Upload
lamhanh
View
249
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
USULAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA
TERHADAP KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR DESA
TERPENCIL DI KABUPATEN BANGLI
Oleh
1. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH, MH.
2. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH,M.Hum, LLM ( Anggota)
3. Dr. I Made Udiana, SH, MH. (anggota)
4. I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi, SH ( Mahasiswa S2)
5. Made Mustiana, SE ( Sekretaris Peneliti)
PENELITIAN INI DIAJUKAN UNTUK DIBIAYAI DARI DANA DIPA
BLU PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UNUD
PERIODE 2015
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
LEMBAR PENGESAHAN
1 Judul Penelitian Implementasi Tanggungjawab Negara Terhadap
Kewajiban Konstitusional Warga Negara
Mengikuti Pendidikan Dasar desa terpencil di
Kabupaten Bangli.
2 Bidang Ilmu Ilmu Hukum /Pemerintahan
3 Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap
Dr. Ni Ketut Sri Utari,SH.MH
b. Jenis Kelamin Perempuan
c. NIP 19560902 198503 2 001
d. Pangkat/ Gol Pembina Tk I/ IV b
e. Jabatan Lektor Kepala
f. Program Studi/
Konsentrasi
S2 Ilmu Hukum/ Pemerintahan
4 Jumlah Tim Peneliti 5 orang
5 Lokasi Penelitian Denpasar dan Gianyar
6 Waktu Penelitian 6 bulan
7 Biaya Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)
Mengetahui ,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unud
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.M Hum, LLM
NIP.19611110 198601 2 001
Denpasar, 30 April 2015
Ketua Peneliti,
Dr. Ni Ketut Sri Utari,SH.MH
NIP. 19560902 198503 2 001
Menyetujui
Direktur Program Pasca Sarjana Unud
Prof. Dr.dr.A.A. Raka Sudewi, Sp,S(K)
NIP.19590215 198510 2001
PROPOSAL PENELITIAN
A
JUDUL : PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB NEGARA
TERHADAP KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR DESA
TERPENCIL DI KABUPATEN BANGLI
B BIDANG ILMU : HUKUM PEMERINTAHAN
C PENDAHULUAN
Dari hasil penelitian hukum normative terdahulu yang berjudul” Implementasi
Tanggungjawab Negara Terhadap Kewajiban Konstitusional Warga Negara Terhadap
Kewajiban Konstitutsional Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar” Tahun 2014
menunjukkan bahwa:
1. Kebijakan Nasional tentang pendidikan terutama sejak tahun 2008 dalam rangka
memenuhi kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar, tampak usaha
memenuhi kewajiban negara untuk implementasi Pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945. PP
No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib belajar adalah penjabaran Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tanpa
memungut biaya. Pengelolaan dan mekanisme penganggaran, alokasi dan distribusi
biaya pendidikan harus sesuai dengan pedoman yang sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
Perintah PP ini juga lebih menegaskan bahwa anggaran biaya pendidikan harus 20 %
dari APBN dan APBD. Penggunaan angka 20 % ini masih relative sangat tergantung
pada APBD tiap Kabupaten dan Kota, kepincangan tentu masih akan terjadi
mengingat kondisi daerah masing-masing.
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi ujung tombak terwujudnya wajib belajar
sembilan tahun. Tugas menentukan kebijakan oprasional penyelenggaraan dan
peremajaan data sangat penting karena Pemerintah Kabupaten dan Kota bersentuhan
langsung dengan masyarakat dan paling mengetahui kondisi dan situasi
2
penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Informasi tentang anak usia sekolah yang
putus sekolah bisa dipantau langsung dengan bantuan Kepala Desa dan Klian Banjar.
Dengan demikian tanggungjawab negara dalam mewujudkan hak atas pendidikan
dasar seharusnya dapat tercapai.
3. Adanya desentralisasi dan otonomi yang seluas-luasnya pada Pemerintah Kabupaten
Kota dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pembiayaan
yang dimuat dalam APBD dalam bentuk hibah diluar dana deconsentrasi
sesungguhnya dimaksudkan agar langsung digunakan untuk keperluan itu, seperti
luncuran dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah). Oleh pemerintah diluncurkan
Program BOS (bantuan Oprasional Pendidikan), yang merupakan dana hibah langsung
ke sekolah. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban msyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Tujuan
khusus adalah:
a) Membebaskan siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri terhadap biaya oprasional
sekolah.
b) Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
c) Meringankan beban biaya oprasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs
swasta
Besaran dana yang diterima dihitung per- jumlah siswa SD/SDLB sebesar Rp.
580.000,-/ tahun dan SMP/SMPLB Rp.710.000,-/tahun termasuk biaya buku. Jadi
salah satu bentuk tanggungjawab negara “membiayai” terhadap wajib belajar 9 tahun
untuk biaya oprasional dirata-ratakan seperti itu. Dana BOS ini dikelola dan
dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Khusus untuk siswa miskin dapat diberi subsidi
untuk pemberian tambahan biaya transportasi dari dan ke sekolah, membeli seragam
dan sepatu untuk siswa, membeli sepeda, atau alat transportasi lain seperti perahu
untuk digunakan oleh siswa miskin, tetapi masuk sebagai inventaris sekolah.
Bali yang merupakan destinasi pariwisata, yang menyumbang banyak pada penerimaan
negara ternyata dipelosok desa masih saja belum terpenuhinya hak atas wajib belajar 9 tahun
dengan beragam alasan dan faktor utama adalah:
kemiskinan masyarakat,
kondisi wilayah
3
di pihak pemerintah dan Satuan Pengelola Pendidikan Dasar belum optimal memberi
data yang valid dan mutakhir, dan
kepincangan APBD antar Kabupaten/Kota,
disamping karena ada penyalahgunaan atau belum tepat sasaran.
Upaya yang harus dilakukan adalah kasuistik per- Kabupaten/ Kota dan Sekolah. Kata kunci
adalah akurasi pendataan secara menyeluruh dari lapisan terbawah sangat penting, sehingga
perencanaan menyentuh kebutuhan nyata dan realisasinya bisa tepat sasaran.
Dari faktor-faktor penyebab yang diuraikan di atas menarik untuk diteliti bagaimana
pelaksanaan dan hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan solusi
pemecahan masalah yang ada dalam usaha memenuhi Tanggungjawab Negara Terhadap
Kewajiban Konstitusional Warga Negara Terhadap Kewajiban Konstitutsional Warga Negara
Mengikuti Pendidikan Dasar.Dipilihnya Kabupaten Bangli dengan pertimbangan bahwa
APBD Kabupaten kecil serta wilayahnya berbukit sehingga banyak desa-desa terpencil, yang
kemungkinan anak-anak tidak masuk sekolah atau putus sekolah. Apa langkah pemerintah
dalam upaya memenuhi Hak atas wajib belajar sembilan tahun seperti amanat UUD NRI 1945
dan bagaimana peran pemerintah Propinsi dalam mengatasi masalah tersebut.
D RUMUSAN MASALAH:
1. Bagaimana sumber daya dan kebijakan pengelolaan pendidikan di Kabupaten
Bangli dalam mengatasi masalah anak-anak miskin dan yang putus sekolah?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dan solusi terhadap masalah yang
dihadapi?
3. Bagaimana bentuk koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Bali dalam
pemecahan masalah anak-anak yang tidak mampu dan yang putus sekolah?
E TUJUAN PENELITIAN:
1. Menggali dan menganalisis kondisi atau kemampuan nyata Pemerintah
Kabupaten Bangli dalam pemenuhan hak atas wajib belajar pendidikan dasar
bagi warganya.
2. Menelusuri dan menganalisis hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi
dalam pemenuhan hak wajib belajar pendidikan dasar bagi warganya.
3. Mengungkap hubungan pemerintah Propinsi dan Kabupaten dengan menggali
peran Pemerintah Propinsi Bali dalam mengatasi masalah yang dihadapi
4
Kabupaten Bangli dalam bidang pendidikan Dasar 9 Tahun.
F. MANFAAT PENELITIAN:
1. Pengembangan mata kuliah hukum dan hak asasi manusia
2. Memperdalam kajian implementasi hak atas pendidikan di Indonesia, yang
sering menjadi retorika politik para pejabat negara dan pelaksanaannya yang
kongkrit.
3. Menggali dan mengungkap problematik kasuistik pelaksanaan/ penerapan hak
atas pendidikan dasar 9 tahun di desa terpencil
G OUTCOME/ KELUARAN
Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dan akan
dipublikasikan dalam Jurnal Program Magister Ilmu Hukum PS Unud.
H TINJAUAN PUSTAKA:
Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 mengungkapkan bahwa salah satu tujuan negara
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian implementasinya dijabarkan
lebih lanjut dalam Batang Tubuh yakni:
Pasal 28C UUDNRI 1945 (1)
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
5
Dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan
menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Konsep tentang “Hak” dalam pengertian hak asasi manusia adalah wilayah kebebasan
yang dimiliki oleh setiap individu, di mana orang lain, masyarakat, maupun negara
tidak boleh mencampurinya. Individu memiliki keleluasaan menggunakan atau tidak
haknya itu. Berbeda dengan kata “wajib” yang berarti keharusan untuk dilakukan
atau tidak dilakukan, dan bila keharusan itu dilanggar maka akan ada sanksi.
Pasal 28 C ayat (1) UUDNRI 1945 dan Pasal 31 (1) UUDNRI 1945 menekankan
bahwa hak mendapatkan pendidikan adalah hak asasi manusia. Khusus dalam Pasal
31 (2) UUDNRI 1945 adalah menentukan setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi khusus kepada warga
negara Indonesia ada kewajiban atau keharusan mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayai, dengan asumsi akan melahirkan warga negara yang
cerdas, bisa membaca, berhitung, membaca dan menulis.
Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengalaman, baik mengenai
keterampilan/ keahlian, kesehatan fisik maupun moralitas. Manusia tumbuh selalu
melalui proses belajar, sehingga kewajiban memberi pendidikan tidak hanya
kewajiban keluarga atau orang tua, juga masyarakat dan negara.
Kebijakan Nasional mengenai pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistim Pendidikan Nasional. Pasal 1 angka 1 merumuskan: Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional adalah dalam rangka mencapai tujuan
negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.Penyelenggara pendidikan bukan
hanya tugas negara, tetapi juga tugas orangtua atau keluarga dan masyarakat.Peran
masyarakat terutama dalam pendirian sekolah-sekolah suasta dalam bentuk
6
yayasan.Penyelenggaraan pendidikan nasional setelah era reformasi didasarkan atas
prinsip demokrasi (pemerataan pendidikan), desentralisasi, keadilan dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan bangsa dan negara.Prinsip-prinsip ini
berdampak pada kandungan, proses dan managemen sistem pendidikan nasional.
(Pasal 4 UU No.20 Tahun 2003)
Adapun visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional adalah sebagai
berikut:
Visi: Pendidikan Nasional: terwujudnya system pendidikan sebagai pranata
sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu
dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Misi pendidikan nasional sebagai berikut:
1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat
2) Membantu dan memfasilitasi pengembangsn potensi anak bangsa secara
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar;
3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman,
sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global dan
5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam konteks Negara Kesatuan
Republik \Indonesia.
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat agar peserta didik dapat mengembangkan
potensinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.(Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003).
Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam UU No.20 Tahun 2003, meliputi:
7
1) Pelaksanaan pendikan agama serta akhlak mulia
2) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
4) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
5) Peningkatan kepropesionalan pendidik dan tenaga kependidikan
6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik
7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan
8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
9) Pelaksanaan wajib belajar
10) Pelaksanaan otonomi managemen pendidikan
11) Pemberdayaan peran serta masyarakat
12) Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat dan
13) Pengawasan dalam sistim pendidikan nasional
Terkait dengan penelitian ini adalah strategi nomor sembilan (9), yakni pelaksanaan
wajib belajar. Pasal 31 UUD NRI 1945 menentukan:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar (Pasal 6 UU No.20 Tahun 2003). Orang tua dari anak usia wajib
belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Yang dimaksud
dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan
menengah., seperti Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau
bentuk lain yang sederajat.(Pasal 17 UU No.20 Tahun 2003).
Pengaturan mengenai Pendidikan Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang standar pendidikan nasional dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan LN.RI Tahun 2005 No.41dan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan LNRI Tahun 2013 Nomor 71.Peraturan Pemerintah ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 20 Tahun 2005.
8
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang
Undang-undang yang merupakan implementasi dari Perintah Pasal 18 dan 18 A
UUD NRI 1945 adalah UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal
10 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan:
(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini
ditentukan menjadi urusan Pemerintah,
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil
Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah
dan/atau pemerintahan desa.
Dilihat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1, 2 dan 3) UU No.32 Tahun 2004 sering kali
orang menafsirkan bahwa urusan pemerintahan yang lain merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah.Prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dibuka asal Pemerintah
Daerah mampu melaksanakan sesuai dengan prinsip yang ditentukan dalam Pasal 11
UU No.32 Tahun 2004.
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan criteria
9
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pelaksanaan, hubungan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar
pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai
satu system pemerintahan.
(3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,
yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang, bersifat wajib yang
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Sementara untuk urusan pemerintahan selain 6 urusan Pemerintahan pemerintah
memiliki kewenangan menentukan urusan pemerintahan seperti yang diatur dalam
Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004.
(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah; atau
c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat), Propinsi, dan
Kabupaten/ Kota dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82).Pemerintah Pusat sebagai pemerintahan tertinggi
di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap memiliki kewenangan menentukan
seperti ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004.
Dari penelusuran pelaksanaan prinsip desentralisasi maka wewenang
penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten Kota diatur
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan. Di bawah ini dikutif contoh bagaimana
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten,
khususnya sub Bidang Penentuan kebijakan pendidikan sebagai berikut:
10
TABEL1. CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA
PEMERINTAH, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SUB
BIDANG
SUB-
SUB
BIDANG
PEMERINTAH PROPINSI KABUPATEN/KOTA
1
Kebijakan
1.
Kebijakan
dan
standar
a. Penetapankebijakan
nasional
pendidikan.
b. Koordinasi
dansinkronisasi
kebijakan
operasional dan
program
pendidikan antar
provinsi.
c. Perencanaan
strategis
pendidikan
nasional
a. Penetapan
b. kebijakan
operasional
pendidikan di
provinsi sesuai
dengan
kebijakan
nasional.
c. Koordinasi dan
sinkronisasi
kebijakan
operasional dan
program
pendidikan
antar
kabupaten/kota.
d. Perencanaan
strategispendidi
kan anak usia
dini,
pendidikan
dasar,
pendidikan
menengah dan
pendidikan
nonformal
sesuai dengan
perencanaan
strategis
pendidikan
nasional.
a. Penetapan
kebijakan
Operasional
pendidikan
dikabupaten/kota
sesuai dengan
kebijakan
nasional dan
provinsi.
b. _
c. Perencanaan
operasional
program
pendidikan anak
usiadini,
pendidikan dasar,
pendidikan
menengah dan
Pendidikan
nonformal sesuai
dengan
perencanaan
strategis tingkat
provinsi dan
nasional
2.a. Pengembangan
danpenetapan standar
nasional pendidikan
(isi, proses, kompetensi
lulusan, tenaga
kependidikan, sarana
dan prasarana,
pengelolaan,
pembiayaan, dan
penilaian pendidikan).
b. Sosialisasi standar
nasional pendidikan dan
pelaksanaannya pada
jenjang pendidikan
tinggi
2.a. _
b. Sosialisasi dan
pelaksanaan
standar nasional
pendidikan
di tingkat provinsi.
2.a. _
b. Sosialisasi dan
pelaksanaan
standar nasional
pendidikan di tingkat
kabupaten/kota
3. Penetapan pedoman
pengelolaan dan
penyelenggaraan
pendidikan anak usia
dini,pendidikan dasar,
3. Koordinasi atas
pengelolaan dan
penyelenggaraan
pendidikan,
pengembangan
3. Pengelolaan dan
penyelenggaraan
pendidikan
anak usia dini,
pendidikan
11
pendidikan
menengah,pendidikan
tinggi, dan pendidikan
nonformal.
tenaga
kependidikan dan
penyediaan fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota,
untuk tingkat
pendidikan
dasar dan
menengah
dasar, pendidikan
menengahdan
pendidikan nonformal
Sumber: Kutipan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan
Dari kutipan di atas tampak bahwa kebijakan Urusan Pemerintahan yang
didesentralisasikan ke Propinsi dan Kabupaten Kota hanya sebagian urusan-urusan
tertentu, kebijakan ada pada Pemerintah Pusat.Untuk pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Kabupaten/ Kota.
PP No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib belajar L N R I Tahun 2008 Nomor 90 dan
TLNRI Nomor 4863, adalah penjabaran Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa Pemerintah dan
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada
jenjang pendidikan dasar ( SD dan SMP) tanpa memungut biaya.
Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari
kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua
(education for all). Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan
pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa
membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga
negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang
bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya
untuk mendapatkan pendidikan dasar.
Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang
normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan.Semua anak
Indonesia.Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.
12
Jaminan tentang pembiayaan diatur dalam Pasal 9 PP No.47 Tahun 2008 Tentang
Wajib belajar sebagai berikut:
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti
program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih
memungkinkan.
(3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum
lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas
biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak
mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib
memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(3) Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar
menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangan masing-masing.
Pendanaan Program Pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan LNRI Tahun 2008
Nomor 91.Yang pada intinya mengatur tentang distribusi, tehnik penganggaran,
maupun pengawasan.Di bawah ini dikutip beberapa pasal yang penting berkaitan
dengan pembiayaan wajib belajar.
Pasal 2 PP No. 48 Tahun 2008
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf adan huruf b yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Pasal 3
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaanpendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
13
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. Biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya non personalia.
(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka
1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai pada satuanpendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat structural pada satuan pendidikan;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan
dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen;dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau
guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang
terdiri atas:
1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabatstruktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
Pasal 4
(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah,
baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai
melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-
undangan.
(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah
untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan
investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja
14
pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan. (3)
Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial
sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau
(4) bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya
operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk
kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada
masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pasal 6
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5
yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem
penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor
pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun
anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari
belanja negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 81
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor
pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun
anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari
belanja daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Menteri Keuangan.
15
Pasal 82
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam
bentuk hibah.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
a. dana dekonsentrasi;
b. dana tugas pembantuan; dan
c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah
perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan
kepala daerah.
Dari kutipan Pasal 9 ayat (4) PP No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib belajar, bahwa
Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan
bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.Ketentuan Pasal ini
memberi jaminan bahwa pemerintah wajib membiayai.
Hal spesial dalam Pendanaan Pendidikan adalah dalam bentuk hibah/ luncuran
langsung pada sasaran sehingga lebih jelas pertanggungjawabannya.dan tepat
sasaran.Peneliti masih penasaran tentang tehnik peluncuran dana pendidikan ini, yang
disebut Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah).Hasil penelusuran internet
ditemukan Presentasi Direktur Pembinaan SD dan Direktur Pembinaan SMP
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan1 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan
Dana BOS Tahun 2012 yang bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No 51 Tahun 2011.2
Program BOS bertujuan untuk meringankan beban msyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Tujuan khusus adalah:
1) Membebaskan siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri terhadap biaya oprasional
sekolah.
2) Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3) Meringankan beban biaya oprasional sekolah bagi siswa SD/MI dan
SMP/MTs swasta
1 www.bos kemendiknas. BOS bahan Presentasi Direktur 14 Des 2011 diunduh 10/6/2014
2 Peraturan Mendikbud No.51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Bantuan
Oprasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Sekolah.
16
Mekanisme peluncuran hibah ini diusahakan lebih singkat dan tepat sasaran.Menteri
Keuangan RI langsung mentransfer ke Kas Umum Propinsi dari Kas Umum Propinsi
langsung ke Rekening Sekolah sasaran, tanpa melalui Kabupaten/ Kota. Penggunaan
Dana BOS adalah untuk:
1) Mengganti buku teks yang rusak
2) Penerimaan siswa baru
3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
4) Ulangan dan ujian
5) Pembelian bahan-bahan habis pakai
6) Layanan daya dan jasa
7) Perawatan sekolah
8) Pembayaran gaji guru dan pegawai honor
9) Pengembangan profesi guru
10) Membantu siswa miskin
11) Pembayaran pengelola BOS
12) Pembelian Komputer
13) Pembelian yang lain jika 1-12 terpenuhi.
Larangan penggunaan Dana BOS juga dirinci, yang intinya harus digunakan untuk 12
kegiatan di atas.
Besaran dana yang diterima dihitung per- jumlah siswa SD/SDLB sebesar Rp.
580.000,-/ tahun dan SMP/SMPLB Rp.710.000,-/tahun termasuk biaya buku.Jadi
salah satu bentuk tanggungjawab negara “membiayai” terhadap wajib belajar 9 tahun
untuk biaya oprasional dirata-ratakan seperti itu.Dana BOS ini dikelola dan
dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Khusus untuk siswa miskin dapat diberi
subsidi (point) 10 di atas, untuk pemberian tambahan biaya transportasi dari dan ke
sekolah, membeli seragam dan sepatu untuk siswa, membeli sepeda, atau alat
transportasi lain seperti perahu untuk digunakan oleh siswa miskin, tetapi masuk
sebagai inventaris sekolah.
Program BOS dengan sistem managemen berbasis sekolah (MBS) artinya sekolah
menerima uangnya secara utuh kemudian dikelola secara mandiri bersama dewan
guru dan Komite Sekolah. Sekolah berkewajiban menyusun Rencana Jangka
Menengah (untuk 4 tahunan), menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk
17
rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) dan dana BOS termasuk dalam RKAS
tersebut.RJM dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru/ pendidik, setelah
memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, kemudian disahkan oleh SKPD
Kabupaten/ Kota.3 Perencanaan harus riil dan akurat dan transparent, sehingga
eksekusi Dana akan terarah dan sesuai benar dengan kebutuhan nyata sekolah.
Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi ujung tombak terwujudnya wajib belajar
sembilan tahun.Tugas menentukan kebijakan oprasional penyelenggaraan dan
peremajaan data sangat penting karena Pemerintah Kabupaten dan Kota bersentuhan
langsung dengan masyarakat dan paling mengetahui kondisi dan situasi
penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Informasi tentang anak usia sekolah
yang putus sekolah bisa dipantau langsung dengan bantuan Kepala Desa dan Klian
Banjar.Dengan demikian tanggungjawab negara dalam mewujudkan hak atas
pendidikan dasar seharusnya dapat tercapai. Bagaimana pelaksanaannya di kabupaten
Bangli adalah tujuan dari penelitian ini.
G. Hipothesis /Asumsi Kerja:
1. Jika hak mendapat pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun merupakan hak
konstitusional warga negara, maka seharusnya pemerintah berkewajiban
untuk memenuhinya dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk
pemenuhan hak itu.
2. Jika faktor-faktor penyebab hambatan atau kendalanya bersifat khusus, maka
tindakan atau kebijakan pemerintah juga harus khusus.
3. Jika urusan Pendidikan Dasar merupakan tanggungjawab pemerintah Daerah
Kabupaten dan Propinsi, maka Pemerintahan Propinsi berkewajiban sebagai
penyeimbang ketimpangan antar Kabupaten, oleh karena itu wajib ada
koordinasi antara Kabupaten dan Propinsi.
3 Peraturan Kemendikbud No.51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan
Laporan Keuangan BOS.
18
H.
METODE PENELITIAN:
1. Tipe Penelitian:
Pada dasarnya tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris, karena
akan meneliti adanya (das sein), bagaimana pelaksanaan senyatanya di
Kabupaten Bangli.
2. Lokasi Penelitian:
Dipilihnya Kabupaten Bangli dengan pertimbangan bahwa wilayahnya
pegunungan, APBD rendah dan banyak anak-anak yang putus sekolah karena
kemiskinan dan jauhnya letak sekolah dari tempat tinggal mereka. Dari
Kabupaten Bangli ini akan dipilih desa yang terpencil, untuk mengenali faktor
hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan pemenuhan
tanggungjawab negara terhadap hak mendapat pendidikan dasar 9 tahun.
3. Sumber data:
Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari pejabat yang terkait: Dinas Pendidikan Propinsi; Dinas Pendidikan
Kabupaten, seperti sekolah Dasar Desa yang dipilih; dan sebagai responden
adalah siswa yang putus sekolah. Data sekunder bersumber dari Koran, berita,
peraturan perundang-undangan.
4. Tehnik Pengumpulan Data:
Tehnik Pengumpulan data primer dengan metode wawancara terstruktur dengan
pedoman wawancara. Untuk data sekunder dengan melakukan penelusuran
peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pendidikan dan
penelusuran bahan bacaan lainnya.
5. Tehnis analisis:
Data yang diperoleh ada dua macam, yakni data kualitatif dan data kuantitatif
khusus mengenai jumlah siswa yang putus sekolah. Tehnik analisis yang
digunakan adalah analisis secara kualitatif dengan analisis SWOTT. Hasil yang
penelitian adalah deskriptif analisis
I.
JADWAL PELAKSANAAN:
Penelitian dilaksanakan dalam 6 bulan mulai Bulan Mei sampai dengan Oktober
2015. Jadwal kegiatan dituangkan dalam matrik sebagai berikut:
19
Bulan Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
Mei 2015 Penyusunan
Proposal
Pengesahan
Persiapan
Koordinasi TIM
Menyusun
Rancangan
Penelitian
Persiapan
penelitian
Juni 2015 Mengurus ijin
penelitian
Membuat intrumen
penelitian
Penjajagan
lokasi
penelitian
Menentukan
jadwal penelitian
lapangan
Juli 2015 Mengumpulkan
data lapangan
Mengumpulkan
data lapangan
Mengumpulkan
data lapangan
Mengumpulkan
data
lapangan
Agustus
2015
Klasifikasi data Klasifikasi data Klasifikasi data Analisis
data
September 2015 Menyusun
sistematika
laporan
Menulis laporan Editing
laporan
menjilid hasil
laporan
Oktober
2015
Seminar hasil Laporan hasil final Menulis
rancangan
publikasi
publikasi
hasil penelitian
J.
PERSONALIA PENELITIAN
1. Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap dan Gelar: Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H, M.H.
b. Golongan/Pangkat/NIP: IVb/PembinaTk.I/195609021985032001
c. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
d. Jabatan Struktural: -
e. Program Studi/ Fakultas: Hukum/ Ilmu Hukum
f. Perguruan Tinggi: Universitas Udayana
g. Bidang Keahlian: Hukum Tata Negara
h. Jangka waktu penelitian: 6 bulan
2. Anggota Peneliti 1
a. Nama Lengkap dan Gelar: Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan,SH,MH,LLM
b. Golongan/Pangkat/NIP: IVb/Pembina Tingkat I /196111011986012001
c. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
d. Jabatan Struktural: -
e. Program Studi/ Fakultas: Hukum/ Ilmu Hukum
f. Perguruan Tinggi: Universitas Udayana
g. Bidang Keahlian: Hukum bisnis
h. Jangka waktu Penelitian: 6 bulan
3. Anggota Peneliti 2
a. Nama Lengkap dan Gelar: Dr. I Made Udiana, SH,MH
b. Golongan/Pangkat/NIP: IVb/Pembina TingkatI/195509251986101001
c. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
d. Jabatan Struktural: -
e. Program Studi/ Fakultas: Hukum/ Ilmu Hukum
f. Perguruan Tinggi: Universitas Udayana
20
g. Bidang Keahlian: Hukum Bisnis
h. Jangka waktu Penelitian: 6 bulan
4. Anggota Peneliti 3 (Mahasiswa)
a. Nama Lengkap dan Gelar: I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi, SH
b. Golongan/Pangkat/NIP: -
c. Jabatan Fungsional: -
d. Jabatan Struktural: -
e. Program Studi/ Fakultas: Magister Ilmu Hukum/ Hukum
f. Perguruan Tinggi: Universitas Udayana
g. Bidang Keahlian: -
h. Jangka waktu penelitian: 6 bulan
5. Pegawai Sekretariat
a. Nama Lengkap dan Gelar: I Made Mustiana, SE
b. Golongan/Pangkat/NIP: -
c. Jabatan Fungsional: Pegawai Sekretariat Program S 2
d. Jabatan Struktural: -
e. Program Studi/ Fakultas: Magister Ilmu Hukum/ Hukum
f. Perguruan Tinggi: Universitas Udayana
g. Bidang Keahlian: Tehnik komputer
h. Jangka waktu penelitian: 6 bulan
J. PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN
Biaya Penelitian diperkirakan sebesar Rp.11.000.000,-( sebelas Juta Rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:
NO URAIAN KEGIATAN WAKTU SATUAN TARIF JUMLAH
HONORARIUM
1 Pembuatan proposal jam 20 Rp 50,000 Rp 1,000,000
2 pengumpulan bahan hukum
30 Rp 50,000 Rp 1,500,000
3 pengumpulan data lapangan
32 Rp 50,000 Rp 1,600,000
4 pengolahan bahan dan data
50 Rp 50,000 Rp 2,500,000
5 penysunan laporan
30 Rp 50,000 Rp 1,500,000
JUMLAH
Rp 8,100,000
PENGADAAN BAHAN
1 Belanja ATK paket 1 Rp 740,000 Rp 740,000
2 Penggandaan Laporan exemp 12 Rp 25,000 Rp 300,000
3
konsumsi rapat Tim
Peneliti kue kotak 40 Rp 15,000 Rp 600,000
4 Seminar Hasil Penelitian kue kotak 30 Rp 12,000 Rp 360,000
nasi kotak 30 Rp 30,000 Rp 900,000
JUMLAH
Rp 2,900,000
TOTAL PEMBIAYAAN
Rp 11,000,000
21
Lampiran 1: CV Ketua peneliti
CURRICULUM VITAE
A. IDENTITAS DIRI
Nama : Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H.,M.H.
Jabatan/Golongan/Pangkat : Lektor Kepala/ IV b/Pembina TK.I
NIP/NIK : 19560902 198503 2 001
Tempat dan tanggal lahir : Gianyar, 2 September 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Alamat Pekerjaan : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Alamat Rumah : Jalan Pendidikan I blok H6 Perumahan Graha Kerti\
Sidekarya Denpasar Selatan
Suami : I Dewa Gede Rai, SE
Anak 1. I Dewa Ayu Intan Pramitasanti, S.S.
2. I Dewa Gede Surya Adiguna, S.T.
3. I Dewa Gede Bayu Satyanugraha.
HP : 08123632790
Email [email protected]
B. RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/ prodi
1982 S1 Fakultas Hukum Universitas
Udayana
Hukum Tata Negara
2003 S2 Program Studi Magister (S2)
Ilmu Hukum Universitas
Udayana
Sistem Peradilan Pidana
2013 S3 Fakultas Hukum Universitas
Airlangga
Ilmu Hukum
C. PELATIHAN PROFESIONAL
No. Tahun Pelatihan Penyelenggara
1. 17-21 Desember
2002.
Pendidikan dan Pelatihan
Calon Hakim HAM Ad-
Hoc.
Diselenggarakan oleh
Menteri Kehakiman dan
HAM. Jakarta.
2. 20-25 Maret 2006.
Ancang Aplikasi/ AA Diselenggarakan oleh
Dirjen Dikti Departemen
Pendidikan Nasional, di
Denpasar
3. 2-5 Nopember
2007.
Training of Trainers
Sosialisasi UUD 45 dan
TAP MPR.
Sekretariat MPR RI di
Denpasar.
4. 4- 20 April 2008.
General English Course. IALF Denpasar
5. 10 Agustus 2009. Lulus Sertifikasi Dosen Universitas Airlangga
22
dan dinyatakan sebagai
Dosen Profesional bidang
Ilmu Hukum.Sertifikat
Pendidik Nomor Peserta
091101315960217
Surabaya.
D. PENGALAMAN MENGAJAR
NO Mata Kuliah Jenjang Institusi/
Jurusan/Program
Tahun….s/d……
1. Ilmu Negara S1 FH Unud 1985 s/d sekarang
2. Hukum Tatanegara S1 FH Unud 1985 s/d sekarang
3. Ilmu Perundang-undangan S1 FH Unud 2000 s/d sekarang
4. Hukum dan Hak Asasi
Manusia
S1 FH Unud 1976 s/d sekarang
5. Hukum Pemilu S1 FH Unud 1985 s/d sekarang
6. Hukum Peradilan Konstitusi S1 FH Unud 2013 s/d sekarang
7. Hukum Konstitusi S1 FH Unud 1990 s/d sekarang
8. Politik Hukum S1 FH Unud 2013 s/d sekarang
9. Hak Asasi Manusia S2 Prog Magister Ilmu
Hukum PS Unud
2008 s/d sekarang
10. Tanggungjawab Sosial
Perusahaan
S2 Prog Magister Ilmu
Hukum PS Unud
2014
11. Penyelenggaraan Kekuasaan
Negara
S3 Prog Doktor Ilmu
Hukum PS Unud
2014
E. PENGALAMAN JABATAN
Tahun Jabatan Institusi
1990-1998 Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH UNUD
2005-2009 Pengarah Bidang Keuangan Progran
Ekstensi FH Unud
FH UNUD
F. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun Judul Pengabdian Jabatan Sumber Dana
2003 Kendala Pengembangan Hak
Asasi Manusia Perempuan Dari
Perspektif Undang-undang
Perkawinan
Nara
sumber
Yayasan MARIKUM, di
Bali Hotel Denpasar
2004.
Supremasi Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Dalam Perubahan
UUD 1945. Makalah Disajikan
dalam kegiatan Forum Ormas,
LSM, dan Tokoh Masyarakat
Kabupaten Badung
Nara
sumber
Pemerintah Kabupaten
Badung di Hotel
Batukaru Garden Ubung
Denpasar, tanggal 2
September
2005. HAM Katagori politik. Disajikan
dalam acara Sosialisasi Rencana
Aksi Nasional HAM bagi Aparat
Kecamatan dan Anggota Panitia
Rencana Aksi Nasional HAM
Kabupaten Badung
Nara
sumber
Pemerintah Kabupaten
Badung
23
2014 Sosialisasi Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
Ketua
Pelaksana/
nara
sumber
DIPA BLU BOPTN
LPM UNUD
2014 Penyuluhan Hukum HAM dan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Ketua
Pelaksana/
Nara
sumber
Dana PNBP Fakultas
Hukum Unud
G. PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana
2003 Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan
Daerah (Thesis) Pada Program Magister
Hukum (S2) Universitas Udayana. Agustus
2003
Peneliti Bea Siswa Dikti
DEPDIKNAS
2013 Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah
Konstitusi Perspektif Hak Asasi Manusia
(Disertasi). Januari 2013
Peneliti Bea Siswa
NFT-NUFFICT
Belanda
2013 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana.
Ketua
Penelitian
Dibiayai dari
DIPA BLU PS
Magister (S2)
Ilmu Hukum
PPSUnud.2013
2013 Penelitian untuk Buku Ajar HAM. PS
Magister (S2) Ilmu Hukum PPS Unud.
Ketua
Peneliti
Dibiayai dari
DIPA BLU PS
Magister (S2)
Ilmu Hukum
PPS Unud. 2013
2014 Penelititian Implementasi Tanggungjawab
Negara terhadap kewajiban Konstitusional
Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar.
Ketua
Peneliti
Dibiayai dari
DIPA BLU PS
Magister (S2)
Ilmu Hukum
PPS Unud. 2014
H. PENGALAMAN PENULISAN ILMIAH
Tahun Judul Penulisan Diterbitkan Sumber
Dana
2004 Persamaan Hak Wanita
Bali dalam Kehidupan Adat
di Desa Adat Kendran.
Majalah Ilmu Hukum
Kertha Patrika.diterbitkan
oleh Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Denpasar ISSN 0215-899X
Vol.29 No.1, Januari 2004
Mandiri
2006 Mengikis Ketidakadilan Disajikan dalam Temu Panitia
24
Gender Dalam Adat Bali. Ilmiah II Asosiasi Pengajar
dan Peminat Hukum
Berspektif Gender se
Indonesia (APPHGI), di
Hotel Santika Jln
Pandigiling 45 Surabaya.
Tanggal 18-20 September
2006.
Asosiasi
Pengajar dan
Peminat
Hukum
Berspektif
Gender se
Indonesia
(APPHGI)
2006
Hukum Tatanegara setelah
Amandemen UUD 45
(Buku Ajar).Team Penulis
Bagian Hukum Tatanegara
Fakultas Hukum Unud
Bahan Kuliah HTN Intern
Fak. Hukum Unud
Bagian
Hukum Tata
Negara
2008 Tanggungjawab Sosial
Perusahaan.
Makalah Lokakarya
ECOSOC Pusham UII
Yogyakarta.6-8 Mei 2008
Pusham UII
Yogyakarta
I. KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/
peserta/pembicara
2004
Seminar Uji Sahih
Kajian Komprehensif
Draft Rancangan
Perubahan UUD 1945.
Hasil Komisi Konstitusi Setjen
MPR RI bekerjasama dengan
FH Unud 30 April 2004
Peserta.
2005 Seminar Ilmiah
Regional Gender
Dalam Hukum.
BKFH Unud 30 Agustus 2005.
Pembicara
2006
Fokus Group
Discusion Kajian Hak
atas Kepemilikan.
Komnas HAM, Sub Komisi
Ekonomi Sosial dan Budaya di
Sanur Paradise Plaza Hotel &
Suite. Jalan Hang Tuah 64
Sanur Denpasar 6 September
2006
Peserta.
2006 Diskusi Publik
Rancangan UU
Rahasia Negara
diselenggarakan oleh
IMPARSIAL dan FH UNUD
Denpasar 28 Juli 2006
Peserta,
2006
Temu Ilmiah ke II
Assosiasi Pengajar dan
Peminat Hukum
Berperspektif Gender.
APPHG se Indonesia
Surabaya. 18-20 September
2006
Peserta.
/ pembicara
2007
Workshop
Memperkuat
Justisiabilitas Hak
Ekonomi, Sosial dan
Budaya: Prospek dan
Tantangan
Pusham–UII dan Norsk
Senter for
Menneskerettigheter
Norwegian Centre for
Human Rights
Yogyakarta.13-15
November 2007.
Peserta.
25
2008 Workshop ECOSOC:
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan.
PUSHAM UII Yogyakarta.6-8
Mei 2008 Peserta.
2009
Uji Sahih Rancangan
Undang-undang
Tentang Perlindungan
Mayarakat Adat.
Diselenggarakan oleh Dewan
Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dengan Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
Sanur Beach Hotel, Denpasar
Bali, tanggal 22 Juli 2009
Peserta.
2012 Seminar Revitalisasi
Hukum TataNegara
Diselenggarakan oleh Bagian
Hukum Tata Negara FH Unud
dalam rangka BKFH ke -48
dan Hari Kesaktian Pancasila.
Denpasar 28 September 2012
Moderator.
2014
2 nd International
CyberLaw Seminar
UnudTrusted Digital
Identity and
Authentication Policy
For-E Poblic Services
And Global Commerse
Kerjasama Fakulats Hukum UI
dan Magister Hukum Unud
Dan Program S2 Kenotariatan
.19 Maret 2014
Peserta
2014
Bedah Buku
Pengaduan
Konstitusional Upaya
Hukum Terhadap
Pelanggaran Hak
Konstitusional Warga
Negara
Kerjasama MK dan Fakultas
Hukum Unud 4 September
2014
Peserta
2014 Seminar Percepatan
Pemberantasan
Korupsi
Program Studi S3 Ilmu
HUkum Unud dalam Rangka
Ulang Tahun ke 2 5 Agustus
2014
Peserta
PERAN SERTA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun Jenis/Nama
Kegiatan
Peran Tempat
2004 Lombakarya Tulis
Mahasiswa Bidang
IPS Wilayah C
Pembimbing Universitas
Brawijaya Malang,
tanggal 17-19 Mei
2004
26
Lampiran 2 CV Peneliti 2
CURRICULUM VITAE
IDENTITAS DIRI
Nama : Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum,LL.M.
Nomor Peserta : 1116112
NIP/NIK : 196111011986012001
Tempat dan Tanggal Lahir : Karangasem / 1 Nopember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
Agama : HIndu
Golongan / Pangkat : IVb/Pembina Tingkat I
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Alamat : Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114
Telp./Faks. : 0361-222666/0361-266888
Alamat Rumah : Puri Candra Asri, Blok C No. 18 Batubulan
Gianyar Bali
Telp./HP. : 0361-465065/ HP : 08563792294
Alamat e-mail :[email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun
Lulus
Program Pendidikan (diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor)
Perguruan
Tinggi
Jurusan/
Program Studi
1985 S1 Universitas
Udayana Bali
Hukum Perdata
1998 S2 Universitas
Diponegoro
Semarang
Hukum Ekonomi
2009 Master Degree (LLM) Maastricht
University,
The
Netherlands
Law &
Globalization
2011 S3 (Dr) PDIH-
Universitas
Diponegoro
Semarang
Ilmu Hukum
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri) Penyelenggara Jangka waktu
2008’ Sebagai Moderator : In Stakeholder
Analysis Seminar
FH UNUD-
Maastricht
University
2 hari
27
2008’ TOEFL Course in Udayana Language
Laboratory Denpasar ( di Indonesia)
Lab Bahasa
UNUD
5 hari
2008 General English Denpsar (di Indonesia) IALF Bali 20 hari
2008’ In Training Educational Methodology
PBL to Support Curriculum, Nuffic
Project ( di Indonesia)
FH UNUD &
Maastricht
University the
Netherlands
3 hari
2008’ International Law Short Course
Through PBL Methodology for
Lectures and Student FL UNUD, Nuffic
Project ( di Indonesia)
FH UNUD &
Maastricht
University the
Netherlands
5 hari
2008’ Human Rights Lecture Series Course-
The Netherlands ( di The
Netherlands)
Maastricht
University the
Netherlands
1 hari
2009’ European Information Policy and
Europe on the Internet-The Netherland
s ( di The Netherlands)
European
Institute of
Public
Administration
-Maastricht
University the
Netherlands
3 hari
2009’ Training in Basic Computer Skills, the
Use of Appropriate Software and
Internet di Denpasar ( di
Indonesia)
FH UNUD -
Maastricht
University
4 hari
2009’ International Law and Human Rights,
Workshop ( di Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
3 hari
2009’ Research And Writing on
Environmental Law And Economic,
Workshop (di Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
3 hari
2009’ Training Educational Methodology PBL
(di Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
4 hari
2010’ Legal Research for FL Udayana
University Academic Staffs di FH
UNUD (di Indonesia)
FH UNUD-
Maastrichtt
University
3 hari
2010’ Workshop Comparative Private Law di
FH UNUD ( di Indonesia)
FH UNUD-
Maastrichtt
University
4 hari
2010’ Workshop International Business And
Contract Law di FH UNUD ( di
Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
2 hari
2010’ Training in Basic Computer Skills, the
Use Appropriate Software and Internet
(di Indonesia)
FH UNUD -
Maastricht
University
3 hari
2010’ Workshop: The Development of Law FH UNUD - 3 hari
28
and Human Rights (di Indonesia) Maastricht
University
2010’ Training Development And Educational
Methodology PBL (di Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
4 hari
2010’ Legal English Course (di Indonesia) FH UNUD-
Maastricht
University
2 hari
2011’ PBL Training Skills For Academic
Staffs FL UNUD ( di
Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
3 hari
2011’ PBL Training And Workshop Gender &
Law For Academic Staffs FL UNUD
(di Indonesia)
FH UNUD-
Maastrichtt
University
4 hari
2011’ Training in E-Learning For Academic
And Library Staffs FL UNUD ( di
Indonesia)
FH UNUD-
Maastricht
University
4 hari
2011’ Sebagai Guest Lecturer: by
International Business Study Network
(IBSN) Bali Batch 25 di FE UNUD ( di
Indonesia)
FE UNUD-
IBSN Germany
1 hari
2011 Workshop on Problem Base Learning
For FL UNUD
FH UNUD-
Maastricht
University
1 hari
2012 Workshop Kegiatan Penelitian E2J 3 hari
2013 Workshop on Legal Text Book Writing E2J/ Asia
Foundation
3 hari
PENGALAMAN JABATAN
Tahun Jabatan Institusi
1999-
2000
Acossiate Director CCLE UNUD & San Francisco
University
2006-
2006
Ketua SP4 FH UNUD
2006 Personalia Penyusunan Portofolio
Akreditasi Program Magister (S2) Ilmu
Hukum
FH UNUD
2007 -
2012
Project Manager Project Nuffic IDN
223
FH UNUD & Maastricht
University, The Netherlands.
2010-
2014
Sekretaris Unit Penelitian FH UNUD FH UNUD
2012-
2016
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas
Udayana
29
PRODUK BAHAN AJAR
Mata Kuliah Program Pendidikan
Jenis
Bahan Ajar
(cetak dan
non cetak)
Tahun ... s.d. ...
Hukum Hak Kekayaan
Intelektual (Buku
Ajar)
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2006-2010’
Bahasa Inggris Hukum
(Buku Ajar)
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2007-2010’
Hak Kekayaan
Intelektual (Block
Book)
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2009/2010’
Hukum Pasar Modal
(Block Book)
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2009/2010’
Bahasa Inggris Hukum
(Block Book)
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2010-sekarang’
Hak Kekayaan
Intelektual (Buku
Ajar) Edisi Revisi
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2010-sekarang
Hak Kekayaan
Intelektual
Program Studi Knotariatan Non Cetak 2013
Bahasa Inggris Hukum
(Buku Ajar) Edisi
Revisi
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Non cetak 2010-sekarang
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun Judul Penelitian
Ketua/anggota
Tim
Sumber Dana
2009’ The Uniformity Interpretation of Non-
Conformity Goods And Breach of
Contract on CISG Case Law
Ketua Mandiri
2009’ Suing Exxon Mobil Concerning Human
Right Violations In Aceh Indonesia
Ketua NPT Nuffic
Project IND
223
2010’ Perlindungan Hukum Kain Songket
Desa Gelgel dalam Undang-undang No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Peneliti DIPA FH
UNUD
2010 Perlindungan Hukum Terhadap Karya
Cipta Program Komputer Di Indonesia:
Studi Komparasi Dengan Negara Maju
Ketua Dirjen Dikti
Kemendiknas
30
Dan Negara Berkembang
2011 Perlindungan Hukum Terhadap
Karya Cipta Program Komputer
(Studi Empiris Akses Penggunaan
Software
Melalui Skema Open Source License
Di Propinsi Bali)
Ketua Hibah
Unggulan 2011
Universitas
Udayana
2011’ Implementasi Konsep CSR (Corporate
Social Responsibility) pada Perusahaan
Industri Pariwisata di Bali
Peneliti NPT Nuffic
Project IND
223
2011 Pengakuan Hak Berwisata (The Right
To Tourism) Sebagai Bagian Dari Hak
Asasi Manusia (Pelaksanaan Hak
Berwisata Bagi Para Pekerja Pada
Perusahaan Industri Pariwisata di Bali)
Ketua NPT Nuffic
Project IND
223
2011 Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta
Program Komputer Berbasis Konsep
Intellectual Freedom Dalam Kaitannya
dengan TRIPs Agreement,
Ketua Dana DIPA FH
UNUD
2011 Perlindungan Hukum Terhadap Karya
Cipta Program Komputer (Studi
Empiris Akses Penggunaan Software
Melalui Skema Open Source License di
Propinsi Bali)
Ketua Dana Hibah
Unggulan
Udayana
2011 Mplementasi Konsep CSR (Corporate
Social Responsibility) pada Perusahaan
Industri Pariwisata di Bali
Anggota NPT Nuffic
Project IND
223
2012 Pembentukan Model Dokumentasi
Publikasi Format Buku dalam Usaha
Meningkatkan Kepastian Perlindungan
Hukum terhadap Intangible Asset (Hak
Kekayaan Intelektual) Bidang
Pengetahuan Tradisional (PT) dan
Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
Bali
Ketua Dana Hibah
Unggulan
Udayana
2013 Pengajuan Restrukturisasi Utang dalam
Proses Kepailitan : Studi Empiris
Model Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang pada Perusahaan
Penanaman Modal di Provinsi Bali
Ketua Dana E2J-
USAID-Asia
Foundation
2013 Identifikasi Hasil Karya Kain
Tradisional di Bali (Folklor)
Ketua Dana
Desperindag
31
Provinsi Bali
KARYA TULIS ILMIAH*
A. Buku/Bab Buku/Jurnal
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
2008 Sosialisasi dan Konsultasi Hukum Bisnis, Hukum
Kewarganegaraan, Hukum Pidana Dan Hukum Adat
Dan Masyarakat di Klinik Hukum Interaktif Radio
Suara Janger Polda Bali
Udayana Mengabdi
- UNUD, Vol 7 No.
1, Denpasar,
Jurnal
2008 Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan
Perlindungan Hukum atas Karya Desain di Bali
Jurnal Hukum –
Kertha Patrika, FH
UNUD, Vo. 33 No.
1, Denpasar,
Jurnal
2010 A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR
(Corporate Social Responsibility) di Indonesia
Kertha Patrika-
Jurnal Ilmiah FH
UNUD, Vol. 34,
No. 1, Denpasar,
Jurnal.
2010 Bahasa Inggris Hukum Legal English & TOEFL-Like
Approach
Udayana
University Press,
Denpasar, Buku
2011 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program
Komputer Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan
Negara Maju Dan Negara Berkembang)
Masalah-Masalah
Hukum, FH
UNDIP, Jilid 49
No. 1, Semarang,
Jurnal . h.10-17
2011 Hak Kekayaan Intelektual Dan Transformasi Hukum
Global: Rekonstruksi Pemikiran Terhadap
Perlindungan Program Komputer
Universitas
Diponegoro Press,
Semarang, Buku.
ISBN :978-979-
097-162-2
2012 Kompilasi Block Book Berbasis Metode Problem
Based Learning (PBL)
Bandungan
Institute, Semarang
ISBN:978-602-
8521-18-5
*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga
32
B. Makalah/Poster
Tahun Judul Penyelenggara
2000 Perlindungan Hukum terhadap Pendesain
dan Pemilik Rahasia Dagang, Barkaitan
dengan Karya-karya di Bidang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
(Makalah)
Seminar FH UNUD
2000 Hukum Bisnis untuk Koperasi dan
Pengusaha Menengah di Mataram Lombok
(Makalah)
Workshop, Kerjasama antara
UNRAM-PEG-CCLE Bali
2001 Penegakan Hukum HAKI; Dari Budaya
Hukum Komunal ke Individu (Makalah)
Seminar, Kerjasama FS
Universitas Udayana dengan
Japan Foundation , 2001,
Bali.
2002 The Implementation of Trade Mark and
Industrial Design
Regulation (Makalah)
Seminar, Kerjasama antara
FH UNUD dengan JPO
Tokyo( Japan Patent Office
Tokyo ) – IP Clinic Jakarta,Di
Bali.
2002 Semiloka Likuidasi BPR Di Bali
(Makalah)
Seminar, Kerjasama BI
dengan Komite Kerjasama FE
UNUD
2002 TRIPS Agreement dan Penegakan Hukum
HAKI di Indonesia (Makalah)
Seminar FH UNUD
2003 Pengembangan Tehnologi Informasi
Dalam HAKI untuk Aktivitas Komersial,
(Makalah)
Seminar, Kerjasma JODC
Jepang dan Fakultas Hukum
UNUD, Denpasar
2003 Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya
Hak Cipta Bagi usaha Kecil
Menengah(Makalah)
FH UNDIKNAS Denpasar
2006 Perlindungan Karya Cipta Buku(Makalah)
Seminar, Kerjasama FH
UNUD dengan IKAPI &
ACCU, Denpasar.
2006’ Tehnik dan Metode Pembuatan Bahan Ajar
Ilmu Hukum (Makalah)
Pelatihan, FH UNUD
Program Sp4 Batch 3,
Denpasar
2006’ Sengketa Domain Name Dengan Merek;
Studi Tentang Perlindungan Merek
Terdaftar (Makalah)
Pekan Ilmiah -FH UNUD,
Denpasar
2007’ Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan
Nasabah melalui Mediasi Perbankan
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
No.8/PBI/2006 (Makalah)
Diskusi Terbatas,Magister
Hukum UGM dan Bank
Indonesia, Denpasar.
2007’ Proteksi Hukum Terhadap Intangable Asset Diskusi Kapita Selekta
33
Indonesia dalam Era Globalisasi Melalui
Model Stratgi Versus Strategi (Makalah)
Hukum Bisnis Pasca Sarjana
Hukum Bisnis UNUD,
Denpasar.
2008’ A Brand as Important Value for Building
Image (Makalah)
Seminar HKI, Kerjasama
JPO-JIII-IIPAA-DGIP-FH
UNUD, Denpasar
2009’ Perlindungan Pengetahuan Tradisional
dalam Perspektive HKI, Studi atas Karya
Cipta Lagu, Tari dan Legenda(Makalah)
Seminar Regional, Refleksi
Kearifan Lokal Dalam Politik
Pembangunan Hukum, Pekan
Ilmiah FH UNUD, Denpasar.
2009’ Perindungan Pengetahuan Tradisional dan
Strategi Peningkatan Perolehan HKI di
Perguruan Tinggi (Makalah)
Seminar HKI, Sentra HKI
UNUD – Kementrian Negara
Riset dan Teknologi RI,
Denpasar.
2009’ A Hybrid Framework Suatu Alternatif
Pendekatan CSR (Corporate Social
Responsibility) di Indonesia (Makalah)
Deseminasi Rekomendasi
Bagi Pembaharuan Hukum Di
Indonesia, Kerjasama Komisi
Hukum Nasional-FH UNUD,
Denpasar.
2011 Tourism And Environment Toward
Promoting Sustainable Development of
Tourism: A Human rights Perspective.
(Makalah)
International Seminar on
Environmental, Health and
Safety Risks in a Globalizing
World, Organized by
METRO & MUNDO
Maastricht University-
Faculty of Law UNUD,
Denpasar.
2011 Tri Hita Karana, Environmental Health and
Safety of Humans (Makalah bersama Prof.
Tjok. Istri Putra Astiti,SH.,MS.)
International Seminar on
Environmental, Health and
Safety Risks in a Globalizing
World, Organized by
METRO & MUNDO
Maastricht University-
Faculty of Law UNUD,
Denpasar.
2011 Metodologi Penelitian Hukum (Makalah) Diskusi Bagian Hukum
Keperdataan FH UNUD,
Agustus 2011
2011 Merek & Indikasi Geografis (Makalah
untuk Workshop)
Disperindag Prov. Bali –
Ditjen Industri Agro Jakarta
C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
2006 Penyunting Ahli: Peran Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2
Nomor 3, Denpasar
34
Hidup di Luar Pengadilan. Oleh : Ida
Ayu Ketut Artami
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
Panitia/
peserta/pe
mbicara
2008 Seminar Nasional, Pembangunan
Sumber Daya Aparatur Negara
FH UNDIP, Di
Semarang
Peserta
(Sertifikat)
2008 International Seminar, A
Comparative Legal study on Some
Specific Issues in Malaysia And
Indonesia
Faculty of Law
UNDIP, Di
Semarang
Participant
(Sertifikat)
2008’ Seminar, WestLaw Presentation FH UNUD Peserta
(Sertifikat)
2008’ International seminar, IPR Seminar
Well-Known Trademark and Brand
Strategy Case Passing Off
IIPAA- JIII-
UNUD-JPO, Di
Denpasar
Participant
( Sertifikat)
2009’ Seminar Nasional, Menembus
Kebuntuan Legalitas Formal Menuju
Pembangunan Hukum dengan
Pendekatan Hukum Progreisf
FH UNDIP, Di
Semarang
, Peserta
( Sertifikat)
2009’ Seminar, Pengaduan Konstitusional
(Constitutional Complaint) dan
Kewenangan MK dalam Penegakan
Hak Konstitusional Warga Negara
MKRI, Di
Denpasar
Peserta
( Sertifikat)
2009’ Sosialisasi, Hot Spot and Electronic
Library
FH UNUD –
Maastricht
University, di
Denpasar
Peserta
( Sertifikat)
2009’ Seminar Regional, Refleksi Kearifan
Lokal Dalam Politik Pembangunan
Hukum
FH UNUD Bali, Di
Denpasar
Pembicara
(Sertifikat)
2009” Diskusi Reguler, Seri Sosial Ekonomi Koran Mingguan
Tokoh-IWAPI dan
RSU Ari Canti
Gianyar
Peserta
(Sertifikat)
2009’ Practice PBL on Several Block Books
Compare With Human Rights and
International Law
FH UNUD-
Maastricht
University, Di
Denpasar
Tutor
(Sertifikat)
2009’ Seminar HKI, Penelitian,
Perlindungan dan Strategi dalam
Meningkatkan Perolehan HKI di
Perguruan Tinggi serta Sosialisasi
Pelaporan HKI, Hasil Litbang dan
Pengelolaannya
UNUD-Kementrian
Negara Ristek RI
Pembicara
(Sertifikat)
2009’ Diseminasi, Rekomendasi Bagi
Pembaruan Hukum Di Indonesia (tema
CSR Dalam Undang-Undang)
Kerjasama FH
UNUD dengan
Komisi Hukum
Nasional RI, Di
Denpasar
Narasumber
(Sertifikat)
35
2009 Seminar, Research And Writing on
Environmental Law And Economic
FL UNUD-
Maastricht
University, Di
Denpasar
Participant
(Sertifikat)
2010’ Lokakarya, Penyempurnaan Block
Book di Bagian Hukum Acara
FH UNUD Narasumber
(Sertifikat)
2010’ Workshop, Hak atas Kekayaan
Intelektual, Perlindungan Hak Cipta,
Pengetahuan Tradisional dan Desain
Industri
Yayasan IDEP-
Ubud Gianyar
Narasumber
(Sertifikat)
2010’ Seminar, Pengujian UU No. 1 Th.
1965 Ttg Penyalahgunaan dan atau
Penodaan Agama Pasal 1, Pasal 2 ayat
1 & 2, Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a
FH UNUD Peserta
( Sertifikat)
2010’ Stadium Generale, Criminal Law and
Criminal Procedure
FH UNUD dengan
Maastricht
University
, Peserta
( Sertifikat)
2010 International seminar, Fair Trial
From National And International
Perspective
Fl UNUD-
Maastricht
University, Di
Denpasar
Participant
(Sertifikat)
2010 Stadium Generale, Analysis of State
Obligations Relating to the Right to
Education
FL UNUD-
Maastricht
University, di
Denpasar
Participant
(Sertifikat)
2011’ Seminar Sosialisasi HKI : Melalui
Peningkatan Penelitian Kita
Tingkatkan Perolehan HKI UNUD
untuk Menuju World Class University
Sentra HKI UNUD,
Di Denpasar
Pembicara
(Sertifikat)
2011’ Seminar Nasional, Membangun Bali
Dalam Kerangka RTRW Provinsi
UNUD, Di
Denpasar
Peserta
( Sertifikat)
2011’ International Seminar,
Environmental, Health and Safety
Risks in a Globalizing World
Kerjasama FH
UNUD dengan
Maastricht
University
, Pembicara
(Sertifikat)
2011 International Seminar, Tri Hita
Karana, Environmental Health and
Safety of Humans (Makalah bersama
Prof. Tjok. Istri Putra Astiti,SH.,MS.)
Kerjasama FL-
UNUD –MUNDO-
METRO
Maastricht
University, Di
Denpasar
Speaker
(Sertifikat)
2011 Seminar Nasional, Penelitian
Disertasi Doktor Th 2011
Kemendiknas,
Dirjen DIKTI,
Jakarta
Penyaji
(Sertiffikat)
2011 Dialog Suara Konstitus di Bali TV,
Jaminana KOnstitusional Masyarakat
Hukum Adat dalam Pembangunan
Kepariwisataan
Bali TV dan MKRI Pembicara
(Sertifikat)
2011 Diskusi, Metode Penelitian Hukum Bagian Hukum
Keperdataan FH
UNUD
Pemakalah
(Sertifikat)
2011 Seminar Perkoperasian dan HKI Penyelenggara
KKN PPM dan
Pembicara
(Sertifikat)
36
Desa Tiingan
Klungkung
2011 Seminar,Reporting and Discussion of
The Result of Research Project
Kerjasama FL-
UNUD –MUNDO-
METRO
Maastricht
University
Peserta
(Sertifikat)
2011 Seminar Nasional, Hukum dan
Globalisasi
FH UNUD dlm
rangka Dies Natalis
ke 49 Th.2011
Peserta
(Sertifikat)
2011 Workshop, E-Learning Training For
FoL Unud Academic Staffs, 13-16
Sep. 2011
Kerjasama FL-
UNUD –MUNDO-
METRO
Maastricht
University
Participant
(Certificate)
2011 Workshop,Company Law, October
2011
Kerjasama FL-
UNUD –MUNDO-
METRO
Maastricht
University
Participant
(Certificate)
2011 Workshop On Legal English, October 2011
Kerjasama FL-
UNUD –MUNDO-
METRO
Maastricht
University
Participant
(Certificate)
2011 Workshop, Merek & Indikasi
Geografis, 20 September 2011
DISPERINDAG
PROV. BALI –
DITJEN
INDUSTRI AGRO
JAKARTA
Pembicara
(Sertifikat)
2011 Seminar, Melalui Peningkatan
Kegiatan Penelitian Kita Tingkatkan
Perolehan HKI UNUD untuk Menuju
World Class University
Sentra HKI
Universitas
Udayana
Pembicara
(Sertifikat)
2011 Kuliah Umum, IBSN Germany and
Faculty of Economics Udayana
University
IBSN UNUD Pembicara
(Sertifikat)
2011 Konferensi Nasional, Pendidikan
HAKI dan Penegakan Hukum di
Indonesia
FH UGM,
Yogyakarta
Peserta
(Sertifikat)
2012 Konferensi Nasional,Pembentukan
Model Dokumentasi Format Buku
Dalam Rangka Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
Bidang Pengetahuan Tradisional Dan
Ekspresi Budaya Tradisional
Masyarakat Bali
FH UNPAD
Bandung
Pembicara
(Sertifikat)
2013 Internasional Seminar : Cyber
Notary dan ADR
Program Studi
Magister (S2) Ilmu
Hukum
Moderator
(Sertifikat)
2013 Seminar Nasional : Amandemen UU
Perkawinan
Program Studi
Magister (S2) Ilmu
Hukum
Peserta
(Sertifikat)
2013 Seminar Nasional : Perlindungan FH UNUD Pembicara
37
SDGRPT dan isu-isu terkini HKI (Sertifikat)
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat
2010’ Sosialisasi Perlindungan Hukum
Terhadap Karya Cipta Fotografi
Pengetahuan Tradisional dan Desain
Industri di Yayasan IDEP SELARAS
ALAM Desa Pengosekan Ubud Gianyar
Bali, DIPA UNUD 2010
Desa Pengosekan Ubud
Gianyar
2010 Konsultan drafting Hak Kekayaan
Intelektuan Pada Yayasan IDEP,
Yayasan IDEP
Desa Pengosekan Ubud
Gianyar-Denpasar
2010’ Sosialisasi Perlindungan Hukum
terhadap Karya Cipta Seni Tari dan
Turunannya (Derivative Work) di
Denpasar, PNBP UNUD 2010
ISI-Denpasar
2010’ Konsultasi Hukum Dan Memberikan
Pendapat Hukum Pada PT Praja Taxi
Transportasi (Bali Taxi)
Denpasar
2011 Penyuluhan Hukum tentang Peindungan
Hukum Konsumen Akibat Produk
Makanan yang Mengandung Bahan
Berbahaya
Br, Anggabaya, Penatih,
Denpasa
2011 Sosialisasi HKI di bidang Hukum Merek Br. Paang Tengah. Penatih,
Denpasar
2011 Sosialisasi HKI di bidang Hukum
Merek, Desain Industri dan Indikasi
Geografis
Desa Celuk, Gianyar
2012 Diseminasi Hasil Perjanjian BOT,CSR,
dan Hak Berwisata sebagai Bagian HAM
dalam Kegiatan Pariwisata di Sanur Bali
Desa Sanur, Denpasar- Bali
2012 Sosialisasi Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Perbankan Berdasarkan
Ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun
2007 di Kantor Pusat Bank Sinar
Denpasar
Kantor Pusat Bank Sinar
Denpasar
2012 Sosialisasi Undang-undang Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi
Perlindungan Perempuan di Ikatan
IWABA Daerah Bali-
Denpasar
38
Wanita Bank (IWABA) Daerah Bali
2012 Sosialisasi Norma-norma Hukum
Tentang Kewajiban Pelaksanaan
Corporate Social Responsibility bagi
Perusahaan yang Bergerak di Bidang
Kepariwisataan di Sanur
Desa Sanur, Denpasar- Bali
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Peran/Jabatan Institusi(Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio,
Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)
Tahun…s.d.
...
Associate Director CCLE UNUD (Center for Commercial Legal
Economics) – AUSAID – Univ. San Fransisco 2000-2001
Ketua Program SP4 FH UNUD 2006-2006
Anggota Personalia Penyusunan Portofolio Akreditasi
Program Magister (S2) Ilmu Hukum
2006
Project Manager –
Project Coordinator
Project Nuffic IND 223 – Maastricht University) 2007-2012
Sekretaris Pengelola Unit Penelitian FH UNUD 2010-2014
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun Jenis/Nama Kegiatan
Peran Tempat
2009
Hak Cipta Sebagai Sarana
Mempertahankan Aset-aset Budaya
Bangsa- DPC Perhimpunan Mahasiswa
Hukum Indonesia ( DPC PERMAHI
Bali)
Pembicara
(Piagam)
Denpasar
2010’ PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa) FH
Universitas Udayana
Juri Debat
(Surat
Tugas
Dekan FH
UNUD)
FH Universitas
Udayana
2011
KKN PPM UNUD 2011, Seminar
Peningkatan Kemampuan Manajemen
UKM dan HKI
Pembicara
(Surat
Tugas
Dekan FH
UNUD)
Desa Tiingan,
Klungkung
2011 Pengenalan Kehidupan Kampus
Mahasiswa Baru (PKKMB), ”Problem
Based Learning”
Pembicara
(Surat
Tugas
Dekan FH
UNUD)
FH Universitas
Udayana
39
PENGHARGAAN/PIAGAM
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi
2006 Pengabdian Masyarakat Dalam dies Natalis UNUD ke 44
Dengan Pemerintah Kabupaten Bangli
Rektor
UNUD
2009 Pengabdian dan Prestasi Kepada Institusi dan Dosen(Alumni)
Pertama Meraih LLM di Luar Negeri (Piagam)
Dekan
FH
UNUD
2011 Satya Lancana Karya Satya XX Tahun (Piagam) Presiden
RI
2011 Sebagai Wisudawan dengan Predikat Kelulusan : Cumlaude dan
Terbaik, pada Wisuda ke 123 Tahun 2011
Rektor
UNDIP
Semarang
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Jenis/Nama Organisasi
Jabatan/jenjang
keanggotaan
2011-
2013
Tim Hak Kekayaan Intelektual Provinsi Bali, Seksi
Sosialisasi dan Advokasi (SK Gubernur Prov. Bali)
Anggota
2011 Komisi Etika Penelitian Penggunaan Hewan
Percobaan Universitas Udayana (LPPM UNUD)
Anggota
40
Lampiran CV Peneliti 3
CURRICULUM VITAE
IDENTITAS DIRI
Nama : Dr. I Made Udiana,SH.,MH
Nomor Peserta : 101101315960104
NIP/NIK : 19550925 198610 1 001
Tempat dan Tanggal Lahir : Gianyar, 25 September 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
Agama : Hindu
Golongan / Pangkat : IV b
Jabatan Akademik : Pembina Tk. I
Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Alamat : Bukit Jimbaran
Telp / Faks : (0361) 701812, 701954
Alamat Rumah : Jl. WR. Supratman Gg. Swadaya X No.9, Tohpati ,
Denpasar
Telp / Faks : (0361) 461600
Alamat e-mail : [email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun
Lulus
Program
Pendidikan
(diploma, sarjana,
magister,
spesialis, dan
doktor)
Perguruan
Tinggi
Jurusan/
Program
Studi
1983 Sarjana (S1) Univ.
Udayana
Hukum
Keperdataan / Ilmu
Hukum
2007 Magister (S2) Univ.
Udayana
Hukum Bisnis /
Ilmu Hukum
2013 Doktor (S3) UNAIR Ilmu Hukum
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun Jenis Pelatihan
(Dalam/Luar Negeri)
Penyelenggara Jangka
Waktu
2012 Tugas Belajar UNAIR -
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah Program
Pendidikan
Institusi/Jurusan/Program
Studi
Sem/Tahun
Akademik.
Memberi
Kuliah S1 FH
Unud
S1
Hukum
Ketenagakerjaan
S1 Ilmu Hukum 2013
Hukum
Pengangkutan
S1 Ilmu Hukum 2013
Hukum
Perancangan
Kontrak
S1 Ilmu Hukum 2013
Bahasa Inggris
Hukum
S1 Ilmu Hukum 2013
41
PRODUK BAHAN AJAR
Mata Kuliah Program
Pendidikan
Jenis Bahan Ajar
(cetak dan noncetak)
Sem/Tahun
Akademik.
- - - -
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun Judul Penelitian Ketua/anggota
Tim
Sumber
Dana
KARYA ILMIAH
A. Buku/Bab Buku/Jurnal
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/ olahraga
B. Makalah/Poster
Tahun Judul Penyelenggara
C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/
Peserta/pembicara
2014 Seminar nasional Pelayanan Publik
Sebagai Penjabaran Asas Negara
Kesejahteraan Berdasarkan Undang-
undang Negara Republik Indonesia 1945
FH UNUD Peserta
2014 Pelatihan Website bagi Dosen dan
Pegawai Fakultas Peternakan Universitas
Udayana
FAPET UNUD Peserta
2014 Workshop Penggunaan Sistem Imformasi
Manajemen Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universiats Udayanan.
Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian
kepada
Masyarakat
Universiats
Udayanan.
Peserta
2014 Pengabdian Kepada Masyarakat
“Penataan dan Penghijauan Sistem tiga
Strata (STS) di Farm Fakultas Peternakan
Universiatas Udayana Bukit Jimbaran”
Fakultas
Peternakan
Universiatas
Udayana
Peserta
2014 Trusted Digital Identity and
Authentication Policy for E- Public
Services and Global Commerce
Fakultas Hukum Peserta
2014 Kuliah Umum Ketua MPR RI “MPR
Sebagai Organisasi Negara Pemersatu
Bangsa”
Universitas
Udayana
Peserta
Kuliah Umum Dubes Gede Ngurah
Swajaya, HLTF Indonesia For
Strengthening Asean “Gagasan
Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean
dari Perpektif kepentiangan Indonesia.
FH UNUD Peserta
2014 Bedah Buku Pengaduan Konstitusional FH UNUD Peserta
42
(Constitutional Complaint) Upaya Hukum
Terhadap Pelanggaran Hak-hak
konstitusional warganegara dan
perlindungan hokum karya cipta dongeng
dan payas Bali dalam dimensi Intangible
asset bidang pengetahuan tradisional (PT)
dan ekspresi budaya Tradisional (EBT)
2014 Persentasi para Doktor di Lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
FH UNUD Pembicara
2014 Sosialisasi Revisi Dokumen, Tracer Study
dan Monev Proses Pembelajaran Unit
Penjaminan Mutu Fakultas Hukum
FH UNUD Peserta
2014 Seminar Nasional Kedudukan Desa Adat
Dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Mengantisipasi Keberkakuan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa
Ikatan Alumni
IKAYANA
UNUD
Peserta
2014 Seminar Nasiona l”Perkembangan BUMD
dalam Pembangunan di Daerah”
Kerjasama
UNUD dengan
BPK
Peserta
2014 Lokakarya”Strategi Penanganan Hibah
penelitian dan pengabdian kepada
Masyarakat Nasional
Lembaga
penelitian dan
pengabdian
kepada
Masyarakat
Peserta
2014 Seminar Internasional “Traditional
community in a global Warld
Inna grand Bali
Beach Hotel
Peserta
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun Jenis/ Nama Kegiatan Tempat
2014 Lokakarya Bank Proposal Fakultas Hukum
Universiatas Udayana
2014 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Desa Ada Kenderan,
Tegallalang,
Kabupaten Gianyar
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Peran/Jabatan Tahun …s.d. …
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Peran Tempat
2009 PBH Panitia FH Unud
2008 PKKH Panitia FH Unud
PENGHARGAAN/PIAGAM
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Jenis / Nama Organisasi Jabatan/jenjang
keanggotaan
43
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat
kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.
Denpasar, Desember 2014
Mengetahui
Dekan FH UNUD
( Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH)
NIP. 19530401 198003 1 004
Yang menyatakan,
(Dr. I Made Udiana,SH.,MH)
NIP. 19550925 198610 1 001