Ustek Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badung

USTEK PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DI KABUPATEN BADUNG

1

A.1. Latar Belakang Perusahaan

1. Umum

CV. TRI MATRA DISAIN terbentuk dengan dilandasi sikap kerjasama dan

keinginan mengembangkan diri bersama serta tanggungjawab profesi, dimana

didalamnya tergabung beberapa sumber daya manusia dengan berbekal ilmu

pengetahuan dan profesionalisme yang tinggi. CV. TRI MATRA DISAIN

adalah badan usaha Jasa Konsultansi yang didirikan pada Tanggal 27 Januari

1992 di Denpasar - Bali dengan lingkup layanan Bidang Sipil, Arsitektur, Tata

Lingkungan, Mekanikal dan Elektrikal.

Disisi lain, CV. TRI MATRA DISAIN didirikan dengan tujuan untuk

memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas di bidang jasa konsultansi

serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang ada. Perkembangan

dunia usaha jasa konsultasi yang sejalan dengan laju pembangunan bangsa

dituntut adanya sumber daya manusia yang handal dengan profesionalisme

tinggi dalam usaha peningkatan kualitas pembangunan. Meningkatnya

profesionalisme telah mampu mengikuti perkembangan pembangunan, hal ini

menyebabkan semakin meningkatnya mutu layanan yang diberikan dibidang

jasa konsultasi.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan CV. TRI MATRA DISAIN didukung

oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam

bidangnya masing-masing. Serta dalam hal penanganan berbagai masalah

pekerjaan, CV. TRI MATRA DISAIN ada dalam posisi untuk mendapatkan

A DATA ORGANISASI PERUSAHAAN


DI KABUPATEN BADUNG

2

solusi teknik terbaik dan pendekatan ekonomis untuk masing-masing

penyelesaian permasalahan.

CV. TRI MATRA DISAIN adalah badan usaha Jasa Konsultansi yang

didirikan pada tanggal 20 April 1984 di Denpasar - Bali dengan lingkup layanan

Bidang Sipil, Arsitektur, Tata Lingkungan, dan Mekanikal dan Elektrikal.

Konsultan ini didirikan dengan tujuan untuk berpartisipasi dan mendukung

pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional khususnya dalam memberikan

pelayanan di bidang jasa konsultansi.

2. Data Administrasi

Data – data administrasi yang akan kami presentasikan adalah bertujuan untuk

memudah bagi pengguna jasa yang akan mempercayakan kepada kami untuk

melaksanakan pekerjaan. Data Administrasi CV. TRI MATRA DISAIN adalah

sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. TRI MATRA DISAIN

Bentuk Badan Usaha : Perseroan Komanditer

Alamat Kantor Pusat : Jalan Tunggul Ametung I/9 Denpasar Bali

Akte Pendirian Perusahaan : No. 63 Tanggal 27 Januari 1992

Notaris Amir Sjarifudin, SH.

Akte Perubahan : Nomor 39 Mei 2007

Notaris Ida Ayu Dwi Lestari, SH.

NPWP Perusahaan : No. 01.543.621.5-901.000

Ijin Usaha : IUJK No. 2203.1.91.92.01153

Keanggotaan Profesi : INKINDO No. 5049/P/0057.BL

(Anggota Penuh)


DI KABUPATEN BADUNG

3

Sertifikat Badan Usaha : No. A008-2-BL71-000007

3. Organisasi Perusahaan

Untuk operasional perusahaan CV. TRI MATRA DISAIN dilakukan oleh

beberapa pengurus perusahaan yang memiliki pengalaman manajemen dan

pengalaman teknis yang di koordinir oleh seorang Direktur.

A.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Perusahaan CV. Tri Matra Disain seperti tergambar pada

diagram berikut.

D I R E K T U R

DIVISI

PERENCANAAN

TEKNIK

DIVISI

PENGAWASAN

TEKNIK

DIVISI

ADMINISTRASI

P R O Y E K


DI KABUPATEN BADUNG

4

B.1. Pengalaman Perusahaan.

Dalam perkembangan dunia usaha khususnya dalam bidang jasa konsultansi

bersama ini pula kami prsentasikan jenis pekerjaan sejenis yang pernah

ditangani sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang Layanan yang dimiliki meliputi

Bidang Sipil Sub Bidang Prasarana Keairan seperti Perencanaan dan

Pengawasan Embung, Sistem Irigasi, Sarana dan Prasarana Penyediaan Air

Baku, untuk bidang Teknik Lingkungan seperti penyusunan RIS Kabupaten

Jembrana, AMDAL, UKL & UPL dan Perencanaan Kota dan Wilayah.

B.2. Pengalaman dalam Jasa Inspeksi Teknis/Supervisi Bidang Sipil Keairan

Bidang Sipil Sub Bidang Prasarana Keairan.

Dalam bidang pengembangan dan

pengelolaan sumber daya air CV. TRI

MATRA DISAIN telah berpengalaman

dalam perencanaan embung, bendung, sistem

penyediaan air baku, jaringan irigasi,

pengamanan pantai dan pengendalian banjir dan bangunan air lainnya.

Untuk pekerjaan Advisory RIS SPAM, CV. TRI MATRA DISAIN telah

melaksanakan kegiatan sejenis pada tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Bali, Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali yaitu

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS yang mencakup dua

perencanaan RIS SPAM yaitu RIS SPAM Kabupaten Tabanan dan RIS SPAM

Kabupaten Jembrana.

Untuk perencanaan Embung untuk rencana penyediaan air baku, CV. TRI

MATRA DISAIN telah melaksanakan kegiatan perencanaan dari Dinas

B DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN


DI KABUPATEN BADUNG

5

Pekerjaan Umum Kabupaten karangasem yaitu Perencanaan Embung Lean di

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dengan lingkup pekerjaan yaitu

survei topografi, investigasi geoteknik, perencanaan detail embung dan

bangunan penunjang, rencana biaya konstruksi dan penyusunan O & P.

Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi

Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D,I Manduang di Kabupaten

Klungkung. Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan meliputi survei

inventarisasi kondisi eksisting jaringan, survei sosial ekonomi pertanian, survei

kelembagaan, perencanaan pola tanam, perencanaan detail bangunan dan

jaringan irigasi dan penyusunan biaya konstruksi

Pengalaman dibidang perencanaan

pengamanan daerah pantai yang pernah

dilaksanakan yaitu Studi Kelayakan

Rehabilitasi Pantai Pengaman Pariwisata di

Kabupaten Karangasem dari Pemerintah

Kabupaten Karangasem.

Dalam Bidang Sipil CV. TRI MATRA DISAIN juga telah berpengalaman

dalam desain teknis dan jasa`survei sebagai berikut :

1. Desain Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

diantaranya :

• Desain Sistem Penyediaan Air

Bersih Telagawaja Di

Kabupaten Karangasem.

• Desain Pengamanan Pantai di

Nusa Penida

• Survei Geolistrik untuk Pengembangan Air Tanah di Kabupaten

Buleleng.

2. Desain Teknis Sarana Transportasi diantaranya :


DI KABUPATEN BADUNG

6

• Detail Desain Ruas Jalan Kawasan Pedesaan di Kabupaten

Karangasem, dan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

• Master Plan Pengembangan Pelabuhan Benoa.

• Master Plan Utilitas Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Badung.

3. Jasa Survei Topografi,

Geohidrologi dan Geoteknik

diantaranya :

• Survei Topografi Site untuk

Pembangunan Sangrilla Hotel

di Jimbaran – Bali.

• Survei Geolistrik Untuk Pengembangan Air Tanah di Kawasan

Wisata Batuampar Kabupaten Buleleng.

• Survei Geoteknik untuk Perencanaan Pondasi Gedung dan Bangunan

Lainnya.

Bidang Arsitektur

Untuk Desain Teknik dan Supervisi Konstruksi

Bidang Arsitektur, baik Arsitektur Gedung,

Landscape, Interior dan Ekterior CV. TRI MATRA

DISAIN didukung oleh Arsitektur Tradisional Bali

dan Arsitektur Modern dan telah menghasilkan

beberapa desain Villa, Hotel, dan Gedung Kantor

Instansi Pemerintah, diantaranya :

• Desain Villa The Bale di

Jimbaran – Bali.

• Kumara Sakti Hotel di Ubud –

Gianyar.


DI KABUPATEN BADUNG

7

• Review Desain Arsitektur dan Supervisi Konstruksi Cafe dan

Restoran The Wave Inna Kuta Beach Hotel Kuta – Bali.

• Desain Interior Villa di

Canggu – Bali.

• Desain Gedung Kantor PT.

Swadarma Indotama Finance

Denpasar - Bali

Dalam bidang Perencanaan Kota dan Wilayah CV. TRI MATRA DISAIN telah

memiliki pengalaman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Studi Penataan Kawasan.

Dan pengalaman lainnya di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya

air yang telah banyak dilakukan dalam eksistinsinya di bidang jasa konsultan

ditunjukkan pada bagian B mengenai uraian Pengalaman Perusahaan pada Data

Teknis ini.

Disamping itu CV. TRI MATRA DISAIN telah menyelesaikan beberapa paket

pekerjaan. Bersama ini kami lampirkan daftar pengalaman perusahaan untuk

pekerjaan sejenis selama periode 10 ( Sepuluh ) tahun terakhir Khusus

pengalaman dalam Bidang Tata Lingkungan


DI KABUPATEN BADUNG

8

DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

1 3 5 6 7 8 9

1 - Departemen Pekerjaan Umum Fasilitasi Prakarsa Masyarakat Dan Peningkatan - Bidang Tata Lingkungan Kodya Denpasar 19 Agust 2011 S/D 16 Des 2011 15,00 446.363.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya RTH Perkotaan

- PPK Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang

Daerah II

2 - Pemerinah Provinsi Bali Penyusunan RTR Kawasan DAS Tukad Petanu - Bidang Tata Lingkungan Kab. Gianyar 2 Agust 2011 S/D 29 Des 2011 12,00 96.745.000,00 -

Bidang Tata Ruang Dan Cipta Karya

- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

3 - Departemen Pekerjaan Umum Kampanye Publik - Bidang Tata Lingkungan Provinsi Bali 11 Agustus 2011 S/D 8 Nop 2011 5,00 96.745.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya

- PPK Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum Bali

4 - Pemerintah Provinsi Bali Perencanaan Pengamanan Mata Air Jehem - Bidang Tata Lingkungan Kab. Bangli 1 Juli 2011 S/D 28 Oktober 2011 9,50 112.546.000,00 -

Dinas Pekerjaan Umum Mata Air Tirta Bulan Dan Mata Air Tirta Rare

di Kabupaten Bangli

5 - Pemerintah Provinsi Bali Perencanaan Teknik Sistem Penyediaan Air - Bidang Tata Lingkungan Kab. Karangasem 20 Juni 2011 S/D 1 Nop 2011 16,50 213.408.000,00 -

Dinas Pekerjaan Umum Minum Telaga Waja Di Kec. Bebandem Kab.

Karangasem

6 - Departemen Pekerjaan Umum Pekerjaan Rencana Tindak Penataan Permukiman - Bidang Tata Lingkungan Provinsi Bali 31 Mei 2011 S/D 27 Okt 2011 19,00 335.357.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya Tradisional/ Bersejarah Kabupaten Buleleng

- PPK Pembinaan Penataan Bangunan

Dan Lingkungan, Satker Penataan Bangunan

Dan Lingkungan Bali

7 - Departemen Pekerjaan Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - Bidang Tata Lingkungan Kab. Gianyar 31 Mei 2011 S/D 26 Nop 2011 30,00 479.165.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya Lingkungan (RTBL) Kabupaten Gianyar



Dan Lingkungan Bali

ORANG

BULAN (MM)

NILAI KONTRAK

(Rp.)MITRA KERJA

2 4

PENGGUNA JASA / SUMBER DANA PERIODENO. LOKASILINGKUP LAYANANNAMA PAKET PEKERJAAN


DI KABUPATEN BADUNG

9

8 - Departemen Pekerjaan Umum Pekerjaan Rencana Tindak Penataan RTH - Bidang Tata Lingkungan Kab. Buleleng 31 Mei 2011 S/D 27 Sept 2011 10,00 236.989.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya Kabupaten Buleleng



Dan Lingkungan Bali

9 - Departemen Pekerjaan Umum Monitoring dan Evaluasi Tahunan Embung Seraya - Bidang Tata Lingkungan Kab. Karangasem 25 Mei 2011 S/D 21 Okt 2011 10,50 184.706.000,00 -

Dirjen SDA Balai Wilayah Timur dan Muntig di Kabupaten Karangasem

Sungai Bali-Penida

- PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air

10 - Departemen Pekerjaan Umum Monitoring dan Evaluasi Garis Pantai dan Kinerja - Bidang Tata Lingkungan Kab. Klungkung 25 Mei 2011 S/D 20 Nop 2011 9,00 184.277.000,00 -

Dirjen SDA Balai Wilayah Bangunan Pengamanan Pantai di Kab. Gianyar

Sungai Bali-Penida dan Kab. Klungkung

- PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air

11 - Departemen Pekerjaan Umum Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Prasarana - Bidang Tata Lingkungan Provinsi Bali 24 Mei 2011 S/D 20 Nop 2011 22,00 668.222.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya PLP

- PPK Pengembangan Infrastruktur PLP

Satker Pengembangan PLP Bali

12 - Departemen Pekerjaan Umum Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS - Bidang Tata Lingkungan Kab. Karangasem 23 Mei 2011 S/D 18 Nop 2011 14,00 372.350.000,00 -


- PPK Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum Bali

13 - Departemen Pekerjaan Umum Penyusunan Data Base PLP 2004 - 2010 - Bidang Tata Lingkungan Kab. Buleleng 12 Mei 2011 S/D 18 Nop 2011 11,00 167.975.000,00 -




14 - Departemen Pekerjaan Umum Penyusunan Rencana Tindak Penanganan - Bidang Tata Lingkungan Kab. Tabanan 12 Mei 2011 S/D 18 Nop 2011 12,00 167.975.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

- PPK Pembinaan Teknis, Pengembangan Kabupaten Tabanan.

Permukiman, Satker Pengembangan

Kawasan Permukiman Bali.

15 - Departemen Pekerjaan Umum Studi Pengembangan Pemanfaatan Mata Air - Bidang Tata Lingkungan Kab. Jembrana 12 Mei 2011 S/D 8 Oktober 2011 20,50 236.665.000,00 -

Direktorat Sumber Daya Air Pulesai di Kabupaten Jembrana

- Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan

dan Program, Satuan Kerja Balai Wilayah

Sungai Bali-Penida

16 - Departemen Pekerjaan Umum Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan - Bidang Tata Lingkungan Kab. Karangasem 20 April 2011 S/D 25 Juli 2011 16,00 236.665.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya Kabupaten Karangasem




DI KABUPATEN BADUNG

10

17 - Departemen Pekerjaan Umum UKL / UPL Normalisasi Alur Tukad Teba - Bidang Tata Lingkungan Kota Denpasar 14 April 2011 S/D 19 Juni 2011 6,00 74.360.000,00 -




18 - Departemen Pekerjaan Umum Perencanaan Teknis 3R Skala Kawasan - Bidang Tata Lingkungan Kab. Karangasem 7 April 2011 S/D 15 Agustus 2011 8,50 171.435.000,00 -

Direktorat Jendral Cipta Karya di Sengkidu



19 - Pemerinah Kabupaten Buleleng Penyusunan Status Lingkungan Hidup - Bidang Tata Lingkungan Kab. Buleleng 5 Oktober 2010 s/d 3 Desember 2010 4,50 39.600.000,00

Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng

- PPK / PA Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Buleleng

20 - Pemerintah Kota Denpasar Penyesuaian Kajian Teknis dan Draft - Bidang Tata Lingkungan Kota Denpasar 23 Agustus 2010 s/d 20 Nop. 2010 7,00 86.410.000,00

Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Raperda RDTR Kecamatan Denpasar

- Kepala Bappeda Kota Denpasar, selaku Timur

PA/Pengguna Barang

21 - Pemerintah Kabupaten Badung Pemutakhiran/ Updating Data Sarana - Bidang Tata Lingkungan Kabupaten Badung 19 Juli 2010 s/d 16 Sept 2010 3,00 48.999.000,00

Dinas Cipta Karya dan Prasarana Pendidikan

- PPK Kegiatan Pemutakhiran/

Updating Data Sarana dan

Prasarana Pendidikan

22 - Pemerintah Prov. Bali Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 16 Juni 2010 s/d 14 Oktober 2010 12,00 166.863.000,00

Dinas Pekerjaan Umum IKK Abang Kabupaten Karangasem

- Kepala Bidang Tata Ruang dan

Cipta Karya selaku Kuasa PA /

Pengguna Barang DPU. Prov. Bali

23 - Pemerintah Kabupaten Badung Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan Kab. Badung 8 Juni 2010 s/d 4 Nopember 2010 14,00 97.900.000,00

Badan Lingkungan Hidup

- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.

Badung selaku Pejabat Pengguna

Anggaran Kegiatan Pemantauan Kualitas

Lingkungan dengan Pek. Pemeriksaan

Kualitas Lingkungan

24 - Pemerintah Prov. Bali Konsultasi Publik Pengelolaan Sampah - Bidang Tata Lingkungan Tersebar di Prov. Bali26 April 2010 s/d 24 Juli 2010 9,00 71.967.000,00

Badan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pengendalian Sampah

25 - Kementrian Pekerjaan Umum Rencana Tindak Penanganan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan Kab. Gianyar 19 April 2010 s/d 16 Agust 2010 13,00 244.483.000,00

Dirjen Cipta Karya Terbuka Hijau Kabupaten Gianyar

- PPK Penataan Lingkungan

Permukiman (PLP) Sakter

Penataan Bangunan dan

Lingkungan Bali


DI KABUPATEN BADUNG

11

26 - Pemerintah Kabupaten Badung Pemantauan Kawasan Suci - Bidang Tata Lingkungan Kabupaten Badung 14 April 2010 s/d 12 Juli 2010 7,00 34.903.000,00

Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

- PPK Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Pemanfaatan Ruang

di Kabupaten Badung

27 - Pemerintah Prov. Bali Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang - Bidang Tata Lingkungan Kab. Karangasem 08 September 2010 s/d 06 Desember 2010 10,00 97.927.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Besakih




28 - Pemerintah Prov. Bali Perencanaan Air Minum Desa Duda, Duda - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 11 Nop 2009 s/d 31 Desember 2009 11,90 291.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Timur dan Kec. Sidemen Kab. Karangasem




29 - Pemerintah Prov. Bali Perencanaan Air Minum IKK Manggis - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 11 Nop 2009 s/d 31 Desember 2009 15,30 341.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum di Kab. Karangasem




30 - Pemerintah Kab. Tabanan Penyusunan Laporan Status Lingkungan - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Tabanan 19 Oktober 2009 s/d 17 Desember 2009 9,50 74.497.500,00

Kantor Lingkungan Hidup Hidup Daerah

- Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Tabanan

31 - Pemerintah Kab. Buleleng Penyusunan Status Lingkungan Hidup - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Buleleng 3 September 2009 s/d 1 Desember 2009 7,40 87.505.000,00


- PPK/Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng

32 - Pemerintah Prov. Bali Penyusunan Statistik Pertambangan - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 9 Juli 2009 s/d 6 Oktober 2009 93.893.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Batuan di Kab. Karangasem

- Kepala Bidang Pertambangan

33 - Departemen Pekerjaan Umum DED Sistem Drainase Kawasan - Bidang Inspeksi Teknis Kawasan Kuta 7 Juli 2009 s/d 6 Oktober 2009 14,00 283.459.000,00

Dirjen Cipta Karya Wisata Kuta Bidang Inspeksi Teknis Kab. Badung

- PPK Pengembangan Infrastruktur

Metropolitan

34 - Departemen Pekerjaan Umum Penyusunan DPPLH Pembangunan Sistem - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 1 Juni 2009 s/d 29 Okt 2009 17,50 284.234.000,00

Dirjen SDA Balai Wilayah Air Baku Telagawaja Di Kabupaten

Sungai Bali-Penida Karangasem

- PPK Perencanaan dan Program


DI KABUPATEN BADUNG

12

35 - Departemen Pekerjaan Umum Penyusunan Desain Kawasan Sepanjang - Bidang Tata Lingkungan Kota Denpasar 11 Mei 2009 s/d 7 Sept. 2009 13,00 211.524.000,00

Dirjen Cipta Karya - Direktorat PBL Tukad Badung Kota Denpasar dan Bidang Inspeksi Teknis

- PPK Pembinaan Teknis Bangunan

Gedung (PTBG) Satker Penataan

Bangunan dan Lingkungan Bali

36 - Dinas Pekerjaan Umum Review Desain Teknis Rehabilitasi Tanggul - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Klungkung 28 April 2009 s/d 27 Mei 2009 4,00 30.336.000,00

Kabupaten Klungkung Pengaman Pantai Jungut Batu

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

37 - Pemerintah Prov. Bali Perencanaan Penyediaan Air Baku - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Buleleng 24 April 2009 s/d 22 Juli 2009 6,50 88.716.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Sanggalangit di Kab. Buleleng

- Kepala Bidang Sumber Daya Air

selaku Kuasa PA /Kuasa Pengguna

Barang DPU. Prov. Bali

38 - Pemerintah Prov. Bali Pembuatan Ded Sistem Distribusi - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 2 April 2009 s/d 3 Juni 2009 13,20 225.420.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Air Bersih Telaga Waja

39 - Pemerintah Kabupaten Badung Penyusunan Database Kegiatan - Bidang Inspeksi Teknis Kabupaten Badung 20 Februari 2009 s/d 21 Mei 2009 5,00 44.660.000,00

Dinas Cipta Karya Keciptakaryaan

- Kepala Dinas Cipta Karya

Kabupaten Badung

40 - Pemerintah Kab. Karangasem Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan Irigasi - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 12 Pebruari 2009 s/d 12 Maret 2009 5,00 34.806.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Subak di Kec. Manggis dan Abang


Kab. Karangasem / Pengguna

Anggaran

41 - Pemerintah Kab. Karangasem DED Perencanaan Jaringan Air Bersih / Air - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 11 Pebruari 2009 s/d 11 April 2009 3,00 29.914.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Minum di Kecamatan Selat dan Sidemen


Kab. Karangasem / Pengguna

Anggaran

42 Dinas Pekerjaan Umum DED Teknik Pembangunan Tanggul - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Klungkung 11 Nopember 2008 s/d 10 Des 2008 10,00 120.350.000,00

Kabupaten Klungkung Pengaman Pantai Lembongan

43 - Dep. Pekerjaan Umum Survey Kondisi Sungai-sungai Potensial - Bidang Inspeksi Teknis di Kawasan 10 Nopember 2008 s/d 24 Des 2008 4,50 39.395.000,00

- UPT Balai Pengelolaan di Kawasan Bali Utara Bali Utara

Infrastruktur Kawasan

Bali Utara


DI KABUPATEN BADUNG

13

44 - Departemen Pekerjaan Umum Penyusunan Neraca DSDP - Bidang Inspeksi Teknis Kawasan 9 September 2008 s/d 7 Desember 2008 3,00 46.420.000,00

Dirjen Cipta Karya SARBAGITA

- PPK Pengembangan Infrastruktur

Persampahan dan Sanitasi SARBAGITA

45 - Departemen Pekerjaan Umum DED Pilot Project Composting Bangli - Bidang Inspeksi Teknis 28 Agustus 2008 s/d 6 Okt 2009 3,90 95.865.000,00

- Satker Pengembangan penyehatan dan Bidang Inspeksi Teknis

Lingk Permukiman Bali

46 - Pemerintah Prov. Bali Penyusunan Buku Konsep Taman Bali/ - Bidang Inspeksi Teknis 28 Agustus 2008 s/d 11 Nop. 2008 5,50 19.900.000,00

Badan Lingkungan Hidup Bali Menuju pulau Taman

- (BLH)

47 - Pemerintah Prov. Bali Pembuatan DED Pembangkit Listrik Tenaga - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Bangli 28 Agustus 2008 s/d 25 Nop. 2008 13,00 173.283.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Mikro Hidro (PLTMH) di Kab. Bangli

- Kepala Bidang Pertambangan

48 - Pemerintah Kab. Buleleng Penyusunan Status Lingkungan Hidup - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Buleleng 4 Agustus 2008 s/d 2 Oktober 2008 125.050.000,00


49 - Departemen Pekerjaan Umum Outline Plan Drainase Kawasan Kuta - Bidang Inspeksi Teknis Kawasan Kuta 21 Juli 2008 s/d 22 Sept 2008 6,50 93.797.000,00

- Dirjen Cipta Karya dan Bidang Inspeksi Teknis Kab. Badung

Satker Pengembangan

Persampahandan Sanitasi Sarbagita

50 - Dep. Pekerjaan Umum Studi Identifikasi dan Detail Desain Pompa - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Buleleng 24 Juni 2008 s/d 22 Okt. 2008 12,00 172.227.000,00

Dirjen SDA Balai Wilayah Hidrant di Kabupaten Buleleng

Sungai Bali-Penida


51 - Dep. Pekerjaan Umum Studi Evaluasi Sistem Penyedian Air Baku - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Buleleng 23 Juni 2008 s/d 21 Okt. 2008 14,50 174.718.000,00

Dirjen SDA Balai Wilayah Mata Air Pejarakan di Kab. Buleleng

Sungai Bali-Penida


52 - Pemerintah Prov. Bali Iventarisasi Kerusakan dan Bangunan - Bidang Inspeksi Teknis Prov. Bali 16 Juni 2008 s/d 12 Nop 2008 20,00 238.060.000,00

Badan Perenc. Pemb. Bali Pengaman Pantai Serta Teknis dan Inspeksi Teknis (tersebar)

Pengamanan Abrasi Pantai di Prov. Bali

53 - Pemerintah Provinsi Bali Pemantuan pemanfaatan ruang kawasan - Bidang Tata Lingkungan Denpasar, 23 Mei 2008 s/d 19 Sept 2008 7,00 86.806.000,00

Dinas Pekerjaan Umum strategis Kota Denpasar, Kab. Tabanan, Kab. Tabanan,

- Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Kab, Badung Kab. Badung

Barang DPU. Provinsi Bali

54 - Pemerintah Prov. Bali Monitoring Perkembangan DAS SUB SWS - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 14 Mei 2008 s/d 24 Agustus 2008 8,50 93.582.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 03.01.15 & 03.01.16 di Kab. Karangasem


DI KABUPATEN BADUNG

14

55 - Pemerintah Prov. Bali Membuat Petunjuk O&P Untuk - Bidang Inspeksi Teknis Kab Gianyar 9 Mei 2008 s/d 6 Agustus 2008 9,00 47.465.000,00

Dinas Pekerjaan Umum D.I. Cengcengan Kab. Gianyar

56 - Pemerintah Prov. Bali Kajian Penuruan Muka Air Danau Batur - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Bangli 30 April 2008 s/d 27 Agst 2008 91.762.000,00

(Bapedalda) Prov. Bali

57 - Pemerintah Kab. Badung Pemuktahiran Sistem Informasi Tata Ruang - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Badung 28 April 2008 s/d 28 Agust 2008 8,00 46.596.000,00

Badan Perencanaan di Kab. Badung

Pembangunan Daerah

58 - Dep. Pekerjaan Umum Penyusunan DED Infrastruktur Pulau Kecil - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Klungkung 14 April 2008 s/d 12 Juli 2008 5,50 89.457.500,00

Dirjen Cipta Karya dan Kawasan Perdesaan Tertinggal di

- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Nusa Penida Kabupaten Klungkung

Permukiman Bali/PPK Pengembangan

Kawasan Permukiman Perdesaan.

59 - Dirjen Cipta Karya Penyusunan UKL dan UPL Trashrack - Bidang Inspeksi Teknis Kota Denpasar 7 April 2008 s/d 6 Mei 2008 7,00 47.355.000,00

Satker PengebanganPersampahan Tukad Loloan

dan Sanitasi Sarbagita

60 - Pemerintah Prov. Bali Penyusunan Kajian Peraturan Gubenur - Bidang Inspeksi Teknis 9 Kab./Kota 3 April 2008 s/d 25 Nop. 2008 9,00 48.190.000,00

(Bapedalda) Prov. Bali Tentang Lokasi Pembuangan Limbah Prov. Bali

61 - Dinas Pekerjaan Umum FS. Perbaikan Lingkungan Permukiman - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 7 Nopember 2007 s/d 17 Des. 2007 4,50 59.321.000,00

Kab. Karangasem di Kabupaten Karangasem

62 Dinas Pekerjaan Umum FS. Rehabilitasi Pantai Penunjang - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 7 Nopember 2007 s/d 14 Des. 2007 6,50 59.411.000,00

Kab. Karangasem Pariwisata

63 Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan 1 Unit Embung Dusun Lean - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 7 Nopember 2007 s/d 16 Des 2007 8,50 84.714.000,00

Kab. Karangasem Desa Bunutan Kecamatan Abang

64 - Pemerintah Kabupaten Klungkung Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Karangasem 27 Juli 2006 s/d 12 Oktober 2006 4,50 75.250.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Jaringan Irigasi DI. Cai

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum /

Pengguna Anggaran

65 - Dep. Pekerjaan Umum Studi Identifikasi Pra Desain Embung Daerah - Bidang Inspeksi Teknis Kab. Buleleng 18 Juni 2005 s/d 20 Oktober 2005 6,00 93.582.000,00

Dirjen Sumber Daya Air Kritis Air Kabupaten Buleleng

- Kepala Satuan Kerja Sementara

Proyek Penyediaan Air Baku Bali


DI KABUPATEN BADUNG

15

Berdasarkan daftar pengalaman kerja pada Bab sebelumnya, maka kami

lampirkan uraian pengalaman kerja dari CV. Tri Matra Disain untuk pekerjaan

sejenis selama periode 10 ( Sepuluh ) tahun terakhir.

C URAIAN PENGALAMAN PERUSAHAAN


DI KABUPATEN BADUNG

16

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :

3. LINGKUP PRODUK UTAMA :

4 LOKASI PROYEK : Kab. Karangasem

5 NILAI KONTRAK : Rp372.350.000

6 NO. KONTRAK : KU.03.08/PKPAM-TMD/120 tanggal 23 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 23 Mei 2011 s/d 18 Nopember 2011

8 NAMA PEMIMPIN KEMITRAAN (JIKA ADA ) : -

ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -

9 JUMLAH TENAGA AHLI : Tenaga Ahli Asing : - Orang Bulan

: Tenaga Ahli Indonesia : 4 Orang Bulan

Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Sipil / Pengairan/Penyehatan

Ahli Air Minum - Teknik Sipil

Ahli Kelembagaan - Hukum

Ahli Keuangan - Ekonomi

JUMLAH 14,00

3 3,00

4 3,00

No. Keahlian Jumlah Orang Bulan

1 4,00

2 4,00

No.

1.

2.

3.

dst.

TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT :

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

10 PERUSAHAAN MITRA KERJA

Jumlah Tenaga Ahli

Tenaga Ahli Asing Tenaga Ahli Indonesia

Orang Bulan Orang Bulan

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

CV. Tri Matra Disain

PENGGUNA JASA PPK Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS


DI KABUPATEN BADUNG

17

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kab. Jembrana


6 NO. KONTRAK : HK.02.03/BWS-BP/PPR/09 tanggal 12 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 12 Mei 2011 s/d 8 Oktober 2011


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi


Ahli Disain/Struktur - Teknik Sipil

Ahli Hidrologi/Hidrolika - Teknik Penyehatan

Ahli Mekanikal dan Elektrikal - Teknik Elektro

Ahli Geodesi - Teknik Geodesi

Ahli Cost Estimator - Teknik Sipil

JUMLAH 20,50

6 2,00

3 4,00

4 2,00

5 3,00


1 5,00

2 4,50

No.

1.

2.

3.

dst.


Studi Pengembangan Pemanfaatan Mata Air Pulesai di Kabupaten Jembrana


Jumlah Tenaga Ahli






PENGGUNA JASA Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program, Satuan Kerja Balai Wilayah

Sungai Bali-Penida

Studi Pengembangan Pemanfaatan Mata Air Pulesai di Kabupaten Jembrana


DI KABUPATEN BADUNG

18

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : 602.1/3518/DPU tanggal 20 Juni 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 20 Juni 2011 s/d 1 Nopember 2011


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader/Teknik Lingk. - Teknik Sipil / Lingkungan

Ahli Struktur/Sipil Konstruksi - Teknik Sipil

Ahli Teknik Lingkungan - Teknik Lingkungan

Ahli Pemetaan / Teknik Geodesi - Teknik Geodesi

Ahli Cost Estimate - Teknik Sipil

JUMLAH




PENGGUNA JASA Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum

Perencanaan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Telaga Waja Di Kec. Bebandem

Kab. Karangasem

Perencanaan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Telaga Waja Di Kec. Bebandem

Kab. Karangasem


Jumlah Tenaga Ahli



No.

1.

2.

3.

dst.



1 4,50

2 3,50

16,50

3 3,50

4 2,50

5 2,50


DI KABUPATEN BADUNG

19

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kab. Bangli


6 NO. KONTRAK : 602.1/2956/DPU tanggal 1 Juli 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 1 Juli 2011 s/d 28 Oktober 2011


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi


Ahli Disain/Struktur - Teknik Sipil

Ahli Lingkungan - Teknik Penyehatan

Ahli Sosiologi - Teknik Geodesi

JUMLAH




PENGGUNA JASA Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum

Perencanaan Pengamanan Mata Air Jehem Mata Air Tirta Bulan Dan Mata Air Tirta

Rare di Kabupaten Bangli

Perencanaan Pengamanan Mata Air Jehem Mata Air Tirta Bulan Dan Mata Air Tirta

Rare di Kabupaten Bangli


Jumlah Tenaga Ahli



No.

1.

2.

3.

dst.



1 4,00

2 3,00

9,50

3 1,00

4 1,50


DI KABUPATEN BADUNG

20

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Provinsi Bali


6 NO. KONTRAK : 602.1/5828/DPU tanggal 11 Agustus 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 11 Agustus 2011 s/d 8 Nopember 2011


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader/Teknik Lingk. - Teknik Sipil / Pengairan/Lingkungan

Ahli Disain Grafis - Geografi

JUMLAH




PENGGUNA JASA Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali

Kampanye Publik

Kampanye Publik


Jumlah Tenaga Ahli



No.

1.

2.

3.

dst.



1 3,00

2 2,00

5,00


DI KABUPATEN BADUNG

21

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kab. Gianyar dan Kab. Klungkung


6 NO. KONTRAK : KU.08.08/PIPLPM-TMD/11.18 tanggal 24 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 24 Mei 2011 s/d 20 Nop 2011


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Lingkungan

Ahli Penglolaan Sampah - Teknik Lingkungan

Ahli Struktur Bangunan - Teknik Sipil

Ahli Teknik Drainase - Teknik Sipil

Ahli Air Limbah-1. - Teknik Lingkungan

Ahli Air Limbah-2. - Teknik Lingkungan

Ahli Mekanikal Elektrikal - Teknik Elektro

Ahli Kelembagaan - Hukum

Ahli Estimasi Biaya - Teknik Sipil

JUMLAH 22,00

6 4,00

7 2,00

8 2,00

9 3,00

3 4,00

4 4,00

5 4,00


1 6,00

2 4,00

No.

1.

2.

3.

dst.


Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Prasarana PLP


Jumlah Tenaga Ahli






PENGGUNA JASA PPK Pengembangan Infrastruktur PLP Metropolitan Satker Pengembangan PLP Bali

Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Prasarana PLP


DI KABUPATEN BADUNG

22

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : HK.02.03/BWS-BP/OP/06 tanggal 25 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN : 25 Mei 2011 s/d 21 Oktober 2011


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Dam - Teknik Sipil

Ahli Operasi dan Pemeliharaan - Teknik Sipil

JUMLAH 10,50

3 2,50


1 5,00

2 3,00

No.

1.

2.

3.

dst.


Monitoring dan Evaluasi Tahunan Embung Seraya Timur dan Muntig di Kabupaten

Karangasem


Jumlah Tenaga Ahli






PENGGUNA JASA Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program, Satuan Kerja Balai Wilayah

Sungai Bali-Penida

Monitoring dan Evaluasi Tahunan Embung Seraya Timur dan Muntig di Kabupaten

Karangasem


DI KABUPATEN BADUNG

23

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kabupaten Karangasem


6 NO. KONTRAK : 602.1/3609/DPU tanggal 16 Juni 2010

7 WAKTU PELAKSANAAN : 16 Juni 2010 s/d 14 Oktober 2010


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader/Teknik Penyehatan Lingk. - Teknik Sipil / Pengairan/Penyehatan


Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan - Teknik Penyehatan

Ahli Pemetaan/Teknik Geodesi - Teknik Geodesi

Ahli Cos Estimator - Teknik Sipil

JUMLAH

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA

PERUSAHAAN MITRA KERJA 10

1.




Pemerintah Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta

Karya selaku Kuasa PA / Pengguna Barang DPU. Prov. Bali


Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Abang Kabupaten Karangasem

No.

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Abang Kabupaten Karangasem

Jumlah Tenaga Ahli


2 2,00

3



1 4,00

3,00

4 2,00

5 1,00

12,00


DI KABUPATEN BADUNG

24

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : 620.1/8734/DPU, Tanggal 11 Nopember 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN : 11 Nov 2009 - 31 Des 2009

8 NAMA PEMIMPIN KEMITRAAN (JIKA ADA ) :

ALAMAT :

NEGARA ASAL :



Nama Perusahaan

Posisi

Team Leader/Teknik Penyehatan Lingk. - Teknik Penyehatan Lingkungan


Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan - Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan

Ahli Pemetaan/Geodesi - Teknik Geodesi

Ahli ME/Teknik Mesin - Teknik Mesin

Ahli Geoteknik/Teknik Sipil/Geologi - Teknik Sipil / Geologi


JUMLAH

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.







Perencanaan Air Minum Desa Duda, Duda Timur dan Kec. Sidemen Kab.

Karangasem

No.

Perencanaan Air Minum Desa Duda, Duda Timur dan Kec. Sidemen Kab.

Karangasem

Jumlah Tenaga Ahli


2 1,70

3



1 1,70

1,70

4 1,70

5 1,70

6 1,70

7 1,70

11,90


DI KABUPATEN BADUNG

25

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : 602.1/8731/DPU, tanggal 11 Nopember 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN : 11 Nov 2009 - 31 Des 2009


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader/Teknik Penyehatan Lingk. - Teknik Sipil / Pengairan/Penyehatan


Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan - 1 - Teknik Penyehatan





Ahli Geoteknik/Teknik Sipil/Geologi - Teknik Sipil


JUMLAH

4

5

1,70

1,70

6 1,70

8 1,70

9 1,70

15,30

7 1,70

2 1,70

3



1 1,70

1,70

Perencanaan Air Minum IKK Manggis di Kab. Karangasem

Jumlah Tenaga Ahli



Perencanaan Air Minum IKK Manggis di Kab. Karangasem

No.






dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.


DI KABUPATEN BADUNG

26

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kawasan Kuta - Badung


6 NO. KONTRAK : Ku.08.08/PPLP. M-TMD/08.09

7 WAKTU PELAKSANAAN : 7 Juli 2009 S/D 6 Oktober 2009


ALAMAT :

NEGARA ASAL :



Nama Perusahaan

Posisi

Team Leader/Ahli Lingkungan - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Teknik Drainase - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Geodesi / Pemetaan - Teknik Geodesi

Ahli Struktur Bangunan - Teknik Sipil

Ahli Mekanika Tanah / Geologi Teknik - Teknik Sipil


Jumlah

ASSISTEN AHLI

Ass. Ahli Muda Pengukuran / Geodesi

Ass. Ahli Muda Gambar

Ass. Ahl;I Muda Lab. Aulity Test

Ass. Ahli Muda Bor Master

3 1,00

4 1,00

4 x 2

1 3,00

2 1,00

14,00

5 2,00

6 2,00

3 2,00

4 2,00

1 3,00

2 3,00

dst.



No.

1.

2.

3.

DED Sistem Drainase Kawasan Wisata Kuta

DED Sistem Drainase Kawasan Wisata Kuta


Jumlah Tenaga Ahli






PENGGUNA JASA Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - PPK Pengembangan Infrastruktur

Metropolitan


DI KABUPATEN BADUNG

27

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kabupaten Klungkung

5 NILAI KONTRAK : Rp30.336.000,00

6 NO. KONTRAK : 602.1/940/DPUK-AIR dan 28.1/CV. TMD/IV.2009 tanggal 28 April 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN : 28 April 2009 s/d 27 Mei 2009


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Sipil /Pengairan

Ahli Disain / Struktur - Teknik Sipil



JUMLAH

4 1,00

4,00

2 1,00

3



1 1,00

1,00

Review Desain Teknis Rehabilitasi Tanggul Pengaman Pantai Jungutbatu

Jumlah Tenaga Ahli



Review Desain Teknis Rehabilitasi Tanggul Pengaman Pantai Jungutbatu

No.




Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Pekerjaan Umum

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.


DI KABUPATEN BADUNG

28

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kabupaten Buleleng


6 NO. KONTRAK : 602.1/1693/DPU dan 24/CV-TMD/IV/2009, Tanggal 24 April 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN : 24 April 2009 - 22 Juli 2009


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Sipil

Ahli Hidrolika - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Desain / Struktur - Teknik Sipil

JUMLAH




dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Sumber Daya Air

selaku Kuasa PA /Kuasa Pengguna Barang DPU. Prov. Bali



Perencanaan Penyediaan Air Baku Sanggalangit di Kab. Buleleng

Jumlah Tenaga Ahli



Perencanaan Penyediaan Air Baku Sanggalangit di Kab. Buleleng

No.

1.


1 3,00

2 2,00

3 1,50

6,50


DI KABUPATEN BADUNG

29

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :



5 NILAI KONTRAK : RP. 225.420.000,00

6 NO. KONTRAK : 602.1 / 1837 / DPU

7 WAKTU PELAKSANAAN : 2 April 2009 - 3 Juni 2009


ALAMAT :

NEGARA ASAL :



Nama Perusahaan

Posisi

Team Leader/Teknik Penyehatan Lingk. - Teknik Sipil

Ahli Konstruksi/Sipil Konstruksi - Teknik Sipil

Ahli Teknik Hidrologi/Sipil Hidro - Teknik Sipil / Pengairan



Ahli Geoteknik/Teknik Sipil/Geologi - Teknik Sipil


JUMLAH

4 1,85

5 1,85

6 1,85

7 1,85

13,20

2 1,85

3



1 2,10

1,85

Pembuatan DED Sistem Distribusi Air Bersih Telaga Waja

Jumlah Tenaga Ahli



Pembuatan DED Sistem Distribusi Air Bersih Telaga Waja

No.




Pemerintah Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Tata Ruang dan

Cipta Karya selaku Kuasa PA / Pengguna Barang DPU. Prov. Bali

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.


DI KABUPATEN BADUNG

30

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : 602.1/175/DPU/2009 tanggal 12 Pebruari 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN : 12 Pebruari 2009 - 13 Maret 2009


ALAMAT :

NEGARA ASAL :



Nama Perusahaan

Posisi


Ahli Irigasi - Teknik Sipil/Pengairan

Cost Estimator - Teknik Sipil

JUMLAH




dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA Pemerintah Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum



Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan Irigasi Subak di Kec. Manggis dan Abang

Jumlah Tenaga Ahli



Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan Irigasi Subak di Kec. Manggis dan Abang

No.

1.

2 1,0

3 1,0


1 1,0

3,00


DI KABUPATEN BADUNG

31

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : 602.1/1050/DPU/2009, tanggal 17 Pebruari 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN : 17 Feb 2009 - 17 April 2009


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi


Ahli Hidrolika - Teknik Sipil / Pengairan

JUMLAH 3,00

2 1,00



1 2,00

DED Perencanaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum di Kec. Selat dan Sidemen

Jumlah Tenaga Ahli



DED Perencanaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum di Kec. Selat dan Sidemen

No.




Pemerintah Kabupaten Karangasem - Dinas Pekerjaan Umum

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.


DI KABUPATEN BADUNG

32

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kabupaten Klungkung


6 NO. KONTRAK : 602.1/6521/DPUK-AIR dan 11/CV. TMD/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 10 Nopember 2008 s/d 10 Des 2008


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Sipil /Pengairan

Ahli Disain / Struktur - Teknik Sipil


Ahli Pantai - Teknik Pantai / Sipil


JUMLAH

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.




Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Pekerjaan Umum


DED Teknik Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Lembongan

No.

DED Teknik Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Lembongan

Jumlah Tenaga Ahli


2 2,00

3



1 2,50

2,00

10,00

4 2,00

5 1,50


DI KABUPATEN BADUNG

33

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kabupaten Bangli


6 NO. KONTRAK : 602.1/85/DPU-TB/2008 dan 28/TMD-KONT/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 28 Agustus 2008 s/d 25 Nop. 2008


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader/Ketua Tim - Teknik Sipil Mesin / Elektro / Sipil

Ahli Teknik Mesin / Elektro - Teknik Mesin / Elektro

Ahli Sipil (Struktur) - Teknik Sipil

Ahli Geologi - Teknik Geologi


Ahli Hidrologi - Teknik Geologi / Sipil / Pengairan

JUMLAH

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.




Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum Kepala Bidang Pertambangan


Pembuatan DED Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kab. Bangli

No.

Pembuatan DED Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kab. Bangli

Jumlah Tenaga Ahli


2 2,50

3



1 3,00

2,00

6 1,50

13,00

4 2,00

5 2,00


DI KABUPATEN BADUNG

34

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kawasan Kuta

5 NILAI KONTRAK : Rp93.797.000,00

6 NO. KONTRAK : KU.08.08/PIPSS-TMD.22.08, tanggal 21 Juli 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 21 Juli 2008 s/d 18 September 2008 (60 hari kalender)


ALAMAT :

NEGARA ASAL :



Nama Perusahaan

Posisi

Ketua Team / Team Leader - Teknik Lingkungan

Ahli Drainase Perkotaan - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Sungai - Teknik Sipil / Pengairan


Jumlah

ASSISTEN AHLI

Ass. Ahli Drainase Perkotaan - Teknik Sipil / Pengairan

Ass. Ahli Sungai - Teknik Sipil / Pengairan2 1,0

1 1,0

6,50

3 1,5

4 1,5

1 2,0

2 1,5

dst.



No.

1.

2.

3.

Outline Plan Drainase Kuta

Outline Plan Drainase Kuta


Jumlah Tenaga Ahli






PENGGUNA JASA Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, Satker Pengembangan

Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Sarbagita


DI KABUPATEN BADUNG

35

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kab. Buleleng


6 NO. KONTRAK : KU. 08.08/BWS-BP/PPR/18, tanggal 24 Juni 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 24 Juni 2008 - 22 Oktober 2008 (4 Bulan)


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi


Ahli Mekanikal - Teknik Mesin

Ahli Irigasi - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Geologi - Teknik Sipil / Geologi

JUMLAH




dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA Dep. Pekerjaan Umum, Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida



Studi Identifikasi dan Detail Desain Pompa Hidrant di Kabupaten Buleleng

Jumlah Tenaga Ahli



Studi Identifikasi dan Detail Desain Pompa Hidrant di Kabupaten Buleleng

No.

1.


1 4,00

2 3,00

3 2,50

4 2,50

12,00


DI KABUPATEN BADUNG

36

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : Kontrak No. : KU. 08.08/BWS-BP/PPR/15, tanggal 23 Juni 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 23 Juni 2008 - 21 Oktober 2008 (4 Bulan)


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi


Ahli Desain / Hidrolika - Teknik Mesin


Ahli Hidrologi - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Hidrogeologi - Teknik Sipil / Geologi

Ahli Sosial Ekonomi dan Lingkungan - Ekonomi Pembangunan

Ahli Mekanikal & Elektrikal - Teknik Mesin

JUMLAH

4 1,50

5 1,50

6 1,00

7 1,00

14,50

2 3,50

3



1 4,00

2,00

Studi Evaluasi Sistem Penyedian Air Baku Mata Air Pejarakan di Kab. Buleleng

Jumlah Tenaga Ahli



Studi Evaluasi Sistem Penyedian Air Baku Mata Air Pejarakan di Kab. Buleleng

No.




Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.


DI KABUPATEN BADUNG

37

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :




6 NO. KONTRAK : Kontrak No. : 602.1/8896/DPU/ 10.1/TMD KONT/XI.2008, Tanggal 10 Nop. 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 10 Nop. 2008 - 24 Des. 2008


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader / Ketua Tim - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Sungai - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Geodesi / Pemetaan - Teknik Geodesi

JUMLAH 4,50

2 1,50

3



1 1,50

1,50

Survey Kondisi Sungai-sungai Potensial di Kawasan Bali Utara

Jumlah Tenaga Ahli



Survey Kondisi Sungai-sungai Potensial di Kawasan Bali Utara

No.




Pemerintah Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum UPT Balai Pengelolaan Infrastruktur

Kawasan Bali Utara

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.


DI KABUPATEN BADUNG

38

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :



5 NILAI KONTRAK : Rp. 93.582.000

6 NO. KONTRAK : Kontrak No. : 602.1/3621/DPU/14/TMD-KONT/V/2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 14 Mei 2008- 24 Agustus 2008.


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi


Ahli Disain - Teknik Sipil

Ahli Hidrologi - Teknik Sipil

Ahli Sosial Ekonomi dan Lingkungan - Teknik Sipil

JUMLAH




dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum



Monitoring Perkembangan DAS SUB SWS 03.01.15 & 03.01.16 di Kab. Karangasem

Jumlah Tenaga Ahli



Monitoring Perkembangan DAS SUB SWS 03.01.15 & 03.01.16 di Kab. Karangasem

No.

1.


1 3

2 2

3 2

4 1,5

8,50


DI KABUPATEN BADUNG

39

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Tersebar di Provinsi Bali


6 NO. KONTRAK : Kontrak No. : 602.1/3355/FISIK/BAPPEDA, Tanggal 16 Juni 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 16 Juni 2008 -12 Nop. 2008


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Teknik pantai - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Hidrologi - Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Geoologi Teknik - Teknik Geologi

Ahli Teknik Lingkungan - Teknik Lingkungan

Ahli GIS - Ahli Komputer / Prog. Map Info

JUMLAH

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.




Pemerintah Prov. Bali - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)


Iventarisasi Kerusakan dan Bangunan Pengaman Pantai Serta Teknis Pengamanan

Abrasi Pantai di Prov. Bali

No.

Iventarisasi Kerusakan dan Bangunan Pengaman Pantai Serta Teknis Pengamanan

Abrasi Pantai di Prov. Bali

Jumlah Tenaga Ahli


2 4,00

3



1 5,00

6 3,50

20,00

3,00

4 2,50

5 2,00


DI KABUPATEN BADUNG

40

1. :

2. NAMA PEKERJAAN :


4 LOKASI PROYEK : Kabupaten Gianyar


6 NO. KONTRAK : Kontrak No. : 602.1/2250/DPU/ 09-KONT/CV-TMD/V/2008

7 WAKTU PELAKSANAAN : 9 Mei 2008 - 6 Agust 2008


ALAMAT : -

NEGARA ASAL : -



Nama Perusahaan

- - -

Posisi

Team Leader - Ahli Teknik Sipil / Pengairan

Ahli Agronomi - Ahli Pertanian Agronomi

Ahli Sosial Ekonomi/Fasilitator - Ahli Pertanian Sosial Ekonomi

JUMLAH

dst.

2.

3.

PENGGUNA JASA


1.




Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Prov. Bali


Membuat Petunjuk O&P Untuk D.I. Cengcengan Kab. Gianyar

No.

Membuat Petunjuk O&P Untuk D.I. Cengcengan Kab. Gianyar

Jumlah Tenaga Ahli


2 3

3



1 3

3

9,00


DI KABUPATEN BADUNG

41

D.1. Umum

Konsultan telah mempelajari dengan seksama kerangka acuan kerja (KAK)

yang tercantum dalam Dokumen Seleksi Umum Kegiatan Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung yang dikeluarkan oleh

Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali, Direktorat

Pengembangan Air minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum. maka Kami sebagai penyedia jasa telah memahami dan benar-

benar mengerti.

D.2. Tanggapan Terhadap KAK

D.2.1. Tanggapan Umum

Secara garis besar Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung yang

ada sudah memenuhi alur kerja yang sistematis dan pada hakikatnya merupakan

patokan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan yang di dalamnya telah dijelaskan

secara rinci. Oleh karena itu, pihak Konsultan akan mengikuti semua ketentuan

yang tercantum dalam KAK dan syarat – syarat tersebut mulai dari tahapan

mengikuti seleksi umum ini sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan

apabila pihak kami mendapat kepercayaan untuk memenangkan seleksi ini.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan kejelasan /

kesepahaman dari setiap aspek yang tertuang dalam KAK tersebut diantara kedua

belah pihak dalam hal ini pihak Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum Bali dan Konsultan, sehingga diharapkan tidak ada lagi pertanyaan –

pertanyaan yang menyebabkan hambatan pada pelaksanaan pekerjaan.

Disamping itu dengan maksud untuk dapat memberikan masukan atau

pertimbangan bagi pihak panitia / direksi sehingga akan lebih menyempurnakan

D TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK


DI KABUPATEN BADUNG

42

Kerangka Acuan Kerja yang ada, diperlukan beberapa tanggapan terhadap

Kerangka Acuan Kerja.

D.2.2. TANGGAPAN KHUSUS

1. Tanggapan Terhadap Latar Belakang

Setelah konsultan mempelajari dengan seksama bagian pendahuluan dan latar

belakang yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung,

pada prinsipnya kerangka acuan untuk pelaksanaan pekerjaan secara

keseluruhan sudah jelas dan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk

pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2. Tanggapan Terhadap Kegiatan Yang Dilaksanakan dan Cara

Pelaksanaan Kegiatan

Konsultan menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pekerjaan akan

tercapai jika memahami dengan seksama terhadap apa yang dimaksud di

dalam Kerangka Acuan Kerja. Dengan demikian keseluruhan lingkup

pekerjaan yang masuk didalamnya bisa terlaksana sepenuhnya dengan baik,

dan sasaran dari pekerjaan yang diharapkan bisa tercapai dengan tepat waktu.

Dan konsultan cukup memahami apa yang disajikan dalam KAK, maupun

penjelasan-penjelasan yang disampaikan dalam rapat penjelasan yang telah

dilakukan.

Lingkup kegiatan seperti yang termuat di dalam kerangka acuan kerja yang

harus dilaksanakan oleh konsultan mencakup beberapa bagian pekerjaan yang

sudah dirinci tahapan pelaksanaannya, dan setelah dipelajari dan diamati

dengan sebaik - baiknya maka konsultan berpendapat bahwa lingkup

pekerjaan sudah sangat jelas dan mudah dipahami oleh Konsultan. Hal yang

perlu dipertanyakan hanya bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

3. Tanggapan Terhadap Maksud dan Tujuan

Dengan memperhatikan penjelasan mengenai maksud, tujuan dan sasaran

pekerjaan di atas masih perlu diperjelas dengan kondisi saat ini terhadap


DI KABUPATEN BADUNG

43

kegiatan perencanaan RIS yang sedang berlangsung maupun akan

berlangsung. Hal ini untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai untuk

Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten

Badung secara detail.

Terlepas dari hal ini konsultan berpendapat bahwa maksud, tujuan dan

sasaran dari pekerjaan sudah cukup jelas dan konsultan berkeyakinan dapat

menyelesaikannya dengan sebaik - baiknya.

4. Tanggapan Terhadap Keluaran

Secara jelas keluaran yang harus diperoleh adalah tersedianya dokumen

Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten

Badung yang harus diserahkan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung sudah dapat

mengadopsi semua kebutuhan penyusunan dan evaluasi Kelembagaan SPAM.

5. Tanggapan Terhadap Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Konsultan menyadari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung ini akan dapat berjalan

dengan baik pada tempat atau Kabupaten / Kota yang memenuhi persyaratan

kriteria yang bisa difasilitasi, sebab semua perencanaan dan kegiatan yang

akan dilakukan selalu berdasarkan atas ketersediaan sumber daya yang

terdapat dilokasi pekerjaan. Dengan adanya sumber daya yang memadai

maka kegiatan akan dapat berjalan dengan baik.

6. Tanggapan Terhadap Personil

Personil yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk Kegiatan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung

dirasa sudah mencukupi dari segi kuantitas maupun kualitas apabila sesuai

dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Jadi semua tenaga ahli yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini

telah sesuai dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan seperti yang

tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.


DI KABUPATEN BADUNG

44

7. Tanggapan Terhadap Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Konsultan berpendapat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang

disediakan selama 4 (empat) bulan kalender atau 120 (seratus dua puluh) hari

kalender, mencukupi untuk menyelesaikan Kegiatan Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung dengan sebaik -

baiknya. Konsultan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditentukan tersebut dengan bantuan dari Direksi Pekerjaan

dan Instansi terkait lainnya.

Untuk mengantisipasi padatnya kegiatan yang harus dilakukan oleh

konsultan, maka dalam penyusunan Bagan Alir dan Jadwal Pelaksanaan,

Jadwal Personil dan Jadwal Penggunaan Alat harus sangat hati-hati dan harus

konsekuen dengan Jadwal masing-masing, agar tidak terdapat kegiatan yang

mundur. Apabila ada kegiatan yang mundur maka semua kegiatan yang telah

disusun tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak.


DI KABUPATEN BADUNG

45

E.1. LATAR BELAKANG

E.1.1.Gambaran Umum

Seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di seluruh

pelosok bumi yang terbentang lokal Hingga global, langkah-langkah

pencegahan timbulnya dampak negatif terhadap kerusakan sumber daya

alam dan lingkungan hidup menjadi semakin mendesak untuk ditempuh.

Penanggulangan dan Pengendalian dampak negatif terasa tidak cukup dan

kurang efektif jika dilakukan pada saat kegiatan telah memasuki operasi dan

sepenuhnya hanya mengandalkan pendekatan teknologi. Dalam upaya

mencegah dan meminimalisasi terjadinya kerusakan sumber daya alam dan

pencemaran lingkungan, telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap

kebijakan, rencana, dan/atau program, yang diterapkan sejak formulasi

Kebijakan, Rencana dan program (KRP).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada saat ini Kabupaten Badung,

Bali sedang melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Badung, dan untuk meyakinkan bahwa RTRW Kabupaten

Badung dengan kebijakan, rencana dan program pembangunan tidak

merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu

sendiri, mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) terhadap RTRW untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

E URAIAN PENDEKATAAN

METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

PROGRAM KERJA


DI KABUPATEN BADUNG

46

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.

.

E.1.2.Maksud Dan Tujuan

Kerangka Kerja Acuan (KAK) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi

Konsultan dalam melakukan penelitian perencanaan Penyusunan KLHS

agar prinsip-prinsip pembangunan secara tegas terintegrasi dalam

penyusunan RTRW kabupaten Badung, sehingga diperoleh keluaran seperti

yang dimaksud

E.2. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis di Kabupaten Badung meliputi :

1) Lingkup Wilayah

Perencanaan tata ruang meliputi seluruh wilayah administratif

Kabupatenn Badung yang terdiri dari 6 ( enam ) wilayah Kecamatan

yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang,

Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, & Kuta Selatan. Disamping itu

di wilayah ini juga terdapat 16 Kelurahan, 46 Desa, 369 Banjar Dinas,

164 Lingkungan 8 Banjar Dinas Persiapan dan 8 Lingkungan Persiapan

dengan luas wilayah 418,52 km2 Ha. Terletak pada posisi 08o14'17"-

08o50'57" Lintang Selatan dan 115o05'02" -115o15'09"BujurTimur.

2) Lingkup Substansi

Pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan KLHS dengan metode dan

pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebijakan,

rencana dan program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Badung

2011 – 2031, dengan lingkup pengkajian sebagai berikut :

- Identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis

yang berdamapk penting dan diperkirakan akan saling berpengaruh

terhadap kebijakan, rencana dan program yang akan dilakukan;


DI KABUPATEN BADUNG

47

- Melakukan kajian terhadap pengaruh kebijakan, rencana dan

program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten

Badung;

- Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan

program untuk pemenuhan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan

- Rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan kebijakan, rencana

dan program yang memenuhi prinsip – prinsip pembangunan

berkelanjutan.

E.3. Keluaran

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi

Perencanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kegiatan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung

adalah berupa dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Badung 2011 –

2031 yang berisikan pengkajian dan penyempurnaan terhadap kebijakan,

rencana dan program yang saling terkait serta alternatif KRP serta

rekomendasi perbaikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan

kebijakan dengan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

meliputi Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, dan Laporan Exucutive Summary

E.4. Pendekataan Teknis dan Metodelogi Kegiatan

E.4.1.Pendekatan Studi

Defenisi

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang

menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan

pendekatan keberlanjutan (sustainability-driven). Pada definisi pertama,

KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari

suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi

kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan

sumberdaya.


DI KABUPATEN BADUNG

48

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses

sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan

menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam,

pengambilan keputusan yang bersifat strategis [SEA is a systematic process

for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration

of sustainability principles into, strategic decision-making].

Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun,

mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap

lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam

kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung

pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam

siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang,

maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana

tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa

memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan

sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan

(suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau

semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan

lainnya, strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah

administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam

satuan wilayah (kerap juga disebut “bio-region” dan/atau “bio-geo-region”).

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS

yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini

membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS

terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari

sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.


DI KABUPATEN BADUNG

49

Penerapan KLHS pada Kebijakan Tata Ruang di Daerah

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dan penyusunan Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk

mencapai tujuan-tujuan diatas yang didasarkan atas kondisi dan kebutuhan

masing-masing. Oleh karena itu, implementasi perangkat-perangkat ini tidak

akan berangkat sebagai sebuah beban tambahan.

Seluruh tata laksana yang diharapkan ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah akan diupayakan untuk mengakomodasikan berbagai

keterbatasan, fleksibel, dan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas

kerja. Pada intinya, perangkat-perangkat ini tidak dimaksudkan untuk

mengulang pekerjaan yang serupa, menghambat proses perencanaan yang

sudah berjalan, dan memperpanjang birokrasi.

Kondisi-kondisi yang dibutuhkan di daerah, seperti penyiapan organisasi

dan kelembagaan, jaringan kerja, peningkatan kapasitas, sampai dengan

kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah pendanaan akan selalu

kami pertimbangkan, bahkan disiapkan untuk dapat dibuat keputusan-

keputusannya. Adalah tugas kami untuk selalu memberikan pedoman bagi

para hadirin sekalian.

Hasil yang akan dicapai pasti berdampak langsung pada penentuan arah

kebijakan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan pemanfaatan ruang di

tingkat Pemerintah. Diharapkan pula inspirasi akan terbentuk dan kemudian

mewarnai arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah.

Dengan bersama-sama merumuskan langkah dan strategi yang pragmatic

untuk dapat secara langsung menyempurnakan persepsi dan sistem bekerja

kita dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, diharapkan akan

tersebar semangat pencapaian target kesejahteraan masyarakat yang tidak

mengorbankan lingkungan hidup di kalangan para talon legislatif yang

sedang bersiap menghadapi pemilihan umum maupun kalangan masyarakat

secara umum.


DI KABUPATEN BADUNG

50

Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja

dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini

ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1) KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe) KLHS dilaksanakan menyerupai

AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang

ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah

pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarhi

KRP RTRW.

2) KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup

(Environmental Appraisal) KLHS ditempatkan sebagai environmental

appraisal untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi

lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus

yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

3) KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated

Assessment Sustainability Appraisal) KLHS diterapkan sebagai bagian

dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga

sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi,

dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih

ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau

menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara

terpadu.

4) KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam

(Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan

Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management) KLHS

diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a)

dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem

perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai

bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a)

menekankan pertimbangan – pertimbangan kondisi sumberdaya alam

sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan


DI KABUPATEN BADUNG

51

penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan

perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk

kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan

dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang

dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur

pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan

politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

\


DI KABUPATEN BADUNG

52

E.4.4.Metodelogi Kegiatan

Kerangka kerja KLHS

Integrasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam proses penyusunan

dan pengambilan keputusan (pembangunan) secara luas dikenal sebagai cara

efektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan

lingkungan, KLHS merupakan alat/instrumen yang digunakan untuk

mengintegrasikan secara terstruktur aspek-aspek LH ke dalam proses

pengambilan keputusan-keputusan stratejik (KRP). Perlu dikemukakan

kembali mengapa KLHS dianggap strategis? Pertama, karena sasaran kajian

KLHS adalah KRP yang akan memberikan implikasi luas terhadap berbagai

aspek kehidupan manusia. Selain itu, studi KLHS fokus pada KRP yang

merupakan komponen-komponen stratejik dalam suatu proses pengambilan

keputusan.

Kerangka kerja KLHS bervariasi, tapi secara umum, terdiri dan mencakup

komponen – komponen tersebut pada Gambar 3.1. Elaborasi kerangka kerja

dan metodologi KLHS yang umum digunakan adalah seperti tersebut dalam

Gambar 2.1.


DI KABUPATEN BADUNG

53

Perlu dikemukakan di sini bahwa tidak ada standar baku

prosedur/metodologi pelaksanaan KLHS. Masing-masing negara/pelaksana

melakukan KLHS dengan menggunakan metodologi yang dikehendaki.

Namun demikian, KLHS adalah kajian lingkungan yang diimplementasikan

pada tingkat KRP. Dengan demikian, kerangka kerja pelaksanaan KLHS


DI KABUPATEN BADUNG

54

dapat bervariasi, tapi umumnya mempunyai urutan kerja seperti tersebut

dalam Gambar 3.1.

Meskipun KLHS dapat diimplementasikan untuk berbagai macam KRP

(antara lain, pembangunan sektoral, regional, dan daerah aliran sungai),

dalam panduan ini implementasi KLHS adalah untuk perencanaan tata

ruang.

Implementasi KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Panduan diarahkan untuk menunjukkan pada tahapan mana implementasi

KLHS terhadap proses penyusunan rencana tata ruang seharusnya

dilakukan. Untuk itu, diperlukan informasi yang menunjukkan keterkaitan

antara tahapan proses penyusunan rencana tata ruang dan tahapan prosedur

KLHS seperti tampak dalam Tabel 3.1. menjadi acuan implementasi KLHS

dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi.


DI KABUPATEN BADUNG

55

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola

ruangnya. Oleh karena itu, perlu kajian tentang persoalan dan analisis dari

sisi tata ruang untuk internalisasi konsep KLHS. Aspek infrastruktur

merupakan kunci dari penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang di

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi berdasarkan

Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2002. Dalam pedoman

tersebut dikemukakan tujuh tahapan proses penyusunan RTRW Provinsi

dimulai dengan persiapan yang meliputi penyusunan TOR hingga

pemberitahuan kepada publik tentang rencana penyusunan RTRWP.

Langkah berikutnya adalah melakukan review terhadap RTRW sebelumnya

sebagai pertimbangan untuk perbaikan RTRW berikutnya. Kegiatan review

ini diikuti dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan

suatu RTRW. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap sembilan aspek dari

mulai analisis kebijakan dan strategi pengembangan

kabupaten hingga analisis kelembagaan. Langkah penting selanjutnya

adalah melakukan konseptualisasi rencana (tata ruang) setelah

merumuskan tujuan perencanaan. Kegiatan ini meliputi delapan langkah

dari mulai arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang hingga arahan

kebijakan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya. Dua langkah

penyusunan tata ruang terakhir adalah diskusi terbuka dihadapan seluruh

pemangku kepentingan dan pengesahan oleh DPRD Provinsi.

Dari keseluruhan langkah-langkah penyusunan RTRW tersebut di atas,

meskipun telah dipertimbangkan pentingnya aspek keterpaduan dalam

proses penyusunan rencana tata ruang dan aspek LH, namun demikian tidak

dijelaskan bagaimana analisis keterpaduan (utamanya antar sektor dan antar

wilayah) dan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup seharusnya

dilakukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Dengan demikian,

pertimbangan kepentingan lingkungan hidup belum sepenuhnya

terakomodir dalam RTRW.


DI KABUPATEN BADUNG

56

Mempertimbangkan bahwa perencanaan tata ruang di Indonesia ada yang

belum dibuat (untuk wilayah pengembangan baru) dan akan selalu direvisi

(minimal sekali dalam lima tahun), maka dalam panduan ini disiapkan dua

pilihan cara melakukan implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang.

Implementasi KLHS pada Proses Penyusunan RTRWP

Implementasi KLHS untuk mengintegrasikan kepentingan LH dalam proses

penyusunanrencana tata ruang tidak dilakukan pada setiap tahapan proses

penyusunan rencana tata ruang sebagaimana diatur oleh Kep. Men.

Kimpraswil No. 327/2002, melainkan pada tahapan yang dianggap strategis,

yaitu salah satu atau kombinasi dari tiga tahapan proses penyusunan

RTRWP berikut (Gambar 3.2):

1. dilaksanakan pada tahap Review RTRWP;

2. dilaksanakan pada tahap Analisis penyusunan RTRWP;

3. dilaksanakan pada tahap Konsepsi Rencana penyusunan RTRWP.

Dalam Gambar 3.2 ditunjukkan implementasi KLHS terhadap proses

penyusunan rencana tata ruang untuk masing-masing tahapan. Misalnya,

langkah 1 dan 2 dalam prosedur pelaksanaan KLHS seperti tersebut dalam

Gambar 3.1 diimplementasikan pada proses review RTRWP Demikian pula,

langkah 3 dan 4 dalam prosedur KLHS diimplementasikan pada Tahap 4

proses penyusunan rencana tata ruang. Dengan demikian, keseluruhan

tahapan prosedur KLHS dapat diimplementasikan berdasarkan tahapan yang

relevan dari keseluruhan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah

provinsi.


DI KABUPATEN BADUNG

57

Implementasi KLHS pada Evaluasi Laporan RTRWP

Pilihan implementasi KLHS lainnya adalah KLHS dilaksanakan pada tahap

Evaluasi Laporan RTRWP. Dalam hal ini, penerapan KLHS dapat

dilakukan pada salah satu atau ketiga pembahasan laporan RTRWP yang

sedang dievaluasi sebagai berikut (Gambar 3.3) :

1. dilaksanakan pada pembahasan Laporan Pendahuluan, yang dilakukan

setelah tahap persiapan dan tahap review RTRW.


DI KABUPATEN BADUNG

58

2. dilaksanakan pada pembahasan laporan Buku Data dan Analisis, yang

dilakukan setelah tahap pengumpulan data dan tahap analisis;

3. dilaksanakan pada pembahasan laporan Buku Rencana, yang dilakukan

setelah tahap konsepsi rencana.

Dalam hal ini, apabila implementasi KLHS dilakukan pada ketiga tahap

proses penyusunan dan/atau dilakukan pada ketiga tahap evaluasi laporan

RTRWP tersebut di atas, maka pelaksanaan KLHS masuk dalam katagori

standar maksimal. Apabila implementasi KLHS hanya dilaksanakan pada

salah satu dari ketiga tahap proses penyusunan dan/atau dilakukan pada

salah satu dari ketiga tahap evaluasi laporan RTRWP, maka masuk dalam

katagori standar minimal. Namun demikian, untuk pilihan standar minimal

implementasi KLHS seharusnya

dilaksanakan pada tahap Analisis (Gambar 3.2) dan/atau pada pembahasan

laporan Buku Data dan Analisis (Gambar 3.3). Karena pada kedua tahap

tersebut seharusnya dilakukan analisis integrasi kepentingan LH dalam

proses penyusunan rencana tata ruang. Kedua katagori tersebut merupakan

pilihan, tergantung pada kebutuhan dan prioritas pengelolaan lingkungan

hidup di daerah.


DI KABUPATEN BADUNG

59

Penapisan

Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS

terhadap sebuah konsep/muatan rencana tata ruang. Langkah ini diperlukan

atas alasan-alasan :

1) memfokuskan telaah pada KRP yang memiliki nilai strategik,

2) memfokuskan telaah pada KRP yang diindikasikan akan memberikan

konsekuensi penting pada kondisi lingkungan hidup, dan

3) memberikan gambaran umum metodologi pendekatan yang akan

digunakan.


DI KABUPATEN BADUNG

60

Karena penyusunan RTRW wajib dilakukan maka tahap penapisan tidak

diperlukan, sementara penyusunan RTR dengan tingkat kerincian Kawasan

bisa ditapis terlebih dulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apakah rancangan RTR berpotensi mendorong timbulnya percepatan

kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan

pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di suatu wilayah

atau DAS? dan/atau

2. Apakah rancangan RTR berpotensi meningkatkan intensitas bencana

banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah-wilayah yang saat ini tengah

mengalami krisis ekologi? dan/atau

3. Apakah rancangan RTR berpotensi menurunkan mutu air dan udara

termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah

yang berpenduduk padat? dan/atau

4. Apakah rancangan RTR akan menyebabkan meningkatnya jumlah

penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas

akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam yang semula dapat

mereka akses? dan/atau

5. Apakah rancangan RTR berpotensi mengancam keberlanjutan

penghidupan (livelihood sustainability) suatu komunitas atau kelompok

masyarakat tertentu di masa mendatang?

Jawaban positif bagi salah satu pertanyaan diatas sudah cukup untuk

memberikan alasan bahwa rancangan RTR tersebut memiliki potensi efek

penting dan perlu dipertimbangkan untuk dilengkapi dengan KLHS.

Pelingkupan

Pelingkupan merupakan proses yang sistematis dan terbuka untuk

mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang

akan timbul berkenaan dengan rencana KRP RTR Wilayah dan Kawasan.

Berkat adanya pelingkupan ini, pokok bahasan dokumen KLHS akan lebih

difokuskan pada isu-isu atau konsekuensi lingkungan dimaksud.


DI KABUPATEN BADUNG

61

Telaah dan Analisis Teknis

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi

mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW;

serta pengujian efektivitas RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip

keberlanjutan. Telaah dan analisis teknis mencakup :

a) pemilihan dan penerapan metoda, serta teknik analisis yang sesuai dan

terkini,

b) penentuan dan penerapan aras rinci (level of detail) analisis agar sesuai

dengan kebutuhan rekomendasi, dan

c) sistematisasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan

aspirasiyang dijaring.

Jenis-jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan, antara lain:

� Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan,

� Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.

� Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan

iklim dan bencana lingkungan.

� Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pengembangan Alternatif

Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup :

1) substansi pokok/dasar RTRW (misalnya: pilihan struktur dan pola

ruang),

2) program atau kegiatan penerapan muatan RTRW (misalnya: pilihan

intensitas pemanfaatan ruang), dan/atau

3) kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup

(misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang

bisa dilaksanakan yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang

dalam kurun waktu yang ditetapkan. Alternatif terpilih tidak hanya dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial akan tetapi juga dapat


DI KABUPATEN BADUNG

62

menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus menerus. Berbagai

metodologi yang lazim diterapkan dalam pengambilan keputusan, antara

lain: compatibility [internal dan eksternal] appraisal, benefit-cost ratio,

analisis skenario dan multikriteria, analisis risiko, survai opini untuk

menentukan prioritas, dll.

Pemantauan dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat

diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya

efektivitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan

efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksananya bisa

mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW.

Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan

diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun

demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi

tergantung pada aras (level of detail) RTRW, peraturan perundangan yang

mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari

pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat

nasional atau provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus

lebih luas dan intens dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota.

Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten, kota, atau kawasan,

maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus dilakukan

sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW

yang bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan

bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat

untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam

proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana


DI KABUPATEN BADUNG

63

penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan

keputusan.

Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW

Komponen-komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan

proses formal yang berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaannya

sangat ditentukan oleh kekhususan proses pengambilan keputusan yang

sedang terjadi pada masing-masing RTRW.

Dalam kasus dimana proses perencanaan RTRW belum terbentuk atau

dilaksanakan, seluruh komponen kerja KLHS bisa dijadikan bagian yang tak

terpisahkan dari langkah-langkah pekerjaan penyusunan RTRW. Pada

situasi dimana KLHS hadir sebagai kebutuhan untuk mendukung proses

pengambilan keputusan di tahap akhir proses perencanaan, proses kerjanya

bisa terpisah (stand alone). Banyak kondisi dimana kombinasi antara kedua

hal diatas akan terjadi, misalnya pengintegrasian beberapa komponen kerja

di tahap-tahap tertentu dan memisahkannya pada tahap yang lain. Dapat

pula terjadi situasi dimana tidak semua komponen kerja perlu dilaksanakan

atas alasan-alasan tertentu tanpa mengurangi nilai penting dari pelaksanaan

KLHS itu sendiri.


DI KABUPATEN BADUNG

64

Kerangka kerja diatas bisa dilakukan paralel atau semi terintegrasi terhadap proses

revisi RTRW, misalnya dengan melakukan langkah-langkah (1) dan (2) pada

tahap persiapan revisi RTRW, langkah (3) dan (4) pada tahap pengumpulan data

dan analisis RTRW, dan langkah (5) dan (6) pada proses konsepsi muatan RTRW

hasil revisi.

Namun bisa pula dilakukan proses KLHS terpisah saat draft dokumen hasil revisi

RTRW sudah siap untuk ditelaah.


DI KABUPATEN BADUNG

65

Tantangan Bagi Pemerintah Daerah

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa tantangan diatas dapat

memberikan tekanan bagi pemerintah daerah jika dihadapkan pada berbagai

bentuk keterbatasan sumberdaya masing-masing. Banyaknya sorotan yang

menyatakan ketentuan dalam Undang-undang dirasakan memberatkan

merupakan dasar dari pelaksanaan membangun upaya bersama yang

produktif dan didasari prinsip berbagi tanggung jawab secara adil.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategic terhadap rencana penataan ruang

pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi serta kajian singkat terhadap pulau

Kalimantan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

menyimpulkan bahwa daya dukung lingkungan hidup keempat pulau besar

tersebut telah mengalami tekanan berat.

Jawa telah mencapai tingkat kritis, Sumatera dan Kalimantan akan segera

memasuki kondisi kritis bila kegiatan tetap berjalan dengan pola business as

usual, dan Sulawesi sudah dipastikan menjadi jauh lebih rentan daripada

masa-masa sebelumnya. Secara umum, margin biaya sosial dan lingkungan


DI KABUPATEN BADUNG

66

yang timbul akibat pembangunan fisik dan ekonomi pada masa mendatang

akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.

Untuk mengakomodasikan pertumbuhan ekonomi, perkembangan

penduduk, ekspansi wilayah perkotaan, dan pemanfaatan sumber daya alam,

langkah-langkah inovatif harus segera dilakukan. Pengembangan

infrastruktur perkotaan dan ekonomi harus diikuti dengan pengembangan

infrastruktur lingkungan hidup (green infrastructure); kemampuan daya

dukung dan daya tampung lingkungan ditingkatkan melalui inovasi IPTEK

dan pendekatan social budaya; pola produksi dan konsumsi diubah untuk

memenuhi standar keberlanjutan; dan atmosfir demokrasi yang menjadi aset

bangsa dioptimalkan sepenuh-penuhnya untuk membangun kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Kesemua aspek diatas harus diawali dengan perencanaan yang

komprehensif dan didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, dimana

dalam Undang-undang telah secara spesifik diatur pets jalannya.

Untuk membantu pemenuhan mandat Undang-undang, maka berbagai

bentuk strategi yang bisa dilakukan dalam kurun waktu transisi satu tahun,

kurun waktu jangka menengah lima tahun, dan kurun waktu jangka panjang

yang minimal mencakup masa dua puluh tahun. Strategi-strategi ini perlu

dikritisi sebelum disepakati untuk dapat dilaksanakan.

Kesamaan keterbatasan yang disikapi dengan berbagai inovasi menarik dari

beberapa daerah diharapkan akan menjadi sumber inspirasi mengenai

bagaimana menyiapkan dan menindaklanjuti tantangan yang harus dihadapi

dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan secara umum dan

penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus.

E.4. PROGRAM KERJA

Rencana kerja merupakan gambaran menyeluruh dan komprehensif usulan

dari konsultan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan ditangani sesuai dengan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diberikan. Dalam rencana kerja ini akan

diuraikan urutan – urutan pekerjaan, konsep penanganan masalah, tanggung jawab

dan personil yang terlibat, pengerahan sarana maupun personil pendukung,


DI KABUPATEN BADUNG

67

schedule pelaksanaan pekerjaan serta schedule personil. Untuk memudahkan

dalam pelaksanaan pekerjaan, maka harus disusun Bagan Alir Pelaksanaan

Pekerjaan. Bagan Alir ini berisikan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan

dikerjakan, sehingga dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan harus

berpatokkan pada Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Program Kerja diatas dapat dirinci kedalam tahap – tahap pekerjaan berikut :

1. Tahap Penyusunan

a. Tahap Persiapan

� Mobilisasi Personil dan Peralatan

� Administrasi dan Koordinasi

� Pemahaman Metodelogi dan peraturan atau kebijakan terkait

b. Penyusunan KLHS

1. Penapisan

Apakah diperlukan Studi KLHS ; menentukan konteks dan data

dasar; konteks kelembagaan; isu-isu permasalahan lingkungan;

keterkaitan KRP dengan persoalan LH; tujuan dan fokus KLHS.

2. Pelingkupan

Ruang lingkup KLHS; Studi dan Data Dasar; isu –isu keberlanjutan

pembangunan; sasaran KLHS dan sasaran KRP.

3. Alternatif KRP

Tujuan/sasaran KRP, Identifikasi dan Perbandingan alternative KRP;

Analisis KRP dan alternatifnya; KRP lain yang relevan; analisis

system.

4. Analisis Lingkungan (Evaluasi dan Valuasi)

Interprestasi data; Evaluasi dan perkiraan dampak; Fokus dampak :

tidak langsung, kumulatif, dan sinergistik; Analisis: multi-kriteria,

ketidakpastian, dan pembobotan; mitigasi dampak

5. Alternatid KRP dan Pengambilan Keputusan

Hasil, proses dan mekanisme pengambilan keputusan; keterlibatan

public dan stakeholder lain; Argumentasi pengambilan keputusan


DI KABUPATEN BADUNG

68

6. Rencana Pemantauan dan Pengelolaan KRP

Implementasi mitigasi dampak; monev untuk perbaikan KRP; tindak

lanjut pengelolaan dampak KRP melalui pembentukan system

pengelolaan LH Adaptif

a. Keluaran

2. Keluaran

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan ini sekurang-kurangnya memuat : Data awal

wilayah perencanaan; Hasil kajian awal berupa kebijakan terkait

wilayah perencanaan; Potensi dan permasalahan awal wilayah

perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;

Program kerja pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis RTRW Kabupaten Badung, Bali;

1. Metode pendekatan yang digunakan;

2. Perangkat survei primer & sekunder yang akan dilakukan dalam

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten

Badung, Bali;

Jumlah laporan pendahuluan yang telah disetujui dicetak sebanyak 5

buku dan dilengkapi dengan soft copy : Laporan Pendahuluan, bahan

tayangan presentasi. Temuan yang terdapat pada laporan pendahuluan

ini merupakan bahan masukan awal dalam Kajian Lingkungan Hidup

Strategis terhadap RTRW Kabupaten Badung, Bali selanjutnya

b. Laporan Akhir

Laporan Akhir ini sekurang-kurangnya memuat :

1. Identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis

yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan,

rencana, dan program yang disusun;

2. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program

terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Badung,

Bali;


DI KABUPATEN BADUNG

69

3. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau

program;

4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,

rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Laporan Akhir ini dibuat sebanyak 10 buku dan dilengkapi dilengkap

dengan soft copy : Laporan Akhir , bahan tayangan presentasi dan peta

berwarna 5 album yang dicopy dalam 10 (lima) buah CD

c. Laporan Exucutive Summary

Laporan Executive summary merupakan ringkasan dari seluruh

pelaksanaan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kabupaten Badung, Bali, diserahkan pada saat melakukan

seminar/diskusi/ pembahasan Laporan Akhir sebanyak 10 buku.


DI KABUPATEN BADUNG

70

E.5. Organisasi dan Personil

E.5.1. Organisasi

Berdasarkan pada pengalaman Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan

studi selama ini, sangat diperlukan struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan yang

mantap, disertai pula dengan penempatan personil tenaga ahli yang berkualitas

sesuai dengan spesialisasi masing-masing, disamping penyediaan sarana peralatan

kerja dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada akhir pekerjaan studi ini,

maka tim Konsultan telah menyiapkan organisasi pelaksanaan pekerjaan seperti

yang tertera pada Gambar Bagan Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan. Organisasi

pelaksanaan pekerjaan menggambarkan hubungan antar personil Konsultan dan

hubungan kerja antara Konsultan dengan Pemberi pekerjaan sesuai hirarki tugas,

tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.


DI KABUPATEN BADUNG

71

Bagan Organisasi Pelaksana Pekerjaan

E.5.2. Personil

a. 1 (satu) orang Team Leader dengan pendidikan Sarjana (S1) Teknik

Lingkungan yang memiliki pengalaman profesional selama 6 (enam)

tahun dan memiliki sertifikat keahlian (SKA Perancana Teknik

Lingkungan).

b. 1 (satu) orang Ahli Kebijakan Publik dengan pendidikan Sarjana (S1)

Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan yang memiliki pengalaman

profesional selama 5 tahun

c. 1 (satu) orang Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah, dengan

pendidikan Sarjana (S1) Tehnik Perencanaan Wilayah Kota/Planologi,

BLH Kabupaten Badung


Team Leader

(S1 T. Lingkungan)

Ahli Hidro-geologi

(S1. Ekonomi) Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah

(S1. Teknik PWK/Planologi))

Ahli Kebijakan

(S1. Ekonomi)

Ass. Ahli Lingkungan

(S1. Teknik Lingkungan)

Operator Komputer

(S1. Informatika)

Administrator

Ass. Ahli Teknik PWK

(S1. Teknik Planologi


DI KABUPATEN BADUNG

72

yang memiliki pengalaman 5 Tahun dan memiliki sertifikat keahlian

(SKA Wilayah & Kota)

d. 1 (satu) orang Ahli Hidro-geologi, dengan pendidikan Sarjana (S1)

Hidro Geologi/Teknik Kimia, yang memiliki pengalaman 5 Tahun

e. 2 (dua) orang Sub Profesional Staff/Asisten Ahli masing-masing

dengan pendidikan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan dan Pendidikan

Sarjana (S1) Tehnik Perencanaan Wilayah Kota/Planologi yang

memiliki pengalaman profesional selama 2 (dua) tahun,

f. 1 (satu) orang Administrator, dengan pendidikan Sarjana (S1) Ekonomi

yang memiliki pengalaman profesional selama 1 (satu) tahun.

g. 1 (satu) orang Operator Komputer, dengan pendidikan Sarjana (S1)

Informatika/komputer yang memiliki pengalaman profesional selama 1

(satu) tahun

.


DI KABUPATEN BADUNG

73

Dalam proses pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis di Kabupaten Badung, konsultan akan memperhatikan ruang

lingkup kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar

produk/ hasil rencana nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat

pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah ditetapkan oleh Satuan Kerja

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali serta dapat diselesaikan

sesuai dengan waktunya.

Sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang tercantum

dalam KAK , Konsultan telah mencermati secara sungguh-sungguh ragam

kegiatan dan waktu pelaksanaannya, sehingga perhitungan man - month personel

dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mampu

ditransfer pada sebuah rencana kerja yang matang, yang efisien dan terkendali

oleh sebuah jalur aktifitas yang mantap. Pekerjaan akan dibagi menjadi dua

bagian yaitu Pekerjaan Lapangan dan Pekerjaan Kantor. Waktu pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah

120 (seratus dua puluh) hari kalender. Semua kerangka berpikir dalam program

kerja ini dituangkan dalam bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Bagan Alir

Pelaksanaan Pekerjaan. Secara teknis administrasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan

disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dimulai setelah proses administrasi kontrak kerja antara konsultan

dengan pihak pemberi tugas diselesaikan.

2. Penyelesaian keseluruhan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 120 (seratus

dua puluh) hari kalender sesuai dengan berita acara rapat penjelasan umum

terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

F JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN


DI KABUPATEN BADUNG

74

3. Rencana kerja yang diusulkan oleh Konsultan sesuai dengan KAK berkaitan

dengan tugas-tugas konsultan, maka untuk lebih jelasnya secara umum jadwal

terinci dapat dilihat dalam Tabel yang terdapat pada halaman berikut.


DI KABUPATEN BADUNG

75

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

a Mobilisasi Perosnil dan Peralatan

b Administrasi dan Koordinasi

c Pemahaman Metodelgi, Peraturan & Kebijakan

3 Penyusunan KLHS

a PENAPISAN

- Menentukan Konsteks dan Data Dasar

- Konteks Kelembagaan

- Isu - isu Permalsahan Lingkungan

\ - Keterkaitaan KRP Dengan Persoalan Lingkungan Hidup

- Tujuan dan Fokus KLHS

b PELINGKUPAN

- Penentuan Ruang Lingkup KLHS

- Isu - Isu Keberlanjutan Pembangunan

- Sasaran KRP dan KLHS

c ALTERNATIF KRP

- Tujuan dan Sasaran KRP

- Identifikasi dan Perbandingan alternative KRP

- Analisis KRP dan alternatifnya

d ANALISIS LINGKUNGAN (EVALUASI DAN VALUASI)

e ALTERNATIF KRP DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

f RENCANA PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN KRP

5 Laporan

a Pendahuluan

d Laporan Akhir

e Laporan Executive Summary

f Diskusi dan Pembahasan

No Uraian Kegiatan KeteranganI II III IV

Waktu Pelaksanaan

Tabel F.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung


DI KABUPATEN BADUNG

76

Selain jadwal pelaksanaan kegiatan diatas, diperlukan juga sarana dan

prasarana pendukung dimana sarana pendukung ini dapat digunakan untuk

mempermudah dan memperlancar pekerjaan.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis di Kabupaten Badung ini, Konsultan menggunakan fasilitas dan

sarana pendukung yang diperlukan sebagai pendukung dalam pelaksanaan

pekerjaan tersebut, yang pada dasarnya telah disesuaikan dengan persyaratan yang

tertuang dalam kerangka acuan kerja. Uraian mengenai fasilitas dan sarana yang

digunakan oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini disajikan pada sebagai

berikut.

� Fasilitas Dan Sarana Yang Digunakan

Konsultan akan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk

menunjang pekerjaan ini, yang meliputi antara lain :

1. Kantor/studio lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk

pelaksanaan pekerjaan

2. Biaya Komunikasi

3. Biaya Alat Tulis Kantor

4. 4 (empat) unit kendaraan operasional roda 2

5. 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 4

6. Kebutuhan lainnya guna memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan

pekerjaan ini

7. Apabila ada yang peralatan yang harus dibeli dalam kegiatan ini, maka

pada akhir penugasan barang atau peralatan yang dibeli tersebut harus

diserahkan kepada pengguna jasa.

� Ruang Kerja/Kantor

Untuk kelancaran kegiatan pekerjaan pihak konsultan telah menyiapkan

kantor yang permanen Denpasar sehingga memudahkan Team Konsultan

berkoordinasi dengan pemberi pekerjaan dan setiap saat dapat

asistensi/diskusi dalam penyelesaian pekerjaan. Disamping itu diharapkan


DI KABUPATEN BADUNG

77

Nama Perusahaan : CV. TRI MATRA DISAIN

Kapasitas atau Merk dan Tahun Kondisi Lokasi Bukti

O utput Saat Ini Tipe Pembuatan Baik/Rusak Saat Ini Kepemilikan

A. Peralatan Kantor

1 Meja Kerja+Kursi 10 - Lokal 1996 Baik Denpasar Milik Pribadi

2 OHP Media Stal 1 - 3 M 2003 Baik Denpasar Milik Pribadi

3 Laptop 2 5 GB Toshiba 2003 Baik Denpasar Milik Pribadi

4 Komputer 8 X GB Intel P4 64 MB 2005 Baik Denpasar Milik Pribadi

5 Printer 4 30 lbr/mnt Deskjet 1280 2005 Baik Denpasar Milik Pribadi

6 Scanner 1 - Umax Astra 2005 Baik Denpasar Milik Pribadi

7 Telepon+Fax 1 - Panasonic 2000 Baik Denpasar Milik Pribadi

B. Peralatan Penunjang

1 Kamera 2 - Fuji 2006 Baik Denpasar Milik Pribadi

2 Meja Gambar 2 - Mutoh EY 2000 Baik Denpasar Milik Pribadi

3 Kalkulator 2 - Casio FX 3600 2004 Baik Denpasar Milik Pribadi

C Peralatan Lapangan

1 Alat Ukur Theodolithe 1 - - - Baik Denpasar Milik Pribadi

2 Alat Ukur Waterpass 1 - - - Baik Denpasar Milik Pribadi

3 Alat Sondir 1 - - - Baik Denpasar Milik Pribadi

D Transportasi

1 Kendaraan roda 4 1 - - - Baik Denpasar Milik Pribadi

2 Kendaraan roda 2 1 --

- Baik Denpasar Milik Pribadi

DATA PERALATAN / PERLENGKAPAN

NO . Jenis Peralatan/Perlengkapan JUMLAH

nantinya setelah selesai pekerjaan pihak pemberi pekerjaan mudah

menghubungi konsultan.

� Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk setiap pekerjaan disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing kegiatan, tergantung dari volume dan kapasitas

alat. Adapun volume dan kapasitas alat dari masing-masing pekerjaan tersaji

pada Tabel Daftar Peralatan (Terlampir).


DI KABUPATEN BADUNG

78

Nama Perusahaan: CV. TRI MATRA DISAIN

I II III IV

A. Peralatan Kantor

1 Meja Kerja+Kursi 10 4,00

2 OHP Media Stal 1 4,00

3 Laptop 2 4,00

4 Komputer 8 4,00

5 Printer 4 4,00

6 Scanner 1 4,00

7 Telepon+Fax 1 4,00

B. Peralatan Penunjang

1 Kamera 2 4,00

2 Kalkulator 4 4,00

C Peralatan Lapangan

1 Alat Ukur Theodolithe 2 1,50

2 Alat Ukur Waterpass 2 1,50

3 Alat Sondir 1 2,00

D Transportasi

1 Kendaraan roda 4 1 4,00

3 Kendaraan Roda 2 1 4,00

JADWAL PENGGUNAAN PERALATAN

JUMLAH

BULAN KET.NO. JENIS ALAT JUMLAH

B U L A N

� Jadwal Peralatan

Jadwal peralatan untuk pekerjaan akan disesuaikan dengan waktu pemakaian,

dan jadwal peralatan ini berkaitan dengan schedule pelaksanaan dan personil

untuk pelaksanaan seluruh kegiatan. Jadwal peralatan dan volume serta waktu

pemakaian tersaji pada Tabel Jadwal Penggunaan Peralatan (Terlampir).

Tabel F.2. Jadwal Penggunaan Peralatan


DI KABUPATEN BADUNG

79

G.1. UMUM

Konsultan dalam peleksanaan pekerjaan ini akan menyediakan dan

menugaskan beberapa Tenaga Ahli sesuai dengan yang dibutuhkan dalam

Kerangka Acuan Kerja (KAK). Tenaga Ahli yang akan ditugaskan tersebut

dikoornidir oleh seorang Team Leader yang memiliki kemampuan dalam

koordinasi dan komunikasi dengan pihak pengguna jasa, instansi teknis

terkait dan Tenaga Ahli lainnya. Adapun Tenaga Ahli yang diusulkan

dalam pelaksanaan studi ini telah memilki kualifikasi pendidikan,

pengalaman dibidang penanganan pekerjaan sejenis dalam pengembangan

sumber daya air. Masing-masing Tenaga Ahli tersebut memilki tugas dan

tanggung-jawab masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya.

Uraian mengenai Tenaga Ahli seperti yang disyaratkan dalam KAK, baik

mengenai jenis keahlian, maupun kualifikasi pendidikan, serta pengalaman

personil, menurut Konsultan telah sesuai dengan lingkup kegiatan yang

dituntut dalam studi ini. Dalam hal ini konsultan akan mengusulkan

Tenaga Ahli dengan pendidikan (S1) sesuai bidang keahliannya dan

memiliki sertifikat keahliaan (SKA) yang dikeluarkan Asosiasi Keahlian

atau Badan/Lembaga yang berwenang serta memiliki pengalaman sesuai

bidang keahlian untuk menangani pekerjaan sejenis.

Tanggapan terhadap tugas dan tanggung jawab tenaga ahli, dalam hal ini

perlu adanya penekanan terhadap desain yang akan dilakukan. Dimana

masing-masing Tenaga Ahli memiliki pemahaman yang sama mengenai

kondisi dan permasalahan daerah lokasi studi, keinginan masyarakat

pengguna, sehingga mampu menghasilkan beberapa inovasi desain tidak

hanya secara teknis, efesiensi pendanaan, layak secara lingkungan, dan

mampu memberikan manfaat lebih secara ekonomi kepada masyarakat.

G KOMPOSISI DAN

PENUGASAN PERSONIL


DI KABUPATEN BADUNG

80

Kualifikasi dan jumlah Tenaga Ahli yang disediakan oleh penyedia jasa

untuk menangani pekerjaan ini sesuai dengan KAK dengan tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang Team Leader dengan pendidikan Sarjana (S1) Teknik

Lingkungan yang memiliki pengalaman profesional selama 6 (enam)

tahun dan memiliki sertifikat keahlian (SKA Perancana Teknik

Lingkungan).

b. 1 (satu) orang Ahli Kebijakan Publik dengan pendidikan Sarjana (S1)

Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan yang memiliki pengalaman

profesional selama 5 tahun

c. 1 (satu) orang Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah, dengan

pendidikan Sarjana (S1) Tehnik Perencanaan Wilayah Kota/Planologi,

yang memiliki pengalaman 5 Tahun dan memiliki sertifikat keahlian

(SKA Wilayah & Kota)

d. 1 (satu) orang Ahli Hidro-geologi, dengan pendidikan Sarjana (S1)

Hidro Geologi/Teknik Kimia, yang memiliki pengalaman 5 Tahun

e. 2 (dua) orang Sub Profesional Staff/Asisten Ahli masing-masing

dengan pendidikan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan dan Pendidikan

Sarjana (S1) Tehnik Perencanaan Wilayah Kota/Planologi yang

memiliki pengalaman profesional selama 2 (dua) tahun,

f. 1 (satu) orang Administrator, dengan pendidikan Sarjana (S1)

Ekonomi yang memiliki pengalaman profesional selama 1 (satu) tahun.

g. 1 (satu) orang Operator Komputer, dengan pendidikan Sarjana (S1)

Informatika/komputer yang memiliki pengalaman profesional selama 1

(satu) tahun


DI KABUPATEN BADUNG

81

A

1 Ir. Tietien Setiyo Rini, MT CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli Lokal Ahli Lingkungan Team Leader

Mengkoordinir seluruh kegiatan

mulai dari tahap persipan sampai

pada tahap penyusuan laporan

4,00

2 Drs. I Putu Suyasa CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli LokalAhli Teknik Lingkungan

Bidang Air MinumAhli Kebijakan Publik

Membantu team leader dalam

mengidentifikasi kebijakan publik

dalam KRP pada RTRW

1,50

3 Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli LokalAhli Sipil (Hidrologi-

geologi)Ahli Sipil (Hidrologi-geologi)

Identifikasi dan analisis kondisi

wilayah dengan KRP pada RTRW 1,50

4 Panca Yusyahnota, ST CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli LokalAhli Perencanaan Tata

Ruang Wilayah

Ahli Perencanaan Tata Ruang

Wilayah

Membantu team leader dalam

mengevaluasi KRP pada RTRW

yang mempunyai dampak

lingkungan

4,00

A

5 Komang Santhi, ST CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli Lokal Ahli Lingkungan Ass. Ahli Lingkungan

Membantu Team Leader dalam

mengindentifikasi isu - isu

permasalahan lingkungan dan

dampak KRP pada Lingkungan

Hidup

4,00

1 Dewi Rahayu Santi Maryam, ST CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli LokalAhli Perencanaan Tata

Ruang Wilayah

Ass. Ahli Perencanaan

Wilayah dan Kota

Membantu Tenaga Ahli

Perencanaan Tata Ruang dalam

mengevaluasi KRP pada RTRW

yang berdampak pada Lingkungan

Hidup

4,00

B Tenaga Penunjang

1 To Be Name CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli Lokal Administrasi dan Keuangan Administrasi dan Keuangan

Membantu administrasi dan

keuangan dalam pelaksanaan

kegiatan

4,00

2 To Be Name CV. TRI MATRA DISAIN Tenaga Ahli Lokal Operator Komputer Operator KomputerMemabantu dalam

pengoperasionalan komputer4,00

Tenaga Pendukung

URAIAN PEKERJAAN JUMLAH ORANG BULAN

Tenaga Ahli

NO. PERUSAHAAN TENAGA AHLI LOKAL/ASING LINGKUP KEAHLIAN POSISI DIUSULKAN

Tabel G.1. Komposisi dan Pengugasan Personil Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung


DI KABUPATEN BADUNG

82

Berdasarkan pengalaman konsultan dalam melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan sejenis, diperlukan pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Hubungan kerjasama antar personil, serta koordinasi pelaksanaan pekerjaan

berperan penting dalam menghasilkan kualitas kerja yang dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan pula pengaturan jadwal

pelaksanaan penugasan personil dan sampai sejauh mana keterlibatan masing-

masing personil terhadap kegiatan pekerjaan ini, agar dapat dicapai suatu pola tata

koordinasi pelaksanaan pekerjaan secara baik.

Dalam menunjang pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung ini, mobilisasi tenaga

profesional oleh pihak konsultan dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda

sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan ini nantinya. Selain itu, tim konsultan

juga akan memobilisasi tenaga pendukung, yang akan mendukung tenaga

profesional dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kebutuhan mobilisasi

tenaga penunjang akan selalu memperimbangkan kebutuhan tenaga profesional.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung adalah pihak yang

mengharapkan hasil pekerjaan ini secara optimal. Pemberi kerja senantiasa akan

memberikan instruksi/perintah kerja, serta menyetujui hasil pekerjaan yang

dihasilkan konsultan. Untuk itu, penugasan Personil Tim Konsultan disusun

berdasarkan jenis dan macam pekerjaan yang tersurat didalam Kerangka Acuan

Kerja (KAK). Tim didukung sepenuhnya oleh semua fungsional dari Konsultan.

Berikut ini, untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam Tabel Jadwal

Penugasan Personil tim konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan dan nama personil

tenaga profesional yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ini.

H JADWAL PENUGASAN

TENAGA AHLI


DI KABUPATEN BADUNG

83

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A

1 Team Leader Ir. Tietien Setiyo Rini, MT 4,0

2 Ahli Kebijakan Publik Drs. I Putu Suyasa 1,5

3 Ahli Sipil (Hidrologi-geologi) Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa 1,5

4 Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah Panca Yusyahnota, ST 4,0

11,0

B

1 Ass. Ahli Lingkungan Komang Santhi, ST 4,0

2 Ass. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Dewi Rahayu Santi Maryam, ST 4,0

8,0

B

1 Administrasi dan Keuangan To Be Name 4,0

2 Operator Komputer To Be Name 4,0

8,0

27,0

Orang Bulan

Tenaga Ahli

Waktu Penugasan

I II III IV

Total

Sub Total

Sub Total

Staff Pendukung

No Posisi Nama

Staff Penunjang

Sub Total

Tabel H.1. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung

Documents

Ustek Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badung