KONSEP DASAR GOOD GOVERNMENT, GOOD GOVERNANCE DAN VALUE FOR MONEY

Disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Pengukuran Kinerja PemerintahProgram Pascasarjana (S2) Magister AkuntansiKelas Beasiswa STAR BPKP BATCH II

oleh:1.Hadi TriwiyantoNIM.12030113420194

2.KartikaNIM.12030113420195

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNISUNIVERSITAS DIPONEGOROSEMARANG2015

ii

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangGlobalisasi dan tuntutan New Public Management telah menyentuh berbagai aspek kehidupan di Indonesia, baik sistem perekonomian maupun sistem pemerintahan. Dalam menghadapi fenomena tersebut, untuk dapat bersaing dan bertahan, suatu negara perlu berkomitmen untuk melaksanakan bukan hanya good government, tetapi juga good governance. Konsep government berarti pemerintah sedangkan makna governance lebih luas cakupannya yaitu terkait dengan tata pemerintahan dimana hal tersebut mencakup tidak hanya pemerintah, tetapi juga sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan good governance dalam sektor publik perlu diterapkan mekanisme pengawasan yang didukung oleh tiga pilar yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan good governance terkandung prinsip-prinsip value for money di mana organisasi sektor publik dalam aktivitasnya harus memperhatikan ekonomis, efisiensi dan efektif. Konsep value for money sering juga dilengkapi dengan dua elemen tambahan berupa keadilan (equity) dan pemerataan (equality). Dalam artikel ini akan membahas mengenai hubungan antara good governance dan value for money dalam rangka pengukuran kinerja sektor publik.1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:1. Bagaimana konsep governance dan good governance pada organisasi pemerintah ?2. Bagaimana konsep government dan good government pada organisasi pemerintah?3. Bagaimana konsep value for money pada organisasi pemerintah ?4. Bagaimana hubungan good governance, good government dan value for money dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja pemerintah?5. Bagaimana implementasi good governance di Indonesia?1.3. TujuanTujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:1. Menganalisis konsep governance dan good governance pada organisasi pemerintah.2. Menganalisis konsep government dan good government pada organisasi pemerintah.3. Menganalisis konsep value for money pada organisasi pemerintah.4. Menganalisi hubungan good governance, good government dan value for money dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja pemerintah.5. Menganalisis implementasi good governance di Indonesia.6. 6

BAB IIPEMBAHASAN

2.1. Konsep GovernmentPemerintah (government) yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Konsep government (pemerintah) lebih terkait dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi pengelolaan administrasi pemerintahan. Pada tingkat pemerintah pusat, konsep government mengacu pada presiden sebagai kepala pemerintah serta menteri-menteri yang tergabung dalam suatu kabinet.2.2. Konsep GovernancePemerintahan (governance) menurut World Bank merupakan cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi & sosial guna pembangunan masyarakat. Sedangkan menurut UNDP governance sebagai tugas kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola semua urusan negara pada semua level. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara.Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma yang berawal dari goverment menjadi governance. Pada paradigma goverment penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, paradigma governance tidak hanya berpedoman pada peraturan yang berlaku, tetapi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus melibatkan sinergi antara pemerintah, swasta, maupun masyarkat.Dalam implementasinya, governance meliputi tiga institusi yang saling terkait yaitu negara (state), swasta (private sector), dan masyarakat (civil society). Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan, dan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, politik dan ekonomi. Sektor swasta memiliki fungsi untuk menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat serta menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Masyarakat madani memiliki fungsi menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana cheks and balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan SDM, dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Tabel 2.1. Perbandingan Government dan GovernanceKOMPARASIGOVERNMENTGOVERNANCE

Pengertian Dapat berarti badan/ lembaga/ fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertinggi dlm suatu negara Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan

Sifat Hubungan Hirarkhis, dlm arti yg memerintah berada di atas,sedangkan warga negara yg diperintah ada di bawah Heterarkhis, dlm arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dlm fungsi

Komponen Yang Terlibat Sebagai subjek hanya ada satu yaitu institut pemerintah Ada tiga komponen yg terlibat :1. Sektor publik2. Sektor swasta3. Sektor masyarakat

Pemegang Peran Dominan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dgn fungsinya masing-masing

Efek Yang Diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara

Hasil Akhir Yang Diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat mll partisipasi sbg warga negara maupun sebagai warga masyarakat

Dengan merujuk pada berbagai macam definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa good governance merupakan proses pengelolan berbagai bidang politik, sosial, dan ekonomi pada suatu pemerintahan pusat maupun daerah dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal dengan berprinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, akuntabel, keadilan dan kesetaraan. Dalam implemenetasi good governance, pemerintah memiliki peran penting karena pemerintah memiliki fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif yang melekat pada penyelenggaraan negara.Prinsip-Prinsip Good GovernanceDalam pelaksanaan good governance, menurut BAPPENAS terdapat empat belas indikator good governance yaitu:a. Wawasan ke Depan (Visionary) yaitu apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas serta misi untuk mewujudkan visi tersebut. b. Transparansi dan Keterbukaan (Transparancy & Openness) yaitu apakah pemerintahan yang ada memberikan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat bertanya mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga publik dapat mengontrol kinerja organisasi sektor publik.c. Partisipasi Masyarakat (Participation) yaitu apakah pemerintahan yang ada memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.d. Akuntabilitas (Accountability) yaitu pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab ke publik atas kinerja baik terkait dengan manajemen maupun kebijakan publik.e. Supremasi Hukum (Rule of Law) yaitu apakah pemerintah yang ada telah menciptakan aturan dan hukum dalam terciptanya lingkungan yang kondusif.f. Demokrasi (Democracy) yaitu apakah pemerintahan yang ada telah mengakomodasi pelaksanaan demokrasi.g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism & Competency) yaitu pemerintah memfasilitasi sumber daya manusia untuk mengembangkan kompetensi serta merekrut sumber daya manusia yang berkompetenh. Daya Tanggap (Responsiveness) yaitu apakah pemerintah cepat tanggap dalam melayani kepentingan publik. i. Efisien dan Efektif (Efficiency & Effective) yaitu apakah pemerintah telah memanfaatkan sumber daya publik yang ada dalam memberikan pelayanan publik melalui manajemen yang efektif dan efisien.j. Desentralisasi (Decentralization) yaitu apakah pemerintah telah memberdayakan sumber daya local dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.k. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat (Private Sector & Civil Society Partenership) yaitu apakah pemerintah telah bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam memecahkan masalah publik yang ada.l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Comittment to Reduce Inequality) yaitu apakah pemerintah telah memberikan pelayanan publik yang optimal untuk mengurangi kesenjangan yang ada dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan.m. Komitment pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) yaitu apakah pemerintah telah memperhatikan aspek lingkungan hidup.n. Komitmen pada Pasar yang Wajar (Committent to Fair Market) yaitu apakah pemerintah berorientasi pada kebijakan yang mendukung pasar.Pilar-Pilar Good GovernancePelaksanaan good governance akan berjalan dengan baik jika ada sinergi antara tiga lembaga yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. a. Negara harus merumuskan dan menerapkan good public governance sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Negara berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.b. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan good corporate governance dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.c. Masyarakat madani harus melakukan pengendalian/pengawasan sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang negara. Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Pemerintah perlu membantu masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan konsolidasi sumber daya agar dapat memberikan kontribusi secara optimal.Good goverance mewajibkan pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat dan atau dunia usaha, melakukan penyebarluasan/diseminasi/sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan, menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik, memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional, menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangannya dengan baik.Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dunia usaha perlu melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja, membangun sistem yang dapat memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta melaksanakan good corporate governance secara konsisten, melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya, memberi masukan secara aktif kepada pemerintah dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.Masyarakat wajib meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kondali sosial secara sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan konsolidasi sumber daya agar dapat menata dan menciptakan sistem dan organisasi masyarakat yang sehat, mencegah dan menghilangkan sikap dan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan pengendalian sosial terhadap pelaksanaan GPG, memberi masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, serta melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam pemilihan penyelenggara negara.2.3. Konsep Value for MoneyValue for Money merupakan inti pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. a. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.b. Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau pengguaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. c. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau perbandingan outcome dengan output.Value for Money dapat tercapai jika organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance.Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain:a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.c. Meningkatnya efisiensi biaya pelayanan sektor publik.d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akibat pelaksanaan akuntabilitas publik.Rerangka Pengukuran Kinerja Value for MoneyKomponen dalam rerangka pengukuran kinerja value for money adalah sebagai berikut:a. Penentuan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan TargetTahap pertama yang harus dilakukan organisasi adalah menentukan misi, visi, tujuan, sasaran dan target kinerja. Komponen ini merupakan tujuan tertinggi yang harus dicapai dalam suatu sistem manajemen kinerja. Setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target.Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran dan target dapat didahului dengan menampung aspirasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan tidak berorientasi pada fungsi ketersediaan dana. Tahap selanjutnya dengan menganalisis faktor keberhasilan kritis organisasi dengan menggunakan analisis SWOT.b. Input, Proses, Output dan OutcomeTahap selanjutnya adalah organisasi mampu menganalisis indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian target kinerja, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan lima indikator input, output, outcome, benefit dan impact. c. Pengukuran Ekonomi, Efisien, dan EfektivitasTahap terakhir adalah pengukuran ekonomi, efisien dan efektif dengan beberapa ukuran kinerja berupa ukuran: Ekonomi yaitu perbandingan biaya per unit input atau unit input per satuan moneter. Efisiensi atau produktivitas yaitu perbandingan antara output per unit input atau input per unit output. Efektivitas yaitu perbandingan antara outcome per output. Manfaat sosial neto yaitu outcome yang berhasil. Efisiensi biaya yaitu biaya per unit output atau output pr satuan moneter. Efektivitas biaya yaitu biaya untuk mencapai outcome. Biaya-manfaat yaitu net social benefit per rupiah. Ukuran pencapaian output. Ukuran pencapaian outcome.

Gambar 2.1. Rerangka Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

2.4. Hubungan Good Government, Good Governance, dan Value for MoneyPemerintah (government) sebagai pelaksana kegiatan dalam konteks pemerintahan (governance) menjadi motor penggerak terlaksananya good governance. Dalam prinsip-prinsip good governance terkandung ekonomi, efisien dan efektif atau lebih dikenal sebagai konsep value for money. Dengan adanya pergeseran tuntutan masyarakat melalui New Public Management, manajemen kinerja sektor publik harus berorientasi pada konsep value for money agar tercipta good governance.2.5. Implementasi Good Governance di IndonesiaSalah satu langkah strategis dalam mendorong penerapan good governance , beberapa produk hukum telah disusun sebgai pedoman umum Good Public Governance (GPG) yang merupakan acuan bagi lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan GPG dalam rangka mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan, mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya.Sebagai contoh, dalam sistem pengelolaan keuangan negara terdapat Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Terkait dengan penyelenggara negara akan good governance, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Secara khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa GPG wajib dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga di lembaga-lembaga non struktural. Untuk menciptakan sistem birokrasi yang baik, pemerintah telah mengambil langkah-langkah agar good governance diterapkan di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggarakan pelayanan publik. Upaya pemerintah sebagai lembaga eksekutif tersebut tentunya akan memperoleh hasil yang optimum apabila didukung pula oleh penerapan good governance di lembaga-lembaga legislatif dan pengawasan serta yudikatif.Dengan adanya penerapan good governance , terdapat beberapa manfaat antara lain berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi pemerintahan, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Lebih lanjut, terhapusnya perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara dan terjaminnya konsistensi hukum antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam penerapannya di Indonesia, good governance tidak begitu saja berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala antara lain reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal karena belum adanya internalisasi sikap pada para penyelenggara negara. Tingginya kompleksitas permasalahan sehingga belum tercapainya solusi yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya, pada organisasi pemerintah belum memiliki Sistem Pengendalian Internal yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya integritas para aparatur negara, dan rendahnya kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan.

BAB IIIPENUTUP

3.1. KesimpulanInformasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Untuk meningkatkan kinerja sektor publik, maka diperlukan manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada pengukuran value for money. Value for money merupakan kunci pengukuran kinerja sektor publik yang berfokus pada ekonomi, efisiensi dan efektivitas.Untuk mengukur value for money perlu dibuat indikator kinerja yang meliputi pengembangan indikator makro dan indikator mikro di mana antara indikator keuangan dan nonkeuangan, antara indikator hasil dan proses, antara indikator kuantitatif dan kualitatif harus seimbang, Penentuan indikator kinerja hendaknya juga mempertimbangkan: biaya pelayanan; tingkat pemanfaatan; kualitas & standar pelayanan; cakupan pelayanan & kepuasan pelanggan.