UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN

PENGUPAHAN

PENGUPAHAN1. Setiap pekerja/buruh berhak atas

penghasilan yg memenuhi penghidupan yg layak

2. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh.

KEBIJAKAN PENGUPAHANa. Upah minimumb. Upah kerja lemburc. Upah tdk masuk kerja krn berhalangand. Upah tdk masuk kerja karena melakukan kegiatn diluar

pekerjaannyae. Bentuk dan cara pembayaran upahf. Upah krn menjalankan hak waktu istirahat kerjanyag. Denda dan potongan upahh. Hal-hal yg dpt diperhitungkan dgn upahi. Struktur dan skala pengupahan yg proporsionalj. Upah dan pembayaran pesangonk. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

PENETAPAN UPAH MINIMUM UM ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak

dan Memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi

Upah Minimum terdiri atas :

a. UM Provinsi, Kab./Kota

b. UM Sektor pada wil Prop. /Kab/Kota

UM diarahkan pencapaian kebutuhan hidup layak

UM ditetapkan Gubernur, atas rekomendasi Dewan Pengupahan Prop.dan/atau Bupati/Walikota

PENETAPAN UPAH MINIMUM

PEMBAYARAN UPAH MINIMUM Pengusaha dilarang membayar upah

dibawah ket. UM Pengusaha yg tdk mampu dpt melakukan

penangguhan

Pasal 90

PENGATURAN PENGUPAHANa. Kesepakatan ttg pengupahan tidak boleh lebih

rendah dari aturan yg berlaku (ps. 91 ayt (1))b. Kesepakatan yg bertentangan dg aturan = batal

demi hukum (ps. 91 ayt. (2))c. Penyusunan struktur dan skala upah

memperhatikan gol, jab, masa kerja, pendidikan dan kompetensi (ps. 92 (1))

d. Peninjauan berkala skala upah memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas (ps. 92 (2))

PRINSIP PENGUPAHANPasal 93 ayat (1)

“NO WORK NO PAY”

PENGECUALIAN NO WORK NO PAYPengusaha tetap wajib membayar upah :1. Pekerja/buruh sakit2. Pekerja/buruh perempuan yg istirahat haid3. Pekerja/buruh menikah4. Pekerja/buruh menikahkan, menghitankan, membabtiskan anaknya5. Isteri melahirkan atau gugur kandungan6. Suami atau isteri atau anak atau menantu atau ortu atau anggota

keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.7. Pekerja/buruh menjalankan kewajiban negara8. Pekerja/buruh menjalankan ibadah agamanya9. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yg telah dijanjikan

tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, krn kesalahan sendiri maupun halangan yg seharusnya dpt dihindari oleh pengusaha

10. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat11. Pekerja/buruh melaksanakan tugas SP/SB atas persetujuan

pengusaha12. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

UPAH YG DIBAYARKAN BILA PEKERJA/BURUH SAKIT

(Pasal 93 ayat 3)

a. 4 bln pertama = 100%b. 4 bln kedua = 75%c. 4 bln ketiga = 50%d. Bln selanjutnya = 25% sebelum PHK

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH TDK MASUK

KERJA KARENA :Pasal 93 ayt. 4)a. Pekerja/buruh menikah = 3 hari

b. Menikahkan anaknya = 2 haric. Menghitankan anaknya = 2 harid. Membaptiskan anaknya = 2 harie. Istri melahirkan/gugur kandung = 2 harif. Suami/istri, ortu/mertua atau anak

atau menantu meninggal dunia = 2 harig. Anggota keluarga satu rumah

meninggal dunia = 1 hari

UPAH POKOK(Pasal 94)

Dalam hal komponen upah terdiri dari : Upah pokok Tunjangan TetapUpah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jml upah pokok + tunj. tetap

PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAHPasal 95

Pelanggaran oleh pekerja/buruh krn kesengajaan/kelalaiannya dapat dikenakan denda

Keterlambatan pembayaran upah krn kesengajaan/kelalaian pengusaha dikenakan denda

PERUSAHAAN PAILIT/LIKUIDASIPasal 95 ayt 4 Upah dan hak-hak pekerja/buruh mrpk utang

yg harus didahulukan

DALUWARSA TUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH

Tuntutan Pemabayaran Upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja daluwarsa setelah melampaui jangka Waktu 2 Tahun

Pasal 96

DEWAN PENGUPAHANPasal 98

1. Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kab/Kota

2. Keanggotaan : Unsur Pemerintah, Org. Pengusaha, SP/SB, Perguruan Tinggi dan Pakar

3. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (nas), Gubernur/Bupati/Walikota (Prop./Kabupaten/Kota)

KESEJAHTERAAN Setiap pekerja/buruh berhak atas Jamsostek

(Ps 99) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas

kesejahteraan dgn memperhatikan kebutuhan dan kemampuan (ps 100)

Dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan (ps. 101)

Pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh atau SP/SB menumbuhkembangkan koperasi & usaha produktif (ps. 101)