UU NO 42 TAHUN 2008 TENTANG PILPRES & RUU SUSDUK MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

UU PILPRES

KONSEPSI POLITIK UU

Pilpres disusun dalam kerangka penguatan sistem presidensialisme. koalisi permanen.

Terwujudnya

Ada

korelasi antara UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres, RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PERSYARATAN Persyaratan Pendidikan Visi,

umum;

SMA atau sederajat;

Misi, dan Program.

PENCALONAN

Parpol atau Gabungan Parpol yg berhak mengusulkan pasangan calon adalah yg memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pejabat Negara (Menteri, Ketua MA, Ketua MK, Pimpinan BPK, Panglima TNI, KAPOLRI, dan Pimpinan KPK) yg dicalonkan sbg calon Presiden atau calon Wakil Presiden wajib mundur pada saat didaftarkan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan sbg calon Presiden atau calon Wapres harus meminta izin kepada Presiden.

PENYELENGGARAAN Pilpres Pilpres

putaran pertama (Juli 2009); putaran kedua (September 2009);

KAMPANYE Dibentuk

Tim Kampanye (Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota); Rekening dana kampanye terpusat; Rapat Umum (ditiadakan); Debat publik (5 kali); Materi debat publik (visi nasional)

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari jumlah provinsi di Indonesia ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU. Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung (putaran Kedua). Pasangan calon yg memperoleh suara terbanyak pertama pada putaran Kedua yang ditetapkan sbg pasangan calon terpilih.

PELANTIKAN

Presiden dan Wapres terpilih dilantik tanggal 20 Oktober 2009.

RUU SUSDUK

TUJUANMEWUJUDKAN SUSUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD DAN DPRD YANG DAPAT BEKERJA SECARA EFEKTIF DENGAN KEWENANGAN POLITIK YANG CUKUP, AGAR PROSES POLITIK DAPAT LEBIH DEMOKRATIS DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG KUAT.

11

SUBSTANSI POKOK (penguatan kelembagaan DPRD) Penyempurnaan

PAW; PANLEG alat kelengkapan DPRD yg tetap; Penentuan Pimpinan DPRD; Status lembaga dan anggota DPRD; Tenaga ahli dlm alat kelengkapan DPRD; Perlunya PR (dlm Setwan).

pengaturan

mekanisme

ISU KRUSIAL RUU SUSDUKCLUST UMUM MPR JUDUL1.

ISU KRUSIAL Dihilangkan frasa Susunan dan Kedudukan Kelembagaan bersifat tetap atau joint session tentang

LEMBAGA

2. WEWENANG Perlu atau tidaknya UU ini mengatur Hukum Acara Impeachment Presiden DPR1.

PIMPINAN

Mekanisme Penentuan Unsur Pimpinan (Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat, Paket, serta Urutan Perolehan Jumlah Kursi) dan Keterwakilan Perempuan Pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket untuk menghadirkan Presiden secara Pribadi.

2. HAK DPR

3. PAW

Gugatan melalui PTUN Terhadap Keputusan Partai Politik tentang Pemberhentian Anggota DPR dan DPRDPengaturan kedudukan keuangan anggota DPR 13 dalam UU Keuangan Negara

4. KEUANGAN

DPD

1. PIMPINAN2. WEWENANG

Keterwakilan Pimpinan dari Perempuan dan Daerah Tertinggal

Unsur

Keterlibatan DPD dalam Proses Legislasi dan Penyusunan APBNA.

DPRD

1. STATUS LEMBAGA

DPRD Sebagai Lembaga Legislatif di Daerah

B. DPRD merupakan lembaga Negara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. PIMPINAN 3. KEUANGAN SET STRUKTUR PARLEMEN Mekanisme Penentuan Unsur Pimpinan Pengaturan kedudukan keuangan anggota DPRD dalam UU Keuangan NegaraA.

Kesekretariatan MPR, DPR, dan DPD Dijabat oleh Seorang Sekjen dan 3 (tiga) orang Deputi

B. Sekjen Bukan PNS14