Embed Size (px)
Citation preview
BERITA DAERAHKABUPATEN NIAS
NOMOR : 26 SERI : C
PERATURAN BUPATI NIASNOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,
Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana salah satu jenis Pajak adalah Pajak Reklame;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dalam teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di bayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
6
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 );
7
24. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Nias.5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
8
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame termasuk tanda usaha atau merek tempat usaha yang pada hakekatnya bertujuan komersial untuk memperkenalkan suatu jasa usaha untuk menarik perhatian umum atau usaha penjualan barang-barang yang diperdagangkannya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dana objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
17. SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah, yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. System Official Assesment adalah Mekanisme perhitungan dan penetapan pajak yang dilakukan secara jabatan.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nias.20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, yaitu Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
10
22. SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yaitu Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah uang yang masih harus dibayar.
23. SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yaitu Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yaitu Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang.
25. SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yaitu Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
26. STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah, yaitu Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah perhitungan nilai sewa/pajak reklame yang dipengaruhi oleh faktor nilai strategis lokasi, ukuran/satuan media reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan harga satuan reklame.
28. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
11
29. Nilai Jual Obyek Pajak reklame yang selanjutnya disebut NJOP adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
12
32. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
33. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
36. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13
38. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
BAB IINAMA, JENIS PENYELENGGARAAN REKLAME,
SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAKDAN OBJEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. reklame papan/billboard/megatron;b. reklame kain;c. reklame melekat (stiker);d. reklame selebaran;e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;f. reklame udara;g. reklame suara;h. reklame apung;i. reklame film/slide; danj. reklame peragaan.
14
Pasal 3(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan Reklame.(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara
langsung oleh orang pribadi atau Badan, maka wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
(5) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame termasuk tanda usaha atau merek tempat usaha yang pada hakekatnya bertujuan komersial untuk memperkenalkan suatu jasa usaha untuk menarik perhatian umum atau usaha penjualan barang-barang yang diperdagangkannya.
Pasal 4Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
c. nama pengenal usaha dan profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 0,20 m2 (nol koma dua puluh meter persegi) atau 2000 cm2 (dua ribu centimeter persegi), dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.
15
d. penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pilihan dan/atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,20 m2 (nol koma dua puluh meter persegi) atau 2000 cm2 (dua ribu centimeter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.
e. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
f. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintahan Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-Badan atau Lembaga Organisasi Internasional.
BAB IIIDASAR PENGENAAN PAJAK, NILAI STRATEGIS,
TARIF PAJAK DAN MASA PAJAK REKLAMEPasal 5
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak
ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor-faktor : a. jenis, bahan yang digunakan; b. lokasi penempatan; c. sudut pandang; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. jumlah; dan f. ukuran media reklame.
(4) Dalam nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan
16
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
17
(5) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :NSR = Nilai Strategis Lokasi x ukuran/satuan media reklame x jangka waktu x harga satuan reklame.
Pasal 6(1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dan dihitung dengan memberikan pembobotan dan skor pada masing-masing faktor, kecuali faktor harga satuan reklame dan jumlah reklame.
(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam persentase dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100% (seratus persen).
(3) Penetapan pembobotan dan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas serta contoh perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati Nias yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.
Pasal 7Tarif pajak ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.
Pasal 8(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan penyelenggaraan reklame.(2) Jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
18
BAB IVTATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 9(1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan
pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Daerah.
(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah diterimanya SPTPD.
(3) Petugas Dinas Pendapatan mencatat SPTPD yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
(4) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
(5) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
(6) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung dan ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25%(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal terutangnya pajak.
19
(7) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam Kartu Data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian KesatuPenetapan
Pasal 10
(1) Pajak Reklame dihitung dengan cara Official Assesment yaitu perhitungan dan penetapan pajak dilakukan secara jabatan.
(2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Dinas atau Petugas yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(3) Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar sesuai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
Pasal 11(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
20
(2) Dalam jangka waktu (5 lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan :a. SKPDKB;b. SKPDKBT; danc. SKPDN.
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan pihak lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
21
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membayar atau kurang membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
Bagian KeduaTata Cara Pembayaran
Pasal 12(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan
sekaligus dan lunas melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau Kecamatan atau melalui rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli AC. 004, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD atau STS.
(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
(3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
(4) Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan menyetorkan hasil penerimaan pajak ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
22
(5) Bendahara Penerimaan di Kecamatan menyetorkan hasil penerimaan pajak ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 2 minggu.
Pasal 13(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
Bagian KetigaPembayaran Angsuran dan penundaan Angsuran
Pasal 14(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(2) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
23
(4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran
secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan;
e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;
g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
24
h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya
terhadap jumlah sisa angsuran;2) jumlah sisa angsuran adalah hasil
pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
25
BAB VIPENAGIHAN
Pasal 15(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
STPD, jika :a. Pajak Reklame yang terutang dalam tahun berjalan
tidak atau kurang dibayar;b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
Pasal 16(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang
terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
(2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
26
a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, jika :1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
2) Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
3) Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
27
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
(5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
Pasal 17Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), jika :a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
28
BAB VIITATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 18(1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat
dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
(2) Dokumen yang telah dicatat dan disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
Pasal 19(1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun
dalam buku jenis pajak.(2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan jenis pajak.
(3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan jenis pajak sesuai masa pajak.
BAB VIIIKEBERATAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
PAJAK DAN BANDINGBagian Kesatu
KeberatanPasal 20
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak Reklame.
Pasal 21(1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan batas kewenangannya.
29
(2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya; dan
e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
Pasal 22(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.
30
Pasal 23Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24(1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
Pasal 25(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan
Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Reklame.
(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Cq Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
31
Bagian KeduaBandingPasal 26
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Pasal 27(1) Terhadap satu Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu)
Surat banding.(2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan
Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan
Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;b. Putusan Pengadilan melalui pemeriksaan dalam
Surat Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
32
Bagian KetigaPengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak
Pasal 28(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame kepada Bupati Cq Kepala Dinas.
(2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
(3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Atas hasil penelitian sebagaimana ayat (3), maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak.
(5) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan Pajak Reklame untuk setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
Pasal 29(1) Permohonan keringanan Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
33
(2) Pemberian keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
BAB IXPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSANATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASIPasal 30
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
(2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:a. Permohonan diajukan kepada Buapti Cq Kepala
Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan ;
34
c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas;
e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata Dibatalkan;
i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
35
Pasal 31(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:a. sanksi administrsi berupa bunga disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak; danb. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:a. Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
36
c. Terhadap permohonan yang disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:1) Menuliskan catatan/keterangan pada sarana
pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Bupati Nias Cq Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
37
1) surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2) surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
(6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
(7) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), menjadi bahan Kepala Dinas membuat pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
(8) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan atau Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Pasal 32
(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
38
a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
(3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh
novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:1) Surat Ketetapan Pajak yang diajukan
permohonannya;2) Dokumen yang mendukung diajukannya
permohonan;3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan
keberata atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
39
c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
(4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas.
(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta petugas/pejabat yang dihunjuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan Ketetapan pajak.
(7) Berdasarkan laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak, dengan penerbitan :a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak; ataub. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak.
BAB XPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 33(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Bupati Cq Kepala Dinas.
40
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan berdasarkan:a. perhitungan dari Wajib Pajak;b. surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan
pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan dilampirkan dokumen :a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar
permohonan;c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar
permohonan; dane. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
(4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
41
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
BAB XIKADALUWARSA
Pasal 34(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; danb. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 35Pada saat Peraturan Bupati Nias ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias Nomor 973/088/K/1999 tentang Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias Nomor 973/087/K/1999 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
42
Pasal 36Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.
Ditetapkan di Gunungsitoli Selatanpada tanggal 17 September 2012
BUPATI NIAS,ttd
SOKHIATULO LAOLI
Diundangkan di Gunungsitoli Selatanpada tanggal 17 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
O’OZATULO NDRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 26 SERI : C
43
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIASNOMOR : 26 TAHUN 2012TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2012TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELASKASANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
PENETAPAN PEMBOBOTAN DAN SKOR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DALAM PENETAPAN PAJAK REKLAME
1. Pembototan dan Skor Nilai Strategis Reklame berdasarkan Lokasi Pemasangan
NO LOKASI PEMSANGAN REKLAME BOBOT(%) SKOR
1 Ibukota Kabupaten/Ruang Terbuka 20 % 91 – 1002 Ibukota Kabupaten/Ruang Tertutup 20 % 81 – 90
3Sepanjang Jalan Nasional/Propinsi (menuju Gido-Idanogawo-Bawolato-Perbatasan Kab. Nias Selatan)
20 % 71 – 80
4Sepanjang Jalan Nasional/Propinsi menuju ke Kecamatan Hiliserangkai-Perbatasan dengan Kabupaten Nias Barat
20 % 61 – 70
5
Sepanjang jalan Nasional/Propinsi menuju ke Kecamatan Hiliduho dan menuju ke kecamatan Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara dan Jalan raya dari simpang Botombawo menuju ibukota Kecamatan Botomuzoi
20 % 51 – 60
6
Ibukota Kecamatan/Ruang Terbuka : 20 %a. Kecamatan Gido 20 % 41 – 50b. Kecamatan Idano Gawo 20 % 41 – 50c. Kecamatan Bawolato 20 % 36 – 40d. Kecamatan Hiliserangkai 20 % 31 – 35e. Kecamatan Hiliduho 20 % 26 – 30f. Kecamatan Botomuzoi 20 % 26 – 30g. Kecamatan Ulogawo 20 % 21 – 25h. Kecamatan Somolo Molo 20 % 21 – 25i. Kecamatan Ma’u 20 % 21 – 25
7 Ibukota Kecamatan/Ruang Tertutup 20 % 16- 208 Jalan Kabupaten/desa yang tidak berada
dijalur sepanjang jalan Nasional/Propinsi20 % 1 – 15
44
2. Pembobotan dan Skor Nilai Strategis Reklame berdasarkan Waktu Penyelenggaraan
No Waktu Penyelenggaraan Bobot(%) Skor
1 Kurang dari 1 bulan 17,25 % 12 1 – 3 bulan 17,25 % 33 4 – 6 bulan 17,25 % 54 7 – 9 bulan 17,25 % 75 10 – 12 bulan 17,25 % 10
3. Pembobotan Nilai Strategis berdasarkan Ukuran Media/luas reklame dan sudut pandang (dimensi)
NoUkuran/ Luas dan sudut pandang
Reklame
BobotSkor1
dimensi2
dimensi3
dimensi1 < 1 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 2
≥ 1m s/d 2 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 3> 2m s/d 3 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 4> 3m s/d 4 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 5> 4m s/d 5 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 6> 5m s/d 6 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 7> 6m s/d 7 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 8> 7m s/d 8 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 9> 8m s/d 9 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 10
> 9 m² 17,50 % 20,00 % 25,00 % 12
4. Contoh Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR ) dan perhitungan pajak reklame
Misal :Toko ABCD memasang Reklame untuk promosi usaha dagang dengan kriteria sebagai berikut:1. Reklame papan dipasang di Ibukota Kecamatan Idano Gawo
(Ruang terbuka) berarti bobotnya 20% dengan score 41 – 50 (oleh Petugas menetapkan skor 43)
2. Penyelenggaraan/ pemasangan reklame selama 8 bulan, berarti bobotnya 17,50% dengan skor 7.
45
3. Luas Reklame 4 m², dengan sudut pandang 1 dimensi, berarti bobotnya 17,50% dengan skor 5.
4. Harga satuan pembuatan reklame (NJOP) jenis papan Rp. 300.000,-/unit.
5. Jumlah papan reklame yang dipasang 1 buah.
Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagai berikut :NSR = NS lokasi reklame x NS jangka waktu penyelenggaraan
reklame x NS ukuran (luas) reklame dan dimensi x harga satuan reklame (NJOP) x jumlah reklame
= (20% x43 ) x (17,50% x 7) x (17,5 % x 5) x Rp. 300.000 x 1 unit
NSR = 860% x 123 % x 88 % x Rp. 300.000 x 1 unitNSR = Rp. 2.792.592,-Jadi Pajak Reklame yang harus dibayar = Rp. 2.792.592,- x25% =Rp. 698.148,-
NB : NSR = Nilai Sewa ReklameNS = Nilai StrategisNJOP= Nilai Jual Objek Pajak
BUPATI NIAS,ttd
SOKHIATULO LAOLI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
O’OZATULO NDRAHA
46
