· Web viewDi samping penerimaan dalam negeri maka dana-dana bantuan luar negeri merupakan sumber penerimaan lainnya yang digunakan seluruhnya bagi pembangunan bersama-sama dengan

BAB 3

KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKSANAAN

MONETER

BAB 3KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKSANAAN

MONETER I. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter merupakan dua pokok kebijaksanaan pembiayaan yang mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan Repelita III yang berlandaskan Trilogi Pemba- ngunan.

Dana-dana investasi untuk pelaksanaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dalam bentuk tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat dan dari luar negeri dalam bentuk dana-dana luar negeri. Dana-dana tersebut juga dapat berbentuk rupiah atau devisa. Dana- dana devisa dan/atau dana luar negeri dikerahkan dan disalurkan melalui kebijaksanaan neraca pembayaran untuk membiayai pelbagai kegiatan pembangunan sedangkan dana-dana rupiah yang merupakan dana-dana tabungan dalam negeri dikerahkan dan disalurkan melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter.

Di .dalam mengerahkan maupun menyalurkan dana-dana tersebut, kebijaksanaan fiskal dan moneter serta neraca pembayaran tetap diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran Repelita III dengan tetap menjaga agar selalu tercipta suatu keserasian antara ketiga unsur dari trilogi pembangunan.

Ketiga sumber dana tersebut juga harus saling melengkapi. Oleh karena itu maka antara ketiga kebijaksanaan pembiayaan tersebut akan selalu diusahakan pula adanya suatu keserasian sehingga ketigatiganya tidak saling bersaing dalam arti agar peningkatan sesuatu jenis tabungan tidak mengurangi tabungan dari sumber lainnya.

Kebijaksanaan fiskal merupakan kebijaksanaan pokok Pemerintah di dalam mobilisasi tabungan Pemerintah serta penyalurannya ke pe1-bagai kegiatan investasi melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Di lain pihak, kebijaksanaan moneter dan lembaga-lembaga

131

keuangan merupakan sarana-sarana bagi mobilisasi tabungan masyarakat yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk penyediaan uang dan kredit.

Dalam rangka lebih memberikan tekanan kepada aspek pemerataan pembangunan maka dana-dana tabungan Pemerintah akan dikerahkan sedemikian rupa sehingga menjamin adanya suatu pemerataan di dalam beban pembangunan dan kemudian menyalurkannya ke sektor-sektor yang menyangkut hidup orang banyak seperti prasarana fisik dan sosial serta pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah. Di samping itu agar tabungan Pemerintah dapat terus meningkat maka produksi juga harus dapat meningkat. Hal ini berarti bahwa cara pengerahan maupun penggunaan dari dana-dana tabungan Pemerintah tersebut harus dapat pula menunjang tercapainya suatu laju pertum-buhan ekonomi yang layak.

Dana-dana perkreditan juga akan semakin diarahkan untuk mem-bantu para pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk usaha koperasi, industri kecil, pertanian rakyat, pelayaran rakyat, pedagang kecil serta usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dan usahausaha yang menyangkut produksi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, perumahan rakyat dan lain-lain. Di samping itu, danadana tersebut juga dihimpun dari masyarakat dengan biaya tertentu. Hal ini berarti bahwa dana-dana kredit harus diarahkan pula kepada usaha-usaha yang dapat meningkatkan produksi hingga mampu untuk mengembalikannya.

Melalui prinsip anggaran berimbang yang dinamis maka kebijaksanaan fiskal juga akan menunjang kemantapan stabilitas ekonomi. Me-lalui prinsip anggaran tersebut maka tekanan inflasi dapat dicegah

oleh karena jumlah pengeluaran akan selalu meningkat namun tetap sama dengan jumlah penerimaan.

Lembaga-lembaga keuangan di dalam mengerahkan dan menyalurkan dana-dana tersebut ikut pula mempengaruhi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat oleh karena jumlah dana yang disalurkan tidak selalu sama dengan jumlah yang dikerahkan.

Dengan demikian maka kebijaksanaan moneter juga diarahkan untuk mengelola

132

jumlah uang beredar sehingga selalu terdapat suatu jumlah uang beredar yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan tanpa mengganggu kemantapan stabilitas ekonomi. Di samping itu, ketidak pastian per-kembangan ekonomi dunia juga mempengaruhi perekonomian kita sehingga selalu menuntut adanya suatu kebijaksanaan moneter yang tepat dan efektif.

Kebijaksanaan moneter dilaksanakan melalui lembaga-lembaga keuangan sehingga efektivitasnya akan bergantung kepada pelaksanaan tugas daripada lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu maka di dalam Repelita III akan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha untuk memperbaiki organisasi dan tata laksana lembaga-lembaga keuangan dalam rangka menciptakan suatu sistem moneter yang sehat dan mampu menunjang pembangunan.

Sebagai wadah pelaksanaan rencana yang lebih operasional, maka kebijaksanaan fiskal mempunyai peranan penting pula di dalam menterjemahkan secara nyata, tujuan, prioritas dan landasan kebijaksanaan pembangunan daripada Repelita III. Melalui Anggaran Penda- patan dan Belanja Negara, yang penyusunannya diadakan setiap tahun berdasarkan perkembangan keadaan pada tahun yang bersangkutan, maka kebijaksanaan fiskal dapat mengadakan penyesuaian dan penyerasian yang lebih luwes daripada kerangka perencanaan yang mencakup kurun waktu lima tahun, tanpa menyimpang dari tujuan, prioritas dan arah yang telah ditentukan,II. KEUANGAN NEGARA

1. Perkembangan Kebijaksanaan Fiskal selama Repelita II

Pokok kebijaksanaan fiskal selama Repelita II yang dilandaskan pada anggaran berimbang yang dinamis tidak hanya berhasil meningkatkan produksi

tetapi juga mendukung kestabilan ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Penerimaan negara berupa pajak perseroan dari minyak bumi dalam tahun 1973/74 baru mencapai 344,6 milyar rupiah sedang dalam tahun terakhir dari Repelita II diperkirakan akan ,mencapai 2.067,4 milyar rupiah termasuk penerimaan dari gas alam cair

133

(LNG). Besarnya jumlah penerimaan ini terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak bumi di pasaran dunia. Meskipun dalam tahun 1974/1975 dan 1975/1976, Pertamina tidak menyerahkan sebagian dari hasil yang harus disetorkan kepada Pemerintah, namun penerimaan negara dari minyak bumi dan LNG tersebut selama Repelita II telah dapat meningkat dengan suatu laju pertumbuhan rata-rata sebesar 43,1 % setahun dibandingkan dengan tahun 1973/74.

Realisasi penerimaan minyak dan LNG yang demikian telah dapat memberi peluang yang lebih besar bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang selanjutnya telah memperluas ke-mungkinan tercapainya pertumbuhan penerimaan dalam negeri di luar pajak perseroan minyak dan LNG dari 623,1 milyar rupiah dalam tahun 1973/74 menjadi 1.902,6 milyar rupiah dalam tahun 1978/79 atau suatu kenaikan rata-rata sebesar 25,0 % setahun. Kenaikan penerimaan dalam negeri di luar minyak dan LNG ini dimungkinkan oleh adanya berbagai kebijaksanaan yang dijalankan. Di bidang pajak langsung, beberapa pokok kebijaksanaannya adalah : intensifikasi pemungutan pajak; peningkatan batas pendapatan bebas pajak dalam rangka memeratakan pendapatan dan beban pembangunan; dan peningkatan batas laba yang dikenakan tarif tambahan pajak perseroan, untuk mendorong pertumbuhan perusahaan nasional. Kebijaksanaan pokok di bidang pajak tidak langsung antara lain adalah : pemberian proteksi terhadap barang-barang tertentu yang sudah dapat dan sudah cukup diproduksi di dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri; pembedaan tarif antara konsumsi barang mewah dan konsumsi barang esensiil serta keringanan-keringanan bagi go-longan ekonomi lemah dan usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja untuk menunjang usaha pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Secara keseluruhan penerimaan dalam negeri telah berhasil ditingkatkan dari 967,7 milyar rupiah dalam tahun 1973/74 menjadi sekitar 3.970,0 milyar rupiah dalam tahun terakhir dari pelaksanaan Repelita II atau suatu kenaikan rata-rata sebesar 32,6% setahun.

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin tetap didasarkan pada usaha penghematan tanpa

mengabaikan kelanjutan daripada usaha134

untuk meningkatkan jumlah serta mutu pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Pengeluaran rutin yang dalam tahun 1973/74 baru mencapai 713,3 milyar rupiah diperkirakan akan mencapai 2.371,6 milyar rupiah dalam tahun 1978/79. Meskipun pengeluaran rutin telah men-capai tingkat kenaikan rata-rata sebesar 27,2 % setahun namun perkembangan penerimaan dalam negeri telah dapat menghasilkan tabungan Pemerintah yang semakin meningkat, yang bersama-sama de-ngan dana bantuan luar negeri telah dapat menyediakan dana pembangunan yang terus meningkat. Hal ini telah memungkinkan adanya suatu pengeluaran pembangunan, yang diarahkan pada sasaran pem-bangunan Repelita II dengan jumlah yang juga semakin meningkat. Jumlah dana pembangunan diperkirakan akan mencapai 2.454,7 milyar rupiah dalam tahun 1978/79 dibanding dengan 458,3 milyar rupiah dalam tahun 1973/74. Secara keseluruhan, jumlah dana pembangunan selama Repelita II diperkirakan akan mencapai 9.045,1 milyar rupiah atau sekitar 1,7 kali jumlah yang direncanakan.

2. Sasaran Kebijaksanaan Fiskal dalam Repelita III

Sasaran kebijaksanaan fiskal tidak terlepas dari dan harus serasi dengan landasan, tujuan dan prioritas Repelita III secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa sasaran dari kebijaksanaan fiskal selama Re- pelita III terkait dan terpadu pada landasan Trilogi Pembangunan, yaitu : pemerataan pembangunan yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terbina- nya stabilitas nasional. Kesemuanya ini tercermin dalam berbagai sasaran di bidang penerimaan dan pengeluaran negara.A. SASARAN PENERIMAAN DALAM NEGERI.

Dengan tetap terkait pada sasaran yang lebih luas, khususnya tujuan dan arah daripada Repelita III, maka sasaran dari penerimaan dalam negeri adalah sebagai

berikuta. Peningkatan penerimaan dalam negeri terutama dari

sumber di luar minyak dan LNG.Pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan

dana investasi yang semakin meningkat pula, yang

terutama harus bersumber13

5

pada kemampuan dalam negeri. Dari keseluruhan penerimaan negara yang diperoleh dari sumber dalam negeri, maka penerimaan yang berasal dari minyak bumi dan LNG masih akan tetap merupakan sumber yang penting dalam Repelita III. Namun penerimaan dari minyak bumi diperkirakan tidak akan lagi meningkat secepat laju pertumbuhan seperti yang terjadi selama Repelita II. Hal ini didasarkan pada perkiraan bahwa harga ekspor minyak bumi tidak akan meningkat dengan kelipatan seperti yang terjadi selama Repelita II. Perkembangan penerimaan dari minyak bumi yang demikian mengharuskan adanya peningkatan yang lebih besar dari penerimaan dalam negeri di luar minyak dan LNG untuk dapat mempertahankan laju pertumbuhan penerimaan secara menyeluruh yang sama di dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

b. Pemerataan beban pembangunan, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan serta perwujudan dari pola hidup sederhana.

Kebijaksanaan di bidang penerimaan dalam negeri juga akan diarahkan pada pemerataan dari beban pembangunan dan perwujudan dari pola hidup sederhana yang wajar. Pemungutan pajak akan dilak-sanakan secara lebih nyata berdasarkan azas-azas perpajakan, seperti azas kemampuan atau daya pikul dan rasa keadilan serta dengan memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak para wajib pajak, sekaligus mencegah konsumsi mewah yang berlebihan serta meningkatkan solidaritas sosial dalam bentuk kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dari seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan penerimaan dalam negeri juga akan diusahakan sedemikian rupa sehingga akan lebih mendorong usaha-usaha yang banyak menye-rap tenaga kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

c. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan penggunaan sumber-sumber produksi yang terarah.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat merupakan landasan yang memungkinkan tercapainya peningkatan penerimaan dari136

sumber-sumber dalam negeri. Di lain pihak, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diusahakan melalui penggunaan sumber-sumber produksi secara terarah. Sebagai negara di mana tenaga kerja merupakan faktor produksi yang relatif berlimpah, kebijaksanaan penerimaan dalam negeri diarahkan untuk mendorong kegiatan investasi yang sifatnya padat karya terutama di daerah padat penduduk dan miskin serta penggunaan cara-cara produksi yang memanfaatkan teknologi tepat, dan menggunakan sebanyak mungkin alat-alat yang dihasilkan sendiri dan yang mampu untuk dipelihara sendiri.

d. Pemanfaatan sumber-sumber alam secara optimal dan yang sekaligus menjamin kelestarian serta keseimbangan lingkungan hidup.Penggarapan sumber-sumber alam memberikan

pelbagai manfaat termasuk pendapatan karyawan, pendapatan dari penyertaan modal, pemanfaatan teknologi baru serta pengembangan usaha-usaha lain sebagai akibat dari pengolahan sumber-sumber alam tersebut. Namun manfaat yang diperoleh tidak selalu sama untuk semua penggarapan oleh karena perbedaan di dalam jenis teknologi, besarnya modal dan lain-lain. Di dalam hal ini kebijaksanaan penerimaan dalam negeri khususnya kebijaksanaan perpajakan merupakan suatu alat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penggarapan sumber-sumber tersebut dalam bentuk pajak perseroan, royalties, ongkos perijinan dan lain-lain. Manfaat tersebut kemudian dapat disalurkan melalui pengeluaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, kebijaksanaan perpajakan dapat pula digunakan untuk mengarahkan penggalian sumber-sumber tersebut agar tidak me-rusak kelestarian serta keseimbangan

lingkungan hidup,e. Pemantapan kestabilan ekonomi.Pembangunan yang semakin meningkat menuntut

pula adanya pengeluaran yang meningkat. Namun setiap peningkatan pengeluaran harus diimbangi pula dengan peningkatan penerimaan. Keseimbangan di

dalam anggaran secara menyeluruh ini berarti mengurangi tekanan inflasi dan menunjang pemantapan kestabilan ekonomi.

137

B. DANA BANTUAN LUAR NEGERI.Di samping penerimaan dalam negeri maka dana-

dana bantuan luar negeri merupakan sumber penerimaan lainnya yang digunakan seluruhnya bagi pembangunan bersama-sama dengan tabungan Pe-merintah. Sasarannya di sini adalah bahwa dana-dana luar negeri tersebut hendaknya diusahakan hanya sebagai pelengkap, tidak mengandung ikatan politik, digunakan sesuai dengan rencana pembangunan yang ada berlandaskan Trilogi Pembangunan serta beban pembayarannya kembali adalah di dalam batas-batas kemampuan kita.

C. SASARAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG PENGELUARAN NEGARA.

Sasaran pengeluaran negara secara menyeluruh ditujukan untuk mencapai sasaran Repelita III sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Peningkatan penerimaan negara merupakan syarat yang perlu tetapi tidak cukup untuk mencapai sasaran-sasaran Repelita III kalau tidak disertai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pemba-ngunan. Bahkan pengeluaran pembangunan memegang peranan yang penting sekali di dalam mengusahakan pemerataan pembangunan yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi.

a. Pengeluaran rutin.

Sasaran kebijaksanaan pengeluaran rutin selama Repelita III antata lain meliputi :1) Peningkatan dana-dana tabungan Pemerintah.

Peningkatan dari tabungan ini tidak dapat dicapai hanya dengan peningkatan di dalam penerimaan

melainkan harus disertai dengan penghematan dan penggunaan terarah dari pengeluaran rutin termasuk pengurangan secara bertahap dari segala jenis subsidi.

2) Mendorong perbaikan kedudukan golongan ekonomi lemah, memperluas kesempatan kerja serta mendorong produksi dalam negeri.

138

3) Meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

4) Mengamankan kekayaan negara yang diperoleh sebagai hasil dari pembangunan itu sendiri.b. Pengeluaran pembangunan.

Sasaran pengeluaran pembangunan pada dasarnya adalah sama dengan sasaran Repelita III antara lain :1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

melalui 8 jalur yang telah ditetapkan.2) Perluasan fasilitas sosial dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.3) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terutama

di sektor pertanian khususnya pangan dan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi. Dalam pada itu karena terbatasnya dana-dana Pemerintah maka pengeluaran pembangunan terutama akan diarahkan pada sektor-sektor pra-sarana yang menunjang produksi.

3. Pokok-pokok Kebijaksanaan Fiskal di dalam Repelita III.

Kebijaksanaan fisikal di dalam Repelita III ditujukan untuk mencapai berbagai sasaran yang disebutkan di muka. Dengan tetap ber-pegang pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis maka kebijaksanaan fiskal tidak hanya akan disesuaikan dan diarahkan untuk menghasilkan penerimaan dan pengeluaran yang berimbang dalam jumlah yang semakin meningkat, tetapi juga untuk dengan tepat memiIih sarana-sarana fiskal yang sesuai dengan pencapaian berbagai sasaran lain secara serasi dan terpadu.

A. SEGI PENERIMAAN.

Kebijaksanaan di .bidang penerimaan dalam negeri dalam garis be-sarnya akan merupakan kelanjutan dan peningkatan usaha yang telah dilaksanakan selama Repelita II. Namun berbagai sasarannya dalam

139

Repelita III mempunyai proporsi yang berbeda, dengan tujuan dan prioritas yang lebih luas pula.

Penerimaan negara dari minyak bumi akan tetap merupakan sumber yang penting. Di samping itu penerimaan dari gas alam cair dalam Repelita III akan jauh lebih besar daripada realisasinya selama Repe- lita II. Kebijaksanaan untuk meningkatkan penerimaan minyak dan gas alam cair akan diusahakan melalui dorongan-dorongan untuk me-nemukan sumber-sumber baru serta usaha-usaha untuk mencari daerahdaerah pemasaran baru. Namun penerimaan minyak diperkirakan tidak akan banyak meningkat berhubung dengan prospek keadaan pasaran dunia.

Berhubung dengan itu maka untuk tetap mempertahankan suatu pertumbuhan yang layak dari sumber-sumber pembiayaan, kebijaksanaan penerimaan negara dalam Repelita III akan memberi tekanan yang lebih besar pada usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sumber-sumber di luar minyak. Usaha ini akan dimungkinkan oleh adanya potensi perpajakan yang semakin luas, sebagai akibat dari laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dimasa lalu. Pendayagunaan dari potensi tersebut, sesuai dengan asas-asas pembangun-an nasional, adalah wajar untuk dilaksanakan. Usaha penerimaan dalam negeri di luar minyak ini akan mencakup berbagai kebijaksanaan untuk meluaskan dasar pajak, perbaikan administrasi pajak dan peningkatan kesadaran membayar dari wajib pajak.

Kebijaksanaan untuk memperluas dasar daripada pemungutan pajak akan diarahkan tidak hanya pada peningkatan penerimaan dalam negeri tetapi juga pada pencapaian secara terpadu dari berbagai sasaran penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus mencapai sasaran

140

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, akan diadakan antara lain : penyempurnaan di dalam dasar pajak; penyesuaian dari definsi pendapatan dan kekayaan yang terkena pajak sesuai dengan manfaat yang telah diperoleh dari hasil-hasil pembangunan; penyempurnaan tarif yang progresif pada jenis-jenis pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pemerataan beban menuju keadilan sosial; pengenaan tarif yang relatif tinggi pada konsumsi mewah, terutama yang berasal dari impor.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan sumber penerimaan pajak dimasa mendatang, akan dilanjutkan pemberian insentif fiskal pada usaha-usaha penanaman modal yang benar-benar memerlukannya terutama usaha-usaha yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor dan menunjang pembangunan daerah. Untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri tanpa memberi proteksi berlebihan dengan jalan meningkatkan daya saing hasil produksi dalam negeri terutama hasil produksi padat karya, baik di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri, akan dilanjutkan usaha penyesuaian tarif dari berbagai jenis pajak tidak langsung. Tarif pajak ekspor akan terus disempurnakan sehingga serasi dengan sasaran neraca pemba- bayaran untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor barang jadi hasil pengolahan industri dalam negeri. Tarif pajak pada kegiatan usaha yang memanfaatkan kekayaan sumber-sumber alam, seperti usaha di bidang kehutanan, pertambangan dan hasil-hasil laut juga akan disesuaikan dan disempurnakan agar kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tetap terjamin dan agar pemanfaatan tersebut tidak hanya mencakup usaha penggalian dan pemasaran dari bahan mentahnya tetapi terutama akan meliputi berbagai tahapan kerja produktif di dalam negeri untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan baku dan barang jadi. Tarif pajak. juga akan diselaraskan dengan usaha pencapaian sasaran pola penggunaan tanah yang optimal, karena jumlah penduduk yang bertambah besar akan makin meningkatkan nilai ekonomis serta fungsi sosial dari sumber alam ini.

Kebijaksanaan di bidang perbaikan administrasi perpajakan merupakan usaha lainnya yang akan dilanjutkan dalam Repelita III. Mes- kipun selama Repelita II telah diletakkan landasan yang cukup kuat, namun potensi perbaikan. lebih lanjut masih luas. Dalam segi perundang-undangan dan pengaturran

141

pelaksanaannya, senantiasa diperlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Potensi perbaikan juga mencakup usaha peningkatan dari disiplin dan rata kerja administrasi pajak itu sendiri, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya. Perbaikan ketrampilan administrasi pajak akan ditujukan untuk dapat dengan tepat menilai wajib pajak

baru maupun wajib pajak lama untuk melaksanakan kewajiban pajak- nya, yang kesemuanya akan didasarkan pada prosedur pelaksanaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang pasti. Penyesuaian daripada peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, yang mencerminkan perkembangan daya pikul yang sebenarnya dari seluruh anggota masyarakat, sesuai dengan sasaransasaran pembangunan, akan terus disempurnakan. Selanjutnya untuk menjaga agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan azas kemampuan dan rasa keadilan maka peranan daripada Majelis Pertimbangan Pajak akan lebih ditingkatkan. Meskipun hal-hal ini diharapkan akan dapat dengan sendirinya meningkatkan kesadaran wajib pajak, namun usaha dari pihak pelaksana administrasi pajak untuk meng-adakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak akan dilanjutkan.

Dalam rangka menegakkan asas keadilan maka usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak akan terutama diarahkan pada jenis-jenis pajak langsung. Usaha ekstensifikasi akan meliputi berbagai pendekatan yang sesuai untuk dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dalam rangka usaha intensifikasi pajak, akan ditingkatkan pemungutan terhadap jenis-jenis pajak langsung yang pertumbuhannya relatif cepat tetapi belum menghasilkan jumlah penerimaan negara yang sepadan seperti misalnya penerimaan Ipeda di luar pedesaan, Pajak Pendapatan Usahawan, dan Pajak Kekayaan. Untuk dapat lebih menjamin pencapaian dari berbagai sasaran penerimaan dalam negeri maka usaha intensifikasi juga akan diarahkan pada pajak tidak langsung seperti pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak termasuk laba badan-badan usaha negara. Di samping itu, perkembangan yang dinamis dari masyarakat yang sedang membangun membuka

kemungkinan untuk dapat diciptakannya sumber-sumber penerimaan yang baru, yang tetap ber-landaskan Trilogi Pembangunan.

B. SEGI PENGELUARAN.`

a. Pengeluaran rutin.

Agar dapat disediakan tabungan Pemerintah dalam jumlah yang semakin membesar, akan terus ditempuh

kebijaksanaan untuk meng-142

hemat dan mengendalikan berbagai jenis pengeluaran rutin. Prosedur penggunaan Daftar Isian Kegiatan akan lebih tegas diarahkan untuk memungkinkan pemilihan yang cermat atas pengeluaran-pengeluaran yang diusulkan. Kebijaksanaan belanja pegawai akan diarahkan untuk terus memperbaiki kesejahteraan pegawai serta efisiensi kerjanya. Ber- bagai pengeluaran, yang berhubungan dengan perbaikan jalannya roda pemerintahan serta pemeliharaan dari proyek-proyek pembangunan, akan ditingkatkan sesuai dengan peningkatan pembangunan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijaksanaan belanja barang akan terus diarahkan pada pembelian barang-barang hasil produksi dalam negeri terutama yang dihasilkan dengan menggunakan banyak tenaga kerja dan yang dihasilkan oleh golongan ekonomi lemah.

Penghematan di bidang pengeluaran rutin lainnya akan diusahakan melalui pengurangan secara bertahap dari segala macam subsidi.

b. Pengeluaran pembangunanPeranan pengeluaran pembangunan negara yang

cukup besar dalam keseluruhan investasi memerlukan adanya kebijaksanaan yang mampu untuk mengarahkan dana-dana kepada pelbagai sasaran pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

Dana-dana pembangunan Pemerintah yang terbatas akan lebih banyak diarahkan kepada proyek-proyek pemerataan dan pengembang-an usaha golongan ekonomi lemah serta proyek-proyek prasarana baik prasarana fisik maupun sosial.

Pengeluaran pembangunan juga akan diarahkan untuk menunjang pertumbuhan produksi tanpa

143

mengabaikan sasaran-sasaran pembangun-an lainnya. Agar pengeluaran pembangunan tersebut dapat mempunyai pengaruh yang optimal pada pertumbuhan produksi maka usaha-usaha untuk menghilangkan pemborosan akan ditingkatkan antara lain melalui penyempurnaan prosedur penggunaan Daftar Isian Proyek serta penilikan yang semakin cermat atas pengeluaran-pengeluaran yang

diusulkan sehingga benar-benar mendukung tercapainya sasaran proyek atau program.

Dengan menonjolnya berbagai permasalahan baru dan adanya penggeseran tekanan dari berbagai sasaran yang akan dicapai maka susunan anggaran pengeluaran pembangunan Repelita III juga akan disempurnakan.

C. PENGAWASAN

Agar pelaksanaan kebijaksanaan fiskal berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka fungsi pengawasan akan lebih ditingkatkan. Hal ini mencakup pengendalian serta peni- laian pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan dan juga tindakan-tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif. Peningkatan pengawasan ini dimaksudkan agar dalam pelak-sanaan kebijaksanaan fiskal dapat diambil tindakan perbaikan yang efektif bila terjadi hambatan, penyimpangan dan penyelewengan. Pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program-program sampai dengan proyek-proyek melainkan harus pula mencakup pengawasan terhadap mutu pelayanan dan mutu jasa yang diberikan aparatur keuangan kepada masyarakat. Untuk itu akan diambil langkah-langkah untuk lebih monyederhanakan sistem pelayanan aparatur penerimaan dan pengeluaran anggaran negara kepada masyarakat, yang menyangkut kelancaran prosedur administratif. Pengawasan tersebut tidak semata-mata diselenggarakan oleh aparatur pengawasan, tetapi juga merupakan kegiatan dan tanggungjawab yang melekat pada fungsi pimpinan setiap satuan organisasi aparatur keuangan negara.

4. Perkiraan APBN Repelita IIIVolume APBN selama Repelita III diperkirakan akan

144

mencapai 43.510,6 milyar rupiah. Dari segi penerimaan, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar 34.273,1 milyar rupiah dan dana bantuan luar negeri sebesar 9.237,5 milyar rupiah. Dari segi pengeluaran, volume tersebut terdiri dari pengeluaran rutin sebesar 21.661,2 milyar rupiah dan pengeluaran pembangunan sebesar 21.849,4 milyar rupiah.

Perkiraan anggaran selama Repelita III ini dibuat berdasarkan perkiraan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Perkiraan-perkiraan ini telah disesuaikan pula dengan perkem-bangan terakhir yang menyangkut kebijaksanaan Pemerintah tanggal 15 Nopember 1978 untuk mengambangkan nilai rupiah secara terken-dali terhadap nilai dari beberapa mata uang asing dan juga telah disesuaikan dengan keputusan OPEC mengenai perubahan harga ekspor minyak bumi untuk tahun 1979.

Penerimaan dalam negeri diperkirakan akan mencapai 5.440,5 milyar rupiah dalam tahun 1979/80 menjadi 8.412,3 milyar rupiah dalam tahun 1983/84. Dalam perkembangan dari penerimaan dalam negeri ini, pajak langsung tetap mempunyai peranan yang lebih besar diban-ding dengan pajak tidak langsung. Di lain pihak proporsi penerimaan pajak langsung di luar minyak juga terus menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan perkiraan tentang perkembangan komponen-komponennya, maka jumlah pengeluaran rutin dalam tahun pertama Repelita III, akan mencapai 3.445,9 milyar rupiah dan akan meningkat menjadi 5.308,2 milyar rupiah dalam tahun 1983/84.

Dari perkembangan penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, diperoleh perkiraan tentang tabungan Pemerintah yang bersama-sama dengan dana bantuan luar negeri menghasilkan dana pembangunan yang selama Repelita III diperkirakan akan mencapai 21.849,4 milyar rupiah.

Sesuai dengan prioritas serta arah pembangunan dalam Repelita III, maka pengeluaran pembangunan yang dibiayai dari dana pembangunan akan diarahkan pada sektor-sektor yang tidak hanya meningkatkan

145

laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan meningkatkan usaha pemerataan dari hasil-hasil pembangunan. Perkiraan mengenai alokasi sektoral dari pengeluaran pembangunan dalam tahun pertama Repelita III, yang sekaligus merupakan angka APBN untuk tahun 1979/80, serta alokasi tersebut untuk seluruh Repelita IIl, termuat dalam bab mengenai kerangka rencana dan pembiayaan pembangunan.

TABEL 3 — 1PENERIMAAN DALAM NEGERI DALAM REPELITA II,

1974/75 - 1978/79(dalam milyar rupiah)

1974/75

1975/76

1976/77 1977/78 1978/79 REPELITA(APBN) II

I. Pajak langsung 1.228,7

1.592,1 2.046,6 2.511,3 2.808,0 10.186,7 (minyak)

II. Pajak

(973 ,1)

(1.249,1)

(1.619,4)(1.948,7) (2.067,4) 1)

7.857,7)

langsung

III. Penerimaan

458,4 539,4 740,9 880,5 1.042,7 3.661,9

bukan pajak

66,6 110,4 118,5 143,6 119,3 558,4

J u m l a h 1.753,7

2.241,9 2.906,0 3.535,4 3.970,0 14.407,0

1) Termasuk gas alam cair (LNG)

TABEL 3 — 2PENERIMAAN DALAM NEGERI DALAM REPELITA III,

1979/80 - 1983/84 (dalam milyar rupiah)

1979/80

1980/81

1981/82

1982/83 1983/84 REPELITA (APBN) III

I. Pajak langsung 4.508,1 5.014,8 ,5.551,2 6.189,1 25.376,3(minyak dan LNG) (3.344,8)

(3.578,9)

(3.897,4)

(4.244,3)

(4.702,7) (19.768,1)

II. Pajak tidak

langsung 1.396,9

1.582,5 1.757,3 1.987,1 7.883,9

III. Penerimaan

bukan pajak 167,3

184,9

206,9 21.7,7 236,1 1.012,9

J u m l a h 5.440,5

6.089,9

6.804,2

7.526,2

8.412,3

34.273,1

146

TABEL 3 — 3

PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN, DAN TABUNGAN PEMERINTAH DALAM REPELITA II

1974/75 — 1978/79 (dalam milyar rupiah)

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 REPELITA(APBN) II

I. PenerimaanDalam Negeri

II. Pengeluaran

1.753,7 2.241,9 2.906,0 3.535,4 3.970,0 14.407,0

Rutin 1.016,1 1.332,6 1.629,8 2.148,9 2.371,6 8.499,0

III. TabunganPemerintah 737,6 909,3 1.276,2 1.3864 1.598,4 5.908,0

TABEL 3 — 4PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN, DAN

TABUNGAN PEMERINTAH DALAM REPELITA III,1979/80 — 1983/84

(dalam milyar rupiah)

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 REPELITA(APBN) III

I. PenerimaanDalam Negeri 5.440,5 6.089,9 6:804,2 7.526,2 8.412,3 34.273,1

II. PengeluaranRutin 3.445,9 3.845,4 4.294,2 4.767,5 5.308,2 21.661,2

III. Tabungan Pemerintah 1.994,6 2.244,5 2.510,0 2.758,7 3.104,1 12.611,9

149

TABEL 3 — 5

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA REPELITA II,

1974/75 — 1978/79 (dalam milyar rupiah)

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79(APBN)

REPELITAII

1. Tabungan Pemerintah 737,6 909,3 1.276,2 1.386,5 1.598,4 5.908,0

2. Dana Bantuan Luar Negeri ¹) 232,0 491,6 783,8 773,4 856,3 3.137,1

3. Jumlah DanaPembangunan 969,6 1.400,9 2,060,0 2.159,9 2.454,7 9.045,1

1) Nilai lawan rupiah berdasarkan kurs AS $ 1 = Rp. 415,-

TABEL 3 - 6

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA REPELITA III, 1979/80 — 1983/84


1979/80(APBN)

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 REPELITAIII

1. TabunganPemerintah

2. Dana Bantuan

1.994,6 2.244,5 2.510,0 2.758,7 3.104,1 12.611,9

Luar Negeri 1) 1.493,5 1.641,4. 1.840,3 2.019,5 2.236,8 9.237,5

3. Jumlah DanaPembangunan 3.488,1 3.891,9 4.350,3 4.778,2 5.340,9 21.849,4

1) Ni1ai lawan rupiah berdasarkan kurs AS $ 1 = Rp. 625,—

152

GRAFIK 3 - 6

JUMLAH KESELURUHAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA I I DAN REPELITA I I I


154

III. KEBIJAKSANAAN MONETER.

1. Perkembangan selama Repelita IIKebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang

telah ditempuh selama Repelita II antara lain ditujukan untuk meningkatkan pemupukan tabungan masyarakat dan mengarahkan pemberian kredit kepada sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan. Di samping itu juga dilakukan usaha untuk mengembangkan suatu sistem 1em- baga keuangan yang sehat yang dapat memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat. Usaha untuk meningkatkan pengerahan dana dari masyarakat dilakukan oleh Pemerintah antara lain melalui pelaksanaan program deposito berjangka, Tabanas dan Taska.

Dalam rangka pengerahan dana, program kebijaksanaan deposito berjangka yang telah dilaksanakan sejak tahun 1968 terus menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan. Hingga akhir Januari 1979 program deposito berjangka telah berhasil menghimpun tabungan berupa deposito sebesar 714 milyar rupiah. Adapun hal yang menye-babkan meningkatnya jumlah tabungan deposito tersebut adalah faktor perangsang berupa bunga yang cukup menarik sekalipun tingkat bunganya secara berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan ke-mantapan stabilitas ekonomi. Selanjutnya sesuai dengan semakin meningkatnya kegairahan menabung masyarakat, Pemerintah telah menambah jenis deposito berjangka dengan deposito yang berjangka waktu 24 bulan. Dewasa ini besarnya suku bunga deposito berjangka adalah 6% per tahun untuk deposito berjangka enam bulan dan 9% per tahun

155

untuk deposito berjangka satu tahun. Bagi deposito berjangka dua tahun berlaku dua macam suku bunga yaitu 12% per tahun untuk deposito di atas 2,5 juta rupiah dan 15% per tahun untuk deposito di bawah 2,5 juta rupiah. Perbedaan suku bunga ini dimaksudkan untuk lebih mendorong penabung-penabung kecil dalam rangka pemerataan pendapatan.

Di samping deposito berjangka, juga dilanjutkan program TABANAS dan TASKA. Di samping itu selama Repelita II telah diperke- nalkan pula Tabungan Pelajar, Pemuda dan Pramuka (PERATA P3) dan Tabungan Pegawai Negeri. Jumlah TABANAS dan TASKA. yang pada permulaan Repelita II baru mencapai 36,9 milyar rupiah, sampai akhir januari 1979 telah berkembang menjadi 196,1 milyar rupiah atau meningkat .dengan lebih dari lima kali, ,dengan jumlah: penabung sekitar tujuh juta lebih. Suku bunga TABANAS dan TAS- KA juga mengalami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan keman-tapan stabilitas ekonomi. Dewasa ini suku bunga TABANAS adalah; 15% per tahun untuk saldo tabungan sampai dengan 200.000 rupiah dan 6% per tahun untuk saldo tabungan di atas 200.000 rupiah sedangkan suku bunga TASKA adalah 9% setahun dan diberikan. kepada penabung yang telah mengangsur penuh.

Program Sertifikat Deposito yang mulai di1aksanakan Pemerintah pada tahun 1971, merupakan kebijaksanaan pengerahan dana perbankan lainnya di samping berfungsi merintis pembentukan pasar uang dan modal. Selama Repelita II sampai akhir Januari 1979 posisi pengerahan dana yang berasal dari penjualan sertifikat deposito mencapai 33,7 milyar rupiah. Dewasa ini suku bunga sertifikat deposito berkisar antara 2,5% sampai 12% per tahun untuk sertifikat berjangka setengah bulan sampai satu tahun.

Kebijaksanaan di bidang perkreditan dalam Repelita II telah mulai diarahkan untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah di bidang permodalan. Dalam melaksanakan kebijaksanaan perkreditan tersebut Pemerintah selalu berusaha

156

untuk menjaga kestabilan ekonomi, melalui pembatasan pertambahan aktiva netto bank-bank, melalui penetapan besarnya likwiditas minimum yang harus dipelihara bank-bank, dan melalui pengaturan suku bunga. Sesuai dengan meningkatnya kestabilan ekonomi, suku bunga kredit selama Repelita II terus mengalami penurunan. Dewasa ini tingkat suku bunga berada di antara 9% dan 21% per tahun tergantung pada tingkat prioritas kegiatan ekonomi dan jangka waktu pinjaman. Da- lam rangka mendorong kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah

telah diambil pula langkah-langkah berupa peningkatan pemberian pinjaman serta pelunakan syarat-syarat pinjaman bagi para pengusaha kecil tersebut.

Jenis-jenis kredit yang diberikan selama Repelita II terdiri antara lain dari kredit Bimas, kredit investasi, kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, kredit pasar, kredit mini dan kredit candak kulak. Kredit Bimas diberikan kepada para petani melalui Bank Rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produksi pangan. Sampai dengan Desember 1978 jumlah kredit Bi- mas yang diterimakan kepada petani mencapai 406,1 milyar rupiah.

Program kredit investasi sebagai kredit jangka menengah telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan oleh karena kredit tersebut telah semakin digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dengan cara-cara pemberian kredit yang semakin lancar dan persyaratan yang semakin ri- ngan. Terhadap persyaratan kredit ini juga terus diadakan perbaikan-perbaikan dalam bentuk perubahan mengenai jangka waktu pinjaman dan penurunan suku bunga serta perluasan batasan jumlah pinjaman untuk masing-masing golongan. Ketentuan mengenai jangka waktu kredit investasi misalnya telah diperpanjang menjadi 10 tahun termasuk masa tenggang 4 tahun. Penyediaan kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP) dimulai pada awal tahun 1974 dan terutama ditujukan untuk membantu pengusaha kecil dengan persyaratan yang lebih lunak dan prosedur yang lebih sederhana. Jumlah KIK yang telah disetujui untuk disalurkan kepada pengusaha ekonomi lemah sampai dengan Januari 1979 meliputi 107,2 milyar rupiah sedangkan jumlah KMKP 181,0

157

milyar rupiah. Untuk membangun dan memugar pasar, kepada Pemerintah Daerah telah disediakan pula kredit Inpres pasar. Jumlah kredit tersebut yang telah berhasil disalurkan sampai dengan Januari 1979 meliputi 23,4 milyar rupiah. Untuk membantu usaha rakyat di daerah pedesaan, telah dilaksanakan pula penyediaan kredit mini sejak tahun 1974 dengan ketentuan jumlah kredit antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 100.000,- bagi tiap nasabah. Posisi

kredit mini yang diberikan melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia sampai akhir Nopember 1978 meliputi 14,2 milyar rupiah. Sejak tahun 1976 juga telah disediakan lagi fasilitas kredit untuk para pedagang kecil di daerah pedesaan dalam bentuk kredit candak kulak (KCK). Posisi kredit candak kulak ini yang disalurkan melalui BUUD/KUD hingga Desember 1978 meliputi 13,6 milyar rupiah. Baik kredit mini maupun kredit candak kulak dananya diperoleh dari APBN. Di samping program-program kredit yang khusus maka lembaga-lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk membantu para pengusaha golongan ekonomi lemah seperti PT. Bahana, PT. Askrindo dan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi telah semakin meningkatkan peranannya selama Repelita II hal mana tercermin dari jumlah penyertaan modal maupun jumlah kredit yang dijaminnya.

Di samping mobilisasi tabungan masyarakat dan penyalurannya kepada pelbagai kegiatan pembangunan maka kebijaksanaan moneter selama Repelita II juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan peranan bank-bank Pemerintah maupun bank-bank swasta dalam rangka pengembangan suatu sistem lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap untuk melayani kegiatan pembangunan. Bank- bank swasta yang kecil khususnya didorong untuk mengadakan penggabungan usaha.

Lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga-lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga juga semakin dikembangkan selama Repelita II. Dalam rangka pembentukan sarana untuk mobilisasi pembiayaan pemba-ngunan yang bersifat

158

jangka panjang serta pemerataan pemilikan dan pendapatan maka pelbagai ketentuan dan persyaratan telah dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan bursa pasar modal antara lain ketentuan dan persyaratan yang bersifat mendorong perusahaan-perusahaan nasional untuk memperdagangkan surat-surat berharga di pasar modal. Selanjutnya untuk mengendalikan serta melaksanakan pasar modal agar sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah maka di-

dirikan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan PT. Dana- reksa dalam tahun 1976. PT. Danareksa khususnya bertugas untuk memecah saham-saham perusahaan menjadi sertifikat saham dengan nilai nominal yang kecil sehingga terjangkau oleh penanam modal kecil.

2. Sasaran Kebijaksanaaan Moneter di dalam Repelita IIISasaran kebijaksanaan moneter selama Repelita III

adalah juga untuk menunjang terciptanya sasaran-sasaran Repelita III sesuai dengan prioritas yang telah digariskan di dalam Garis-garis Besar Ha- luan Negara yaitu tetap berlandaskan Trilogi Pembangunan dengan semakin memberikan tekanan kepada segi pemerataan pembangunan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian maka kebijaksanaan moneter selama Repelita III pada dasarnya akan meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan langkah-langkah yang telah ditempuh selama Repelita II.

Secara ringkas dapat disebutkan empat sasaran pokok kebijaksanaan moneter selama Repelita III yaitu :1)Menunjang usaha pemerataan pembangunan antara

lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan serta menunjang produksi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat.

2)Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembagalembaga keuangan baik lembaga-lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan non bank.

3)Tetap memelihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi khususnya kestabilan harga-harga.

4)Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga-lembaga keuangan dalam rangka

pengembangan suatu sistem lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, semua sasaran-sasaran ini adalah sama pentingnya sehingga walaupun perlu diberikan tekanan kepada segi pemerataan, namun keseluruhannya harus diusahakan dalam suatu keserasian tanpa ada yang dikorbankan.

159

Mendorong pemerataan pembangunanDalam rangka mendorong pemerataan

pembangunan kebijaksanaan moneter mempunyai peranan yang penting khususnya di dalam meningkatkan kedudukan gelongan ekonomi lemah, memperluas kesempatan kerja, memeratakan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya pangan, sandang dan perumahan.

Golongan ekonomi lemah merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional dan pada hakekatnya adalah pribumi. Meningkatkan kemampuan berusaha mereka tidak saja mempunyai arti keadilan tetapi juga berarti pemanfaatan dari segala potensi secara optimal dalam rangka memperluas landasan bagi pertumbuhan yang berda-sarkan kemampuan sendiri.

Di samping masalah ketrampilan berusaha dan pemasaran maka salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh golongan ekonomi lemah adalah keterbatasan mereka untuk mendapat fasilitas modal atau kredit yang memadai baik dalam jumlah maupun persyaratan- nya. Dalam hubungan ini, peranan kebijaksanaan moneter terletak pada pemberian fasilitas modal atau kredit yang memadai.

Kebijaksanaan moneter juga diarahkan untuk menunjang dan memberi prioritas kepada usaha-usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan untuk menghindarkan atau mengurangi tekanan inflasi. Dengan demikian maka kebijaksanaan moneter juga menunjang pemerataan pendapatan oleh karena pengangguran dan inflasi merupakan faktor-faktor yang menimbulkan ketimpangan di dalam pembagian pendapatan.Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat

Untuk mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% setahun dalam Repelita Ill , dibutuhkan investasi sebesar rata-rata 24% dari produksi nasional. Sedangkan untuk membangun berdasarkan kemampuan sendiri maka diperkirakan bahwa sekitar 79% dari dana tersbut harus dikerahkan dari sumber-sumber dalam negeri yaitu tabungan

Pemerintah dan tabungan masyarakat. Tabung-160

an Pemerintah diperkirakan berjumlah sekitar 29% dari investasi. Hal ini berarti bahwa tabungan masyarakat harus dapat dikerahkan untuk membiayai 50% atau setengah dari seluruh investasi yang diperlukan dalam Repelita III.

Tabungan masyarakat ini dapat berbentuk tabungan perusahaan, tabungan Pemerintah Daerah, atau tabungan rumah tangga dan per-orangan yang umumnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan. Dari semuanya ini tabungan melalui lembaga-lembaga keuangan merupakan salah satu komponen yang besar.

Pembentukan tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan ini dapat berbentuk deposito berjangka, Tabanas, pembelian saham di pasar modal, polis asuransi dan sebagainya. Bunga yang menarik serta adanya lembaga-lembaga keuangan yang dipercaya dan nilai mata uang yang semakin mantap antara lain merupakan faktor-faktor yang mendorong orang untuk menabung.Memelihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi.

Kestabilan ekonomi khususnya kestabilan harga-harga dapat tercapai apabila terdapat suatu keseimbangan yang wajar antara permintaan dan penawaran atau suatu keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa. Di samping pengarahannya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, maka kebijaksanaan moneter selama Repelita III juga diarahkan untuk menjaga agar selalu terdapat suatu jumlah uang yang memenuhi kebutuhan dan di mana laju inflasi dapat terus dikendalikan. Dengan demikian maka

161

nilai rupiah akan dapat terus dimantapkan sehingga menjamin ketenangan berusaha dan mendorong tabungan masyarakat. Selama Repelita III laju inflasi akan terus dikendalikan sehingga dapat bergerak di sekitar laju inflasi dunia.Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga-lembaga keuangan

Kebijaksanaan moneter dijalankan melalui lembaga-lembaga keuangan sehingga berhasil tidaknya kebijaksanaan tersebut bergantung pula pada jenis, mutu dan efisiensi kerja daripada lembaga-lembaga

tersebut. Oleh karena itu maka sasaran jangka panjang dari kebijaksanaan moneter adalah untuk lebih menyempurnakan organisasi dan meningkatkan efisiensi serta peranan lembaga-lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan peningkatan pembangunan.

3. Pokok-pokok Kebijaksanaan Moneter dalam

Repelita IIIa. Kebijaksanaan mobilisasi tabungan

Program-program yang telah berhasil mengerahkan dana-dana dari masyarakat selama Repelita II seperti program deposito berjangka, Tabanas, Taska, Sertifikat deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan di dalam Repelita III. Di samping itu akan lebih digiatkan lagi usaha-usaha pemupukan tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti lembaga-lembaga asuransi, pasar modal dan lain-lain. Juga akan di- jajagi kemungkinan penjualan obligasi sebagai suatu sarana untuk mobilisasi tabungan masyarakat yang kemudian disalurkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berprioritas tinggi.

b. Kebijaksanaan suku bunga dan perkreditanPelaksanaan kebijaksanaan suku bunga di dalam

Repelita III di-harapkan akan menunjang tercapainya sasaran-sasaran kebijaksanaan moneter, yang di satu pihak mendorong tabungan masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi, sedangkan di lain pihak akan mendorong kegiatan produksi terutama yang banyak menyerap tenaga kerja, serta menggairahkan kegiatan usaha golongan ekonomi lemah.

Kebijaksanaan suku bunga yang realistis akan terus dikembangkan di mana tinggi rendahnya suku

bunga akan ditetapkan sedemikian rupa sehingga tetap menarik bagi. penabung tetapi tidak mem- beratkan bagi usaha-usaha pembangunan dengan kemungkinan-kemungkinan penyesuaian sesuai dengan kemantapan stabilitas ekonomi.

Kebijaksanaan perkreditan dalam Repelita III akan tetap diarahkan untuk meningkatkan pembangunan tanpa membahayakan kestabilan ekonomi. Sehubungan dengan itu akan terus

.dikembangkan langkah-langkah untuk mengawasi pertumbuhan volume kredit, baik

162

melalui cara pengaturan kredit yang bersifat kwantitatip maupun kwaltitatip.

Program kredit Bimas dan kredit investasi akan diteruskan dan disempurnakan dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan serta memenuhi kebutuhan pengusaha nasional akan dana-dana investasi. Di dalam Repelita III program Bimas juga akan diperluas untuk mencakup kegiatan produksi pertanian rakyat lainnya baik dalam rangka peningkatan ekspor maupun peningkatan gizi masyarakat. Pemberian kredit investasi juga akan terus diarahkan kepada golongan pribumi termasuk untuk perkebunan rakyat dan pelayaran rakyat.

Khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha akan kredit dalam jumlah dan dengan syarat-syarat yang memadai tanpa membebankan perbankan akan lebih dikembangkan lagi cara-cara pernbiayaan bersama antara dana-dana perbankan dan dana-dana anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang berprioritas tinggi seperti pembangunan perumahan rakyat, peremajaan per-kebunan rakyat, perikanan rakyat, pelayaran rakyat, industri rakyat, pengembangan usaha koperasi dan lain-lain. Melalui cara ini maka dana-dana anggaran tersebut dipergunakan untuk memperingan bunga kredit bank dan untuk memperpanjang jangka waktu kredit.

c. Program bantuan kredit dan lain-lain bantuan keuangan untuk golongan ekonomi lemah.

Program Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Per-manen (KMKP), Kredit mini dan kredit candak kulak akan diteruskan, ditingkatkan dan disempurnakan baik di dalam jumlah maupun persyaratan pinjaman serta prosedur pemberiannya sehingga betul- betul dapat menjadi alat yang efektif

163

di dalam membantu usaha golongan ekonomi lemah. Penyediaan KIK dan KMKP akan semakin diarahkan untuk membiayai kegiatan di sektor-sektor yang sifatnya pemerataan seperti sektor industri kecil, pertanian rakyat, peternakan, perikanan dan pencetakan sawah termasuk di daerah transmigrasi. Khususnya di dalam hal kredit candak kulak, pemanfaatannya akan semakin diarahkan kepada golongan kaum wanita dalam rangka

meningkatkan peranan wanita di dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga pembiayaan pembangunan khusus bagi perusahaan menengah dan kecil seperti PT. Bahana, PT. Askrindo, Lembaga Jaminan Kredit Koperasi akan lebih dikembangkan agar dapat melayani kebutuhan golongan ekonomi lemah. Seperti telah dikemukakan di muka khususnya untuk membantu golongan ekonomi lemah akan lebih di-kembangkan cara-cara pembiayaan bersama antara dana-dana per-bankan dan dana-dana anggaran.

Dalam hubungan ini akan dipertimbangkan pula kemungkinan pemberian kredit untuk pengusaha kecil golongan ekonomi lemah atas dasar suatu penelitian kelayakan yang sederhana dan bukan atas dasar jaminan. Pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem ini tergantung terutama dari ketrampilan untuk menilai permintaan kredit dengan cara baru tersebut. Di samping itu diadakan penyesuaian terhadap berbagai peraturan perbankan yang berhubungan dengan cara pemberian kredit untuk pengusaha-pengusaha kecil. Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan selektif. Dalam hubungan ini bank-bank Pemerintah akan lebih aktif lagi mencari dan membina nasabah pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

d. Lembaga keuangan.Dalam Repelita III akan diteruskan usaha-usaha

penyempurnaan organisasi dan tata laksana dari bank-bank umum Pemerintah, terutama dalam hal penyempurnaan tata cara pengelolaan kredit dan dana- dana perbankan. Selanjutnya akan terus dibina usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan bank-bank swasta nasional sehingga tercipta jaminan keamanan, serta pelayanan lalu lintas pembayaran secara cepat dan efisien. Kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi dari bank-bank swasta nasional antara lain

164

akan dilakukan melalui pemberian bantuan kredit likwiditas dalam rangka memperkuat permodalan bank-bank tersebut. Kebijaksanaan lain adalah untuk terus mendorong proses penggabungan maupun peleburan usaha dari bank- bank swasta kecil dengan cara memberikan perangsang atau bantuan teknik. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan peranan bank swasta maka bank-bank tersebut juga akan diikutsertakan dalam

menyalurkan kredit-kredit kepada pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

Dalam rangka usaha penyempurnaan organisasi dan tatalaksana dari bank-bank akan disiapkan pula Rancangan perundang-undangan bagi golongan-golongan bank yang belum mempunyainya sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan.

Di dalam Repelita III, kegiatan lembaga-lembaga keuangan bukan bank juga akan terus ditingkatkan, sehingga dapat mengusahakan pembentukan dana yang semakin besar untuk membiayai kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, dan di lain pihak dapat menunjang pengembangan pasar modal antara lain dengan penjualan surat-surat berharga yang berarti turut menciptakan pemerataan pen-dapatan masyarakat:

Lembaga keuangan bukan bank yang khusus seperti PT Bahana PT Askrindo dan Lembaga jaminan Kredit Koperasi pada hakekatnya diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal dari para pengusaha golongan ekonomi lemah. Lembaga-lembaga keuangan ini juga akan terus ditingkatkan peranannya di dalam Repelita III.Lembaga-lembaga keuangan lainnya yang penting adalah perusahaan asuransi. Dalam Repelita II kegiatan perusahaan asuransi ini dalam penyediaan dana pembiayaan jangka panjang telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Meningkatnya dana asuransi setiap tahun serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi merupakan cermin keberhasilan dari program Pemerintah di bidang perasuransian. Di samping peranannya sebagai sarana penggerak modal

masyarakat kearah pembiayaan pembangunan, kegiatan asuransi juga dapat nienunjang usaha-usaha pembangunan nasional dalam arti memperkecil risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran jalannya pembangunan. Khusus dalam bidang asuransi jiwa dan asuransi .sosial, peranannya juga merupakan suatu wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program perasuransian ini akan disempurnakan, dan ditingkatkan dalam ruang lingkup yang lebih luas di

dalam Repelita III. Dalam165

hubungan ini akan diselesaikan rancangan perundang-undangan tentang Pokok-pokok Usaha Perasuransian.

Terbentuknya pasar uang dan modal merupakan faktor yang penting bagi pengembangan sarana pembiayaan jangka panjang. Pada akhir Repelita II telah dilakukan usaha-usaha untuk lebih mendorong pertumbuhan pasar uang dan modal yaitu melalui didirikannya Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang bertugas antara lain meng- atur tata cara penawaran dan perdagangan surat-surat berharga di bursa dan PT Danareksa untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka usaha meningkatkan pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham oleh masyarakat luas. Di dalam Repelita III kegiatan pasar uang dan modal tersebut akan disempurnakan dan ditingkatkan lagi dengan mendorong sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan untuk menjual sahamnya di bursa dalam rangka pemerataan pemilikan maupun mobilisasi dana-dana pembangunan.

e. Pengawasan.

Agar pelaksanaan kebijaksanaan moneter dapat berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka fungsi pengawasan di dalam Repelita III akan lebih ditingkatkan, baik dalam bentuk penertiban yang bersifat represif maupun preventif. Pening- katan pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan maupun penyelewengan antara lain mencakup pengawasan terhadap mutu pelayanan dan mutu jasa yang diberikan aparatur perbankan kepada masyarakat. Untuk itu akan diambil langkah- langkah untuk menyederhanakan prosedur-prosedur yang menyangkut pelayanan

166

kepada masyarakat, perbaikan manajemen, administrasi bank-bank serta peningkatan ketrampilan para staf dan pega- wainya. Selain itu diusahakan pula agar kepercayaan masyarakat kepada perbankan dapat terus ditingkatkan melalui pencegahan penyalahgunaan alat-alat lalu lintas pembayaran seperti cek dan giro.

Documents

· Web viewDi samping penerimaan dalam negeri maka dana-dana bantuan luar negeri merupakan sumber penerimaan lainnya yang digunakan seluruhnya bagi pembangunan bersama-sama dengan