Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN AKTUALISASI
MEMPERMUDAH PENYUSUNAN LAKIP MELALUI DIGITALISASI DATABASE DENGAN MICROSOFT TEAMS DI KANTOR
KECAMATAN MENTEBAH
DISUSUN OLEH :
SUNDARI UTAMI19960303 202012 2 011
36
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
BEKERJASAMA DENGANBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN 2021
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena
dengan Rahmat dan Hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Rancangan
Aktualisasi ini dan tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW. Judul Rancangan Aktualisasi ini adalah
“Mempermudah Penyusunan LAKIP Melalui Digitalisasi Database Dengan Microsoft Teams di Kantor Kecamatan Mentebah”.
Rancangan ini terlaksana karena kontribusi dari berbagai pihak berupa
bimbingan dan motivasi sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:
1. Bapak Fransiskus Diaan, selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang telah
bertanggung jawab sepenuhnya atas nama peserta Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun 2021 dari Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bapak H. Sarbani, S.E., M.A.P, selaku Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bapak Ruminsar Manuarang, SE., MM selaku Coach yang telah memberikan
bimbingan, masukan, pengarahan, dan motivasi secara menyeluruh kepada
saya.
4. Sekoni, S.Sos, selaku Mentor dan Sekertaris Camat Kecamatan Mentebah,
yang telah memberikan bimbingan, masukan, pengarahan dan motivasi.
5. Bapak Mawardi, S.E, M.M. selaku Penguji yang telah memberikan
bimbingan, masukan, pengarahan dan motivasi.
6. Seluruh Widyaiswara yang memberikan ilmu ANEKA dan Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI selama saya mengikuti pelatihan.
7. Kedua orangtua bapak Abdul Majid dan ibu Jamriani yang selalu mengiringi
setiap langkah saya dengan doa dan motivasi.
8. Kepada adik-adik tercinta Ario Fadila & Dy. Arnida Sukma yang selalu
menjadi motivasi dan semangat untuk saya setiap detiknya.
9. Kepada rekan seperjuangan terbaik dari masa kuliah hingga sekarang
sesama peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III saudari Dwi Febrianti,
SE
i
10. Rekan sekamar kaka Carolina Bella, S.Pi, sebagai sesama peserta Pelatihan
Dasar CPNS Golongan III yang telah memberikan bantuan, motivasi dan
tempat berkeluh kesah.
11. Rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXIX yang
selalu kompak dan memberikan motivasi.
12. Panitia Pelatihan Dasar CPNS Golongan II & III Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 yang turut menyukseskan kegiatan ini.
13. Kepada kakak-kakak tercinta yang selalu mendukung dan menampung
segala emosi dan keluh kesah, Indah Purnamasari S.Kep. Ners, Dahliawati,
Amd.Keb, Layati Hidayah, S.Kep. Ners, Wira Saputri, S.Kep. Ners, Debbi
Kurniasih, Amd.Kep, dan Dian Sulasmy, S.Kep. Ners.
14. Kepada teman sepermainan yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi
kepada saya, Mela Andriani, SE, Nini Maryani, Amd.Keb, Fita Angriani,
Amd.Keb, Putri Meigina Sonia & Eka Novitasari
15. Seluruh jajaran yang bertugas di Kantor Kecamatan Mentebah yang telah
memberikan bantuan dan motivasi.
Saya berupaya agar Rancangan Aktualisasi ini dapat mencapai tujuan,
sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
Rancangan Aktualisasi ini diterima dengan terbuka. Semoga Rancangan
Aktualisasi ini dapat bermanfaat.
Putussibau, 17 April 2021
Sundari Utami, SE NIP. 19960303 202012 2 011
ii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN
BERITA ACARA
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................... iii
DAFTAR BAGAN, GAMBAR DAN DAFTAR TABEL ......................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Tujuan Aktualisasi ............................................................................ 3
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Aktualisasi.................................... 4
D. Manfaat Aktualisasi .......................................................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASIA. Situasi dan Kondisi Organisasi ........................................................ 5
B. Visi dan Misi Organisasi .................................................................. 7
C. Nilai-Nilai Organisasi ........................................................................ 7
D. Struktur Organisasi ........................................................................... 8
E. Tugas dan Fungsi Organisasi .......................................................... 10
F. Uraian Tugas Jabatan Fungsional CPNS......................................... 17
BAB III KONSEP DASAR APARATUR SIPIL NEGARA A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil ........................... 18
B. Peran dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara .................................. 23
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI A. Identifikasi dan Penetapan Isu Aktual Serta Faktor
Penyebabnya ................................................................................... 26
B. Rancangan Aktualisasi Kegiatan .................................................... 32
C. Jadwal Implementasi Kegiatan ........................................................ 46
D. Jadwal Konsultasi………………………………………………............. 47
KESIMPULAN SEMENTARA ........................................................... 49
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA................................................... 50
DAFTAR BAGAN
Bagan 1 Struktur Organisasi Kantor Kec.Mentebah....................... 9
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Data Pendukung Isu 1................................................... 27
Gambar 2 Data Pendukung Isu 2................................................... 28
Gambar 3 Data Pendukung Isu 3................................................... 28
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kepegawain Bedasarkan Eselon Jabatan...................... 6
Tabel 2.2 Kepegawain Bedasarkan Tingkat Pendidikan................ 6
Tabel 4.1 Analisis Faktor Penyebab Melalui Metode APKL........... 29
Tabel 4.2 Analisis Faktor Penyebab Melalui Metode USG............. 30
Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi Kegiatan.................................... 32
Tabel 4.4 Rencana Jadwal Implementasi Kegiatan........................ 46
Tabel 4.5 Jadwal Konsultasi dengan Coach................................... 47
Tabel 4.6 Jadwal Konsultasi dengan Mentor.................................. 48
iv
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangBerdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai wujud dalam
merealisasikan tujuan nasional Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka
perlu membangun sumber daya manusia yang memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Pemerintahan. ASN
diharapkan mampu melaksanakan perannya sesuai Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal
11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
sebagai bentuk pertanggung jawaban ASN yang telah diberikan tugas dan
jabatan oleh negara kepada masyarakat maupun kepada pimpinan tertinggi,
ASN diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana
kebijakan publik yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada pada
peraturan perundang-undangan, melakukan pelayanan publik yang
1
2
profesional dan berkualitas, dan mengemban tugas untuk mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, ASN
dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugasnya yang
kerap mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Nilai-nilai dasar yang
harus dimiliki seorang ASN ialah Akuntabilitas, Nasionalise, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang dikenal dengan nilai ANEKA, dengan
menyesuaikan kedudukan serta peran menjadi Pelayanan Publik, Manajemen
ASN, dan Whole of Government.
Sebagai wujud nilai-nilai dasar, untuk menjadi seorang ASN harus
melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seleksi CPNS
menggunakan sistem yang terstruktur dengan baik dan sangat transparan
kepada publik. Publik dapat mengawasi secara langsung proses seleksi
CPNS dengan berbagai media yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan
dengan adanya proses transparansi ini dapat menjauhkan seleksi CPNS dari
stigma negatif yang selama ini berkembang dimasyarakat. Setelah lolos
seleksi CPNS, peserta tidak otomatis menyandang status sebagai PNS/ASN,
hanya berstatus sebagai CPNS saja. CPNS ini wajib mengikuti proses
pelatihan dasar untuk pembinaan dan induksi yang rinci demi mewujudkan
ASN yang mampu menjadi bagian dari tercapainya tujuan Nasional
Pemerintah Negara Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar
CPNS), yang dimaksud Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan
pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk
membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang. Peserta Latsar CPNS diminta untuk
membuat gagasan Rancangan Aktualisasi yang akan diterapkan di instansi
terkait. Rancangan aktualisasi yang diawali dengan identifikasi isu, masalah,
dan gagasan pemecahan masalah pada unit kerja dengan mengacu pada
materi pelatihan yang telah diberikan.
3
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pelatihan dasar, saya sebagai
peserta Latsar Golongan III angkatan 79 gelombang 2 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemukan gagasan rancangan
aktualisasi yang bersumber dari instansi formasi saya dibagian Penyusun
Program Anggaran dan Pelaporan di Kantor Kecamatan Mentebah. Sebagai
staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan yang merupakan calon ASN
menjalankan tugas dan fungsi menurut UU nomor 05 tahun 2014 sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik perekat dan pemersatu bangsa.
Dalam melaksanakan tugas, selama 2 bulan terakhir di sub bagian
Program dan keuangan di Kantor Kecamatan Mentebah, menunjukkan bahwa
ada beberapa fungsi PNS yang belum berjalan dengan optimal. Adanya fungsi
yang belum optimal ini menimbulkan beberapa isu yang perlu segera
ditangani. Isu yang di temukan di tempat tugas antara lain: 1) lemahnya evaluasi kualitas pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Mentebah; 2) sulitnya penyusunan LAKIP di Kantor Kecamatan Mentebah; dan 3) belum adanya bagan alur penyusunan program dan pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Mentebah. Satu core issue yang harus menjadi
prioritaskan dalam rancangan aktualisasi akan dipecahkan melalui gagasan-
gagasan kegiatan kreatif dan inovatif yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar PNS
yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti
korupsi (ANEKA) dan akan diterapkan ditempat tugas sebagai bentuk dari
ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik perekat dan
pemersatu bangsa.
B. Tujuan Aktualisasi1. Mengidentifikasi isu aktual terkait administrasi di Kantor Kecamatan
Mentebah.
2. Memunculkan ide dan gagasan inovatif dengan mengaitkan pada nilai
dasar yang terkandung dalam tugas, fungsi dan peran ASN sehingga
dapat diterapkan di Kantor Kecamatan Mentebah untuk perbaikan sistem
yang lebih efektif.
3. Mampu menerapkan Nilai-Nilai Dasar ASN (yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi), Pelayanan
Publik, Manajemen ASN, dan Whole of Government melalui pengalaman
langsung pada Kantor Kecamatan Mentebah.
4
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Aktualisasi1. Waktu pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan LXXIX Tahun 2021 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, mulai dari Tanggal 29 Maret 2021 s/d
23 April 2021.
2. Tempat pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan LXXIX Tahun 2021 (On Class) di Hotel Uncak Lestari,
Kabupaten Kapuas Hulu .
3. Waktu Pelaksanaan Aktualisasi ini dilaksanakan berdasarkan Kalender
Pelatihan dan Pendidikan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXIX
Tahun 2021, mulai dari Tanggal 26 April 2021 s/d 5 Juni 2021 di Kantor
Kecamatan Mentebah.
4. Tempat Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi (Off Class) di Kantor
Kecamatan Mentebah.
5. Waktu Laporan Rancangan Aktualisasi pada 9 Juni 2021.
6. Tempat pelaksanaan Laporan Rancangan aktualisasi di Hotel Uncak
Lestari, Kabupaten Kapuas Hulu .
D. Manfaat Aktualisasi1. Manfaat aktualisasi secara umum
a) ASN dapat belajar untuk menjadi pelayan masyarakat yang profesional.
b) ASN dapat membantu mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan
Mentebah.
2. Manfaat aktualisasi secara khusus
a) Mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN melalui
ANEKA.
b) Mampu memahami peran dan kedudukan ASN di NKRI.
c) Meningkatkan mutu laporan kinerja Kantor Kecamatan Mentebah
d) Meningkatkan kualitas pola kerja berbasis e-government di lingkungan
Kantor Kecamatan Mentebah
e) Terwujudnya visi dan misi Kantor Kecamatan Mentebah
BAB IIGAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. Situasi dan Kondisi OrganisasiKecamatan sebagai kepanjangan tangan bupati di wilayahya dibentuk
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di
Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di
Kecamatan, harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga
pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Oleh Karena itu Kecamatan
Mentebah secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling
strategis yang dijalankan oleh Kecamatan mentebah melalui 4 (empat) Seksi
yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi
Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Kecamatan Mentebah menempati kantor yang beralamatkan di Jalan Lintas
Selatan Desa Tanjung Intan. Berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu yang didirikan pada tahun 1999 dengan kondisi yang
cukup baik karena adanya pemeliharaan/perbaikan yang sifatnya partial.
Dengan 8 desa yang ada, luas Kecamatan Mentebah sebesar 786.41 KM.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sumberdaya
Aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Mentebah berjumlah 17
(tujuh belas) orang. Dari Jumlah tersebut, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris
Desa pada Desa Tanjung. Sedangkan tenaga Honorer Daerah terdiri dari 3
(tiga) dengan komposisi sebagai berikut :
a. 1 (satu) orang ditempatkan pada Seksi Pemerintahan yang bertugas
sebagai operator E-KTP dan SIAK (Kartu Keluarga); dan
b. 1 (satu) orang ditempatkan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat yang
bertugas sebagai TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
5
6
c. 1 (satu) orang ditempatkan pada Seksi Pemerintahan yang bertugas
sebagai Pengadministrasian Pemerintahan.
Sedangkan Komposisi Jabatan dalam Struktur Organisasi
Kecamatan Mentebah, dapat dilhat pada Tabel dibawah ini :
Tabel 2.1Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
No UraianEsselon
JumlahIII IV Staf/Honorer
1 2 3 4 5 6
1. Camat 1 - - 1
2. Sekretaris Kecamatan 1 - - 1
3. Kassubag Aparatur dan Umum - 1 2 3
4. Kasubbag Program dan Keuangan - 1 2 3
5. Kasi Pemerintahan - 1 3 4
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat - 1 2 3
7. Kasi Ekonomi Pembangunan - 1 1 2
8. Kasi Trantib dan Umum - 1 1 2
9. Sekretaris Desa - - 1 1
Jumlah 2 6 12 20
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020
Tabel 2.2Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No UraianPendidikan
JumlahS2 S1 D/III D/II SLTA
1 2 3 4 5 6 7 8
7
1. Camat 1 - - - - 1
2. Sekretaris Kecamatan - 1 - - - 1
3. Kassubag Aparatur dan Umum - - - - 1 1
4. Kasubbag Program dan Keuangan - - - - 1 1
5. Kasi Pemerintahan - - - - 1 1
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat - - - - 1 1
7. Kasi Ekonomi Pembangunan - - - - 1 1
8. Kasi Trantib dan Umum - - - - 1 1
9. Sekretaris Desa - - - - 1 1
10. Staf - 1 1 - 6 8
11. Honorer - 1 1 - 1 3
Jumlah 1 3 2 - 14 20
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020
B. Visi dan Misi Organisasia. Visi
Visi dari Kantor Kecamatan Mentebah adalah :
“ MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG RAMAH DAN MEMBAHAGIAKAN ”
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:
1. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada dasarnya
menjadi tanggung jawab Kantor Kecamatan Mentebah.
2. Ramah adalah sikap, tutur kata dan perilaku yang menyenangkan
orang lain, dalam hal ini publik yang mendapatkan pelayanan dari
Kantor Kecamatan Mentebah.
8
3. Membahagiakan adalah dampak dari pelayanan publik yang
menyenangkan dan puas terhadap mutu pelayanan dari Kantor
Kecamatan Mentebah.
b. MisiMisi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah
ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan tugas, misi dari Kantor Kecamatan
Mentebah adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan;
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien.
C. Nilai-Nilai OrganisasiAdapun nilai-nilai yang tercermin di dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan
Mentebah adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan
Merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan mutu
pelayanan kepada publik. Mengembangkan diri merupakan bentuk dari
perwujudan proses berfikir kreatif dengan membuat inovasi terbaru demi
meningkatkan pelayanan publik.
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien
Pelayanan terhadap publik merupakan fokus utama dari Kantor
Kecamatan Mentebah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan
public. Dalam melakukan pelayanan public, terdapat nilai dasar yang perlu
diprioritaskan oleh instansi, kantor kecamatan mentebah memprioritaskan
pelayanan yang memiliki nilai dasar berkualitas dan efisien sebagai
bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Pelayanan yang berkualitas
adalah tingkat pelayanan yang baik sesuai dengan SOP dan
memprioritaskan kepentingan publik. Pelayanan yang efisien adalah
pemaksimalah sumberdaya dalam pelayanan publik dengan pemanfaatan
sistem yang baik dan mudah bagi masyarakat sehingga diharapkan
mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
9
Dari penjabaran Misi, maka dapat diambil indikator nilai-nilai organisasi, yaitu :
Memperlancar, Kenyamanan, Tanggungjawab, Pelayanan Cepat, Tepat, Berkualitas, Akuntabel, Akurat, Tanggap dan Inovatif.
D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, struktur
organisasi Kantor Kecamatan Mentebah terdiri dari :
1. Camat, membawahi 1 Sekretaris, 4 Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan
Fungsional, sebagai berikut:
1) Sekretaris Camat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
1.1) Sub Bagian Umum dan Aparatur
1.2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2) Kepala Seksi Pemerintahan
3) Kepala Seksi Kesejahteraan
4) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan 1Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mentebah
10
Sumber: Sub Bagian Umum & Aparatur Kantor Kecamatan Mentebah
E. Tugas dan Fungsi Organisasi
11
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bahwa
Kecamatan terdiri dari tingkatan eselonering yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi sebagai berikut yaitu terdiri dari :
1. CamatCamat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.
Tugas Pokok :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan
kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat
daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Fungsi :
12
Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat melaksanakan fungsinya
sebagai berikut :
a. Penetapan rencana operasonal Kecamatan;
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawabanya;
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang berkaitan dengan bidang tugasnnya;
d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
secara priodik;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretaris Kecamatan.Sekretaris Kecamatan adalah pimpinan sekretariat sebagai unsur
pembantu pimpinan pada Kecamatan yang berada dibawah serta
bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas pokok
Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan
urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
perpustakaan dan kearsipan Kecamatan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. Pengkoordinasian penyusun program kerja Kecamatan;
c. Pengelolan keuangan Kecamatan;
d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan
aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan,
dan perlengkapan Kecamatan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanan program kerja
Kecamatan;
13
g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sekretariat;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.Sub Bagian Umum dan Aparatur. Tugas Pokok
Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu
Sekretariat dalam pengelolaan aparatur, pengembangan aparatur,
tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan
ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Kecamatan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Aparatur
melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
b. Penyelenggara ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan
Kecamatan;
c. Pemberian pelayanan administrasi personil Kecamatan;
d. Pengelolaan administrasi Kecamatan;
e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian Personil dan Umum;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
2.2.Sub Bagian Program dan Keuangan. Tugas Pokok
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu
Sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan
Kecamatan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan
melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kecamatan;
14
c. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap
Seksi pada Kecamatan;
d. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan
secara periodik;
e. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian Program dan Keuangan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
3. Seksi PemerintahanSeksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung
jawab kepada Camat.
Tugas Pokok
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan
desa dan/atau kelurahan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan melaksanakan
fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan pembinaan wawsn kebangsaan dan
ketahanan nasional;
c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
d. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
f. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan
organisasi terkait;
g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat
Kecamatan;
h. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
15
i. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan
keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
j. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
k. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi Pemerintahan;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Perekonomian dan PembangunanSeksi Perkonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pada
Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah
serta bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas Pokok
Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian
masyarakat dan pembangunan desa/ kelurahan dalam wilayah
Kecamatan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan Pembangunan
melaksanakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan
Pembangunan;
b. Penyusunan data potensi sumber daya desa/kelurahan;
c. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan Kecamatan
dan dokumen rencana pembangunan desa;
d. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan
prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
e. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi
desa dan perlombaan desa;
f. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan
pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
16
g. Penyelengaraan administrasi di bidang perekonomian dan
pembangunan;
h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Kesejahteraan RakyatSeksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pada Kecamatan
yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi berada dibawah serta
bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas Pokok
Seksi Kesejarteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat
dalam pembinaan kesejahteraan sosial.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat
melaksanakan fungsi sebagai berikut ;
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/
kemasyarakatan dan lembaga swaday masyarakat (LSM);
c. Pembinaan kerukunan antar antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras golongan lainnya;
d. Penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan,
komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
e. Pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan
sosial, sarana peribadatan pelayanan kesehatan dan
pemberantasan wabah penyakit.
f. Penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi Kesejahteraan Rakyat;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
17
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban UmumSeksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Tugas Pokok
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoodinasikan upaya penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
FungsiUntuk melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :b. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum;c. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;d. Penyiapan bahan koordinasi dalam penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
e. Pelaksaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
f. Penyelenggaraan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
g. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
h. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di Wilayahnya;
i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga jenjang funsional yang terdiri dalam berbagai kelompok yang melaksanakan tugas/fungsi khusus sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.
18
F. Uraian Tugas Jabatan Fungsional Peserta Latsar CPNSBedasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016,
Tugas Jabatan Fungsional Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
adalah melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di
bidang program anggaran dan pelaporan. Dengan uraian tugas pokok
sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyusunan bahan dokumen rencana strategi (RENSTRA)
dan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan sesuai dengan standar
operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban
administrasi pelaporan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(ILPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) Kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi pelaporan;
3. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan keterangan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) pada Kecamatan sesuai
standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban
administrasi pelaporan;
4. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKP) dan
Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA/DPAP) data untuk kegiatan
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan
Ruang Kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi pelaporan dan
Keuangan;
5. Mengolah data kedalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah;
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaba;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
BAB IIIKONSEP DASAR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia, Aparatur Sipil
Negara (ASN) merupakan bagian yang berperan dan terjun langsung
sebagai pelayan publik. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pelayanan pemerintahan, diperlukan nilai-nilai dasar untuk
mengatur standar etika ASN sebagai pelayan publik. Sebagai bentuk untuk
mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
serta perekat dan pemersatu bangsa, maka dibutuhkan ASN yang
profesional, kompeten dan berintegritas yang berkarakter ANEKA. Karakter
yang dimaksud yaitu mempunyai nilai-nilai dasar Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Berikut ini
penjelasan masing-masing nilai dari ANEKA.
1. AkuntabilitasAkuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban (Halim, 2014). Akuntabilitas mengacu pada
kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi
tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Pada akuntabilitas terdapat
beberapa indikator untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel.
Indikator-indikator tersebut adalah Tanggung jawab, Jujur, Kejelasan target, Netral, Mendahulukan kepentingan public, Adil, Transparansi, Konsisten, Integritas.
Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu
merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi instansi bersangkutan. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh
organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas
19
20
yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain
menurut (Mahmudi, 2010) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins,
1984;Elwood, 1993.
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial.
2. NasionalismeNasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National
Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi
(bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan
bernegara sendiri (Kohn, 1984). Nasionalisme dalam arti sempit adalah
suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak
menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas
mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan
seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas,
nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar
terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.
Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya, pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan
kepentingan publik, bangsa dan negara, sehingga tidak lagi berpikir
sektoral. Indikator nilai dasar nasionalisme yaitu Religius (Patuh Ajaran Agama), Hormat Menghormati, Kerjasama, Tidak Memaksakan Kehendak, Jujur, Amanah (Dapat Dipercaya), Adil, Persamaan Derajat, Tidak Diskriminatif, Mencintai Sesama Manusia, Tenggang Rasa, Membela Kebenaran, Persatuan, Rela Berkorban, Cinta Tanah Air, Memelihara Ketertiban, Disiplin, Musyawarah, Kekeluargaan, Menghormati Keputusan, Tanggung Jawab, Kepentingan Bersama, Gotong Royong, Sosial, Tidak Menggunakan Hak Yang Bukan Miliknya, Hidup Sederhana, Kerja Keras, Menghargai Karya Orang
Lain.
21
3. Etika Publik Membangun integritas publik, ASN harus disertai perbaikan sistem
akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu
bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika.Etika
seringkali dipahami sebagai prilaku yang sesuai dengan keyakinan
universal tentang baik dan buruk. Terlepas dari beragamnya definisi etika
oleh para ahli, namun yang menjadi pembahasan di sini ialah etika publik
ASN, yakni tingkah laku yang berdasarkan norma-norma yang berlaku
bagi ASN.
Etika merupakan refleksi atas standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung
jawab pelayanan publik. Publik menuntut para pemimpin dan pejabat
publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi,
dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Dalam Pelayanan Publik
yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan
leadership, namun diperlukan juga kompetensi etika. Etika publik ini
memiliki rumusan indikator sebagai berikut:
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatiu
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
Dari bahasan materi Etika Publik, dapat nilai-nilai dasar yang
terkandung, yaitu Jujur, Bertanggung Jawab, Cermat, Disiplin, Hormat, Sopan, Taat pada Peraturan Perundang-Undangan, Taat Perintah, Menjaga Rahasia.
22
4. Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan
berorientasi pada kualitas hasil. Budaya kerja unggul diarahkan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya,
mendorong tumbuhnya imajinasi dan kreativitas untuk melahirkan layanan
inovatif dari aparatur, serta menciptakan nilai tambah untuk semua
stakeholder. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur
mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen
mutu dalam memberikan pelayanan publik. sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma
organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia, yang semula lebih
berorientasi pada terpenuhinya jumlah (kuantitas) produk sesuai
permintaan, dan kini, ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri
pasar, maka kepuasan customers lebih dititik beratkan pada aspek mutu
(kualitas) produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk
mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas
institusi. Komitmen mutu memiliki empat indikator dari nilai-nilai dasar
komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Inovasi, dan Orientasi Mutu.
Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat
penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sejahtera,
adil dan inklusif. Pencapaian target mutu kinerja pegawai seringkali
mengalami fluktuasi, naik-turun. Ketika terjadi penurunan mutu kinerja
pegawai, kewajiban pemimpin untuk mengingatkan dan menyemangati
mereka. Sebaliknya, untuk merespon mutu kinerja yang tinggi (superior)
maka pemimpin berkewajiban untuk menetapkan reward system yang
dapat memotivasi pegawai untuk terus berprestasi.
23
5. Anti KorupsiKata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya
kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai
kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan
kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan
kehidupan yang lebih luas. kerugian negara, suap menyuap, pemerasan,
perbuatan curang, penggelapan, benturan kepentingan dalam pengadaan
dan gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Anti Korupsi
adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala
tingkah laku atau tindakan yang melawan norma–norma dengan tujuan
memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator dari nilai-nilai
dasar anti korupsi yang harus diperhatikan, yaitu Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Peduli, Berani, Mandiri, Adil dan Kerja Keras.
Penyelarasan nilai anti korupsi dengan nilai-nilai organisasi
merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk dapat menerapkan nilai
dasar Anti Korupsi ditempat bekerja. Keselarasan tersebut akan
mengurangi dilema etik dan menjadi payung bagi kontribusi Anda dalam
membangun sistem integritas. Penanaman nilai integritas dapat dilakukan
dengan pendekatan beragam cara, diantaranya melalui : a) Kesediaan, b)
Identifikasi, dan c) Internalisasi. Perjuangan melawan korupsi terus saja
diperjuangkan, digemakan diberbagai sudut penjuruh daaerah di
indonesia, tak bisa dipungkiri birokrasi merupakan tempat yang paling
sering mendapatkan sorotan tajam terkait dengan korupsi, PNS tentunya
garda terdepan dalam birokrasi yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat, layanan public. Melawan anti korupsi tentunya harus dimulai
pola pikir karena pola pikir/mindset karena pola pikir yang kadang
membuat kita terjerat untuk melakukan korupsi karena itu menanamkan
dalam mindset kita bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan dan dosa
besar yang dilarang dalam agama manapun.
24
B. Peranan dan Kedudukan PNS dalam Kerangka NKRI1. Manajemen ASN (MASN)
Untuk menjalankan kedudukannya berdasarkan Pasal 10 Undang-
Undang No. 5 tahun 2014, Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu
bangsa.TugasPegawai ASN menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Pasal 11 mengatakan bahwa tugas dari ASN adalah melaksanakan kebijakan
publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik
yang professional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan
bangsa.
UU ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam
manajemen SDM. Pertama, perubahan dari pendekatan personel
administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian
kepada human resource management yang menganggap adalah sumber daya
manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan
dikembangkan dengan baik. Kedua, perubahan dari pendekatan closed career
system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada
open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN
dalam promosi dan pengisian jabatan. UU ASN juga menempatkan pegawai
ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi,
nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan
pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga
nilai-nilai dasar profesi.Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Adapun asas-asas manajemen ASN, antara lain, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan.
25
2. Pelayanan Publik (PP)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha
memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian
pelayanan publik oleh aperatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya
merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai pelayan
masyarakat (Kurniawan: 2005).
Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang, jasa
dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki rivalry (rivalitas) dan
excludability (ekskludabilitas) yang rendah. Barang/jasa publik yang murni
yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena
adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara
mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Perkembangan paradigma
pelayanan: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM)
dan seterusnya menjadi New Public Service (NPS).
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga
negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik
yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan
sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk
mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa
tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat
pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
26
3. Whole of Government (WoG)WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan
sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh
karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu
pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan
urusan-urusan yang relevan. Dalam pengertian USIP, WoG ditekankan pada
pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam
mencapai tujuan-tujuan bersama. WoG juga dipandang sebagai bentuk
kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya.
WoG menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas
batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon
terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG merupakan pendekatan
yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat
sektor yang selama ini terbangun. WoG merupakan salah satu frame yang
dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir
disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen
Pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang
sangat besar terhadap terwujudnya whole of government.
Di Inggris, misalnya, ide WoG dalam mengintegrasikan sector-sektor
ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan
Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1990an dengan gerakan modernisasi
program pemerintahan, dikenal dengan istilah “Joined-up government”.
Pendekatan WoG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari
respon terhadap ilusi paradigma New Public Management (NPM) yang banyak
menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral
dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya pendekatan WoG
mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi
di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi
sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WoG sering kali
dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami
koordinasi antar sektor.
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Identifikasi Isu dan Penetapan Isu Aktual Serta Faktor Penyebabnya1. Identifikasi Isu Aktual
Isu adalah suatu fenomena / kejadian yang diartikan sebagai
masalah. Isu merupakan masalah yang harus segera ditanggapi karena
dapat mempengaruhi pelayanan di dalam organisasi itu sendiri. Isu
merupakan suatu peristiwa atau kejadian berupa fakta, nilai, atau
kebijakan yang dapat diperdebatkan atau menjadi masalah dalam suatu
organisasi, lembaga, kelompok yang membutuhkan penanganan guna
tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Pendekatan indentifikasi isu
berawal dari isu umum ke isu khusus yang dihadapi langsung dalam
tugas, yaitu dimulai dari melihat Visi dan Misi Kantor Kecamatan
Mentebah yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Ramah Dan Membahagiakan”, dan Misi “Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan dan Memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien”. Kenyataan di lapangan visi & misi tersebut belum terwujud
secara optimal.
Kantor Kecamatan Mentebah merupakan instansi yang menerima
pelimpahan wewenang secra langsung dari bupati untuk menjalankan
fungsinya di tingkat kecamatan dalam rangka pelayanan publik. Rancangan
aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu atau
problematika yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan di instansi tempat bekerja,
yaitu Kantor Camat Mentebah. Sumber isu yang diangkat berasal dari
individu, unit kerja, maupun organisasi. Adapun Isu-isu aktual yang dapat
ditemukan di Kantor Kecamatan Mentebah khususnya di Sub Bagian
Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:
27
28
a. Lemahnya evaluasi kualitas pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Mentebah.
Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat
memudahkan pengguna dan pembaca untuk dapat memahami dan
dapat diterjemahkan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu
aktifitas akuntansi serta dapat mempelajari dan memeriksa informasi
yang
dilaporkan.
Aktualnya, di
Sub Bagian
Program dan
Keuangan
kualitas
laporan
keuangan
belum
optimal
dikarenakan
kurangnya
evaluasi
secara
periodik
sehingg
kualitas
lamporan
tidak maksimal. Sejalan dengan apa yang dijelaskan di gambar 1.
Evaluasi yang dilakukan pada awalnya cukup sering, namun dewasa
ini menjadi jarang dilakukan, waktu pelaksanaan menjadi focus utama
yang disebutkan oleh KA Subbag Program dan Keuangan di Kantor
Kecamatan Mentebah, dikarenakan waktu evaluasi ya tidak menentu
sehingga berimbas pada pelaporan keuangan yang ada.
Gambar 1
29
b. Sulitnya penyusunan LAKIP di Kantor Kecamatan Mentebah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan bagian dari standar akuntabilitas instansi pemerintahan.
Didalam LAKIP terdapat komponen Renstra, Renja, DPA-DPPA dan
lainnya sebagai pendukung
LAKIP. Saat penyusunan LAKIP
membutuhkan data pendukung
yang sudah di sebutkan
sebelumnya, kondisinya di Kantor
Kecamatan Mentebah, sulit untuk
menyusunnya dikarenakan data
yang berantakan dan bertumpuk
begitu saja, tanpa disusun
berdasarkan pengelompokkan jenis dokumennya. Bisa dilihat di
gambar 2, dokumen hanya ditumpuk begitu saja tanpa adanya
pengelompokkan sehingga menyulitkan dalam memperoleh data yang
diperlukan, data yang sulit didapatkan karena beberapa tulisannya
sudah tidak bisa dibaca dan dalam kondisi tidak baik (sobek, rapuh,
dsb) dan data yang tidak lengkap sehingga proses penyusunan LAKIP
terhambat dan menyebabkan penyampaian LAKIP tidak tepat waktu
serta tidak maksimal dalam penyusunannya. Dokumen yang tidak
tersimpan tesusun merupakan salah satu faktor utama.
c. Belum adanya bagan alur penyusunan program dan pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Mentebah.
Alur penyusunan program pelaporan keuangan seharusnya
merupakan bentuk transparansi
dari Kantor Kecamatan Mentebah.
Namun, sesuai aktual yang ada di
Kantor Kecamatan Mentebah
belum memiliki alur penyusunan
program pelaporan keuangan
sebagai bentuk transparan bisa
Gambar 2
Gambar 3
30
dilihat di gambar 3. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya
pemahaman mengenai pentingnya pembuatan alur penyusunan
program dan pelaporan keuangan sebagai acuan tahapan proses
penyusunan dan pelaporan sehingga bagan alur belum dibuat. Belum
adanya bagan alur penyusunan program dan pelaporan keuangan bisa
dilihat pada dinding informasi yang hanya menampilkan visi, misi,
maklumat, alur pelayanan dan motto seperti di gambar 3.
2. Penetapan Isu AktualUntuk penetapan Isu prioritas menggunakan pendekatan analisi
APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) dengan skala 1 - 5,
yaitu :
a. Aktual : Isu benar-benar terjadi dan sedang hangat di Sub bagian
Program Keuangan di Kantor Kecamatan Mentebah .
b. Problematika : isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks,
sehingga perlu segera dicarikan solusi penanganannya.
c. Khalayak : isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
d. Layak : isu yang masuk akan dan realistis serta relevan untuk
dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.
Tabel 4.1Analisis Penilaian Kualitas ISU melalui Metode APKL
No. Isu Aktual
Nilai Kriteria
Jumlah Nilai
RangkingA P K L
1.
Lemahnya Evaluasi Kualitas Pelaporan Keuangan Di Kantor Kecamatan Mentebah.
3 3 2 3 11 3
2.
Sulitnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Kecamatan Mentebah.
4 4 3 4 15 1
3.
Belum Adanya Bagan Alur Penyusunan Program Dan Pelaporan Keuangan Di Kantor Kecamatan Mentebah.
3 4 3 3 13 2
31
Skala 1=Sangat rendah, 2=Rendah, 3=Sedang, 4=Tinggi, 5=Sangat
Tinggi
Dari analisis isu dengan menggunakan alat analisis APKL di atas,
maka yang menjadi Isu Prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai Isu
Rancangan Aktualisasi serta akan dicarikan solusi pemecahan
masalahnya adalah : “Sulitnya Penyusunan LAKIP Di Kantor Kecamatan Mentebah.”
3. Penetapan Faktor Penyebab/Masalah
Terkait dengan Isu yang terpilih yaitu “Sulitnya Penyusunan LAKIP Di Kantor Kecamatan Mentebah.” telah diidentifikasi tiga
penyebab Isu yang menjadi topik dalam rancangan aktualisasi, dan
selanjutnya ke tiga penyebab isu yang ada dilakukan analisis penetapan
penyebab isu dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness,
dan Growth) dengan rentang penilaian menggunakan angka mulai dari 1
sampai 5.
a. Urgency : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan
ditindaklanjuti
b. Seriousness : seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan
dengan akibat yang akan ditimbulkan
c. Growth : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika
tidak ditangani segera.
Tabel 4.2Analisis Penyebab ISU melalui Metode USG
No. Penyebab Isu
Nilai
KriteriaJ
umlah Nilai
Rangkin
gU S G
1.
Data yang berserakan. 4 3 5 12 1
2.
Data yang tidak lengkap. 4 3 4 11 2
3.
Sulit untuk memperoleh data yang diperlukan. 3 2 3 8 3
Keterangan Skala Nilai (1-5)
32
1=Sangat rendah, 2=Rendah, 3 =Sedang, 4=Tinggi, 5=Sangat
Tinggi
Berdasarkan analisis menggunakan metode USG, dapat diketahui
bahwa faktor penyebab/masalah yang paling dominan untuk diangkat
sebagai faktor penyebab/masalah prioritas adalah faktor
penyebab/masalah yang memperoleh jumlah nilai 12, yaitu : “Data yang berserakan”
Berdasar Isu yang terpilih “Sulitnya Penyusunan LAKIP Di Kantor Kecamatan Mentebah” dan faktor penyebab/masalah terpilih
”Data yang berserakan” maka Gagasan pemecahan Isu untuk
rancangan aktualisasi berjudul “MEMPERMUDAH PENYUSUNAN LAKIP MELALUI DIGITALISASI DATABASE DENGAN MICROSOFT TEAMS DI KANTOR KECAMATAN MENTEBAH”. Berdasarkan judul tersebut,
maka Rencana Kegitan pada Rancangan Aktualisasi ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Mempelajari penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk database. 2. Perancangan desain dokumen pada Microsoft Teams.
3. Mengumpulkan dan memilah data dari masing-masing bidang.
4. Uji coba efektifitas penggunaan Microsoft teams.
5. Sosialisasi tata cara penggunaan Microsoft teams.
33
Rancangan Aktualisasi Kegiatan
Tabel 4.3Rancangan Aktualisasi Kegiatan
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Mentebah
Identifikasi Isu : 1. Lemahnya evaluasi kualitas pelaporan keuangan.2. Sulitnya penyusunan LAKIP.3. Belum adanya bagan alur penyusunan program dan pelaporan keuangan.
Isu yang Diangkat : “Sulitnya penyusunan LAKIP di Kantor Kecamatan Mentebah”Keterkaitan Mata Pelatihan Pelayanan Publik (PP), Whole of Government (WoG), dan Managemen Aparatur Sipil (MASN) Dengan Isu Yang Diangkat dan Gagasan Pemecahan Isu
: - PP
- Wog
- MASN
:
:
:
- Memberikan pelayanan yang aksesibel dan transparan dalam lingkup Kantor Kecamatan Mentebah
- Upaya Koordinasi dan Kolaborasi dengan Berbagai bidang pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Mentebah
-- Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Mentebah menjalankan tujuannya untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang Profesional dan keterpaduan di Kecamatan Mentebah.
Gagasan Pemecahan Isu : “MEMPERMUDAH PENYUSUNAN LAKIP MELALUI DIGITALISASI DATABASE DENGAN MICROSOFT TEAMS DI KANTOR KECAMATAN MENTEBAH”
34
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Mempelajari penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk database.
1. Menyiapkan laptop untuk Browsing
2. Browsing referensi materi dan menyimpan referensi materi dari internet.
3. Berdiskusi dengan rekan kerja mengenai aplikasi Microsoft Teams
4. Membuat petunjuk teknis penggunaan Microsoft Teams
5. mencetak petunjuk teknis penggunaan Microsoft Teams
- Materi perencanaan awal
- Foto kegiatan
Agenda 21. Saya akan menyiapkan laptop
untuk Browsing- Nilai-nilai dasar yang terkandung :
A Kejelasan Target,E Cermat,A Kerja Keras
2. Saya akan browsing referensi materi dan menyimpan referensi materi dari internet.
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :N Kerja KerasE CermatK Orientasi Mutu
3. Saya akan berdiskusi dengan rekan kerja mengenai aplikasi Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Transparan, Partisipatif,N Musyawarah, KerjasamaE Sopan, Hormat, CermatK Orientasi Mutu
Mempersiapkan Materi Perencanaan Awal diharapkan dan berkontribusi pada visi “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Ramah Dan Membahagiakan “ berkontribusi Pada Misi “Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan”
Dengan Mempersiapkan Materi Perencanaan Awal diharapkan akan menguatkan Nilai-nilai organisasi yaiu Tanggung-jawab, Tanggap, Memperlancar;
35
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
4. Saya akan membuat petunjuk teknis penggunaan Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
Tanggungjawab, Transparan
E Cermat, Integritas TinggiK Orientasi Mutu, Inovasi
5. Saya akan mencetak petunjuk teknis penggunaan Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
TanggungjawabE Cermat, Integritas TinggiK Orientasi Mutu, Inovasi
Agenda 3-Saya akan mempelajari
penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk meningkatkan Profesionalitas (MASN) dan berkonsultasi (WoG) dengan
36
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7rekan terkait aplikasi Microsoft Teams.
2. Perancangan desain dokumen pada Microsoft Teams.
1. Menyiapkan laptop untuk akses aplikasi
2. Mempersiapkan aplikasi Microsoft Teams
3. Membuat desain database dokumen di Microsoft Teams
4. Menghubungi atasan untuk melakukan konsultasi desain database dokumen di Microsoft Teams
5. Konsultasi desain dengan atasan database dokumen di Microsoft Teams
6. Memperbaiki desain sesuai masukan dari atasan
- Catatan konsultasi
- Foto kegiatan
Agenda 21. Menyiapkan Laptop untuk akses
aplikasi-Nilai-nilai dasar yang terkandung :
A Kejelasan Target,N DisplinE Cermat,
2. Saya akan mempersiapkan aplikasi Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :N DisiplinE CermatK EfektivitasA Mandiri
3. Membuat desain database dokumen di Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,N Kerja KerasE Integritas TinggiK Orientasi Mutu, Inovasi
Mempersiapkan Materi Perencanaan Awal diharapkan dan berkontribusi pada visi “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Ramah Dan Membahagiakan “ berkontribusi Pada Misi “Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan”
Dengan melakukan Konsultasi dengan atasan langsung mengenai rencana digitalisasi Database dengan Microsoft Teams diharapkan akan menguatkan Nilai-nilai organisasi yaiu Inovatif; Berkualitas
37
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 74. Saya akan menghubungi atasan
untuk melakukan konsultasi desain database dokumen di Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target
TransparanN Musyawarah, JujurE Sopan, HormatK Orientasi Mutu
5. Saya akan konsultasi desain dengan atasan database dokumen di Microsoft Teams
-Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target &
TransparanN MusyawarahE Sopan, Cermat,K Orientasi MutuA Jujur
6. Saya akan memperbaiki desain sesuai masukan dari atasan
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Tanggungjawab
38
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7N Kerja samaE CermatK Orientasi Mutu, Inovasi
Agenda 3- Saya akan membuat
perancangan desain dokumen pada Microsoft Teams untuk meningkatkan efektif efisien (MASN) dalam pengelolaan data dan berkoordinasi (WoG) dengan atasan terkait hasil desain.
3. Mengumpulkan dan memilah data dari masing-masing bidang
1. Menghubungi masing-masing bidang untuk melakukan konsultasi
2. Melakukan konsultasi ke masing-masing bidang mengenai data untuk di
- Foto kegiatan
Agenda 21. Saya akan Menghubungi masing-
masing bidang untuk melakukan konsultasi
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
TransparanN Kerja sama, MusyawarahE Sopan, HormatK Efektivitas, Orientasi
Mutu
Mempersiapkan Materi Perencanaan Awal diharapkan dan berkontribusi pada visi “Mewujudkan Pelayanan
Mengumpulkan dan memilah data dari masing-masing bidang diharapkan akan menguatkan Nilai-nilai
39
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7digitalisasikan
3. Meminta kesediaan masing-masing bidang untuk memberikan data untuk di digitalisasikan
4. Mengumpulkan dan menyimpan data dari masing-masing bidang
5. Memilah data dari masing-masing bidang
2. Saya akan melakukan konsultasi ke masing-masing bidang mengenai data untuk di digitalisasikan
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan TargetN Kerja sama,
Musyawarah,E Sopan, Integritas TinggiK Orientasi Mutu
3. Saya akan meminta kesediaan masing-masing bidang memberikan data untuk di digitalisasikan
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,N Hormat MenghormatiE Sopan, CermatA Jujur
4. Saya akan mengumpulkan dan menyimpan data dari masing-masing bidang
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :
Publik Yang Ramah Dan Membahagiakan “ berkontribusi Pada Misi “Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan”
organisasi yaiu Tanggung-jawab, Akuntabel, Tepat
40
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7A Kejelasan TargetN Tanggung jawabE Cermat,K Orientasi MutuA Kerja Keras
5. Saya akan memilah data dari masing-masing bidang
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
TanggungjawabN Kerja kerasE CermatK Orientasi Mutu
Agenda 3- Saya akan
mengumpulkan dan memilah data dengan melibatkan partisipatif (PP) dari masing-masing bidang serta melakukan koordinasi, kolaborasi (WoG) dalam penysunan data
41
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
4. Uji coba efektifitas penggunaan Microsoft teams
1. Menyiapkan laptop untuk uji coba Microsoft teams
2. Menghubungkan laptop dengan koneksi internet
3. Mengunggah dokumen di Microsoft Teams
4. Menghubungi atasan untuk melakukan konsultasi
5. Konsultasi dengan atasan mengenai uji coba penggunaan Microsoft teams
6. Menerima dan Memperbaiki sesuai masukan atasan
- Catatan konsultasi
- Foto kegiatan
Agenda 21. Saya akan menyiapkan laptop
untuk uji coba Microsoft teams- Nilai-nilai dasar yang terkandung :
N DisiplinE CermatA Mandiri
2. Saya akan menghubungkan laptop dengan koneksi internet
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :N DisiplinE CermatA Mandiri
3. Saya akan mengunggah dokumen di Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
TanggungjawabN Kerja keras, Kepentingan
BersamaK Inovasi
4. Menghubungi atasan untuk melakukan konsultasi uji coba Microsoft teams
Mempersiapkan Materi Perencanaan Awal diharapkan dan berkontribusi pada visi “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Ramah Dan Membahagiakan “ berkontribusi Pada Misi “Mengembangkan diri dalam rangka optimalisasi pelayanan”
Uji coba efektifitas penggunaan Microsoft teams diharapkan akan menguatkan Nilai-nilai organisasi yaiu Berkualitas, Inovatif, Tanggung jawab
42
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7- Nilai-nilai dasar yang terkandung :
A Kejelasan Target, Transparan,
N MusyawarahE Hormat, Sopan,
5. Saya akan konsultasi dengan atasan mengenai uji coba penggunaan Microsoft teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan TargetN MusyawarahE Sopan, HormatK Orientasi Mutu
6. Saya akan menerima dan memperbaiki sesuai masukan atasan
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A TanggungjawabE Sopan, Hormat, CermatK Orientasi Mutu
Saya akan melakukan uji coba efektifitas penggunaan Microsoft teams dengan
43
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7menerapkan prinsip profesionalitas (MASN) dalam melakukan uji coba, lalu mengkonsultasikan (WoG) kembali kepada atasan.
5. Sosialisasi tata cara penggunaan Microsoft teams
1. Menyiapkan Bahan dan Materi Sosialisasi
2. Menginformasikan kepada rekan kerja untuk mengikuti sosialisasi
3. Pelaksanaan sosialisasi
4. Meminta rekan kerja mencoba menggunakan Microsoft Teams
5. Berdiskusi dengan rekan kerja terkait penggunaan Microsoft teams
6. Mencatat
- Materi sosialisasi
- Catatan Notulensi
- Foto kegiatan
1. Saya akan Menyiapkan Bahan dan Materi Sosialisasi- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
Tanggung JawabE Integritas tinggi, CermatK Orientasi MutuA Kerja keras
2. Menginformasikan kepada rekan kerja untuk mengikuti sosialisasi
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Kejelasan Target,
TransparanN KerjasamaE Cermat, SopanA Tanggung Jawab
Mempersiapkan Materi Perencanaan Awal diharapkan dan berkontribusi pada visi “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Ramah Dan Membahagiakan “ berkontribusi Pada Misi “Mengembangkan diri dalam rangka
Sosialisasi tata cara penggunaan Microsoft teams diharapkan akan menguatkan Nilai-nilai organisasi yaiu Inovatif, Memperlancar, Tanggung jawab
44
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7masukan dari rekan kerja
7. Mengkonsultasikan kepada atasan mengenai masukan yang didapat dari sosialisasi.
3. Saya akan melaksanakan sosialisasi
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Transparan, Kejelasan
TargetN Kerja sama,E Integritas TinggiK Efektivitas, Orientasi
Mutu
4. Saya akan meminta rekan kerja mencoba menggunakan Microsoft Teams
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A Tanggungjawab,
PartisipatifN Kepentingan Bersama,
kekeluargaanE Integritas TinggiK Orientasi Mutu
5. Saya akan berdiskusi dengan rekan kerja terkait penggunaan Microsoft teams- Nilai-nilai dasar yang terkandung :
A Transparan, PartisipatifN Musyawarah,
optimalisasi pelayanan”
45
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7E Hormat, Sopan, CermatK Orientasi Mutu
6. Saya akan mencatat masukan dari rekan kerja
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A PartisipatifN Kerja samaE HormatA Peduli
7. Mengkonsultasikan kepada atasan mengenai masukan yang didapat dari sosialisasi.
- Nilai-nilai dasar yang terkandung :A TransparanN Tidak memaksakan
kehendakE Hormat, SopanA Jujur, Tanggung jawab
- Saya akan melakukan sosialisasi tata cara penggunaan Microsoft teams dengan melibatkan partisipatif (PP) rekan masing-masing bidang untuk
46
No. Kegiatan Tahapan KegiatanOutput/
Hasil Kegiatan
Keterkaitan SubstansiMata Pelatihan
Nilai-nilai Dasar PNS
Kontribusi terhadap
Visi & Misi Organisasi
PenguatanNilai-nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7berkolaborasi dan singkronisasi (WoG) data dalam menggunakan Microsoft teams secara efektif efisien (MASN)
47
B. Rencana Implementasi Kegiatan
Tabel 4.4Rencana Jadwal Implementasi Kegiatan
Nama Peserta Sundari Utami, S.E
Instansi Kantor Kecamatan Mentebah
Tempat Aktualisasi Sub Bagian Program Keuangan
No KegiatanTanggal
PelaksanaanOutput
1. Mempelajari penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk database.
26 April 2021s/d
28 April 2021
- Petunjuk teknis- Foto kegiatan
2. Perancangan desain dokumen pada Microsoft Teams.
27 April 2021s/d
30 April 2021
- Catatan Konsultasi- Foto kegiatan
3. Mengumpulkan dan memilah data dari masing-masing bidang
28 April 2021s/d
3 Mei 2021
- Data dari masing-masing bidang
- Foto kegiatan
4. Uji coba efektifitas penggunaan Microsoft teams
4 Mei 2021s/d
14 Mei 2021
- Catatan Konsultasi- Foto kegiatan
5. Sosialisasi tata cara penggunaan Microsoft teams
15 Mei 2021s/d
5 Juni 2021
- Foto kegiatan- Catatan Notulensi
48
C. Jadwal Konsultasi
Tabel 4.5
Jadwal Konsultasi Dengan CoachLembar Konsultasi/Pengendalian Oleh Coach
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan IIIAngkatan LXXIX Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
RANCANGAN AKTUALISASI
NAMA SUNDARI UTAMI, S.ENOMOR DAFTAR HADIR 36INSTANSI KANTOR KECAMATAN MENTEBAHTEMPAT SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN
NOHARI/TANGGAL/
PUKULKEGIATAN/OUTPUT
TELP / SMS / WA / EMAIL / TATAP
MUKA / DLL
PARAF COACH
1.Selasa, 13 April 2021Pukul 21.30 – 1.30
Menentukan Isu, Faktor Penyebab dan Gagasan
Pemecahan Isu
Zoom Meeting
2.Rabu,14 April 2021Pukul 19.30 – 20.30
Menentukan Isu, Faktor Penyebab dan Gagasan
Pemecahan Isu
WhatsApp Call
3.Rabu,14 April 2021Pukul 21.30 – 1.30
Menentukan Isu, Faktor Penyebab dan Gagasan
Pemecahan Isu
Zoom Meeting
4. Jum’at, 16 April 2021Pukul 19.30 – 24.00
Bimbingan Bab IV Tatap Muka
5. Sabtu, 17 April 2021Pukul 19.00– 23.00
Bimbingan BAB I, II, III Tatap Muka
6. Minggu, 18 April 2021Pukul 09.00 – 21.00
Mengoreksi Bab I – IV Tatap Muka
7. Senin, 19 April 2021Pukul 09.30 – 11.30
Finalisasi Rancangan Aktualisasi Tatap Muka
Putussibau, 19 April 2021
Coach, Peserta Pelatihan,
Ruminsar Manuarang, SE, MM Sundari Utami, SE NIP. 1966113 199403 1 007 NIP. 19960303 202012 2 011
49
Tabel 4.6
Jadwal Konsultasi Dengan MentorLembar Konsultasi/Pengendalian Oleh Mentor
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan IIIAngkatan LXXIX Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
RANCANGAN AKTUALISAS
NAMA SUNDARI UTAMI, S.ENOMOR DAFTAR HADIR 36INSTANSI KANTOR KECAMATAN MENTEBAHTEMPAT SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN
NOHARI/TANGGAL/
PUKULKEGIATAN/OUTPUT
TELP / SMS / WA / EMAIL / TATAP
MUKA / DLL
PARAF COACH
1.Sabtu, 10 April 2021Pukul 18.00 – 20.30
Menentukan Isu, Faktor Penyebab dan Gagasan
Pemecahan Isu
2. Sabtu, 17 April 2021Pukul 16.00 – 20.30
Bimbingan Bab IV Whatsapp
3.Sabtu, 17 April 2021Pukul 16.00 – 20.30
Bimbingan Bab I, II, III Whatsapp
4. Senin, 19 April 2021Pukul 17.00 – 21.00
Finalisasi Rancangan Aktualisasi Whatsapp
Putussibau, 19 April 2021
Mentor, Peserta Pelatihan,
Sekoni, S.Sos Sundari Utami, SE NIP. 19711015 200604 1 011 NIP. 19960303 202012 2 011
50
KESIMPULAN SEMENTARABerdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS),
sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar golongan III.
Pelatihan Dasar ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar
profesi PNS. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk
karakter PNS yang baik, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak
profesional dalam melayani masyarakat secara berkesinambungan, netral,
berintegritas tinggi dan menerapkan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dengan
menyesuaikan kedudukan serta peran menjadi Pelayanan Publik, Manajemen
ASN, dan Whole of Government. Selanjutnya peserta Pelatihan Dasar Calon
PNS Golongan III menyusun rancangan aktualisasi yang diawali dengan
identifikasi isu, masalah, dan gagasan pemecahan masalah pada unit kerja
dengan mengacu pada materi pelatihan yang telah diberikan.
Kesimpulan sementara berdasar Isu yang terpilih “Sulitnya Penyusunan
LAKIP di Kantor Kecamatan Mentebah” dan faktor penyebab/masalah terpilih
”Data yang berserakan” maka Gagasan pemecahan Isu untuk rancangan
aktualisasi berjudul “Mempermudah Penyusunan LAKIP Melalui Digitalisasi
Database Dengan Microsoft Teams di Kantor Kecamatan Mentebah”.
Berdasarkan judul tersebut, maka Rencana Kegitan pada Rancangan
Aktualisasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Mempelajari penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk database. 2. Perancangan desain dokumen pada Microsoft Teams.
3. Mengumpulkan dan memilah data dari masing-masing bidang.
4. Uji coba efektifitas penggunaan Microsoft teams.
5. Sosialisasi tata cara penggunaan Microsoft teams.
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan : Yogyakarta
Kohn, Hans. (1984). Nasionalisme Arti dan Sejarahnya. Jakarta: Erlangga bekerjasama dengan PT Pembangunan.
Mahmudi. (2010) Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
UUD'45. (1945). Undang Undang Dasar. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
UU'25. (2009). Undang-undang Nomor 25 : Pelayanan Publik. Jakarta: Pemerintah Republlik Indonesia
UU'5. (2014). Undang-undang Nomor 5 : Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Pemerintah Republlik Indonesia
Peraturan Lembaga Administrasi Negara. (2021) Nomor 1 : Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Kapuas Hulu (2016). Nomor 69 : Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Tim Penulis Modul (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Akuntabilitas. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Tim Penulis Modul (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Nasionalisme. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Tim Penulis Modul (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Etika Publik. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Tim Penulis Modul (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Komitmen Mutu. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Tim Penulis Modul (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Anti Korupsi. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Tim Penulis Modul (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
51
52
Tim Penulis Modul (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Government. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Tim Penulis Modul (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia