PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

BAB XIIIPERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988, kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dilaksanakan di sektor perumahan dan pemukiman adalah melanjutkan usaha-usaha meng-utamakan penyediaan rumah sederhana bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, pemugaran rumah-rumah desa, perbaikan kampung, dan peremajaan kawasan pemukiman kota. Selain itu juga terus ditingkatkan usaha-usaha penyediaan air bersih, baik untuk wilayah perkotaan maupun daerah pedesaan. Di wila-yah perkotaan, perhatian yang besar diberikan kepada masyara-kat yang tinggal di kawasan-kawasan kumuh yang sulit mem-peroleh air bersih, sedang di daerah-daerah pedesaan priori-tas diberikan kepada daerah-daerah rawan air, rawan penyakit menular, dan terpencil.

Sejalan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pem-bangunan sektor perumahan dan pemukiman juga mencakup usaha-usaha pembangunan dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan air hujan (drainase kota), pembangunan saluran air limbah, dan perbaikan sistem pengelolaan persampahan, terutama di kota-kota yang berpenduduk padat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut, maka jelas bahwa kebijaksanaan dan langkah-langkah sektor perumahan

XIII/3

dan pemukiman merupakan bagian panting dari upaya penanggu-

langan kemiskinan. Karena dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut sebagian kebutuhan dasar dari masyarakat, seperti air bersih, perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, akan makin dapat terpenuhi.

Sesuai dengan kebijaksanaan operasional yang telah diga-riskan dalam Repelita V, baik dalam tahap perencanaan, pelak-sanaan, maupun dalam pengelolaannya, semua kegiatan tersebut di atas diusahakan dilaksanakan secara terpadu antara berbagai sektor terkait, dalam arti semuanya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik di tingkat Pusat, daerah, maupun antara keduanya.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Program Perumahan Rakyat

a. Pengadaan Perumahan Sederhana

Usaha Pemerintah untuk menyediakan perumahan sederhana yang harganya terjangkau oleh golongan masyarakat berpengha-silan rendah terus dilaksanakan. Seperti tahun-tahun sebelum-nya, pembangunan fisik perumahan dilakukan oleh Perum PERUM-NAS dan para developer swasta, sedangkan penyalurannya kepada kelompok rakyat yang membutuhkan dilakukan oleh Bank Tabungan Negara melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR-BTN). Yang dimaksud dengan rumah sederhana di sini adalah rumah-rumah dengan tipe/ukuran mulai dari T-15 sampai dengan T-70. Pada tahun 1991 (18 Juli) Pemerintah menetapkan bahwa suku bunga KPR yang diberlakukan untuk rumah sederhana sampai dengan tipe T-21 adalah sebesar 15% per tahun, sedangkan untuk tipe T-36 ke atas diberlakukan suku bunga pasar.

Pada tahun 1991/92 jumlah rumah sederhana yang berhasil dibangun dan memperoleh KPR-BTN berjumlah 47.480 unit, yang terdiri dari 7.703 unit yang dibangun oleh Perum PERUMNAS dan 39.777 unit oleh para developer swasta (Tabel XIII-1). Diban-dingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rumah yang berhasil dibangun dalam tahun 1991/92 menurun sebesar 12.816 unit atau sebanyak kurang lebih 21,6%. Sebab utama dari penurunan pem-bangunan rumah sederhana adalah meningkatnya harga rumah per unit. Hal ini antara lain disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga tanah yang pesat di daerah-daerah perkotaan, kenaikan harga bahan bangunan dan kenaikan upah buruh. Lagi pula untuk

XIII/4

TABEL XIII - 1PELAKSANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPH) OLEH BANK TABUNGAN NEGARA

MBNURUT DAERAH TINGKAT I,1988/89 - 1991/92

(unit rumah /debitur)

1) Angka perbaikan

XIII/5

sebagian kelompok masyarakat tingkat suku bunga KPR masih di-rasakan terlalu tinggi.

Gejala penurunan pembangunan rumah sederhana ini sebenar-nya sudah mulai terjadi sejak tahun pertama Repelita V. Dengan memperhatikan perkembangan ini dan dalam rangka mengupayakan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh ke-sempatan memiliki rumah yang layak, pada tanggal 22 Juli 1991 Pemerintah memperkenalkan suatu tipe rumah sederhana baru yang disebut "Rumah Sangat Sederhana (RSS)" dengan tingkat bunga KPR 12%. Kriteria RSS jauh lebih longgar dari ketentuan rumah sederhana (RS) dengan ukuran rumah 21 m2 dan 36 m2 di atas tanah minimum 54 m2 dan maksimum 200 m2. Mutu bahan bangunannya memang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rumah sederhana, namun persyaratan teknisnya tetap dijaga ber-dasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana. Dengan demikian harga per unit RSS dapat ditekan lagi sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Harga per unit RSS tipe T-21 pada tahun 1991/92 adalah Rp 3,5 juta, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tipe RS dengan ukuran yang sama, yaitu Rp 6,8 juta. Selain itu setiap tipe RSS dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diperluas atau ditingkatkan mutunya oleh penghuni sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penghuninya masing-masing. Karena ini masih merupakan kegiatan baru, jumlah RSS yang berhasil dibangun pada tahun 1991 masih relatif sedikit, yaitu hanya sebanyak 395 unit saja, yang terdiri dari 167 unit dibangun oleh Perum PERUMNAS di Karawaci (Tangerang), dan sisanya sebanyak 195 unit di Kudus (Jawa Tengah) dan 33 unit di Sleman (Yogya-karta), dibangun oleh developer swasta dan koperasi.

Dengan adanya RSS tersebut diharapkan peminat untuk mem-peroleh KPR-DTN kembali meningkat. Selain itu, terutama bagi mereka yang punya keluarga besar, dengan jumlah uang yang sama terbuka pilihan untuk membeli rumah yang lebih besar walaupun mutu bangunannya sedikit lebih rendah. Golongan masyarakat yang menjadi sasaran pengadaan rumah sangat sederhana adalah mereka yang berpenghasilan antara Rp 100.000,- Rp 200.000,-per bulan.

Untuk lebih menggairahkan lagi para peminat, pada akhir bulan Maret 1992, Pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga KPR-RSS dari 12% menjadi 10% per tahun yang mulai berlaku se-jak 1 April 1992.

XIII/6

Bersamaan dengan usaha-usaha seperti tersebut di atas, Pemerintah juga terus mendorong dan memberikan bermacam kemu-dahan (termasuk perintisan) agar semakin banyak dibangun rumah-rumah susun sewa sederhana di kota-kota besar dan sedang. Sasaran dari pembangunan perumahan jenis ini adalah anggota-anggota masyarakat yang belum mampu mengikuti program KPR-BTN dan juga mereka yang karena sesuatu hal tidak berniat untuk menetap lama di suatu lokasi tertentu. Dalam hubungan ini salah satu bentuk kemudahan yang diprakarsai oleh Pemerintah adalah dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh di Atas Tanah Negara, yang antara lain memutuskan bahwa salah satu komponen kegiatannya adalah mem-bangun rumah susun untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ada 2 bentuk rumah susun yang dibangun. Bentuk pertama adalah rumah susun sewa dan bentuk kedua rumah susun yang dapat dibeli/dimiliki. Untuk yang pertama penghuni membayar sews bulanan dan besar sewanya disesuaikan dengan tingkat penghasilan mereka. Pengelolanya dapat Pemerintah Daerah, Perum PERUMNAS, atau suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemda, seperti PD Sarana Jaya di Jakarta. Sedang untuk yang kedua, mekanisme memperolehnya sama dengan KPR-BTN, yaitu calon penghuni diwa-

jibkan membayar uang muka sebesar 10% dari harga rumah dan selanjutnya membayar angsuran tiap bulan selama 15 - 20 tahun. Besarnya angsuran ditentukan tidak melebihi sepertiga dari penghasilan penghuni tiap bulan. Dalam tahun 1991/92 kegiatan pembangunan rumah susun sewa dan susun beli dalam rangka pe-laksanaan Inpres No. 5 Tahun 1990 masih dalam tahap uji coba, antara lain di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

b. Pemugaran Perumahan Desa

Sama halnya dengan penduduk perkotaan, penduduk yang tinggal di daerah pedesaan juga membutuhkan perumahan yang layak dan sehat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu dalam pembangunan Sektor Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan pula suatu program, yaitu program pemugaran perumahan dan ling-kungan desa terpadu, atau lebih populer disingkat dengan se-butan P2LDT. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan mutu perumahan dan lingkungan desa dan dengan demikian makin me-ngembarigkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya hidup sehat dalam rumah yang layak huni. Sedangkan kegiatan-kegiat-annya meliputi penyuluhan, pemugaran rumah, pembuatan jalan lingkungan, penyediaan ,air bersih, dan penyediaan sanitasi sederhana. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara

XIII/7

terpadu oleh berbagai instansi Pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat. Ada empat instansi Pemerintah yang ikut terlibat dalam program P2LDT ini. Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan fisik, ter-masuk pembuatan rumah-rumah contoh dan penyuluhan teknis; De-partemen Sosial bertanggung jawab atas peningkatan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan program ini melalui perputaran sti-mulan pemugaran rumah secara berantai dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain; dan Departemen Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyuluhan mengenai kesehatan ling-kungan. Sedangkan Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab atas penentuan desa yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan P2LDT tersebut.

Dalam tahun 1991/92 kegiatan P2LDT telah dilaksanakan di lebih dari 4.100 desa dengan jumlah rumah terpugar sebanyak lebih dari 48.000 buah (Tabel XIII-2). Secara kuantitatif di-bandingkan dengan tahun sebelumnya, baik jumlah desa maupun jumlah rumah terpugar, yang berhasil dilaksanakan dalam tahun 1991/92 meningkat masing-masing sebesar 2% dan 1,6%. Dengan dilaksanakannya program ini dapat diharapkan bahwa lambat laun keadaan perumahan di pedesaan beserta lingkungannya akan makin memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Di samping itu ke-sadaran untuk berpartisipasi dalam upaya pemugaran dan penye-hatan rumah di pedesaan makin tinggi. Dengan demikian keber-hasilan program ini akan dapat mendukung upaya pembangunan pedesaan di bidang lain, misalnya di bidang industri kecil dan industri pelayanan jasa. Beberapa contoh keberhasilan program P2LDT yang mendukung industri kecil terdapat di desa Jatirejo (Jawa Tengah), desa Sri Kayangan (DI Yogyakarta), desa Sei Enam (Riau), desa Padang Bai (Bali), desa Labuan Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan desa Campalagia (Sulawesi Selatan).

c. Perbaikan Kampung

Perbaikan kampung dalam Repelita V terus ditingkatkan sebagai bagian penting dari program penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang banyak tinggal di daerah-daerah kumuh perkotaan yang padat penduduknya.

Kegiatan utama dari usaha perbaikan kampung, atau yang lebih dikenal sebagai KIP (Kampung Improvement Program), adalah menggerakkan peran serta masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan perbaikan ling-kungan kampung yang diikuti dengan kegiatan-kegiatan fisik

XIII/8

TABEL XIII - 2

PELAKSANAAN PEMUGARAN PERUMAHAN DESAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1991/92

XIII/9

berupa perbaikan dan pembangunan-jalan lingkungan, perbaikan saluran air hujan (drainase mikro) dan air limbah, pengadaan sarana MCK (mandi, cuci, kakus), pengadaan sarana air bersih, dan perbaikan pengelolaan (pengumpulan dan pembuangan) sampah.

Di sebagian kampung kegiatan-kegiatan ini dipadukan dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, listrik untuk penerangan, dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Un-tuk lebih menggalakkan peran serta masyarakat, termasuk peran serta ISM (lembaga swadaya masyarakat), kegiatan ini diinte-grasikan juga dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan, kebersihan lingkungan, pendidikan luar sekolah seperti Pendi-dikan Kejar Paket A dan sebagainya, dan penyediaan kredit usaha kecil.

Dalam tahun 1991/92 telah berhasil diperbaiki lingkungan perumahan kota seluas lebih dari 9.600 Ha yang tersebar di hampir 300 kota. Tambahan penduduk yang dapat menikmati hasil dari kegiatan ini diperkirakan lebih dari 3,0 juta orang (label XIII-3). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah areal yang ditangani dalam tahun 1991/92 sedikit me-ningkat (4,9%).Demikian Pula jumlah penduduk yang dapat me-nikmatinya (5,1%). Kendati demikian, di sementara kota besar masih terlihat adanya kawasan-kawasan kumuh yang belum ter-jangkau perbaikan. Kawasan-kawasan tersebut sebenarnya tidak boleh dihuni karena terletak di bantaran-bantaran sungai, di tepi-tepi jalan kereta api, di bawah kabel tegangan tinggi, dan di jalur hijau. Berbagai upaya pengaturan dan penertiban untuk memecahkan masalah penghunian kawasan terlarang tersebut terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

d. Penataan Bangunan

Kegiatan penataan bangunan diperlukan sebagai upaya untuk mengendalikan pembangunan bangunan agar tertib dan teratur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui usaha-usaha penataan fisik bangunan dan lingkungannya, dan pembinaan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan, termasuk bangunan gedung negara.

Penataan fisik bangunan dan lingkungannya pada hakekatnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan penataan ruang atau pe-nataan kawasan. Kegiatannya diutamakan di daerah-daerah yang memerlukan pengendalian ketat, seperti kawasan-kawasan pemu-kiman yang pertumbuhannya pesat, kawasan-kawasan bangunan bersejarah, daerah tepi sungai atau pantai, daerah bencana alam, dan daerah konservasi air. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan

XIII/10

TABEL VIII - 3

PELAKSANAAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA (P2LK)/PERBAIAKAN KAMPUNGMENURUT DAERAH TLNGKAT I,

1988/89-1991/92

Repelita V

Daerah Tingkat I1988/89 1989/90 1990/1991 1991/92

Io t a(hush)

Luas(ha)

Penduduk(ribu orang)

ko ta(buah)

Lugs(ha)

Penduduk(ribu orang)

Io t a(buah)

Luas(ha)

Penduduk(ribu orang)

Io t a(bush)

Luas(ha)

Penduduk(ribu orang)

1 . Daerah Istimewa Aceh 14 134,3 185,4 9 115,0 26,0 16 560,0 156,'5 35 929,0 259,62. Sumatera Utara 33 349,2 526,0 15 304,5 88,9 16 970,6 277,0 24 591,0 168,73. Sumatera Barat 17 107,5 298,5 5 65,0 14,3 5 70,0 12,5 12 184,0 32,94. R i a u 12 78,5 135,4 5 30,0 10,5 8 147,5 40,1 3 372,0 101,15. J a m b i 11 101,5 147,8 6 62,8 13,9 5 140,7 38,9 4 151,0 41,76. S t a n t o n Selatan 17 205,0 332,9 8 173,5 44,5 11 209,7 61,4 9 351,0 102,87. Bengkulu 9 60,0 112,0 6 80,0 18,3 6 75,0 17,8 6 166,0 39,48. Lampung 13 56,5 126,7 7 115,0 32,3 10 178,3 47,8 6 276,0 74,09. DII Jakarta 1 437,0 6.769,7 1 1.150,0 405,0 1 1.241,0 620,5 1 1.332,0 666,010. Jawa Barat 47 520,0 1.005,9 22 445,0 105,1 46 1.332,3 359,7 45 870,0 234,911. Jawa Tengah 50 578,5 1.568,7 50 1.008,5 244,6 53 1.129,3 326,2 15 429,0 123,912. DI Yogyakarta 16 150,0 336,2 6 85,0 23,3 7 168,8 81,4 17 177,0 85,413. Jawa Timur 35 480,0 1.311,3 20 569,0 201,7 36 1.182,7 360,6 30 1.326,0 404,314. B a 1 i 21 170,0 372,8 7 60,0 14,3 9 150,0 38,6 11 250,0 64,315. Musa Tenggara Barat 18 130,0 173,8 5 65,0 14,3 4 130,0 36,0 7 158,0 43,816 . Nusa Tenggara Timur 11 52,5 126,9 4 45,0 12,0 4 111,4 30,4 5 100,0 27,317. Timor Timur 3 40,0 29,8 4 45,5 9,6 6 85,0 22,0 0 105,0 27,218. Kalimantan Barat 13 115,0 274,1 6 80,0 18,8 7 116,4 31,6 5 110,0 29,919. Kalimantan Tengah 13 112,7 135,1 4 70,0 17,6 3 40,0 11,1 4 100,0 27,820. Kalimantan Selatan 13 130,0 261,7 7 97,5 21,3 102,5 33,9 3 138,0 45,621. Kalimantan Timur 11 124,0 232,8 6 80,0 17,5 3 80,0 27,9 4 105,0 36,622. Sulawesi Utara 19 194,0 297,6 9 90,0 24,0 222,1 61,0 11 319,0 87,623. Sulawesi Tengah 12 90,0 133,4 6 70,0 16 ,3 3 31,0 8,5 6 158,0 43,324. Sulawesi Selatan 18 251,0 564,8 8 164,0 52,4 6 258,4 94,1 10 498,0 181,425. Sulawesi Tenggara 7 87,0 114,9 5 68,0 20,0 158,2 41,8 9 162,0 42,826. Maluku 10 107,5 128,5 6 62,5 16 ,1 137,1 35,5 7 162,0 41,927. I r i an Jaya 7 100,0 106,2 5 55,5 14,5 145,0 39,6 5 100,0 27,3

Jumlah 451 4.961,7 15.809,0 242 5.256,3 1.496,7 291 9.173,0 2.912,4 299 9.619,0 3.061,5

XIII/11

bangunan agar mengikuti peraturan, standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, penataan bangunan juga dilaksa-nakan melalui pemberian bimbingan agar setiap bangunan diman-faatkan secara optimal dan aman terhadap berbagai gangguan baik yang bersifat alamiah maupun yang disebabkan ulah manu-sia, seperti bahaya gempa, tanah longsor, abu gunung berapi dan kebakaran.

Dalam tahun 1991/92 kegiatan penataan fisik bangunan dan lingkungannya dilaksanakan di 16 Daerah Tingkat I sebagai ke-giatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai hasil dari kegiatan ini selama tahun 1991/92 antara lain: pengendalian pembangunan di kawasan pantai dan obyek wisata (pantai Lovina, Bali; Tasik Ria, Sulawesi Utara; Pasir Putih, Jawa Timur; tepian Danau Toba, Sumatera Utara; Danau Maninjau dan Danau Singkarak, Sumatera Barat; Tawangmangu, Jawa Tengah; dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan); pengendalian daerah pelabuhan untuk memperlancar arus transportasi orang dan barang serta untuk memberikan dukungan atas upaya pengungkapan ciri daerah (Gilimanuk dan Ketapang di Bali); penataan kawasan perdagangan (kawasan Mangga Dua dan Jalan Sabang di Jakarta); pelestarian bangunan dan kawasan bernilai sejarah dan budaya (Banda Aceh, kawasan Keraton Yogya); dan pengendalian pembangunan daerah tepian sungai (Pekanbaru, Palembang) serta kawasan rawan kebakaran (Pontianak).

e. Penunjang Program Perumahan Rakyat

Agar program perumahan rakyat dapat berkembang dengan lebih efektif dan efisien, pelaksanaannya ditunjang dengan berbagai kegiatan. Kegiatan penunjang ini dilakukan melalui kegiatan pusat-pusat informasi teknik bangunan serta penyu-luhan perumahan di seluruh Daerah Tingkat I. Dalam hubungan itu pada tahun 1991/92 telah dilatih sekitar 1.920 tenaga penyuluh masyarakat di bidang perumahan.

Selain itu telah dilaksanakan pula pelatihan dan uji coba pengembangan bahan bangunan lokal di Propinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Su-lawesi Tenggara, dan Irian Jaya. Pengembangan bahan bangunan lokal tersebut meliputi pembuatan genteng beton dan batu cetak beton dengan cara penerapan teknologi pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan di pedesaan karena bahan bangunan lokal merupa-kan komponen utama dalam membangun perumahan dan pemukiman di pedesaan.

XIII/12

Di samping kegiatan-kegiatan di atas, pada tahun 1991/92 telah dilaksanakan penelitian uji ketahanan bahan bangunan dengan sistem Srilangka di Karawaci (Tangerang). Uji ketahanan bangunan yang menggunakan sabut kelapa sebagai campuran pada komponen dinding bangunan dimaksudkan untuk menilai dan meng-evaluasi sistem tersebut yang berdasarkan pada mutu bahan dinding, perhitungan kekuatan struktur dan perilaku serta je-nis kerusakan yang terjadi akibat bekerjanya beban.

Uji coba dilaksanakan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 30 unit yang dilakukan secara swakelola. Uji coba ini kemudian dilanjutkan dengan membangun 100 unit rumah. Dari uji coba tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi bahan bangunan dengan sistem Srilangka dapat dikembangkan di Indonesia.

Bersamaan dengan usaha-usaha seperti tersebut di atas, telah pula disusun berbagai peraturan, standar dan buku pe-laksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman. Dalam hubungan itu pula telah berhasil diterbitkan Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti Un-dang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan. UU No. 4 Tahun 1992 ini lebih memperhatikan kepentingan ma-syarakat untuk dapat menempati, memiliki dan membangun rumah yang layak di lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

2. Program Penyediaan Air Bersih

Dalam tahun 1991/92 program penyediaan air bersih makin ditingkatkan pelaksanaannya terutama demi kepentingan penduduk perkotaan yang berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan yang mengalami kesulitan air bersih. Peningkatan pelaksanaan program penyediaan air bersih ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk memenuhi kebutuhan kawasan perkampungan kumuh di perkotaan, dalam tahun 1991/92 telah dibangun sebanyak 7.687 unit hidran umum baru, antara lain tersebar di Jawa Tengah 755 unit, Jawa Barat 585 unit, Sumatera Selatan 592 unit, Su-lawesi Selatan (386 unit), Nusa Tenggara Timur 395 unit, dan Irian Jaya 234 unit, dan Timor Timur (248 unit). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hidran umum baru (termasuk terminal air) yang dibangun pada tahun 1991/92 meningkat ku-rang lebih 27,6%. Di samping itu telah dibangun pula lebih dari 274 ribu buah sambungan rumah yang pelaksanaannya terse-bar di semua Daerah Tingkat I. Secara keseluruhan tambahan

XIII/13

penduduk kota yang dapat menikmati air bersih dengan lebih mudah dan mudah pada tahun 1991/92 berjumlah lebih dari 3,0 juta orang, atau meningkat sebanyak kurang lebih 45,0% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel XIII-4). Dalam tahun yang sama kapasitas produksi air bersih perkotaan telah meningkat sebanyak 4.191,0 liter per detik sehingga secara keseluruhan (kumulatif) jumlah kapasitas produksi terpasang pada akhir tahun 1991/92 adalah sebanyak 66.247,5 liter per detik.

Di daerah pedesaan, dalam tahun yang sama telah pula di-laksanakan pembangunan sarana air bersih di lebih dari 450 desa dengan hidran umum sebanyak kurang lebih 5.100 unit, su-mur gali 3.932 buah, penampungan air hujan 417 buah, perlin-dungan mata air 95 buah, dan sambungan rumah sebanyak 3.585 unit (Tabel XIII-5). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sa-rana penyediaan air bersih pedesaan yang banyak meningkat jumlahnya dalam tahun 1991/92 adalah hidran umum, yaitu me-ningkat sebanyak 85,6%, sedang jenis-jenis sarana lainnya, seperti sumur gali, penampungan air hujan, dan perlindungan mata air tidak banyak berbeda jumlahnya dibandingkan dengan tahun 1991/92. Yang jumlahnya menurun adalah sambungan rumah. Penurunan ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan yang le-bih memprioritaskan pengadaan hidran umum dari pada sambungan rumah Pertimbangannya adalah di samping segi kemampuan ma-syarakat yang masih relatif rendah untuk membayar biaya sam-bungan, hidran umum dapat mencakup lebih banyak penduduk desa dibandingkan dengan sambungan rumah. Walaupun demikian, ber-kat sangat besarnya peningkatan jumlah hidran umum yang diba-ngun, jumlah tambahan penduduk desa yang dapat menikmati air bersih dengan lebih mudah meningkat dengan cukup besar, yaitu dari sebanyak 794,8 ribu orang pada tahun 1990/91 menjadi le-bih dari 1,0 juta orang pada tahun 1991/92. Adanya peningkatan ini jelas sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesa-an. Dengan adanya peningkatan ini jelas tingkat kesehatan para anggota masyarakat meningkat. Selain itu waktu yang pada masa-masa sebelumnya banyak digunakan untuk memperoleh air bersih, sekarang dapat berkurang sehingga waktu yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengasuh anak untuk Para ibu, dapat lebih banyak. Selain itu banyaknya penambahan sarana air bersih ini sangat membantu penduduk da-lam mengatasi masalah air pada musim kering yang melanda be-berapa daerah pada tahun 1991/92.

Beberapa contoh daerah yang dalam tahun 1991/92 memper -oleh tambahan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan

XIII/14

TABEI. XIII - 4

PELAKSANAAN PROGAM PENYEDIAAN AIR BERSIH PERKOTAANMENURUT DAERAH TINGKAT I ,

1988/89 - 1991/92

XII/15

TABEL XIII - 5

PFIA7.SANMN PENYPDIAAN AIR BERSIH PPDESAANMF3I.RUI DAMRAH M G M * I ,

1988/89 - 1991/92

XIII/16

kelompok rakyat yang berpenghasilan rendah dapat disebutkan, antara lain, Jakarta (kawasan Tanjung Priok, Cilincing), DI Yogyakarta (Gunung Kidul), Kalimantan Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Secara khusus di Nusa Tenggara Barat dilakukan pemasangan pipa di dasar laut sepanjang 800 meter untuk memenuhi kebu-tuhan air bersih penduduk desa nelayan Pulau Bungin yang ter-pencil dengan memanfaatkan sumber air dari Labuhan Alas (Lom-bok). Sekitar 2.500 orang penduduk pulau kecil ini benar-be-nar merasakan manfaatnya. Selain itu, di bagian lain propinsi ini telah dilakukan pula pekerjaan yang hampir sama untuk me-menuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat pesisir Pulau Ma-ringkik (Lombok Timur). Di Nusa Tenggara Timur (Desa Solamo), dibangun sarana dan jaringan air bersih dengan menggunakan kincir sebagai pembangkit tenaga listrik untuk menekan biaya operasi dan pemeliharaan. Hal yang sama juga dilaksanakan di Bali, yaitu antara lain di Desa Candi Kusuma.

Di beberapa lokasi tertentu di Propinsi-propinsi DI Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan pada tahun itu telah di-kembangkan pula sistem penyediaan air dengan tenaga surya. Di Kalimantan Barat dibangun instalasi penjernihan air (IPA) terapung untuk melayani kebutuhan penduduk di pemukiman se-panjang sungai di Sungai Kapuas. Selanjutnya pada tahun itu juga dilakukan pembangunan dan penyediaan kapal tangki air bersih untuk menjangkau penduduk di daerah-daerah Pangkajene Kepulauan, Mamuju, Matiro Deceng di Sulawesi Selatan, Pulau Lembe dan Bunaken di Sulawesi Utara, Kecamatan Selor Timur di Nusa Tenggara Timur dan Jayapura di Irian Jaya.

Sementara itu, peningkatan peran serta swasta di bidang penyediaan air bersih bagi masyarakat juga terus diusahakan, antara lain di kota Surabaya dan sekitarnya, Pulau Bintan, kota Semarang, Lhok Seumawe, dan Nusa Dua (Bali).

3. Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Program berikutnya dalam pembangunan sektor perumahan dan pemukiman adalah program penyehatan lingkungan pemukiman (PLP). Program ini meliputi usaha-usaha pembangunan dan per-baikan saluran-saluran pembuangan air hujan dan air limbah dan penanganan pengelolaan persampahan. Penanganan pembuangan air hujan khusus dilaksanakan di wilayah perkotaan untuk mengatasi genangan-genangan air dan banjir, sedang penanganan air limbah

XIII/17

dilaksanakan baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pede-saan. Tujuannya agar pembuangan air limbah tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan membahayakan lingkungan. Sementara itu, untuk lebih mendayagunakan pengelolaan sampah di beberapa kota tertentu diterapkan sistem modul. Dalam sistem tersebut pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga sampai dengan tempat pembuangan sementara dilakukan oleh pihak RT/RW atau LXMD setempat, sedang pengangkutan sampah selanjutnya ke tempat pembuangan akhir dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam tahun 1991/92 telah berhasil diperbaiki saluran-saluran pembuangan air hujan yang dapat melayani sekitar 16,9 juta orang di 163 kota. Dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 1990/91 jumlah penduduk yang terlayani hanya kurang lebih 10,7 juta orang di 120 kota (Tabel XIII-6). Termasuk ke dalam hasil yang dicapai dalam tahun 1991/92 antara lain ada-lah pembangunan saluran pembuangan air hujan berskala makro yang dilaksanakan di kota-kota Cirebon, Medan dan Semarang; penanggulangan darurat akibat bencana alam di Kabupaten Pasa-man (Sumatera Barat); dan pembangunan saluran induk untuk me-ngurangi genangan-genangan air di kawasan-kawasan perumahan PERUMNAS di Pulau Gebang (Jakarta), Kandangan (Malang) dan Rancaekek (Bandung). Pada tahun itu juga dibangun saluran in-duk yang menampung saluran-saluran lokal di wilayah-wilayah perkampungan di kota Palembang, Padang, dan Pekanbaru. Ke-giatan serupa juga dilaksanakan di pantai wisata Kuta (Bali), pantai wisata Bengkulu, dan pantai wisata Senggigi (Lombok Barat) dalam rangka menunjang pengembangan kawasan pariwisata.

Dalam tahun yang sama telah pula dilaksanakan penanganan air limbah dengan menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah rumah tangga dengan teknologi sederhana/tepat guna di 198 kota dan di 864 desa. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut melayani kurang lebih 626 ribu orang di kota-kota dan 114,9 ribu orang di desa-desa. Kegiatan yang sama pada tahun 1990/91 meliputi 109 kota, dengan 695 ribu penduduk, dan 680 desa dengan 84,5 ribu orang penduduk. Dalam hubungan ini khusus untuk DKI Jakarta dapat disebutkan bahwa lembaga pengelola pembuangan air limbah yang semula berstatus Badan Pengelola Air Limbah (BPAL) telah diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Limbah (PDAL) dengan harapan akan dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat.

Untuk pembuangan air limbah di beberapa kota besar lain-nya, seperti Yogyakarta dan Denpasar, telah disiapkan rencana

XIII/18

TABEL XIII - 6

PELAKSANAAN PFNYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAANMINURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89-1991/92

Repelita V

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

Daerah Tingkat I Drainase Persampahan Air Limbah Drainase Persampahan Air Limbah Drainase Persampahan Air Limbah Drainase Persampahan Air Limbah

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

Kota Pendu-duk

(ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu (ribu(kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang) (kota) orang)

1. Daerah Istimewa Aceh 3 62 4 79 1 9 3 18 3 27 - - 9 338 9 90 6 1 9 754 14 200 9 212. Sumatera Utara 10 1.188 16 1.514 7 218 5 290 10 97 6 12 10 739 18 100 19 101 17 2.912 26 420 19 163. Sumatera Barat 4 249 12 345 7 116 3 34 8 9 2 598 3 20 9 1 8 697 12 140 10 44. R i a u 3 196 4 70 3 119 3 42 - - 2 72 4 10 3 1 2 676 5 40 3 13S. J a m b i 2 128 3 71 2 82 3 37 1 1 3 219 6 50 4 1 S 531 9 150 7 96. Sumatera Selatan 9 517 9 424 6 80 2 38 6 101 - - 6 773 S 50 2 1 12 1.426 16 320 19 327. Bengkulu 1 13 3 50 - - 1 7 2 20 2 23 3 30 3 1 2 295 5 90 7 118. Lampung - 5 90 - - 3 43 4 46 - - 3 74 3 20 2 1 5 356 11 220 4 19. DKI Jakarta 1 1.013 1 5.600 1 331 1 1.062 1 400 1 23 1 1.356 1 131 1 77 1 2.014 1 105 1 5010. Jawa Barat 19 1.814 37 1.956 14 1.644 6 487 18 274 16 277 23 932 24 160 16 501 27 1.264 31 568 32 14411. Jawa Tengah 14 1.412 41 1.564 8 549 11 558 38 550 7 3 6 1.153 44 70 12 1 6 884 14 160 12 2112. DI Yogyakarta 3 316 3 30 1 246 3 97 1 29 1 2 2 486 1 10 - 1) - 4 551 4 70 2 113. Jawa Timur 13 1.950 18 1.646 12 1.579 10 608 7 182 - - 6 701 8 40 8 2 13 1.022 27 560 9 28814. B a 1 i 8 199 8 262 8 5 2 93 16 96 3 10 9 285 8 20 10 1 10 1.020 12 140 9 215. Nusa Tenggara Barat 3 158 3 125 - - 3 122 3 30 - - 2 458 5 20 2 1 3 75 11 110 6 116. Nusa Tenggara Timur 1 34 3 70 3 54 2 27 - 3 84 4 30 3 1 S 331 8 40 6 117. Timor Timur - 2 20 1 27 3 20 - - 3 64 3 10 3 1 3 177 4 150 3 118. Kalimantan Barat 1 216 3 166 3 125 4 42 - 3 76 4 30 4 1 3 283 9 70 7 119. Kalimantan Tengah 1 20 2 36 2 35 - - - 1 57 2 20 - - 3 157 7 560 - -20. Kalimantan Selatan 2 110 4 186 2 98 2 16 - 2 212 4 40 2 66 7 130 4 121. Kalimantan Timur 1 124 3 163 3 157 3 33 - - 2 130 2 20 4 56 6 180 1 122. Sulawesi Utara 2 158 3 190 3 105 4 24 - - 5 1.234 2 10 3 489 7 120 6 123. Sulawesi Tengah 1 17 3 60 1 23 3 21 1 227 2 10 3 162 4 70 1 124. Sulawesi Selatan 2 479 5 631 3 130 5 30 - 6 138 7 20 5 86 20 90 11 225. Sulawesi Tenggara 1 23 3 SO 1 25 2 22 - 2 39 2 20 2 119 4 100 2 126. Maluku 1 56 3 90 2 38 3 49 4 231 3 30 2 69 5 100 3 127. Irian Jaya 1 36 3 65 2 28 3 25 - 2 63 4 30 2 1 4 457 7 110 5 1

Jumlah 107 10.486 204 15.553 58 4.660 88 4.585 152 2.274 43 337 120 10.762 181 1.091 109 1) 695 163 16.929 286 5.013 198 626

1) Angka diperbaiki X I I I / 1 9

induknya. Sementara itu, khusus untuk daerah pedesaan, telah pula dilaksanakan pembangunan sanitasi sederhana di 530 lokasi desa, yang antara lain berupa pembuatan jamban keluarga dan saluran pembuangan air limbah sederhana.

Dalam bidang persampahan, pada tahun 1991/92 telah ber-hasil ditingkatkan pengelolaan persampahan di 286 kota yang diperkirakan dapat melayani sekitar 5,0 juta jiwa. Dibanding-kan dengan tahun sebelumnya, apa yang dilaksanakan pada tahun 1991/92 ini dilihat dari jumlah kotanya meningkat dengan lebih dari 56% dan dari jumlah penduduk yang dilayaninya meningkat menjadi hampir 5 kali lipat (Tabel XIII-6).

Pemerintah, lebih-lebih Pemerintah Daerah, memang benar-benar sangat mendambakan adanya kota-kota bersih dari sampah. Maka tidak mengherankan bahwa akhir-akhir ini mulai banyak bermunculan "kota terbersih". Sebagai contoh, pada tahun 1991/92 kota-kota Surabaya, Semarang, Padang, Surakarta, Ci-anjur, Temanggung, dan Magelang mendapat penghargaan ADIPURA. Untuk itu upaya-upaya di atas telah memberikan sumbangannya.

Untuk menunjang pengelolaan dan pelaksanaan usaha-usaha tersebut di atas, dalam tahun 1991/92 telah dilaksanakan ber-

bagai pelatihan dan pendidikan khususnya untuk meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang sani-tasi lingkungan. Pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 1991/92 diikuti oleh kurang lebih 320 orang.

XIII/20