PERSANDINGAN USULAN PERBAIKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK
WONDAMA N o. 1. Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama KONSIDERAN
Menimbang Usulan Perbaikan Keterangan
a.
bahwa untuk a. bahwa dalam rangka Sebaiknya point d dihilangkan
mewujudkan keterpaduan pembangunan mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Teluk Wondama antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku
dalam dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,
pemanfaatan ruang di Kabupaten Teluk Wondama, berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan diperlukan pengaturan
penataan ruang secara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, pertahanan
keamanan, perlu disusun rencana tata ruang berhasilguna, berbudaya
dan berkelanjutan untuk wilayah; meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan
keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka
Rencana Tata b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi
investasi terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,
penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, dan/ atau dunia
usaha; efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang c. bahwa
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan; 2007 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan Pemerintah c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana tata
ruang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah provinsi
dan rencana tata ruang kabupaten; maka perlu disusun rencana tata
ruang wilayah d. bahwa berdasarkan evaluasi RTRW Kabupaten Teluk
Wondama, kabupaten; maka RTRW Kabupaten Teluk Wondama sudah saatnya
untuk d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana direvisi total
setelah adanya perubahan yang cukup signifikan dimaksud pada huruf
a, b, c dan d, perlu dari faktor eksternal dan internal yang
mendasari dan atau menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk
mempengaruhinya; Wondama tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Teluk Wondama; e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Teluk
Wondama dengan Peraturan daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2002 tentang pembentukan 1. Undang-undang dasar Negara
Republik Indonesia Sebaiknya Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
dimasukan UUD Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 1945 Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Ampat, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten
1
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk
Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160); Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Distrik Rasiei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon,
Distrik Roswar, Distrik Nikiwar, Distrik Soug Wepu (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Wondama Nomor ......, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Wondama Nomor.......). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK
Usulan Perbaikan Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten
Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten
Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4245); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Distrik
Rasiei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon, Distrik Roswar, Distrik
Nikiwar, Distrik Soug Wepu (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Nomor ......, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Nomor.......).
Keterangan
2.
3.
4.
3.
5.
4.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
Memutuskan ok
2
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama WONDAMA dan BUPATI TELUK
WONDAMA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2011-2031.
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama. 2. Kepala daerah
adalah Bupati Teluk Wondama. 3. Dewan adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Teluk Wondama. 4. Pemerintah daerah adalah
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. 5. Pemerintah pusat,
selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,
ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 7. Tata ruang
adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Rencana tata ruang
adalah hasil perencanaan tata ruang. 9. Struktur ruang adalah
susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung
Usulan Perbaikan
Keterangan
2.
ok
3
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola
ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan
penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan
ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang
adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Wilayah adalah ruang yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki
fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah
yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya
buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdaya
Usulan Perbaikan
Keterangan
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. 18.
19.
4
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama alam, sumberdaya manusia
dan sumberdaya buatan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi. 21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi. 22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi,
sosial, budaya dan/atau lingkungan. 23. Pusat kegiatan lokal yang
selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik. 24.
Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah
kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL. 25. Pusat
pelayanan kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau
beberapa kampung. 26. Pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya
disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar kampung. 27. Orang adalah orang perseorangan
dan/atau korporasi. 28. Masyarakat adalah orang, perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan
penataan ruang. 29. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif
masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.. 20.
Usulan Perbaikan
Keterangan
5
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama 30. Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah adalah
badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di
Kabupaten Teluk Wondama dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati
dalam koordinasi penataan ruang di daerah. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG 3.1 Tujuan Penataan Ruang Pasal 2 Penataan
ruang Kabupaten Teluk Wondama bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata bahari yang
berwawasan lingkungan.
Usulan Perbaikan
Keterangan
3.
Pasal 2 Penataan ruang Kabupaten Teluk Wondama bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi bahari
yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana.
Sektor perikanan memiliki peran penting selain pariwisata. Aspek
mitigasi bencana perlu diakomodasi mengingat wilayah Kab. Teluk
Wondama yang rawan terhadap bencana.
3.2 Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3 Kebijakan penataan ruang
Kabupaten Teluk Wondama, terdiri atas : a. pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan secara terintegrasi; b. pengembangan sistem interaksi
ruang inter wilayah/kabupaten dan antar distrik terutama pada
sektor perhubungan dan prasarana wilayah; c. pelestarian lingkungan
dengan pemantapan kawasan yang berfungsi lindung; d. pemanfaatan
kawasan budidaya secara berdaya guna dan berhasil guna; e.
pengembangan pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan; dan
Pasal 3 (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan
ruang wilayah kabupaten. (2) Kebijakan penataan ruang wilayah
Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi; a. pengembangan pusatpusat kegiatan secara terintegrasi;
b. pengembangan sarana prasarana yang berwawasan mitigasi bencana;
c. pelestarian dan pemantapan kawasan berfungsi lindung; d.
pemanfaatan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek
6
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama f. peningkatan fungsi
kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Usulan Perbaikan kerawanan terhadap bencana; e. pengembangan
potensi bahari berbasis sektor perikanan dan sektor pariwisata; f.
peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan strategi
penataan ruang wilayah kabupaten. (2) Pengembangan pusat-pusat
kegiatan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi: a. Meningkatkan peran
ibukota kabupaten b. Mendorong perkembangan pusat-pusat kegiatan;
c. Mengembangkan sarana dan prasarana. d. Mengembangkan sistem
transportasi terpadu; (3) Pengembangan sarana prasarana mitigasi
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan
strategi meliputi : a. Pengembangan sarana prasarana pengendalian
banjir dan tsunami; b. Peningkatan kesiapsiagaan dengan pengadaan
ruang dan jalur evakuasi bencana; dan c. Pengembangan sistem
peringatan dini yang disertai sosialisasi serta edukasi bencana
terhadap masyarakat. (4) Pelestarian dan pemantapan kawasan
berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
c dengan strategi meliputi: a. Mengendalikan kegiatan budidaya di
kawasan lindung; b. Mempertahankan fungsi lindung; c. Menetapkan
dan mengendalikan kegiatan di kawasan rawan bencana (5) Pemanfaatan
kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek kerawanan terhadap
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
Keterangan
3.3 Strategi Penataan Ruang Pasal 4 (1) Strategi pengembangan
pusat-pusat kegiatan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. meningkatkan peran perkotaan
Rasiei sebagai PKL; b. mendorong pertumbuhan perkotaan Aisandami
dan Windesi sebagai calon PKL; c. mendorong pertumbuhan pusat-pusat
kegiatan kawasan dan pusat-pusat kegiatan lingkungan sebagai pusat
pelayanan internal Kabupaten; dan d. mengembangkan sarana dan
prasarana dalam rangka menunjang kegiatan di dalam dan antar
pusat-pusat kegiatan. (2) Strategi pengembangan sistem interaksi
ruang inter wilayah/kabupaten dan antar distrik terutama pada
sektor perhubungan dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, terdiri atas : a. mengembangkan sistem
transportasi baik udara, laut dan darat yang terpadu; b.
mengembangkan prasarana transportasi udara khususnya sebagai
penghubung antara Kabupaten Teluk Wondama dengan wilayah lain di
luar Kabupaten terutama kota-kota yang memiliki fungsi strategis
dalam skala provinsi maupun nasional antara lain Manokwari, Biak
dan Jayapura serta maupun kota lainnya; c. mengembangkan prasarana
transportasi darat yang berfungsi sebagai penghubung pusat-pusat,
pusat sub pusat maupun sub pusat dan wilayah hinterlandnya dalam
Kabupaten Teluk Wondama serta penghubung ke wilayah
7
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama lain di luar Kabupaten
yang secara geografis dapat dilalui transportasi darat; d.
mengembangkan prasarana transportasi laut yang berfungsi sebagai
penghubung pusat-pusat, pusat-sub pusat maupun wilayah
hinterlandnya dalam Kabupaten Teluk Wondama serta sebagai
penghubung alternatif ke wilayah lain di luar Kabupaten terutama
kota-kota yang memiliki fungsi strategis dalam skala propinsi
maupun nasional; e. mengembangkan prasarana wilayah lainnya yang
meliputi prasarana pendukung kegiatan sosial budaya masyarakat
serta pendukung kegiatan perekonomian; dan f. mengembangkan
prasarana wilayah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
masyarakat, memiliki tingkat pelayanan yang sesuai baik untuk pusat
maupun sub pusat, serta dengan kebutuhan bagi pengembangan
ekonominya. (3) Strategi pelestarian lingkungan dengan pemantapan
kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c, terdiri atas : a. memantapkan keberadaan dan fungsi
kawasan lindung yang sudah ada; b. melakukan pemantauan terhadap
kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung agar tidak
mengganggu fungsi lindung; c. pencegahan terhadap kegiatan
budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. mengembalikan fungsi
lindung pada area yang mengalami kerusakan dengan cara rehabilitasi
dan konservasi; e. memanfaatkan potensi hutan lindung sesuai dengan
perundang-undangan yang ada yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; f. mencegah
adanya kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu
kelestarian fungsi pantai yaitu dengan lebar proporsional dengan
bentuk dan kondisi pantai minimal 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat; g. mengendalikan kegiatan di sekitar
sempadan pantai
Usulan Perbaikan (2) huruf d dengan strategi meliputi: a.
Mempertahankan fungsi dan kondisi hutan produksi yang ada; b.
Mengembangkan pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan ketahanan
pangan masyarakat; c. Mengembangkan penataan kawasan permukiman
yang sadar terhadap bencana; d. Memanfaatkan potensi sumber daya
alam secara berkelanjutan. e. Mengendalikan perkembangan koridor
jalan arteri primer; f. Mengendalikan perkembangan koridor kawasan
pesisir dan kota-kota pantai; (6) Pengembangan potensi bahari
berbasis perikanan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi: a. Mengembangkan
sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan; b. Mengembangkan
kawasan industri pengolahan hasil perikanan; c. Memanfaatkan
potensi sumber daya alam secara berkelanjutan; d. Mengembangkan
kawasan-kawasan wisata bahari dengan meningkatkan potensi keunikan
kampung-kampung nelayan dan meminimalisir kerusakan lingkungan; e.
Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
(7) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf k dengan strategi
meliputi: a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; b.
mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan; dan c. menjaga dan
memelihara aset pertahanan dan keamanan.
Keterangan
8
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama terhadap perusakan
alamiah; h. mencegah adanya kegiatan budidaya di sepanjang sungai
yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan
dasar sungai serta alirannya; i. mengamankan daerah aliran sungai
(DAS); j. melindungi biota, ekosistem, gejala, dan keunikan alam
bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan
pada umumnya; k. melakukan pengelolaan kawasan suaka alam yang
terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, dan hutan wisata, sesuai
dengan ketentuan perlindungan yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundangan; l. melarang adanya kegiatan budidaya apapun pada hutan
cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional; dan
m. mengembalikan kondisi kawasan suaka alam dan cagar budaya yang
rusak sesuai fungsinya antara lain dengan melakukan reboisasi dan
rehabilitasi. (4) Strategi pemanfaatan kawasan budidaya secara
berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d, terdiri atas : a. mempertahankan fungsi dan kondisi hutan
produksi yang ada; b. memanfaatkan potensi hutan produksi
diutamakan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan non kayu; c.
mengembalikan kerusakan hutan produksi yang ada dengan reboisasi
dan rehabilitasi; d. mempertahankan peruntukan pertanian dan
perkebunan yang ada khususnya untuk komoditas pertanian lahan
kering; e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dan
perkebunan yang baru khususnya untuk mendukung pengembangan kawasan
permukiman perdesaan. f. mengembangkan pusat kegiatan perikanan
pada lokasi yang memiliki jangkauan ke sumber daya perikanan, dan
memiliki kemudahan akses ke pasar; g. menyediakan fasilitas
penunjang kegiatan perikanan
Usulan Perbaikan
Keterangan
9
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama khususnya untuk mendukung
pengembangan industri pengolahan perikanan; h. mengembangkan sistem
pusat permukiman Kabupaten yang memiliki pola keterkaitan antar
pusat permukiman; i. memanfaatkan potensi sumber daya alam
khususnya batu bara secara terkendali dengan memperhatikan status
fungsi hutan; j. mengembangkan pusat pelayanan sektor pertambangan
dan permukiman di kawasan penambangan; k. mengembangkan
aksesibilitas ke dan dari lokasi penambangan; dan l. mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dengan
upaya pengendalian dan pengawasan yang ketat. (5) Strategi
pengembangan pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas: a.
mengembangkan kegiatan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam
khususnya kegiatan wisata bahari; b. mengembangkan pusat kegiatan
pariwisata pada lokasi yang memiliki jangkauan ke lokasilokasi
wisata yang ada; c. mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan
pariwisata pada pusat kegiatan pariwisata dan lokasilokasi wisata
sesuai dengan kebutuhannya; d. mengembangkan sistem prasarana
transportasi untuk mempermudah aksesibilitas ke lokasi wisata dari
luar wilayah Kabupaten; e. mengembangkan sistem prasarana
transportasi untuk menghubungkan antar lokasi wisata dalam
Kabupaten; f. mengembangkan kegiatan-kegiatan pariwisata yang
berwawasan lingkungan; dan g. menjaga kelestarian kawasan-kawasan
pariwisata alam yang rawan terjadi degradasi lingkungan. h.
Melakukan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan
pariwisata. (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf f
Usulan Perbaikan
Keterangan
10
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama terdiri atas : a.
mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
Usulan Perbaikan
Keterangan
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalamdan
di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan
c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan4. dan
keamanan negara. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Pasal 5 (1) Rencana
struktur ruang, meliputi: a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem
jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4.1 Sistem Pusat Kegiatan Pasal 6 Sistem pusat kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. sistem
perkotaan; dan b. sistem perdesaan. 4.1.1 Sistem Perkotaan a. PKN
a. PKW b. PKL Pasal 5 (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten
terdiri atas: a. sistem pusat kegiatan; dan b. sistem jaringan
prasarana wilayah kabupaten. (2) Rencana struktur ruang wilayah
kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:
50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)
Pasal 7 (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a meliputi: Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 a. PKL Rasiei di Distrik Rasiei sebagai pusat ayat (1),
terdiri atas: pelayanan skala kabupaten; a. PKL; b. PKLp terdiri
dari: b. PKLp; 1. Aisandami di Distrik Teluk Duairi; dan c. PPK;
dan
Pasal 6
11
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama d. PPL. PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Rasiei di Distrik Rasiei. PKLp
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Aisandami di
Distrik Teluk Duairi dan Windesi di Distrik Windesi. c. PKSN d. PPK
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Yembekiri di
Distrik Rumberpon dan Sabubar di Distrik Wamesa.
Usulan Perbaikan 2. Windesi di Distrik Windesi. 3. Naikere Baru
di Distrik Naikere
Keterangan
(2) (3)
(4)
Pasal 7 c. PPK sebagai pusat pelayanan kecamatan meliputi: 1.
Yembekiri di Distrik Rumberpon dan 2. Sabubar di Distrik Wamesa. 3.
Wasior di Distrik Wasior 4. Wondiboi di Distrik Wasior Selatan; 5.
Werabur di Distrik Nikiwar; 6. Yomber di Distrik Roswar; 7.
Nanimori di Distrik Kuri Wamesa; 8. Kaprus di Distrik Soug Wepu;
dan 9. Yende di Distrik Roon. Pasal 7
(5)
4.1.2 Sistem Perdesaan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri atas: a. Wondiboi di Distrik Wasior Selatan; b.
Wosimo di Distrik Naikere; c. Werabur di Distrik Nikiwar; d. Waprak
di Distrik Roswar; e. Ambumi di Distrik Kuri Wamesa; f. Kaprus di
Distrik Soug Wepu; dan g. Yende di Distrik Roon.
(2) Sistem perdesaan dimaksud dalam Pasal 6 huruf bberupa Pusat
meliputi: a. kampung b. kampung c. kampung d. kampung e. kampung f.
kampung g. kampung h. kampung i. kampung j. kampung k. kampung l.
kampung Pelayanan Lingkungan (PPL) Dusner di Distrik Kuriwamesa;
Ambumi di Distrik Kuriwamesa; Werianggi di Distrik Nikiwar Waprak
di Distrik Roswar Sandey di Distrik Windesi; Ambuar di Distrik
Wamesa; Yariyari di Distrik Rumberpon; Yomakaan di Distrik
Rumberpon; Reyo di Disrik Sougwepu; Senderawoi di Distrik Rasiey;
Sobei di Distrik Teluk Duairi; Wosimo di Distrik Naikere;
12
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan m. kampung Undurara di Distrik Naikere; n.
kampung Oyaa di Distrik Naikere; o. kampung Yawore di Distrik
Naikere.
Keterangan
4.2
Sistem Jaringan Prasarana Pasal 8 Sistem jaringan prasarana
wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
b terdiri atas: a. sistem prasarana utama; dan b. sistem prasarana
lainnya.
1. Sistem Prasarana UtamaPasal 7 Sistem jaringan prasarana utama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. b. c. sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan
transportasi laut; dan sistem jaringan transportasi udara. a.
Sistem Jaringan Transpotasi Darat 1) Jaringan jalan Pasal 8 Pasal 9
Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. jaringan transportasi darat;
b. jaringan transportasi perkeretaapian; c. jaringan transportasi
laut; dan d. jaringan transportasi udara.
(1)
(2)
Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan; b.
jaringan prasarana lalu lintas; dan c. jaringan layanan lalu
lintas. Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas : a. jaringan jalan strategis nasional rencana, yaitu
ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten
Teluk Wondama melalui Distrik Sougwepu, Distrik Nikiwar, Distrik
Windesi, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Naikere dan Distrik Rasiei.
Ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama dengan
Kabupaten Kaimana, dan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten
Teluk Wondama dengan Kabupaten Teluk Bintuni. b. jaringan jalan
kolektor sekunder, yaitu ruas jalan dari Rasiei
Pasal 10 (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas: a. jaringan lalu lintas dan
angkutan jalan; dan b. jaringan transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan. (2) Jaringan lalu lintas dari angkutan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jaringan
jalan; b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan c.
jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. (3) Jaringan
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a.
jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten; b. jaringan jalan
provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
13
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama ke Wasior; dan
Usulan Perbaikan c. jaringan jalan kabupaten. sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi : a. jalan arteri primer,
yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari dengan
Kabupaten Teluk Wondama melalui Distrik Sougwepu, Distrik Nikiwar,
Distrik Windesi, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Naikere dan Distrik
Rasiei. b. Jalan kolektor primer, yaitu ruas jalan yang
menghubungkan Kab. Teluk Wondama (Windesi) Kab. Teluk Bintuni
(Babo) Kab. Fakfak (Fakfak) (5) Jaringan jalan provinsi pada
wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa
jalan kolektor sekunder yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kab.
Teluk Wondama dengan Kab. Kaimana. (6) Jaringan jalan kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jalan lokal primer yang
menghubungkan Rasiei-Wasior-Aisandami. (7) penetapan sistem
jaringan jalan sekunder pada rencana tata ruang detail. (8)
Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b berupa terminal, meliputi: c. terminal
penumpang tipe C di Rasiei; d. sub terminal di Sendrawoy; e. Sub
terminal di Naikere; f. Sub terminal di Windesi. (9) Jaringan
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c berupa pengembangan rute trayek angkutan kota
meliputi: a. Rasiei Tandia Sendrawoy; b. Sendrawoy Naikere; c.
Rasiei Sobey Aisandami; d. Windesi Werianggi Werabur; e. Windesi
Werianggi Idoor. (10) Jaringan transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Keterangan
c. jaringan jalan lokal, yaitu ruas jalan dari Wasior (4)
Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten (3)Aisandami.
Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas: a. terminal penumpang tipe C di Rasiei; b.
sub terminal di Sendrawoy; c. Sub terminal di Naikere; d. Sub
terminal di Windesi. Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu trayek angkutan penumpang
yang melayani : a. Rasiei Tandia Sendrawoy; b. Sendrawoy Naikere;
c. Rasiei Sobey Aisandami; d. Windesi Werianggi Werabur; e. Windesi
Werianggi Idoor.
(4)
14
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan (1) huruf b berupa pelabuahan penyeberangan
meliputi:
Keterangan
a. Pelabuhan Duairi. b. Pelabuhan c. Pelabuhan d. Pelabuhan e.
Pelabuhan f. Pelabuhan g. Pelabuhan
Aisandami
di
Distrik
Teluk
Yende di Distrik Roon Dusner di Distrik Kuri Wamesa Ambuar di
Distrik Wamesa Waprak di Distrik Roswar Kaprus di Distrik Soug Wepu
Yomber di Distrik RumberponSebaiknya memasukan rencana jaringan
kereta api sesuai RTRWN.
2) Jaringan jalur kereta api Pasal 11 (1) Jaringan
perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri
atas: a. prasarana kereta api; b. sarana kereta api; dan c.
pelayanan kereta api. (2) prasarana kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan jaringan kereta api yang
melewati distrik Soug Wepu, distrik Wamesa, distrik Windesi,
distrik Kuri Wamesa, dan distrik Naikere. (3) sarana kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan
stasiun kereta api di Kaprus, Sabubar, Windesi, Nanimori, dan
Naikere (4) pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi: a. penyediaan akses terhadap layanan kereta api;
dan b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang. b. Sistem
Jaringan Transportasi Laut 1) Tatanan kepelabuhan Pasal 9 (1)
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b, meliputi: a. tatanan kepelabuhan; dan Pasal 12 (1)
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b, meliputi:
15
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama b. alur pelayaran.
Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas: a. Pelabuhan Wasior dan Pelabuhan Windesi yang
merupakan pelabuhan pengumpul; dan b. rencana pengembangan
Pelabuhan Ambumi sebagai pelabuhan pengumpan.
Usulan Perbaikan a. tatanan kepelabuhan; dan b. alur pelayaran.
(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas: a. Pelabuhan Wasior dan Pelabuhan Windesi merupakan
pelabuhan nasional yang berperan sebagai pelabuhan utama tersier;
dan b. Rencana Pelabuhan Ambumi sebagai pelabuhan lokal yang
berperan sebagai pelabuhan pengumpan.
Keterangan
(2)
(3)
2) Alur pelayaran Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas : a. Wasior Windesi Sabubar Kaprus
Yembekiri Kabupaten Manokwari; b. Wasior Kabupaten Manokwari; c.
Wasior Roon - Kabupaten Nabire; d. Wasior Roon Kabupaten manokwari.
c. Sistem Jaringan Transpotasi Udara 1) Tatanan kebandarudaraan
Pasal 10 Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan;
dan b. ruang udara untuk penerbangan. Tatanan kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bandar udara
pengumpan di Wasior. 2) Ruang udara untuk penerbangan
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas : a. Wasior Windesi Sabubar Kaprus Yembekiri -
Kabupaten Manokwari; b. Wasior Kabupaten Manokwari; c. Wasior Roon
- Kabupaten Nabire; d. Wasior Roon Kabupaten manokwari Pasal 13 (1)
Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d meliputi: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara
untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi Bandar Udara pengumpan di
Wasior.
(1)
(2)
16
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan Pasal 13 (3) Ruang udara untuk penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi: 1. kawasan
pendekatan dan lepas landas; 2. kawasan kemungkinan bahaya
kecelakaan; 3. kawasan di bawah permukaan horizontal; 4. kawasan di
bawah permukaan horizontal luar; 5. kawasan di bawah permukaan
kerucut; 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan 7. kawasan di
sekitar penempatan alat bantu navigasi udara. b. penetapan Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati. Pasal 14 Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimasud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya
air; dan d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Keterangan
(3)
Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara..
2. Sistem Prasarana LainnyaPasal 11 Sistem jaringan prasarana
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,
terdiri atas: a. b. c. d. sistem jaringan energi; sistem jaringan
telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem
prasarana pengelolaan lingkungan. a. Sistem Jaringan Energi Pasal
12
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a yaitu berupa pembangkit listrik dan jaringan transmisi
tenaga listrik.
Pasal 15 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dalam Pasal 14
huruf a terdiri atas: a. transmisi tenaga listrik; b. tenaga
listrik; dan c. energi alternatif.
dimaksud
1) Transmisi tenaga listrik (2) Jaringan transmisi tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara
lokal menuju pusat-pusat permukiman. 2) Tenaga listrik
Pasal 15
(2)
Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa secara pengembangan lokal menuju pusat-pusat
permukiman.
17
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c yaitu meliputi : a. Pembangkit listrik tenaga
diesel (PLTD) di Wasior, b. Pembangkit listrik tenaga air dan
pembangkit listrik tenaga surya terpusat yang dikembangkan di
seluruh distrik.
Keterangan
(3) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
Pasal 15 berupa pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit
listrik (3)tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya terpusat
yang dikembangkan di seluruh distrik.
3) Energi alternatif b. Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal
13
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalamPasal 11 huruf b, yaitu berupa sistem jaringan terrestrial dan
nirkabel;
Pasal 16 (1)Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: a. jaringan terrestrial atau
kabel; dan b. nirkabel.
1) Jaringan Terrestrial/Kabel (2) Sistem jaringan terrestrial
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembangkan di Rasiei. Pasal
16
(2)
Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel di Rasiei.
2) Jaringan Nirkabel (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)yaitu berupa pengembangan menara base
transceiver system (BTS) untuk jaringan telepon seluler di seluruh
ibukota distrik.
Pasal 16 (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi: a. pengembangan menara telekomunikasi bersama
antar berbagai operator telepon genggam di setiap ibukota distrik;
b. gelombang radio untuk komunikasi di setiap ibukota distrik; dan
c. pengembangan teknologi informasi kawasan.
(1)
c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air 1) Wilayah sungai lintas
negara 2) Wilayah sungai lintas provinsi 3) Wilayah sungai lintas
kabupaten 4) Wilayah sungai strategis nasional 5) Jaringan Sumber
Daya Air Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf c terdiri atas;
Pasal 17 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana
18
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama a. prasarana air baku
untuk air bersih; b. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
c. sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Prasarana air
baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yaitu dengan memanfaatkan sumber air sungai yang melalui wilayah
Kabupaten. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan secara lokal menuju
pusat-pusat permukiman. Sistem pengendalian banjir dan pengamanan
pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a.
pengendalian struktural melalui kegiatan rekayasa teknis dalam
penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan banjir; dan b.
pengendalian non struktural melalui pengelolaan daerah pengaliran,
pengelolaan kawasan banjir, flood proofing dan sistem peringatan
dini.
Usulan Perbaikan dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
a. Wilayah Sungai (WS); b. Jaringan irigasi; c. Jaringan air baku
untuk air minum; d. Jaringan air minum ke kelompok pengguna;dan e.
Pengembangan sistem pengendali banjir. (2) Wilayah Sungai (WS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah WS
Kamundan-Sebyar dengan sungai-sungai yang melintasi Kabupaten
meliputi: 1. Sungai Wosimi. 2. Sungai Wonggema; dan 3. Sungai
Nanimori 4. Sungai Mawoi; 5. Sungai Rado; 6. Sungai Sanduai; 7.
Sungai Anggris; 8. Sungai Miei; 9. Sungai Manggurai; 10. Sungai
...............; 11. Sungai ...............; (3) JaringanIrigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk
melayani kawasan pertanian di Distrik Naikere dengan memanfaatkan
S. Wosimi dan S. Wonggema. (4) Jaringan air baku untuk air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dengan
memanfaatkan sumber air sungai yang melalui wilayah Kabupaten. (5)
Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dikembangkan secara lokal atau komunal menuju
pusat-pusat permukiman. (6) Pengembangan sistem pengendalian banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pembangunan
saluran run-off di daerah hulu sungai yang berpotensi menyebabkan
banjir bandang b. Pembangunan tanggul untuk melindungi kawasan
permukiman; c. Normalisasi Sungai berupa pengerukan sedimen;
Keterangan
(2)
(3)
(4)
19
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan d. Perluasan dan pengukuhan areal sempadan
sungai; e. Penghijauan sempadan sungai dengan vegetasi tanaman
keras yang produktif; f. Pemantauan secara berkala kondisi
sungaisungai yang berpotensi menyebabkan banjir bandang. g.
Pengukuhan dan penghijauan sempadan pantai untuk mengantisipasi
potensi tsunami dan abrasi pantai. h. Pengembangan sistem
peringatan dini dalam mengantisipasi bencana banjir bandang maupun
tsunami.
Keterangan
d. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 15 (1) Sistem
prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf d, terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem
jaringan air minum; dan c. sistem jaringan drainase; Sistem
jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan melalui penimbunan saniter (sanitary landfill),
pembakaran (incineration), pembuatan kompos (composting),
pemanfaatan ulang (recycling), dan pengelolaan dengan pola reduce,
reuse, dan recycle. Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dikelola secara lokal dengan memanfaatkan
sumber-sumber air. Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan menggunakan sistem on
site, meliputi tangki septiktank, sumur resapan, dan cubluk dengan
leher angsa. Semua jaringan drainase kota system terbuka tidak
diarahkan langsung masuk ke sungai tetapi dibuat saluran tersendiri
untuk mengalirkan air limbah ke laut setelah melalui bak-bak
penyaring, sehingga limbah padat dan limbah beracun tidak mencemari
laut.
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 18 (1) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas: a. sistem
jaringan persampahan; b. sistem pengelolaan limbah; c. sistem jalur
dan ruang evakuasi bencana; dan d. sistem jaringan prasarana
kabupaten lainnya. (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Tempat Penampungan
Sementara ditempatkan di setiap pusat-pusat kegiatan. b.
pengembangan TPA di Distrik Rasiei. c. pengembangan penyediaan
sarana prasarana pengolahan sampah; dan d. koordinasi antar lembaga
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan
dalam pengelolaan sampah. (3)Sistem pengelolaan limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Sistem individu dengan
menggunakan tangki septik individu di masing-masing rumah tangga.
b. Sistem komunal dengan menggunakan tangki septik komunal di
setiap pusat-pusat kegiatan. (4) Jalur dan ruang evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Penyediaan
jalur evakuasi meliputi:
20
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan 1. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi
meliputi: a) Distrik Soug Wepu b) Distrik Wamesa c) Distrik Nikiwar
d) Distrik Windesi e) Distrik Kuri Wamesa f) Distrik Rasiei g)
Distrik Wondiboy h) Distrik Wasior i) Distrik Teluk Duairi 2. Jalur
evakuasi bencana gempa bumi meliputi seluruh kawasan permukiman di
seluruh distrik; 3. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi: a)
Distrik Soug Wepu b) Distrik Wamesa c) Distrik Nikiwar d) Distrik
Windesi e) Distrik Kuri Wamesa f) Distrik Naikere g) Distrik Rasiei
h) Distrik Wondiboy i) Distrik Wasior j) Distrik Teluk Duairi 4.
Jalur evakuasi bencana tsunami meliputi seluruh kawasan permukiman
di seluruh distrik. b. Penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
1. lapangan olahraga atau lapangan terbuka; 2. fasilitas umum dan
sosial meliputi: a) gedung sekolah; b) rumah sakit atau gedung
kesehatan lainnya; c) kantor pemerintah; dan d) terminal. c. Lokasi
ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana diatur lebih lanjut pada
Peraturan Daerah mengenai rencana rinci kawasan.
Keterangan
4.
Rencana Pola Ruang
21
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama Pasal 15
Usulan Perbaikan OK Pasal 15 -> Pasal 19
Keterangan
(1)
(2)
Rencana pola ruang wilayah, terdiri atas: a. kawasan lindung;
dan b. kawasan budidaya. Rencana pola ruang wilayah digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan Lindung
Kawasan Lindung
Pasal 16 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
terdiri atas: a. b. c. kawasan kawasan kawasan d. kawasan e.
kawasan hutan lindung; perlindungan setempat; suaka alam,
pelestarian alam dan cagar budaya; rawan bencana alam; dan lindung
lainnya.
Pasal 20 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf a, terdiri atas: kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahan; b. kawasan hutan lindung; c.
kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian
alam dan cagar budaya; dan e. kawasan rawan bencana alam; Kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan a.
Pasal 21 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa kawasan
resapan air terletak di seluruh Pegunungan Wondiboy dan bukit-bukit
di Distrik Teluk Duairi, Rumberpon, Roswar, Roon, Wasior, Wondiboy,
Rasiei, Soug Wepu, Wamesa, Nikiwar, Windesi, Kuri Wamesa, dan
Naikere seluas ....... Ha
22
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama Kawasan Hutan Lindung
Usulan Perbaikan OK Pasal 17 -> Pasal 22
Keterangan
Pasal 17 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf a terletak di bagian selatan Distrik Rasiei seluas kurang
lebih 22.995 ha, dan sepanjang garis pantai di Distrik Soug Jaya,
Distrik Wamesa, Distrik Nikwar, Distrik Windesi, dan Distrik
Rumberpon seluas kurang lebih 84.700 ha. Kawasan Perlindungan
Setempat Kawasan Perlindungan Setempat
(1)
(2)
(3)
Pasal 18 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai;
dan b. kawasan sempadan sungai; Kawasan sempadan pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai
Kabupaten Teluk Wondama seluas kurang lebih 7.708 ha, dengan
ketentuan daratan: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak
minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah
darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan
kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional
terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang
sungai-sungai di Kabupaten Teluk Wondama seluas kurang lebih 26.470
ha, dengan ketentuan: a. daratan sepanjang tepian sungai besar
tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal
100 meter dari tepi sungai; b. daratan sepanjang tepian anak sungai
tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal
50
(2)
(3)
Pasal 23 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas: c. kawasan sempadan pantai;
dan d. kawasan sempadan sungai; Kawasan sempadan pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai
Kabupaten Teluk Wondama seluas kurang lebih 7.708 ha, dengan
ketentuan daratan: c. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak
minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah
darat; atau d. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan
kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional
terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang
sungai-sungai di Kabupaten Teluk Wondama seluas kurang lebih
......... ha, dengan ketentuan: d. daratan sepanjang tepian sungai
besar tidak
23
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama meter dari tepi sungai;
dan daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal
15 meter dari kaki tanggul sebelah luar.
Usulan Perbaikan bertanggul di luar kawasan permukiman dengan
lebar minimal 200 meter dari tepi sungai; e. daratan sepanjang
tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman
dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai; f. daratan
sepanjang tepian sungai besar di dalam kawasan permukiman dengan
lebar minimal 200 meter dari tepi sungai; dan g. daratan sepanjang
tepian anak sungai di dalam kawasan permukiman dengan lebar minimal
100 meter dari tepi sungai; Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
dan Cagar Budaya
Keterangan
c.
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 19 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi: a. kawasan
cagar alam; b. kawasan pantai berhutan bakau; dan c. kawasan taman
nasional. Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di Pegunungan Wondiboy seluas kurang lebih 74.030
ha meliputi Distrik Teluk Duairi Distrik Wasior, Distrik Wondiboy,
dan Distrik Rasiei. Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat, di perbatasan Distrik
Wasior, Distrik Kurimesa, dan Distrik Naikere seluas kurang lebih
21.160 ha. Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, terdapat di Kawasan Taman Nasional Laut Teluk
Cenderawasih termasuk didalamnya hutan suaka alam di Pulau Roon
seluas kurang lebih 5.669 ha dan Pulau Rumberpon seluas kurang
lebih 6.157 ha.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 24 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi: a. kawasan
cagar alam; b. kawasan pantai berhutan bakau; c. kawasan taman
nasional; dan d. Kawasan cagar budaya Kawasan cagar alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Pegunungan
Wondiboy seluas kurang lebih 74.030 ha meliputi Distrik Teluk
Duairi Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, dan Distrik Rasiei.
Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat, di perbatasan Distrik Wasior, Distrik Kuriwamesa,
dan Distrik Naikere seluas kurang lebih 21.160 ha. Kawasan taman
nasional sebagaimana dimaksud
24
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kawasan
Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih termasuk didalamnya hutan
suaka alam di Pulau Roon seluas kurang lebih 5.669 ha dan Pulau
Rumberpon seluas kurang lebih 6.157 ha. Kawasan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi : a. Kawasan
Perguruan Injil di Bukit Aitumeri, Distrik Wasior; b. Gua
Bersejarah Suku Numfor di Pulau Mioswar, Distrik Wamesa; dan c.
Perkampungan Air dan Gereja Tua di Desa Yende, Distrik Roon.
Kawasan Rawan Bencana Alam
Keterangan
(5)
Kawasan Rawan Bencana Alam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 20 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf d, terdiri atas: a. kawasan rawan bencana gempa
bumi; b. kawasan rawan bencana longsor; c. kawasan rawan bencana
banjir; dan d. kawasan rawan bencana tsunami. Kawasan rawan bencana
gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdapat di
seluruh wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Kawasan rawan bencana
tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat
di Distrik Windesi, Distrik Rasiei, Distrik Wondiboi, Distrik
Wasior dan Distrik Teluk Duairi Kawasan rawan bencana banjir
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik
Teluk Duairi, Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiei,
Distrik Naikere dan Distrik Windesi. Kawasan rawan bencana tsunami
berada pada kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 25 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf d, terdiri atas: a. kawasan rawan bencana gempa
bumi; b. kawasan rawan bencana longsor; c. kawasan rawan bencana
banjir; dan d. kawasan rawan bencana tsunami. Kawasan rawan bencana
gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdapat di
seluruh wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Kawasan rawan bencana
tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat
di sebagian besar wilayah Distrik Windesi, Distrik Rasiei, Distrik
Wondiboi, Distrik Wasior dan Distrik Teluk Duairi Kawasan rawan
bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
terdapat di sebagian besar wilayah Distrik Teluk Duairi, Distrik
Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiei,
25
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan Distrik Naikere dan Distrik Windesi. Kawasan
rawan bencana tsunami berada pada kawasan pesisir pantai dan
pulau-pulau.
Keterangan
(5)
Kawasan Budidaya
OK Pasal 21 -> Pasal 26
Pasal 21 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. kawasan peruntukan hutan
produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan
perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan
industri; kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan
permukiman. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 22 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a terdapat di Distrik Soug Jaya, Wamesa,
Nikwar, Windesi, Kuramesa, dan Naikere dengan luas kurang lebih
347.900 ha. Kawasan Peruntukan Pertanian
(1)
(2)
Pasal 23 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf b, terdiri atas: a. kawasan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan; b. kawasan perkebunan; dan c. kawasan peternakan.
Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
26
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Duari, Distrik Rasiei,
Distrik Kuramesa, dan Distrik Naikere dengan luas kurang lebih
49.010 ha. (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdapat di Distrik Duari, Distrik Rasiei, Distrik
Kuramesa, dan Distrik Naikere dengan jenis komoditi tanaman kakao,
kopi, kelapa, dan melinjo seluas kurang lebih 39.380 ha. (4)
Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdapat di setiap distrik. Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 24
(1). Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf c, terdiri atas: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
dan b. kawasan peruntukan pengolahan perikanan. (2). Kawasan
peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terletak di antara Pulau Papua dan Pulau Mioswaar. (3).
Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terletak di Distrik Windesi. Kawasan Peruntukan
Pertambangan
Usulan Perbaikan
Keterangan
(1)
(2)
Pasal 25 Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf d, yaitu berupa kawasan peruntukan
pertambangan mineral dan batubara. Kawasan peruntukan pertambangan
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Emas (Au)
tersebar sepanjang Teluk Wondama dengan jenis batuan terdiri atas
batuan plutonik granit dan diorite, batuan vulkanik rhyolit,
metamorf gneiss, sekis mika dan sedimen batu gamping. Penyebaran
Perak (Ag) tersebar di Pulau Roon, Sobei, Rado, Wasior, dan Rasiei.
Tembaga (Cu) tersebar di Pulau Roon, Sobei, Rado, Wasior dan
Rasiei. Timbal (Pb) tersebar di pulau Roon, Sobei, Rado, Wasior,
Wondiboi, Ambumi dan Roswar. Nikel (Ni)
27
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama tersebar di Pulau Roon,
Sobei, Rado, Wasior, Rasiei. Mineral Zirkon (Zr) tersebar di Pulau
Roon, Sobei, Rado, Wasior, Wodiboi, Rasiei. Mineral Titan (Ti)
tersebar di Pulau Roon, Sobei, Rado, Wasior dan Rasiei. Kawasan
peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat di Distrik Wamesa, Distrik Nikiwar, Distrik Windesi,
Distrik Kuramesa. Kawasan Peruntukan Industri
Usulan Perbaikan
Keterangan
(3)
Pasal 26 Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 37 huruf e, yaitu industri rumah tangga yang terdapat
di setiap distrik dan industri pengolahan hasil pertanian di
Distrik Wasior. Kawasan Peruntukan Pariwisata
(1)
(2)
(3)
Pasal 27 Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf f, terdiri atas: a. kawasan peruntukan
pariwisata budaya; dan b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi kawasan wisata bersejarah Bukit Aitumeri di
Miei, Roon, Roswar, Windesi, Iriati dan Kaibi. Kawasan peruntukan
pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
Taman Nasional Laut Cenderawasih, Pulau Rumberpon, Pulau Nusrowi,
Pulau Nukusa, Pulau Mioswar, Pulau Roon, Pulau Yoop, dan Bukit
Aitumeri.
28
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama Kawasan Peruntukan
Permukiman
Usulan Perbaikan
Keterangan
5.
Pasal 28 Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas: a. kawasan peruntukan
permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman
perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pada seluruh ibukota distrik.
(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yaitu pada setiap perkampungan. PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS
(1)
Pasal 28 Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Teluk Wondama,
terdiri atas: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan
strategis kabupaten. (2) Rencana kawasan strategis digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. Pasal 29 Kawasan strategis provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan
kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu Kaimana
Wondama Bintuni Manokwari. (1) Pasal 30 Kawasan strategis kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
ekonomi; b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
(1)
29
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama kepentingan sosial
budaya; dan c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Kawasan
strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan pusat pelayanan, meliputi
Distrik Rasiei, Wasior, dan Kuri Wamesa; b. kawasan strategis pusat
wisata bahari yang terletak di Distrik Nikiwar; Distrik Roon,
Distrik Rumberpon, Distrik Roswar, Distrik Windesi, Distrik Teluk
Duairi, dan Distrik Wamesa. c. kawasan strategis pusat niaga dan
industri pengolahan pendukung sektor perikanan dan pertambangan
yang terletak di Distrik Windesi. (3) Kawasan strategis dari sudut
kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, yaitu Kawasan Bukit Aitumeri di Miei, Roon, Roswar, Windesi,
Iriati dan Kaibi. (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, yaitu : a. kawasan hutan suaka alam dan wisata di
Distrik Rasiei, Distrik Wondiboi, Distrik Wasior, dan Distrik Teluk
Duairi. b. kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. ARAHAN
PEMANFAATAN RUANG (1) (2) Pasal 31 Pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan
dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan
pendanaannya. Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usulan Perbaikan
Keterangan
6.
(3)
30
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama Pasal 32 (1) Program
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang
ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Pendanaan program
pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta
dan kerja sama pendanaan. (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KETENTUAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Usulan Perbaikan
Keterangan
7.
(1)
(2)
Pasal 33 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Arahan pengendalian
pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. c. ketentuan perizinan; ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 34 (1) Ketentuan umum
peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah
daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum
peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi
untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk
kawasan budidaya; dan
31
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama c. ketentuan umum
peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional
dan wilayah, terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana
transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan
sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana
sumber daya air; Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih
lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. Perizinan Pasal 35 Ketentuan perizinan
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Izin pemanfaatan ruang
diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus untuk kawasan
terdampak bencana banjir bandang, pemanfaatan ruang diberikan
sesuai hasil kajian kawasan pada Distrik Teluk Duairi, Distrik
Wasior, Distrik Wondiboi, Distrik Wondiboi dan Distrik Naikere.
Usulan Perbaikan
Keterangan
(1)
(2) (3)
(4)
(1)
Pasal 36 Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di
Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan
pemanfaatan tanah; dan d. izin mendirikan bangunan; Mekanisme
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
32
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama d diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Usulan Perbaikan
Keterangan
Ketentuan Insentif Dan Disinsentif
(1)
(2)
(3)
Pasal 37 Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah
daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif
diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur
ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disinsentif dikenakan terhadap
pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi
keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(1)
(2)
Pasal 38 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan
disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan
kewenangannya.
(1)
Pasal 39 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
dapat berupa: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi
silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta
pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan;
dan/atau
33
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama pemberian penghargaan
kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah . (2) Disinsentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat berupa: a.
pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang; dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur,
pengenaan kompensasi, dan penalti.d.
Usulan Perbaikan
Keterangan
Sanksi
(1)
(2)
Pasal 40 Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan
sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pengenaan
sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran
ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; d.
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; e. pelanggaran ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang
menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g.
pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang
tidak benar.
34
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama
Usulan Perbaikan
Keterangan
Pasal 41
(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b.
penghentian sementara kegiatan; c.penghentian sementara pelayanan
umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i.
denda administratif. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa : a.
peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c.
penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e.
pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda
administratif.
Pasal 42 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap
rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.
KELEMBAGAAN Pasal 43 (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan
kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah. Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
35
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama diatur dengan Keputusan
Bupati.
Usulan Perbaikan
Keterangan
9.
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Umum Pasal 44 Dalam
kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak: a.
mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang
sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak
atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan
kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan
pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan
gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian. Kewajiban Masyarakat
Pasal 45 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang
sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang;
36
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama c. mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 46
Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kaidah dan
aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun
temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya
dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang
serasi, selaras, dan seimbang. Peran Masyarakat
Usulan Perbaikan
Keterangan
(1)
Pasal 47 Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah
dilakukan antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan
rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c.
partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 48 Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa : a.
memberikan masukan mengenai : 1. persiapan penyusunan rencana tata
ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
37
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama 3. pengidentifikasian
potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi
rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b.
melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Usulan Perbaikan
Keterangan
Pasal 49 Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan mengenai
kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam
pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai
dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di
dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; e. kegiatan menjaga
kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 50 Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a.
masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b.
keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi c. pelaksanaan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan; d. pelaporan kepada instansi
dan/atau pejabat yang berwenang
38
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama dalam hal menemukan
dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang
yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan e.
pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata
ruang.
Usulan Perbaikan
Keterangan
Pasal 51 (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat
disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada
bupati. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk
oleh Bupati.
Pasal 52 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah
daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang
yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Pasal 53 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan
ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10 .
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54 Jangka waktu Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Teluk Wondama adalah 20 (dua puluh) tahun dan
dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam
kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang
ditetapkan dengan peraturan
(1)
(2)
39
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama perundang-undangan,
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama dapat ditinjau
kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3)
Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika
internal wilayah. (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan
oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang
kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan,
rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil
kesepakatan Menteri Kehutanan. Hal-hal yang belum cukup diatur
dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan
Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
Usulan Perbaikan
Keterangan
11 .
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan
ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah
ini.
(1) Dengan
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :a. izin
pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku
ketentuan : 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan
40
N o.
Raperda versi Pemda Kab. Teluk Wondama Peraturan Daerah ini; 2.
untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; a.
pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah
ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
Usulan Perbaikan
Keterangan
12 .
KETENTUAN PENUTUPPasal 56 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
41
