BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi Negara adalah ilmu dan seni dalam penyelenggaraan pemerintahan

Negara dan pembangunan bangsa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dalam

bernegara (Sugiyanto : 2001). Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945

alinea ke-3 dan 4 yang memuat tentang cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, tentulah

membutuhkan kerjasama dari seluruh warga Negara Indonesia untuk mewujudkannya.

Berhubung Indonesia adalah Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas

dan penduduk yang sangat banyak, untuk itu, Indonesia perlu membuat lembaga-

lembaga yang menampung semua aspirasi rakyat dan mengatur kegiatan administrasi

negara baik menjalankannya atau memberantas sesuatu yang tidak pada jalur nya

(korupsi).

Salah satu lembaga yang ikut turun tangan dalam pembangunan Indonesia

adalah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan

berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK mengemban kepercayaan dari rakyat untuk mewujudkan Indonesia

menjadi Negara yang bebas korupsi. Beberapa fraksi dari DPR mengusulkan revisi UU

1

No.30 tahun 2002 yang banyak menuai pro dan kotra dari berbagai pihak. Untuk itu,

penulis akan membahas analisis pro dan kontra dari draf revisi UU no.30 tahun 2002

dan dampak kepada masyarakat bilamana draf revisi tersebut disahkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah ini adalah sebagai berikut:1. Apa pro dan kontra yang ditimbulkan dari draf rancangan undang-undang perubahan

atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila draf rancangan undang-undang

perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

disahkan ?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat dilakukan dengan mudah serta efektif dan tidak meluas dari

tema yang telah difokuskan, maka penulis membuat batasan masalah, yaitu :

1. Pro dan Kontra dari 5 poin penting yang penulis bahas

2. Dampak yang ditimbulkan apabila draf rancangan undang-undang perubahan atas

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Administrasi Publik

2. Untuk mengetahui pro kontra yang terjadi tentang pembahasan draf revis UU No.30

Tahun 2002

3. Untuk menganalisa dampak kepada public apabila draf revisi tersebut disahkan

2

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk mendukung penulisan ini lebih valid maka perlu didukung dengan

beberapa landasan teori yang dikemukakan baik melalui para ahli, situs resmi

pemerintah dan Koran.

2.1. Sekilas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)1 dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK

diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan

berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK adalah badan Independen. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih

tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan

undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti

mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-

lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

1

3

Tugas dan wewenang KPK :

Tugas KPK :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberatasan tindak

pidana korupsi.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Tabel 1.

Wewenang KPK :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana

korupsi

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana

korupsi

3. Meminta informasi tentang kegiatan tindak pemberantasan korupsi terhadap

instansi yang terkait

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Tabel 2.

4

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan

melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka

dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK .

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua

merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima

pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur

pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan

keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang

Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan

Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi.

KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal 

5

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun

bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga

memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan

langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK

mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

2.2. Visi KPK 2011-2015

Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif,

dan efisien!

2.3. Misi KPK adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana

Korupsi

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2.4. Fungsi dan Tugas

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi.

6

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenan :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana

korupsi;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana

korupsi;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi

kepada instansi yang terkait;

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-

08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK

7

Gambar 1.

2.6. Prestasi KPK

Inilah deretan garis besar prestasi yang pernah diraih oleh KPK selama bertugas

menangani berbagai kasus2:

1. Keberhasilan pada tingkat penuntutan mencapai 100 persen

2. Menjerat tiga menteri aktif

3. Menjerat penegak hukum aktif

4. Menjerat pimpinan parpol aktif

5. Penyelamatan kerugian negara yang fantastis

6. Pelopor dan aktif dalam OTT terhadap pelaku korupsi

7. Pelopor tuntutan pencabutan hak politik untuk pelaku korupsi

8. Melakukan terobosan hukum menuntut pelaku korupsi dengan UU Korupsi dan

UU TPPU

8

9. Audit keuangan KPK selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)

10. Menerima Penghargaan Ramon Magsaysay pada 2013

11. Penangkapan M. Nazaruddin dan Anggoro Widjojo yang buron di luar negeri2

Tabel 3.

2 Fajar,”Garis Besar 11 Prestasi KPK”, http://fajar.co.id/nasional/2014/12/29/icw-kpk-11-tahun-11-prestasi.html#sthash.6M1iE8NO.dpuf, Diakses 11 Oktober 2015 Jam 10.20.35

9

Berikut ini adalah tabel dan grafik tingkat korupsi yang di ungkap oleh KPK dari

tahun 2004-2008 :

Instansi 2004 2005 2006 2007 2008 TotalDPR RI 0 0 0 0 7 7Kementrian 1 5 10 12 3 31BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 6Komisi 0 9 4 2 2 17Pemprov 1 1 9 2 5 18Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 30

Tabel 4.

2004 2005 2006 2007 2008 Total0

5

10

15

20

25

30

35

Chart Title

DPR RIKementrianBUMN/BUMDKomisiPemprovPemkab/Pemkot

Axis Title

Grafik 1.

BAB III

10

ANALISIS

3.1 Asal Draf Revisi UU No. 30 Tahun 2002

Selama 11 tahun lebih berdiri, para jaksa di KPK sudah menangani lebih dari

340 kasus di pengadilan tipikor. Semua kasus di pengadilan tipikor dimenangkan para

jaksa KPK. Hingga saat ini, para jaksa KPK masih memegang rekokr 100% menang di

persidangan perkara pokok, dan rekor ini tidak dimiliki oleh penegak hukum lain.

Namun, rekor 100% menang tersebut sepertinya tidak digubris oleh DPR, terbukti

dengan adanya wacana dari DPR untuk merivisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Bahkan, draf dari rancangan UU perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

telah beredar saat rapat pleno Badan Legislasi DPR, Selasa 6 Oktober 2015 yang lalu.

Namun, asal draf tersebut masih menjadi tanda tanya. Dari salinan draf yang

beredar, pada halaman pertama bagian atas draf terdapat lambang kepresidenan dan

tulisan Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa

revisi UU KPK berasal dari kesepakatan Parlemen dengan pemerintah.3

Anggota Fraksi Nasdem yang juga menjadi turut menjadi pengusul revisi UU

KPK, Taufiqulhadi mengatakan, draf yang beredar saat ini sebelumnya disampaikan

pemerintah kepada DPR. Draf itu sempat didiskusikan bersama Menteri Hukum dan

HAM Yasonna H Laoly saat rapat Baleg pada Juni 2015 lalu.

3 Icha Rastika,”Sekjen PDI-P: Revisi UU KPK Merupakan Hasil Kesepakatan dengan Pemerintah”,http://nasional.kompas/tag/.jokowi,diakses 15 Oktober 2015 Jam 12.30.04

11

"Draf itu mengadopsi draf pemerintah. Itu masih ada cap Presiden-nya," kata dia

saat dihubungi, (Taufiq:2015) draf usulan pemerintah itu belum pernah dicabut, meski

Presiden Joko Widodo menyatakan menolak revisi UU KPK tersebut.

"Tidak ada permintaan cabut sampai sekarang. Karena Dirjen Perundang-

Undangan saat itu mengatakan draf itu resmi dan tidak dicabut," kata Taufiq. Senada

dengan Taufiq, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan,

jika memang draf itu merupakan usulan DPR, seharusnya tak ada kop Presiden RI.

"Setahu saya, kalau inisiatif DPR tidak ada (kop Presiden). Contohnya RUU

Disabilitas itu inisiatif DPR, tidak ada kop presidennya," kata Arsul. Adapula wacana

yang beredar bahwa draf tersebut merupakan hasil inisiatif DPR.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, draf yang

beredar saat ini merupakan draf inisiatif hasil pembahasan DPR. Menurut dia, mengenai

adanya kop Presiden RI pada berkas draf tersebut, ia mengaku tak mengetahuinya dan

meminta untuk tak membesar-besarkan masalah tersebut.

"Namanya juga diskusi, mungkin saja kertas sobek lalu dipakai untuk oret-

oretan (coretan). Kan bisa saja," ujarnya. Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang

substansial. "Namanya saja kop surat, Mas. Yo iso nggawe (bisa dibuat). Jadi kita tidak

boleh berpersepsi atau berprasangka dulu," ujarnya.

12

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Sareh Wiyono mengatakan, pemerintah

pernah mengusulkan agar revisi UU KPK masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2015.

Namun, hingga kini belum menyerahkan draf dan naskah akademik revisi UU tersebut.

"Sehingga dari anggota mengusulkan agar ini bisa diselesaikan dan masuk ke

dalam Prioritas 2015," kata Sareh.

Sejauh ini Revisi UU KPK diusulkan oleh 45 anggota DPR dari enam fraksi saat

rapat pleno Baleg, Selasa (6/10/2015) lalu. Keenam fraksi itu yakni Fraksi PDI

Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar.

Mereka meminta agar revisi itu menjadi usulan inisiatif DPR dan masuk ke dalam

Prolegnas Prioritas 2015.

Dalam konferensi persnya, Rabu, 7 Oktober, KPK membedah satu-per satu poin

usulan yang justru dianggap melemahkan, bukan menguatkan lembaga anti-rasuah itu.

Rappler menggabungkan 15 poin yang menjadi keberatan KPK dan Indonesia

Corruption Watch (ICW) soal revisi UU tersebut. Dalam bentuk gambar berikut:

13

Gambar 2.

14

3.2 Tujuan Revisi UU No. 30 Tahun 2002

Terlepas dari pihak yang mengusulkan draf Revisi UU tentang KPK, tujuan dari

revisi UU tersebutpun banyak dilontarkan oleh beberapa tokoh dan juga lembaga non-

pemerintah. Salahsatu anggota dari Frkasi PDIP Said Abdullah meyakini revisi UU No.

30 Tahun 2002 tentang KPK semata-mata demi meluruskan ‘’kiblat’’ atau tujuan

institusi itu agar sesuai amanat konstitusi. “Saat ini kewenangannya melampui

konstitusi sehingga UU tidak dibutuhkan karena semua oknum KPK merupakan

manusia setengah dewa.” Katanya.

Said mengatakan revisi itu tidak akan membubarkan KPK karena lembaga

tersebut masih sangat dibutuhkan. Namun menurutnya, KPK harus diberikan tengat

sampai kapan harus mampu melkasanakan tugasnya. “Karena bagaimanapun KPK

merupakan lembaga ad hoc, yang sesuai jati dirinya bersifat sementara.” ujarnya. Said

juga mengatakan publik lupa bahwa KPK merupakan sebuah lembaga yang didesain

bersifat temporer tapi berkembang menjadi tidak pernah jelas sampai kapan

keberadaanya.4

Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) Johan Budi, menilai tujuan anggota DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30

tahun 2002 tentang KPK untuk melemahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan

lembaganya. "Saya yakin tujuannya untuk melemahkan KPK. Misalnya membatasi

umur KPK 12 tahun. Jelas ini bertentangan dengan TAP MPR tahun 2001. Jelas disebut

4 Ruslan Burhani,”Anggota DPR: revisi UU KPK luruskan tujuan”,http://www.antaranews.com/berita/523197/anggota-dpr—revisi-uu-kpk-luruskan-tujuan,diakses 13 Oktober 2015 Jam 00:02:04

15

KPK tidak diberi ruang atau batasan waktu untuk bekerja karena korupsi sangat banyak

dan kita sepakat itu," ujar Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Meski demikian, Johan menilai, upaya melemahkan KPK ini bukan berasal dari

DPR sebagai institusi melainkan hanya sikap oknum yang belum tentu didukung oleh

partainya.

"Tidak semua anggota DPR setuju bahkan beberapa fraksi menyatakan

penolakan terhadap UU KPK, saya tidak percaya ini insititusi DPR tapi memang ada

sebagian anggota DPR entah alasan apa saya tidak tahu untuk mereduksi kewenangan

KPK. Sekali lagi kalau dilihat dari draf yang kalau itu benar, saya yakin tujuannya

untuk melemahkan KPK," pungkas Johan.

Sejalan dengan Johan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR

bermaksud menghancurkan KPK dengan menyusun draf revisi UU NO. 30 Tahun 2002

tentang KPK. Salah satu poin dalam revisi itu menyebutkan KPK hanya bertugas

selama 12 tahun setelah draf RUU itu resmi diundangkan. “Bukan lagi ‘amputasi’,

melainkan ingin menghancurkan KPK. Kalau kita baca draf Rancangan UU KPK yang

beredar versi DPR beberapa waktu lalu, tampak mereka membatasi usia KPK hanya 12

tahun saja. Disitu tampak ingin membubarkan KPK 12 tahun seandainya Rancangan

UU ini direalisasikan.” Ucap Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW donal Fariz di

Jakarta hari Rabu (7/10/2015) lalu.

16

Menurutnya, DPR salah menafsirkan undang-undang yang menyebutkan bahwa

KPK merupakan lembaga ad hoc. Padahal, lembaga ad hoc bukan berarti membatasi

waktu keberadaan lemabaga tersebut. Lembaga ad hoc adalah yang dibuat dengan

tujuan tertentu sehingga bisa berakhir apabila tujuannya telah tercapai.

3.3 Analisis Pro dan Kontra

Berdasarkan 15 poin krusial yang saat ini sedang diperbincangkan, penulis

melihat ada 5 poin yang menurut penulis sangat menarik perhatian. Penulis menganggap

5 poin ini dapat membuat KPK menjadi lemah dan bahkan membuat KPK hancur. 5

poin inilah yang akan penulis bedah satu per satu poin yang justru melemahkan bukan

menguatkan lembaga anti rasuah ( Ras, Suku, Agama)

3.3.1 KPK akan Dibubarkan dalam 12 tahun Sejak Revisi Disahkan

Perdebatan tentang UU ini menjadi lebih kencang karena sejumlah pasal dalam

draf revisi UU KPK dianggap melemahkan lembaga antikorupsi itu. Antara lain aturan

tentang pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun setelah revisi UU disahkan.

Tentu saja perdebatan ini menuai pro dan kotra dari berbagai pihak. Masinton

Pasaribu Anggota Komisi III DPR menjabarkan alasan Undang-Undang nomor 30

tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi, yaitu demi menata dan membenahi sistem

penegakkan hukum Indonesia.

"Saya sebagai salah satu inisiator (revisi UU KPK), semangatnya itu penataan dan

pembenahan penegakkan hukum," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu

(7/10/2015) seperti dilansir Antara.

17

Dia mengatakan butuh reposisi dan reformasi fungsi-fungsi penegakkan hukum,

khususnya dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi.

Mengenai usul usia KPK hanya 12 tahun, Masinton berkilah bahwa tujuannya agar ada

tolak ukur waktu transisi dalam pemberantasan korupsi.

"Tahun depan sudah 18 tahun reformasi, lalu apabila usia 12 tahun disetujui

maka 30 tahun. Itu cukup bagi KPK menggenjot institusi lain seperti Kejaksaan dan

Kepolisian melakukan hal yang sama," kata Masinton.

Dia menjelaskan urgensi revisi UU KPK masuk prioritas Prolegnas 2015 agar Pimpinan

KPK yang baru bisa menjalankan sistem dalam KPK mengikuti UU KPK.

Bagi Masinton, revisi UU KPK sebelumnya adalah inisiatif pemerintah dan

apabila menjadi usul DPR maka bisa lebih mudah dan cepat.

"Kalau UU kita ubah lalu Pimpinan KPK dipilih, nanti tidak efisien. Kami ingin

pimpinan KPK yang dipilih nanti bisa mengikuti UU KPK hasil revisi," ujarnya.

Masinton menegaskan revisi UU KPK itu bukan untuk memperlemah KPK

karena akan bersamaan dengan revisi UU Kejaksaan dan UU Kepolisian, melainkan

untuk memperbesar porsi-porsi penanganan dan pencegahan kasus korupsi dan

pencegahannya.

"Bikin gaduh dari sisi apa? Justru revisi UU KPK memperkuat system

penegakkan pemerintahan yang bersih," sambung Masinton.

18

Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi

Hanura, dan Fraksi PPP mengusulkan revisi UU KPK masuk Prolegnas Prioritas 2015.5

Selain itu masih banyak juga pihak lain yang sangat menentang draf revisi UU

No. 30 Taun 2002 itu. Robikin Emhas Ketua PBNU bidang hukum, perundang-

undangan dan hak asasi manusia berpendapat pembatasan umur Komisi Pemberantasan

Korupsi selama 12 tahun dalam draf revisi UU KPK tidak mencerminkan kesadaran

kolektif antikorupsi.

"Bahkan boleh dikatakan tidak memiliki basis argumentasi dan rasio logis yang

memadai, karena di tengah praktik korupsi yang masih membudaya dan masyarakat

yang menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime," kata Robikin di Jakarta,

Kamis (8/10/2015) seperti dilansir Antara. Oleh karena itu, lanjut pengacara konstitusi

ini, sangat bisa dipahami apabila terjadi penolakan publik terhadap gagasan itu.

"Berbeda seandainya pembubaran KPK yang memang bersifat ad hoc itu didasarkan

pada indeks korupsi dengan parameter yang akuntabel, misalnya," kata Robikin.

Dia juga mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 di

Jombang pada awal Agustus lalu bahkan merekomendasi agar koruptor dihukum mati.

"Rekomendasi itu dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan sangat hati-

hati, termasuk dari sisi hak asasi manusia mengingat menyangkut hak hidup manusia,"

katanya.

5 Restu Indah,”Ini Alasan Pengusul KPK Perlu Direvisi”, http://www.suarasurabaya.net/fokus/663/2015/160327-Ini-Alasan-

Pengusul-UU-KPK-Perlu-Direvisi, Diakses 15 Oktober Jam 16.32.42

19

Diantara pertimbangan faktual Nahdlatul Ulama merekomendasi hukuman mati

terhadap koruptor adalah karena daya rusak korupsi yang langsung menyentuh

kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, jelas Robikin.

Dalam keadaan seperti ini, katanya, politik pembangunan hukum harus

memperkuat institusi penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, baik kepolisian,

kejaksaan dan KPK.

Selain itu, tegas Robikin, pembentuk undang-undang melalui proses legislasi

yang ada perlu terus mendorong tata kelola pemerintahan yang makin akuntabel dan

transparan, serta terus mengupayakan tumbuh-berkembangnya budaya anti korupsi di

masyarakat.6

3.3.2 Penghapusan Kewenangan Hak Penuntutan KPK

Selain membatasi masa kerja KPK hingga 12 tahun ke depan, draf Rancangan

UU KPK itu tak mencantumkan kewenangan penuntutan KPK. KPK, dalam revisi UU

tersebut, tak bisa lagi melakukan penuntutan karena tindakan tersebut menjadi

kewenangan Kejaksaan Agung.

Revisi undang-undang KPK menghapuskan  tugas dan kewenangan dibidang

penuntutan. Hal ini tercantum dalam pasal 53 revisi undang-undang KPK. Implikasi

dari pasal ini adalah KPK tidak lagi memiliki kewenangan menuntut, dan proses

penanganan perkara di lembaga antirausah akan diserahkan kepada kepolisian.

dihapuskannya wewenang penuntutan KPK justru mengubah total wajah KPK sebagai

lembaga khusus yang memiliki wewenang kuat dalam memberantas korupsi. Pasalnya

6

20

sejak berdirinya KPK, penanganan perkara korupsi dari penyelidikan hingga penuntutan

dilakukan secara integral atau satu atap. Disatukannya kewenangan

penyelidikan/penyidikan dan penuntutan dalam KPK adalah guna untuk mempercepat

proses penanganan korupsi sehingga tak berlarut-larut .

DPR menjelaskan bahwa penghapusan kewenangan penututan KPK hanya untuk

mengembalikan kinerja penegakkan hukum kepolisian dan kejaksaan agung dan

memperkuat wewenang KPK maupun memperkuat dua lembaga yaitu kepolisian dan

kejaksaan. Hal ini belajar dari praktik antara kepolisian dan kejaksaan dimana sering

terjadi “bolak-balik” dalam penuntutan perkara sehingga penuntasannya memakan

waktu sangat lama.

"Perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut

umum pada KPK menjadi sama kedudukannya dengan perkara tindak pidana korupsi

yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum pada kejaksaan dan berlaku pada

semua tingkatan pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung," tulis naskah akademik

revisi UU KPK, halaman 47, dikutip merdeka.com, Selasa (13/10).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menjelaskan, selama

ini KPK bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Hal ini dilakukan agar KPK bisa

sejalan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menegakan hukum.

"Penuntutan tetap penuntutan pada KPK, tapi sinergi dengan kejaksaan agung,

kenapa kami kasih begitu, karena KPK selama ini tidak pernah koordinasi dengan Polri

21

dengan Kejaksaan, KPK bisa rapat dengan DPR tapi sama jaksa dan Polri enggak bisa,

mereka bisa sejalan," kata Arteria saat berbincang dengan merdeka.com.

Arteria menegaskan, tidak mungkin koordinasi ini bisa mengganggu penyidikan

yang dilakukan oleh KPK. Sebab menurut dia, KPK tetap yang memegang bukti

perkara tersebut, kejaksaan hanya koordinasi saja.

Padahal, penjelasan dalam UU 30 tahun 2002 tentang KPK yang berlaku saat ini

menjelaskan bahwa lembaga anti korupsi itu diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan, penyidikan, sekaligus penuntutan. Hasilnya, penanganan kasus di KPK

lebih efektif dan memiliki rekor 100% menang.

Selama ini, dalam menuntut para koruptor di pengadilan tindak pidana korupsi

(tipikor), lembaga antirasuah ini tak pernah lepas dari hukuman pidana. Kita pun masih

ragu jika wewenang penuntutan diserahkan sepenuhnya kejaksaan. Saat ini, buruknya

integritas aparat penegak hukum telah membuat fungsi penindakan mereka menjadi

mandul. Lahirnya KPK sebagai lembaga penegak hukum justru disebabkan tidak

berfungsinya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan masih belum bersih dari

praktik korupsi.

Jika kewenangan penuntutan dilakukan terpisah potensi penghentian perkara

korupsi oleh kejaksaan sangat terbuka lebar. Menarik kewenanganan penuntutan KPK

kejaksaan hanya akan membuka praktik korupsi baru dikejaksaan dengan modus

penghentian perkara. Jika misi senyap ini berhasil dengan membatasi wewenang pokok

22

KPK tersebut, maka ini adalah kemenangan para koruptor dan kekalahan bagi keadilan

rakyat.7

3.3.3 KPK Hanya Boleh Memeriksa Kasus Diatas 50 Milyar

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 pasal 11 huruf c tentang KPK,

menjelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit 1

milyar. Dalam draf rancangan tersebut ada poin yang menyebutkan bahwa KPK hanya

bisa menangani perkara korupsi dengan kerugian Negara Rp 50 milyar keatas. Ini

berarti bahwa kewenangan KPK semakin dipersempit.

Menurut KPK, pembatasan ini tidak mendasar karena lembaga ini, pada fokus

pada subjek hukum, bukan pada kerugian Negara.

Draf revisi Undang-Undang (UU) KPK no 30 tahun 2002 terkait KPK hanya

menangani kasus di atas Rp 50 miliar dianggap akan merubah substansi kinerja KPK

dalam pemberantasan korupsi penyelenggara negara. Dikarenakan tidak semua korupsi

penyelenggara negara yang ada di Kabupaten atau Kota di Indonesia besarannya bisa

mencapai Rp 50 miliar.

Pakar Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan KPK

tetap harus menangani kasus korupsi di bawah Rp 50 miliar. Karena substansi KPK

dihadirkan di era reformasi bukan pada besaran nilai korupsinya, namun pemberantasan

korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dan merugikan masyarakat luas.7 Icha Rastika,”KPK Harus Libatkan Kejaksaan dan Polri”, http://www.merdeka.com/politik/dalam-revisi-uu-penuntutan-KPK-harus-libatkan-polri-dan-kejaksaan.html, Diakses 15 Oktober 2015 Jam 14.21.20

23

"Draf revisi UU KPK ini harus dilihat pada substansi kasusnya. KPK harus tetap

mengusut korupsi penyelenggara negara berapapun besarannya selama merugikan

masyarakat secara luas," (Asep Warlan Yusuf: 2015).Ia menegaskan, jadi jangan

terpatok pada jumlah uangnya, tapi lebih fokus pada penyelenggara negara. Karena

selama ini kasus korupsi penyelenggara negara di kabupaten atau kota, tidak sedikit

kasusnya dibawah 50 miliar, tapi memberikan efek kerugian besar bagi masyarakat di

daerah. Selain itu siapa yang bisa menjamin kalau Kejaksaan dan Kepolisian bisa

seagresif KPK bila menangani kasus korupsi dibawah 50 miliar. "Saya sendiri ragu pada

integritas kejaksaan dan kepolisian. Dan saya yakin banyak masyarakat pun seperti itu,"

katanya.

3.3.4 Revisi UU KPK Tentang Penyadapan

Rencana revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

telah disepakati DPR untuk menjadi salah satu program prioritas legislasi nasional

(Prolegnas). Salah satu poin penting yang akan direvisi adalah soal kewenangan

penyadapan oleh KPK.

Seperti yang diketahui, kewenangan penyadapan termasuk dalam poin usulan

wacana revisi Undang-undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002.  Berbagai pihak telah

menyatakan dukungan agar kewenangan penyadapan tetap dipertahankan dalam UU

tersebut, tapi kewenangan penyadapan perlu kembali diatur agar fungsinya lebih

proporsional. Selain itu, perbaikan terhadap teknis penyadapan juga perlu dilakukan.

24

Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi di dukung oleh hasil

penyadapan. Penyadapan merupakan salah satu tehnik untuk mendapatkan infomasi

dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan

berikutnya. Kewenangan penyadapan KPK oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai

sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dengan adanya penyadapan

tersebut orang merasa didzalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Pendapat tersebut

tidak dapat dibenarkan, karena kewenangan penyadapan KPK tersebut secara normatif

sudah memiliki Dasar Hukum yang jelas.

Penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau

penyadapan adalah : “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,

mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau

dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel

komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio

frequensi”.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang – undang memberi

kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam

pasal 12 ayat (1) Undang – Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf

c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam

pembicaraan”.

25

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh UU 30

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tidak

menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai Pelaksaan Penyadapan oleh

KPK tersebut. Penggunaan kewenangan penyadapan yang dilakukan saat ini sebenarnya

sudah cukup proporsional. Namun diduga sempat ada penyalahgunaan wewenang

penyadapan oleh beberapa pimpinan KPK untuk tujuan kepentingan pribadi, sehingga

memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah

melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Penyadapan adalah hal yang wajar karena selama ini KPK memiliki standar

operational procedure (SOP), namun selama ini SOP soal penyadapan itu dibuat KPK

sendiri. Sebenarnya tidak bisa jika hanya diatur dalam aturan internal institusi itu

sendiri. Harus diatur (hukum acara) sehingga mengikat institusi (KPK) tersebut. Hukum

mengenai penyadapan di dalam lembaga KPK sendiri tidak begitu terperinci sehingga

menimbulkan Pro dan Kontra dari beberapa Pihak.

Ketua KPK Abraham Samad menanggapi keras rencana revisi UU KPK yang

disinyalir akan mengurangi sejumlah kewenangan lembaga antikorupsi itu. "Kalau

penuntutan maupun penyadapan dipereteli, mendingan KPK dibubarkan saja,"

(Abraham Samad:2012)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai revisi UU KPK

bentuk perilaku koruptif dari politisi lantaran tidak transparan dan akuntabel. Beberapa

26

wacana revisi UU KPK, menurut dia, sulit diterima akal sehat, seperti pengaturan

mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri

setempat.

"Penyadapan itu menjadi kekuatan kami. Bayangkan saja kalau yang mau

disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Kalau

paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocori. Nangis Mas

Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK), yang lain juga nangis. Ini logika yang sulit

dipahami akal yang waras. Menyedihkan sekali," kata Busyro beberapa waktu lalu.

Selama ini, KPK berhasil menangkap tangan proses suap-menyuap setelah

melakukan penyadapan sebelumnya. Hasil sadapan itu pun diputar di pengadilan tindak

pidana korupsi untuk menguatkan dakwaan.

3.3.5 KPK Wajib Lapor Sebelum Menangani Kasus Korupsi

Selain 4 poin yang telah dibahsa sebelumnya, dalam draf tersebut diatur pula

mengenai KPK yang menpunyai kewajiban lapor kepada kepolisian dan kejaksaan

dalam menangani kasus korupsi. Merupakan salah satu dari pasal yang cukup

kontroversial, "Patut diduga, Revisi UU KPK menjadi agenda dari pihak-pihak yang

tidak suka terhadap ekstistensi KPK memberantas korupsi.

Bahkan banyak pihak menduga bahwa usulan Revisi UU KPK merupakan

titipan para koruptor atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK," kata

peneliti ICW, Emerson Yuntho, Rabu (7/10/2015).

27

Menurut Emerson, selama ini KPK telah menjadi ujung tombak pemberantasan

korupsi di Indonesia, dan khususnya dalam upaya melakukan penindakan perkara

korupsi dengan maksimal. Namun dibalik kewenangan KPK yang luar biasa masih saja

ada pihak-pihak yang berharap sebaliknya. Ingin KPK dibubarkan atau kewenangan

penindakannya dipangkas.

"Para pendukung atau mereka yang pro koruptor lebih suka menjadikan KPK

sebagai Komisi Pencegahan Korupsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi," urai

Emerson.

Menurut Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Kejaksaan agung tidak

bisa seenaknya menyerahkan kasus korupsi kepada kepolisian, harus lapor ke KPK

terlebih dahulu karena kejaksaan agung harus minta informasi dan alat bukti terkait

penyidikan.

Bukankah KPK merupakan badan Independen , tugas KPK sudah sangat jelas

untuk memberantas para koruptor di Indonesia. Jika kinerja KPK melambat, sudah pasti

para koruptor bisa bergerak dengan cepat dan ini adalah salah satu situasi yang

menyamankan para koruptor tersebut.

Sependapat dengan Abdullah, Koordinator LSM Integritas (Arief Paderi) tidak

hanya menolak dengan adanya Revisi Undang-Undang tetapi selain itu Koordinator

LSM Integritas juga menolak dengan adanya wajib lapor kepada kepolisian dan

kejaksaan terkait pidana korupsi karena ini semua adalah serangkaian upaya sistematis

28

pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di indonesia, dan untuk saat ini KPK

Dipercayai oleh publik dalam menangani tindak pidana Korupsi.

Serangan mutlak yang membuat KPK lemah bahkan hancur diantaranya: KPK

wajib lapor ke Kejaksaan dan Polri ketika menangani perkara korupsi, KPK tidak dapat

mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri, pemberhentian penyelidik dan

penyidik harus berdasarkan usulan Kejaksaan dan Polri serta menjadikan KPK sebagai

'Lembaga Panti Jompo.'

BAB IV

KESIMPUAN

Setelah hampir tiga tahun tertunda, akhirnya revisi atas UU No. 30 Tahun 2002

masuk dalam prioritas program legislasi nasional. Walaupun masih menjadi tanda tanya

29

siapa pencetus pertama dari revisi ini, poin-poin yang terdapat dalam Draf Rancangan

Undang-Undang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 terlajur menuai banyak

polemik. Banyak kalangan termasuk para politis, aktivis anti-korupsi, dan juga penulis

sendiri, yang merasa sejumlah poin yang ada dalam draf tersebut dinilai akan

melemahkan KPK, bahkan membunuh KPK.

DPR beralasan hal ini penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan

KPK. Ide penguatan KPK tentu sejalan dengan aspirasi setiap rakyat Indonesia yang

menginginkan KPK kuat. Sayangnya, ide penguatan KPK tak dibarengi logika yang

sejalan dengan hasil rumusan RUU KPK. Masih materi muatan dalam draf RUU KPK

yang tak mencerminkan semangat penguatan.

Penulis merasa dari kelima poin penting yang dijelaskan dalam analis pro-

kontra, tidak menunjukkan bahwa DPR ingin memperkuat lembaga tersebut dan

menjadikan tugas serta wewenangnya sesuai dengan konstitusi. Padahal selama ini KPK

telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, dan khususnya dalam

upaya melakukan penindakan perkara korupsi dengan maksimal. Penulis juga merasa

revisi tersebut sebagai bentuk respon dari pihak yang terganggu dengan kinerja KPK,

selain itu, kemungkinan draf revisi ini merupakan titipan para koruptor atau pihak-pihak

yang berpotensi menjadi tersangka KPK, seperti catatan dari ICW (Indonesia

Corruption Watch) bahwa KPK sudah memproses 42 anggota DPR yang tersebar dalam

delapan kasus korupsi. Jika semua kasus diproses secara tuntas oleh KPK, bukan tidak

mungkin ada lebih dari 100 anggota DPR yang akan dijerat korupsi.

30

Penulis berpendapat, para anggota DPR yang mendukung revisi UU KPK

menginginkan lembaga yang telah banyak menjerat anggota dewan itu bubar. Sejatinya,

dalam kondisi korupsi yang masih marak di Indonesia, kewenangan yang telah ada

dalam UU tersebut masih sangat diperlukan.

31