RINGKASAN NASKAH AKADEMIKRANCANGAN PERDA HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Konsep Hari JadiHari jadi suatu wilayah pada hakekatnya dapat diartikan sebagai hari

“terjadinya” atau “terbentuknya” eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun kultural dan berkeadaban. Secara metaforis konsep “hari jadi” ini sering diartikan/disama-artikan pula sebagai “hari lahir” atau “hari kelahiran” suatu wilayah dan masyarakatnya.

Hakekat penentuan faktum dan datum“hari jadi” atau “hari lahir” umumnya mengacu pada landasan atas makna signifikansi keunikan kesejarahan (historisitas)nya, muatan representasi simbolis yang penuh makna, yang syarat dengan nilai-nilai normatif-kultural yang representatif untuk menjadi sumber identitas atau jati-diri, mentalitas/spiritualitas dan semangat hidup serta kebanggaan masyakatanya. Berbagai pilihan esensi dimensi objek formalnya dapat ditentukan pada segi-segi spasial-teritorial/kesatuan kewilayahan atau lokus pusat tempat tinggal, kesatuan kelompok masyakarakat/organisasi kemasyarakatannya, lembaga politik dan/atau administrasi pemerintahannya, lokus pusat pemerintahan dan kepemimpinannya serta sistem kepemimpinannya; dan segi-segi basis perekonomian dan dunia kehiduapan sosial – kulturalnya atau dunia kehidupan politik, sosial dan kulturalnya.

Keberadaan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah tersebut. Oleh karena itu penentuan hari jadi sebuah wilayah harus dilakukan melalui penelaahan dan pengkajian berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah.Hari jadi suatu wilayah juga akan menjadi sebuah tonggak, menjadi suatu tetenger simbolik dimulainya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Peristiwa bersejarah itu patut diperingati, sebagai refleksi terwujudnya idealisme, harapan-harapan, keselamatan, kesuksesan dan perjuangan tanpa henti guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, secara konseptual ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menentukan hari jadi (Bambang Purwanto et al, 2008:5):

1. Keberadaan sebuah wilayah bukan seperti suatu hasil kelahiran dari proses organisme seperti yang umum berlaku pada makhluk hidup, melainkan merupakan hasil perkembangan historis secara fisik, sosial, kultural, ekonomi, dan politik dari sebuah komunitas beserta lembaganya yang terjadi dari masa ke masa.

2. Perlu diingat bahwa perkembangan suatu daerah tidak selalu bersifat evolusioner, yang tumbuh secara linier, seragam, dan jelas. Akan tetapi tahapan perkembangan sebuah daerah dimungkinkan mengalami perbedaan dalam beberapa periode tertentu.

3. Perkembangan sejarah sebuah daerah tidak selalu meninggalkan jejak (traces), bukti, dan rekaman sejarah tertulis yang teratur, lengkap dan jelas dari sejak awal sampai pada waktu yang mutakhir. Bisa terjadi terdapat bukti atau jejak, namun kadang-kadang sulit untuk dilacak karena kemungkinan keberadaannya yang sulit untuk ditemukan karena tersebar di berbagai tempat atau instansi.

2

4. Hari jadi suatu daerah pada dasarnya merupakan sebuah konsensus atau keputusan dari sebuah kesepakatan semua stakeholders yang didasarkan pada landasan normatif dan historis.

Dengan pertimbangan pemikiran dan konsep hari jadi tersebut maka dalam melakukan pengkajian penentuan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hari jadi. Kriteria tersebut sebagai berikut

1. Dapat dipertanggungjawabkan secara historis.

Artinya momentum yang dipilih sebagai hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peristiwa sejarah yang faktual dalam proses kesejarahannya, bukan fiksi hasil imajinasi fiktif yang tidak dapat diverifikasi keberadaan dan kebenarannya secara historis.

2. Mencerminkan citra dan profil kewilayahan.

Kriteria ini dimaksudkan untuk mendukung citra wilayah bukan hanya di masa lalu melainkan juga pada masa kini dan masa depan, sehingga citra dan profilwilayah itu akan langgeng dan bahkan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan dan mewujudkan identitas khas kewilayahan. Citra dan kekhasan kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada keberadaan Kerajaan Mataram Islam yang beribu kota di Kotagedhe dan juga Kasultanan Yogyakarta sebagai keberlanjutannya, sehingga pengkajian mengenai hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ini secara otomatis tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Kerajaan Mataram Islam Kotagedhe dan Kasultanan Yogyakarta.

3. Mengandung nilai dan semangat ke-Indonesia-an dan kebangsaan.

Bersifat Indonesia sentris dan bebas dari aspek-aspek kolonialisme, yang dapat semakin menjelaskan peranan ciri ke-Indonesia-an tanpa menyalahgunakan objektivitas sejarah. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan peran dan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

4. Menimbulkan motivasi dan kebanggaan masyarakat.

Kriteria ini penting agar menumbuhkan kesadaran akan harga diri dan penghargaan bagi orang lain sehingga diharapkan akan menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga dan melestarikan bahkan dapat menumbuhkan rasa handarbeni. Identitas wilayah yang mempunyai nilai historis yang tinggi juga dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan the founding father. (Tim Jurusan Sejarah UGM, 1993:2)

Pada akhirnya pilihan esensi dimensi objek formal hari jadi dapat ditentukan pada beberapa aspek antara lain:

1. Spasial-teritorial/kesatuan kewilayahan atau lokus pusat tempat tinggal;2. Kesatuan identitas kelompok masyarakat;3. Lembaga politik dan/atau administrasi pemerintahannya;4. Lokus pusat pemerintahan dan kepemimpinannya serta sistem

kepemimpinannya; dan 5. Basis sosial ekonomi.

3

B. Alternatif Hari Jadi DIYDalam kajian historis yang terjadi, setelah melakukan analisis hari jadi DIY

menemukan 11 waktu atau peristiwa yang potensial untuk dijadikan sebagai hari jadi DIY. Waktu atau peristiwa tersebut mempunyai makna sejarah kuat dan dapat dijadikan sebagai identitas kewilayahan sebagai berikut.

Alternatif Waktu Pertimbangan dan ArgumentasiPertama 11 Desember 1749

bertepatan dengan 1 Suro tahun Alip 1675 (Jemuah Legi)

Penobatan Pangeran Mangkubumi menjadi Susuhunan Kabanaran bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ( Revianto Budi Santoso,2008)

Kedua 13 Februari 1755 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal tahun Be 1680 (Kemis Kliwon)

Perjanjian Giyanti ditandatangani antara pihak VOC dan pihak Pangeran Mangkubumi di Desa Giyanti ( M.C Ricklefs, 2002)

Ketiga 13 Maret 1755 bertepatan dengan 29 Jumadil’awal tahun Be 1680 (Kemis Pon)

Pada tanggal itu, Sultan Hamengku Buwono memproklamirkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyokarto Hadiningrat (separo Nagari Mataram). Hal ini berarti juga menandai berdirinya pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan.

Pada kesempatan itu Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di hutan Beringan (disebut juga Beringin atau Pabringan) ( Dwi Ratna Nurhajarini, 2012), dimana terdapat sebuah umbul (mata air) Pachetokan, dan sebuah pesanggrahan yang dinamai Garjitowati. Pesanggrahan tersebut pembangunannya diprakarsai oleh Sunan Amangkurat IV namun sebelum pembangunan selesai beliau meninggal. Pembangunan pesanggrahan kemudian dilanjutkan oleh Sunan Paku

4

Alternatif Waktu Pertimbangan dan ArgumentasiBuwana II sehingga terwujud sebuah bangunan pesanggrahan yang namanya kemudian diubah menjadi Ayodhya ( Revianto Budi Santoso,2008). Tempat peristirahatan ini juga dipergunakan untuk persemayaman sementara jenazah ningrat Mataram dari Surakarta yang akan dimakamkan ke Imogiri.

Waktu itu sekaligus menandai untuk pertama kalinya digunakan nama Ayodhya yang kemudian dilafalkan menjadi Ngayodhya dan Ngayogya. Dari kata inilah kemudian dijadikan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri tauladan keindahan alam semesta.

Dalam tradisi Jawa, Ngayogyakarta merupakan nama negara baru yang terdiri atas separoh bumi Mataram yang sekaligus juga nama ibu kota negara. Kesamaan ini mengandung makna bahwa ibu kota bukan hanya pusat administratif pemerintahan atau perniagaan tetapi juga merupakan cerminan dari keseluruhan nagari. Sementara ungkapan Hadiningrat mengisyaratkan bahwa secara konseptual dicita-citakan agar nagari ini dapat menginspirasi dunia dengan keindahan, kesempurnaan, dan keunggulannya.

Keempat 9 Oktober 1755 bertepatan dengan 3 Suro tahun Wawu 1681 (Kemis Pon)

Merupakan simbol pembangunan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditandai dengan perintah Sultan Hamengku Buwono I untuk membangun Kraton Yogyakarta.

Dalam perkembangannya Kraton Yogyakarta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kewilayahan Yogyakarta.

Kelima 7 Oktober 1756 bertepatan dengan 13 Suro tahun Jimakir 1682

Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga memasuki Kraton Yogyakarta dan sejak saat itu Dinasti

5

Alternatif Waktu Pertimbangan dan Argumentasi(Kemis Pahing) Hamengku Buwono berkediaman dan

memimpin Yogyakarta dari istana tersebut. (Panitya Peringatan, 1956)

Keenam 27 September 1830 bertepatan dengan 9 Bakda Mulud tahun Je 1758 (Senen Wage)

Merupakan peristiwa ditandatanganinya Perjanjian Klaten antara pemerintah kolonial Hindia Belanda, Kasultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta.

Perjanjian ini menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enclave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kadipaten Pakualaman dan Adikarta). Sementara itu wilayah Kasunanan Surakarta meliputi Pajang dan Sukowati. ( Vincent Houben, 2002)

Dari aspek kewilayahan, perjanjian inilah yang berakibat pada menyempitnya wilayah Yogyakarta menjadi yang sekarang menjadi wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dalam aspek identitas kewilayahan kurang sesuai karena dalam peristiwa ini terkandung makna kekalahan Yogyakarta di satu sisi dan merugikan disisi yang lain.

Ketujuh 1 Agustus 1945 bertepatan dengan 21 Ruwah tahun Ehe 1876 (Rebo Kliwon)

Pada waktu itu Sultan Hamengku Buwono IX memberhentikan dengan hormat Pepatih Dalem dalam struktur birokrasi pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta.

Sejak saat itu Sultan Hamengku BuwonoIX sepenuhnya membawahkan Parentah Nagari dengan dibantu oleh Parentah Luhur dan jawatan-jawatan yang ada dibawahnya Paniradya dan Utaradya.

Kebijakan itu kemudian disusul dengan berkantor bersama antara

6

Alternatif Waktu Pertimbangan dan ArgumentasiSultan Hamengku Buwono IX dengan Paku Alam VIII di Kepatihan.

Kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX tidak mengangkat lagi Pepatih Dalem yang sudah ada sejak Sultan Hamengku Buwono I ini merupakan kebijakan melakukan perubahan struktur birokrasi pemerintahan di Yogyakarta dan sebagai proses “debelandanisasi” karena jabatan ini selalu diangkat dengan campur tangan Belanda. ( P.J Suwarno, 1994)

Kedelapan 19 Agustus 1945 bertepatan dengan 10 Poso tahun Ehe 1876 (Minggu Pon)

Ketika Sultan Hamengku Buwono IX menerima Amanat Piagam Kedudukan dari Presiden Soekarno yang berisi pengakuan pemerintah Republik Indonesia kepada Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sekaligus memperkuat kedudukan Sultan dalam memimpin Yogyakarta.

Kesembilan 5 September 1945 bertepatan dengan 27 Poso tahun Ehe 1876 (Rebo Kliwon)

Ketika Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Dalam amanat itu secara tegas dinyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Daerah Istimewa yang bersifat kerajaan dari Negara Republik Indonesia.

Amanat 5 September itu memuat tiga pokok, yakni, pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IX. Ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. (Atmakusumah, 1982)

7

Alternatif Waktu Pertimbangan dan Argumentasi

Kesepuluh 18 Mei 1946 bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir tahun Jimakir 1877 (Setu Kliwon)

Ketika Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat No. 18 tahun 1946. Maklumat ini juga menandai bersatunya dua monarkhi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam sebuah daerah istimewa.

Maklumat ini juga menandai untuk pertama kalinya disebut istilah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesebelas 3 Maret 1950 bertepatan dengan 13 Jumadil Awal tahun Wawu 1881 (Jemuwah Kliwon)

Ketika ditetapkannya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara de jure pada tahun inilah terbentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa Yogyakarta adalah satu daerah istimewa, meliputi wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah dan Paku Alam VIII sebagai wakil kepala daerah.

Undang-undang ini memberi kewenangan penuh 13 urusan kepada kepemimpinan dwitunggal Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. ( Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo,2010)

Apabila ditelusuri masing-masing hari dan tanggal tersebut di atas, maka perlu diketahui bobot kesejarahan dan makna keunikan masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi masa yang berlangsung pada zamannya. Setelah ditelaah secara teliti, ternyata masing-masing peristiwa historis yang melatarbelakangi hari dan tanggal tersebut, memiliki cakupan makna historisitas yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan seleksi dan kategorisasi menurut bobot dan makna yang lebih relevan untuk dipertimbangkan sebagai hari yang lebih tepat untuk diutamakan menjadi pilihan hari jadi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan landasan kriteria dan kategorisasi analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan terdapat tiga tanggal yang tidak dapat dijadikan alternatif hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu

a) Tanggal 11 Desember 1749 bertepatan dengan1 Suro tahun Alip 1675(Jemuah Legi) yaitu waktu Pangeran Mangkubumi dinobatkan menjadi Susuhunan Kabanaran. Waktu ini kurang relevan karena Yogyakarta sebagai entitas politik belum lahir sehingga memiliki nilai historisitas yang rendah jika akan dijadikan sebagai hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8

b) Tanggal 13 Februari 1755 bertepatan dengan1 Jumadil Awal tahun Be 1680(Kemis Kliwon) yaitu ketika Perjanjian Giyanti ditandatangani. Meskipun perjanjian ini yang melahirkan Yogyakarta namun sebenarnya isinya sangat merugikan Pangeran Mangkubumi dan menguntungkan pihak kolonial. Oleh karena itu kurang dapat dijadikan sebagai kebanggaan dan identitas kewilayahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Tanggal 7 Oktober 1756 bertepatan dengan13 Suro tahun Jimakir 1682 (Kemis Pahing) yaitu ketika untuk pertama kalinya Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga memasuki Kraton Yogyakarta. Waktu ini sudah dijadikan sebagai hari jadi Kota Yogyakarta sehingga secara teknis gugur untuk dijadikan sebagai alternatif hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pengklasifikasian itu maka terdapat 8 (delapan) alternatif hari bersejarah yang layak untuk dipertimbangkan sebagai hari jadi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

Alternatif Waktu Pertimbangan dan ArgumentasiPertama 13 Maret 1755

bertepatan dengan 29 Jumadil’awal tahun Be 1680 (Kemis Pon)

Pada tanggal itu, Sultan Hamengku Buwono memproklamirkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyokarto Hadiningrat (separo Nagari Mataram). Hal ini berarti juga menandai berdirinya pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan.

Pada kesempatan itu Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di hutan Beringan (disebut juga Beringin atau Pabringan) ( Dwi Ratna Nurhajarini, 2012), dimana terdapat sebuah umbul (mata air) Pachetokan, dan sebuah pesanggrahan yang dinamai Garjitowati. Pesanggrahan tersebut pembangunannya diprakarsai oleh Sunan Amangkurat IV namun sebelum pembangunan selesai beliau meninggal. Pembangunan pesanggrahan kemudian dilanjutkan oleh Sunan Paku Buwana II sehingga terwujud sebuah bangunan pesanggrahan yang namanya kemudian diubah menjadi Ayodhya ( Revianto Budi Santoso,2008). Tempat peristirahatan ini juga dipergunakan untuk persemayaman sementara jenazah ningrat Mataram dari Surakarta yang akan dimakamkan ke Imogiri.

Waktu itu sekaligus menandai untuk

9

Alternatif Waktu Pertimbangan dan Argumentasipertama kalinya digunakan nama Ayodhya yang kemudian dilafalkan menjadi Ngayodhya dan Ngayogya. Dari kata inilah kemudian dijadikan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri tauladan keindahan alam semesta.

Dalam tradisi Jawa, Ngayogyakarta merupakan nama negara baru yang terdiri atas separoh bumi Mataram yang sekaligus juga nama ibu kota negara. Kesamaan ini mengandung makna bahwa ibu kota bukan hanya pusat administratif pemerintahan atau perniagaan tetapi juga merupakan cerminan dari keseluruhan nagari. Sementara ungkapan Hadiningrat mengisyaratkan bahwa secara konseptual dicita-citakan agar nagari ini dapat menginspirasi dunia dengan keindahan, kesempurnaan, dan keunggulannya.

Kedua 9 Oktober 1755 bertepatan dengan 3 Suro tahun Wawu 1681 (Kemis Pon)

Merupakan simbol pembangunan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditandai dengan perintah Sultan Hamengku Buwono I untuk membangun Kraton Yogyakarta.

Dalam perkembangannya Kraton Yogyakarta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kewilayahan Yogyakarta.

Ketiga 27 September 1830 bertepatan dengan 9 Bakda Mulud tahun Je 1758 (Senen Wage)

Merupakan peristiwa ditandatanganinya Perjanjian Klaten antara pemerintah kolonial Hindia Belanda, Kasultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta.

Perjanjian ini menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enclave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kadipaten Pakualaman dan Adikarta). Sementara itu wilayah Kasunanan Surakarta meliputi Pajang

10

Alternatif Waktu Pertimbangan dan Argumentasidan Sukowati. ( Vincent Houben, 2002).

Dari aspek kewilayahan, perjanjian inilah yang berakibat pada menyempitnya wilayah Yogyakarta menjadi yang sekarang menjadi wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dalam aspek identitas kewilayahan kurang sesuai karena dalam peristiwa ini terkandung makna kekalahan Yogyakarta di satu sisi dan merugikan disisi yang lain.

Keempat 1 Agustus 1945 bertepatan dengan 21 Ruwah tahun Ehe 1876 (Rebo Kliwon)

Pada waktu itu Sultan Hamengku Buwono IX memberhentikan dengan hormat Pepatih Dalem dalam struktur birokrasi pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta.

Sejak saat itu Sultan Hamengku BuwonoIX sepenuhnya membawahkan Parentah Nagari dengan dibantu oleh Parentah Luhur dan jawatan-jawatan yang ada dibawahnya Paniradya dan Utaradya.

Kebijakan itu kemudian disusul dengan berkantor bersama antara Sultan Hamengku Buwono IX dengan Paku Alam VIII di Kepatihan.

Kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX tidak mengangkat lagi Pepatih Dalem yang sudah ada sejak Sultan Hamengku Buwono I ini merupakan kebijakan melakukan perubahan struktur birokrasi pemerintahan di Yogyakarta dan sebagai proses “debelandanisasi” karena jabatan ini selalu diangkat dengan campur tangan Belanda. ( P.J Suwarno, 1994)

Kelima 19 Agustus 1945 bertepatan dengan 10 Poso tahun Ehe 1876 (Minggu Pon)

Ketika Sultan Hamengku Buwono IX menerima Amanat Piagam Kedudukan dari Presiden Soekarno yang berisi pengakuan pemerintah Republik Indonesia kepada Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sekaligus memperkuat kedudukan Sultan dalam memimpin Yogyakarta.

Keenam 5 September 1945 bertepatan dengan 27 Poso tahun Ehe 1876 (Rebo Kliwon)

Ketika Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Dalam amanat itu secara tegas dinyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan

11

Alternatif Waktu Pertimbangan dan Argumentasikedudukan sebagai Daerah Istimewa yang bersifat kerajaan dari Negara Republik Indonesia.

Amanat 5 September itu memuat tiga pokok, yakni, pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IX. Ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. ( Atmakusumah, 1982)

Ketujuh 18 Mei 1946 bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir tahun Jimakir 1877 (Setu Kliwon)

Ketika Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat No. 18 tahun 1946. Maklumat ini juga menandai bersatunya dua monarkhi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam sebuah daerah istimewa.

Maklumat ini juga menandai untuk pertama kalinya disebut istilah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedelapan 3 Maret 1950 bertepatan dengan 13 Jumadil Awal tahun Wawu 1881 (Jemuwah Kliwon)

Ketika ditetapkannya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara de jure pada tahun inilah terbentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa Yogyakarta adalah satu daerah istimewa, meliputi wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah dan Paku Alam VIII sebagai wakil kepala daerah.

Undang-undang ini memberi kewenangan penuh 13 urusan kepada kepemimpinan dwitunggal Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. ( Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo,2010)

C. Rumusan Hari Jadi DIY

12

Rumusan pemilihan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai kemungkinan unuk menentukan pilihan segi faktum dan datum-nya, di antaranya adalah 1) Berdasarkan segi makna signifikansi historisnya, yaitu dari segi

rentangan linear waktu (temporal) sejarah yang panjang dari masa lampau hingga masa kini.

2) Pilihan segi obyek formal dan materialnya yang bermakna, yang mencakup periode masa terbentuknya masyarkat dan politik pemerintahan Kerajaan Matataram Islam di Kotagedhe pada abad ke 16; masa berdirinya politik pemerintahan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada pertengahan abad ke-18; dan masa berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara spesifik dapat dipandang sebagai kesatuan wilayah pemerintahan dan masyaraknya dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlangsung sejak periode pertengahan abad ke-20, yaitu ketika RI diproklamasikan pada tahun 1945.

3) Masing-masing fase dapat di pertimbangkan sebagai satu kesatuan kontinuman sejarah yang linear berkesinambungan dan berkelanjutan. Atau dapat pertimbangkan untuk dipilih pada fase atau periode tertentu yang spesifik didasarkan atas pandangan lebih bermakna dan tepat sasaran atas tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pertimbangaan tersebut di atas maka pemilihan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya secara umum dapat disimpulkan dalam dua rumusan kategori hari jadi atas tiga fase perkembangan historis yang penuh makna yaitu sebagai berikut : 1) Berdirinya Kesultanan Yogyakarta atau Nagari Ngayogyakarta

Hadiningrat atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, dipandang sebagai tonggak awal berdirinya masyarakat dan sistem politik dan pemerintahan yang menjadi pangkal keberlangsungan dan keberkelanjutan dari masa kerajaan beralih ke masa kehidupan baru yaitu kehidupan masyakat dan pemerintahan modern DIY, yang ditandai dengan berlangsungnya masa berdirinya Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga masa kini.

2) Berdirinya/diakuinya secara historis DIY sebagai bentuk pemerintahan dan masyarakat baru pada Era Kemerdekaan yang berlangsung dari masa Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga masa kini (Penetapan UU No 13 Tahun 2012).

D. Rekomendasi Hari Jadi DIYDari kedua kategori tersebut maka berdasarkan hasil konsultasi dengan

berbagai pihak maka pilihan jatuh pada rumusan pemilihan kategori pertama,yaitu menempatkan peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadingrat pada hari Kemis Pon tanggal 13 Maret 1755 bertepatan dengan 29 Jumadil’awal tahun Be 1680 sebagai tonggak sejarah yang unik dan seginifikan.

Pada waktu itu, Sultan Hamengku Buwono memproklamirkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyokarto Hadiningrat (separo Nagari

13

Mataram). Hal ini berarti juga menandai berdirinya pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan. Pada kesempatan itu Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di hutan Beringan (disebut juga Beringin atau Pabringan), dimana terdapat sebuah umbul (mata air) Pachetokan, dan sebuah pesanggrahan yang dinamai Garjitowati. Waktu itu sekaligus menandai untuk pertama kalinya digunakan namaAyodhya yang kemudian dilafalkan menjadi Ngayodhya dan Ngayogya. Dari kata inilah kemudian dijadikan namaNgayogyakarta Hadiningrat yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri tauladan keindahan alam semesta.

Pilihan atas tanggal 13 Maret 1755 juga dikarenakan tanggal tersebut memenuhi esensi dimensi objek formal hari jadi, yang tercerminkan dari aspek:

1. Spasial-teritorial/kesatuan kewilayahan atau lokus pusat tempat tinggal, yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kesatuan kewilayahan yang berasal dari Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta.

2. Kesatuan identitas kelompok masyarakat, yaitu adanya identitas masyarakat Yogyakarta yang diawali dari Kesepakatan Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755 dimana Yogyakarta melanjutkan identitas budaya Mataram sedangkan Surakarta membentuk tradisi budaya yang baru. Kelanjutan tradisi Mataram tersebut sebelumnya hanya merupakan sebuah peraturan yang tidak mengikat atau adat istiadat, yang kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

3. Lembaga politik dan/atau administrasi pemerintahannya, Pemerintah Daerah DIY merupakan sebuah proses kelanjutan dari pemerintahan yang ada sebelumnya, dimana pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Negari Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik Indonesia dengan tetap menggunakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, pada perkembangannya sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian disesuaikan dengan struktur sistem pemerintahan daerah yang berlaku secara umum disertai dengan status provinsi yang bersifat istimewa.

4. Lokus pusat pemerintahan dan kepemimpinannya serta sistem kepemimpinannya, yaitu pusat pemerintahan yang berkedudukan di Yogyakarta dengan sistem kepemimpinan yang tetap dipertahankan dimana Sultan selaku raja kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus menjadi Gubernur atau Kepala Daerah.

5. Basis sosial ekonomi yaitu kehidupan sosial masyarakat yang masih memegang teguh tradisi Mataram dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Sedangkan basis ekonomi masyarakat yang berbasis pada sektor agraris, baik pada saat DIY bersistemkan kerajaan maupun setelah bergabung ke Republik Indonesia, yang kemudian berkembang ke sektor pariwisata budaya.

E. Kajian Konsep Hari Jadi Ditinjau dari Metode Argumentum Per Analogium.

14

Metode ini merupakan metode penemuan hukum bagi hakim dalam mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada pengaturannya. Metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, berfikir dari khusus ke yang umum. Dengan analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam menyimpulkan waktu peristiwa hukum kelahiran atau hari jadi DIY dapat dilakukan dengan menganalogikan DIY sebagai sebuah subjek hukum (species) dengan subjek hukum lain yang secara hukum keperdataan.

Nama : Ngayogyakarto HadiningratLahir/didirikan : 13 Maret 1755Bentuk/Status : KerajaanPeristiwa Hukum : 5 September 1945 bergabung dengan RI. Identitasnya menjadi: Nama : Ngayogyakarto HadiningratLahir/didirikan : 13 Maret 1755Bentuk/Status : KerajaanPeristiwa Hukum : 3 Maret 1950 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga identitas berubah menjadi:Nama : Daerah Istimewa YogyakartaLahir /didirikan : 13 Maret 1755Bentuk/Status : Provinsi

Berdasarkan peristiwa transformasi atau perubahan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peristiwa umum (genus) yang tidak menghapus/memutus peristiwa hukum asal usul dan identitas pada masa lalu. Dari perbandingan subjek hukum di atas juga memperlihatkan fakta bahwa peristiwa hukum peristiwa hukum lahir/berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada tanggal 13 Maret 1755.

F. Simpulan Penetapan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah

daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan atas hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah tersebut. Sehingga tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk memantapkan jati diri dan landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.

Rekomendasi tanggal yang ditetapkan sebagai hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta jatuh pada rumusan pemilihan kategori pertama, yaitu menempatkan peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadingrat pada hari Kemis Pon tanggal 13 Maret 1755 bertepatan dengan 29 Jumadil’awal tahun Be 1680 sebagai tonggak sejarah yang unik dan seginifikan. Berdirinya Kesultanan Yogyakarta atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta

15

Hadiningrat, dipandang sebagai tonggak awal berdirinya masyarakat dan sistem politik dan pemerintahan yang menjadi pangkal keberlangsungan dan keberkelanjutan dari masa kerajaan beralih ke masa kehidupan baru yaitu kehidupan masyakat dan pemerintahan modern DIY, yang ditandai dengan berlangsungnya masa berdirinya Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga masa kini.

Pilihan menggunakan Peraturan Daerah dalam penetapan hari jadi dikarenakan bahwa penentuan tentang hari jadi perlu disepakati oleh seluruh elemen masyarakat, elemen masyarakat yang diwakili oleh DPRD serta unsur pemerintah daerah yaitu oleh Kepala Daerah dan sesuai dengan instrumen hukum yang dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dibuat bersama antara Kepala Daerah dan DPRD adalah Peraturan Daerah.

Dampak yang diharapkan dengan adanya penetapan hari jadi adalah tumbuhnya menumbuhkan kesadaran akan harga diri dan penghargaan bagi orang lain sehingga diharapkan akan menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga dan melestarikan bahkan dapat menumbuhkan rasa handarbeni. Identitas wilayah yang mempunyai nilai historis yang tinggi juga dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan the founding father. Kesadaran akan harga diri tersebut membentuk karakter pribadi manusia Indonesia yang sesungguhnya sesuai dengan amanat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menumbuhkan motivasi dan etos kerja yang kuat di dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya peringatan hari jadi dapat menjadi momentum untuk refleksi pelaksanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu diharapkan dengan adanya penetapan hari jadi maka akan dilangsungkan kegiatan-kegiatan peringatan hari jadi yang secara tidak langsung akan memacu kreatifitas pembangunan ekonomi. Kreativitas masyarakat tersebut seringkali menjadi faktor penggerak ekonomi dengan usaha kreatif yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

16

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR … TAHUN 2016TENTANG

HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendukung pembangunan manusia adalah kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri yang merupakan bagian dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang kental dengan penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif bagi setiap manusia sebagai individu;

b. bahwa identitas masyarakat secara bersama tersebut perlu dikuatkan melalui sebuah penanda sebagai ciri lahirnya masyarakat yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa melalui penetapan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa penetapan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diketahui dan dimaknai bersama oleh seluruh masyarakat sehingga perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

17

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAdan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAMEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Hari jadi adalah hari terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan

peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.2. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

Pasal 213 Maret 1755 (29 Jumadil’awal tahun Be 1680) ditetapkan sebagai Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati pada tanggal 13 Maret setiap tahunnya.

Pasal 4Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tanggal 13 Maret dengan agenda tunggal mendengarkan Pidato Gubernur.

Pasal 5(1) Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh jajaran

pemerintahan, swasta dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan:a. melakukan upacara;b. menggunakan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta; danc. menggunakan bahasa Jawa.

18

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang bertemakan budaya.

Pasal 6Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakartapada tanggal

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakartapada SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ICHSANURI

19

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( , /2016)

20

PENJELASAN ATASPERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANGHARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUMKeberadaan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang luhur dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi keteladanan dan ciri khas sikap hidup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Citra dan kekhasan kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada keberadaan Kerajaan Mataram Islam yang beribu kota di Kotagedhe dan juga Kasultanan Yogyakarta sebagai keberlanjutannya serta bersifat Indonesia sentris dan bebas dari aspek-aspek kolonialisme. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan peran dan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan sebuah perjuangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan penindasan dan kekuasaan VOC, serta menentang adanya campur tangan VOC Belanda terhadap Mataram. Di saat Kerajaan Mataram Islam melemah karena digerogoti pengaruh VOC, Pangeran Mangkubumi tampil menjadi sosok yang memperjuangkan kedaulatan dan melawan penindasan VOC. Dimulai pada tanggal 17 Mei 1746, perlawanan bersenjata melawan VOC dilakukan selama 9 (sembilan) tahun hingga terjadinya Perjanjian Giyanti yang kemudian disusul dengan peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada hari Kemis Pon tanggal 29 Jumadil’awal tahun Be 1680 bertepatan dengan tanggal 13 Maret 1755 sebagai tonggak sejarah yang monumental, unik dan signifikan. Pada waktu itulah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I memproklamirkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat (separo Nagari Mataram). Hal ini berarti juga menandai berdirinya pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan. Pada kesempatan itu Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Alas Beringan Desa Pacethokan.

Dalam perjalanan sejarahnya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi penjajahan bangsa asing yang berusaha menancapkan kuku kekuasaannya. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, Nagari Ngayogyakarto Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan sumbangsih yang besar dalam memberi dukungan bagi kemerdekaan dengan menyatakan bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mempertahankan eksistensi Republik yang saat itu masih berusia sangat muda.

Semangat perlawanan atas penindasan dan kolonialisme yang telah ditunjukkan oleh dua raja besar Yogyakarta tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan warisan dari Raja Mataram ketiga, yaitu Sultan Agung, dimana semangat perjuangan dan keberanian dalam melawan penjajah mengalir dalam

21

darah kedua raja yang merupakan keturunan dari Raja Mataram terbesar tersebut.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.Pasal 2

Pilihan menetapkan tanggal 13 Maret 1755 sebagai Hari Jadi dilandasi teori argumentum per analogiam. Berdasarkan teori ini Daerah Istimewa Yogyakarta dianalogikan sebagai salah satu species dari berbagai macam subjek hukum (genus) secara perdata. Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki identitas. Identitas subjek hukum bisa berubah (peristiwa hukum) seperti perubahan nama, status, atau jenis kelamin, akan tetapi perubahan peristiwa hukum diatas tidak dapat mengubah peristiwa hukum hari kelahiran. Berdasarkan teori tersebut yang dikombinasikan dengan kajian historis, Ngayogyakarto Hadiningrat yang berstatus kerajaan adalah subjek hukum yang telah berganti nama menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berstatus provinsi, tetapi perubahan status tersebut tidak dapat menghapus peristiwa kelahiran/berdirinya subjek hukum tersebut pada tanggal 13 Maret 1755.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Ayat 1

Yang dimaksud dengan “pemerintahan” adalah seluruh lembaga pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota, Desa, maupun instansi vertikal yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat 2Cukup jelas.

Ayat 3Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR