1

WORKSHOP ANALISIS PERMASALAHAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

Hotel Grand Mercure, 7 s.d 9 Mei 2018

A. Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan Pasal 398, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bagian Hukum Organisasi dan

Tata Laksana menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan, pengelolaan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan advokasi

hukum serta pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di

lingkungan Direktorat Jenderal. Sub bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi Hukum Direktorat

Jenderal.

Latar belakang dilaksanakan Workshop Analisis Permasalahan Hukum di

Lingkungan Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2018, antara lain munculnya beberapa

Permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama dengan adanya permintaan data

dan keterangan kepada pejabat kita oleh pihak-pihak yang berkompeten atas

permasalahan yang diajukan antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BPK atau

lembaga terkait lainnya, dikarenakan adanya kejadian atau pengaduan masyarakat

terhadap tidak berfungsinya bantuan pemerintah yang diberikan oleh Ditjen PDTU atau

disinyalir adanya kerugian negara terhadap kegiatan/bantuan yang diberikan dan untuk

mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan hukum.

Permasalahan tersebut hukum tersebut dapat terjadi dikarenakan kelemahan dari

sisi perencanaan pada Direktorat Jenderal PDTU, sisi pelaksanaan, tidak berjalannya

koordinasi antara pusat, tim pengendali teknis daerah dan kelemahan pejabat PPHP

dalam menjalankan tugasnya dalam implementasi penyaluran bantuan pemerintah

serta pihak penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya

dan tidak memberikan laporan akhir bahwa pelaksanaan bantuan pemerintah telah

selesai dilaksanakan. Studi kasus terhadap permasalahan hukum yang terjadi pada

Ditjen PDTU pada tahun 2015-2016 dan tahun sebelumnya, antara lain:

1. Pekerjaan Pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kab. Sintang tahun 2015

yang memasuki tahap penyelidikan di Polres Sintang;

2. Pekerjaan pembangunan dermaga pangkalan pendaratan ikan di daerah Fandoi Kab,

Biak Numfor yang telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor

Jayapura;

2

3. Pekerjaan pengadaan pembangkit listrik penerangan jalan (PLPJ) pada Direktorat

Pengembangan Daerah Perbatasan tahun 2016 di 4 (empat) Kabupaten, yakni

Sambas, Sanggau, Sintang dan Bengkayang, yang telah memasuki tahap

penyelidikan;

4. pekerjaan pembangunan Binamus-Binafun-Bonmuti-Biteobe Kec. Amfoang Tengah

Kab. Kupang, yang telah selesai ditetapkan dan menjadi pelajaran yang sangat

berharga untuk kita agar berhati hati dalam pelaksanaan bantuan pemerintah.

Pekerjaan-pekerjaan yang akan menimbukan dampak negatif dan tidak maksimal

agar diantisipasi semaksimal mungkin melalui upaya peningkatan kapasitas Satker,

Pokja, PPK, PPHP dan PPSPM. Perlu dilakukan pembenahan tidak hanya pada sarana

prasarana fisik tetapi juga non fisik termasuk pemahaman terhadap regulasi/peraturan

perundang-undangan yang mendasari pelaksanaanya dan sumber daya manusia yang

memahami tugas dan fungsinya dalam pelasakaan tugas kesatkeran. Dengan demikian

diharapkan tujuan baik dari pemberian bantuan pemerintah kepada Pemda dan

masyarakat dapat menciptakan hasil dan kegunaan serta memberikan manfaat

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Dasar Hukum Kegiatan

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017

tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 463).

3

C. Maksud, Tujuan Dan Sasaran Kegiatan

1. Maksud Dan Tujuan

a. Memantapkan aspek pengendalian dan dan pengawasan dalam penyaluran

bantuan pemerintah pada Ditjen PDTu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Memberikan pemahaman terkait pengamanan pelaksanaan anggaran dan

penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan KDPDTT melalui TP4; dan

c. Memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran dan penyaluran

bantuan pemerintah sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran

Para pejabat struktural, fungsional dan satuan kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah Ditjen PDTu pada daerah

tertentu sebanyak 50 orang.

D. Narasumber Dan Materi

Pelaksanaan Workshop Analisis Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen PDTu

Tahun Anggaran 2018, mengundang narasumber, antara lain :

No. Jabatan Materi Narasumber

1. Inspektur IV Kemendes PDTT

Aspek Pengendalian Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Pada Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Yusep Fatria

2. Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Ortala Setjen Kemendes PDTT

Pemberian Bantuan Hukum Bagi ASN

Faried Abdurrahman

3. Satgas TP4 Kejaksaan Agung RI

Peran Kejaksaan Dalam Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya

Fredy Simanjuntak

4. Satgas TP4 Kejaksaan Agung RI

Wilmar Tumimbang

5. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Sharing Knowledge Permasalahan Hukum di Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal

M. Iqbal

4

E. Sumber Pendanaan Kegiatan

Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu Tahun Anggaran 2018 Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmsigrasi Nomor Surat Pengesahan-SP. DIPA.-

067.05.1.350455/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

F. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Workshop Analisis Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen PDTu

Tahun Anggaran 2018, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat pada tanggal 7 s.d 9 Mei

2018.

G. Arahan dan Materi

1. Sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

a. Latar belakang dilaksanakan Workshop Analisis Permasalahan Hukum di

Lingkungan Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2018, antara lain munculnya beberapa

Permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama dengan adanya permitaan

data dan keterangan kepada pejabat kita oleh pihak-pihak yang berkompeten

atas permasalahan yang diajukan antara lain kepolisian dan kejaksaan, yang

bermula dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran dan

bantuan pemerintah pada tahun 2015;

b. Oleh karena itu, terkait pemberian keterangan dan permintaan data, maka harus

kooperatif tetapi tidak lantas harus terlalu terbuka dengan penyajian data dan

informasi yang dimaksud;

c. Selaku ASN dan PPNPN tanpa terkecuali wajib menjaga rahasia dokumen yang

ada pada unit kerjanya masing-masing;

d. Terkait pokja BMN yang telah berkomitmen sebelumnya di Kab. Manggarai,

maka pantau time schedule dan rencana aksinya;

e. Untuk BMN yang telah selesai dokumennya agar segera dilakukan SK

Penghapusannya untuk diserahkan ke daerah, sehingga kita tidak mempunyai

beban dalam pemeliharaannya;

No. Jabatan Materi Narasumber

6. Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi LKPP

Permasalahan Hukum Pengadaan Pemerintah

Mira Erviana

7. Kanit II Tipikor Polres Sintang

Klinik Hukum Studi Kasus Sintang

Zul Asdi

5

f. Anggaran Kemendes PDTT mengalami penurunan karena penyerapan kita

tergolong rendah dari semula dianggarkan sebesar Rp.5.5 Triliun, menjadi hanya

Rp. 4.5 Triliun, dan Ditjen PDTu hanya mendapatkan 5% dari seluruh anggaran

Kementerian. Berdasarkan hasil TM, kemungkinan dukungan teknis yang ada

pada Direktorat akan dipindahkan ke Sekretariat, karena hasil monev akan

diminta DJA dan Bappenas;

g. Jika database kita berantakan, maka dapat memakai pihak Ketiga dalam

menyusun database tersebut. Jika mungkin, lakukan monev dari sekarang,

sehingga dapat menyampaikan laporan ke DJA dan Bappenas agar dapat dilihat

dampak bantuan program kita ke depan.

2. Aspek Pengendalian Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran

Bantuan Pemerintah Pada Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

(Inspektur IV Kemendes PDTT)

a. Kegiatan Inspektorat dalam rangka pendampingan dan pengawalan program

kerja Direktorat Jenderal PDTu diantaranya:

1) Kegiatan pengawalan, yang meliputi reviu RKA-K/L dan reviu revisi

anggaran, reviu juknis bantuan pemerintah, dan audit kinerja;

2) Kegiatan pendampingan yang meliputi konsultansi dan asistensi, verifikasi

hibah bmn bantuan pemerintah, tindaklanjut pengaduan dan permasalahan

hukum pelaksanaan bantuan pemerintah.

b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses lelang, meliputi:

1) Perencanaan Pengadaan pengadaan, adakah di dalam perencanaan

terkandung makna pesanan atau benar-benar dilihat sebagai kebutuhan.

Sebagai contoh ada jalan sirip/embung, artinya harus ada juknisnya;

2) Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukkan Pejabat Pengadaan, harus

professional, karena akan riskan dalam audit PBJ nantinya;

3) Penetapan Sistem Pengadaan

4) Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan, adanya lelang pra DIPA

ditujukan untuk memastikan setahun sebelumnya/melakukan kajian-kajian

sebelum dilaksanakannya tandatangan kontrak;

5) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), harus ada dasar dalam

penetapannya;

6) Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Pokja diharapkan bersifat

netral, tidak menentukan pemenang lelang secara sepihak;

7) Pengumuman dan Pendaftaraan Peserta Pelelangan yang telah diumumkan

pasti ada sanggahan, dikarenakan ada beberapa perusahaan yang dirasa

memenuhi kualifikasi tetapi tidak dipanggil;

6

8) Tahap Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan Pengambilan Dokumen

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

9) Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

10) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran, dalam hal ini KPA bisa

menghentikan/melanjutkan kegiatan;

11) Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara

Hasil Pelelangan

12) Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara

Hasil Pelelangan

13) Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat

14) Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak

15) Penyerahan Barang/Jasa dan Pembayaran Pekerjaan.

c. Titik kritis yang perlu diwaspadai dalam bantuan pemerintah, meliputi:

1) Pembangunan Sarana Air Bersih

Perlu Diketahui Bantuan RO sebelum tahun 2015 dapat dipastikan lebih

90% tidak berfungsi (data verifikasi lapangan APIP Hibah BMN 2017).

Lokasi untuk bantuan RO dipastikan tidak ada sumber air bersih yang

mengalir secara kontinyu.(pada bantuan sebelum 2015 RO ditempatkan di

pulau yang sudah ada sumber air yang kontinyu (12 bulan) sehingga tidak

digunakan penduduk). Untuk Pelatihan operasional RO kepada masyarakat

setempat agar lebih ditingkatkan. (perlu diketahui pada bantuan

sebelumnya RO hanya berfungsi Kurang dari 2 Bulan, dikarenakan ada

kerusakan yang tidak dapat diperbaiki masyarakat). Direktur, KPA dan PPK

untuk terus memantau kondisi RO pada masa pemeliharaan, dan meminta

Penyedia untuk memperbaiki apabila ada kerusakan/tidak berfungsi karena

kontak person perusahaan tidak dapat dihubungi penduduk atau mengaku

tidak ada biaya pemeliharaan). Pada Bantuan PSAB Perpipaan Gravitasi,

perlu disurvei ketersediaaan mata air dan rencana kebutuhan (debit mata

air kurang sehingga PSAB tidak dapat digunakan secara maksimal);

2) Kapal Penumpang Dan Barang

Dipastikan penerima bantuan mampu membiayai operasional kapal

sehingga kapal tidak mangkrak. Diperhitungkan waktu penyelesaian kapal

tepat waktu dan diperhitungkan pengiriman saat tidak dalam musim

gelombang tinggi sehingga pengiriman tidak terlambat. Pelatihan

Operasional Kapal perlu ditingkatkan kepada penerima bantuan. Perlu

adanya kebijakan suku cadang kapal diutamakan umum/banyak dipasaran

sehingga mengurangi potensi bantuan mangkrak;

7

3) PLTS/Elektrifikasi

Agar dipastikan bantuan pemerintah berupa barang lampu elektrifikasi

sampai ke masyarakat (jumlah lampu sangat banyak perlu dipastikan

volume barang di kontrak sama dengan yang diberikan masyarakat dan

persebaran bantuan secara geografis sangat luas dimasyarakat kepulauan);

4) Potensi Sumberdaya

Bantuan Sarpras Rumput laut dan pasca panen, agar pelaksana pekerjaan

memperhitungkan kemampuan distributor dalam menyediakan barang-

barang sarpras yang dipesan. Penerima Bantuan agar dipersiapkan dalam

hal kemampuan mengelola bantuan dan memastikan pemerintah daerah

untuk mendorong kelompok penerima bantuan menjadi BUMDES.

d. Tujuan bantuan pemerintah hakikatnya mendukung pengentasan 5000 desa

tertinggal menjadi desa berkembang. PDTu mempunyai kegiatan sesuai dengan

tujuan pada RPJMN dimaksud, sekarang jika telah dibangun maka perlu

dievaluasi ada tidaknya impact kepada masyarakat. Jika tidak ada impact yang b

erhasil, maka tidak efektif dan tidak akan mengentaskan kemiskinan.

3. Peran Kejaksaan Dalam Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam Pelaksanaan

Tugas Dan Fungsinya (Satgas TP4 Kejaksaan Agung RI)

a. Berdasarkan MoU yg telah ditandatangani antara Kemendes dengan Kejaksaan

beberapa waktu yang lalu, kami didorong dari Biro Hukum dan Ortala Setjen

Kemendes PDTT untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di Ditjen PDTu yang

umumnya pembangunan infrastuktur dan potsuda untuk dikawal mekanisme

pengelolaaannya oleh TP4;

b. Dalam perkara Pidana, Pegawai Negeri tidak boleh menjadi pengacara bagi

Pegawai Negeri yang terkena perkara. Hal ini dikarenakan kodrat hukum

materiil pidana yang bersifat pribadi. Jika Pegawai Negeri menjadi pengacara

bagi orang yang terkena pidana, maka Pegawai Negeri tersebut bertindak atas

nama pribadi dan menjadi kuasa dari orang tersebut;

c. Inpres No. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis

Nasional, Jaksa Agung dan Kapolri sebelum melakukan Penyidikan atas laporan

masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam PSN

mendahulukan proses Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan UU

No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

d. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dalam ruang lingkup lembaga Kejaksaan

yang diberi wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang bertindak

berdasarkan suatu kuasa khusus baik untuk dan atas nama negara/pemerintah,

meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan

daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

8

e. TP4 lebih condong ke pencegahan Tipikor. Satgas TP4 yang akan meminta

keterangan dan data akan dibekali SPT (warna hijau dikerjakan Jamintel).

Setelah keterangan dan data didapat, maka ditingkatkan ke tahap penyelidikan

yang bertujuan untuk mencari bukti permulaan;

f. Latar belakang dibentuknya TP4 bermula dari Inpres Nomor 7 Tahun 2015

Tanggal 6 Mei 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2015, dimana pada tanggal 24 Agustus 2015 dilaksanakan pertemuan

Presiden dengan para Kajati, Kapolda dan para Gubernur se Indonesia di Istana

Bogor, yang pada intinya membahas mengenai latar belakang dibentukny TP4

sebagai Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan yang dalam

tugasnya tidak boleh terlampau cepat memidanakan kebijakan atau teroboson

yang diambil pejabat negara atau daerah dikarenakan penyerapan anggaran

yang kurang, stigma kriminalisasi pejabat, dan timbul keragu-raguan dalam

menjalankan proyek kegiatan;

g. Tugas dan fungsi TP4 diantaranya mengawal, mengamankan dan mendukung

keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya

pencegahaan /preventif dan persuasif di tingkat pusat dan daerah, memberikan

pengawalan dan pengamanan dalam setiap tahapan program pembangunan dari

awal sampai akhir di tingkat pusat dan daerah, melakukan koordinasi di tingkat

pusat dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya

penyimpangan yg berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan

kerugian bagi keuangan negara, bersama-sama melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan, melaksanakan

penegakkan hukum di tingkat pusat dan daerah secara represif ketika

menemukan adanya perbuatan melawan hukum yg dimungkinkan dapat

merugikan keuangan negara;

h. Ruang lingkup TP4 meliputi, Pemerintah Pusat, K/L, Pemerintah Daerah, BUMN,

dan BUMD;

i. Mekanisme bagi K/L yang ingin dilakukan pengawalan, dapat mengirimkan

surat permohonan kepada Direktur (D) Penanganan Pembangunan Strategis,

kemudian didalam surat tersebut harap dipaparkan pekerjaan apa yang ingin

dikawal, berapa nilainya dan apa yang menjadi kekhawatirannya, selanjutnya

kita akand iminta paparan di Kejagung tentang pekerjaan apa yang ingin

dikawal, berapa pagunya, apa yang dikhawatirkan, dll;

j. TP4 pun mengawal dan mendampingi K/L dalam pembuatan juknis dan

mendampingi Kementerian untuk turun kedaerah dalam rangka verifikasi calon

penerima bantuan pemerintah, kalaupun sampai dilakukan pelelangan maka

diverifikasi sampai dengan penyedianya.

9

4. Pemberian Bantuan Hukum Bagi ASN (Kepala Bagian Pelayanan dan

Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Ortala Setjen Kemendes PDTT)

a. Maksud dan tujuan pendampingan dan pemberian bantuan hukum ASN adalah

sebagai jaminan dari pemerintah untuk memberikan pendampingan dan

bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum baik di

dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;

b. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana tentunya tidak dapat bergerak sendiri

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berkoordinasi dengan Bagian Hukum

dan Ortala di masing-masing UKE I khususnya Bagian Hukum dan Ortala

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu merupakan salah satu upaya

tercapainya amanat tugas dan fungsi;

c. Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada Unit,

Menteri/Mantan Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan

Pegawai di lingkungan Kementerian yang mendapatkan Masalah Hukum;

d. Skema Pemberian Bantuan Hukum, dapat diurai sebagai berikut:

1) Menteri/Mantan Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan

Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara

tertulis;

2) Berisi uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian

Bantuan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum;

3) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum dapat dilakukan secara

lisan;

4) Diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum;

5) Permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang

membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan

tembusan Biro Bantuan Hukum.

e. Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari Penanganan Bantuan Hukum yang

mengarah pada proses pengadilan, Penanganan Bantuan Hukum yang sedang

dalam proses pengadilan, Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan

pengadilan

f. Saat ini, Tipikor tidak saja menyorot tindak pidana dari sisi pelaksanaan saja,

tapi dari awal perencanaan, karena sebelumnya sudah terinformasikan adanya

indikasi yang direncanakan seperti RAB dan HPS yang direkayasa;

g. Sekecil apapun info permasalahan yang ada, atau ada APH yang datang secara

mendadak, mohon Biro Hukum segera diinfo agar dapat memberi bantuan

hukum dan pendampingan hukum sebelum, selama dan setelah persidangan;

10

h. Terjadi banyak kelemahan dari sisi perencanaan dan pengawasan, dimana tidak

berjalannya koordinasi pusat dan daerah terutama OPD dan pengendali teknis

daerah;

i. Sebagai informasi, bahwa tahun ini atau sekitar pertengahan tahun depan, KPK

akan masuk ke K/L untuk menyelidiki terkait gratifikasi. Agar waspada, karena

hal ini bisa dipancing oleh rekanan / pihak ketiga.

5. Permasalahan Hukum Pengadaan Pemerintah (Kepala Seksi Keterangan Ahli

Pekerjaan Konstruksi LKPP)

a. Review terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

1) Perpres ini statusnya mencabut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan

turunannya. Otomatis ini menjadi berubah, bukan peraturan tambahan

sifatnya, karena perubahannya cukup signifikan. Termasuk Perka LKPP

turunan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pun akan dicabut dan dilaunching

turunan Perka LKPP baru per bulan Juli nanti;

2) Poin-poin yang tidak disebut di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka

dapat dipakai Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

3) Akan ada swakelola yang awalnya ada 3 tipe menjadi 4 tipe, akan

dimungkinkan swakelola dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan;

4) Khusus untuk jasa konsultasi sifatnya repeat order maksimal 2 kali.

Dilakukan proses rekayasa terhadap penyedianya, karena memang di

Perpres baru dimungkinkan untuk hire lagi konsultan yang telah dipakai

sebelumnya. Diatur pula batasan waktu kapan untuk dapat repeat ordernya,

batasan nominal pekerjaan dari kontrak pertamanya;

5) Layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa juga diatur baru,

dimana didalamya antara lain mengatur mengenai:

a) Mediasi, Mediator memahami Pengadaan, Proses Penyelesaian 30 hari

Kalender, Biaya Gratis, Penyelesaian sengketa didorong melalui

kesepakatan para pihak (win win solution);

b) Konsiliasi, Konsiliator memahami Pengadaan Proses Penyelesaian 30

hari kalender, Biaya Gratis, Konsiliator memberi pendapat atas

permasalahan, Penyelesaian sengketa didorong melalui kesepakatan

para pihak (win win solution);

c) Arbitrase, Arbiter memahami Pengadaan, Proses penyelesaian 90 hari

kalender, Biaya Gratis, Berkekuatan hukum tetap dan mengikat, Dapat

diminta pendapat hukum (Binding Opinion).

11

b. Kembali ke harfiah, PPHP adalah staf KPA yang seharusnya supporting ke KPA

bukan PPK dalam proses penerimaannya, lalu siapa yang mewakili pemerintah

dalam menerima dengan penyedia, dalam hal ini yang berkontrak yaitu PPK. Jadi

tidak ada PPHP daerah. PPHP dipusat hanya melakukan checkin kontrak, untuk

yang diatas Rp. 200 juta dimungkinkan PPHP dibuat tim;

c. PPK dimungkinkan dibantu oleh tim teknis/jasa konsultan pembantu yang lebih

paham teknis pelaksanaannya, tetapi tanggungjawab nya tetap ada pada PPK;

d. Bagaimana serah terima pekerjaan terhadap kontrak yang lewat di bulan Juli,

jika kontrak sebelum 1 Juli, maka serah terimanya mengikuti Perpres lama.

kunci pd saat lelangnya. Harmonisasikan dengan auditor;

e. Perkara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah banyak diajukan oleh Para

Pihak ke Pengadilan Umum (Negeri) maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

f. Jika diajukan upaya hukum, kesemuanya akan bermuara ke Mahkamah Agung

dan diputus melalui Putusan Kasasi maupun Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung;

g. Di pekerjaan konstruksi terdapat jaminan penawaran dan sanggah banding

untuk paket diatas Rp. 10 Miliar, sedangkan dibawah Rp. 10 Miliar tidak perlu,

sementara di pekerjaan barang dan jasa lainnya dan jasa konsultasi tidak ada;

h. Perkara sanggah berita acara hasil evaluasi dan lelang tidak bisa ditunut ke

PTUN tetapi silahkan selesaikan secara perdata;

i. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018

dapat diberlakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sementara

kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

6. Permasalahan Hukum di Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepala Bagian

Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal)

a. Potensi Permasalahan Hukum pada ditjen PDT:

1) Pekerjaan yang tidak selesai Pada tahun anggaran (Lelang dilakukan pada bulan

Oktober, Pekerjaan di mulai pada Bulan November, dan kurangnya koordinasi

antar Satker);

2) Permintaan kelengkapan dokumen bantuan di Pasaman Barat pada tahun 2013,

Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan PPK pada Tahun berkenaan detail

permasalahan dan kelengkapan dokumen.

12

b. Penanganan yang dilakukan:

1) Identifikasi bantuan oleh PPK, KPA, Struktural, dan Penyedia (Pekerjaan sudah

sampai berapa %, dan dapat di selesaikan 90 hari kalender tahun tahun

berikutnya);

2) KPA mengambil keputusan dengan konsultasi kepada APIP;

3) PPK melakukan perubahan kontrak yang memuat adanya surat pernyataan dari

penyedia yang berisi Kesanggupan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan,

Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesasian pekerjaan, Penyedia

tidak akan menuntut denda/ bunga atas keterlambatan pembayaran atas

penyelesaian pekerjaan (dikarenakan revisi DIPA), Penyedia menyampaikan

jaminan pelasanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan;

c. Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada

KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya

(maksimal 5 hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan) dengan kelengkapan

surat pernyataan kesanggupan dari Penyedia;

d. Hasil Identifikasi:

1) Permintaan dokumen tersebut adanya laporan dari Intansi Daerah berkenaan

dengan akan di adakan nya Pilkada Serentak di daerah tersebut;

2) Permasalahan tidak terdapat di Pusat akan tetapi berada di Daerah yang

bantuannya tidak di serahkan oleh Dinas daerah terkait kepada Masyarakat

Daerah.

7. Klinik Hukum Studi Kasus Sintang (Kanit II Tipikor Polres Sintang)

Terkait Pekerjaan Pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kab. Sintang Prov.

Kalimantan Barat tahun anggaran 2015 yang mengakibatkan gagal bayarnya pekerjaan

Pembangunan Embung tersebut dinyatakan tidak berfungsi, maka Kuasa Pengguna

Anggaran Satuan Kerja Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2015 dimintai keterangannya

sebagai saksi dalam pemeriksaan alur proses pencairan pada dugaan tindak pidana

korupsi pembangunan embung Desa Landau Kodam Kab. Sintang Prov. Kalimantan

Barat tahun anggaran 2015.

H. Diskusi dan Pembahasan

1. Diskusi

Adapun diskusi pada Workshop Analisis Permasalahan Hukum di Lingkungan

Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

a. Sesditjen PDTu:

1) Paket-paket yang sudah kami usulkan, akan dinilai mana yg akan dikawal, TP4

tentunya juga punya kriteria paket-paket yang memiliki critical strategic, seperti

13

misalnya memiliki postur anggaran diatas Rp. 100 M. Mengapa ini perlu kita

ketahui, karena biro hukum meminta data kegiatan dan sudah kami sampaikan

seluruh paket karena tidak tau kriteria penyampaiannya seperti apa;

2) Setiap UKE 1 diperkenankan melakukan PKS dengan TP4, jika kami diijinkan

melaksanakan PKS, bagaimana dengan pembiayaan para pihak. Kalau kami

menyiapkan anngaran dan TP4 juga menyiapkannya maka akan terjadi double

acocount.

b. Kasubdit Wil I Dit. PDRB:

1) Masalah timbul ketika memberi bantuan, mulai dari step perencanaan program,

kadang-kadang pelaksana selalu disalahkan. Apakah semua kesalahan ada di

pelaksana, atau boleh menyalahkan di perencanaan program;

2) PDTu tidak memiliki Direktorat Perencanaan, sehingga tidak berjalan dengan

step yang jelas, kualitas perencanaan dari kegiatan itu tidak pernah ada;

3) Ditjen PDTu pandai di pelaksanaan tetapi hasil dari pelaksanaan tersebut yang

tidak baik, berawal dari perencanaan yang tidak matang. Ditjen PDTu diisukan

tidak lagi difungsikan untuk pembangunan fisik tetapi bersifat koordinatif.

Perpres 16 Tahun 2018 memposisikan PPK dan Satker sebagai manusia

setengah dewa, karena harus hadir dari awal proses perencanaan sampai serah

terima barang.

c. Kasubdit Wil. V Dit. PDPKT:

1) Masalah perencanaan sudah ada di awal seperti pengadaan kapal dan embung

yang tidak memuat detail terhadap kebutuhan daerah. Banyak PPK tidak

memiliki keahlian di bidang infrastruktur, menyusun HPS, dll dan tidak dikawal

pula oleh tenaga ahli, harapannya agar Inspektorat juga hadir disini;

2) Pokja harus bersifat normatif, bebas dari intervensi dengan berdasar hukum.

Maka kami butuh tenaga ahli di bidang tertentu, tetapi post RKAKL sampai saat

ini tidak ada anggaran untuk hal tersebut;

3) Ketika PDTu ingin mengusulkan jenis kegiatan yang akan dikawal melalui TP4

tentunya memiliki dasar yang kuat. Jika nanti pelaksanaan pekerjaan dari pihak

penyedia dinyatakan tidak mampu, apakah bisa di stop di tengah jalan melalui

pertimbangan TP4, karena kegiatan kami riskan di daerah dari pengawasan LSM

dan aparat daerah;

4) Jika ada permasalahan hukum pada tahun-tahun sebelumnya, apakah TP4 dapat

menjadi pengacara negara untuk kasus sebelum tahun 2015, atau bersurat

kembali ke Kejaksaan.

14

d. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wil. III

Pihak ketiga pasti mengajukan pencairan di hari-hari terakhir dengan Bank Garansi

agar dieksekusi PPK, apa yang harus dilakukan jika Bank Garansi sudah ada tetapi

pekerjaan belum selesai.

e. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wil. I

1) Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Bpk. Setyabudi (LKPP), salah satunya

agar dari pertemuan PPK dan Pokja agar membuat Berita Acara jika itu

merupakan pernyataan lisan, maka buat Berita Acara secara tertulis, agar

memiliki kekuatan hukum dan tidak melanggar aturan Perpres lama dan baru,

apakah ini selanjutnya memiliku kekuatan hukum/tidak;

2) Bagaimana menyelesaikan sengketa perdata yang ada dalam kegiatan

pengadaan. Di sisi lain kita juga menghadapi pengadaan akan datang. Disana ada

mediasi, arbitrase, dll. Jika bisa, maka berharap semuanya diselesaikan secara

musyawarah.

2. Pembahasan

a. Perencanaan harus kuat, cek lokasi 2018 apakah cocok dengan kebutuhan di

dalam RPJMN;

b. Perlu adanya kajian upaya kegiatan, perlu dievaluasi pula di 2018 dimana

macetnya kontrak tsb mengalami hambatan, dll;

c. PPK sangat berat tugas dan ranahnya. Harapan kami di Kejaksaan agar jangan

dilakukan pengawalan/pengamanan pada saat pelaksanaan, jika memungkinkan

harus dari awal pelaksanaan, maka dapat didalami penyedianya. Dalam proses

pendampingan, TP4 bisa bertindak sebagai partner K/L. Jika mengalami

hambatan dan kendala terhadap proses pemberian bantuan pemerintah yang

berpotensi menjadi masalah, maka dapat dilakukan pengawalan oleh TP4 melalui

penyampaian surat. Kami akan membuat schedule untuk meminta progress

pekerjaan maka akan lebih dari sekedar penasihat hukum;

d. Tidak serta merta seluruh kegiatan di PDTu dikawal oleh TP4. Kementerian dapat

memilah-milah kegiatan-kegiatan yang bentuk pengawalan antara kegiatan satu

dengan yang lain tidak harus sama karena titik kerawanannya berbeda-beda;

e. Tidak ada batasan nilai pekerjaan pengawalan kegiatan oleh TP4;

f. Jika sudah didampingi 1 penegak hukum, maka yang lain tidak dapat lagi

menanganinya. Pada saat pendampingan TP4 untuk kegiatan ternyata ada

laporan pengaduan terkait barang yang tidak sesuai spesifikasi misalnya ke Polda

Metro, maka Polda Metro dapat berkoordinasi dengan TP4 dan masalah tersebut

tidak berlanjut;

g. jka memang OPD juga akan melakukan PKS dengan TP4D, maka akan lebih baik

terutama dalam hal koordinasi kedepannya;

15

h. Jaksa pengacara negara akan bekerja dengan surat khusus terkait gugatan

perdata dan TUN, namun jika ada gugatan di tahun-tahun sebelumnya, dapat

memberikan kuasa kepada Datun untuk permasalahan ini;

i. Harapan kami setidaknya ada 2 yang diperoleh oleh TP4 yaitu, semaksimal

mungkin terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu serta nilai lebih dari

pendampingan tersebut. Apa yang TP4 dilakukan saat ini blm tentu /tidak

terlepas dari pidana, oleh karena daluarsanya 18 tahun, maka sesuai aturan dan

koridor hukum kegiatan TP4 kuncinya ada di transparansi dan diselesaikan

secara bersama-sama.

I. Penutup dan Tindak Lanjut

1. Dalam perkara Pidana, Pegawai Negeri tidak boleh menjadi pengacara bagi Pegawai

Negeri yang terkena perkara. Hal ini dikarenakan kodrat hukum materiil pidana

yang bersifat pribadi;

2. Mekanisme bagi K/L yang ingin dilakukan pengawalan, dapat mengirimkan surat

permohonan kepada Direktur (D) Penanganan Pembangunan Strategis, kemudian

didalam surat tersebut harap dipaparkan pekerjaan apa yang ingin dikawal, berapa

nilainya dan apa yang menjadi kekhawatirannya;

3. Terjadi banyak kelemahan dari sisi perencanaan dan pengawasan, dimana tidak

berjalannya koordinasi pusat dan daerah terutama OPD dan pengendali teknis

daerah;

4. Poin-poin yang tidak disebut di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka dapat

dipakai Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

5. Terjadi perubahan tipe swakelola dari semual 3 tipe, menjadi 4 tipe. Yang

membedakan hanya penambahan Tipe 3 yaitu oleh Organisasi Kemasyarakatan

(Ormas);

6. Terjadi perubahan istilah/nomenklatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018,

dimana salah satunya yang semula K/L/DI (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi menjadi K/L/PD (Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah), semula Dokumen Pengadaan, menjadi Dokumen Pemilihan, semula

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menjadi Pejabat/Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP/PPHP);

7. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat

diberlakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sementara kontrak yang

ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya kontrak;

8. Bercermin dari kejadian kebocoran data dan dokumen, maka ASN maupun PPNPN

diminta untuk menjaga rahasia negara dan jabatan;

16

9. BMN tahun 2017 agar diselesaikan BAST nya, jangan sampai terhutang. Pekerjaan

tertunggak akan dilaksanakan Trilateral Meeting pada tanggal 16 Mei, sebelum itu

tolong cek lokasi apakah sudah selesai atau belum pekerjaannya;

10. PPNPN tahun ini akan menjadi fokus pemeriksa BPK, hati-hati dengan Perdin,

absensi, dan buat laporan serta setiap 3 bulan akan diperiksa daftar hadirnya. Jika 2

bulan tidak memenuhi absensi maka dapat dikeluarkan.

J. Penyusunan Laporan Kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan Workshop Analisis Permasalahan Hukum di

Lingkungan Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Tim Bagian Hukum

Ortala Setditjen PDTu, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang Kegiatan;

2. Dasar Hukum Kegiatan;

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan;

4. Narasumber dan Materi;

5. Sumber Pendanaan Kegiatan;

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan;

7. Arahan dan Materi oleh:

a. Sambutan Sektretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

b. Inspektur IV Kemendes PDTT;

c. Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Ortala

Setjen Kemendes PDTT;

d. Satgas TP4 Kejaksaan Agung RI;

e. Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi LKPP;

f. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal;

g. Kanit II Tipikor Polres Sintang

17

K. Dokumentasi Kegiatan

18

19

20