MAKALAH

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO INDONESIA

Di ERA REFORMASI

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. LIA AMALIA M.M

Disusun Oleh:

Nama : ROSWANA FIRMAN

NIM : 2013-11-504

Jurusan : Manajemen

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11510

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan

Karunia-Nya sehingga tersusunlah makalah ini.

Maksud dan tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat atau tugas

untuk memenuhi nilai mata kuliah Ekonomi Makro tahun pelajaran 2013-2014 di semester pertama.

Dalam penyusunan makalah ini belumlah dikatakan sempurna, karena keterbatasan

kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun setidaknya penulis sudah berusaha

memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan makalah ini penulis juga dibantu oleh

beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi peulis dan umumnya bagi pembaca.

Saya mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dalam penyusunan makalah ini. Kritik

dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami nantikan untuk pembaharuan di masa yang

akan datang. Terima kasih.

Jakarta, Maret 2014

Penulis

2

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar......................................................................................................................................2

Daftar Isi...............................................................................................................................................3

Bab 1 PENDAHULUAN.....................................................................................................................4

1.1 Latar Belakang................................................................................................................................4

1.2 Identifikasi Masalah.......................................................................................................................6

1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................................................6

Bab 2 TINJAUAN TEORI...................................................................................................................7

2.1 Makro Ekonomi..............................................................................................................................7

2.2 Permasalahan Ekonomi Makro.....................................................................................................22

2.3 Kebijakan Ekonomi Makro..........................................................................................................25

2.4 Implementasi Pikir Indonesia Pada Era Reformasi......................................................................26

2.5 Perkembangan Ekonomi Makro Pada Masa Reformasi...............................................................28

2.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Th 2004-2009...........................................................29

Bab 3 METODE PENULISAN..........................................................................................................32

3.1 Waktu dan Tempat Penulisan.......................................................................................................32

Bab 4 KESIMPULAN & SARAN.....................................................................................................34

4.1 Kesimpulan...................................................................................................................................34

4.2 Saran.............................................................................................................................................36

4.3 Daftar Pustaka..............................................................................................................................38

3

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi pun semakin berkembang.

Dulu kegiatan ekonomi dilakukan dengan sangat sederhana. Seperti contohnyaadanya sistem

barter yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Akan tetapidengan

berkembangnya kegiatan ekonomi, tujuan kegiatan ekonomi pun berubah, yang semula

diliakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, kini kegiatan ekonomi

dilakukan untuk memperoleh keuntungan (profit). Perkembangan ekonomi yang semakin

maju menjadikan masalah- masalah dalam perekonomian pun menjadi semakin kompleks.

Sehingga teori- teori sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menjelaskan beberapa masalah

perekonomian yang terjadi. Hal ini akhirnya mengakibatkan banyak para ahli ekonomi yang

mencoba untuk menjawab pertanyaan dari beberapa masalah perekonomian yang belum bisa

dijelaskan olehteori sebelumnya.

Oleh karena itu dalam makalah ini, kami akan membahas tentang perkembangan

teori ekonomi makro. Bagaimana teori ekonomi klasik (Adam Smith) dan teori ekonomi

makro (John Maynard Keynes) menjelaskan tentang beberapa masalah yang terjadi dalam

perekonomian serta kami akan membandingkan kedua teori tersebut dalam menjelaskan

beberapa masalah dalam perekonomian. Kita sepakat mengatakan, kondisi ekonomi makro

saat ini adalah stabil. Hal itu didasarkan pada rendahnya suku bunga, rendahnya inflasi dan

stabilnya nilai tukar rupiah. Cadangan devisa juga menguat. Semuanya dinyatakan dalam

pengertian yang relative, mengingat di antara variabel tersebut tetap saja diikuti gejolak

walau dalam skala rendah. Secara logika keadaan ini sudah harus mampu

mendorong perkembangan sektor riil. Namun demikian, hal itu tidak juga terjadi.

Memang banyak faktor yang menyebabkan mengapa hal itu tidak terjadi yang antara

lain oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi umpamanya adalah

4

masalah transportasi, jalan dan jembatan, energi listrik dan sebagainya. Sementara dari

faktor non ekonomi seperti masalah hukum (ketidak pastian hukum), masalah

politik (meningkatnya suhu politik menghadapi pemilu 2009), masalah sosial

(meninggkatnya kriminalitas yang muncul dampak dari pengangguran yang tinggi). Masalah

transportasi/jalan raya/jembatan yang jelek berakibat pada turunnya tingkat efisiensi

perusahaan. Waktu angkutan barang baik bahan baku maupun barang jadimenjadi semakin

panjang. Biaya penyusutan moda angkutan juga semakin tinggi.Akibatnya biaya angkut

menjadi naik. Hal lainnya adalah distribusi barang menjadi tak merata, yang akhirnya akan

mengundang kenaikan harga barang pada daerah-daerah tertentu yang menciptakan kondisi

perekonomian terganggu. Faktor non ekonomi memberikan andil yang besar mengapa

kondisi ekonomi makro yang stabil tidak juga mendorong sektor riil. Kita bertanya apa

sebenarnya investasi itu. Investasi adalah dana yang ditanamkan dalam perusahaan yang

dapat menambah peralatan modal atau peralatan sektor produktif sehingga dapat mendorong

kemampuan berproduksi. Inilah yang disebut dengan real investment. Apa yang terjadi saat

ini adalah financal investment, yang pada dasarnya tidak menambah peralatan produksi tapi

hanya memperbesar arus uang saja. Terjadi pertukaran uang dengan uang tidak pertukaran

uang dengan barang. Di sini tidak ada penambahan produksi. Hal ini disukai oleh investor

(financial investor) karena setiap saat iadengan mudah dapat menarik kembali dananya jika

suatu waktu keadaan ekonomi gawat. Ini berbeda dengan real investment dimana dananya

sudah berubah menjadi peralatan produksi, yang tidak bisa ditarik kembali walau keadaan

ekonomi gawat.

Oleh sebab itu bagi investor yang melakukan real investment ia harus

mempelajari betul waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Berdasarkan pengertian di

atas siapa yang mau menanamkan modalnya ( real investment) dalam suatu situasi yang

tidak menjamin atas keselamatan investasi tersebut. Kita tidak menampik, persoalan politik

saat ini tidak pernah mereda walau tidak menciptakan situasi gawat. Masalah jaminan

terhadap keselamatan investasi juga tidak pernah dibicarakan. Ini semua menciptakan

keraguan bagi calon investor yang menonjol antara lain adalah masalah birokrasi, tanah dan

perburuhan. Walau sengketa mengenai masalah pertanahan sering dimenangkan oleh pihak

investor tapi semuanya itu dicapai dengan tenaga dan waktu serta biaya yang tinggi.

Demikian juga mengenai masalah perburuhan dimana terjadinya pengkavlingan antara

5

pihak  pengusaha dengan pihak pekerja. Masing-masing merasa lebih menentukan

jalannya perusahaan sehingga terjadi sengketa. Saling ancam mengancam antar keduanya

juga sering terjadi yang diakhiri dengan kerugian kedua belah pihak. Hasrat untuk

melakukan investasi juga menurun. Masalah pemilu dan masalah kriminalitas tinggi

menduduki tempat khusus.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat semua hal yang melatarbelakangi pembahasan materi saya, saya menarik

beberapa masalah dengan berdasarkan kepada :

1. Kurangnya pengetahuan Mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan Makro Ekonomi

2. Kurangnya ketersediaan informasi pelengkap dari materi “Makro Ekonomi”.

3. Minimnya kesadaran Mahasiswa untuk mengetahui segala yang menyangkut tentang

materi “Makro Ekonomi”.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan pembuatan makalah ini diantaranya untuk mengetahui secara

mendalam terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia yang dilanda inflasi dan suku

bunga tinggi, dan merosotnya perekonomian dalam negeri yang disebabkan oleh kebijakan

pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan moneter yang hanya menyentuh sektor

tertentu saja. Kebijakan yang berakibat buruk terhadap perekonomian dalam negeri adalah

akibat dari kenaikkan BBM, yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun

karena kenaikan itu tidak dibarengi dengan kenaikan upah yang layak, dan pada sektor

manufaktur biaya produksi meningkat tajam sehingga menimbulkan kenaikan harga barang-

barang dan pengurangan tenaga kerja.

6

BAB

II

TINJAUAN TEORI

2.1 Makro Ekonomi

2.1.1  Pengertian Ekonomi

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti

“keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan

secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah

tangga. “Economics is the study of how societies use scare resources to produce valuable

commodities and distribute them among different people”. Jadi pada intinya bahwa ilmu

ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat untuk

menggunakan sumber daya alam (resource) yang terbatas kemudian untuk dijadikan

komoditas yang memiliki nilai dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tersebar di

kalangan masyarakat lainnya.

2.1.2 Kerangka Analisa Makro

Terdapat dua aspek utama dan kerangka analisa ini. Yang pertama adalah aspek

mengenai “apa” yang disebut kegiatan ekonomi makro dan “di mana” kegiatan tersebut

dilakukan. Yang kedua adalah aspek mengenai “siapa” pelaku-pelakunya.

a. Empat Pasar Makro

Dalam analisa ekonomi makro kita melihat kegiatan ekonomi nasional secara lebih

menyeluruh dibanding dengan apa yang kita pelajari dalam ekonomi Mikro. Kita tidak lagi

melihat pasar beras, pasan blue jeans, pasar rokok kretek, pasar Honda secara sendiri-

sendiri. Ini sesuai dengan pengertian mengenai “pengendalian umum” di atas. Di sini kita

melihat pasar-pasar tersebut dan pasar-pasar barang /jasa lainnya sebagai satu pasar besar,

yang kita beri nama “pasar barang”. Tetapi dalam ekonomi makro kita tidak hanya

7

mempelajari satu pasar ini saja. Perekonomian nasional kita lihat sebagai suatu sistem yang

terdiri dan empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

(a) Pasar Barang,

(b) Pasar Uang,

(c) Pasar Tenaga Kerja,

(d) Pasar Luar Negeri.

Di pasar luar negeri permintaan akan barang ekspor kita sama dengan penawaran

akan barang tersebut menentukan harga rata-rata ekspor kita dan kuantitas atau volume 

ekspor. Harga – harga dikalikan volume ekspor memberikan penerimaan devisa ekspor. Di

pasar yang sama permintaan masyarakat kita akan barang-barang impor dan menentukan

harga rata-rata impor dan volume impor. Juga di sini, harga rata-rata dikalikan volume

import memberikan pengeluaran devisa kita untuk impor barang-barang/jasa tersebut. Untuk

pasar luar negeri, seringkali menggabungkan pasar ekspor dan pasar impor dan mengenai

apa yang terjadi dengan:

(a)          Neraca Perdagangan, yaitu penerimaan devisa ekspor dikurangi pengeluaran devisa

untuk import atau Neraca Pembayaran apabila kila ingin pula mengetahui tentang aliran

keluar-masuknya modal.

(b)         Dasar Penukaran Luar Negeri (terms of trade), yaitu harga rata-rata ekspor kita

dibagi dengan harga rata-rata impor kita.

(c)          Cadangan Devisa, yaitu persediaan devisa yang kita pun pada awal tahun plus

saldo neraca pembayaran.

Dalam teori ekonomi makro mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi P

dan Q di masing-masing pasar. Karena P dan Q tersebut adalah hasil pertemuan (atau

perpotongan) antara kurva permintaan dan kurva penawaran, maka ini berarti bahwa teori

8

ekonomi makro pada pokoknya mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi posisi

kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar.

Selanjutnya dengan diketahuinya faktor-faktor ini dan pengaruhnya terhadap posisi

kurva permintaan dan penawaran, maka kita selanjutnya bisa menanyakan faktor-faktor

mana di antara semua faktor-faktor tersebut yang bisa dipengaruhi oleh pemerintah melalui

kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonominya. Dengan demikian kita bisa mengetahui

kebijaksanaan-kebijaksanaan mana yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk

mempengaruhi P dan Q di masing-masing pasar. Inilah tujuan akhir dan mempelajari teori

makro, yaitu untuk digunakan sebagai petunjuk bagi pemilihan atau perumusan

kebijaksanaan.

b. Lima Pelaku Makro

Dalam teori makro kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang

melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar, yaitu:

(a) Rumah Tangga,

(b) Produsen,

(c) Pemerintah,

(d) Lembaga-lembaga Keuangan,

(e) Negara-negara Lain.

Kegiatan dan kelima kelompok pelaku ini ada kaitannya dengan keempat pasar di

atas dimana :

Permintaan:

1. Pengeluaran konsumsi oleh Rumah Tangga,

2. Belanja barang oleh Pemerintah,

3. Investasi oleh Perusahaan,

9

4. Ekspor ke luar negeri,

5. Kebutuhan tenaga kerja oleh Pemerintah,

6. Kebutuhan tenaga kerja oleh Perusahaan,

7. Kebutuhan uang tunai dan kredit,

8. Kebutuhan Rumah Tangga akan uang tunai,

9. Kebutuhan Perusahaan-perusahaan Asing akan rupiah.

Penawaran:

1. Hasil produksi dalam negeri,

2. Impor luar negeri,

3. Tenaga kerja yang disediakan oleh Rumah Tangga,

4. Suplai uang kartal,

5. Tabungan Rumah Tangga,

6. Suplai uang giral,

7. Suplai dana luar negeri.

-Kelompok Rumah Tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok seperti:

(a)    Menerima penghasilan dari para produsen dan “penjualan” tenaga kerja mereka (upah),

deviden, dan menyewakan tanah hak milik mereka.

(b)   Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan

mereka.

(c)    Membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen.

(d)   Menyisihkan sisa dan penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga

keuangan.

(e)    Membayar pajak kepada pemerintah.

10

(f)     Masuk dalam pasar uang sebagai “peminta” (demanders) karena kebutuhan mereka

akan uang tunai misalnya untuk transaksi sehari-hari.

-Kelompok Produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa:

(a)    Memproduksikan dan menjual barang-barang/jasa-jasa yaitu sebagai supplier di pasar

barang.

(b)   Menyewa / menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah

tangga untuk proses produksi.

(c)    Menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang-barang lain (selaku

investor masuk dalam pasar barang sebagai peminta atau demander).

(d)   Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka sebagai

demander di pasar uang.

(e)    Membayar pajak.

- Kelompok Lembaga Keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga

keuangan lainnya kecuali bank sentral (Bank Indonesia), Kegiatan mereka berupa:

(a)    Menerima simpanan / deposito dan rumah tangga.

(b)   Menyediakan kredit dan uang giral sebagai supplier dalam pasar uang.

(c)    Pemerintah (termasuk di dalamnya bank sentral) melakukan kegiatan berupa:

- Menarik pajak langsung dan tak langsung.

- Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan

pernerintah (sebagai demander di pasar barang).

- Meminjam uang dan luar negeri.

- Menyewa tenaga kerja (sebagai demander di pasar tenaga kerja).

11

- Menyediakan kebutuhan uang (kartal) bagi masyarakat (sebagai supplier di pasar

uang).

- Negara-negara lain:

(a) Menyediakan kebutuhan barang impor (sebagai supplier di pasar barang).

(b) Membeli hasil-hasil ekspor kita (sebagai demander di pasar barang).

(c)    Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri.

(d) Membeli dari pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia

(sebagai investor).

(e)    Masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang (devisa) dan luar

negeri (sebagai supplier dana) dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk

kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia (demander akan dana).

(Singkatnya, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri).

2.1.3   Teori-Teori Makro Ekonomi

a. Dasar Filsafat Teori Keynes

Makro Ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro Ekonomi

menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan

pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk

mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga,

tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Pendekatan

Analisis Pembedaan Tradisional adalah antara dua pendekatan berbeda ke ekonomi.

Ekonomi Keynesian memusatkan pada permintaan dan ekonomi sisi – penyediaan neo-

klasik yang memusatkan pada persediaan. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri, namun ini

hanya permasalahan penekanan.

12

Permasalahan dalam Ekonomi Makro :

1. Kemiskinan dan pemerataan,

2. Krisis nilai tukar,

3. Hutang luar negeri,

4. Perbankan Kredit Macet,

5. Inflasi,

6. Pertumbuhan Ekonomi,

7. Pengangguran.

Teori Ekonomi Makro menurut Keynes sebelum terjadinya kelesuan perekonomian

dunia tahun 1929-1933 yang dikenal sebagai Depresi Besar (Great Depression), ilmu

ekonomi tidak mengenal dikotomi Mikro-Makro. Fokus pembahasan ilmu ekonomi pada

masa sebelum Depresi Besar adalah perilaku individu dalam rangka mencapai

keseimbangan. Untuk analisis keseimbangan umum (Senoal Equilibrium) digunakan model

Walras (Walrasian Economics). Dengan model-model tersebut, para Ekonom berkeyakinan

bahwa masa depan perekonomian akan gemilang. Dalam jangka panjang setiap pelaku

ekonomi yang terlibat dalam proses pertukaran lewat mekanisme pasar akan memperoleh

keuntungan. Posisi keseimbangan masing-masing individu makin membaik yang

mengakibatkan masyarakat dalam perekonomian semakin adil dan makmur.

b. Pasar Barang

Kemungkinan kelebihan produksi Keynes menolak Hukum Say menurut Keynes

kelebihan produksi secara umum bisa terjadi. Kelebihan permintaan ini terjadi bila

permintaan masyarakat akan barang-barang/jasa tidak cukup kuat. Demand yang ada tidak

cukup untuk menyerap supply yang ditawarkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada asasnya

Keynes masih menerima pendapat Hukum Say bahwa setiap proses produksi mempunyai

akibat ganda, yaitu menghasilkan output dan menghasilkan penghasilan kepada masyarakat

sebesar nilai output tersebut.

Dengan demikian pada suatu waktu tertentu daya beli memang tersedia dalam

jumlah yang cukup di masyarakat untuk “membeli” barang/jasa yang diproduksikan. Tetapi

13

daya beli yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak selalu harus sama dengan daya beli

yang betul-betul dibelanjakan oleh masvarakat di pasar barang. Dengan kata lain sebagian

dan daya beli tersebut mungkin betul-betul diterjemahkan menjadi permintaan efektif di

pasar barang. Tetapi sebagian besar daya beli tersebut mungkin akan ditabung oleh

masyarakat. Menabung tidak menambah permintaan efektif di pasar barang. Jadi tidak

seluruh penghasilan (daya beli) yang diperoleh masyarakat secara langsung diter- jemahkan

menjadi permintaan efektif. Di sinilah Keynes berbeda dengan Hkum Say. Hukum Say

mengatakan bahwa seluruh penghasilan tersebut akhirnya akan diterjemahkan menjadi

permintaan efektif dan tidak akan ada kekurangan permintaan efektif serta tidak mungkin

ada kelebihan produksi secara menyeluruh.

Untuk menerangkan pendapat Keynes secara lebih jelas kita anggap hanya ada dua

sektor yaitu sektor rumah-tangga dan sektor produsen. Keynes mengatakan bahwa sebagian

dari penghasilan yang tidak dibelanjakan oleh sektor rumah-tangga (yaitu yang ditabung

pada lembaga-lembaga keuangan) tidak menimbulkan permintaan efektif. Hanya apabila

daya beli yang ditabung tersebut dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada sektor

produsen untuk membiayai “Investasi” mereka, maka daya beli tersebut berubah menjadi

permintaan efektif di pasar barang. Kita ingat bahwa “Investasi” diartikan sebagai

pembelian barang-barang oleh para produsen untuk keperluan penambahan stok di gudang

mereka dan untuk keperluan perluasan kapasitas produksi mereka yaitu pembelian mesin-

mesin, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Jadi jelas bahwa pada suatu waktu

tidak ada jaminan bahwa seluruh daya beli yang ditabung tersebut akan diterjemahkan

menjadi permintaan efektif di pasar barang. Semuanya tergantung kepada apakah para

produsen mau mempergunakan daya beli yang ditabung pada Iembaga-lembaga keuangan

tersebut untuk pembelian barang-barang (investasi). Kalau misalnya para produsen hanya

mau mempergunakan separuh dari tabungan tersebut, maka ini berarti bahwa permintaan

efektif di pasar barang berjumlah kurang dan nilai dari seluruh output yang ditawarkan di

pasar tersebut. Dengan lain kata tidak semua barang yang diproduksikan akan terbeli (jadi

ada kelebihan produksi umum).

Apa yang terjadi kemudian bila tidak semua barang yang diproduksikan dalam suatu

periode (misalnya, triwulan) bisa terbeli? Ada dua akibat yang bisa terjadi:

14

- Pertama, para produsen akan mengurangi produksi mereka untuk periode berikutnya. Jadi,

GDP dalam triwulan berikutnya turun.

- Kedua, hal ini bisa terjadi bersamaan dengan akibat pertama tersebut, harga-harga barang

turun. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, bila permintaan lebih kecil dari

penawaran, maka harga cenderung untuk turun.

Sampai berapa jauh kekurangan permintaan efektif akan mengakibatkan turunnya

GDP (dalam periode berikutnya) dan sampai berapa jauh akan menurunkan harga, sangat

tergantung khususnya pada apakah harga-harga barang cukup fleksibel ke bawah (yaitu bisa

turun). Dalam kenyataan memang ada barang yang harganya sulit untuk turun, meskipun

ada kelebihan produksi (yang harga jualnya ditentukan atas dasar biaya produksi biasanya

tidak mau turun, meskipun terjadi kelebihan produksi barang-barang tersebut). Kalau

demikian halnya, maka kekurangan permintaan efektif tersebut akan lebih banyak

mengakibatkan penurunan produksi (GDP) dalam periode berikutnya.

Apabila seandainya harga-harga cukup fleksibel ke bawah.maka harga-harga akan

turun cukup jauh, sehingga permintaan akan barang-barang tersebut mulai naik kembali.

Ingat hukum permintaan biasa, yang mengatakan bahwa kalau harga sesuatu barang turun

maka jumlah yang diminta naik. Jadi kalau harga cukup fleksibel maka penurunan produksi

(GDP) pada periode berikutnya tidak akan besar kalau harga-harga tidak mau turun. Jadi,

lebih sedikit orang-orang yang dipecat dari pekerjaan mereka. Perlu ditekankan lagi di sini

bahwa rnekanisme atau proses penyesuaian dengan harga yang fleksibel inilah yang terlalu

diandalkan oleh kaum Klasik, sehingga mereka percaya bahwa kalau saja harga-harga

fleksibel akan depresi, atau penurunan GDP (dan selanjutnya pengangguran) akan terkoreksi

secara otomatis.

Mengenai keputusan pengeluaran konsumsi rumah-tangga, Keynes berpendapat

bahwa keputusan tersebut cukup stabil dan biasanya hanya berubah apabila tingkat

pendapatan rumah-tangga berubah. Menurut ia (dan ini memang didukung oleh kenyataan),

yang sulit diterka adalah perilaku produsen dalam pengeluaran investasinya. Oleh sebab itu,

dalam praktek gejolak pengeluaran investasi inilah yang sangat menentukan gejolak GDP

(dan kesempatan kerja). Seandainya pengeluaran investasi yang diinginkan para produsen

(investor) ternyata lebih besar daripada dana yang ditabung oleh sektor rumah-tangga, maka 15

berarti permintaan efektif lebih besar daripada nilai output yang tersedia. Dalam kasus kele-

bihan permintaan efektif ini, berapa besar kelebihan permintaan efektif dalam periode

sekarang akan mengakibatkan kenaikan GDP dan berapa besar akan mengakibatkan

kenaikan harga, tergantung pada tersedianya kapasitas produksi yang belum terpakai dalam

masyarakat. Bila masih cukup banyak kapasitas produksi (pabrik-pabrik) yang belum

bekerja secara penuh, maka kelebihan permintaan efektif tersebut akan mengakibatkan

kenaikan produksi (GDP) pada periode berikutnya tanpa menaikkan harga-harga. Tetapi

apabila ternyata bahwa pabrik-pabrik sudah bekerja secara penuh, maka kelebihan permin-

taan efektif tersebut tidak bisa diimbangi dengan kenaikan produksi (GDP), sehingga

kelebihan permintaan tersebut akan diterjemahkan seluruhnya menjadi kenaikan harga-harga

atau inflasi. Berikut ini kita akan melihat secara garis besar kerangka analisis dan teori

makro dari Keynes.

c. Pasar Uang

Teori Makro Klasik mempunyai dasar filsafat bahwa perekonomian yang didasarkan

pada sistem bebas berusaha (Laissez Faire) adalah self-regulating, artinya mempunyai

kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangannya secara otomatis. OIeh sebab itu,

pemerintah tidak perlu campur tangan. Di pasar barang sifat self-regulating ini dicerminkan

oleh adanya proses yang otomatis membawa kembali ke posisi GDP yang menjamin full-

employment, apabila karena sesuatu hal perekonomian tidak pada posisi ini. Landasan dan

keyakinan ini adalah sebagai berikut:

(a) Berlakunya Hukum Say yang menyatakan bahwa: “Supply creates its own demand,” dan

(b) Anggapan bahwa semua harga fleksibel.

Dalam sistem standar kertas, tidak ada proses otomatis yang menstabilkan tingkat

harga. Disini kaum Kiasik melihat satu-satunya peranan makro pemerintah, yaitu

mengendalikan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Di

dalam sistem standar emas, ada mekanisme otomatis yang menjamin kestabilan harga.

Di sini peranan pemerintah tidak dianggap perlu, karena jumlah uang (emas) yang beredar

otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

16

Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan

melalui:

(a) Mekanisme Hume dalam sistem standar emas, atau

(b) Mekanisme Kurs Devisa Mengambang dalam sistem standar kertas.

Sementara itu campur tangan pernerintah tidak diperlukan. Penjelasan tentang pasar uang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran akan uang. Permintaan akan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan penawaran akan uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar.

2. Menurut Keynes, permintaan akan uang bersumber pada 3 macam kebutuhan akan uang: (a) Kebutuhan transaksi,(b) Kebutuhan berjaga-jaga, dan (c) Kebutuhan spekulasi.Ketiga macam kebutuhan ini disebut 3 alasan mengapa orang memerlukan uang.

3. Permintaan akan uang untuk transaksi ditentukan oleh volume output yang ditransaksikan yaitu GDP nil dan tingkat harga umum. Dalam hal ini Keynes tidak berbeda dengan kaum Klasik dimana pasar uang untuk berjaga-jaga relatif kecil.

4. Permintaan untuk spekulasi yang membedakan teori Key dengan teori Kuantitas adalah permintaan akan uang tunai untuk tujuan memperoleh keuntungan. Caranya adalah dengan “berspekulasi” dalam pasar obligasi (surat berharga). Apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya hal ini berarti uang tunai yang saat ini dipegang untuk tujuan spekulasi berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diharapkan turun, maka permintaannya akan uang tunai saat ini bertambah lebih senang menjual obligasi yang ia pegang memperoleh atau memegang uang tunai sekarang.

5. Hubungan antara harga obligasi dan tingkat bunga yang berlaku adalah berkebalikan. Harga obligasi naik sama saja artinya dengan tingkat bunga turun. Sebaliknya, harga obligasi turun berarti tingkat bunga naik.

6. Bila harga obligasi diharapkan naik, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini dianggap terlalu rendah. Bila harga obliga harapkan turun, hal ini berarti mengakibatkan harga obligasi saat ini akan lebih tinggi harganya.

 

17

d. APBN dan Kebijakan Fiskal

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua

tahap yang berurutan, yaitu:

(a) Bagaimana suatu kebijaksanaan uiskal diterjemahkan men jadi suatu APBN dan

(b) Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

Dalam bagian mi kita akan mengaji tahap (a). Khususnya kita akan membahas makna dan

suatu kebijaksanaan fiskal dilihat dari struktur pos-pos APBN.

APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang

mencatat penerimaan.Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang

memerlukan uang untuk pelaknaannya. Dalam praktek macam pos-pos yang tercantum di

sisi ini sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin dilaknakan pemerintah

dalam programnya. Untuk tujuan pembahasan

Dibagian lain terdiri dan pos utama, yaitu:

1. Pengeluaran pernerintah untuk pembelian barang/jasa,2. pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya,3. pengeluaran pemerintah untuk transfer payments yang ini liputi misalnya, pembayaran

subsidi/bantuan Iangsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya. Sisi

penerimaan menunjukkan darimana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada empat

sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu:

(a) pajak (berbagai macam),

(b) pinjaman dan bank sentral,

(c) pinjaman dan masyarakat dalam negeri,

(d) pinjaman dan luar negeri.

18

Dahulu pajak adalah satu-satunya sumber untuk pembiayaan kegiatan

pemerintahan.Tidak ada pajak tidak ada kegiatan pemerintahan.Sekarang, pajak masih

merupakan sumber keuangan negara yang paling penting bagi semua negara di dunia.

Namun bagi pemerintah di negara-negara modern ada bebeapa cara lain untuk memperoleh

dana tambahan. Yang pertama, pemerintah bisa “meminjam” dana dan bank sentralnya,

seperti halnva seseorang mengambil kredit dart bank. Tetapi ada satu perbedaan penting

antara kredit bank sentral kepada pemerintah dengan kredit bank kepada seseorang atau

perusahaan.Perbedaan ini adalah bahwa bank sentral hanya bisa memberikan kredit dengan

jalan menciptakan uang inti (reserve money).Bank sentral tidak bisa menciptakan uang giral

seperti bank-bank umum biasa, sebab “uang giral” bank sentral. Dan penambahan uang inti

(L berarti (lewat money multiplier) penambahan jumlah uang beredar (L OIeh sebab itu

dalam ungkapan yang lebih populer, pemberian kredit bank sentral kepada pemerintah

adalah identik dengan pencetakan uang baru.(Yang lebih tepat sebenarnya adalah penciptaan

uang inti baru).

Ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai apa yang di maksud suatu APBN defisit, surplus atau seimbang. Masing-masing pengertian mempunyai arti ekonomis (dan implikasi makro) yang berbeda satu sama lain. Kita harus memilih pengertian yang sesuai dengan tujuan analisa kita atau dengan problema yang kita soroti. Contoh di atas (dengan kriteria manapun) menunjukkan situasi APBN defisit. Pengertian yang “paling ketat” mengatakan bahwa defisit APBN terjadi apabila seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa dibiayai oleh sumber keuangan negara yang paling utama, yaitu pajak. Dalam contoh di atas, pengeluaran total adalah 2.300 sedang penerimaan pajak hanya 1.200, jadi terjadi defisit (dalam pengertian ini) sebesar 1.100.

Pengertian defisit yang kedua dan yang “kurang ketat” mengatakan bahwa APBN

defisit apabila penerimaan pajak plus pinjaman pemerintah dan masyarakat dalam negeri

tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.Dalam contoh di atas,

pajak plus pinjaman mi berjumlah 1.400, sehingga terjadi defisit (dalam pengertian ini)

sebesar 900.

Mengapa pinjaman dan masyarakat dalam negeni dianggap sebagai sumber dana yang

“wajar”? Pertama, karena ini adalah pinjaman pemerintah terhadap warganya sendiri,

sehingga ada perasaan bahwa pinjaman ini “wajar”. Alasan kedua, yang secara ekonomis

lebih penting, adalah bahwa pinjaman semacam ini tidak menambah jumlah uang beredar di

19

dalam negeri, karena dana yang diperoleh pemerintah adalah dana yang sebelumnya ada di

ta ngan masyarakat (yaitu, hanya terjadi pengalihan hak penggunaan dana yang tersedia).

Ciri ini mempunyai implikasi penting bagi pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap

perekonomian (seperti yang akan kita bahas nanti).

Pengertian yang paling “lunak” mengenai defisit APBN mengatakan bahwa defisit

APBN hanya terjadi apabila pajak + pinjaman dan masyarakat dalam negeri + pinjaman dan

luar negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan lain

perkataan, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dan bank sentral atau,

secara populer, harus men cetak uang baru untuk membiayai pengeluarannya. Dalam contoh

di atas, defisit menurut pengertian ini adalah 300.

Berbagai pengertian mengenai APBN surplus dan seimbang juga bisa digolongkan

sejalan dengan pengertian mengenai defisit di atas. Kesimpulan umum mengenai uraian kita

sampai saat mi adah bahwa kita harus berhati-hati dan mempunyai konsepsi jelas mengu nai

pengertian mana yang kita maksud apabila kita mengatakan te jadi defisit atau surplus

APBN. Selain itu jelas pula dan uraian di atas bahwa cara membiayai pengeluaran

pemerintah menentukan sekali akibat APBN terhadap perekonomian. Bermacam-macam

pengeluaran sangat menentukan pula pengaruh APBN terhadap perekonomian Hanya

melihat angka “total”nya saja, kita tidak bisa menilai konsekuensi APBN bagi

perekonomian.

2.1.4 Inflasi

Inflasi semata-mata suatu gejala ekonomi, dimana kecenderungan harga-harga untuk

naik secara bersamaan. Sebab-sebab timbulnya inflasi khusus dari segi ekonomi; dan

penentuan sebab-sebab “ekonomis obyektif” ini mungkin bukanlah tugas yang paling

sukar.Biasanya kita harus melampaui batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu

sosiologi dan ilmu politik.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan

terus menerus.Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi

kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang

lainnya.Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

20

a. Indikator Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

Didasarkan kepada sumber penyebabnya, menurut Soediyono R. : inflasi dapat

digolong-golongkan sebagai berikut:

(a) Inflasi permintaan. Istilah untuk inflasi semacam ini antara lain ialah demand-pull

inflation. inflasi tarikan permintaan dan demand inflation.

(b) inflasi penawaran. lstilah lain yang hanyak dipakai untuk inflasi sernacam mi ialah cost-

push inflation dan supply inflation.

(c) Inflasi campuran, yaitu inflasi yang mempunyai baik unsur demand pull maupun cost

push. Inflasi semacam ini sering disebut mixed inflation.

b. Inflasi Permintaan

Sebagai langkah pertama macam inflasi yang merupakan pusat perhatian kita ialah

inflasi permintaan, yang ini terkenal dengan sebutan demand full inflation.Seperti tersirat

dalam namanya, inflasi permintaan timbul sebagai akibat dan meningkatnya permintaan

agregatif.Ada beberapa Icon atau model analisis ekonomi yang dapat dimasukkan ke dalam

kategori inflasi permintaan. Beberapa di antaranya yang uraian singkatnya disajikan di

bawah mi ialah:

(a) pendekatan teori kuantitas uang,

(b) pendekatan celah inflasi,

(c) pendekatan IS-LM, dan

(d) pendekatan permintaan -penawaran agregatif

21

c. Disagregasi Inflasi

1. Inflasi Inti >Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental:- Interaksi permintaan-penawaran- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang- Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

2. Inflasi non Inti >Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal

ini terdiri dari :

1. Inflasi Volatile Food.Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, angguan alam, gangguan penyakit.

2. Inflasi Administered PricesInflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll

d. Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi

permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost

push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri

terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur

pemerintah (administered price)1 , dan terjadi negative supply shocks2 akibat bencana alam

dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa

relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan

oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand)

lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi

dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat

adaptif atau forward looking.Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat

produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran,

natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).

22

2.2 Permasalahan Ekonomi Makro

Secara garis besar, permasalahan kebijaksanaan makro mencakup dua permasalahan

pokok:

a. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana

“menyetir” perekonomian nasional dan bulan ke bulan, dan triwulan ke triwulan atau dan

tahun ke tahun, agar terhindar dan tiga “penyakit makro” utama yaitu:

1) inflasi,

2) pengangguran dan

3) ketimpangan dalam neraca pembayaran.

b. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai

bagaimana kita “menyetir” perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan

penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada

asasnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di

atas, hanya perpektif waktunya adalah lebih panjang (lima tahun, sepuluh tahun, atau

bahkan dua puluh lima tahun).

Dalam analisa jangka pendek faktor-faktor berikut ini kita anggap tidak berubah atau

tidak bisa kita ubah:

(a) Kapasitas total dan perekonomian kita. Kegiatan investasi dalam jangka pendek, masih

mungkin dilakukan, tetapi ha nya dalam arti khusus, yaitu sebagai pengeluaran investasi

berupa penambahan stok barang jadi, setengah jadi atau pun barang mentah di dalam gudang

para pengusaha, dan pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan untuk pembelian barang-

barang modal (mesin-mesin, konstruksi gedung-gedung dan sebagainya). Tetapi yang perlu

diingat, “jangka pendek” yang kita maksud di sini adalah begitu pendek sehingga

pengeluaran (pembelian) barang-barang modal tersebut beleum bias menambah kapasitas

produksi dalam periodesasi tersebut. (Yaitu mesin-mesin sudah dibeli tapi belum dipasang).

23

(b) Jumlah penduduk dan jurnlah angkatan kerja. Dalam suatu triwulan misalnya, jumlah-

jumlah mi praktis bisa dianggap tidak berubah.

(c) Lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

Selanjutnya dari segi teori, apabila kita ingin “menyetir” perekonomia kita dalam

jangka pendek, kita harus melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat jangka

pendek pula, misalnya dengan jalan

1. menambah jumlah uang yang beredar,2. menurunkan bunga kredit bank,3. mengenakan pajak import,4. menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan,5. menambah pengeluaran pemerintah,6. mengeluarkan obligasi negara dan sebagainya.

Kebijaksanaan-kebinksanaan semacam ini mempunyai ciri umum bahwa

kesemuanya bisa dilakukan tanpa harus mengubah ketiga factor tersebut di atas.

Jadi seandainya kita menginginkan kenaikan produksi dalam jangka pndek, kita bisa

melakukannya dengan, misalnya:

1. memperlancar distribusi bahan-bahan mentah kepada para produsen,2. mendorong pcngusaha untuk mempergunakan pabrik-pabriknya secara lebih intensif

(menambah giliran kerja/shift),3. memberikan kerja lembur kepada para karyawan dan sebagainya.

Kehijaksanaan-kebijaksanaan semacam mi bisa menaikkan arus produksi barang/jasa

tanpa mengubah ketiga faktor di atas.Kesemuanya ini adalah kebijakilnaan-kebijaksanaan

jangka pendek.Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam inilah yang sering diandalkan

untuk tujuan stabilisasi.

Meskipun demikian perlu kita catat di sini bahwa dalam praktek yang berkaitan

antara masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang, adalah sangat erat, terutama

bagi negara-negara sedang berkembang. Dengan lain kata, kita seringkali tidak bisa

mengkotakkan secara jelas mana yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Di

banyak negara-negara sedang berkembang, kita tidak bisa melakukan kebijaksanaan

stabilisasi yang terlepas dan kebijaksaanaan pembangunan ekonomi (jangka 24

panjang).Seringkali kebijaksanaa-kebijaksanaan jangka pendek yang kita sebutkan di atas,

meskipun kita Iaksanakan secara setepat-tepatnyapun, tidak bisa menghilangkan secara

tuntas penyakit makro, seperti inflasi dan pengangguran yang diderita oleh masyarakat

dalam jangka pendek. Sebabnya adalah bahwa di negara-negara tersebut seringkali penyakit

iniflasi dan pengangguran tersebut berakar pada sebab-sebab “sturuktural,” yaitu pada

faktor-faktor yang hanya bisa berubah atau diubah dalam jangka panjang dan biasanya

melalui pembangunan ekonomi dan social.

2.3 Kebijakan Ekonomi Makro

Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa bentuk kebijakan

yang harus dijalankan oleh suatu negara, di antaranya sebagai berikut.

2.3.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam

pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran

agregat dalam perekonomian atau memengaruhi jalannya perekonomian. Melalui kebijakan

fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan

kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya.

2.3.2 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh bank sentral

(Bank Indonesia) untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat

atau mengubah tingkat bunga (memengaruhi jumlah uang yang beredar), dengan maksud

untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu cara untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau

menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika tingkat suku bunga rendah, maka

pengusaha akan menambah modalnya (investasinya). Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi,

25

maka pengusaha akan mengurangi modalnya (investasinya) dan cenderung untuk

memperbanyak tabungan.

2.3.3 Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi

pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan

dari segi permintaan.

Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi

penawaran.Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan

perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan

mutu yang lebih baik.Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan

kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga)

dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan

produksinya.Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan

yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu

barang yang diproduksikan.

2.4  Implementasi Pikir Indonesia Pada Era Reformasi

2.4.1 Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi

kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah

lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi

falsafah tersebut. Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di

diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya.

Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin

dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila SEP. Menurut Sri-Edi

Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika

penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

2.4.2 Pasal Ekonomi dalam UUD 1945

26

Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang

menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan

manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas.Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu

barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi,

peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi

pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP, sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu

dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga tokoh-tokoh

ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya :

a. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai

perumus pasal 33 UUD 1945. bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman

pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut

sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan

kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang

baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan kekeluargaan

b. Pemikiran Wipolo

Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang

pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955.menurut

Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga

menolak sector swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik

c. Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo.

Menurut Wijoyo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan

terhadap sector swasta.

27

d. Pemikiran Mubyarto

Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga

sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang

manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional

yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.

e. Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar

dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai

keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. “lazimnya suatu sistem ekonomi

bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu negara

Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced

International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang

dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-

lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan

yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.

2.5 Perkembangan Ekonomi Makro pada Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter

yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda

kea rah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan

5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah duperhitungkan namun laju inflasi masih

cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini

berebeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999. Era Reformasi di Indonesia dimulai pada

pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998

dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi

Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap

pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-

besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

28

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998

yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun

meluas hampir diseluruh Indonesia.Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar

negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

2.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009

Reformasi sistem politik di Indonesia baik yang bersifat kelembagaan maupun

perundangan memunculkan model perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional yang

baru mengantikan model perencanaan dan kebijakan lama.Muara dari reformasi ini adalah

keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang timbul

dari praktik perencanaan pembangunan maupun kebijakan pembangunan yang sebelumnya

pernah diterapkan demi pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat

sebagaimana di amanatkan oleh konstitusi.

Dalam konteks ini, Pemerintah dan DPR menyepakati pengundangan UU Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan bagi

proses perumusan program pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah maupun

tahunan. Berkaitan dengan program pembangunan jangka menengah, pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah tahun 2004-2009 sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja

tahunan pemerintah.

Secara singkat, model dan alur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam

dijelaskan dalam diagram berikut ini. Sejalan dengan amandemen UUD 1945 ketiga tahun

2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memegang kedaulatan negara

tertinggi.Selain itu, MPR juga tidak lagi memiliki kewajiban untuk menetapkan GBHN.

Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga amandemen keempat,

telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN);

Ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan

rencana pembangunan nasional; dan29

Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemilihan presiden secara langsung sebagai hasil perubahan UUD 45 dan

ditiadakannya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan

serta pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004, sebagai amandemen UU Nomor 22 tahun

1999, tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan penyelenggaraan otonomi daerah

dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah menjadi

landasan perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemberian kewenangan yang

luas kepada Daerah juga membawa konsekuensi diperlukannya langkah koordinasi dan

pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik

pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Untuk

menjawab kebutuhan-kebutuhan diatas, pada tanggal 5 Oktober 2004 Pemerintah dengan

persetujuan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui UU

Nomor 25 tahun 2004, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam sejarah pembangunan

nasional untuk menjamin kegiatan pembangunan yang berjalan

secara efektif, efisien, dan bersasaran dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana

diamanahkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk.Jumlah penduduk

Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya dapat

dikendalikan sehingga semakin menurun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1990

dan 2000, jumlah penduduk Indonesia 179,4 juta jiwa dan 206,3 juta jiwa, dengan laju

pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun pada periode 1990-2000, lebih rendah dari

laju pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 (1,97 persen). Meskipun telah terjadi

penurunan pertumbuhan penduduk karena menurunnya angka kelahiran, namun secara

absolut pertambahan penduduk Indonesia masih:akan meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa

per tahun. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran pada tahun 1970- an,

sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat

dibanding kelompok usia sebelumnya, atau timbulnya momentum kependudukan.

30

Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.Faktor utama yang mempengaruhi laju

pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971,

angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) diperkirakan 5,6 anak per wanita usia

reproduksi, dan saat ini telah turun lebih 50 persen menjadi 2,6 anak per wanita (Survei

Demografl dan Kesehatan Indonesia-SDKI 2002-2003). Penurunan TFR antara lain karena

meningkatnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada

pasangan usia subur pada tahun 1980-an. Pada tahun 1971, angka prevalensi penggunaan

kontrasepsi kurang dari 5 persen, tahun 1980 meningkat menjadi 26 persen, tahun 1987

menjadi 48 persen, tahun 1997 menjadi 57 persen, dan tahun 2002 sebesar 60 persen (SDKI

2002-2003).

31

BAB

III

METODE PENULISAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penulisan makalah ini berlangsung pada waktu yang lenggang selama setengah semester

ini (Februari s/d Maret 2014) yang dilakukan di rumah saya, dikantor,serta tempat-tempat yang

memberikan saya inspirasi dalam menulis makalah ini seperti di perpustakaan Universitas Esa

Unggul atau perpustakaan di luar Universitas Esa Unggul.

Pop & Sample

Populasi : Wilayah generalisasi berupa subyek dan obyek yang diteliti untuk dipelajari

dan diambil kesimpulan nya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh artikel dan buku

mengenai ekonomi makro.Dari populasi tersebut saya mengambil dan menggunakan beberapa

artikel, buku serta media web browser untuk menyusun makalah ini.

Sampel : Sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel dari penelitian ini adalah beberapa

artikel, buku serta hasil searching melalui media web browser mengenai makro ekonomi pada

era globalisasi di Indonesia serta segala yang menyangkut tentang Makro ekonomi.

Metode Analisis Data

Didalam penulisan makalah ini, saya hanya menggunakan data primair yang terdiri dari

bahan-bahan Pengetahuan lapangan yaitu data-data kepustakan berupa Perundang-undangan,

serta bahan Pengetahuan Hukum primair yaitu produk-produk hukum, undang-undang dan UUD

1945, yang terkait dengan Ekonomi Makro serta artikel di internet : www.google.com,

www.yahoo.com dan media cetak lainya yang berkaitan dengan judul makalah ini.

Dalam pembuatan makalah ini saya juga mengunakan metode penelitian literatur, dan

metode penelitian internet.Adapun metode penelitian literatur adalah metode penelitian

berdasarkan media cetak yang dalam kasus pembuatan makalah ini adalah buku.Metode

32

penelitian internet adalah penelitan berdasarkan media internet.Semua metode dan teknik yang

saya pilih dalam membuat makalah ini berfungsi untuk menunjang makalah saya ini dan untuk

membuktikan hipotesa yang saya miliki yang digunakan sebagai dasar pembuatan makalah ini.

Definisi Operasional

Operasional merupakan salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu

tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasional menjadikan konsep yang

masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel

tersebut.Sebuah definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang

dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. 

Dalam makalah ini saya menggunakan data operasional yang mencakup variable materi

yang berhubungan dengan Makro Ekonomi pada era Globalisasi di Indonesia serta cakupan luas

tentang Ekonomi Makro sebagai landasan saya dalam meneliti dan menulis makalah ini.

33

BAB

4

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah dijelaskan dalam makalah ini maka saya mengambil

kesimpulan agar makalah saya ini lebih mudah untuk dipahami. Makalah ini menjelaskan

bagaimana Perkembangan ekonomi makro pada era Globalisasi di Indonesia.

Pengertian Ekonomi dari istilah kata ialah “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani

οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan,

hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen

rumah tangga.

Dalam kerangka analisa Makro Terdapat dua aspek utama.Yang pertarna adalah aspek

mengenai “apa” yang disebut kegiatan ekonomi makro dan “di mana” kegiatan tersebut

dilakukan.Yang kedua adalah aspek mengenai “siapa” pelaku-pelakunya.

Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mengkhususkan, membahas

mekanisme perekonomian secara keseluruhan.Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi

yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar.

Teori-teori Ekonomi menurut dasar filsafat teori Keynes adalah Selama kita masih

mempercayakan pengelolaan perekonomian kita pada para rodusen swasta yang perdefinisi

hanya bertujuan mengejar keuntungan mereka pribadi, maka depresi, pengangguran, dan juga

inflasi akan tetap menjadi penyakit perekonomian yang menghantui Kita dan waktu ke waktu.

Dalam penerapan teori Ekonomi Makro Masalah ekonomi yang ditangani oleh ekonomi

makro pada dasarnya bisa dibagi menjadi 2 garis besar permasalahan, yaitu permasalahn jangka

panjang dan permasalahan jangka pendek.

34

Permasalahan ekonomi jangka pendek biasanya membahas tentang bagaimana mengurus

dan mengatur kondisi ekonomi untuk jangka waktu atau rentan bulan hingga tahun.

Sedangkan permasalahan ekonomi jangka panjang umumnya mengurusi atau membahas

permasalahan ekonomi untuk jangka waktu lebih panjang, 5 tahun, 20 tahun atau lebih

Pada permasalahan Ekonomi Makro yang timbul Secara garis besar, permasalahan

kebijaksanaan makro mencakup dua permasalahan pokok yaitu masalah jangka pendek atau

masalah stabilisasi serta masalah panjang atau masalah pertumbuhan.

Kebijaksanaan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya

menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui

kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi deficit

anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar negeri.

Perkembangan pemikiran sistem ekonomi Indonesia menjadi Pergulatan pemikiran

tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak

Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut

masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi

pancasila SEP. Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada

hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

Pasal Ekonomi dalam UUD 1945 salah satunya ialah Pasal 33 UUD 1945, yang

dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah

barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Perkembangan Ekonomi Makro pada Masa Reformasi (1998-sekarang) ini

perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi

yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kea rah pemulihan. Walaupun ada

pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi

sudah duperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini

berebeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999. SDM Indonesia dalam Persaingan Global

35

merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan

SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan

global yang selama ini kita abaikan.

Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan

kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara

jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang

penganggur terbuka (open unemployment Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang

berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi

lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi

terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan

perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini

menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.Menurut

catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran

sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.

4.2 Saran

Dalam makalah ini, saya selaku penulis ingin memeberikan saran bagi para pembaca

makalah penelitian saya ini. Dalam makalah saya ini saya melakukan penelitian dengan topik

tentang Makro Ekonomi yang tentu saja bertujuan untuk mengenalkan ekonomi makro pada

para pembaca, maka saya berasumsi bahwa mereka yang membaca ini selain dosen ekonomi

makro yang akan menilai makalah ini adalah mereka yang kurang mengenal ekonomi makro.

Saran saya adalah :

1. Belajarlah lebih banyak mengenai ekonomi makro dan penerapannya dalam kehidupan

sehari-hari.

2. Pelajari dan amati dengan baik tentang bagaimana perkembangan Makro Ekonomi di era

Globalisasi khususnya di Indonesia.

3. Kenalilah dengan baik setiap orang yang berperan dalam perkembangan Makro Ekonomi,

karena dengan mengenalnya selain kita dapat lebih banyak pengetahuan juga akan

mempermudah kita dalam mempelajari hal baru yang di dalam materinya terdapat tokoh

yang sudah kita kenal sebelumnya.36

Sekian saran dari saya selaku penulis makalah ini, saya harap makalah ini dapat

bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya, jika terdapat kesalahan

dalam pengetikan mohon di maafkan, terima kasih.

4.3 Daftar Pustaka

http://www.slideshare.net/AchmadZain/teori-ekonomi-makro-menurut-keynes

http://www.plengdut.com/2013/01/kebijakan-ekonomi-makro.html

http://www.slideshare.net/TjahBoLang/populasi-dan-sampel-dalam-penelitian-15544070

http://buanakonsultama.wordpress.com/2012/05/16/macam-macam-metode-analisis-data-

dan-kegunaannya/

http://berlianjuandanabella.student.esaunggul.ac.id/2012/11/16/makro-ekonomi-pada-era-

globalisasi-di-indonesia/

http://www.google.com

http://www.yahoo.com

37