSi TANGGUNGJAWAB WAKTU SUMBER DANAPELAKSANAAN
Rusunawa di wilayahnya untuk permukiman Jakarta 2014-dihuni warga terkena Kegiatan Fisik kembali: 2017Melakukan proses pemindahan persiapan,warga pelaksanaan l
4.4. Monitoring dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang diwakili oleh CPIU dan dibantu konsultan supervisi akan berperan sebagai pengawas
internal. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya
Air Kementerian Pekerjaan Umum, Sedangkan di tingkat PIU DK1 Jakarta akan diserahkan
kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provinsi.
Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring
akan tersedla bagi warga dan dapat diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.
4.5. Penanganan Keluhan
Keluhan yang terkait dengan aspek pemindahan warga terkena kegiatan fisik akan ditangani
secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun
waktu 14 (empat belas) hari). Proses penanganan keluhan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli
Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat
disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko.
POSKO - Penanganan Keluhan dl lokasi (Sub-Kegiatan Fisik): Warga terkena Kegiatan Fisik
yang menbawa keluhan secara langsung/tidak langsung , tertulis /atau tidak tertulis,
selanjutnya mencatat, menverifikasi, menyimpan dan menyampaikan kepada institusi yang
berwenang dan atau PIU Dinas PU DKI Jakarta.
TINGKAT KOTA : jika warga kecewa, tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU,
Warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga,
Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian
keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang
ditangani.
TINGKAT PROVINSI : apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat
menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan
sekitar 30 (tiga puluh) hari.23
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) .
KALI SENTIONG-SUNTER
Langkah terakhir; Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur,
keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukurn.
4.6. Rencana Pelaksanaan Permukiman Kembali
Rencana tindak penanganan warga terkena kegiatan fisik di Kali Sentiong-Sunter disajikanpada tabel dl bawah dan Lampiran 6.
Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter
l. PERSIAPAN1 Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan 2014 Bappeda 2014
Tanah (instruksi Gubernur)2 Penyusunan Dokumen RP Agustus 2014 Dinas PU 2013-20143 Cut off date Februari 2014 Dinas PU 20144 Penetapan Warga Terkena Kegiatan Fisik Jun[ 2014 Dinas PU 2014
lI. PENGADAAN TANAH5 Tidak ada
111. PEMUKIMAN KEMBALI6 Perslapan Lokasi Baru Agustus 2015- Dinas Perumahan dan 2015 dan
Pembangunan/Penyiapan Rusunawa Desember 2016 Gedung Pemda 2016
7 Musyawarah dengan warga terkena Agustus- Walikota Jakarta Utara; 2015Kegiatan Fisik untuk penentuan lokasi September Camat Tanjung Priok;rusunawa, prosedur mendapatkan unit, hak 2015 Lurah Sunter Agung;dan kewajiban serta jadual pemindahan Dinas Tata Air.
8 Penyerahan kupon inden unit rusunawa September - Dinas Perumahan; 2015Oktober 2015 Walikota Jakarta Utara;
Camat Tanjung Priok;Lurah Sunter Agung
9 Bantuan transportasi mengangkut harta Desember 2016 Dinas Trantib 2015-2016benda dari lokasi lama ke rusunawa/ lokasibaru
10 Pemindahan Warga Terkena Kegiatan Fisik Desember 2016 Dinas Perumahan; 2016(WTP) Dinas Tata Air;
Satpol PP;Walikota Jakarta Utara;Carmat Tanjung Priok;Lurah Sunter Agung
24
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
S11 Pembongkaran bangunan terkena kegiatan Agustus 2015- Dinas Perumahan; Dinas 2015-2016fisik Desember 2016 Tata Air; Satpol PP;Catatan : Walikota Jakarta Utara;
(i) Kontraktor akan bertanggungjawob atas Camat Tanjung Priok;
kerusakani pembongkaran bangunan yang Lurah Sunter Agungterjadi akibat kegiatan fisik
(ii) Rencana kegiatanfisik akan disiapkankontraktor dengan menyesuaikan kesiapanpemindahan warga ke rusunawa atau temputtinggat sementara sebelum ke rusunawa.
(iii) Pernbongkaran bangunan yang mengakibatkanwarga harus pindab akan dilaksanakan setelahmereka pindah ke rusunawa yang disiapkanatau mendapatfasiitasi tempat tinggalsementara sebefum pindah ke rusunawa.
12 Kartu Jakarta Pintar untuk Anak Sekolah Selama program Dinas Pendidikan Selama(Program Sekolah Gratis dari Pemprov DKI Kartu Jakarta Programuntuk siswa SD, SMP & SLTA) Pintar berjalan berjalan
IV PELAKSANAAN FISIK13 Pengerukan Agustus 2015 - Dinas Tata Air 2015 -
Desember 2016 201614 Pemasangan sheet pile Agustus 2015 - Dinas Tata Air 2015-
Desember 2016 2016
25
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) $ $ r§t$rrÊfi-R
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN
26
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) - ¡
KALI SENTIONG-SUNTER I
LAMPIRAN 1: FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK
Bangunan darurat yang berada dl teplan Kondis!ilokasi sisi kanan tidak terdapat
sungal bangunan dan sis! kir! terdapat bangunan yang
akan terkena dampak kegiatan
Kegiatan wawancara dengan calon Warga Sensus darl rumah ke rumah terhadap warga
Terkena Kegiatan Fisik di Wilayah Kelurahan yang bertempat tinggal teplan Sentiong-Sunter
Sunter Agung dl Wilayah Kelurahan Serdang
27
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI
ZUi I
OM
4218
Til
WMAa i. sa .. 4 ,, t.ACC.Ol -ANCEt----
Sta. 1 + 370
28
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI (LANJUTAN)
OM
fl
Sta. 1+420
29
LAND ACQUISTION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) -
KALI SENTIONG-SUNTER -
LAMPIRAN 2B: LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK
SHEET PILlE
SENTIONGSUNTERDRAIN7
7.SHEE TPILEllil1.000 m 940 m
C 1336mLENGTH
OF DREDGING6,350 mm
IL
1-
aqé,30
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG SUNTER
LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK
HASIL PENDATAAN WARGAPROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)-SENTIONG SUNTER
Di WILAYAH KELURAHAN SERDANG, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSATWILAYAH KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
N. NAMA ALAMAT ASETDTERENA NO. NAM^A AAMAT ASETTERKENA
1 FWJO .Diolta serdanigitD2f107- TompatTngpl/kgntrakan 58 KASNARI IL Danau Sunter Barat Rt O5 Tempat Usaha
2 5URYATINI N Deltaserdang 1 No. 4 Rt02/007 TempatTlnal 59 MARNO LDanauSunterBarat Rt ouos Ttmpt Usaha
ERWIN S PRiNGADI Deltaserdang I No,5 Rt02 07 TempatMngal 60 SUJONO . DanauSunterBarat RtO/05 TempatUsaha
4 YU$WnBISONO M. Delta serdana No. SA Rt 02/7 TempatingIl d1 IWANAWI L Danu Sunter Barat Rt goS Tempat Usaha
5 KRISTNA RIYAN-1 1.0Dltaserdangi R2/07 Temp&t TInial 62 SADUN I. Danu Sunter Barat Rt 01/05 Tempat Usdha
,GATOT J.oDeltaserdang I Rt 2/07 TempatTIngal 63 PEDANGAN E5 KELAPA (TUTUP) 1. Dunau Sunter Barat Rt 01/05 Tempat Usah T
7É TUGIMAN J Delta serdang INo. 7 Rt 0 0' Tompat Tingal -64 SUARDI I. Danau Sunter Barat Rt /OS Tompat Tingal dun Tempat Usahe
8 5OaHINf5UARDI LIDeltaserdangI No. 8 Rt 02/07 Tempat Tngal dan Tempat Usaha 65 KASWO l.DanuSunterBarat Rt01/05 Ternatbsaha
9 SUROOINSONU ISAH jl.Dltaserdang o RtO 07 TenpatlIngal 66 YAl .Dnau Sunter Barat Rt0105 Tompat Ting; dan Tompet Usahu
10 SIGTWIDOD JI. Delta serdanq 1 No. 28 Rt D1/07 Tempat Tinggal dan Tempat Usahl 67 ANWAR UDIN . Danou Suntar BaraRtR01f05 Temptsaat Us
11 SUPARNO il Delta serdang No. 27 Rt 1/ 07 TempatTiol 68 WAHYU . Danau Sunter Barat Rt /OS Teamt eTingai dan Tempat Usaha
12 RIMAN TI Delta serdangN 27 Rt DI/07 TempatTinal 69 MASRUDIN I. Danu Suter Barat Rt 01DS Tompat Tinga dan Tempat Usaha
la sUTomo JI .Delta serdang l No. 25 Rt 1/07 Tempat Tngal don Tempait Usaha 70 USTAD J. Danau Sunter Barat Rt 01/05 TempatTing l dan Tempat Usaha
14 KIU Delta serdang i Nt 25 Rt 0/.07 Tempat TIngI dan Tempat Usah 71 TARMINA LI Danau Sunter Barat Rt &1/O Tempat Tgal dan Tempat Usaha
15 DIKDIK BIN SANUK il. Delta serdang 1 No. 25 RtO1/07 TempatTIngWl 72 SANIRO JI Danau Sunter Barat Rt 01/0 Tompet Tnngpl dlan Tempet Ussha
16 SUJMADI il, Delta serdanU No. 24 Rt 01/ 07 TmatTInguai 73 WARNADI il. Danau Sunter Barat Rt 01OR Tempat Tingal dan Tompat Usaha
17 TIDAKiADARANGNYA l. Delta serdang i Rt 0107 Tempat TingaI 74 YANLO I. Danau Sunter Barat Rt 01/05 TematTingml dan Tempat Usaha
18 ADE TARIAT il. Delta serdang 1 Rt 01/ 07 TeptEgl75 JOKO JI. Danau Sunter Barat Rt 01M0 Taompat usahi
19 UWKHARRIYAN il. Delta serdng P Rt 01 07 NoS 24 Tempait Tingpl dan Tempet Us*L 76 RIDWAN M. Danau Sunter Barat Rt 011f Tompat TingaI dan Tempat Usiha
20 SUARDI il. Delta serdang 1 Rt (ni 07 No. 23 Tempat Tngoal don Tempt Usaha 77 KARDINI JL Dgnau Sunter Barat At 011OS Tempat Tngpl dun Tempat Ussha
21 1ELIM TPOS JIL Delta serdang 1 RtM1f07 Tempat TIngWlfkontrakan 78 SARJONO JI. DtnauÎSunter Barat Ritoïl/03 Tempet Tingl dan Tempat Ulahe
22 liiRu il. Delta serdang 1 RtO01/07 TempatlTingui 79 H.NASTARA JiL Dansu Sunter Barat Rt 011/03 TempatTingal dani Tompat Usahi
23 H. ROSIKIN I. Danau Sunter BaraRtt 017/0 Tempat usaha 80 CASIDÉI. Dansu Sunter Barat Rt011/03 TempatTingal dan Tompat Usaha
24 KADORI JI. Danau Surter Barat Rt 017/O5 Tampaitusahi T IIRROSU. L Danau Sunter Barat Rt 011/03 Tempat Tian l dar Tompait Ussha
25 TI. Dinau Sunter Barat Rt 017/05 Tomat Tingal dan Tempat Usahe 82 M WIl. Donau Suter Barat Rt O/3 TompatTlnMl dan TemptUsha
26 SR DIN JI Danu Sunter Barat Rt 917/0 Tempatn dnT put Ussha 83 AKMAN JI Danau Sunter Barut Rt 011/03 Tempet Tngal dan Tempit Ussha
27 BI. Daneu Sunter Barat Rt 017/05 Tompat TingI dan Tompat Usnah 84 M.SUATNO SE WAN l. Danu Surter Barat Rt 011/03 Tapatlusaha
28 ASANI. Danou Suntr Barat Rto17/05 TemnpatlTlngal don Tempat Unaha 85 RUDI SIMARNI JI. DNnau Sunter Barat Rt G11/03 TremptTIngE] dan Tempat Usahi
29 S IL Danau Surter Barat Rt 017/O5 TempatTlngal dan Tempat Usha 86 MAR1NO I. Danau Sunter Barat Rt 011/03 TempatTingal dan Tempait Useha
30 ROT M/SRlA Ji. Danau Sunter Barat Rit 017/05 Tempat Tinggal dan Tempat ulaha 87 MATORI Ji. Danau Sunter Barat Rt 011/03 Tempatlnal dan Tempat Usaha
L . JI. Danau Sutrer Barat Rt Ol7/0 TempatTingul danTempat Usaha 88 PEDAGANGJAMU T P) JI. Danau Sunter Barat Rt 01/03 Tempt TlIngl dan Tempat Usaha
32 THoI m Danau Sunter Brat Rt 027/s TempatUisaha 89 AU RIDHO il. Danau Sunter Barat Rt 06/03 Tempat Tingal dan Tempat Usia
33 CASMITA Danau Suter Barat Rt 017/S Tampat Tirng dan Tempat Usahe 90 TAUFIK .DanuSunter Barut Rt603 Tampat Usha
.34 CUSNAD1 1.Dgnau Sunter Barat Rtm0 Tempet Tingpl da Tempat Usaha 91 !ABDULFATAH J. Danau Sunter Barat Rt 011/03 Tempat Tlngal dan Temat Usaha
P35 MADSANI I.DanauSunter Barat RtOl7/5 TOmpDtTinal danTempat Usa 92 KARISEMIARSITO JI. Danau Sunter Barat Rt 011/03 TompatUsahe
36 SAMSUDIN I. anai Surter Barat At017/05 T patTingl dan Tempat Usaha 93 JAI JI. Danu Sunter Barat Rt 011/3 Teipat Usaha
37 PEDAANG ES KELAPA (TUTUP) 1. Danau Sunter Barat Rt 017OS Tempat Tingal dan Tempat Usah- 94 NANO l Danau Sunter Barat Rt 01103 TempatTinal dan Tempat Usaha
3I SURIPTO Danruunter Barat Rt017/0 Tompat Usaha 95 UDIN I. Danau Sunter Barat RI01103 Tempat Usaha
9 PEDAGANG PARFUM (TUP I. Danau Sunter Barat Rt 017/ Tmpat in l dan Tempat Usaha 96 AMR L nu Sterra t TemptTngal dan Tempat Usa
40 IMRON/IDA/KOSIM 1. Danau Sunter Barat Rt O75 Tempat TIngal danTempat Usah- 97 OPUNG jl,DanauSunterBrat RtOt /03 TempatlTl dan Tempt Usaha
41 BUBUN I. Danau Sunter Barat Rt 017/05 Tempat Tinal dan Tempat Usahe 98 JALUNG Rt 02/03 Tempat usaha/MCK42 AGUS Danau Sunter Barat RtI017/05 Tempat Uaha 99 LEMAN Rt 02/03 TempatTlngwl
43 DODO .Dnau Suntergarat Rt 017/05 TempatTina ldan Tempat Usaha 100 JUMADI t 02/03Tm tTng
44 TEDDY 1. Panau Sunter Barat Rt 017 Tempat Padagang Burung 0n BAYU Rt 0 TempatTingal
45 MAMAT L Danau Sunter Barit Rt 017/05 TempatTingal dan Tempat Usaha 102 HAUMAH Rt o2/03 TempatTingal
46 LTDDY ADanou Sunter Barat Rt7Ol / WarungRokok 10 MUSUMIN Rt 02/03 TempatTIngWl
47 MIHADI .Danau Sunter Barat Rt 017/05 Tempat Tingal dan Tempat Usaha 104 SONIRIN Rt 02/03 TempatTingpl
48 PEDAGANG TANAMAN (TUUP) M. Danau Sunter Barat Rt 017/05 Tempat Tinggal dun Tempat Usahs 105 MUHAYATI At 02/03 TempatTngal-
49 PEDAGANGTANAMAN (TUTUP} DanauSurter Barat Rt 017/OS TmpatTingaidenTempet Usiha ENARDI/NURIFAR2 TomatTnglToW rmait Ingpil don Tmmpat UsaaR 20 Tempatyjnwgl
50 RASWAN JL.Danau suntersomrt fto7/05 Tempat T1nual dan Tempet unahe 107 PURWANTO RtQ2/0 Tempat Tingal
Mn RAKMAT l. DanauSunter Barat Rt07105 Tempat TingaI dan Tempat Usha 108 JMANG RtC2/03 Tempntusah&MCK
52 ROMMYMADROM1 I Danau Sunter Barat Rt 017/05 TomputTingpl dan Temat Usahe 109 AGUS Rto3/03 TempatTlngal
53 LATIFMAKRIJO Ji DanauSnterbirat Rt 01705 TemptTinga dan TempetUsaha 110 BUDIONO Rt.03/03WKmu r Mandl
54 HAMAFI I DanauSunter Barat Rt 011/05 Tempat Usaha 111 ABDULNAYi Rtp/ BLOK BNO.40 KamerMandl
55 ANDIX HERMAWAN i. Dansu Sunter Barat Rt 011/5 Tomait UsNa 1.12 MUSTARI Rt03/03 Tomat Usaha/MCK
56 T1NO SUKMA i. Danau Sunter Barat Rt 011/05 Tempat Usaha 113 LEMAN Rt03/03 TempatTingal
- - 57 ANDI WIAYA J. Danau Sunter Barat Rt 011/OS Tempet Usaha 114 MUKTEN Rt 03/03 Tempat usaha/MCK
31
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG SUNTER
LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASETTERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)
NO. AAL AT ASETTERKENA NO. NAMA ALAMAT ASET TORKENA
115 MIN Rt 03/03 Tempat Tn[a 166 NANANG/SUNARDI Rt 010/03 NO. 25A TempatT[nga
116 TJULSUMANTRI Rt03a03 Tempet ingt 167 SURYAT1 Rt 010/03 Tempat Tngi
117 GORATUA HASIUAMK Tmpat T l dan Tpat usaha
I18 K A sT Rt 03/w TempatTll 169 0.SUHENDI Rt 00 TempatTinul
119 FARIUS/WNT Rt 017103 TempatlIngga 170 SATIMAN At 010/03 NO.26 TempåtTInga
120 NURSALAM Rto1703 TcmpatTnrai 171 PARTO/SUPINI Rt010/03 Tempatlnial
21 M.SAM5UDIN Rt 017/03 Tempat Uzaha 172 TARaD fRt 010/03mpat TJngaI
122 PURWONO Rt017/03 TampatInal 173 iRt011/03NO mpatUsUa (RM. Padang>
123 SYAMSUDIN Rt017O03 NO.114 Tempat taha 174 Rt 011/03 Tempat Usaht (Tk. Obat)
124 SYAMSUDIN Rt 1/NO.115 TmEpat USha 175 AAMAMILUDIN Rt 01 TempatT]nfgal dan Tempat Usaha
125 NYUPRAPTO Rt017/03 NO.115 Tempat TfingglanTempatUssha 176 UM HOTO Rta U/h Tempat Tngl
126 DEDISUGANDA Rt017/03 TempatTIngl 177 KATMAN Rt 011/03 TampatTIngaidanTempatUseha
127 TEMI Rti1/03 TMpatTina ±76 SUGIMAN Rt01103 TempatUsaha(k. Minuman)
128 SARTONO Rt017/03 TanpatTingai 179 SUGIMAN RtO1/03 Tempat Usaha (SGiO
129 GONO Rm -03 TempatTingeal 180 H.XASIRIN Rt 01/03 Tempat Tngl din Ti m at Usha
130 ROM RtO17/03 TcmpatTlnga!l 181 H.NANI / HERMAN EFENDI Rt 011/03 Timpat Usaha
131 WARDANA Rt 017103 Tempat Tingal dan Tempat Usaha 182 HARJONO/MATERIAL Rt 011/3 Tempat Tir[I dån Tempat Usaha
132 KARIMAGUR Rt 017103 TimptI 1ngpl 163 ABDULMUKIT Rt 011/03 N0.67 Tempåt Tingpi dan Tempat Uaha
13F UTR1SNO Rt 017/03 NO.170 TempatTnggal 184 IBNU WAHYUDIfSrri HAWA Rt 011/03 NO.66 TempatUpha
134 AANIH Rt 017/03 NO. 170 Timpe ingal 185 KAYAT Rt 011f03 NO.66 Tampat lingl
135 TEDI iRt 17/03 at Tirg! dan Tempåt Usaha 186 MAJIDSINARAY Rt 011/03 Ternpat ingal136 KlIS Rt017/03 NO.177 TrnpatTinggl 187 ANWAR MUNAWAR Rt 011103 TempatTinl/kontraken
137 R AN Rt0903 Tmpt 188 PANDE NYOMAN MERTA Rt 011f03 TempatTingf dan Tempat Usha
138 NASIR SIN JUHRO Rt 09/03 TempatTlnil 189 SUPARDJO Rt 011/03 NO,61 TempatTInal
139 KARYADI At 09/ TärmpatInfal 190 AWALUDIN/WATiNI Rt 011/3 TempatTInlt
TAt 0903 T n l191 ENDICANDRA Rt011/03 NO.59 TempatTingail
141 M.RA SUHANDI At 09/03 NO. 79 Tempat ingal 192 ALWIN HADI/KHAIRUL Rt 011/03 NO.59 TemnpatTing NI
142 TASRIPiN Rt 09/03 NO. 80 TmptTu ldanlTampatUsaha 193 SNU WAHYUDI Rt 03 TimpatTnggal
143 A G U S VWIN O TO R t 0 3 T aRm pat T lfg al dan Te m pat U sah a $94 SA FRU D IN et o0 T im pa t ingel
144 PARMO RtO03 TmpatT gal dan Tempat Usha 195 CtT CHAN Rt 016f03 ND.76 Tempat ingal
145 NASIRAH Rt 09/03 NO63 Tempat Tlngpl den Tenpat Useh 196 SOMARI At 0/3 TampatTlnfll
146 SURANTO Rt 09/03 N084 TempatTinfal 197 SUTARNO Rt 0 3 NO.71 TempatTina
147 SUPRAPTO Rt 09103 Tempat Tngal 198 MCK UMUM T.1603 Rt 016/03 Fasun/Facos
148 WALUO Rt 09/03 Tempet Tngal danTempatUsaha 199 SATIMAH Rt 013 TempatTingal
149 WARDOYO Rt09/03NQ,86 TempatTIngml200 NURHADI Rt01f 03 NO.70 TmpatTinggl
150 Sp Rt09103 Termipet Usahm .201 PT. GIRIA SENTOSA Rt 10/04 Lahan KosongFl __151 P0S RT 09 Rt 09/03 F2sum/Fasos02 MCK UMUM RT 001/04 Rt 10/04 Fasum/Fasol
152 .SGMNRt 09/03 Tempeattlnal
153 HRDMN Rt w9/3 Tämp*t TingWl
154 RADIM MUSHOLLA BAITUL QRt 010903 Fatum/fsos
1SS SUPARMAN Rt09/03 NO.2= Tem patltin1
:r- ~156 MATSATARI Rtt 09/03 Temnaat TIngul
157 ANOORt 09/03 TemnpatlTlngap danTempet Usahm-
158 SUIHARI Rt0903 NO.27 TempatllhnAlkontrakan
159 ANDI Rt 09103 Tem patlTlngpi
160 WAIPUD11N Rt29fO3 N0.2 TempatTingel
161 MARSIDI Rt9A9/03 TempatlTlngPlfkontrakan
1652 MCK UMUM RT.0kof/03 Rt 010/03Faufss
163 KARDIPA/SLASTRI Rt010ol3 Tempet TingEai
164 HILARIUS US~AGANJ, Rt 010/03 TemnpatTlngal
165 EKERTARIAT RW 03 Rt 010/03 F asu/ 1Savsn~2UWTffffhi ~ ~bruarl 2014
DLuau:- aa4 % ~ ,U I. j r ans 9,"t, en4 ng a Sumber Daya AirKas vins DKI Jakarta
1. KetuafRW : S-% UNTER NG 112. Ketun RT : H--. *~
3. Wat Warga :
2. --- IA.HIl l M-s$.q g ukamk, MT.
NJP. Yg(40199703100
Keterangan: R .001105Penyampalan saran atau keluhan sampal dengan Februari 2014 melalul: RT.Dinas Pekerjaan Umum Provins[ DKI Jakarta .tTER G
Jl. Ta an Jatibaru No. 1, JAKARTATelp. 021-334627273
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK
PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)
-JL SUNTER JAYA
7 -a
iw
iitMT
m
0
33
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
r LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)
PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)
7
7u
34
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGATERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)
PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)
lir
u
35
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTiON PLAN (LARAP)
i KALI SENTIONG-SUNTER
E ~ LAM PIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)
i E l ~ ~PROGRAM PENANGGULANGAJN BANJIR JAKARTA (JEDI) [jj
_ g m
i B'
U 8
m.aSEm.-
:~36
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)-
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)
r Ljj] PROGRAM PENANbGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)i
B
TIDIau
i3
|i
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALl SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)
PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)
E~X
EP.1~ ~3002
38
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) -
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 5: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP SENTIONG-
SUNTER
No. Kategori Jumlah Area/Iuas (m2) Hak-Hak Pilihan atas hak PerkiraanWTP Bangunan/WTP Biaya (Rp.)
Banguna Bangunan Bangun Bangunan Jumlahn terkena an terkena bangunan/terkena sebagian terkena Sebagian Jumlah WTPseluruhn seluruh 1 2 3 4 1 2 3 4ya nya
1. Warga yang 195/192 Kompensasimenempati atas
hilangnyabangunan
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pilihan bantuan Perkiraanbanguna bangunan yang yang pemukiman biaya (Rp.)n/ yang harus tidak kembalipenyewa terkena pindah perlu 1 2 3 4 1 4
sebagian pindah2. Penyewa 4/4 0/0 4 0 Bantuan
PindahJumlah #Tipe Mata Pencaharian WTP Pilihan Perkiraan BiayaWTP bantuan (Rp.)
rehabilitasi1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3. Orang yang 80 80 Bantuanterpengaruh rehabilitasimatapencahariannya
Jumlah Bangunan Dibongkar Pilihan WTP Perkiraan BiayaWTP dibongkar sebagian (Rp.)
seluruhnya123 4 1 2 3 4 1 2 3
4. Pemilik Aset Biayayang rusak penggantiselama yangkonstruksi disiapkan
kontraktorFungsi dan Fungsi danukuran ukuran sisabangunan bangunan112 3 4 1 2 3 4
5. Penyerobot Tidakmendapatkompensasi
Jumlah Jumlah JumlahWTP bangunan Penyewa
sewa terkenaKegiatan Fisik
112 3 4 1 2 3 4
6. Pemilik Tanpabangunan kompensasisewa bangunaninformal diatas 3
unit
39
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
*)Catatan
Orangyangmemiliki dan menempatitempattinggal dan Penyewa:bangunan lainnya: i = perumahan rakyat1 = kompensasi uang tunai dan akses ke perumahan rakyat 2 = biaya sewa dan akses ke perumahan rakyat
2 = perumahan rakyat 3 = skema lain
3 = hanya kompensasi uang tunai 4 = dll
4 = bentuk lain dari kompensasi, sebutkan...
Orang yang mata pencahariannya akan terpengarub: Pilihan untuk bantuan rehabilitasi:i = hilangnya pendapatan dari toko kecil 1 = fasilitasi untuk menemukan tempat baru2 = kehilangan pendapatan dari industri kecil terdekat dengan wilayah semula3 = hilangnya penghasilan dari kegiatan produktif spesifik 2 = pelatihan untuk berbagai jenis pekerjaan(seperti nelayan) 3 = kredit4 = hilangnya pendapatan dan jasa 4 = fasilitasi dalam pembentukan kegiatan yang5 =lainnya menghasilkan pendapatan baru
5 = kombinasi di atas
Pemilik asetyang rusak selama konstruksi: Penyerobot:Semua bangunan yang rusak Jenis penggunaan dan ukuran bangunan diserobot1 = tern pat tinggal i= tempat usaha, rata-rata ukuran..2 = tem pat usaha 2 = dapur, ukuran rata-rata..3 = pagar 3 = toilet, ukuran rata-rata..4 =lain 4 = lainnya, rata-rata uku ran.Sebagian rusak1= tempat tinggal2 = tem pat usaha3 = pagar4=IainPilihan untuk kompensasi1= kompensasitunai2 = membangun kem bali3=sewa
Penggunaan dan ukuran bangunan yang tersisa Pemilik bangunan sewa informal:1 = tempat tinggal utarna, ukuran rata-rata Jumlah bangunan sewa2 = tempattinggal utama dan usaha, ukuran rata-rata 1 = satu unit3 = tempat usaha saja, ukuran rata-rata 2 = dua unit4 = lainnya, rata-rata ukuran 3 = tiga unit
4 = lebih dari tiga unitJumlah penyewa yangterkena dampaki = dalam satu unit2= di dua unit3 = di tiga unit4 = empat unit
40
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SINTER
LAMPIRAN 6: TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK
TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK
NAMA KEGIATAN FISIK : JUFMP PAKET 4
LOKAS SUB KEGIATAN FISIK SENTIONG-SUNTER
E RENCANA PINDAH KE RUSUNAWA PENANGANAN SEMENTARA SEBELUM TEPSEDIA RENCANA BONGKARNO NAMA PEMINDAHAN RUSUNAWA *) SOSIALISASI BANGUNAN TERKENA KETERANGANPENDUDUK Tanggal Pindab Lokasi/Nama Tanggal Pindah Lokas/Nama Hian PROYEK
Sementaraf
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
PINDAH TDK PINDAH
I FUJO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspkst/d:pan tanggu.2 SURYATINI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul
3 ERWIN SPRINGADI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
4 YUSWIBISONO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
5 KRISTINA RIYANTI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan i16 GATOT v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
7 TUGIMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
8 SOLIHIN/SUARDI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
9 SUROSOINURHOLISAH v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.10 SIGIT WIDODO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
.11 SUPARNO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.12 RIMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
13 SUTMoo v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
14 KUSNANTO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
15 DIKDIK BINSANUK v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
16 SUKMADI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
17 TIDAK ADA ORANGNYA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
18 ADE TARIAT v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul
L:19 LILIK HARBIYANTO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul[ 20 SUHARDI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.[221 ELA/TOPOS v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
22 BIRU V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.23 H. ROSIKIN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
[!24 KADORI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
25 ZAINAL v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
26 SARIPUDIN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat27 BAKAMUDI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
28 ASMAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
[29 SUHARTONO V __________Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
41
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
30 ROTIM/SARILAH V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan31 H.RUKOYA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan32 HOJI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan33 CASMITA V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danu34 KUSNADI V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana
-35 MADSANI V__________ _____-35 MADSANI v_ Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan;uSne aa36 SAMSUDIN V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danu37 PEDAGANG ES KELAPA(TUTUP) ______ v _________ Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danam ute aa
-38 SURIPTO v Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan39 PEDAGANGFARFUM (TUTUP) v _________ _________ Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danam ute aa40 IMRON/IDA/KOSIM V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dau41 BUBUN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan42 AGUS V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan
-43 DODO V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan:44 TEDDY V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danu45 MAMAT V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jlan Danar46 TEDDY V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana47 MASHADI V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana
-,48 PEDAGANG TANAMAN (TUTUP) v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan DanauSnezaa-49 PEDAGANG TANAMAN (TUTUP) v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danam ute aa50 RASWAN V gs, 5 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dan51 RAKMAT V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana52 ROMMY MADROMI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danu53 LATIF MAKRIJO V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana54 HANAFI V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana55 ANDIK HERMAWAN V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana
-56 TINOSUKMA V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana.57 ANDI WIJAYA V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana58 KASNARI V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana
259 MARNO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan DanJ 60 SUJONO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana
61 WAN/AWI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana-"62 SADUNV
-6 SALNv Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan DanauSneBat63 PEDAGANG ESKELAPA (TUTUP) V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana64 SUARDI VAgs, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana65 KASWO V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana66 ANWAR UDIN V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana67 ANWARUDIN v Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter BaratL V Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
MASRUDIN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
AgI21,g,21-Ds 06Sdh iagnJlnDnuSne aaAgs 205 As,201- Ds,201 Suahdibngu JlanDanu untr Bra
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
0 USTADI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
1 TARMINA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
72 SANIRO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
13 WARNADI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat14 YANTO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
5 JOKO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
r76 RIDWAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
77 KARDINI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
78 SARJONO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
49 H.NASTARA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat80 CASIDI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
1 IR ROSUL v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat82 EDI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
F3 ARMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
84 M.SUJATNOSETIAWAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
85 RUDI SIBARANI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
86 MARINO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
87 MATORI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
88 PEDAGANG JAMU (TUTUP) v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
89 ALI RIDHO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
90 TAUFIK v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat91 ABDULFATAH V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
292 KARISEM/ARSITO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
93 JAI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
:94 NANO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
95 UDIN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
96 AMIR V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
,97 OPUNG V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat
98 KALUNG V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Tempat usaha sementara/MCK umum
299 LEMAN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.100 JUMADI /Dialihkan ke org lan V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kall/over hang.
V01 BAYU v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.102 HALIMAH V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Fasum
103 MUSLIMIN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.104 SOHIRIN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
105 MUHAYATI v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kall/over hang.106 NARDI/NURIFAH V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.107 PURWANTO V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
'108 JAJANG v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.129 AGUS V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kall/over hang.
43
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
1-LO BUDIONO Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Hunianmepetkekai/overhang
L10 ABDULHAYI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
112 mUsTARI v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
13 LEMAN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
14 MLKGEN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
15 MIN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
16 JUL SMANTRI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
117 GORATUA HASIBUAN v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
18 KAREL RASITI v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
19 FARILSNANTI v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over a
120 NURSALIM V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over b
20 M.SAMSUDIN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
¯{22 PURWONO V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
123 SYAMSUDIN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
'23 SYAMSUDIN V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
125 NYUpRAPTO V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
26 DEDI SUGANDA v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
627 TEMI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over b
28 SARTONO V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
..29 GONO V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over b
130 ROM v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over b
.31 WARDANA V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over b
-32 KARIM JAGUR V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
132 SUTRISNO V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
'34 ANINH V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
135 EDI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over bang.
136 MUKHLIS Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.
J.37 TRISMAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul
138 NASIR BINJUHRO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul
139 KARYADI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul
40 TAUFIK IBRAHIM V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul
141 M.R.A SUHANDI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
442 TASRIPIN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depantangguL
143 AGUS WINOTO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
144 PARMO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depantanggul.
145 NASIRAH v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
146 SURANTO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
147 SUPRAPTO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
148 WALUYO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
149tWARDOYO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.
E4
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
50 SUPRAPTO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul..51 POS RT 09 V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Fasum /Fasos1,52 H.SUGIMAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.53 H.RADIMAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul154 H.RADIMAN/MUSHOL BAITUL ATIQ V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Fasum / Fasos-55 SUPARMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.56 MATSATARI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.157 SANTOSO v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 H unian mepet ke kali/over hang.58 SUHARTI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.f59 ANDI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan60 SAIPUDIN V . Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.61 MARSIDI v Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.162 MCK UMUM RT.O10/03 V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Fasum/Fasos63 KARDIPA/SULASTRI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.-i64 HILARIUS USMAN GANI V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hunian mepet ke kali/over hang.65 SEKERTARIAT RW 03 V Des, 2015 - Des 2016 Rusun Semper Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Fasum/Fasos66 NANANG /SUNARDI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan167 SURYATI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan168 SUAWI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan369 D.SUHENDI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan170 SATIMAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunanL71 PARTOISUPINI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan172 KARIDI V
Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan173 SUGIMAN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan.74 SUGIMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan175 MAMILUDIN Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan176 LIM HOl TO v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan1.77 KATmAN -V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan178 SUGIMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan-1L79 SUGIMAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan80 H, KASIRIN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan181 H.NANIHERMANEFENDI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan-182 HARJONOIMATERIAL V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Hanya terkena bagian belakang bangunan183 ABDUL MUKIT / KIOS v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Tempat usaha sementara7184 IBNU WAHYUDI/SITI HAWA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.-85 KAYAT V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggut186 MAJID BINARAY v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul187 ANWAR MUNAWAR v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.188 PANDE NYOMAN MERTA v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul189 SUPARDJO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tangguL
45
LAND ACQU[SITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
190 AWALUDIN/WARTINI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.191 HENDICANDRA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depantanggul.192 ALWINHADI/KHAIRUL V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
-193 IBNU WAHYUDI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggu[.194 SAFRUDIN V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggui.195 CIT.CHAN v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.196 SOMARI V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.197 SUTARNO V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.198 MCK UMUM RT.016/03 v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.199 SATIMAH V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.
200 NURHADI v Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.201 PT. GIRIA SENTOSA V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Lahan kosong telah dibebaskan oleh perusahaan
ý202 MCK UMUM RT001 104 V Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Fasum/Fasos
J U M LA H = 202 45*) 157
*) Update data
8/21/2015
*) PENANGANAN SEMENTARA SEBELUM TERSEDIA RUSUNAWA adalah:MENEMPATI SEMENTARA SISA BANGUNAN YANG BELUM DIBONGKAR, yakni:1. Bagi WTP yang masih tersisa bangunannya dapat menempati sisa bangunan tersebut, dengan mendapat bantuan perbaikan utilitas dari proyek.2. Bagi WTP yang keseluruhan bangunannya dibongkar mengupayakan lokasi penampungan sementara sampai mereka dipindahkan ke RUSUN.
Lf46L
tL
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 7: INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014
INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSr7 IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 48 TAHUM 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI WARGA YANGTERKENA DAMPAK PROYEK JUFMP/JEDI
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Dalam rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitfgation Project/JakartaEmerging Drodging initiative (JUFMP/JEDI) paket 4. paket 6 dan paket 7 yangmemerlukan adanya proses relokas warga dan menindaklanjuti perjanjian pinjamnanantara Pemerintch Republik Indonesia den International Bank for ReconstrucIon andDevelopment Nomor 8121-ID tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukimankembal wrga yang terkena dampak proyek sebetum proyek dilaksanakan, dengan inimenginstruksikan:
Kepada 1. PIL Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta2. Asisten Pembangunan dan Ungkungan Hidup Sekda Provinsi UKI
Jakarta3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi GKI Jakarta4. Kepala Baden Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta5. Walikota Jakarta Pusat6. Walikota Jakarta Utara7. Walikota Jakarta Barat8. Walikota Jakerta Tinur9. Kepara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaeralhProvinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ProvinsDKI Jakarte
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta
13, Kapåla Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DK1 Jakarta14. Kepala Biro Hukum Setda Provins? DKI Jakarta15 Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kola Seida Provinst DRI
Jakarta16 Camat Gambir17. Carnat Tanjung Priok18. Carnat Penjaringen19. Camat Taman Sari20. Camat Tambora21. Camat Pulogadung22. Lurah Petpjo Utara23. Lurah Sunter Agung
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) .--------
KALI SENTIONG-SUNTER
24. Lurah Papanggo25. Lurah Pluit26. Lurah Sunter Jaya27. Lurah Penjaringan28. Lurah Pinangsla29. Lurah Tambora30. Lurah Roa Malaka31. Lurah Krukut32. Lurah Tanah Sereal33. Lurah Tambora34. Lurah Jatinegara Kaurn35. Kepala UP Rusun Wilayah I36. Kepala UP Rusun W1fayah 1137. Kepala UP Rusun Wilayah til
Untuk
KESATU Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi vargaterkena dampak proyek JUFMP/JEDI dengan tugas masing-masing,sebagai berikut:
a. Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikanseluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataspelaksanaan kegiatan permukiman kembal warga terkena dampakproyek JUFMP/JED1;
b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKIJakarta membantu Pit Sekretaris Daerah mengoordinasikanpelaksanaan keglatan JUFMP/JEDI dan proses permukiman kembaliwarga terkena dampak proyek JUFMP/JEDi;
c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsl OKI Jakarta membantuPl. Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Walikota terkaitdalan melaksanakan proses permukiman kembali warga yangterkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
d. Kepata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKIJakarta mengoordinasikan perencanaan dsn mengalokas1kananggaran pada SKPD tarkait pelaksanaan proyek JUFMP/JED1serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka permukimankemball warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
e. Wailkota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Waflikota JakartaBarat dan Walikota Jakarta Timur mengoordinaskan aparat diwilayah masing-mAsing dalem melaksanakan proses permukimankenball warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
f. KCepala Dinas Pekerjaen Umum Provinsl DKI Jakarta:
1. melaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesual tugasnya,
2. menetapkan dan mengumumkan data jumlah warga yangterkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyek JUFMP/JEDiPaket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara. Waduk Sunter,Selatan, Muara Banjir Kanal Barat, Sunler Atas. Kali Pakin-KallBesar-Kali Jelangksng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasioleh Camat den Lurah; dan
3. melaksanakan pendampingan proses permukiman kemballwarga yang tcrkena dampak baik melalui relokas1 warga yangterkena dampak kø rumah susun sewa yang telah disediakanmaupun opsi kompensasi lainnya.
LAND ACQUISmTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
g. Kepala Dinas Perurnahan dan Gedung Penerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa danmengalokasi unit rumah susun sewa yang khusus diperuntukkanbagi warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI danmelakukan pendampingan warga terpindahkan;
h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ProvinsiDKI Jakarta menyediakan dokumentasi, press rerease danmenipublikasikan d[ media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkaltpetaksanaan permukiman kembali warga;i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencstatan Sipil Provinsi DKIJakarta memberikan layanan kependudukan bagi wargaterpindahkan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasilainnya yang cituju;
i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins DKI Jakartamelakukan penertiban, pengosongan dan pengamanan lahan yangsudah dibebaskan;
k. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta nemberikanpendampinganladvokasi terhadap tuntulan ataupun permasalahanhukum yang mungkin timbut sebagai akibat dari pelaksanaanproses permukiman kembali warga yang terkena dampak;I. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OKIJakarta melaksanakan monitoring dan mengoorcinasikanpelaksanaan proyek JUFMP/JEDI;
n. Camat Gambir, Canat Tanjung Priok, Canat Penjaringan, CanatTaman Sari, Camat Tanbora dan Carnat Pulogadung :1. melkukan verifikasi data warga yang terkena dampak padalokasi proyek JUFMP/JEDI; dan2. mengoordinasikan aparat di wilayahnya dalam mensosialisasikandan melaksanakan permukiman kembail warga yang terkena
dampak proyek JUFMP/JEDt.
n. Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, LurahPluit, Lurah Sunter Jaya, Lurah Penjaringan, Lurah Pinangsia,Lurah Tambora, Lurah Roa Malaka, Lurah Krukul, Lurah TanahSereal. Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum :
1. melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak padafokasi proyek JUFMP/JEDI; dan
2. mernbantu proses permukiman kembali warga yang terkenadampak proyek JUFMP/JED1.
o. Kepala UP Rusun Wilayah 1. Kepala UP Rusun Wilayah il danKepala UP Rusun Wilayah tII :
1. melakukan pendataan kapasitas rumah susun sewa diwilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yangterpindahkan; dan
2. melakukan proses pemindahan warga yang terkena dampakproyek JUFMP/JEDI ke unit rumah susun sewa dl wilayahnyamasng-nasing.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
KEDUA PIL Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuanpelaksanaan keglatan permukiman kenbali warga yang terkenadampak proyek JUFMPJEDI kepada Gubernur secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekalli danlatau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD)melalul Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masingnasingSKPD/UKPD.
Instruksi Gubernur ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan dl Jakartapadatanggal 30 Mei 2014
x,5uh6ur Provinsi Daerah Khususý.,'-lbukota Jakarta,
o Widodo
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 8: PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014
A. .... SALINAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG
MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang PengelolaanRumah Susun Sederhana Sewa, Pemerintah Daerah melaksanakanpembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susun
r sederhana sewa;
b. bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas di Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta membuat rumah susun sederhana sewasebagaimana dinaksud dalam huruf a menjadi salah satu alternatif bagimasyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk pemenuhankebutuhan ternpat tinggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangMekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara KesatuanRepublik Indonesla;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nómor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nonor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang PenghunianRumah oleh Bukan Pemilik-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengelolaanUang Milik Negara/Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;-
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMENIM/2007tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun diDaerah Khusus ibukota Jakarta;
15.Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
18.Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Gubernur Nornor 143 Tahun 2010 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun;
20.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGHUNIANRUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur !ni yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagalunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
3
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.
4. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat DPGP adalah Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku penggunaanggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman danpembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yangselanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Provins! Daerah Khusus IbukotaJakarta.
6. Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRSadalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta yangsalah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sed3rhana Sewa.
7. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebutKepala UPRS adalah Kepala Unit Pengeola Rumah Susun DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khususibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah SusunSederhana Sewa.
8. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawaadalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam _ suatulingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkansecara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal danmerupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secaraterpisah dan status penguasaannya sewa.
9. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebutsarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapatdigunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBRadalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)Daerah dan mempunyai keterbatasan daya bel! sehingga perlumendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperolehrusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang rumah susun.
11. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagal penyewa.
12. Lantal Dasar adalah lantai rusunawa yang bukan merupakan lantaihunian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan dilingkungan rusunawa.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yangmemenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yangIayak, sehat, aman dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsiuntuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupansosial, budaya dan ekonomi.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
4
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayananlingkungan hunian.
BAB 1i
SASARAN
Pasal 2
Sasaran penghunian rusunawa dalam Peraturan Gubernur in! adalahmasyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum.
Pasal 3
(1) Masyarakat terprogram a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2merupakan masyarakat yang terken a:
a. program pernbangunan untuk kepentingan umum;
b. bencana alam;
c. penertiban ruang kota; dan/atau
d. kondisi lain yang sejenis.
(2) Masyarakat tidak terprogram/umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian.
BAB III
PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Masyarakat Terprogram
Pasal 4
(1) Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon penghunirusunawa harus memenuhi persyaratan sebagal berikut:
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan KartuKeluarga (KK) Daerah;
b. memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keteranganpanghasilan;
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumenyang dipersamakan;
e. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan suratketerangan Lurah setempat; dan
i. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya airdan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRSdibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan,
LAND ACQUISJTION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
5
(2) Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf cdanlatau huruf d, tetap dapat menjad calon penghuni rusunawasetelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat.
Pasal 5
l (1) Masyarakat . terprogram yang telah memenuhi persyaratan.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 . dan telah mendapatrekomendasi dari Kepala DPGP melalul Kepala UPRS berdasarkanhasil verifikasi darl Walikota, Camat dan Lurah setempat dapatdidaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa.
(2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).akan ditetapkan sebagal penghuni rusunawa melalul Keputusan
Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesual denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagalmana dimaksud padaayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yangditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa.
(4) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimanadimaksud pada ayat (3) selaina 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang.
(5) Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksudpada ayat (4) paling sedikit mencakup:
a. identitas para pihak;
b. waktu terjadinya kesepakatan;
c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati olehkedua belah pihak;
d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
f. keadaan di luar kemampuan (force majeur);
g. penyelesalan perselisihan; dan
h. sanksi atas pelanggaran.
(6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimanadimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format i LampiranPeraturan Gubernur !ni.
Bagian Kedua
Masyarakat Tidak Terprogram/Umum
Pasal 6
Masyarakat tidak terprogramfumum dapat menjadi calon penghunirusunswa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
r 6
a. memenuhi kategori sebagai MBR;
b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga(KK) Daerah;
c. memilki penghasilan dibuktikan dengan surat keteranganpenghasilan;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yangdipersamakan;
f. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan suratketerangan Lurah setempat; dan
g. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya airdan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikandengan surat pernyataan kesanggupan.
Pasal 7
Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaranmenjadi calon penghuni rusunawa dengan mengajukan permohonantertulis kepada Kepala UPRS.
Pasal 8
(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya dilakukan penetapan calonpenghuni oleh Kepala UPRS dengen tata cara sebagal berikut:
a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi
persyaratan;
b. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat'dan lulus seleksi;
c. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
d. melakukan proses pengundian penghunian rusunawa;
e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untukmematuhi tata tertib penghunian;
f. meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarif sewasebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui bank yangditunjuk oleh Kepala UPRS;
g. menandatangani perjanjian sewa rnenyewa; dan
h. membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukuntetangga setempat untuk dicatat.
(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagamana.dimaksud pada ayat (1) huruf g selarna 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER I
1.1
7
(3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagalmanadimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format I LampiranPeraturan Gubernur ini.
(4) Bentuk tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf etercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubemur [ni.
Pasal 9
Calon penghuni yang telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan·sarusunawa yang kosong sesuai dengan nomor urut pendaftaran yangditetapkan oleh Kepala UPRS.
BAB IV
SATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA'
Pasal 10
(1) Lantal dasar danfatau area yang ditetapkan oleh Kepala UPRS padarusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atausatuan kegiatan lainnya.
(2) Satuan kegiatan lainnya sebagairmana dimaksud pada ayat (1) antaralaln untuk:
a. kegiatan pendidikan;
b. kegiatan kesehatan;
c. kegiatan sosial;
d. kegiatan ibadah; dan/atau
e. kegiatan lan yang ditetapkan oleh Kepala UPRS.
(3) Jenis satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Kepala UPRS.
(4) Satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni.
(5) Apabila penghuni tidak ada yang berminat.terhadap penggunaansatuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), makaKepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukanpenghuni untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut.
Pasal 11
Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha.rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harusmemenuhi persyaratan sebagal berikut:
a. memiliki perjanjian sewa menyewa sarusunawa;
b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga(KK) Daerah: dan
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER I
c. memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk 1 (satu) bulanterakhir.
Pasal 12
Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan kegiatanusaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harusmemenuhi persyaratan sebagal berikut:
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga(KK) Daerah;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danlatau
c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SlUP) dan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) khusus untuk bukan penghuni yang memilikibadan hukum.
Pasal 13
Penghuni danlatau bukan penghuni yang talah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat melakukanpendaftaran menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawadengan menga]ukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal.kepada Kepala UPRS.
Pasal 14
(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon pengguna satuan kegiatanusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya dilakukanpenetapan calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa olehUPRS dengan tata cara sebagai berikut:
a. menyeleksi calon pengguna satuan kegiatan usaha yang telahmendaftar dan memenuhi persyaratan;
b. menetapkan daftar tunggu calon pengguna satuan kegiatanusaha yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
c. mengumumkan dan memanggil calon pengguna satuan kegiatanusaha;
d. melakukan proses pengundlån pengguna satu'an kegiatan usaharusunawa;
e. meminta pengguna satuan keglatan usaha urituk mengisi suratpernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
f. meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk memberikanjaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa per bulanmelalui bank yang ditunjuk aleh Kepala UPRS;
g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan
h, membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukuntetangga setempat untuk dicatat.
(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuankegiatan usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g selama2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
9
(3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan keglatan usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikitmencakup:
a. Identitas kedua belah pihak;
b. waktu terjadinya kesepakatan;
o. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati olehkedua belah-pihak;
d. hak, kewajiban dan tarangan para pihak;
e. jangka waktu dan berakhimya perjanjian;
f. keadaan dl luar kemampuan (force majeur); dan
g. sanksi atas pelanggaran.
(4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatanusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3Lampiran Peraturan Gubernur !ni.
BAB V
BIAYA
Pasal 15
(1) Setiap penghuni danlatau pengguna satuan kegiatan usaha dirusunawa dikenakan biaya sewa, blaya listrik, blaya air dan/ataubiaya lainnya.
(2) Ketentuan lebih tanjut mengenal biaya sewa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB Vi
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15
(1) Kepala DPGP danlatau Kepala Biro Prasarana dan Sarana KotaSekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan penghunian pada rusunawa sesual tugas dan fungsinyaminimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabiladibutuhkan.
(2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkaltdanfatau instansi terkait lainnya.
(3) Hasil monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerahdengan tembusan Inspektur.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
10
BAB ViI
SANKSI
Pasal 17
Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha dirusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagalmanatercantum dalam Format 1 dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernurini dikenei sanks! adninistratif dan/atau sanksi pidana.
Pasal 18
(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapatberupa :
a. denda;
b. teguran tertulis;
c. pemutusan perjanjian sewa menyewa; dan
d. penertiban.
(2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud7 pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan
Gubernur ini.
Pasal 19
Sanksi pidana sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa-denda danlatau kurungan dengan mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang rumah susun.
BAB Vill
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Dalam hal biaya sewa sarusunawa belum diatur dalarn PeraturanGubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka besaran biayasewa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan d[ bidangretribusi daerah.
Pasal 21
(1) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah -ditandatanganisebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampaldengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir.
(2) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang sedang dalam prosespembahasan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, makaperjanjian sewa menyewa tersebut harus mengacu pada PeraturanGubernur ini.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
11
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur in[ dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapadatanggal.22 Juli 2014
PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS.n IBUKOTA JAKARTA,
j
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAE H PROVINSI DAERAH KHUSUSr-- IB KOTA JAKARTA,
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2014 NOMOR 53016
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KAL SENTIONG-SUNTER
7 11
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Juli 2014
Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2014 NOMOR 53016
sesual dengan aslinyaKEP UM SEKRETARIAT DAERAHP . 11- HUSUS [BUKOTA JAKARTA,
AHAYU281985032003
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
Nomor 111 TAHUN 2014Tanggal 22 Juli 2014
FORMAT 1 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN SEDERHANA SEWA
FORMAT 2 TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANASEWA
FORMAT 3 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATANUSAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
FORMAT 4 MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
BASUKI T. PURNAMA
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
FORMAT 1
PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
NOMOR .............
Pada hari ini. -.......... tanggal.............. yang bertanda tangan dibawah ini
1. Nama :. ..................................Jabatan : Kepala Unit Pengeola Rumah Susun Wilayah .
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta
N IP : ............. . ... .Alamat : Jalan Taman Jatibaru No. ¶ Komplek Dinas-Dinas
Teknis Provinsi DKI Jakarta
FB åartindak sebagal Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karenajabatannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yangMenyewakan/Pengelola selanjutnya disebut-sebagai PiHAK PERTAMA.
2. NamaNIKTempat/Tgl. LahirPekerjaan :.................................Alamat
Bertindak untuk dan atas nama pribadi. yang dalam hal ini adalah sebagaiPenyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA.
Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut"PARA PIHAK".
Bahwa PARA PiHAK sepakat membuat perjanjian sewa menyewa pemakaian SatuanRumah Susun Sederhana Sewa .... ...... yang ,terletak di Jalan .....................Kelurahan ......... Kecamatan ......... Kota Administrasi ................ denganketentuan sebagai berikut:
Pasal 1OBJEK SEWA
PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA.Satuan Rumah SusunSederhana Sewa .......... yang terletak di:Cluster :Blok/LantalNomor. : .................Peruntukkan(Selanjutnya disebut "Sarusunawa")
Pasal 2
JANGKA WAKTU
(1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejaktangga[ ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal...... dandapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
2
2) Apabila disetujul oleh PJHAK PERTAMA maka Perjanjian !ni dapatdiperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonanØerpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian in! berakhir.
Pasal 3
B1AYA SEWA
(1) Biaya sewa sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 per bulansebesar Rp...................... (terbilang dalam rup-ah) dan pembayarannyadilakukan setiap bulan dari tanggal I s/d tanggal 20.
(2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesual ketentuan tarif yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya, peraturan perundang-undangan.
Pasal4
HAK DAN KEWAJIBAN PIlHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk:
a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penghuni melanggarketentuan dalam perjanjian sewa menyewa;
c. menagih/menerima biaya sewa dan/atau biaya lainnya yang telahditetapkan;
d. memberikan sankei denda atas ketertambatan pembayaran yang menjadikewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghuniansebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertibpenghunian;
e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaltan denganhak, kewajiban dan larangan penghuni; dan
f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan denganpengelolaan rusunawa.
(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk:
a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;
b. menyediakan sarana dan prasarana rusunawa;
c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secarateratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksireguler dan insidental yang dapat dilaku kan bersama SKPD/UKPD terkait;
d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja samadengan aparat keamanan;
L. J
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
3
f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentangkeadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
g. mengembalikan uang jaminan dar penghuni, apabla terjadi perjanjian sewamenyewa antara UPRS dan penghuni yang berakhir/dibatalkan;
h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan alehpenghuni;
i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesual yang telahdisepakati dalam perjanjian sewa menyewa sarusunawa;
j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialtsasikepada penghuni rusunawa, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
k. memonitor kesesuaan/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawasesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal3 (tiga) bulan sekali; dan
I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas.
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA, berhak untuk:
a. menempatilmemanfaatkan sarusunawa sebagaimana dimaksud dalamPasal 1;
b. mendapatkan ;ayanan suplal listrik, air bersih dan/atau. pelayanan lainnyayang ditetapkan oleh Kepala UPRS;
o. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yangkurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS;
d. mendapat pelayanan atas perbalkan kerusakan bangunan, prasarana,sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagaiwadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulanganbahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuanganlimbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesual dengan fungsi.
(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:
a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan;
c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan sarusunawa dan sarana umum;
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER i
7 4
d. membuang sampah di tempat yang tetah ditentukan secara rapi dan teratur;
e. mernbayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayananlainnya yang ditetapkan ofeh Kepala UPRS;
f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa;
g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan padaprasarana, sarana dan utilitas di rusunawa;
h. melaporkan pada pihak UPRS apabla mengetahui adanya pemindahan haksewa kepada pihak ain;
. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakankriminal di rusunawa;
j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalalanpenghuni;
k. mengosongkan sarusunawa pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS;
l. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakatyarig harmonis;
m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atauintansi terkait leinnya; dan
n. mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesualdengan lokasi rumah susun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.
Pasal 6
JAMINAN
(1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saatPerjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Tabungan di Bank DKI atas namaPIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga)kali dari biaya sewa sarusunawa yang dihuni aleh PIHAK KEDUA.
(3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selarna PIHAK KEDUAmenempatilmengbuni sarusunawa.
(4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dar! PIHAK KEDUA untuk dapatmencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila:
a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pemaksiansarusunawa selama 3 (tiga) bulan berturut-urut; dan/atau
b. Sarusunawa yang ditempati oleb PIHAK KEDUA ditertibkan denganmemperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan.
(5) Jaminan Uang Biaya Sewa tetap menjadi bak PIHAK KEDUA sepanjangPIHAK KEDUA tidak memilikl tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
5
Pasal 7
LARANGAN
PIHAK KEDUA, dilarang untuk:
a. memindahkan hak sewa kepada pihak lein;
b. menyewa febih dari satu sarusunawa;
c. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usahalgudang;
F- d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;
e. menjemur pakaian dan tainnya dH luar tempat yang telah ditentukan;
f. menjuallmernakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuatmaksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat,termasuk memelihara binatang;
g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotoridan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapatmenyumbat saluran pembuangan;
i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahanterlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
J. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan
k. meletakkan barang-barang melampaul daya dukung bangunan.
Pasat 8
SANKSI
(i) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewasebagalmana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakandenda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak.
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akanmelakukan penertiban.
(3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyakRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa gantikerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan kemudian oleb PiHAKPERTAMA danlatau ditertibkan.
(4) Apabila PIlHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian in! menjadl batal demi hukum danPIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.
(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mefaksanakan kewajlban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) danlatau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akanmelakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
(6) Apabila solama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni selama15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pamberitahuan secara tertullskepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukanpembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan sertamelakukan pengosongan secara paksa.
Pasal 9
7 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karenaalasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu :
a. PHAK KEDUA tidak melaksahakan pembayaran biaya sewa berikutdendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; danlatau
b. PIHAK .KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2), danlatau melanggar ketentuan Pasal 7.
7 (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan SuratTeguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segeramemenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yangtelah dibuatnya.
(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhikewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telahdibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Keduasebaga teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA.
(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhirditerbitkan1 PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/ataumemperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAKPERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini.
(6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan.dengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelansarusunawa, dan PIlHAK KEDUA harus segera meninggalkan danmengosongkan sarusunawa paling fambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggalpemberitahuan tersebut.
(7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini. PARA PIHAKsepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.
7
Pasal 10
PENERTBAN DAN PENGOSONGAN
(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawadalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalanPerjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan(selanjutnya disebut "%P") I (kesatu).
LAND ACOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
7I
7
(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SF 1 (kesatu) diterbitkanPIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAKPERTAMA akan menerbitkan SP l (kedua).
(3) Apabila dalan waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KÉDUA masih tetap tidakmengindahkan SP 1l (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAKPERTAMA akan meiakukan pengosongan secara paksa terhadap PiHAKKEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksatersebut menjadi beban PJHAK KEDUA.
Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yangmengakibatkan sarusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini bataldanlatau berakhir demi hukum.
(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiribangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUAharus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti keruglan berupaapapun dan dengan alasan apapun.
(3) Bahwa pemakalan sarusunawa disebut sewa/kontrak bulanan danpernbayarannya disebut pembayaran biaya sewalkontrak bulanan.
(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian Iniadalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN
Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur danlatau diperlukan perubahanterhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yangmerupakan begian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meteral secukupnya.dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan diawal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Jakarta, ...................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMAKepala Unit Pengelola Rumab Susun Wilayah
(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)N IP .. ...., . ......................
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
I .
KALI SENTIONG-SUNTER
FORMAT 2
TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
1.Melaksanakan pembayaran biaya sewa pemakalan sarusunawa (hunian maupunbukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakaian air dan listrik paling lambatpada akhir bulan berjalan dl loket pembayaran Unit Pengelola Rurnah Susun.
2.Menempati dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan hunlan/kioskegiatan usaha) sesuai dengan peruntukannya, sarusunawa hanya untuk Hunlandan kios hanya untuk usaha.
3.Dilarang mengalihkan/memindahtangankan hak sewa atau menyewakan/mengontrakkan kembali sarusunawa atau menjual sarusunawa kepada pihak lain.
4.Dilarang menggunakan sarusunawa sebagai tempat menjuallmemakal/merriproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, serta kegiatanlainnya yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasukmemelihara binatang.
5.Dilarang menggabungkan 2 (dua) sarusunawa atau lebih untuk dijadikan satusarusunawa atau satu unit usaha.
6.Dilarang mengubah, menarnbah danlatau mengurangi bentuk/struktur sarusunawakecuali atas persetujuan tertulis dari Unit Pengelola Rum ah Susun.
7.Dilarang mengubah atau menambah Jaringan atau Instalasi Air dan Listrik yang adapada Sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit PengelolaRurnah Susun.
8.Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan Rumah SusunSederhana Sewa.
9.Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong beserta dengan kunci-kuncinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat perjanjian sewamenyewa berakhir atau apabila sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kioskegiatan usaha)sudah tidak digunakan oleh Penghunl.
10.Melaporkan kepada Pengelola Rumah Susun melalul petugas Pengelola RumahSusun apablIa mengetahui adanya pergantian penghuni di unit lain.
1t.Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan di lingkungan Rumah SusunSederhana Sewa (Rusunawa).
12.Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, kursi,atau barang lainnya di selasar, koridor, atau tempat-tempat yang merupakanfasilitas umum atau fasilitas sosial.
13. Pengerjaan peralatan atau perbalkan/renovasi yang bersifat umum harus seizin UnitPengelola Rurnah Susun.
14.Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk kepentinganpribadi.
15.Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, tanggaatau fasilitas umum.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
FORMAT3
PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGJATAN USAHAPADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
NOMOR................
Pada har ini............ tanggal ........... yang bertanda tangan di bawahin :
1. Nama : . . .....Jabatan : Kepala Unit Pengelola Rumah Susun WHayah.
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DK Jakarta
NIP : .................. ........ .......... ......Alamat : Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas
Teknis Provinsi DKI Jakarta
Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karenaf-- jabatannya yang dalam hal in! adalah sebagal Pemilik/Pihak yang Menyewakant
Pengelola selanjutnya disebut sebagai PiHAK PERTAMA.
2. Nama .................................NIK ............................................ I....
Tempat/Tgl. LahirPekerjaan .................Alamat . . . ................
Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagaiPenyewa/Pemakal satuan rumah susun sederhana sewa bukan hunian /kios kegiatanusaha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Untuk seterusnya PiHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut"PARA PIHAK.
Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa pemakaianSatuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha.......yang terletak di Jalan.................. Kelurahan.........................Kecamatan........................ Kota Administrasi ................ dengan ketentuansebagal berikut:
Pasal 1
OBJEK SEWA
PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah SusunSederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha .......... yang terletakdl:
ClusterBlok/Lantai i........Nomor ..................Peruntukkan : .................(Selanjutnya disebut "Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha")
Pasal 2
JANGKA WAKTU
(1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejaktanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampaf dengan tanggal ....... dandapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.
r LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
i. 2
(2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian !ni dapatdiperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonanperpantjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lamnbat 30 (tigapuluh) harl sebefum jangka waktu Perjanjian iniberakhir.
Pasal 3
BIAYA SEWA
(1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal I per bulan sebesar Rp...................... (terbilang dalam,rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan deri tanggal 1 s/d tanggal20.
(2) Blaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubahsesuai ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
HAK DAN KEWAJ1BAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk:
a. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penyewa/psmåkaimelanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa;
b. menagih/menerima biaya sewa dan/atau blaya Jainnya yang telahditetapkan;
c. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadikewajiban penghuni/penyewafpemakai serta pelanggaran terhadap tatatertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa;
d. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaltan denganhak, kewajiban dan larangan penghunilpenyewalpemakai; dan
e. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan denganpengelolaan rusunawa.
(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk:
a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon pengguna SarusunawaBukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha;
b. menyediakan sarana dan prasarana Sarusunawa Bukan Hunian/KlosKegiatan Usaha,
c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbalkan secarateratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksireguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkalt;
d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
e. menjaga situasi dan kondisi kearnanan lingkungan dan menjalin kerja samadengan aparat keamanan;
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
7 3
f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk peatihan dan bimbingan tentangkeadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada pengguna SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;
g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni/penyewalpemakai, apabilaterjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang berakhir/dibatalkan;
h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampalkan olehpengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Useha;
. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesual yang telahdisepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;
j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasikepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha,termasuk hak, kewajiban dan larangan;
k. memonitor kesesuaian/kebenaran pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Keglatan Usaha sesual dengan perjanjian sewa menyewa yang telahditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana. sarara dan utilitas.
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA, berhak untuk:
a. menempati/memanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Keglatan Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih danfatau pelayanan lainnyayang ditetapkan oleh Kepala UPRS;
c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunlan yangkurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS;
d. mendapat pe[ayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana,sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni/penyewa/pemakal;
e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagaiwadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulanganbahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuanganlimbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:
a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan;
LAND ACQUISION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
4
c, memelihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha dan sarana umum;
d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
e. membayar biaya pemakalan sarana air bersih, listrik dan/atau pelayananlainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS;
f. mrnembayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa;
g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan padaprasarana, sarana dan utilitas di rusunawa;
h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahul adanya pemindahan haksewa kepada pihak laln,
i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakankriminal dl rusunawa;
j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelaialanpenghuni/penyewalpemakai;
k. mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha pada saatperjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahkan kembalikepada Kepala UPRS;
I. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakatyang harmonis; dan
m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atauintansi terkait lainnya.
Pasal 6
JAMINAN
(1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saatPerjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan di Bank DKI atas namaPIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga)kali dari biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yangdihuni oleh PIHAK KEDUA.
(3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUAmenempatifmenghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios. Kegiatan Usaha.
(4) P[HAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA untuk dapatmencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila :
a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar blaya sewa pemakalanSarusunawa Bukan Hunian Klos Kegiatan Usaha selama 3 (tiga) bulanberturut-turut; dan
b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang ditempati olehPiHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biayasewa yang belum diselesaikan.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
5
(5) Jaminan Uang Biaya Sewa adalah tetap menjadi hak PIHAK KEDUAsepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan danfatau melakukanpelanggaran.
Pasal 7
LARANGAN
PIHAK KEDUA, dilarang untuk:
a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
b. menyewa lebih dari satu Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;
c. menggunakan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaihunian:
d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Sarusunawa Bukan Hunlan/KiosKegiatan Usaha yang sudah ada;
e. menjemur pakaian dan lainnya dl luar tempat yang telah ditentukan;
f. menjuallme-makai/memproddksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuatmakslat, kegiatan yang menimbulkan suara -keras/bising, bau menyengat,termasuk memelihara binatang;
g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotoridan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
h, menbuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapatmenyumbat saluran pembuangan;
1. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahanterlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lan;
j. mengubah konstruksi bangunan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios KegiatanUsaha;dan
k. meletakkan barang-barang melampaul daya dukung bangunan.
Pasal 8
SANKSI
(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewasebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakandenda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari blaya sewa tertunggak.
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran, berikut dendanyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akanmelakukan penertiban.
(3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal 7 huruf a,huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana penjarapaling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesarjumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA danlatauditertibkan.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
6
(4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum danPIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha.
(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksudPasal 5 ayat (2) danlatau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukanpenertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios KegiatanUsaha.
(6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung Sarusunawa Bukan Hunian/KIosKegiatan Usaha tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turuttanpa pemberitahuan secara tertulls kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAKPERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa danmelakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa.
Pasal 9
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karenaalasan-alasan yång secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu:
i. PHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikutdendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; danlatau
ii. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7.
(3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan SuratTeguran yang pertarna kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segeramemenuhl kewajibannya danlatau memperbaikl kesalahan/pelanggaran yangtelah dibuatnya.
(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhikewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang télahdibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Keduasebagal teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA.
(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhirditerbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya danlataumemperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAKPERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini.
(6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukandengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelanSarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan PIHAK KEDUA harussegera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggalpemberitahuan tersebut.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
7
(7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAKsepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 10
PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN
(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak maninggalkan dan mengosongkan SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
-npamberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkanSurat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") 1 (kesatu).
(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP l (kesatu) diterbitkanPIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP l (kesatu) tersebut maka PIHAKPERTAMA akan menerbitkan SP 11 (kedua).
(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidakmengindahkan SP 1I (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAKPERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAKKEDUA dan segata biaya serta risiko yang timbul alas pengosongan paksatersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.
Pasal 11
KETENTJAN LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, Kebakaran) yangmengakibatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dapatdipergunakan, Perjanjian ini batal dan/atau berakhir demi hukum.
(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiribangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA
r- harus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tanpamenuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun.
(3) Bahwa pemakalan Sarusunawa Bukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha disebutsewa/kontrak bulanan dan pembayarannya disebut pembayaran biayasewa/kontrak bulanan.
(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa BukanHunlan/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Pejanjian Ini adalahaset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN
Apabila terdapat hat-hal yang belum diatur danfatau diperlukan perubahanterhadap is] Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jni.
LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER I
8
Demikian Perjanjian in! dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnyadan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan diawal Perjanjian !ni, sehlngga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Jakarta, ...................................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA•Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah
si0ep
( NAMA JELA'S) ( NAMA JELAS )N IP ..... .. . ... , ............. ............. ..,
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
FORMAT 4
MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRAS
Setiap penghuni rusunawa danlatau pengguna satuan kegiatan usaha dl rusunawa yangmelanggar kewajiban danlatau larangan dikenal sanksi administratif.
Sanksi admhiistrasi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur in! adalah berupa:
1. DENDA
Bagi penghuni yang terambat melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulanberjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) daribiaya sewa tertunggak.
2. TEGURAN TERTULIS
A. Sanksi administrasi berupa teguran tertuls dikenakan kepada penghun yang:
1. menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa selarna leblh dari 2 (dua) bulan;
2. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang;
3. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;
4. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
5. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara k8ras/bising. bau menyengattermasuk memelihara binatang;
6. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotoridan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
7. membuang benda-benda ke dalarn saluran air karnar mandil/WC yang dapatmanyumbat saluran pembuangan;
8. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan
9. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.
B. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- Teguran pertama diberikan bagi penghuni yang melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada huruf A; dan
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penghuni tidak mengindahkan teguransebagaimana dimaksud diatas dikenakan teguran kedua.
3. PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penfghuni tidak mengindahkanteguran kedua, maka UPRS dapat melakukan pemutusan pejanjian sewa menyewasecara sepihak dan melakukan penyegelan serta penghuni wajib mengosongkanhunian rusunawa.
PERINGATAN
1. Apabia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender penghun tidak melaksnakanpengosongan hunian tersebut maka UPRS memberikan Surat PeringatanPertama.
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
2
2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender perghuni tidak mengindahkanSurat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan Surat Peringatan kedua.
3. Apabila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS bersama-sama dengan instansi terkait lainnya akan melakukan pengosongan secara paksa.
4. PENERTIBAN
TINDAKAN PELANGGARAN KHUSUS
UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa danmelakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa terhadappenghuni yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa selama 15 (lima belas) hari kalenderberturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertal dengan alasan yang jelas secaratertulls kepada UPRS minimal 1 (satu) hari sebelumnya;
2. Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
3. Penghuri menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahanterlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan
4. Unit sewa digunakan sebagai tempat berjudi, menjual/memakai narkoba, minumankeras, dan perbuatan maksiat.
DAFTAR HITAM PENGHUNI RUSUNAWA
Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakan pelanggaran khususdimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan untuk mengajukanpermohanan di semua lokasi rusunawa di Provinsi DKI Jakarta selama 10 (sepuluh)tahun, baik atas nama Kepala Keluarga maupun anggota yang tercantum dalam KartuKeluarga.
I
81
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
LAMPIRAN 9: PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015
|
-RENCANA AKSI SUB POKJATERTIB HUNIAN
TAHUN 2015
Tujuan Kegiatan
82
r
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
7= Sasaran Kegiatan
2. Tam'arilMakam 5 0 5
4. Kolong Tal & Lokasi Lein 1 0 1
mÅ
Prioritas Sasaran Kegiatan Tahun 2015
AKARTA UTARA,
cakung Drain-i • Waduk Sunter
lfp .Utara, Selatan1 Cakung Lama
.- q CK .•Banir Kanal Barnt-.- MuaraÅngke
KA-A
{ KAUXRUWUT KAUEUNTER
-BAl Pk --- - - - -U PkNN
KAIARUTIMUR
83
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER .
Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015Kegiatan Penertiban
er•J'nä' l AU,sIt Se p OkM N- D.s
1 Kall GMw-ng Kampung Malay Jakarta Tr) 53 Ti
2 KvIl C1lwng Bl Dri (Jakato Scam). 12
3 Kol Ci.n-g BIdara Cin.(MIes Sodetma Qwng - BKT. Jeorto Tim 7
4 Kolletakeg -KalPakin-KallSar0akarta U_tM dennJakorto Barot) I Poket73
5 Kol Kr Ct -Cdeng (Jaka,a Bormt) (ED Poket 7} 228
6 Kok KUMt -deng (Jakte>t (JEDI Paker 7) 145
7 Waduk S-nter Utra, Wot-n (Jakarta Ulrr) (ED Poket 4) 35
8 KollS$eg -SS (Jkorla P"at den akyt m jh2a(JEDI Pakt4)
9 Ber. Kanal araffEDL Poker 4) 246
10 Kol Grgl -Tbaggs Angk* (Jkar mt U1l Kall Sekretaris (Jakarla Sars> 3A50
12 KolC"aglamJakodaUr) 3.100 im1 3 Cenaqg ein Jakarta Ura 000
14 Kall Dui-Tan~ng Seka (Jakasta Bat dan Jokarta P 6sa U65Ke!erangan :
= F .dorae. Soihos; (teMer7icr Kupon Ra)Fenurdbas Warg7 - ,,9~~~tqm^t 0-~er.r Mtepe a eebeasa haabspeksi
Penanganan Kawasan Permukiman di Kali Sentiong - Sunter (JakartaPusat Dan Jakarta Utara) (Jedi Paket 4)
MEl J
KETERANGAN: DATA:
Pendataan & Sosialissi JUMLAH KK = 202 KKANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA
Penerliban SKPO DINAS TATA AIR TA. 2015Pengerukan (Dredging) PERSONEL:
Pengawasan • SATPOL PP =500ORG•INSTANSI TERKAIT (WAMKOTA, TATA AIR,
KEBERSIHAN, PERTAMANAN, KESEHATAN,DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN,KELURAHAN, MÅSYARAKAT) =109 ORGTNI = 50 ORG
• KEPOLISIAN 150 ORG
RUSUN SEMPIER
NDEN IGTEMlK
84
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
RENCANA AKSI SUB POKJA HUNIAN TAHUN ANGGARAN 2015C. PEMBANGUNAN RUSUN
1 PINUS ELOK (JAK-TIM) 1 BLOK 100 UNIT 2015 32M
2 RAWA BUAYA {JAK-BAR) 2 TOWER 384 UNIT 2015-2016 40 M
3 SEMPER (JAK-UT) 1 TOWER 235 UNIT 2015-2016 40 M
4 JATINEGARA KAUM (JAK-Tim) 3 BLOK 300 UNIT 2015-2016 30 M
5 KS TUBUN (JAK-PUS) 3 TOWER 524 UNIT 2015-2016 5OM
6 CAKUNG BARAT (JAK-TIM) 4 BLOK 300 UNIT 2015-2016 40M
7 BEKASI KM. 2 (JAK-TIM) 2 BLOK 200 UNIT 2015-2016 25 M
8 RAWA BEBEK {JAK-TIM) 4 BLOK 400 UNIT 2015-2016 40 m
JUMLAH UNIT 2443 UNIT . 297 M
Rencana Lkasi Pembangunan Rusunawa 2015
* Rencrn Pembangunan Rusun 2015I Rumah Susu Pinus Elk2 Rum3N SuV Rawa Buava3 Rumal. Susu np..-4 R-mah susgn Jat~egara Kaim5 Runah sumu Kg T.a.a.
G et -- £....m .. 8usS.at7 Ruah su.un. "kasi X.2
£ Ruma Sus n b aw.. Beek-
85
LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
KALI SENTIONG-SUNTER
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
o Monitoring
Pelaksanaan pemantauan tahapan kegiatan.
o Evaluasi
Progres pelaksanaan kegiatan disampaikan
pada kesempatan pertama, selanjutnya diajukansecara tertulis.
o Pelaporan
Dilaksanakan setelah kegiatan, setiap minggu,setiap bulan dan setiap triwulan.
86