5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5317);

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan umum dalamKota Mojokerto kepada masyarakat terutama pada malam hari, makadipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang ArmadaAngkutan Kota Malam Hari di Kota Mojokerto.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah KotaKecil Oalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengahl Jawa Barat,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA MOJOKERTO,

ARMAOAANGKUTAN KOTA MALAM HARI (AMARI) 01 KOTA MOJOKERTO

TENTANG

WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTONOMOR 95 TAHUN 2014

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ARMADA ANGKUTANKOTA MALAM HARI (AMARI) KOTA MOJOKERTO.

MEMUTUSKAN:

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2013 tentang TarifAngkutan Kota Untuk trayek Lyn A dan Lyn B.

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentangManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat NomorSk.687/Aj.206/Drjd/2002 Pedoman Teknis Penyelenggraan Angkutan Pe­numpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentangPerlengkapan Kendaraan Bermotor;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminaldan Transportasi Jalan;

2

14. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk selanjutnya disebut Forum LLAJ,adalah wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan AngkutanJalan.

Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KotaMojokerto.

5. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Mojokerto Kota.

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kota Mojokerto.

8. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari pegawai­pegawai yang rnempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanpenyediaan operasional Armada Angkutan Kota Malam Hari (AMARI).

9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas,angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas danangkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

10. Angkutan umum adalah angkutan dengan dipungut bayaran.

11. Awak angkutan umum adalah terdiri dari operator angkutan umum atau pemilikangkutan umum, pengemudi maupun kernet angkutan umum.

12. Pengguna Jasa Angkutan Kota adalah orang perseorangan yang menggunakan jasaangkutan kota atau penumpang.

13. Armada Angkutan Kota Malam Hari yang disingkat AMARI adalah Kendaraan AngkutanKota (mikrolet/angkot/line) di Kota Mojokerto yang dioperasikan diluar jampengoperasian reguler dan diluar rute reguler, digunakan untuk melayani kebutuhanmasyarakat pengguna jasa angkutan pada malam hari melewati rute pusat-pusatkeramaian di Kota Mojokerto yang telah ditetapkan dengan Peraturan WalikotaMojokerto secara gratis.

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

BABI

KETENTUAN UMUM

3

(1) Walikota dalam melakukan fungsi pelayanan, menyediakan AMARI yang dilaksanakanoleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

(2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota Mojokerto sebagai wahanakoordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalampenyusunan perencanaan penyediaan AMARI.

(3) Penyediaan AMARI dilakukan dengan berkerjasama antara Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dan Organda Mojokerto.

Pasal4

PENGORGANISASIAN

BAB II

(1) Kegiatan penyediaan AMARI.

(2) Pengendalian kegiatan yang meliputi pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan,sistem dan prosedur pelaksanaan serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

Ruang Lingkup

Pasal3

Bagian Ketiga

b. Revitalisasi fungsi Terminal Kertajaya pada malam hari, dan;

c. Membangkitkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kota.

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur sistem danprosedur operasional penyediaan AMARI di Kota Mojokerto.

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah :

a. Agar keseluruhan kegiatan penyediaan AMARI yang dilaksanakan secara tepatsasaran;

Pasal2

15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkanorang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraanumum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.

16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap danperlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada padapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,serta di atas permukaan air, kecuali jalan rei dan jalan kabel.

17. Organda Mojokerto adalah Organisasi Angkutan Darat Mojokerto.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

4

(1) Penyusunan rencana kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan penyediaan AMARI.

(2) Pembuatan jadwal operasional AMARI dari angkutan kota line A dan Line B setiap bulanberupa jadwal pemberangkatan antara angkutan kota line A dan line B setiap harinyadalam 1 (satu) bulan sesuai rencana kegiatan.

Pasal9

BABIV

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Pasal8(1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota Mojokerto, apabila

pelayanan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.(2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto memfasilitasi

pengaduan dengan menyediakan layanan pengaduan.

Pasal7

Disamping hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, masyarakat berkewajiban :(1) Ikut menyukseskan program AMARI, untuk kembali menggunakan angkutan

kota/mikroletlline sebagai sarana transportasi massal;(2) Ikut memelihara dan menjaga sarana angkutan kota/mikroletlline sebagai asset umum

demi terciptanya angkutan kota/mikroletlline yang bersih, aman, dan nyaman.

Pasal6Masyarakat sebagai penerima pelayanan dasar dibidang angkutan kota memiliki hak yaitumenerima pelayanan AMARI secara gratis.

Pasal5(1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan AMARI adalah turut mengawasi kinerja

pelaksanaan AMARI.(2) Memberikan kritik dan saran dalam peningkatan pelayanan AMARI.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

, (4) Panitia Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan dari pegawai-pegawai yang rnempunyaitugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaanoperasional AMARI yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kota Mojokerto.

(5) Angkutan Kota Line A dan Line B yang melayani wilayah Kota Mojokerto merupakananggota dari Organda Mojokerto.

5

Terminal Kertajaya - JI. Jayanegara - JI. Raden Wijaya - JI. Mojopahit Selatan- JI. RABasuni - JI. KH Usman - RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo - JI. Surodinawan - JI.

Prajurit kulon - JI. Tribuana TO - JI. Brawijaya - JI. Mojopahit Utara - Alun-alun - JI.

Mojopahit Utara - JI. Bhayangkara - JI. PB Sudirman - JI. Residen Pamuji - JI.

Empunala - JI. Benteng Pancasila - JI. Pahlawan - JI. Jayanegara - Terminal

Kertajaya.

(4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mempunyai tugas dan

kewajiban untuk :

a. Melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan

Penyediaan AMARI secara gratis di Kota Mojokerto;

b. Oalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, PIHAK PERTAMA

memerintahkan staf pada Oinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto untuk memantau, memberikan teguran baik lisan maupun secara tertulis

kepada pengemudi AMARI secara gratis di Kota Mojokerto dalam hal berkaitandengan pembinaan;

c. Menerbitkan surat-surat resmi apabila dipandang perlu dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas operasional;

d. Menyediakan biaya operasional untuk AMARI secara gratis di Kota Mojokerto

sebesar Rp. 72.000,00 setiap 1 (satu) kendaraan/mikrolet AMARI untuk 1 (satu) kali

perjalanan I rit;e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan AMARI secara gratis di Kota Mojokerto.

Pasal 10(1) Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto menggunakan kendaraan/mikrolet Line A dan Line B untuk AMARI Secara

gratis di Kota Mojokerto dari Organinsasi Angkutan Darat Mojokerto.

(2) Oinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mengatur

pengoperasian AMARI Secara gratis di Kota Mojokerto selama 2 (dua) jam dimulai pada

jam 18:00 WIB sampai dengan 20:00 WIB dengan membuat Surat Perintah Tugas danJadwal Pengoperasian AMARI secara gratis di Kota Mojokerto.

(3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menetapkan rute AMARI

secara gratis di Kota Mojokerto, yaitu :

a. Line A

Terminal Kertajaya - JI. Jayanegara - JI. Pahlawan - JI. Benteng Pancasila - JI.

Empunala-JI. Residen Pamuji - JI. Letkol Sumarjo - JI. A. Yani - Alun-Alun - JI.

Mojopahit utara - JI. Bhayangkara - JI. PB. Sudirman - JI. Cokro Aminoto - JI. KH

Nawawi - JI. Bhayangkara - JI. Mojopahit Selatan - JI. Brawijaya - JI. Tribuana TO - JI.

Prajurit kulon - JI. Surodinawan - RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo - JI. KH Usman - JI.

Wijaya Kusuma - JI. Teratai - JI. Raden Wijaya - JI. Jayanegara - Terminal Kertajaya;

b. Line B

BABV

MEKANISME PELAKSANAAN

6

(1) Dalam pelaksanaan AMARI, pengemudi dilarang :

Pasal11

LARANGAN

e. AMARI secara gratis berhenti sejenaklmangkal sekitar 2 (dua) menit di pusat-pusatkeramaian antara lain sebagai berikut :1) Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo di Jalan Raya Surodinawan

Kecamatan Prajuritkulon;2) Stasiun Kereta Api Mojokerto di Jalan Bhayangkara;3) Pasar Besar Tanjung Anyar di Jalan Residen Pamuji;4) Alun-alun Kota Mojokerto di Jalan Mojopahit Utara;5) Pusat Perbelanjaan di Jalan Mojopahit Utara;6) Pusat Perbelanjaan di Jalan Bhayangkara;7) Pusat Perbelanjaan dan Kuliner di Jalan Benteng Pancasila;8) Makam KH. Akhyat di Jalan Wahid Hasyim;

f. Menyalakan lampu dalam kendaraan pada saat pengoperasian AMARI secara gratisdi Kota Mojokerto, sehingga terlihat dari luar kendaraan dan demi keamanan dankenyamanan penumpang;

g. Menempelkan tanda AMARI secara gratis di Kota Mojokerto pada kendaraan mikroletpada sisi kendaraan.

d. Pada setiap pemberangkatan bersama-sama dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto,kendaraan Line A dan Line B saat perjalanan akan saling bertemu terlebih dahulu dititik lokasi Stasiun Kereta Api Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara Kota Mojokerto,sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju Terminal Kertajaya Kota Mojokertosesuai dengan rute masing-masing;

• (5) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mojokerto melalui para awaklpemiliklpengemudi

angkutan AMARI mendapatkan biaya operasional sebesar Rp. 72.000,00 setiap 1 (satu)

kendaraan mikrolet AMARI untuk 1 (satu) kali perjalanan I rit yang diberikan kepadapengemudi AMARI di Kota Mojokerto.

(6) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mojokerto melalui para awaklpemiliklpengemudiangkutan AMARI mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

a. Menyediakan armada angkutan kota Line A dan Line B yang akan digunakan AMARI;

b. Mengoperasikan AMARI secara gratis di Kota Mojokerto selama 2 (dua) jam dimulaipada jam 18:00 WIB sampai dengan 20:00 WIB dengan waktu tunggu (Headway)atau setiap pemberangkatan kendaraan adalah per 15 menit atau harusmenyediakan 8 (delapan) kendaraan mikrolet untuk AMARI secara gratis di KotaMojokerto setiap harinya;

c. Melewati rute-rute sesuai dengan Line-line angkutan kota, AMARI secara gratis diKota Mojokerto yang telah ditetapkan;

7

(3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melaksanakan

pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan AMARI secara gratis bagi

masyarakat dengan membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.

(4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melaksanakanmonitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan AMARI secara gratis bagi

masyarakat dengan instansi terkait yaitu, satuan Lalu Lintas Kepolisan Resort Mojokerto

Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

(5) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil evaluasi

dilaporkan kepada Walikota Mojokerto setiap bulan.

(6) Atas laporan hasil evaluasi, Walikota dapat melanjutkan, menghentikan atau melakukanperubahan peraturan pelaksanaan AMARI dengan menetapkan Peraturan Walikota.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman,

bimbingan teknis, penyuluhan, arahan dan pemilihan awak/pengemudi angkutan.

(1) Pemerintah Kota menfasilitasi penyelenggaraan pelayanan angkutan kota sesuai dengan

ketentuan.

Pasal12

BABVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

a. Mengganti kendaraan/armada/angkot/line/mikrolet selain Line A dan Line B, kecuali

dengan persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Mojokerto;

b. Menghentikan pengoperasian AMARI secara sepihak.

(3) Dalam pelaksanaan AMARI, Masyarakat dilarang :

a. Memberikan tips/bonus kepada sopir/pengemudi AMARI;

b. Meminta sopir/pengemudi AMARI untuk melayani dengan keluar dari rute yang telah

ditetapkan.

(2) Dalam pelaksanaan AMARI, Organda dilarang :

a. Keluar dari rute yang telah ditetapkan;

b. Menerima tips/bonus dari penumpang;

c. Melepas tanda AMARI secara gratis;

d. Menggunakan kendaraan/armada/angkotlline/mikrolet yang tidak layak jalan.

8

PUDJI HAR[)JONO, SHINIIP'.196007,291 19B5,[)~ '1 007

tid

Salliill'ill;~msesusl dengan ,aslliin,YBKEPALA BAGIAN HUKUM,

MASAGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

Diundangkan di Mojokertopadatanggal 29 Okt••er 2.14

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTC

pada tanggal 29 Okt"~er 2 14

Oitetapkan di Mojokerto

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan AMARI secara gratis bagi masyarakatpengguna jasa angkutan kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah(APBO) Kota Mojokerto.

BAB VII

PEMBIAYAAN

9