Wamenkeu bahan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

great

Citation preview

  • KEMENTERIAN KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

    Jakarta, 7 Mei 2013

    PERANAN APBN DALAM MENCAPAI

    KESEJAHTERAAN RAKYAT

    DISAMPAIKAN DALAM:

    SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA URUSAN BERSAMA

    UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  • POKOK BAHASAN

    31 PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI

    2

    5

    3

    32 AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

    KONSEP KEBIJAKAN FISKAL & ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS

    PENGENTASAN KEMISKINAN

    33 INDIKATOR KEMISKINAN & PENYELENGGARAAN URUSAN

    PEMERINTAHAN

    34 KESIMPULAN

    2

  • 3Perkembangan Perekonomian Terkini

    3

  • 4Perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang positif,

    untuk mendorong perekonomian program QE-3 masih terus dijalankan...

    Source: Bloomberg

    Industri masih manufaktur mengalami pelemahan selama dua bulan terakhir

    Tingkat pengangguran terus menurun mencapai level terendah

    Kepercayaan konsumen kembali meningkat

    Di Q1-2013 AS tumbuh 2,5% (qoq) atau 1,8% (yoy). Sepanjang tahun 2012, AS tumbuh sebesar 2,2% (yoy).

    9,19,0

    8,99,0 9,0

    9,19,0 9,0 9,0

    8,9

    8,68,5

    8,3 8,38,2

    8,18,2 8,2 8,2

    8,1

    7,87,9

    7,8 7,87,9

    7,77,6

    7,0

    7,5

    8,0

    8,5

    9,0

    9,5Tingkat Pengangguran AS (%)

    2,3 2,22,6 2,4

    0,1

    2,5

    1,3

    4,1

    2,01,3

    3,1

    0,4

    2,5

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

    2010 2011 2012 2013

    Pertumbuhan Ekonomi AS% YoY

    % QoQ

    64,8

    72

    63,866

    61,7

    57,659,2

    45,246,4

    40,9

    55,2

    64,8

    61,1

    71,669,5 68,7

    64,462,7

    65,4

    61,3

    68,4

    73,171,5

    66,7

    58,4

    68

    61,9

    68,1

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    J

    a

    n

    -

    1

    1

    F

    e

    b

    -

    1

    1

    M

    a

    r

    -

    1

    1

    A

    p

    r

    -

    1

    1

    M

    e

    i

    -

    1

    1

    J

    u

    n

    -

    1

    1

    J

    u

    l

    -

    1

    1

    A

    g

    u

    s

    t

    -

    1

    1

    S

    e

    p

    -

    1

    1

    O

    k

    t

    -

    1

    1

    N

    o

    p

    -

    1

    1

    D

    e

    s

    -

    1

    1

    J

    a

    n

    -

    1

    2

    F

    e

    b

    -

    1

    2

    M

    a

    r

    -

    1

    2

    A

    p

    r

    -

    1

    2

    M

    e

    i

    -

    1

    2

    J

    u

    n

    -

    1

    2

    J

    u

    l

    -

    1

    2

    A

    g

    u

    s

    t

    -

    1

    2

    S

    e

    p

    -

    1

    2

    O

    k

    t

    -

    1

    2

    N

    o

    p

    -

    1

    2

    D

    e

    s

    -

    1

    2

    J

    a

    n

    -

    1

    3

    F

    e

    b

    -

    1

    3

    M

    a

    r

    -

    1

    3

    A

    p

    r

    -

    1

    3

    Indeks Kepercayaan Konsumen AS

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    J

    a

    n

    -

    1

    1

    F

    e

    b

    -

    1

    1

    M

    a

    r

    -

    1

    1

    A

    p

    r

    -

    1

    1

    M

    e

    i

    -

    1

    1

    J

    u

    n

    -

    1

    1

    J

    u

    l

    -

    1

    1

    A

    g

    u

    s

    t

    -

    1

    1

    S

    e

    p

    -

    1

    1

    O

    k

    t

    -

    1

    1

    N

    o

    p

    -

    1

    1

    D

    e

    s

    -

    1

    1

    J

    a

    n

    -

    1

    2

    F

    e

    b

    -

    1

    2

    M

    a

    r

    -

    1

    2

    A

    p

    r

    -

    1

    2

    M

    e

    i

    -

    1

    2

    J

    u

    n

    -

    1

    2

    J

    u

    l

    -

    1

    2

    A

    g

    u

    s

    t

    -

    1

    2

    S

    e

    p

    -

    1

    2

    O

    k

    t

    -

    1

    2

    N

    o

    p

    -

    1

    2

    D

    e

    s

    -

    1

    2

    J

    a

    n

    -

    1

    3

    F

    e

    b

    -

    1

    3

    M

    a

    r

    -

    1

    3

    A

    p

    r

    -

    1

    3

    Perkembangan Sektor Rill ASPurchasing Manager's Index Industrial Production (%, yoy, RHS)

  • 524,1

    15,1 15,013,6

    12,211,0 10,0 10,3 10,0

    26,2

    17,3

    14,1 14,4

    12,511,7

    10,4 10,7 10,6

    26,7

    17,5

    14,1 14,5

    12,6 12,1

    10,7 10,9 11,0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    Spanyol Portugal Irlandia Slovakia Bulgaria EA17 Polandia EU27 Prancis

    Tingkat Pengangguran Eropa (%)

    Mar-12 Des-12 Mar-13

    Pada tahun 2012 ekonomi Eropa mengalamikontraksi 0,6% (yoy).

    Tingkat pengangguran terus meningkat mencapai 12,1% di bulan Maret...

    Perekonomian Eropa masih belum menunjukkan pemulihan yang signifikan...

    Q1 Q2 Q3 Q4 2012

    Eropa -0,1 -0,5 -0,6 -0,9 -0,6

    Jerman 1,2 1,0 0,9 0,4 0,7

    Prancis 0,2 0,1 0,0 -3,0 -0,3

    Italia -1,3 -2,3 -2,4 -2,7 -2,2

    Spanyol -0,7 -1,4 -1,6 -1,9 -1,4

    Portugal -2,3 -3,1 -3,5 -3,8 -3,2

    Yunani -6,7 -6,4 -6,7 -6,0 -6,4

    Pertumbuhan Ekonomi Eropa

    Indikator fiskal Eropa masih mengalami tekanan tingginya rasio utang dan defisit...

    2010 2011 2012 2010 2011 2012

    Yunani -10,7 -9,5 -10,0 148,3 170,3 156,9

    Italia -4,5 -3,8 -3,0 119,3 120,8 127,0

    Portugal -9,8 -4,4 -6,4 94,0 108,3 123,6

    Irlandia -30,8 -13,4 -7,6 92,1 106,4 117,6

    Prancis -7,1 -5,3 -4,8 82,4 85,8 90,2

    Zona Euro -6,2 -4,2 -3,7 85,4 87,3 90,6

    Jerman -4,1 -0,8 0,2 82,4 80,4 81,9

    Spanyol -9,7 -9,4 -10,6 61,5 69,3 84,2

    Rasio Defisit thdp PDB (%) Rasio Utang thdp PDB (%)Indikator Ekonomi

    Beberapa Negara

    Kawasan Eropa

    40

    42

    44

    46

    48

    50

    52

    54

    56

    58

    60

    -6

    -4

    -2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    J

    a

    n

    -

    1

    1

    F

    e

    b

    -

    1

    1

    M

    a

    r

    -

    1

    1

    A

    p

    r

    -

    1

    1

    M

    e

    i

    -

    1

    1

    J

    u

    n

    -

    1

    1

    J

    u

    l

    -

    1

    1

    A

    g

    u

    s

    t

    -

    1

    1

    S

    e

    p

    -

    1

    1

    O

    k

    t

    -

    1

    1

    N

    o

    p

    -

    1

    1

    D

    e

    s

    -

    1

    1

    J

    a

    n

    -

    1

    2

    F

    e

    b

    -

    1

    2

    M

    a

    r

    -

    1

    2

    A

    p

    r

    -

    1

    2

    M

    e

    i

    -

    1

    2

    J

    u

    n

    -

    1

    2

    J

    u

    l

    -

    1

    2

    A

    g

    u

    s

    t

    -

    1

    2

    S

    e

    p

    -

    1

    2

    O

    k

    t

    -

    1

    2

    N

    o

    p

    -

    1

    2

    D

    e

    s

    -

    1

    2

    J

    a

    n

    -

    1

    3

    F

    e

    b

    -

    1

    3

    M

    a

    r

    -

    1

    3

    A

    p

    r

    -

    1

    3

    Indikator Sektor Riil Eropa

    Industrial Production (%, yoy)

    Purchasing Manager Index (RHS)

    Indikator sektor rill mengalami tren penurunan...

  • 6Perkembangan Ekonomi Kawasan Asia

    Kinerja perekonomian Asia relatif lebih baik dibanding dengan negara-negara maju:

    Ekonomi China tumbuh sebesar 7,7% (yoy) di Q1-2013, lebih rendah dibandingkan dengan

    Q4-2012 sebesar 7,9% (yoy).

    Ekonomi India tumbuh sebesar 4,5% (yoy), lebih rendah dibanding dengan Q3-2012 at

    5,3% (yoy). Selama 2012, India tumbuh sebesar 5,1% (yoy).

    Ekonomi Korea Selatan tumbuh 0,9% (qoq) di Q1-2013, merupakan laju pertumbuhan

    tercepat dalam dua tahun terakhir. Secara tahunan, Korea Selatan tumbuh 1,5% di Q1-

    2013.

    Untuk pertama kalinya perekonomian Singapura mengalami pertumbuhan negatif selama

    tiga tahun terakhir, ekonomi Singapura mengalami kontraksi 0,6% (yoy) di Q1-2013.

    Kebijakan-kebijakan terkini:

    BOJ menetapkan target inflasi sebesar 2% (sebelumnya 1%) dalam waktu dua tahun, untuk

    mencapai target tersebut BOJ mengeluarkan serangkain kebijakan, antara lain:

    Melipatgandakan program pembelian obligasi menjadi sebesar 7,5 triliun yen (US$78,6

    miliar)

    Menambah kepemilikan pada exchange-traded fund sebesar satu triliun yen

    Pemerintah Korea Selatan memperbesar stimulus fiskal menjadi 17,3 triliun won atau

    sekitar US$15,4 miliar, hal ini bertujuan untuk mendukung eksportir yang tertekan oleh

    pelemahan yen Jepang.

  • 7Proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah menjadi 3,3%,

    volume perdagangan dunia direvisi menjadi 3,6%...

    Proyeksi Indikator Perekonomian Global (%)

    1. Ekonomi Global masih menghadai resiko pelemahan, namun diperkirakan

    mengalami rebound di semester 2, 2013.

    Potensi dampak fiscal cliff; lambatnya penyelesaian krisis eropa; China

    membaik namun tetap masih berada di bawah 10%

    2. Potensi gejolak likuiditas global

    Kebijakan yang longgar di negara maju, dan kawasan eropa.

    3. Gejolak Harga Komoditas Pasar Global (termasuk harga minyak dan harga

    komoditas ekspor Indonesia)

    Konsensus pertumbuhan EkonomiIndonesia tahun 2013, pada bulanApril sebesar 6.2%.

    - Macro Economic Outlook -

    Economic Forecasters

    Mar Apr

    ING 6.5 7.0

    Credit Suisse 5.6 5.6

    Danareksa Securities 6.5 6.5

    Bank Danamon 6.3 NA

    BBVA 6.4 6.3

    Citigroup 6.3 6.2

    OCBC Bank 6.5 NA

    Nomura 6.3 6.1

    HSBC Economics 6.1 NA

    BofA-Merrill Lynch 6.0 5.8

    Standard Chartered 6.5 NA

    Goldman Sachs Asia 6.4 6.4

    Econ Intelligence Unit 6.3 6.4

    HSBC Economics NA 6.1

    IHS Global Insight NA 6.1

    BNP Paribas NA 6.0

    JP Morgan Chase NA 5.7

    Consensus (Rata2) 6.1 6.2

    IMF 6.3 6.3

    WorldBank 6.2 6.2

    ADB 6.6 6.4

    OECD 6.2 6.3

    Bank Indonesia 6,3-6,8 6.3-6.8

    2013Oct'11 Jan'12 Apr'12 July'12 Oct'12 Jan'13 Apr'13 Oct'12 Jan'13 Apr'13

    World 3.2 4.5 3.9 4.1 3.9 3.6 3.5 3.3 4.1 4.1 4.0

    US 2.2 2.5 2.2 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 2.9 3.0 3.0

    Europe -0.6 1.5 0.8 0.9 0.7 0.2 -0.2 -0.3 1.2 1.0 1.1

    China 7.8 9.5 8.8 8.8 8.5 8.2 8.2 8.0 8.5 8.5 8.2

    India 4.0 8.1 7.3 7.3 6.5 6.0 5.9 5.7 6.4 6.4 6.2

    ASEAN-5 6.1 5.8 5.6 6.2 6.1 5.8 5.5 5.9 5.7 5.7 5.5

    Indonesia 6.2 6.7 n.a. 6.1 6.6 6.3 n.a. 6.3 n.a. n.a. 6.4

    Trade Vol. World 2.5 6.4 5.4 5.6 5.1 4.5 3.8 3.6 5.8 5.5 5.3

    WEO-IMF

    GDP

    201420132012

  • 8Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini (1)

    Indikator Kinerja

    Nilai Tukar

    Realisasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 adalah sebesar

    Rp9.384/USD1 atau mengalami depresiasi sebesar 6,9% dibandingkan rata2

    nilai tukar tahun sebelumnya sebesar Rp8.779/USD1

    Per 31 Des 2012: Rp9.793/USD depresiasi 7,4% (ytd)

    Per 3 Mei 2013 : Rp9.735/USD apresiasi 0,60% (ytd)

    IHSG Per 31 Des 2012: 4316,7 menguat 12,94% (ytd)

    Per 3 Mei 2013 : 4925,483 menguat 14,6% (ytd)

    Inflasi

    Inflasi sepanjang tahun 2012 sebesar 4,30% (ytd, yoy), rata-rata inflasi 2012:

    4,28% lebih rendah dibandingkan rata-rata 2011: 5,38%

    Inflasi April 2013: -0,1% (mtm), 2,32 % (ytd) atau 5,57% (yoy)

    Arus Modal Masuk

    Total net foreign buying sepanjang tahun 2012 di pasar Saham, SUN dan SBI

    sebesar Rp55,95T

    April 2013 : Total tercatat net foreign buying Rp18,69T. Saham, SUN dan SBI

    mencatatkan inflow masing-masing sebesar Rp0,72T, Rp17,97T, dan Rp1,35T.

    8

    Pertumbuhan PDB Q4-2012 : 6,11% (yoy)

    Sepanjang 2012 : 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3.3%

  • 9Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini (2)

    Indikator Kinerja

    Indikator Konsumsi Indeks Keyakinan Konsumen tercatat sebesar 116,8 di bulan Maret 2013 ( sama dengan

    bulan Februari)

    Investasi

    Selama tahun 2012, total investasi naik 24,6% (yoy) menjadi Rp313,2 triliun:

    PMA: Rp221,0 triliun atau naik 26,1% (yoy)

    PMDN: Rp92,2 triliun atau naik 21,3% (yoy)

    Realisasi investasi Triwulan I 2013 sebesar Rp93T atau naik 30,6% (yoy) dari triwulan I

    2012 (Rp71,2T)

    PMA : Rp 65,5T naik 27,2% (yoy)

    PMDN : Rp 27,5T naik 39,6% (yoy)

    Perdagangan

    Internasional

    Maret 2013 : ekspor turun 6,4% (ytd) menjadi US$15 miliar

    impor turun 0,6% (ytd) menjadi US$14,7 miliar

    surplus perdagangan sebesar US$305 juta

    Jan-Mar 2013 : ekspor turun 6,4% (yoy) menjadi US$45,4 miliar

    impor turun 0,6% (yoy) menjadi US$45,5 miliar

    defisit perdagangan sebesar US$65 juta

    Neraca Pembayaran

    Q4-2012: surplus neraca pembayaran US$3,2 miliar; FY 2012: surplus neraca

    pembayaran US$0,2 miliar.

    Defisit transaksi berjalan meningkat dari US$5,3 miliar (-2,4% dari PDB) di Q3-2012

    menjadi US$7,8 miliar (-3,6% dari PDB) di Q4-2012. FY 2012: defisit transaksi berjalan

    US$24,2 miliar (-2,7% PDB)

    Surplus transaksi modal&finansial meningkat dari US$6,0 miliar di Q3-2012 menjadi

    US$11,4 miliar di Q4-2012. FY 2012: surplus transaksi modal&finansial US$24,9 miliar.

    9

  • 10

    Agenda Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

    Rakyat, Konsep Kebijakan Fiskal & Anggaran Program

    Prioritas Pengentasan Kemiskinan

    10

  • 11

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

    Tahun 2010 - 2014

    AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN

    KESEJAHTERAAN RAKYAT

    RKP 2012 : Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan

    Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

    RKP 2013 : Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan

    Rakyat

    INDIKATOR Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011

    Pertumbuhan Ekonomi 4,6% 6,2% 6,5%

    Pengangguran 7,87% 7,14% 6,56%

    Kemiskinan 14,15% 13,33% 12,36%

    Indikator2012

    2013 2014APBN-P Realisasi

    Pertumbuhan Ekonomi 6,5% 6,23% 6,8% 6,8% - 7,2%

    Pengangguran 6,0 - 6,4% 6,14% 5,8% - 6,1% 5,0% - 6,0%

    Kemiskinan 10,5% - 11,5% 11,66% 9,5% - 10,5% 8% - 10%

    Sumber: BPS dan kementerian Keuangan

  • APBN

    Pro-Growth

    Pro- Poor

    Pro-

    JobPro-

    Environ

    ment

    Budget

    Constrains

    Fiscal

    Sustainability

    Fiscal

    Policy

    Sustainable

    Development

    Financing

    Social Welfare

    Alocation

    Distribution

    Stabilization

    12

    Arah Kebijakan Fiskal

  • RINGKASAN REALISASI APBN-P 2012 DAN POSTUR APBN 2013

    (triliun rupiah)2013

    LKPP

    Unaudited

    A. PENDAPATAN NEGARA 1358,2 1338,3 98,5 1529,7

    I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1357,4 1332,6 98,2 1525,2

    1. Penerimaan Perpajakan 1016,2 980,2 96,5 1193,0

    a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 968,3 930,5 96,1 1134,3

    b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 47,9 49,7 103,6 58,7

    2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 341,1 352,4 103,3 332,2

    a. Penerimaan SDA 217,2 226,5 104,3 197,2

    b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 30,8 30,8 100,1 33,5

    c.PNBP Lainnya 72,8 73,3 100,8 78,0

    d.Pendapatan BLU 20,4 21,8 106,7 23,5

    II. PENERIMAAN HIBAH 0,8 5,7 696,8 4,5

    B. BELANJA NEGARA 1548,3 1489,7 96,2 1683,0

    I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1069,5 1009,2 94,4 1154,4

    - Belanja K/L 547,9 488,1 89,1 594,6

    - Belanja Non-K/L 521,6 521,1 99,9 559,8

    1.Belanja Pegawai 212,3 197,9 93,2 241,6

    2.Belanja Barang 162,0 140,9 87,0 200,7

    3.Belanja Modal 176,1 143,7 81,6 184,4

    4.Pembayaran Bunga Utang 117,8 100,5 85,3 113,2

    5. Subsidi 245,1 346,4 141,4 317,2

    a Subsidi Energi 202,4 306,5 151,5 274,7

    i.BBM, LPG & BBN 137,4 211,9 154,2 193,8

    ii.Listrik 65,0 94,6 145,6 80,9

    b Subsidi Non Energi 42,7 39,9 93,5 42,5

    6. Belanja Hibah 1,8 0,1 4,2 3,6

    7.Bantuan Sosial 86,0 75,6 87,9 73,6

    8.Belanja Lain-Lain 68,5 4,1 5,9 20,0

    II. TRANSFER KE DAERAH 478,8 480,6 100,4 528,6

    1. Dana Perimbangan 408,4 411,3 100,7 444,8

    2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70,4 69,4 98,5 83,8

    C.KESEIMBANGAN PRIMER (72,3) (50,9) 70,4 (40,1)

    D.SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (190,1) (151,4) 79,6 (153,3)

    % Defisit Terhadap PDB (2,23) (1,83) 82,1 (1,65)E. PEMBIAYAAN (I + II) 190,1 173,3 91,2 153,3

    I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 194,5 198,4 102,0 172,8

    II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) (4,4) (25,1) 566,8 (19,5)

    KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 21,9

    % thd

    APBN-PAPBNAPBN-P

    2012

    13

  • Anggaran Program Kemiskinan

    Sasaran tahun 2013 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 persen melalui:

    Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam bentuk bantuan tunai bersyarat dengan anggaran Rp2,8

    T untuk keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan dengan sasaran 2,4 juta RTSM;

    Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin dengan anggaran Rp17,2 T untuk 15,5 juta RTS;

    Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program PNPM Mandiri, yang antara lain terdiri

    atas: (1) PNPM Perdesaan di 5.230 kecamatan (Rp8,0 T); dan (2) PNPM Perkotaan di 10.922 kelurahan (Rp1,7

    T). 14

  • ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS PENGENTASAN

    KEMISKINAN, TAHUN 2010-2013(dalam triliun rupiah)

    KET : *) Mulai Tahun 2011 BOS Kemendikbud dipindahkan menjadi bagian dari

    transfer ke Daerah, sehingga di Bansos hanya BOS Kemenag.

    A. 42,6 28,4 31,4 34,0

    I. Bidang Pendidikan 23,5 7,7 10,2 11,7

    1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 19,8 3,0 4,1 4,0

    2 Bantuan Siswa dan Mahasiswa Miskin (BSM) 3,7 4,7 6,2 6,5

    3 Rintisan BOS Pendidikan Menengah (BOMM) 0,0 - - 1,1

    II. Bidang Kesehatan (Jamkesmas) 5,1 6,3 7,2 8,1

    1Pelayanan Kesehatan Dasar

    di Puskesmas dan Jaringannya 1,0 1,0 1,0 1,0

    2Pelayanan Kesehatan Rujukan

    di Rumah Sakit Kelas III 4,1 5,3 6,2 7,1

    III. Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) 12,7 12,8 12,1 11,4

    1 PNPM Perdesaan (PPK) 9,4 9,5 8,4 8,0

    2 PNPM Perkotaan (P2KP) 1,5 1,6 1,5 1,7

    3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 1,0 1,2 1,8 1,7

    4 Program Pembangunan Daerah Tertinggal & Khusus (P2DTK) 0,3 0,0 0,0 -

    5 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 0,5 0,5 0,4 0,1

    IV. Perlindungan Sosial 1,3 1,6 1,9 2,8

    Program Keluarga Harapan (PKH) 1,3 1,6 1,9 2,8

    B. ALOKASI BELANJA SUBSIDI 15,2 15,3 20,9 17,2

    1 Subsidi Pangan (Raskin) 15,2 15,3 20,9 17,2

    C. ALOKASI BELANJA LAIN-LAIN 2,0 3,6 4,0 4,0

    1 Bantuan Langsung Tunai (BLT) - 0,0 0,0 -

    2 Cadangan Stabilisasi Pangan 1,0 2,6 2,0 2,0

    3 Cadangan Beras Pemerintah 1,0 1,0 2,0 2,0

    59,8 47,3 56,3 55,2

    2011*) 2012 2013

    ALOKASI PRIORITAS BANTUAN SOSIAL

    TOTAL

    NO. PROGRAM 2010

    15

  • 16

    Indikator Kemiskinan & Penyelenggaraan

    Urusan Pemerintahan

    16

  • 17

    Peranan Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan

    Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

    Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2005 - 2012 telah mampu menurunkan tingkat

    kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di

    tahun 2012 masing-masing turun mencapai level 11,66 persen dan 6,14 persen dengan

    realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 persen.

    Sumber: BPS

    5.7 5.5 6.3 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23

    11.24 10.289.11 8.39 7.87 7.14 6.56 6.14

    15.97 17.75

    16.58 15.42

    14.15 13.33 12.36 11.66

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran TerbukaTingkat Kemiskinan

  • 18

    Angka Kemiskinan Menurut Provinsi 2012

    Sumber: BPS

    1

    8

    ,

    5

    8

    1

    0

    ,

    4

    1

    8

    8

    ,

    0

    5

    6

    ,

    8

    3

    8

    ,

    2

    8

    1

    3

    ,

    4

    8

    5

    ,

    3

    7

    1

    7

    ,

    5

    1

    1

    5

    ,

    6

    5

    3

    ,

    7

    9

    ,

    8

    9

    5

    ,

    7

    1

    1

    4

    ,

    9

    8

    1

    5

    ,

    8

    8

    1

    3

    ,

    0

    8

    7

    ,

    9

    6

    6

    ,

    1

    9

    5

    ,

    0

    1

    6

    ,

    3

    8

    7

    ,

    6

    4

    1

    7

    ,

    2

    2

    1

    4

    ,

    9

    4

    9

    ,

    8

    2

    1

    3

    ,

    0

    1

    1

    3

    ,

    0

    6

    3

    ,

    9

    5

    1

    8

    ,

    0

    2

    2

    0

    ,

    4

    1

    2

    0

    ,

    7

    6

    8

    ,

    0

    6

    3

    0

    ,

    6

    6

    2

    7

    ,

    0

    4

    0,0

    5,0

    10,0

    15,0

    20,0

    25,0

    30,0

    35,0

    0

    1.000

    2.000

    3.000

    4.000

    5.000

    6.000

    PersenRibu Jiwa

    Persentase

    Penduduk Miskin

    Provinsi (RHS)

    Tingkat Kemiskinan

    Nasional 2012

    (11,66%)

    Jumlah Penduduk

    Miskin Provinsi

    (LHS)

    Masih terdapat kesenjangan tingkat kemiskinan yang tinggi diantara

    Provinsi...

  • 19

    Disparitas Tingkat Kemiskinan antara Kota dan Desa Masih

    Cukup Tinggi

    Tidak

    Bekerja

    7%

    Pertanian

    72%

    Industri

    6%

    Lainnya

    15%

    Sebagian besar Rumah Tangga Miskin di Pedesaan bekerja di Pertanian...

    Persentase Penduduk Miskin Menurut

    Daerah 2004 - 2012

    Persentase Rumah Tangga Miskin di Pedesaan

    Menurut Sumber Penghasilan Utama (Maret

    2011)

    11.412.4

    14.513.6

    12.811.9

    11.1 11.0 10.5

    24.8

    22.7

    24.823.6

    22.2

    20.619.9

    18.918.1

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    J

    u

    t

    a

    o

    r

    a

    n

    g

    Kota Desa

    Sumber: BPS

  • 20

    Di luar 6 Urusan Di luar 6 Urusan Di luar 6 Urusan Di luar 6 Urusan AbsolutAbsolutAbsolutAbsolut

    6 Urusan6 Urusan6 Urusan6 Urusan (Absolut)(Absolut)(Absolut)(Absolut)

    1.Politik Luar Negeri

    2.Pertahanan

    3.Keamanan

    4.Yustisi

    5.Moneter dan Fiskal Nas.

    6.Agama

    Urusan Wajib Urusan Wajib Urusan Wajib Urusan Wajib (Obligatory)(Obligatory)(Obligatory)(Obligatory)

    Terkait dengan Penyelenggaraan Terkait dengan Penyelenggaraan Terkait dengan Penyelenggaraan Terkait dengan Penyelenggaraan

    Pelayanan DasarPelayanan DasarPelayanan DasarPelayanan Dasar, seperti

    Pendidikan, dan Kesehatan.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Urusan Pilihan Urusan Pilihan Urusan Pilihan Urusan Pilihan (Optional)(Optional)(Optional)(Optional)

    Terkait dengan Terkait dengan Terkait dengan Terkait dengan potensi unggulanpotensi unggulanpotensi unggulanpotensi unggulan

    seperti, Pertambangan,

    Perikanan, Pertanian, Perkebunan,

    Kehutanan, Pariwisata.

    Kewenangan

    Pusat Diselenggarakan

    Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri oleh

    Pemerintah;

    Diselenggarakan

    melalui asas

    DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi;

    Diselenggarakan

    melalui asas Tugas Tugas Tugas Tugas

    PembantuanPembantuanPembantuanPembantuan.

    Diselenggarakan

    melalui asas

    DesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasi

    CONCURRENT CONCURRENT CONCURRENT CONCURRENT

    (Urusan Bersama)(Urusan Bersama)(Urusan Bersama)(Urusan Bersama)

    Diselenggarakan

    Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri oleh

    Pemerintah

    Kewenangan

    Daerah

    Penyelenggaraan

    Urusan

    Pemerintahan

    UU 32 Th 2004 PP 38 Th 2007

    Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

  • 21

    1. Perpres 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

    2. Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

    Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan

    pemerintah daerah

    3. PMK 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan

    Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

    Menyediakan legal aspek dalam hal penyediaan dana pendamping (DDUB) oleh

    daerah

    Hanya diperuntukkan terhadap PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan

    Menyediakan pedoman pengelolaan dana urusan bersama bagi K/L dan SKPD agar

    dapat melaksanakan, mencairkan (penyaluran), melaporkan dan

    mempertanggung-jawabkan dana untuk PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan

    4. PMK tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah

    Digunakan sebagai indikator umum dalam pengalokasian DUB dan sebagai bahan

    masukan dalam penetapan prosentase DDUB per daerah

    PMK 61/PMK.07/2010 tentang IFKD untuk Perencanaan UB T.A. 2011

    PMK 66/PMK.07/2011 tentang IFKD untuk Perencanaan UB T.A. 2012

    PMK 54/PMK.07/2012 tentang IFKD untuk Perencanaan UB T.A. 2013

    PMK 74/PMK.07/2013 tentang IFKD untuk Perencanaan UB T.A. 2014

    Dasar Hukum Pendanaan Urusan Bersama

    Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

  • IFKD dalam Perencanaan Lokasi dan Alokasi DUB

    serta Penetapan Besaran DDUB

    (PMK 74/PMK.07/2013)

    TNPPK = Tim Nasional Percepatan Penanggulangan KemiskinanIFKDIFKDIFKDIFKD = Kaitan Indeks Ruang Fiskal Daerah (IFRD) dengan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)

    Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah

    (IFKD)

    IndikatorTeknis

    Perencanaan

    Daerah Penyelenggara

    Urusan Bersama (UB) dan

    Alokasi DUB

    Penentapan

    Persentase Besaran

    Penyediaan DDUB

    MENKEU

    Disampaikan paling lambat bulan Maretbulan Maretbulan Maretbulan Maret

    sebelum penyusunan Renja K/L

    PMK tentang IFKD

    Surat Penjelasan

    Perhitungan DDUB

    K/L

    Bappenas

    K/L dan

    BappenasTNPPK

    22

  • 23

    Kesimpulan

    23

  • 24

    Pemerintah baik Pusat maupun daerah terus berupaya untuk mengurangi angka

    kemiskinan dengan melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan di

    bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial

    dan subsidi yang tepat sasaran.

    Angka kemiskinan di Indonesia terus menurun secara signifikan dalam periode

    2007 2012, baik dalam nominal maupun persentase, dari angka 16,58 persen

    pada tahun 2007 menjadi hanya 11,66 persen pada tahun 2012. Sementara itu

    anggaran program kemiskinan terus meningkat dari Rp 53,1T pada tahun 2007

    menjadi Rp 99,2T pada tahun 2012 dan Rp 115,5T dalam APBN 2013 .

    Diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan

    Daerah dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan

    sehingga lebih efektif, terukur dan tepat sasaran serta menghindari redundancy

    program.

    Pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong dengan penciptaan lapangan kerja

    yang tinggi turut mempercepat penurunan angka kemiskinan baik di wilayah

    perkotaan maupun perdesaan.

    Kesimpulan

  • TERIMA KASIH

    25

  • APBN-P s.d 30 April%

    Real. APBNs.d 30 April

    A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.358,2 341,9 25,2 1.529,7 359,7 23,5I. Penerimaan Dalam Negeri 1.357,4 341,4 25,2 1.525,2 359,2 23,6

    1. Penerimaan Perpajakan 1.016,2 291,6 28,7 1.193,0 316,1 26,5- Pajak Dalam Negeri 968,3 275,5 28,4 1.134,3 302,0 26,6- Pajak Perdagangan Internasional 47,9 16,1 33,6 58,7 14,2 24,1

    2. PNBP 341,1 49,8 14,6 332,2 43,1 13,0- Penerimaan SDA 217,2 21,2 9,7 197,2 18,7 9,5- Laba BUMN 30,8 0,0 0,0 33,5 4,1 12,3- PNBP Lainnya 72,8 23,0 31,6 78,0 17,2 22,1- BLU 20,4 5,7 27,8 23,5 3,1 13,3

    II. Hibah 0,8 0,5 60,7 4,5 0,5 11,4

    B.Belanja Negara 1.548,3 334,4 21,6 1.683,0 398,9 23,7I. Belanja Pemerintah Pusat 1.069,5 172,6 16,1 1.154,4 215,5 18,7II. Transfer Daerah 478,8 161,8 33,8 528,6 183,4 34,7

    D.Surplus/ Defisit Anggaran (190,1) 7,5 (3,9) (153,3) (39,2) 25,6% defisit thd PDB (2,23) (1,65)

    E.Pembiayaan 190,1 63,6 33,4 153,3 75,4 49,2I. Pembiayaan Dalam Negeri 194,5 98,3 50,5 172,8 85,2 49,3II. Pembiayaan Luar Negeri (4,4) (8,2) 185,3 (19,5) (9,8) 50,3

    Kelebihan/ Kekurangan Pembiayaan 0,0 71,1 0,0 36,2

    Uraian

    2012 2013

    % Real.

    Sampai dengan 30 April 2013, realisasi APBN defisit sebesar Rp39,2T namun masih terdapat SILPA sebesar Rp36,2T

    26

  • 27