KEPUTUSAN
www.hukumonline.com
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . TAHUN .
TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka menghadapi sistem perdagangan bebas dunia
sebagai upaya mengantisipasi persaingan global, dan dengan semangat
otonomi Daerah dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
b. bahwa terwujudnya Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan
Bebas merupakan upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk
memajukan -kesejahteraan umum, dan mendorong pembangunan daerah
yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di daerah ini;
c. bahwa wilayah Kota Batam, Rempang, Galang dan Belakang Padang
memiliki letak geografis yang sangat strategis dalam lalu lintas
perdagangan internasional, sehingga dipandang perlu untuk
ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Undang-Undang tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang; Perimbangan
Keuangan.Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Slak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
(Lembaran _
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang
selanjutnya disebut dengan Kawasan Batam, adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea
masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah,
dan cukai.
(2) Dewan Kawasan Batam adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam.
(3) Ketua Dewan Kawasan Batam adalah Ketua Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(4) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam adalah Badan Otorita Pengusahaan Kawasan
Batam.
(5) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam adalah Kepala Badan
Otorita Pengusahaan Kawasan Batam
Pasal 2
(1) Kawasan Batam adalah Daerah Kota Batam sesuai dengan
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap. (2) Untuk tahap pertama Kawasan Batam meliputi
pula
a. Batam;
b. Rempang;
c. Galang, dan
d. Belakang Padang.
(2) Penentuan tahap berikutnya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 3
Di dalam Kawasan Batam dilakukan kegiatan di bidang
perekonomian, yaitu: industri, perdagangan, perhubungan, perbankan,
asuransi, telekomunikasi, promosi, maritim, perikanan dan sektor
lain yang terkait langsung dengan kegiatan tersebut.
BAB II
KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 4
(1) Kawasan Batam merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(2) Kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas ditetapkan untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh)
tahun terhitung sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
BAB III
KELEMBAGAAN
Pasal 5
(1) Dewan Kawasan Batam ditetapkan, diangkat oleh dan
bertanggungjawab kepada Presiden.
(2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, diketuai oleh
Menteri Koordinator yang membidangi Perekonomian dan gubernur
setempat selaku Wakil Ketua merangkap anggota yang dibantu oleh 8
(delapan) orang anggota yang terdiri dari Menteri Perindustrian dan
Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah, Menteri Perhubungan, Ketua BKPM dan Walikota Batam.
(3) Masa Kerja Ketua dan anggota Dewan Kawasan Batam maksimal 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
Pasal 6
(1) Dewan Kawasan Batam membentuk Badan Otorita Pengusahaan
Kawasan Batam yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh
seorang Wakil Kepala dan beberapa anggota.
(2) Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Otorita Pengusahaan
Kawasan Batam diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kawasan Batam
.
(3) Masa kerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Otorita
Pengusahaan Kawasan Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang
Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Otorita Pengusahaan Kawasan
Batam diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kawasan Batam.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7
(1) Dewan Kawasan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum,
membina mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Otorita
Pengusahaan
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud
dalam ayat (1), Dewan Kawasan Batam bertanggung jawab kepada
Presiden.
(3) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Batam sesuai
dengan fungsi-fungsi Kawasan Batam.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam
bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan Batam.
BAB V
FUNGSI KAWASAN
Pasal 8
(1) Fungsi Kawasan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
adalah sebagai tempat melaksanakan usaha dan pengembangan di bidang
perekonomian.
(2) Fungsi Kawasan Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi
a. kegiatan usaha industri pengolahan bahan baku;
b. b kegiatan manufaktur meliputi rancang bangun, perekayasaan,
penyortiran pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan ulang
atas barang dan bahan baku balk dari dalam negeri maupun luar
negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan dan
peningkatan mutu;
c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pusat
industri dan perdagangan jasa internasional dan lembaga keuangan
dan perbaikan, offshore banking dan lembaga keuangan bukan bank,
sarana sumber air dan listrik, pelabuhan laut dan bandar udara,
pelayaan alih kapal, transito udara, serta prasarana dan sarana
Iainnya.
BAB VI
PERIZINAN
Pasal 9
Untuk memperlancar kegiatan Batam, Badan Otorita Pengusahaan
Kawasan Batam diberi wewenang mengeluarkan ijin-ijin dan ijin usaha
Iainnya yang diperlukan oleh para pengusaha yang mendirikan dan
menjalankan usaha di Kawasan Batam melalui pelimpahan wewenang dari
instansi pusat terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VII
LALU LINTAS BARANG KARANTINA, DEVISA, KEIMIGRASIAN PELAYARAN DAN
PENERBANGAN
Pasal 10
(1) Barang yang terkena ketentuan larangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Batam.
(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Batam
hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mempunyai izin
usaha yang berkedudukan di Kawasan Batam.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
memasukkan barang ke Kawasan Batam sepanjang berhubungan dengan
kegiatan usahanya.
(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Batam
melalui Pelabuhan dan Bandar Udara yang ditunjuk dan berada di
bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
(5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Batam
ke daerah pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang
impor dan ekspor serta ketentuan di bidang cukai.
(6) Pemasukan barang konsumsi dari luar daerah pabean untuk
kebutuhan penduduk di Kawasan Batam diberikan pembebasan bea masuk,
pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan
cukai.
(7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Otorita Pengusahaan
Kawasan Batam.
Pasal 11
(1) Peraturan perundang-undangan mengenai karantina manusia,
hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap
berlaku di Kawasan Batam.
(2) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam bekerjasama dengan
pejabat instansi yang berwenang untuk memperlancar pemeriksaan dan
kerjasama dengan instansi terkait Iainnya.
Pasal 12
(1) Alat pembayaran yang sah di Kawasan Batam adalah mata uang
rupiah.
(2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang rupiah dari daerah
pabean ke Kawasan Batam atau sebaliknya dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Mata uang asing dapat diperjualbelikan di Kawasan Batam
melalui bank atau pedagang valuta asing yang mendapat ijin
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Di dalam Kawasan Batam semua transaksi perdagangan
internasional dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang mendapat
ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
(1) Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian Republik
Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Batam.
(2) Pemberian fasilitas atau kemudahan di bidang keimigrasian
bagi orang asing pelaku bisnis perdagangan bebas di Kawasan Batam
diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
Pasal 14
Peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, pelayaran, penerbangan, dan telekomunikasi tetap berlaku di
Kawasan Batam.
BAB VIII
SUMBER PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 15
(1) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam dapat mengusahakan
sumber pendapatan sendiri untuk membiayai seluruh kegiatan
usahanya.
(2) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam dapat memperoleh
sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.(3) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam wajib mengelola
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Setiap awal tahun anggaran, Badan Otorita Pengusahaan
Kawasan Batam harus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kawasan Batam dan disahkan oleh Dewan Kawasan.
(5) Setiap akhir tahun anggaran, Badan Otorita Pengusahaan
Kawasan Batam harus menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kawasan Batam yang disahkan oleh Dewan Kawasan.
Pasal 16
Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam dapat menerima sumber
pembiayaan dalam bentuk pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar
negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan melalui Pemerintah Pusat,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN'
Pasal 17
Segala perjanjian, kesepakatan, kerjasama, hak dan kewajiban,
pemberian ijin dan lain-lain yang telah dilakukan menurut
kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku
menurut Undang-undang ini.
Pasal 18
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dinyatakan menjadi Badan
Otorita Pengusahaan Kawasan Batam.
(2) Struktur Organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Kepala
Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam sebagaimana dimaksud Pasal
6 ayat (4) ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
Undang-undang ini diundangkan,
Pasal 19
(1) Semua asset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
menjadi asset Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam.
(2) Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam bertanggung jawab
dan wajib menjaga serta memelihara semua asset sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20
Hak Pengelolaan lahan/tanah yang menjadi kewenangan Otorita
Batam dialihkan kepada Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam.
Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan dan lembaga atau instansi yang ada masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini,
serta paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal ..PRESIDEN REPUBLIK INDONESIATtd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal ..
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
www.hukumonline.com
