Click here to load reader

· Web view Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045); Peraturan Pemerintah

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara...

1

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PAGE

- 19 -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI, DAN

IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terjadap penyelenggaraan usaga industri, kawasan industri, dan usaha perdagangan di Daerah Kabupaten Donggala;

b. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha industri, kawasan industri, dan usaha perdagangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu memungut retribusi daerah terhadap pemberian izin usaha industri, kawasan industri, dan izin usaha perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undanng Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Donggala Tahun 1993 Nomor 6 Seri C Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 6 Seri C Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Donggala.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Donggala.

5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola perusahaan kawasan industri.

7. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi yang dinilai dalam bentuk uang.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Donggala.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala.

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin terhadap :

a. usaha industri;

b. kawasan industri; dan

c. usaha perdagangan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. surat pencatatan industri kecil non formal;

b. pendaftaran Lembaga Perlindungan

Search related