UNDANG UNDANG DEMA FKIP UNSTENTANG
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARETBAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pemilihan umum mahasiswa FKIP UNS adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan mahasiswa FKIP UNS dalam Keluarga Besar Mahasiswa FKIP
UNS.
2. Pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu.
3. Dewan Mahasiswa FKIP UNS, Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNS
dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNS secara berurutan
selanjutnya disebut DEMA FKIP UNS, BEM FKIP UNS dan Presiden BEM
FKIP UNS.
4. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum.
5. PPU adalah Panitia Pemilihan Umum.
6. Panwaslu adalah panitia pengawas pemilu .
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih dalam masa studi
Universitas Sebelas Maret.8. Peserta pemilu adalah partai
mahasiswa, mahasiswa utusan HMJ/HMP/UKM dan peserta pemilu
independen yang terdaftar dan disahkan oleh KPU.
9. Pemilih adalah seluruh mahasiswa FKIP UNS (S1 Reguler dan
Swadana) yang masih aktif kuliah.
10. Kampanye pemilu mahasiswa FKIP UNS adalah serangkaian
kegiatan peserta pemilu FKIP UNS untuk mensosialisasikan
program-programnya.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
merupakan tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan
suara
12. Pemilu mahasiswa FKIP UNS menggunakan sistem distrik dan
proporsional.
13. Sistem distrik adalah sistem pemilihan dimana daerah
pemilihan dibagi menjadi distrik-distrik atau Jurusan dalam
FKIP.
14. Sistem Proporsional adalah sistem pemilihan yang didasarkan
pada akumulasi perolehan suara yang sah dan atau urutan teratas
perolehan suara Partai.15. Stambuss accord adalah penggabungan sisa
hasil penghitungan suara antara 2 (dua) atau lebih partai mahasiswa
di Pemilu mahasiswa FKIP UNS.
Pasal 2
Pemilu mahasiswa FKIP UNS diselenggarakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pasal 3Pemilu mahasiswa FKIP UNS dilaksanakan untuk memilih
anggota DEMA FKIP UNS serta Presiden BEM FKIP UNS.
Pasal 4Pemilu mahasiswa FKIP UNS dilaksanakan setiap akhir
periode kepengurusan DEMA FKIP UNS serentak di lingkungan KBM FKIP
UNS pada hari efektif belajar mengajar dengan tidak mengganggu
proses belajar mengajar.
Pasal 5
1. Anggota DEMA FKIP UNS dipilih dengan menggunakan sistem
distrik dan proporsional.
2. Presiden BEM FKIP UNS dipilih dengan menggunakan sistem
proporsional.
BAB II
DAERAH PEMILIHANPasal 6
Pemilu mahasiswa FKIP UNS dilaksanakan di tingkat Fakultas.
BAB III
PESERTA PEMILU MAHASISWA FKIP UNSPasal 7
Kepartaian Mahasiswa
1. Partai mahasiswa dapat menjadi peserta pemilu mahasiswa FKIP
UNS apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Kepartaian Mahasiswa.
2. Partai mahasiswa atau koalisi partai mahasiswa dapat
mengajukan calon Presiden BEM dan/atau calon DEMA FKIP UNS.
Pasal 8
Mahasiswa Utusan HMP/HMJ/UKM1. Mahasiswa utusan HMP/HMJ/UKM
dapat menjadi peserta pemilu mahasiswa FKIP UNS apabila telah
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Mahasiswa
Utusan HMP/HMJ/UKM.2. Mahasiswa untusan HMP/HMJ/UKM hanya bisa
menjadi mencalonkan diri sebagai anggota DEMA FKIP UNS.Pasal 9
Peserta Pemilu Independen
1. Peserta pemilu independen dapat menjadi peserta pemilu
mahasiswa FKIP UNS apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum
dalam Undang-Undang Peserta Pemilu Independen.
2. Perseorangan dapat mencalonkan diri menjadi Presiden BEM FKIP
UNS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Peserta Pemilu Independen.
BAB IVSYARAT PENCALONAN PESERTA DAN JADWAL PEMILU FKIP UNS
Bagian pertama
Pencalonan DEMA FKIP UNS
Pasal 10
1. Syarat Partai mahasiswan yang mencalonkan sebagai peserta
Pemilu mahasiswa FKIP UNS adalah mendaftarkan diri kepada KPU
dengan melampirkan:
a. AD/ ART Partai
b. Visi dan misi Partai
c. Stuktur Kepengurusan
d. Identitas dan lambang Partai
e. Program Partai
f. Foto kopi surat pengesahan dari DEMA FKIP UNS
g. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan lebih lanjut oleh
KPU
2. Syarat utusan HMP/HMJ/UKM yang mencalonkan diri sebagai
peserta pemilu mahasiswa FKIP UNS adalah mendaftarkan diri kepada
KPU dengan melampirkan:
a. Tidak terancam drop out dibuktikan dengan KRS terakhir
b. Foto kopi karmas pendukung minimal 25 orang
c. Curruculum vitae
d. Visi dan misi
e. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
Bagian kedua
Pencalonan PRESIDEN BEM FKIP UNS
Pasal 11
1. Syarat pencalonan Presiden BEM FKIP UNS yang dicalonkan oleh
partai adalah mendaftarkan kepada KPU dengan melampirkan:a.
Pernyataan dari Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa
yang mendukung pencalonannya
b. Mengisi formulir Pendaftaran yang disediakan oleh KPU
c. tidak terancam drop out dibuktikan dengan KRS terakhir
d. Visi dan misi calon Presiden BEM FKIP UNS
e. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
2. Syarat pencalonan Presiden BEM FKIP UNS perseorangan adalah
mendaftarkan diri dengan melampirkan:
a. tidak terancam drop out dibuktikan dengan KRS terakhir
b. Foto kopi karmas pendukung minimal 50 orang
c. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU
d. Visi dan misi calon Presiden BEM FKIP UNS
e. syarat-syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
Bagian Ketiga
Jadwal Pemilu Mahasiswa FKIP UNS
Pasal 121. Jadwal waktu pendaftaran Partai Mahasiswa untuk
menjadi peserta Pemilu mahasiwa FKIP UNS ditetapkan oleh KPU
2. Penetapan nomor urut Peserta Pemilu mahasiswa FKIP UNS
dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadir oleh seluruh Partai
Mahasiswa peserta Pemilu mahasiswa FKIP UNSBAB VHAK MEMILIHPasal
13Setiap mahasiswa FKIP UNS (S1 Reguler dan Swadana) mempunyai hak
memilih.
BAB VIPENYELENGGARAAN PEMILU MAHASISWA FKIP UNSBagian
Pertama
Umum
Pasal 141. Pemilu mahasiswa FKIP UNS diselenggarakan oleh KPU
yang bersifat independen.
2. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu mahasiswa
FKIP UNS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam
tahap penyelenggaraan pemilu mahasiswa FKIP UNS kepada DEMA FKIP
UNS.
4. Dalam pelaksanaan pemilu mahasiswa FKIP UNS, KPU membentuk
PPU.
Pasal 151. KPU beranggotakan mahasiswa FKIP UNS selain anggota
DEMA yang berjumlah 11 orang, dipilih melalui uji kelayakan dan
kepatutan yang diatur oleh DEMA FKIP UNS.
2. Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
dibantu seorang wakil merangkap anggota, sekretaris merangkap
anggota, bendahara merangkap anggota dan para anggota.
3. Ketua, wakil, sekretaris dan bendahara KPU dipilih dari dan
oleh anggota.
4. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.5. Tidak
sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional BEM FKIP UNS dan
DEMA FKIP UNS.Pasal 16Syarat untuk menjadi anggota KPU :
1. Mahasiswa FKIP UNS dibuktikan dengan fotokopi kartu
mahasiswa.
2. Mempunyai integritas yang kuat, jujur dan adil.
3. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu
mahasiswa FKIP UNS.
4. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian,
serta sistem dan proses pelaksanaan pemilu mahasiswa FKIP UNS.5.
Tidak menjadi pengurus partai mahasiswa FKIP UNSPasal 171. Setiap
mahasiswa FKIP UNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal 16 berhak untuk menjadi anggota KPU.
2. Setiap mahasiswa calon anggota KPU mendaftarkan diri kepada
DEMA FKIP UNS.
3. Untuk bisa ditetapkan menjadi anggota KPU, DEMA FKIP UNS
mengadakan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota
KPU.
4. Penetapan keanggotaan KPU dilakukan oleh DEMA FKIP UNS.
5. Masa keanggotaan KPU berakhir maksimal 1 bulan setelah
penyelenggaraan pemilu mahasiswa FKIP UNS dan dapat diperpanjang
apabila dibutuhkan.
Pasal 18Tugas KPU adalah :
1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu mahasiswa FKIP UNS2.
Menetapkan jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu mahasiswa FKIP
UNS.2. Membentuk dan mengkoordinasikan kerja PPU dan Panwaslu.
3. Melaporkan penyelenggaraan pemilu mahasiswa FKIP UNS kepada
DEMA FKIP UNS.
4. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilu mahasiswa FKIP
UNS.
5. Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara.
6. Menetapkan waktu, tanggal dan tata cara pelaksanaan
kampanye.
7. Menetapkan waktu pemungutan suara.
8. Menyeleksi dan menetapkan peserta pemilu mahasiswa FKIP
UNS.
Pasal 19Wewenang KPU adalah :
1. Meminta laporan hasil kerja dari PPU.
2. Meminta laporan hasil pengawasan Panwaslu.
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam
pemilu mahasiswa FKIP UNS.
4. Menetapkan hasil-hasil pemilu mahasiswa FKIP UNS.5. Memutus
sengketa pemilu mahahiswa FKIP UNS.Pasal 201. Anggota KPU berhenti
antarwaktu karena :
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Melanggar sumpah/janji
d. Melanggar kode etik
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal
162. Pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh DEMA FKIP UNS.
Pasal 21Untuk menjaga indenpedensi, integritas dan kredibilitas,
KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi
oleh KPU.
Pasal 221. Keuangan KPU bersumber dari dana FKIP UNS.
2. KPU wajib melaporkan penggunaan keuangan pemilu mahasiswa
FKIP UNS kepada DEMA FKIP UNS.3. Sebelum menjalankan tugas, anggota
KPU dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janjiBagian Kedua
Panitia Pemilu Mahasiawa FKIP UNS
Pasal 231. PPU dibentuk oleh KPU untuk membantu menyelenggarakan
pemilu mahasiswa FKIP UNS.
2. PPU bertanggung jawab kepada KPU.
3. Jumlah anggota PPU sebanyak-banyaknya 30 orang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPU diatur oleh KPUPasal
25Syarat untuk menjadi anggota PPU :
1. Mahasiswa FKIP UNS dibuktikan dengan fotokopi kartu
mahasiswa.
2. Mempunyai integritas yang kuat, jujur dan adil.
3. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu
mahasiswa FKIP UNS.
4. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian,
serta sistem dan proses pelaksanaan pemilu mahasiswa FKIP UNS.
5. Tidak menjabat sebagai anggota KPU.
Pasal 261. Setiap mahasiswa FKIP UNS yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 berhak untuk menjadi anggota
PPU.
2. Setiap mahasiswa calon anggota PPU mendaftarkan diri kepada
KPU.
3. Penetapan keanggotaan PPU dilakukan oleh KPU.
4. Masa keanggotaan PPU berakhir maksimal 15 hari setelah
penyelenggaraan pemilu mahasiswa FKIP UNS dan dapat diperpanjang
apabila dibutuhkan.
Pasal 27Tugas PPU adalah :
1. Melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pemilu mahasiswa FKIP UNS.
2. Melaksanakan tahapan-tahapan pemilu mahasiswa FKIP UNS.
3. Mengumpulkan dan menghitung hasil pemungutan suara.
4. Mensosialisasikan hasil-hasil pemilu mahasiswa FKIP UNS.
5. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU.
BAB VIIJUMLAH KURSI
Pasal 281. Jumlah kursi anggota DEMA adalah sebanyak 32
kursi.
2. Jumlah kursi anggota DEMA FKIP UNS ditentukan sebagai berikut
:
a. Perwakilan partai berjumlah 18 kursi
b. Perwakilan mahasiswa utusan HMP/HMJ berjumlah 12 kursi (1
jurusan = 2 kursi)
BAB VIII
KAMPANYE
Pasal 29
1. Dalam penyelenggaraan pemilu mahasiswa FKIP UNS, dapat
diadakan kampanye pemilu mahasiswa FKIP UNS yang dilakukan oleh
peserta pemilu mahasiswa FKIP UNS
2. Dalam kampanye pemilu mahasiswa FKIP UNS, mahasiswa mempunyai
kebebasan untuk menghadiri kampanye
3. Materi kampanye berisi visi, misi dan program peserta pemilu
FKIP UNS
4. Kampanye pemilu mahasiswa FKIP UNS dilakukan dengan cara
edukatif
5. Kampanye dilakukan maksimal 7 hari dan berakhir 2 hari
sebelum pemungutan suara
6. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU
dengan memperhatikan usul dari peserta pemilu mahasiswa FKIP
UNS
Pasal 30
Kampanye pemilu mahasiswa FKIP UNS dapat dilakukan dengan cara
:
1. Kampanye dialogis;
2. Kampanye pemasangan alat peraga;3. Kampanye massal;
4. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan
Pasal 31
Segala macam kegiatan kampanye dan peralatan harus sudah
dibersihkan 2 hari sebelum hari pemungutan suara oleh peserta
pemilu mahasiswa FKIP UNS
BAB IX
PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU
MAHASISWA FKIP UNSBagian pertama
Pemungutan SuaraPasal 32
1. Pemungutan suara untuk pemilihan anggota DEMA FKIP UNS dan
Presiden BEM FKIP UNS dilakukan secara serentak selama 2 hari
2. Dalam pemungutan suara, setiap pemilih memberikan hak
pilihnya di TPS masing-masing
3. Waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DEMA FKIP UNS
dan Presiden BEM FKIP UNS ditetapkan oleh KPU
Pasal 33
Setiap peserta pemilu mahasiswa FKIP UNS mengirimkan saksi
dengan menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu mahasiswa FKIP
UNS kepada PPU
Pasal 34
1. Surat suara digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara
dalam pemilu mahasiswa FKIP UNS.2. Surat suara pemilu mahasiswa
FKIP UNS untuk anggota DEMA FKIP UNS memuat nomor, tanda gambar,
nama caleg dan nama partai mahasiswa peserta pemilu mahasiswa FKIP
UNS
3. Surat suara pemilu mahasiswa FKIP UNS untuk Presiden BEM FKIP
UNS memuat nomor, foto dan nama calon Presiden BEM FKIP UNS
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara ditentukan oleh
KPU.Pasal 35
1. Pemberian suara dilakukan di TPS pada hari pemungutan suara2.
Pemberian suara pemilu mahasiswa FKIP UNS untuk anggota DEMA FKIP
UNS dilakukan dengan memberi tanda contreng pada salah satu tanda
gambar, nomor, atau nama partai mahasiswa peserta pemilu mahasiswa
FKIP UNS.
3. Pemberian suara pemilu mahasiswa FKIP UNS untuk Presiden BEM
FKIP UNS dilakukan dengan memberi tanda contreng pada salah satu
foto, nama, atau nomor salah satu calon Presiden BEM FKIP UNS.4.
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik
lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPU.5. Di
sekitar TPS dipasang contoh surat suara untuk pemilihan anggota
DEMA FKIP UNS dan Presiden BEM FKIP UNS
6. Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur
oleh KPU
Pasal 36
1. TPS berada di tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin
setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas,
rahasia, jujur dan adil
2. Jumlah, lokasi, bentuk dan letak TPS ditetapkan oleh KPU
dengan dibantu oleh PPUPasal 37
1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan anggota DEMA
FKIP UNS dan Presiden BEM FKIP UNS disediakan kotak suara untuk
tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih
2. Jumlah, jenis, bentuk, ukuran dan warna kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU
Pasal 38
Ketentuam lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur oleh
KPU.
Pasal 39
1. Surat suara untuk pemilihan anggota DEMA FKIP UNS dan
Presiden BEM FKIP UNS dinyatakan sah apabila :
a. Surat suara ditandatangani PPU;
b. Terdapat tanda contreng pada nomor, gambar partai atau nama
calon anggota DEMA FKIP UNS dan tanda contreng pada foto, nama,
atau nomor calon Presiden BEM FKIP UNS pada kolom yang
disediakan;
c. Surat suara dilengkapi cap/stempel KPU
2. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU
Bagian KeduaPerhitungan Suara
Pasal 40
1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPU setelah
pemungutan suara berakhir
2. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPU dan dapat
dihadiri oleh saksi dan atau peserta Pemilu FKIP UNS, Panwaslu, dan
Mahasiswa
3. Ketentuan lebih lajjut mengenai perhitungan suara diatur
lebuh lanjut oleh KPU.
Bagian Ketiga
Penetapan dan Pengumuman Hasil Hasil Pemilu Mahasiswa FKIP
UNS
Pasal 411. Pelaksanaan penetapan hasil Pemilu Mahasiswa FKIP UNS
dilakukan oleh KPU
2. Pelaksanaan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan
ditempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat
menyaksikan penetapan hasil penghitungan suara
3. Dalam pelaksanaan penetapan hasil penghitungan suara dapat
dihadiri oleh saksi dan atau peserta Pemilu FKIP UNS.
4. Segera setelah hasil penghitunga suara ditetapkan, KPU
mengumumkan hasil kepada seluruh mahasiswa paling lambat 2 hari
setelah penetapan hasil penghitungan suara
5. Apabila terdapat keberatan dari peserta Pemilu FKIP UNS,
Panwaslu, atau Mahasiswa FKIP UNS atas hasil Pemilu FKIP UNS, maka
pengajuan keberatan tersebut dapat diajukan kepad KPU maksimal 2
hari setelah penetapan hasil Pemilu FKIP UNS.
BAB X
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DEMA FKIP UNS
Pasal 42
1. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DEMA FKIP UNS
didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh
peserta Pemilu Mahasiswa FKIP UNS
2. Penentuan perolehan kursi anggota DEMA FKIP UNS yang berasal
dari
a. Partai Mahasiswa, didasarkan pada jumlah surat suara yang sah
dibagi dengan kuota kursi proporsional (bilangan pembagi)
b. Mahasiswa Utusan HMP/HMJ/UKM, didasarkan pada jumlah
perolehan surat suara yang sah dibagi kuota kursi distrik.
3. Dua atau lebih Partai Mahasiswa dapat menggabungkan sisa
suaranya (stambus accord) untuk mendapatkan kursi anggota DEMA FKIP
UNS
4. Ketentuan penggabungan sisa surat suara disertai dengan
pernyataan dari partai-partai terkait kepada KPU.
BAB XI
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PRESIDEN BEM FKIP
Pasal 43
1. Penentuan perolehan suara Presiden BEM FKIP UNS diperoleh
dari urutan teratas akumulasi perolehan suara yang sah.
2. Apabila terdapat dua atau lebih calon Presiden BEM FKIP UNS
yang mendapat suara sah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang
untuk calon tersebut, sehingga didapatkan satu calon yang mendapat
suara sah terbanyak untuk menjadi Presiden BEM FKIP UNS.
BAB XII
PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
Pasal 44
1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila hasil
penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan sebagai
berikut:
a. Penghitungan suara dilkukan secara tertutup
b. Saksi dan atau peserta Pemilu FKIP UNS, Panwaslu, dan
Mahasiswa FKIP UNS yang hadir tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas; dan atau
c. Terjadi ketiidakkonsistenan dalam penghitungan suara yang sah
dan surat suara yang tidak sah
2. Segera setelah selesai dilakukan penghitungan suara di semua
TPS, maka akan dilakukan rekapitulasi ulang secara keseluruhan
ditingkat fakultas oleh PPU yang dapat dihadiri oleh saksi peserta
Pemilu FKIP UNS, Panwaslu, dan Mahasiswa FKIP UNS.
3. Pelaksanaan penghitungan ulang secara keseluruhan ini
dilkukan ditempat dan keadaan yang memungkinkan semua dapat
hadir
Pasal 45
Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila:
1. Terjadi kerusuhan
2. Seorang pemilih meanggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
dan atau
3. Kejadian lain yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak
dapat digunakan
Pasal 46
Penghitungan dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud
pada pasal 44 dan pasal 45 dilaksanakan selambat-lambatnya 2 hari
setelah pemungutan suara
BAB XIII
PENGAWASAN PEMILU MAHASISWA FKIP UNS
Bagian Pertama
Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa FKIP UNS
Pasal 47
1. Untuk melakukan pengawasan Pemilu FKIP UNS, dibentuk Panitia
Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu.
2. Panwaslu dibentuk oleh KPU
3. Panwaslu melaporkan hasil pemantauannya kepada KPU
4. Jumlah anggota Panwaslu sebanyak-banyaknya 10 orang
5. Keanggotaan Panwaslu terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, dibantu seorang wakil merangkap anggota, sekretaris
merangkap anggota, dan anggota.
6. Ketua, wakil, dan sekretaris, dipilih dari dan oleh
anggota
7. Setiap anggota Panwaslu mempunyai hak suara yang sama
8. Panwaslu wajib mematuhi segala peraturan yagng ditentukan
oleh KPU dan peraturan perundang-undangan
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai panwaslu diatur lebih lanjut
oleh KPUBagian Kedua
Pengawas Independen
Pasal 481. Mahasiswa FKIP UNS dapat melakukan pengawasan
terhadap Pemilu FKIP UNS dengan membentuk lembaga Pemantau Pemilu
FKIP UNS yang bersifat Independent
2. Tata cara pembentukan lembaga Pemantau Pemilu Independent
diatur dan ditetapkan oleh KPU
3. Pemantau Independen Pemilu FKIP UNS mendafarkan diri kepada
KPU .
BAB XIV
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pelanggaran
Pasal 49Di dalam Pemilu FKIP UNS dilarang:
1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau
peserta Pemilu FKIP UNS yang lain
2. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar
kelompok mahasiswa
3. Mengganggu ketertiban umum
4. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaaan kekerasan kepada saesaeorang, sekelompok anggota
mahasiswa, dan atau peserta Pemilu FKIP UNS yang lain
5. Merusak dan atau menghilangkan peralatan kampanye peserta
Pemilu FKIP UNS yang lain
6. Merusak dan atau menghentikan kegiatan perkuliahan
7. Menjanjikan dan atau memberi uang untuk mempengaruhi
pemilih
Pasal 501. Peserta Pemilu FKIP UNS yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (49) dinyatakan batal
sebagai peserta Pemilu FKIP UNS
2. Tata cara pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh KPU
Pasal 51Laporan pelanggaran Pemilu FKIP UNS yang diterima KPU
dapat diajukan oleh:
1. Mahasiswa FKIP UNS
2. Pengawas Pemilu FKIP UNS
3. Peserta Pemilu FKIP UNS
Pasal 521. Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal (51)
disampaikan kepada KPU selambat-lambatnya 2 hari sejak terjadinya
pelanggaran Pemilu FKIP UNS
2. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksut pada ayat 1 lebih
lanjut diatur oleh KPU
Pasal 531. KPU mengkaji setiap laporan pelanggaran yang
diterima
2. KPU memutuskan untuk menindaklanjuti atautidak
menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya dua hari setelah laporan diterima
3. Jika KPU memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk
melengkapi laporannya, putusan sebagimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan selambat-lambatnya dua hari setelah laporan diterima
4. Laporan yang bersifat sengketa akan diselesaikanoleh KPU
maksimal tiga hari setelah laporan diterima
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 54Sanksi atas pelanggaran berupa:
1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis 1
3. Peringatan tertulis 2
4. Skorsing
5. Pembatalan
Pasal 551. Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal (56) bisa
dikenakan kepada Partai Mahasiswa peserta Pemilu FKIP UNS,
Mahasiswa FKP UNS, saksi Partai Mahasiswa Peserta Pemilu FKIP UNS,
Panwaslu dan juga PPU
2. Tata cara pemberian sanksi akan ditetapkan oleh KPU
BAB XV
SENGKETA PEMILU
Pasal 56
1. Baik peserta Pemilu baik Partai Mahasiswa maupun perseorangan
dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara
2. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara diajukan kepada
KPU paling lambat 2x24 jam sejak penetapan oleh KPU
3. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setelah
2x24 jam tidak diterima oleh KPU
4. Penetapan kedua hasil Pemilu UNS dilakukan apabila terjadi
sengketa dan merubah hasil penetapan sebelumnya
5. Penetapan kedua hasil pemilu mahasiswa FKIP UNS dilaksanakan
selambat-lambatnya setelah sengketa diputuskan.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur
lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang
Pemilu FKIP UNS oleh KPU
2. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
