kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Web viewMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Prinsip Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yang terdiri dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan

berlakunya ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,

maka pelaksanaan anggaran di Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang

tersebut di atas.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan

APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan

negara. Sebagai tindak lanjut hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk

memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Sesuai dengan

kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang

Perbendaharaan Negara menganut asas-asas sebagai berikut :

1. Asas kesatuan, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah

disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2. Asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan

secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.

4. Asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara

jelas peruntukannya.

Selanjutnya, peraturan yang melingkupi mekanisme dalam pelaksanaan anggaran

diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain di

bawahnya yang antara lain terdiri dari :

40 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga

1. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.

2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman

Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun

Standar.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban

APBN

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 Tentang

Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana

Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Tahapan pelaksanaan anggaran oleh satker dimulai ketika UU Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Setelah APBN ditetapkan

dengan undang-undang, rincian pelaksanaaannya dituangkan lebih lanjut dengan

Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang

rincian APBN, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga

agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing

kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen

pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya,


berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang

rincian APBN.

Wujud dari dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian

negara/lembaga tersebut adalah disusunnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaaan

Anggaran) bagi masing-masing satker lingkup kementerian negara/lembaga

bersangkutan. DIPA memuat pelaksanaan kegiatan satker dalam satu tahun anggaran

yang berimplikasi pada adanya penerimaan maupun pengeluaran anggaran pada

satker tersebut. Jadi secara garis besar pelaksanaan anggaran pada satker terdiri dari

kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

B. Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Satuan Kerja

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

menjelaskan bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari :

1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2) Bendahara Umum Negara/Daerah.

3) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran terdapat pada

setiap kementerian negara/lembaga. Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum

Negara, sedangkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah

Bendahara Umum Daerah.

a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Dalam rangka penetapan pejabat yang terkait

pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) di lingkungan kementerian

negara/lembaganya, menteri/pimpinan lembaga berwenang antara lain untuk :

a. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

b. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara.

c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang.

d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah

pembayaran.

e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara.


Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran (PA) menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk satker/ SKS di lingkungan instansi

PA bersangkutan dengan surat keputusan. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat

mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :

1. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen;

2. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan

menandatangani SPM;

3. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran belanja.

Untuk pelaksanaan anggaran dekonsentrasi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

PA mendelegasikan kewenangan menunjuk pejabat Kuasa PA, PPK, PP-SPM dan

Bendahara Pengeluaran kepada Gubernur. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran

dalam rangka tugas perbantuan, Menteri/Ketua Lembaga mendelegasikan kewenangan

untuk menunjuk pejabat KPA, PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran kepada

Gubernur/Walikota/Bupati Kepala Desa.

Dalam menunjuk para pejabat tersebut harus diperhatikan larangan perangkapan

jabatan, sebagai berikut :

1. PA/Kuasa PA tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan

/Pengeluaran,

2. Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran

tidak boleh saling merangkap.

3. Dalam hal pejabat/pegawai pada satuan kerja tidak memungkinkan pemisahan

fungsi karena jumlah pegawai yang sangat terbatas, maka pejabat Kuasa PA

dapat merangkap sebagai Pejabat Penerbit SPM.

Terkait dengan pendelegasian wewenang dari Pengguna Anggaran, Kuasa PA

mendelegasikan wewenang kepada :

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Pejabat

ini mempunyai kewenangan untuk mengadakan perikatan-perikatan terkait

dengan pengadaan barang dan jasa, serta mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit SPM.

1.2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM)


Sesuai Pasal 18 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, PA/Kuasa PA berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran

/akun yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan

atas beban APBN. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut

dilaksanakan oleh Pejabat Penerbit SPM yang telah ditunjuk oleh PA/Kuasa PA

dengan Surat Keputusan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut PP-SPM

berwenang untuk :

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih,

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa,

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan,

d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran (akun) yang

bersangkutan,

e. Memerintahkan kepada Kuasa BUN untuk melakukan pembayaran atas

beban APBN.

1.3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Berdasarkan pada Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-4331/PB/2009 tanggal 30

Juli 2009 hal penunjukan PPABP, PPABP adalah pembantu Kuasa PA yang diberi

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja

pegawai yang meliputi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

belanja pegawai pada satuan kerja.

Penunjukan PPABP pada satker ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja

Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga

bahwa dalam rangka pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai, maka

setiap satker diwajibkan untuk segera menunjuk PPABP untuk melaksanakan

pengelolaan adminitrasi belanja pegawai. Dalam hal pengelolaan administrasi

belanja pegawai telah dialihkan, Kuasa PA/Kepala satker bertanggung jawab

terhadap :

a. pengujian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah

pembayaran tagihan-tagihan atas beban belanja pegawai dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi belanja pegawai;

c. pengawasan pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan


d. kerugian negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian

dalam pengelolaan dan administrasi belanja pegawai.

1.4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat pengadaan barang dan jasa adalah personil yang diangkat oleh pengguna

barang atau jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa

dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00. Tugas dari pejabat pengadaan

barang dan jasa antara lain :

a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan pengadaan.

b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

c. Menyiapkan dokumen pengadaan.

d. Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa.

e. Melaksanakan proses penunjukan langsung.

f. Mengawasi pelaksanaan pengadaan oleh penyedia barang dan jasa.

g. Memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan

jasa.

h. Mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan apabila pekerjaan telah

selesai 100%

1.5. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim yang diangkat oleh pengguna

barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, dan berasal

dari pegawai negeri baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Beberapa persyaratan yang harus

dipenuhi oleh panitia pengadaan adalah sebagai berikut :

a. Memiliki integritas moral, disiplin, tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;

b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan

yang bersangkutan;

d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan

berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan

menetapkannya sebagai panitia pengadaan;


f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

Dalam pasal 1 angka 14 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

disebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk

dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan

uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Sehubungan dengan

pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, bendahara terdiri:

2.1. Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan pada satker setiap tahun diangkat oleh menteri/pimpinan

lembaga dalam rangka melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan

anggaran pendapatan pada satker di lingkungan kementerian negara/lembaga.

Tugas kebendaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan,

menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Negara

bukan pajak yang berada dalam pengelolaannya. Untuk melaksanakan tugas

tersebut menteri/pimpinan lembaga dapat membuka Rekening Penerimaan pada

Bank Umum/Kantor Pos setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

Keuangan selaku BUN dan dikuasakan kepada Kuasa BUN di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerima dapat dibantu oleh

sekretariat/anggota yang jumlahnya maksimum 5 orang dan sesuai pasal 10 ayat

4 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 jabatan Bendahara Penerimaan ini tidak

boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN. Sesuai pasal

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2006 dinyatakan bahwa

kementerian negara/lembaga mencantumkan seluruh estimasi pendapatan ke

dalam DIPA satuan kerja kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. DIPA

tersebut atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan

dengan DIPA merupakan dokumen sumber untuk mencatat estimasi pendapatan.

2.2. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker

Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga /gubernur

/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka


pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan

kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan jabatan Bendahara

Pengeluaran antara lain :

a. Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.

b. Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan,

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai

penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

c. Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan untuk keperluan

operasional sehari-hari kantor dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

satuan kerja.

d. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan

yang dikelolanya setelah :

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

e. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Kuasa PA

apabila persyaratan tidak dipenuhi.

f. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian

uang negara yang berada di bawah pengelolaannya.

Struktur ideal organisasi pengelola keuangan pada satuan kerja :


Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja

C. Pelaksanaan Pengeluaran Pada Satuan Kerja

1. Gambaran Umum Pengeluaran Negara

Pengertian belanja negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan pengeluaran negara adalah

uang yang keluar dari kas negara


Gambar 2 : Belanja Negara

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas belanja pemerintah pusat

menurut organisasi/bagian anggaran, fungsi, dan jenis belanja. Belanja

pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang

dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-

program yang akan dijalankan.

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara

yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan,

fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi

perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya,

fungsi agama, fungsi pendidikkan, dan fungsi perlindungan sosial.

Belanja pemerintah menurut jenis belanja adalah semua pengeluaran

negara yang digunakan untuk mebiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja

modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan

belanja lain-lain.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih. Pengeluaran daerah adalah semua uang yang

keluar dari kas daerah. Pengeluaran tersebut untuk membiayai dana perimbangan

serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan adalah semua

pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas

dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN,


peran Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara selaku BUN

adalah mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

anggaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa KPPN adalah Kuasa BUN di daerah yang

dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN melaksanaan penerimaan dan

pengeluaran negara secara giral.

Penerimaan negara secara giral adalah proses penerimaan negara dari

sumber-sumber penerimaan ke dalam rekening Kas Umum Negara (KUN) yang

dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank

sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran Negara secara giral adalah

proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBN yang

dilakukan dengan memindahbukukan dana antar rekening bank.

Pengecualian diberikan untuk pengadaan barang/jasa kepada satu rekanan

yang nilainya setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- dapat dibayarkan melalui uang

persediaan (uang kas) yang dikelola Bendahara Pengeluaran.

Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip

sebagai berikut :

a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang

dipersyaratkan.

b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan,

serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

d. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas

hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Dengan

demikian, pembayaran atas beban rekening kas negara baru dapat

dilaksanakan jika pekerjaan yang diperjanjikan sudah selesai dikerjakan dan

diserahterimakan.

e. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja merupakan batas

tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Pimpinan dan atau pejabat

departemen/lembaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN jika dana untuk membiayai

tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran

belanja negara atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan dalam anggaran belanja negara.


Pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai belanja Negara

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, terkait dengan prinsip-prinsip dalam belanja

negara maka terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan

kepada anggaran belanja negara yaitu: (i) perayaan atau peringatan hari besar,

hari raya, hari ulang tahun, pesta untuk berbagai peristiwa, dan pekan olahraga

pada departemen/ lembaga/pemerintah daerah, (ii) pemberian ucapan selamat,

hadiah, tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa,

dan (iii) pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis. Untuk

penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian

kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan

dilakukan sesederhana mungkin.

2. Pembayaran Atas Beban APBN

Pembayaran atas beban APBN dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu

pembayaran melalui uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS).

a. Cara Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Cara pembayaran UP adalah melalui uang yang dikelola oleh bendahara

pengeluaran untuk jenis belanja dan jumlah pembayaran tertentu yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung. Pembayaran dengan UP selanjutnya

dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Uang Persediaan (UP).

2) Tambahan Uang Persediaan (TUP).

3) Penggantian Uang Persediaan (GUP).


Gambar 3 : Model Pembayaran Uang Persediaan (UP)

1) Uang Persediaan (UP)

Sesuai dengan terminologi yang telah disebutkan sebelumnya, UP adalah

uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving),

diberikan kepada bendahara pengeluaran satker hanya untuk membiayai kegiatan

operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung. Penggunaan uang persediaan ini menjadi tanggungjawab bendahara

pengeluaran pada masing-masing satker.

Pengisian kembali (revolving) uang persediaan dilakukan setelah uang

persediaan digunakan sekurang-kurangnya 75% sepanjang masih tersedia pagu

dana dalam DIPA. Sisa uang persediaan yang ada di bendahara pengeluaran

pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas negara

selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran

sisa uang persediaan dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian

uang persediaan sesuai akun yang ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-73/PMK.05/2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja dan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/ Satuan


Kerja untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada kantor/satuan kerja di

lingkungan kementerian/lembaga, apabila diperlukan Kuasa PA dapat

mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Dalam rangka untuk mempercepat pencairan dana bagi satker, Ditjen

Perbendaharaan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-

3205/PB/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pencairan Dana Kelompok Akun 5242

(Belanja Perjalanan Luar Negeri) dan Belanja Modal Melalui Mekanisme Uang

Persediaan sebagai berikut :

a) Belanja Perjalanan Luar Negeri (kelompok Akun 5242) dengan jumlah

melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibayarkan melalui

mekanisme Uang Persediaan (UP) tanpa diperlukan persetujuan dari

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b) Uang Persediaan juga dapat diberikan untuk Belanja Modal Kelompok Akun

5311, 5321, 5331, 5341, dan 5361 (sepanjang untuk pengeluaran honor tim,

ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat

perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset).

Adapun besaran UP bagi satker-satker kementerian negara/lembaga dapat

diberikan setinggi-tingginya:

1) 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja

yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 900.000.000,00

(sembilan ratus juta rupiah).

2) 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut kualifikasi

belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp

900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp

2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

3) 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi

belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp

2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).


4) 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja

yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 6.000.000.000,- (enam milyar

rupiah).

Perubahan besaran UP di luar ketentuan di atas, ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

Sesuai dengan pasal 7 (angka 1) Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.

PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan atas Beban APBN, Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA

atas permintaan bendahara pengeluaran yang dibebankan pada akun transito.

Kode kegiatan untuk akun transito tersebut yaitu :

a) untuk rupiah murni 0000.0000.825111.

b) pinjaman luar negeri 9999.9999.825112.

c) PNBP 0000.0000.825113.

Pembayaran UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada

satu rekanan tidak boleh melebihi Rp 20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali

untuk pembayaran honor.

2) Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak, sementara Uang Persediaan

(UP) tidak mencukupi untuk membiayai keperluan tersebut, maka dapat diberikan

Tambahan Uang Persediaan (TUP), dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang

diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN

bersangkutan.

b) Permintaan TUP diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk

klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi

dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bendahara pengeluaran satker

untuk mengajukan TUP yaitu :

a) Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat tidak

ditunda;

b) Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.54 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga

c) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada

bendahara, harus disetor ke Rekening kas Negara;

d) Apabila ketentuan pada butir c) tersebut di atas tidak dipenuhi kepada satker

yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun

anggaran berkenaan.

e) Pengecualian terhadap butir d) diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN.

3) Penggantian Uang Persediaan (GUP)

Surat permintaan pembayaran UP pada prinsipnya hanya diajukan satu kali

dalam satu tahun anggaran, yaitu pada awal tahun. Pada tahap berikutnya, bukan

lagi UP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, tetapi GUP adalah

merupakan revolving dana UP yang telah dipergunakan dengan persyaratan dana

UP tersebut telah terealisasi minimal 75%.

Penggantian Uang Persediaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a) GUP Isi

Setelah rekening bendahara pengeluaran terisi uang persediaan,

penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Bentuk

pertanggungjawaban penggunaan UP oleh bendahara pengeluaran

dituangkan dalam bentuk GUP Isi. Selain sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaa UP yang dikelola oleh bendahara

pengeluaran, GUP Isi sekaligus berfungsi sebagai pengisian kembali UP.

b) GUP Nihil

Setelah rekening bendahara pengeluaran terisi tambahan uang persediaan,

penggunaan TUP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan TUP yang dikelolanya paling

lambat satu bulan setelah dikeluarkannya SP2D TUP oleh KPPN. Bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaan TUP yang dikelolanya yaitu dengan

pengajuan GUP Nihil.

Apabila dalam cara pembayaran UP dan TUP permintaan pembayarannya

masih menggunakan akun transito (belum membebani angaran), maka dalam

model GU ini kode akun yang digunakan telah disesuaikan dengan pembebanan

tagihannya.

4) Cara pembayaran langsung (LS)


Cara pembayaran langsung (LS) yaitu perintah pembayaran langsung

kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya. Perintah

pembayaran ini dilakukan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, dimana

sesuai ketentuan, mekanisme pembayarannya dilakukan secara langsung oleh

Kuasa Bendahara Umum Negara yang berarti terhadap belanja tersebut telah

membebani akun yang berkenaan.

Gambar 4 : Cara Pembayaran Langsung

Untuk pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan, dimana

penerimanya lebih dari satu, dapat diajukan dengan SPP-LS akan tetapi

pembayarannya dilakukan melalui bendahara pengeluaran untuk selanjutnya

disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Surat permintaan

pembayaran tersebut disebut dengan SPP-LS bendahara yang digunakan untuk

pencairan belanja, antara lain belanja pegawai seperti gaji, lembur, honor/vakasi,

dan belanja perjalanan dinas.

Pembayaran dengan menggunakan cara pembayaran LS antara lain dapat

dilakukan untuk :

a) Pengadaan tanah.

b) LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi.

c) LS non Belanja Pegawai, yaitu :


(1) Pembayaran pengadaan barang dan jasa.

(2) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air).

(3) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

pencairan anggaran belanja negara adalah serangkaian proses penarikan dana

APBN dari rekening kas negara ke rekening penerima, dengan syarat dan

prosedur sebagai berikut :

a) Adanya komitmen/perikatan pengadaan barang/jasa terlebih dahulu.

b) Setelah barang/jasa diserahterimakan, muncul hak tagih dari pelaksana

kegiatan.

c) Berdasarkan hak tagih/bukti pengeluaran, dilakukan pemberkasan dalam

bentuk SPP.

d) Proses pengujian dilakukan atas SPP yang diajukan sebelum diterbitkan

SPM.

e) Berdasarkan SPM yang diajukan satuan kerja, KPPN menerbitkan SP2D,

yaitu perintah pemegang rekening kas negara kepada bank dimana rekening

kas Negara ditempatkan untuk mentransfer dana ke rekening tertentu sesuai

perintah pembayaran.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a) Pembukaan Rekening Bank/Pos oleh Satuan Kerja

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atas beban belanja negara,

sebelum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kepala satuan kerja

wajib memiliki rekening bank/pos. Pembukaan rekening tersebut harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan dari KPPN selaku kuasa BUN (bagi satuan kerja

baru) sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Satker mengajukan permohonan

persetujuan pembukaan rekening kepada KPPN dengan menggunakan surat

permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan dilampiri: (i) fotokopi

dokumen pelaksanaan anggaran, dan (ii) surat pernyataan tentang penggunaan

rekening. Setelah KPPN menyetujui permohonan tersebut, satker dapat

melakukan pembukaan rekening atas nama bendahara pengeluaran satker yang

bersangkutan untuk dilaporkan ke KPPN melalui surat laporan pembukaan

rekening.


SATKER1

KPPN2

4 35

BANK/POS

Gambar 5 : Mekanisme Pembukaan Rekening Satuan Kerja

Keterangan:

1) Satker mengajukan Surat Permohonan persetujuan pembukaan

rekening ke KPPN.

2) KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening.

3) Satker Membuka Rekening pada Bank/Pos.

4) Bank/Pos menerbitkan nomor rekening bagi satker.

5) Satker Melaporkan Pembukaan nomor Rekening tersebut kepada

KPPN

Selanjutnya proses pencairan dana APBN yang dilakukan Kuasa PA

menggunakan formulir sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 yuncto PER-11/PB/20011 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. Adapun formulir

tersebut adalah :

1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Formulir SPP berisi jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh

satuan kerja . Satu formulir SPP menampung pengeluaran atas beban mata

anggaran/akun yang berada dalam satu satu klasifikasi belanja dan satu

kegiatan yang sama.

2) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

Daftar ini merupakan lampiran SPP sebagai penjelasan atas penggunaan

dana sesuai mata anggaran/akun per klasifikasi belanja dalam satu

subkegiatan. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tersebut harus

dilampiri dengan dokumen pendukung yang terdiri dari :


1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Merangkum bukti-bukti pengeluaran (kuitansi) atas beban mata

anggaran/akun yang berada di dalam satu klasifikasi belanja dalam

satu sub kegiatan.

2) Surat Bukti Setoran (SBS)

Dapat berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai

(SSBC), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), SSPB (Surat Setoran

Pengembalian Belanja), dan lain-lain.

b. Dokumen Kelengkapan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

1) SPP-UP (Uang Persediaan)Dalam pengajuan SPP-UP harus dilampiri dokumen kelengkapan SPP-

UP yaitu :

a) Formulir SPP;

b) SK pengelola keuangan satker (Kuasa PA, PPK, PP SPM,

Bendahara Pengeluaran) beserta specimen tanda tangan;

c) Surat pernyataan dari Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk, yang

menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk

membiayai pengeluaranpengeluaran yang menurut ketentuan

harus dibayar dengan LS.

2) SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)Dokumen kelengkapan SPP-TUP adalah sebagai berikut :

a) Formulir SPP;

b) Rincian rencana penggunaan dana Tambahan UP dari Kuasa

Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk;

c) Surat pernyataan dari Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk

bahwa :

(1) Dana tambahan UP tersebut akan digunakan dalam waktu 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP2D;

(2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke

rekening kas negara;

(3) Tidak untuk membiayai pengeluran-pengeluaran yang

menurut ketentuan harus dibayar dengan LS.

d) Rekening Koran Terakhir;

e) Besaran TUP diatur sebagai berikut :


(1) Sampai dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Kantor

Perbendaharaan setempat (dalam wilayah kerjanya);

(2) Diatas jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

harus mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan(dalam wilayah kerjanya).

SPP-TUP diterbitkan dengan menggunakan kode

kegiatan/subkegiatan/mata anggaran/akun :

a) untuk rupiah murni 0000.0000.825111.

b) pinjaman/hibah luar negeri 9999.9999.825112.

c) PNBP 0000.0000.825113

3) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan), terdiri:

a) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) Isi

Dalam pengajuan SPP-GUP Isi (yang berasal dari

pertanggungjawaban UP) ini, dokumen kelengkapan adalah

sebagai berikut :

(1) Formulir SPP;

(2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran;

(3) SPTB;

(4) Fotokopi faktur pajak;

(5) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir

oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk.

b) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) Nihil

SPP-GUP Nihil terdiri dari :

(1) SPP-GUP Nihil, pertanggungjawaban yang berasal dari

permintaan UP.

(2) SPP-GUP Nihil, pertanggungjawaban yang berasal dari

permintaan TUP.

Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SPP-GU Nihil

adalah sebagai berikut:

(1) Formulir SPP;

(2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran;

(3) SPTB;

(4) Fotokopi faktur pajak;


(5) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir

oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk;

(6) Surat tanda setoran (formulir SSBP), jika terdapat sisa uang

persediaan yang dimintakan untuk disetorkan kembali ke

rekening kas negara. Mata anggaran/akun yang digunakan

dalam penyetoran sisa UP adalah :

(a) untuk rupiah murni/RM : 815111.

(b) untuk pinjaman luar negeri/PLN : 815112.

(c) untuk PNBP : 815113.

(d) untuk RM/PLN/PNBP TA yang lalu : 815114

4) SPP UP/LS untuk Pengadaan TanahPembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan

melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin

dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui

mekanisme Uang Persediaan (UP). Dokumen yang dilampirkan dalam

pengajuan SPP untuk Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

a) SPP-LS

(1) Surat Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah

yang luasnya lebih dari satu hektar di kabupaten/kota;

(2) Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang;

(3) Kuitansi;

(4) SPPT PBB tahun transaksi;

(5) Surat persetujuan harga;

(6) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam

sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

(7) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di

hadapan PPAT;

(8) SSP PPh final atas pelepasan hak;

(9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

b) SPP UP/TUP

(1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari satu hektar

dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang

ditandatangani oleh Kuasa PA.


(2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari satu hektar

dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah di

kabupaten/kota setempat dan dilengkapi dengan daftar

nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang

ditandatangani oleh Kuasa PA dan diketahui oleh Panitia

Pengadaan Tanah (PPT).

(3) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan

melalui UP/TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin

dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan/Kanwil

Ditjen Perbendaharaan sedangkan besaran uangnya harus

mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan yang

berlaku.

5) SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi

a) Pembayaran Gaji Induk/ gaji susulan/kekurangan gaji/gaji

terusan/uang duka wafat/tewas dilengkapi dengan :

(1) Daftar Gaji Induk/susulan gaji/kekurangan gaji/gaji

terusan/uang duka wafat/tewas;

(2) SK CPNS;

(3) SK PNS;

(4) SK kenaikan pangkat;

(5) SK jabatan;

(6) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;

(7) Surat Pernyataan Pelantikan;

(8) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;

(9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

(10) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;

(11) Surat Nikah/Cerai/Kematian;

(12) Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak

dari Pengadilan;

(13) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

(14) Daftar potongan Sewa Rumah Dinas,

(15) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus

(16) Surat Keputusan Mutasi Pindah,

(17) Surat Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji,

(18) SK Pemberian Uang Tunggu,


(19) SSP PPh pasal 21,

(20) Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP.

Kelengkapan tersebut harus sesuai peruntukannya.

b) Pembayaran lembur dilengkapi dengan:

(1) Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur;

(2) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur termasuk

Rekapitulasi Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

(3) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;

(4) Daftar Hadir Kerja Lembur;

(5) SSP PPh pasal 21; dan

(6) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

(7) Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan

(a) SK tentang pemberian honorarium/vakasi;

(b) Daftar pembayaran honorarium yang ditandatangani

oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa

PA/PPK;

(c) SSP PPh pasal 21;

(d) SPTJM dari Kuasa PA/PPK

6) SPP-LS non Belanja Pegawai :a) Dokumen Pembayaran Pengadaan barang dan jasa :

(1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;

(2) Surat pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;

(3) Berita acara penyelesaian pekerjaan;

(4) Berita acara serah terima pekerjaan;

(5) Berita acara pembayaran;

(6) Kuitansi yang telah disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat

yang ditunjuk;

(7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh

Wajib Pajak;

(8) Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan

Bank atau Lembaga Keuangan non bank untuk pembayaran

uang muka;


(9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari

pinjaman/hibah luar negeri;

(10) Ringkasan kontrak untuk rupiah murni dan untuk PHLN.

Berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima

pekerjaan, dan berita acara pembayaran dibuat sekurang-

kurangnya dalam rangkap 5 dan disampaikan :

(1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;

(2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang

membuat kontrak;

(3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan

pekerjaan.

b) Dokumen Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik,

Telepon Gas, dan Air):

(1) Bukti tagihan daya dan jasa;

(2) No. rekening pihak ketiga (PLN, Telkom, PDAM,dll).

Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat

dilakukan secara langsung, satker yang bersangkutan dapat

melakukan pembayaran dengan UP. Tunggakan langganan daya

dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh

satker setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu

dari Kanwil Ditjen. Perbendaharaan sepanjang dananya tersedia

dalam DIPA berkenaan.

7) SPP Belanja Perjalanan Dinas

a) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas luar negeri

diatur dalam PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas

Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri

dilaksanakan dengan sangat selektif, yaitu hanya untuk

kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan. Perjalanan dinas luar

negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana


dan kesesuian dengan pencapaian kinerja Kementerian

Negara/Lembaga. Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :

(1) Perjalanan dinas jabatan

Perjalanan dinas jabatan pada dasarnya berupa:

(a) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan di dalam

negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri

dan kembali ke tempat kedudukan di dalam negeri;

(b) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri

ke satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri dan

kembali ke tempat kedudukan di luar negeri;

(c) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri

ke tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke

tempat kedudukan di luar negeri;

(d) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri

ke tempat tujuan di dalam negeri dilanjutkan ke satu

atau lebih tempat tujuan di luar negeri lainnya dan

kembali ke tempat kedudukan di luar negeri.

Termasuk dalam lingkup perjalanan dinas luar negeri

tersebut di atas adalah mengikuti tugas belajar,

mendapatkan pengobatan di luar negeri,

menjemput /mengantar jenazah, detasering, kegiatan

magang, mengikuti konferensi/sidang internasional,

mengikuti pameran/promosi, dan mengikuti kegiatan

training /diklat/kursus singkat.

(2) Perjalanan dinas pindah

Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas yang

dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah dari

Kementerian Luar Negeri dalam rangka :

(a) Penempatan pejabat negara/pegawai negeri beserta

keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap

pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;

(b) Penempatan pejabat negara/pegawai negeri beserta

keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan

ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya;


(c) Penarikan pejabat negara/pegawai negeri beserta

keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan

ke tempat tujuan pindah di dalam negeri;

(d) Pemulangan keluarga yang sah dari dari pejabat

negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari

tempat tugas terakhirnya di luar negeri ke tempat

tujuan pindah di dalam negeri.

Pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dapat

dilaksanakan melalui mekanisme uang persediaan maupun

pembayaran langsung, yaitu :

a).1 Mekanisme Uang Persediaan (UP)Pembayaran melalui mekanisme UP dilakukan dengan

memberikan uang muka kepada pejabat/pegawai yang akan

melaksanakan perjalanan dinas oleh bendahara

pengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya dengan

melampirkan dokumen :

(1) Surat tugas dan surat persetujuan pemerintah, atau

surat keputusan pindah;

(2) SPPD;

(3) Kuitansi perjalanan dinas;

(4) Rincian biaya perjalanan dinas.

a).2 Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)Pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri melalui

mekanisme LS melalui rekening bendahara pengeluaran

atau pejabat/pegawai/pegawai tidak tetap/pihak lain dengan

ketentuan sebagai berikut :

(1) Biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya

sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dengan

ketentuan:

(a) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan

kepada yang bersangkutan melebihi biaya

perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan

tersebut harus disetor ke kas negara;

(b) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan

kepada yang bersangkutan kurang dari biaya


perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan

tersebut tidak memperoleh penggantian.

(2) Perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya

perjalanan dinas dibayarkan.

b) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Merupakan biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula

dalam rangka dinas (sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor

PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan

Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap), terdiri dari :

(1) Uang harian (sesuai wilayah/propinsi yang ditetapkan oleh

Peraturan Menteri Keuangan);

(2) Biaya transport pegawai (biaya yang diperlukan untuk

perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal

bus/stasiun/bandar/pelabuhan keberangkatan sampai

tempat tujuan pergi pulang, termasuk di dalamnya retribusi

yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai

peraturan daerah setempat);

(3) Biaya transportasi dalam kota (sesuai dengan ketentuan

yang berlaku);

(4) Biaya penginapan (biaya untuk menginap di hotel atau

tempat lainnya dalam hal tidak terdapat hotel);

(5) Uang representatif (bagi eselon II keatas);

(6) Sewa kendaraan dalam kota (diberikan kepada pejabat

negara secara at cost maksimum Rp 500.000,00/hari sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, BBM, dan pajak dalam

rangka keperluan pelaksanan tugas di tempat tujuan.

c) Ketentuan khusus

Ketentuan khusus biaya perjalanan dinas dapat

diberlakukan untuk keperluan menjemput/mengantarkan jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap ke tempat

pemakaman yang :

(1) Meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau


(2) Meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke

kota tempat pemakaman.

Selain biaya menjemput/mengantar jenazah tersebut di atas juga

diberikan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pada dasarnya perjalanan dinas menganut prinsip at cost

(biaya riil). Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti

seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya

dibebankan pada DIPA satker penyelenggara kegiatan, biaya

transportasi keberangkatan dibayarkan sebesar biaya riil yang

dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran. Sedangkan biaya

transportasi kepulangan dibayarkan sesuai tarif yang berlaku

dengan mengacu bukti biaya transportasi yang disampaikan pada

saat kedatangan. Apabila biaya tiket kepulangan lebih besar dari

kedatangan, selisih biaya dapat dimintakan dengan melampirkan

asli kuitansi pembelian tiket dan foto copy tiket kepulangan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan

dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau Pembayaran

Langsung (LS) :

c).1 Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP

dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pejabat

negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang melaksanakan

perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran. Jumlah uang

muka perjalanan dinas dapat melebihi Rp 20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) untuk setiap pejabat negara/pegawai

negeri/pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pemberian uang muka ini berdasarkan atas perintah dari

Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara

Pengeluaran dengan dilampiri :

(1) surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

(2) SPPD;

(3) kuitansi perjalanan dinas;

(4) rincian biaya perjalanan dinas.


Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh

pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan

menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada Pejabat

Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan

perhitungan rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran biaya

perjalanan dinas pegawai yang bersangkutan dan disampaikan

kepada bendahara pengeluaran.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pegawai yang

melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut

kepada bendahara pengeluaran. Namun, jika terdapat

kekurangan pembayaran, atas perintah Kuasa PA/Pejabat

Pembuat Komitmen, bendahara pengeluaran membayar

kekurangan tersebut kepada pegawai yang telah melakukan

perjalanan dinas.

Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang

telah dilakukan perhitungan rampung, Pejabat Pembuat

Komitmen mengajukan SPP-GUP dilampiri SPTB dan bukti-bukti

pengeluaran kepada PPSPM.

c).2 Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme LS

kepada pihak ketiga dapat berupa: event organizer, biro jasa

perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa

perhotelan/penginapan. Penetapan pihak ketiga dilakukan melalui

pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pihak ketiga

didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan

sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. Kontrak perjanjian

ini dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk

kebutuhan periode tertentu. Atas dasar prestasi kerja yang telah

diselesaikan, pihak ketiga mengajukan tagihan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen.


Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, Pejabat Pembuat

Komitmen mengajukan SPP kepada PP SPM dengan dilampiri :

(1) Kontrak/perjanjian yang mencantumkan nomor rekening;

(2) Surat pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;

(3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

(4) Berita Acara Pembayaran;

(5) Kuitansi;

(6) SPTB;

(7) Resume Kontrak/SPK;

(8) Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai

ketentuan;

(9) Daftar pelaksanaan/prestasi kerja yang memuat antara lain:

informasi data Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai

Tidak Tetap (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal

keberangkatan, tempat menginap, lama menginap, dan

jumlah biaya masing-masing pegawai.

(10) Fotokopi NPWP

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan

dengan mekanisme LS melalui rekening bendahara pengeluaran

atau rekening pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap

apabila :

(1) Biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum

perjalanan dinas dilaksanakan;

(2) Perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan

dinas dibayarkan.

Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme

Pembayaran Langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran,

terdapat ketentuan sebagai berikut :

(1) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada

pegawai melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan,

kelebihan tersebut harus disetor ke kas negara;

(2) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada

pegawai kurang dari biaya perjalanan dinas yang

dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh

penggantian.


8) SPP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

SPP-UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari SPP-UP/TUP

lainnya. UP dapat diberikan kepada satker pengguna setinggi-tingginya

20% dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan daftar

realisasi pendapatan dan penggunaan dana DIPA (PNBP) tahun

anggaran sebelumnya.

Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar

kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan

(MP).

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimum sesuai

formula sebagai berikut : MP = (PPP x JS) – JPS

MP = Maksimum Pencairan Dana;

PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan;

JS = Jumlah setoran;

JPS = Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM

terakhir yang diterbitkan.

Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, satker

pengguna harus melampirkan daftar perhitungan jumlah maksimum

pencairan dana.

Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara

terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran

Dirjen Perbendaharaan tanpa melampirkan SSBP.

Untuk satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing

unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran

(SSBP) yang telah dikonfirmasi oleh KPPN.

Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur

berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan. Besarnya pencairan

dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP

satker yang bersangkutan dalam DIPA. Pertanggungjawaban

penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh Kuasa PA, dilakukan dengan

mengajukan SPM ke KPPN setempat dengan melampirkan SPTB.


Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non

Badan Hukum Milik Negara/non Badan Layanan Umum), sisa dana

PNBP yang disetor ke rekening kas negara pada akhir tahun anggaran

dapat dicairkan kembali, maksimal sebesar jumlah yang sama pada

awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan

merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun

anggaran berikutnya.

Sisa dana PNBP dari satker pengguna selain perguruan tinggi

negeri selaku pengguna PNBP (non BHMN/non BLU), yang disetor ke

rekening kas negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian

realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat

dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya

DIPA.

Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang

tidak disetor ke rekening kas negara, akan diperhitungkan pada saat

pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya.

Untuk keseragaman dalam pembukuan sistem akuntansi, maka

penyetoran PNBP menggunakan formulir SSBP.

4. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh

PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang

bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam alur

dokumen pembayaran belanja negara, SPP yang telah ditandatangani oleh

PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk beserta dokumen

kelengkapannya dikirimkan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk

dilakukan verifikasi.

a. Mekanisme Penerbitan SPM

Tahapan penerimaan dan verifikasi SPM adalah sebagai berikut :

1) Penerimaan dan pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi

check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku

pengawasan penerimaan SPP dan membuat /menandatangani tanda


terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP

menyampaikan SPP dimaksud kepada Pejabat Penandatangan SPM.

2) Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai

berikut :

a) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

b) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas

pagu anggaran.

c) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan /atau kelayakan hasil

kerja yang dicapai dengan indikator keluaran

d) Memeriksa kesesuaian kontrak kerja dengan hasil kerja yang

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

e) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara

lain :

(1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama

bank);

(2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau

kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai

spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

(3) Jadwal waktu pembayaran.

f) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai

dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA

berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan

dalam kontrak.

Apabila proses verifikasi terhadap SPP telah dilaksanakan, Pejabat

Penandatangan SPM menerbitkan dan menandatangani SPM dalam

rangkap 3 (tiga), yaitu :

(1) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.

(2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang

bersangkutan.


Dalam hal terdapat pengembalian penerimaan negara bukan pajak

yang terlanjur disetor ke Rekening Kas Negara, maka akan diterbitkan

SPM pengembalian dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Bagi Kementerian Negara/Lembaga atau satker yang mempunyai

DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh satker yang

bersangkutan.

(2) Bagi instansi/badan/pihak ketiga yang tidak mempunyai DIPA,

SPM Pengembalian diterbitkan oleh KPPN c.q. Subbagian Umum

sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan

(2), SPM yang diterbitkan harus dilampiri surat keterangan dari

KPPN yang menyatakan bahwa penerimaan negara yang akan

dikembalikan kepada yang berhak telah dibukukan oleh KPPN.

(4) Khusus untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka

(1) SPM dimaksud harus dilampiri pula Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kuasa PA.

Dalam hal pengembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor ke

Rekening Kas Negara, maka harus dilakukan dengan SPM

Pengembalian yang diterbitkan oleh satker bersangkutan dilampiri

surat keterangan pembukuan oleh KPPN dan Surat Setoran

Pengembalian Belanja (SSPB).

SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN dan telah dicairkan

(telah dilakukan pendebetan rekening kas negara) tidak dapat

dibatalkan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 5 angka 8 Peraturan

Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme

Pelaksanaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

yaitu :

(1) Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan

administrasi sebagai berikut :

(a) Kesalahan pembebanan pada MAK;

(b) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan

dan sub kegiatan;

(c) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada

SPM.


(2) Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan

oleh Kuasa PA/penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan

dimaksud dilampiri dengan SKTJM disampaikan kepada Kepala

KPPN. Mekanisme perbaikan ini melalui penerbitan surat

permohonan perbaikan SPM oleh PA/Kuasa PA yang ditujukan

kepada Kepala KPPN. Berdasarkan surat permohonan ini, KPPN

memproses perubahan SPM dimaksud.

b. Kelengkapan Dokumen Dalam Penerbitan SPM

Beberapa kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam proses

pengajuan SPP menjadi SPM, beberapa dokumen yang dipersyaratkan

tersebut antara lain :

1) Penerbitan SPM Uang Persediaan (UP):

a) SPP UP.

b) Surat Pernyataan bahwa dana tidak akan digunakan untuk

tagihan yang harus dibayar dengan Langsung (LS).

c) SK pengangkatan bendahara dan atasan langsung bendahara

disertai spesimen tanda tangan dan cap dinas.

2) Penerbitan SPM Ganti Uang Persediaan (GUP):

a) SPP GU.

b) Rincian permintaan pembayaran.

c) SPTB.

d) Kuitansi pembayaran.

e) Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak.

3) Penerbitan SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)

a) SPP TUP.

b) Rincian rencana penggunaan dana..

c) Surat pernyataan dari Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk

bahwa tambahan dana akan digunakan untuk membiayai

kegiatan yang mendesak, akan digunakan dalam waktu 1 (satu)

bulan sejak diterbitkan SP2D, dan tidak digunakan untuk

membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayar melalui

SPMLS.

d) Rekening koran yang menunjukan saldo terakhir.

e) Besaran TUP diatur sebagai berikut :


(1) Sampai dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Kantor

Perbendaharaan setempat (dalam wilayah kerjanya);

(2) Diatas jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

harus mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan(dalam wilayah kerjanya).

4) Penerbitan SPM Langsung (LS) Non Belanja Pegawai

a) Dokumen untuk Pembayaran pengadaan barang dan jasa :

(1) SPP.

(2) Kontrak/SPK pengadaan barang dan jasa sekurang-

kurangnya memuat :

(a) Para pihak yang menandatangani kontrak;

(b) Pokok pekerjaan dan uraian jenis/jumlah barang;

(c) Hak dan kewajiban para pihak;

(d) Nilai dan harga kontrak serta syarat-syarat

pembayaran;

(e) Persyaratan dan spesifikasi teknis;

(f) Tempat dan waktu penyelesaian serta syarat

penyerahan;

(g) Jaminan teknis hasil pekerjaan;

(h) Sanksi dan cidera janji;

(i) Keadaan force majeur;

(j) Penyelesaian perselisihan;

(k) Nomor rekening rekanan.

(3) Surat peryataan kepala kantor/satker atau pejabat lain yang

ditunjuk mengenai penetapan rekanan pemenang.

(4) Berita acara penyelesaian pekerjaan , berita acara serah

terima pekerjaan dan berita acara pembayaran.

(5) Ringkasan kontrak.

(6) Kuitansi :

(a) Ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen

(b) Tidak ada coretan

(c) Bermaterai cukup

(d) Jumlah uang dalam angka dan huruf harus sama


(7) Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani

oleh wajib pajak.

(8) Jaminan bank (jaminan pemeliharaan, jaminan pelaksanaan

dan jaminan uang muka untuk nilai kontrak di atas Rp

50.000.000,00).

(9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

(10) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak.

b) Dokumen untuk Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa

(Listrik, Telepon, Gas dan Air) :

(1) Bukti tagihan daya dan jasa.

(2) Nomor rekening pihak ketiga (PLN,Telkom,PDAM, dll).

(3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

d. Dokumen untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (LS melalui

Bendahara Pengeluaran) :

(1) SPTB.

(2) Daftar nominatif yang ditandatangani Kuasa PA (memuat

nama pegawai, NIP, pangkat/golongan, kota tujuan

perjalanan dinas, tanggal keberangkatan, lama perjalanan

dinas, jumlah uang, dan nomor rekening bendahara

pengeluaran/pegawai yang melakukan perjalanan dinas)

Untuk dokumen pembayaran biaya perjalanan dinas yang

dilakukan melalui mekanisme LS kepada pihak ketiga

mengacu pada pembayaran pengadaan barang dan jasa.

5) Penerbitan SPM LS Belanja Pegawai

a) Dokumen untuk Gaji Induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji

terusan/ uang duka wafat/tewas.

(1) SPP LS Gaji Induk.

(2) Daftar gaji induk.

(3) Surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 21

Apabila terdapat perubahan keterangan pada pegawai

bersangkutan, maka dilampirkan juga :

(1) Daftar Gaji Induk/susulan gaji/kekurangan gaji/gaji

terusan/uang duka wafat/tewas;

(2) SK CPNS;


(3) SK PNS;

(4) SK kenaikan pangkat;

(5) SK jabatan;

(6) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ;

(7) Surat Pernyataan Pelantikan;

(8) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;

(9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

(10) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;

(11) Surat Nikah/Cerai/Kematian;

(12) Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak

dari Pengadilan;

(13) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

(14) Daftar potongan Sewa Rumah Dinas;

(15) Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus;

(16) Surat Keputusan Mutasi Pindah;

(17) Surat Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji,;

(18) SK Pemberian Uang Tunggu;

(19) SSP PPh pasal 21;

(20) Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP.

Kelengkapan tersebut harus sesuai peruntukannya. SPP LS

Gaji Induk diterima paling lambat tanggal 10 bulan

sebelumnya dan SPM gaji induk diterbitkan paling lambat

tanggal 15 bulan sebelumnya.

b) Dokumen untuk Lembur:

(1) SPP LS lembur;

(2) Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur;

(3) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur termasuk

Rekapitulasi Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

(4) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;

(5) Daftar Hadir Kerja Lembur;

(6) SSP PPh pasal 21.

3) Dokumen untuk Honor / Vakasi:

(1) SPP LS honor / vakasi.


(2) Daftar Perhitungan Honor/Vakasi yang telah ditandatangani

oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara

Pengeluaran yang bersangkutan.

(3) SK tentang pemberian honor vakasi.

(4) SSP PPh pasal 21.

c. Pengujian Dokumen dalam Penerbitan SPM

a) SPP-Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (SPP-UP/TUP)

Dokumen yang dilakukan pengujian atas kebenarannya yaitu :

a) SPP, SK KPA tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Pejabat Penandatangan (PP) SPM, bendahara

pengeluaran, specimen tanda-tangan pejabat pengelola

keuangan dan cap satker, serta DIPA satker.

(1) Atas SPP yang diajukan dilakukan pengujian kesesuaian

SPP dibandingkan dengan DIPA antara lain unsur :

(a) nama satker, kode satker, nama Kuasa Pengguna

Anggaran dan nomor DIPA.

(b) kegiatan, subkegiatan, MAK/akun, dan ketersediaan

pagu dana DIPA.

(2) Dalam hal terdapat kesesuaian atas pengujian di atas,

terhadap DIPA dimaksud dibuatkan kartu pengawasan

kredit (kartu pengawasan DIPA) untuk DIPA bersangkutan.

(3) Menguji SPP dengan SK pengangkatan/penunjukan pejabat

yang berwenang menandatangani SPP(KPA/PPK), serta

spesimen tanda tangan/cap satker.

b) Adanya surat pernyataan KPA bahwa UP tersebut tidak untuk

membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan

LS.

c) Pengujian besaran UP yang diminta dihitung berdasarkan pagu

DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan

UP.

d) Khusus untuk SPP-TUP dilakukan pengujian atas :

(1) Rincian rencana penggunaan dana TUP yang digunakan

dalam waktu satu bulan;

(2) Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;


(3) Saldo pagu DIPA yang menurut klasifikasi belanja diijinkan

untuk diberikan UP;

(4) Adanya surat pernyataan KPA tentang dana TUP dimaksud

tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut

ketentuan harus dengan LS.

2) SPP-Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP)Pengujian kebenaran SPP-GUP dan dokumen persyaratannya :

a) SPP dan kartu pengawasan kredit:

(1) Atas SPP yang diajukan dilakukan pengujian kebenaran

SPP dibandingkan dengan kartu induk pengawasan kredit

(kartu pengawasan DIPA) antara lain unsur :

(a) Nama satker, kode satker, pejabat pembuat komitmen,

dan nomor DIPA.

(b) Spesimen tandatangan PPK dan cap satker.

(c) Kegiatan, sub kegiatan, MAK, dan kesesuaian saldo

dana DIPA.

(d) Pengujian atas jumlah dana dalam SPP-GUP

dibandingkan dengan saldo dana UP yang ada pada

bendahara dengan syarat SPP-GUP dapat diterima

dalam hal dana UP telah dipergunakan

sekurangkurangnya 75%.

(2) Menguji kesesuaian SPP dengan jumlah pengeluaran yang

tercantum dalam daftar rincian permintaan pembayaran.

(3) Berdasarkan rincian pengeluaran yang tercantum dalam

daftar rincian permintaan pembayaran dan SPTB dilakukan

pengujian untuk masingmasing pengeluaran (SPK, kuitansi,

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, SSP).

b) Pengujian kuitansi dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :


(1) Nama wajib bayar yang tertulis dalam kuitansi harus atas

nama jabatan.Contoh : Sudah terima dari Kuasa Pengguna

Anggaran………

(2) Nama yang berhak menerima yang tertulis dalam kuitansi

adalah nama dan jabatan orang yang menerima

pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan dan ditandatangani oleh yang

bersangkutan. Untuk Badan Usaha (perusahaan) dibubuhi

stempel perusahaan. Apabila yang menerima adalah kuasa

penerima, maka harus didukung dengan Surat Kuasa dari

orang yang berhak kepada yang dikuasakan di atas kertas

bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

(3) Setuju dibayar yang ditandatangani oleh KPA atau PPK dan

Keterangan lunas dibayar yang ditandatangani oleh

Bendahara Pengeluaran.

(4) Uraian pembayaran harus memuat lingkup

kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan (jumlah dan macam

barang/jasa)

(5) Jumlah yang dibayarkan harus sama antara yang tertulis

dengan angka dan huruf.

(6) Tahun anggaran dan mata anggaran/akun yang tertulis

dalam kuitansi adalah tahun anggaran berjalan dan mata

anggaran/akun sesuai dengan pembebanan anggaran.

(7) Bea materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk

SPK/Kontrak. Untuk kuitansi dengan nilai Rp 250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dikenakan bea materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Untuk kuitansi bernilai di atas Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dikenakan bea materai Rp 6.000,- (enam ribu

rupiah).

(8) Dalam redaksi penulisan pada kuitansi tidak dibenarkan

adanya coretan/hapusan/tindisan khususnya penulisan

jumlah uang dengan angka dan huruf.

(9) Jumlah uang yang tertera dalam kuitansi harus sama

dengan jumlah uang yang tertera dalam Berita Acara


Pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang

tertuang dalam kontrak/SPK.

(10) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi

Rp.10.000.000,00 kecuali untuk pembayaran honorarium

dan perjalanan dinas.

(11) Untuk pengadaan sampai dengan Rp.5.000.000,00

pembayarannya dapat dilakukan dengan kuitansi

pembayaran bermaterai sesuai aturan (esensi Pasal 31

Keppres 80/2003)

c) Pengujian Daftar Nominatif meliputi :

(1) Kesesuaian jumlah orang dan biaya dalam daftar nominatif

dengan bukti pengeluaran.

(2) Kebenaran perhitungan pada daftar nominatif

(3) Kesesuaian penulisan jumlah angka yang dibayarkan

dengan huruf

d) Pengujian Surat Perintah Kerja (SPK).

(1) Untuk kegiatan/pekerjaan yang ditentukan dalam SPK,

dilakukan pemeriksaan apakah dananya masih tersedia

dalam DIPA dan sesuai dengan POK-nya.

(2) Kesesuaian nama jabatan pembuat komitmen pada satker

bersangkutan dengan penandatangan SPK.

(3) Hak dan kewajiban yang tertuang dalam SPK tidak boleh

merugikan kedua belah pihak.

(4) Spesifikasi teknis barang/pekerjaan yang diperjanjikan

diuraikan dengan jelas dan pasti dalam SPK yang akan

dijadikan rujukan dalam pengujian Berita Acara Penyerahan

Pekerjaan (BAPP).

(5) Nilai/harga SPK dan syarat-syarat pembayaran:

(a) Nilai/harga SPK sudah termasuk pajak;

(b) Pembayaran oleh satker harus mempersyaratkan

telah diterimanya terlebih dahulu prestasi kerja dari

rekanan yang dibuktikan dengan Berita Acara

Penyerahan Pekerjaan (BAPP);

(c) Pembubuhan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).


(6) Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

rekanan.

e) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

(1) Hari dan tanggal pembuatan berita acara.

(2) Nama, jabatan, dan alamat kedua belah pihak.

(3) Nama dan tanda tangan kedua belah pihak.

(4) Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan sudah harus

100%.

f) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.

Sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :




(4) Pernyataan penyerahan pekerjaan dari penerima kerja

kepada pemberi kerja.

g) SPTB.

SPTB memuat sejumlah pengeluaran per subkegiatan dan

klasifikasi belanja dan pengujiannya dilakukan dengan

membandingkan dengan bukti-bukti pengeluaran per subkegiatan

dan klasifikasi belanja.

h) Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak.

Pengujian dokumen SSP dan faktur pajak antara lain dilakukan

atas unsur:

(1) Kebenaran NPWP, nama, dan alamat wajib pajak

(2) Kebenaran kode mata anggaran (akun), bulan, dan tahun

anggaran

(3) Ketepatan perhitungan pajak yang dikenakan


dengan huruf

(5) Adanya tanda tangan dan stempel rekanan

(6) Adanya validasi bank/pos (tercantum NTPN)

3) SPP-LS Belanja Non PegawaiPengujian kebenaran SPP-LS dan dokumen persyaratannya meliputi :


a) SPPAtas SPP yang diajukan dilakukan pengujian kebenaran SPP

dengan membandingkan :

(1) SPP dengan DIPA, antara lain untuk elemen :

(a) Nama satker, kode satker, pejabat pembuat komitmen,

nomor dan tanggal DIPA.

(b) Nama Kementerian/Lembaga, Unit Organisasi, Lokasi,

Tempat dan alamat.

(c) Kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan,

subkegiatan.

(2) SPP dengan kartu pengawasan kredit (kartu

pengawasan DIPA), antara lain untuk elemen:

kesesuaian saldo dana DIPA.

(3) SPP dengan kartu pengawasan kontrak, antara lain

untuk elemen kesesuaian saldo dana kontrak.

(4) SPP dengan kuitansi, berita acara pembayaran, dan

kontrak untuk :

jumlah pembayaran,

nama rekanan, alamat rekanan, nomor rekening

rekanan, dan

nomor-tanggal-nilai kontrak.

Khusus untuk pembayaran dengan sistem termin kiranya

memperhatikan pemotongan/pengembalian uang muka

agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan.

b) Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrakPengujian terhadap SPK/kontrak dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Kesesuaian nama pejabat pembuat komitmen pada satker

bersangkutan dengan penandatangan kotrak dan

kesesuaian nama rekanan dengan surat pernyataan KPA

mengenai penetapan rekanan.

(2) Hak dan kewajiban yang tertuang dalam SPK tidak boleh

merugikan kedua belah pihak.


(3) Spesifikasi teknis barang/kerjaan yang diperjanjikan

diuraikan dengan jelas dan pasti dalam kontrak yang akan

dijadikan rujukan dalam pengujian BAPP.

(4) Nilai/harga kontrak dan syarat-syarat pembayaran :

(a) Nilai/harga kontrak sudah termasuk pajak.

(b) Uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 30%

dari nilai kontrak kepada usaha kecil dan setinggi-

tingginya 20% dari nilai kontrak kepada usaha selain

usaha kecil, dengan mensyaratkan adanya jaminan

bank minimal sebesar uang muka yang dibayarkan.

(c) Pembayaran oleh satker harus mempersyaratkan

telah diterimanya terlebih dahulu prestasi kerja dari

rekanan yang dibuktikan dengan Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan dan/atau BAST Pekerjaan.

(d) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan

pembayaran prestasi pekerjaan (termin) dan paling

lambat harus lunas pada saat pembayaran pekerjaan

mencapai prestasi 100%.

(e) Dalam hal kontrak dipersyaratkan adanya masa

pemeliharaan, maka pembayaran 100% kepada

rekanan dapat dilakukan setelah selesainya masa

pemeliharaan (BAST Pekerjaan tahap kedua) yang

masa pemeliharaannya ditetapkan dalam kontrak atau

dilakukan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan

pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak (setelah

BAST Pekerjaan tahap pertama).

(f) Pembayaran yang mensyaratkan hal tertentu

(misalnya: uji coba terlebih dahulu atas barang yang

diperjanjikan) maka pengaturan hal tersebut perlu

dituangkan dalam kontrak yang pelaksanaannya

dibuktikan dengan berita acara uji coba atau

persyaratan lainnya.

(5) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan

pekerjaan dengan disertai jadwal waktu

penyelesaian/penyerahan yang pasti dengan syaratsyarat


penyerahannya/penyelesaiannya tidak melampaui tahun

anggaran.

(6) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada

penyedia dan/atau pengguna barang/jasa karena terjadi

cidera janji. Sanksi ini harus tercantum di dalam kontrak

sebagai berikut :

(a) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan

akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka

penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan

denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 ‰ (satu

per seribu) per hari dari nilai kontrak.

(b) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran

karena semata-mata kesalahan/kelalaian pengguna

barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar

kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat

keterlambatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan

dalam kontrak sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Hal-hal lain yang harus diatur dalam kontrak adalah :

(a) Pemutusan kontrak secara sepihak.

(b) Keadaan memaksa (force majeur).

(c) Kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan

dalam pelaksaaan pekerjaan.

(d) Penyelesaian perselisihan.

(e) Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri

secara tegas dan terperinci dalam lampiran kontrak.

(8) Membubuhkan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

(9) Memperhatikan jenis kontrak pekerjaan tertentu (untuk

kontrak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang

terpisah).

Untuk kontrak perencanaan tidak dapat dibayarkan jika

kontrak pekerjaan fisiknya belum dibuatkan

SPK/kontraknya.

Demikian pula halnya dengan kontrak pekerjaan

pengawasan, pembayarannya tidak dapat dilakukan hingga

100% dalam hal pekerjaan fisiknya belum dilakukan

penyerahan kedua.86 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga

(10) Untuk kontrak pekerjaan kontruksi, sertifikat rekanan

sebagai perusahaan jasa kontruksi harus dilampirkan dalam

kontrak yang juga digunakan sebagai dasar perhitungan

pajak penghasilan.

(11) Kontrak tahun jamak harus dilampiri persetujuan Menteri

Keuangan.

(12) Nomor rekening rekanan, NPWP harus dicantumkan dalam

kontrak.

(13) Dokumen perubahan kontrak harus dilampirkan bila terjadi

perubahan kontrak.

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan

pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa apabila

terjadi perubahan :

(a) Lingkup pekerjaan

(b) Metode kerja

(c) Waktu pelaksanaan

(14) Kontrak yang sebagian atau seluruh sumber dananya

berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang

mempersyaratkan NOL (No Objection Letter) atas kontrak,

approval, NRC (Notice Regarding Contract) harus

melampirkan NOL, approval, dan NRC dimaksud.

c) Kuitansi(1) Nama wajib bayar yang tertulis dalam kuitansi harus atas

nama jabatan. Contoh : Sudah terima dari Kuasa Pengguna

Anggaran………

(2) Nama yang berhak menerima yang tertulis dalam kuitansi

adalah nama dan jabatan orang yang menerima

pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan dan ditandatangani oleh yang

bersangkutan. Untuk Badan Usaha (perusahaan) dibubuhi

stempel perusahaan. Apabila yang menerima adalah kuasa

penerima, maka harus didukung dengan Surat Kuasa dari

orang yang berhak kepada yang dikuasakan bermaterai Rp

6.000,00 (enam ribu rupiah).


(3) Tanda tangan setuju dibayar oleh Kuasa PA/PPK untuk

kuitansi LS.

(4) Uraian pembayaran meliputi lingkup pekerjaan yang

diperjanjikan, tanggal nomor kontrak/SPK dan berita acara

yang dipersyaratkan diuji kesesuaiannya dengan

kontrak/SPK dan berita acara.

(5) Jumlah yang dibayarkan harus sama antara yang tertulis

dengan angka dan huruf.

(6) Tahun anggaran dan mata anggaran/akun yang tertulis

dalam kuitansi adalah tahun anggaran berjalan dan mata

anggaran/akun sesuai dengan pembebanan anggaran.

(7) Bea materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk

SPK/Kontrak. Untuk kuitansi dengan nilai Rp 250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dikenakan bea materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Untuk kuitansi bernilai di atas Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dikenakan bea materai Rp 6.000,- (enam ribu

rupiah).

(8) Dalam redaksi penulisan pada kuitansi tidak dibenarkan

adanya coretan/hapusan/tindisan khususnya penulisan

jumlah uang dengan angka dan huruf.

(9) Jumlah uang yang tertera dalam kuitansi harus sama

dengan jumlah uang yang tertera dalam Berita Acara

Pembayaran dan/atau kontrak/SPK.

d) Berita Acara Pembayaran (BAP)Berita acara pembayaran, sekurang-kurangnya memuat :



(3) Dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(4) Harga kontrak.

(5) Perhitungan pembayaran meliputi:

(6) Jumlah yang telah dibayarkan sampai dengan angsuran

yang lalu.

(7) Jumlah angsuran dalam berita acara pembayaran.

(8) Perhitungan uang muka dan potongan lainnya.


(9) Jumlah yang berhak diterima.

(10) BAP dibuat berdasarkan pada BAPP. Untuk itu dilakukan

pengujian pada BAPP berkaitan dengan persentase

penyelesaian pekerjaan yang telah digunakan sebagai

dasar perhitungan BAP.

(11) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang jenis

pekerjaannya berupa pemasangan/konstruksi hanya dapat

dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak

termasuk bahan-bahan, alat-alat di lapangan.

(12) Bila terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan prestasi

hasik pekerjaan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pekerjaan. Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa

untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara

dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui

untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah

nilai tagihan.

e) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.Sekurang-kurangnya memuat :




(4) Prestasi fisik pekerjaan yang telah diselesaikan.

f) Berita Acara Serah Terima (BAST) PekerjaanSekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :




(4) Pernyataan penyerahan pekerjaan dari penerima kerja

kepada pemberi kerja.

g) Berita Acara Status Pekerjaan/Mutual CheckAdalah dokumen yang dibuat oleh pengawas lapangan berisi

persentase tingkat penyelesaian pekerjaan pengadaan. Berita


acara ini digunakan untuk pekerjaan yang memang

membutuhkan pengawas lapangan. Berita acara ini digunakan

sebagai dasar pembuatan BAPP.

h) Jaminan Uang MukaBentuk surat jaminan ini harus sesuai dengan ketentuan

dokumen kontrak dan harus diterbitkan oleh bank umum atau

perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi

kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai

dengan ketentuan Menteri Keuangan. Nilai surat jaminan bank

tersebut sekurang-kurangnya sama dengan uang muka/yang

diberikan.

i) Surat Pernyataan Penetapan RekananSurat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kuasa PA mengenai

penetapan rekanan.

j) SSP dan faktur pajakMenguji kebenaran perhitungan pajak yang dituangkan dalam

SSP dan faktur pajak.

Pengujian dokumen SSP dan faktur pajak antara lain dilakukan

atas unsur :

(1) Kebenaran NPWP, nama, dan alamat wajib pajak

(2) Kebenaran kode mata anggaran (akun), bulan, dan tahun

anggaran

(3) Ketepatan perhitungan pajak yang dikenakan


dengan huruf

(5) Adanya tanda tangan dan stempel rekanan

k) Resume KontrakMerupakan ringkasan dari kontrak yang akan diajukan sebagai

lampiran SPM ke KPPN. Resume kontrak ini diuji kesesuaiannya

dengan kontrak berkenaan.

l) SPTBSPTB memuat sejumlah pengeluaran per subkegiatan dan

klasifikasi belanja dan pengujiannya dilakukan dengan


membandingkan dengan bukti-bukti pengeluaran per subkegiatan

dan klasifikasi belanja.

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang

diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan

pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Proses penyampaian

SPM kepada KPPN dilakukan sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk

menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan

Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket

Penerimaan SPM pada KPPN atau melalui Kantor Pos.

b. SPM Gaji Induk harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 15

sebelum bulan pembayaran.

c. Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan

SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM, mencatat dalam

Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM, dan meneruskan check list

serta kelengkapan SPM ke Seksi Perbendaharaan untuk diproses lebih

lanjut.

Apabila pengajuan SPM oleh satker dinyatakan lengkap dan benar

berdasarkan pengujian dan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas

loket KPPN, selanjutnya oleh KPPN diterbitkan SP2D dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan

SP2D.

b. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut :

1) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai :

a) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor

dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa PA atau

pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran;

b) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi

perubahan pada daftar gaji;

c) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur;

d) Surat Setoran Pajak (SSP).


2) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai

a) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan

Dinas;

b) SPTB;

c) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);

3) Untuk keperluan pembayaran TUP:

a) Rincian rencana penggunaan dana;

b) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen.

Perbendaharaan untuk TUP diatas RP 200.000.000 (dua

ratus juta rupiah);

c) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau

pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa :

(1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk

keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam

waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan

SP2D;

(2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke

Rekening Kas Negara;

(3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya

dibayarkan secara langsung.

4) Untuk keperluan pembayaran GUP:

a) SPTB;

b) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);

c. Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang disimpan oleh PA/KPA.

d. Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang

bersifat substansif dan formal.

1) Pengujian substantif dilakukan untuk :

a) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam SPM;

b) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub

kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM

tersebut;


c) menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan

Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan

Dinas);

d) menguji SPTB dari kepala kantor/satker atau pejabat lain

yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap

kebenaran pelaksanaan pembayaran;

e) menguji faktur pajak beserta SSP-nya;

2) Pengujian formal dilakukan untuk :

a) mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM

dengan specimen tandatangan;

b) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam

angka dan huruf;

c) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak

boleh terdapat cacat dalam penulisan.

e. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan penerbitan SP2D jika

SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan, tetapi apabila

SPM yang diajukan tidak memenuhi syarat maka SPM dimaksud

dikembalikan kepada penerbit SPM.

f. Pengembalian SPM diatur sebagai berikut :

1) SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat

tiga hari kerja setelah SPM diterima;

2) SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari

kerja setelah SPM diterima.

g. Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu

sebagai berikut :

1) SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum

awal bulan pembayaran gaji.

2) SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja

setelah diterima SPM secara lengkap.

3) SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah

diterima SPM secara lengkap.


Gambar 6 : Proses Penerbitan SP2D pada KPPN

D. Pelaksanaan Penerimaan Pada Satuan Kerja

1. Prinsip Penerimaan Negara

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak

pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari

pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai

hak, salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber

penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja negara yang

berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Wujud pendapatan negara (government revenue) berupa uang (cash)

sebagai penerimaan negara, yang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan

penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Dikatakan

masuk ke kas negara mengandung makna tercatat dalam

akuntansi/pembukuan kas negara atau kas umum negara. Dengan demikian

pendapatan negara adalah semua penerimaan kas negara/kas umum

Negara (uang pemerintah pusat) dari berbagai sumber yang sah, yang

menambah ekuitas dana dalam periode satu tahun anggaran bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah pusat.94 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga

Dalam sistem APBN, pendapatan negara mempunyai dua fungsi yaitu

fungsi anggaran (budgetair) dalam arti bahwa pendapatan negara sebagai

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya dan fungsi mengatur (reguler) dalam arti bahwa pendapatan

negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, setiap pemungutan pendapatan negara oleh

pemerintah pusat maupun daerah selayaknya tidak menimbulkan hambatan

dari masyarakat, maka setiap pungutan pendapatan negara harus

memenuhi beberapa syarat :

a) pemungutan pendapatan negara berdasarkan keadilan yaitu sesuai

dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pemungutan secara

umum dan merata serta pelaksanaan pemungutan pendapatan negara

tidak membeda-bedakan.

b) pemungutan pendapatan negara harus berdasarkan undang-undang.

c) pemungutan pendapatan negara tidak menggangu perekonomian.

d) pemungutan pendapatan negara tidak boleh menggangu kelancaran

kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan

kelesuan perekonomian masyarakat.

e) pemungutan pendapatan negara harus efisien yaitu sesuai fungsi

budgetair, biaya pemungutan pendapatan negara harus dapat ditekan

lebih rendah dari hasil pemungutannya.

f) Sistem pemungutan pendapatan negara harus sederhana yaitu akan

memudahkan dan mendorong masyarakat (perorangan atau badan)

dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Menurut Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

nomor 72 tahun 2004 di pasal 2 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan pendapatan negara yaitu semua penerimaan yang berasal

dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta

penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri selama tahun anggaran

yang bersangkutan. Pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa

semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas


negara pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

oleh Menteri Keuangan.

2. Jenis-Jenis Pendapatan Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006

tanggal 19 Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, Penerimaan

Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Pengembalian Belanja,

Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga.

a) Penerimaan Perpajakan.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri

dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Yang dimaksud pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang

berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang/jasa dan

pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan

negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Pada prinsipnya, penerimaan uang negara yang berasal dari pungutan

pajak-pajak negara wajib disetorkan oleh wajib pajak dan atau wajib pungut

pajak ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau lembaga lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Orang atau badan yang melakukan

pemungutan pajak atau penerimaan uang Negara wajib menyetorkan

seluruh penerimaan dalam batas waktu satu hari kerja setelah

penerimaannya ke rekening kas negara.

Sehubungan dengan intensifikasi penerimaan pajak negara, maka

setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah dan badan-badan lain yang melakukan

pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan

sebagai wajib pungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap bendahara, instansi

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan badan-badan lain

sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak

yang dipungutnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu hari kerja


setelah uang pajak diterimanya. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh

bendahara pemerintah antara lain :

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara umum objek dari PPh 21 adalah penghasilan, antara lain

gaji, upah, uang pensiun bulanan, honorarium (termasuk honorarium

anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas), uang

lembur, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan

kemahalan, tunjangan khusus, tunjangan transport, upah harian, upah

mingguan, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya

dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh bukan (yang

dikecualikan sebagai) Wajib Pajak.

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah

untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas

penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak

dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau

kegiatan usaha di bidang lain.

3) Pajak Penghasilan pasal 23

Setiap Bendahara wajib memungut PPh pasal 23 untuk jasa-jasa

sebagaimana diatur dalam UU perpajakan, dengan tarif sesuai

ketentuan kecuali barang/jasa yang dikecualikan dari pajak. Jika suatu

transaksi yang dibayarkan bendahara sudah dikenakan PPh pasal 22

maka tidak dikenakan PPh pasal 23 dan juga sebaliknya.

4) Pajak Pertambahan Nilai

Untuk semua penyerahan barang/jasa kepada instansi

pemerintah dipungut PPN sebesar 10% dari Harga Dasar Pengenaan

Pajak untuk transaksi diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali

barang/jasa yang dikecualikan dari pajak.

5) Bea materai

Untuk transaksi Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

s.d. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea materai Rp

3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jika di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dikenakan bea materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).97 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan

pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, antara lain

sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan

negara bukan pajak lainnya.

Setiap anggaran satker pada dasarnya mempunyai: (i) PNBP yang

bersifat umum yaitu penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya, antara lain seperti penerimaan hasil penjualan barang

inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan

barang milik negara, hasil penyimpanan uang Negara pada bank pemerintah

atas jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan, dan (ii)

PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil hasil

pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan

sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi

pelayanan kepada masyarakat.

Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada kementerian

negara/lembaga, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh

masing-masing kementerian negara/lembaga.

c) Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal

dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan

pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah.

Penerimaan hibah dapat berupa uang, barang maupun jasa termasuk

tenaga ahli atau pelatihan. Sumbangan mengandung arti bahwa hibah tidak

perlu dibayar kembali kepada pemberi hibah. Penerimaan hibah dalam

bentuk uang dapat berupa rupiah, devisa atau surat berharga. Penerimaan

hibah dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak seperti perlatan

dan mesin dan barang tidak bergerak seperti gedung dan bangunan.

Penerimaan hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis,

pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya.

Penarikan hibah luar negeri antara yang satu dengan hibah luar negeri

lainnya tidak sama, karena setiap penarikan sangat tergantung dari naskah


perjanjian hibah luar negeri yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan

negara/badan pemberi hibah.

Dalam naskah perjanjian hibah luar negeri biasanya diatur antara lain

mengenai jumlah hibah yang diberikan, prosedur pengadaan barang/jasa

memakai local competitive bidding atau international competitive bidding,

tata cara penarikan hibah dan persyaratannya, tanggal efektif hibah, batas

waktu closing date dan lainnya.

d) Penerimaan Pengembalian Belanja.

Penerimaan Pengembalian Belanja adalah seluruh penerimaan negara

yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.

Penerimaan pengembalian belanja ini dapat terjadi karena kelebihan

pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada negara yang diakibatkan

kesalahan/kelalaian bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran

maupun dalam melakukan pembebanan akun sehingga atas kelebihan

pembayaran tersebut harus disetor ke kas negara. Penerimaan

pengembalian belanja dapat berupa :

1) Penerimaan pengembalian belanja pegawai, seperti :

(a) pengembalian belanja gaji pokok PNS,

(b) pengembalian belanja tunjangan anak,

(c) pengembalian belanja tunjangan beras,

(d) pengembalian belanja honorarium,

(e) pengembalian lembur dll.

2) Penerimaan pengembalian belanja barang, seperti :

(a) pengembalian belanja perjalanan dinas,

(b) pengembalian belanja barang inventaris,

(c) pengembalian belanja sewa,

(d) pengembalian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, dll.

3) Penerimaan pengembalian belanja modal, misalnya :

(a) pengembalian belanja modal tanah,

(b) pengembalian belanja modal peralatan dan mesin,

(c) pengembalian belanja modal gedung,

(d) pengembalian belanja modal jalan/jembatan, dll

2) Penerimaan pengembalian belanja tahun yang lalu, misalnya :


(a) pengembalian belanja pegawai Pusat tahun yang lalu,

(b) pengembalian belanja lainnya tahun yang lalu (RM),

(c) pengembalian belanja pensiun tahun yang lalu, dll.

e) Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan negara yang

digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain

berasal dari penerimaan pinjaman dan hasil devestasi. Contoh penerimaan

pembiayaan antara lain :

1) Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari

Sektor Perbankan,

2) Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL),

3) Penerimaan Hasil Privatisasi,

4) Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi,

5) Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi dalam/luar negeri.

f) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah semua penerimaan

negara yang berasal dari potongan penghasilan pegawai negeri sipil serta

setoran subsidi dan iuran pemerintah daerah dalam rangka penyelengaraan

asuransi kesehatan, contoh :

1) Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat/Daerah,

2) Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji Polri/TNI dan PNS

Polri/TNI,

3) Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan

PNS Pusat/Daerah,

4) Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog PNS Pusat/Daerah,

5) Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi/Kab/

Kota,

6) Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS

Pusat/Daerah.

3. Penatausahaan Pendapatan Negara

Bendahara Penerimaan wajib menyetor penerimaan negara setiap

akhir hari kerja ke kas negara dan wajib mengirim Rekening Koran

bulan/Laporan Realisasi Penerimaan ke KPPN. Dalam hal penerimaan

negara diterima pada hari libur dan/atau di daerah tersebut tidak terdapat


Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka Bendahara Penerimaan

menyetor penerimaan tersebut selambat-lambatnya pada hari kerja

berikutnya.

Yang dimaksud dengan Bank Persepsi adalah bank umum yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penerima setoran penerimaan negara

bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam

negeri, dan penerimaan bukan pajak. Bank Devisa Persepsi adalah bank

umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran

penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor. Sedangkan Pos

Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk

menerima setoran penerimaan negara.

Khusus untuk PNBP dikenal adanya pengecualian dalam

pengelolaannya. Suatu instansi yang mempunyai PNBP fungsional dapat

menggunakan sebagian PNBP tersebut untuk membiayai operasional Satker

tersebut setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Kegiatan tertentu

yang dapat dibiayai dari PNBP, meliputi kegiatan:

a. Penelitian dan pengembangan teknologi, antara lain meliputi kegiatan

penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan pertambangan;

b. Pelayanan kesehatan, antara lain meliputi kegiatan pelayanan rumah

sakit dan balai pengobatan;

c. Pendidikan dan pelatihan, antara lain meliputi kegiatan perguruan

tinggi dan balai latihan keja;

d. Penegakan hukum, antara lain kegiatan dalam rangka pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian

hak atas kekayaan intelektual;

e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, antara

lain kegiatan pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan

pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran

radiasi pada makanan;

f. Pelestarian sumber daya alam, antara lain meliputi kegiatan usaha

pelestarian sumber daya kehutanan dan perikanan.

Sistem pemungutan PNBP mempunyai ciri tersendiri dan dapat dibagi

dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah PNBP yang


terhutang, yaitu ditetapkan oleh instansi pemerintah atau dihitung sendiri

oleh wajib bayar. Untuk jenis PNBP yang menjadi terhutang sebelum wajib

bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, seperti pemberian hak

paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah PNBP yang terhutang

dalam hal ini ditetapkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam hal wajib

bayar menjadi terhutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan

sumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang terhutang dapat

dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung

sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).

Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib

Setor/Bendahara Penerimaan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai

dengan tanggal pembayaran. Tata cara pembayaran/penyetoran dilakukan

sebagai berikut :

a. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos

1) Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar,

dan jelas dalam rangkap 4 (empat);

2) Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos

dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut

dalam formulir yang bersangkutan;

3) Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar

ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda

tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal,

dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;

4) Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.

b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking)

1) Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via

internet di www.djpbn.depkeu.go.id;

2) Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk

mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku

NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;

3) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran

dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat

tagihan dimaksud;

4) Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;


5) Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran

dilakukan;

6) Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di

Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB;

7) Menyampaikan BPN kepada unit terkait.

Dokumen yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Penerima pada

penatausahaan pendapatan negara pada satker di lingkungan

kementerian/lembaga adalah dokumen sumber penerimaan. Seluruh

dokumen sumber penerimaan Negara dinyatakan sah setelah mendapat

Nomor transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank

(NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).

NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang

diterbitkan melalui MPN.

NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara

yang diterbitkan oleh Bank. NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran

penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos. NPP adalah nomor

bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang

diterbitkan oleh KPPN. KPPN mengesahkan data penerimaan yang berasal

dari potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN

paling lambat setiap akhir hari kerja.

Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara Kantor Pusat

Bank/Pos dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih

dari 1 (satu) hari, maka Bank/Pos wajib menerima setoran penerimaan

negara dan mengadministrasikan penerimaan negara secara off-line dan

memberikan NTB/NTP pada dokumen sumber.

Dokumen sumber tersebut antara lain :

1) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat setoran atas pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang;

2) Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) adalah surat

setoran atas pembayaran atau penyetoran PBB dari tempat

pembayaran ke Bank Persepsi PBB;

3) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB)

adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran BPHTB dari

tempat pembayaran ke Bank Persepsi BPHTB;


4) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor

(SSPCP) adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka

impor berupa bea masuk, bea masuk berasal dari SPM Hibah, denda

administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai

lainnya, jasa pekerjaan, bunga, dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor,

serta PPnBM Impor;

5) Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) adalah

surat setoran atas penerimaan negara atas Barang Kena Cukai Buatan

Dalam Negeri berupa cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai

minuman mengandung etil alkohol, denda administrasi penerimaan

cukai lainnya, jasa pekerjaan, dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam

Negeri;

6) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah surat setoran atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain yang dimaksud pada

angka 1, 2, 3, 4,dan 5 di atas;

7) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) adalah surat setoran atas

penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan;

8) Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah surat setoran atas pembayaran

pungutan ekspor, kekurangan pungutan ekspor, dan/atau denda

administrasi atas transaksi pungutan ekspor;

9) Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh

Bank/Pos atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan

NTB/ NTP dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi

penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan

NTPN dan NPP.


Documents

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Web viewMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan