URGENSI DAN RELEVANSI PERUBAHAN UU NO. 12 TAHUN 2006

TELAAH ATAS KEWARGANEGARAAN DIASPORA INDONESIA

OLEH: I NENGAH SUANTRA DAN MADE NURMAWATI

SEMINAR LAB/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FH UNUD

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019

DALAM RANGKA HUT & BKFH UNUD KE-55

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia (UU 12/2006) diundangkan 1 Agustus 2006.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku: 1. UU 62/1958: Kewarganegaraan RI. 2. UU 10/1910; UU 3/1946 tentang Warganegara dan penduduk negara RI jo

UU 6/1947, UU 8/1947 dan UU 11/1948. 3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RIS dan Kerajaan

Belanda.4. Keputusan Presiden No. 7/1971 tentang Pernyataan Digunakannya

Ketentuan-ketentuan dlm UU No. 3/1946 utk MenetapkanKewarganegaraan RI bagi Penduduk Irian Barat.

5. Peraturan perundang-undangan lain yg berkaitan dengan kewarganegaraan.

Dampaknya bagi WNI

Membawa angin segar dan mendapatapresiasi sangat baik.

Dalam praktek membawa beban dannestapa, al.:

Anak-anak yg lahir sebelum 2006 banyak ygkehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Diaspora Indonesia kehilangankewarganegaraan Indonesia, bahkan stateless.

Perlakuan diskriminatif terhadap WNI keturunan Tionghoa.

http://www.kbknews.id/wp-content/uploads/2016/08/gloria.jpg

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/16100

4_indonesia_mk_dwikenegaraan Jumat, 16 Agustus 2019.

POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN DALAM UU 12/2006

TUNTUTAN REFORMASI

GERAKAN FEMINISME

BERLATARPERKEMBANGAN

POLITIK DAN SOSIAL DALAM LINGKUP

DOMISTIK DAN GLOBAL

TERCERMIN DARI

STRUKTUR H SUBSTANSI H

BUDAYA H

POLITIK HUKUM DI BIDANG STRUKTUR HUKUM, ANTARA LAIN:

Dikabulkan atau ditolaknya permohonan pewarganegaraan menjadi kewenangan Presiden;

Peran DPR dalam naturalisasi luar biasa hanya memberikan pertimbangan saja, kewenangan akhir mengabulkan atau menolak berada di tangan Presiden.

Pengucapan sumpah atau janji setia dilakukan di depan pejabat yang ditunjuk Menkum HAM.

POLITIK HUKUM BIDANG SUBSTANSI HUKUM

1. Prinsip semua orang bangsa Indonesia adalah WNI. Pemaknaan nomenklatur “bangsa Indonesia asli” tidak digunakan.

2. Prinsip non-immigrant state dan prinsip kebijakan selektif (selective policy).

3.Prinsip sekali WNI tetap WNI; pengakuan anak yang belum berumur 18 tahun atau pengangkatan anak di bawah 5 (lima) tahun oleh WNA dapat bipatride terbatas.

Prinsip anti apatride, dan bipatride kecuali untuk anak sd umur 18 tahun atau sudah kawin <18th.Prinsip mengutamakan asas ius sanguinis berlandaskan prinsip kesamaan kedudukan ayah atau ibu dalam penentuan kewarganegaraan anak.Prinsip perkawinan tidak menghapuskan kewarganegaraan, kecuali hukum negara pihak menentukan demikian.

POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN BIDANG BUDAYA HUKUM

PROSES PEMBENTUKAN

UU 12/2006

IMPLEMENTASI

BERSIFAT PARTISIPATIF

PENGENAAN SANKSI bagi pejabat yg lalai atau dgn sengaja mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan

IDENTIFIKASI MASALAH

PERMASALAHAN DALAM NORMA

PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK

1. Pasal 1 angka 6

2. Pasal 2

3. Pasal 4 huruf c, f, h

4. Pasal 5 (1), (2)

5. Pasal 6 (1)

6. Pasal 7

7. Pasal 13. d.

8. Pasal 15

9. Pasal 20

10. Pasal 23

11. Pasal 25

12. Pasal 26

PEMUATAN ASAS DI DLM

PENJELASAN

IDENTIFIKASI MASALAH

NO BAGIAN PERMASALAHAN1 2 3

1 Pasal 1, 6: Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Tidak jelas, apa yang dimaksudkan dengan korporasi; di bidang Hukum Privat / di bidang Hukum Publik; berbadan hukum atau tidak.

2 Pasal 2: Yg menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yg disahkan dgn UU sebagai WN.

Penjelasan: orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pengertian tersebut memperluas makna Pasal 26 UUD 1945.

3 Pasal 4 huruf a. Perumusan agak berlebihan sehingga lebih tepat disebut sebagai penjelasan.

4 Pasal 4 huruf c. Permasalahan, dan ini belum ada normanya di dalam UU, bagaimana jika anak yang lahir dari perkawinan yg sah dari seorang ayah yg tidak memiliki atau tidak diketahui kewarganegaraanya dan ibu WNA. Apakah kewarganegaraan anak itu? padahal lahir dari perkawinan yg sah.

5 Pasal 4 huruf f.Ketentuan tenggang waktu 300 hari

Ketentuan itu sudah ketinggalan dari segi perkembangan – kemajuan teknologi kedokteran. Hal itu berimplikasi terhadap menghambat hak anak yang ada dalam kandungan untuk mendapatkan kewarganegaraan.

6 Pasal 5 ayat (1)Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yg berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.

Ketentuan tersebut tidak bermakna secara yuridis. Sebab ketentuan itu mengatur pengakuan sebagai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pengakuan sebagai anak oleh ayah WNA tidak ada implikasi terhadap status anak sebagai WNI; tidak berakibat anak kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tapi dapat berakibat bipatride terbatas.

7 Pasal 5 ayat (2)(2) Anak WNI yg belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Kesalahan yg sama dgn ketentuan ayat (1). Ketentuan tersebut bermakna bahwa anak yg diangkat sah oleh WNA tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Anak WNI yg belum berusia 5 (lima) tahun, walaupun diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI, apa lagi anak yg belum berumur 5 (lima) tahun.

8 Pasal 6 ayat (1) Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h, i, dan Pasal 5 berakibat anak bipatride, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Permasalahan: 1. Bagaimana jika tidak memilih, apakah

akan dianggap sebagai WNI atau WNA, atau akan menjadi apatride.

2. Tidak jelas akibat hukum jika anak belum kawin, apakah akan kehilangan hak memilih kwn?

3. Bagaimana mengenai istri dan anak-anak yg sudah kawin, apakah hak memilih kewarganegaraan itu berlaku juga bagi mereka? Jika tidak, akan berimplikasi terhadap statusnya akan terus bipatride.

9 Pasal 7Setiap orang yg bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing.

Tidak jelas, apakah yg dimaksudkan dgn orang asing itu penduduk atau orang asing bukan penduduk Indonesia. Hal itu penting, sebab terdapat akibat hukum yang berbeda antara penduduk yang WNI dan WNA penduduk Indonesia, serta antara WNA penduduk Indonesia dan orang asing bukan penduduk Indonesia.

10 Pasal 13 ayat (1)(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan pada ayat (1) ditetapkan dgn Keppres.

Tidak jelas status Presiden, apakah sebagai kepala Negara ataukah sebagai kepala pemerintah. Hal itu berkaitan dengan ayat (2). Keputusan Presiden ttg pewarganegaraan berbeda dengan keppres ttg pengangkatan menteri, dan pengangkatan duta serta konsul untuk Negara lain.

11 Pasal 15Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat. Penjelasan: Cukup jelas

Terdapat hal yg kurang mendapatkan perhatian, yaitu mengenai pelaksanaan pengambilan sumpah dan siapa pejabat yg bertanggung jawab pada saat pengambilan sumpah? Siapa Pejabat yg dimaksudkan?

12 Pasal 20. Pewarga-negaraan karena jasa dan alasan kepentingan Negara.

Hal-hal yg tidak jelas: Apa indikator berjasa kepada Negara dan apa yg dimaksudkan dgn alasan kepentingan Negara. Kapan naturalisasi dapat dilakukan?Pejelasan:karena prestasinya yg luar biasa di bidang ...., telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. telah dan dapat memberikan sumbangan yg luar biasa .... utk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

13 Pasal 23 huruf d.Masuk dlm dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

Masalah bagi WNI yg tugas belajar di Negara asing, kemudian berdasarkan hukum Negara ybs harus mengikuti wajib militer – dinas militer, pada hal itu tidak atas kemauannya sendiri. WNI tsb akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

14 Pasal 25 Rentang waktu pemilihan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran yg bipatride berbeda dengan Pasal 6 (3). Pasal 25: sampai dengan umur 18 tahun atau sudah kawin. Pasal 6 ayat (3): paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 atau sudah kawin

15 Pasal 26 Permasalahan: 1. Menegasi Asas Perlindungan maksimum.2. Bertentangan dengan Asas pengakuan dan penghormatan

terhadap HAM.3. Melanggar Convention on The Nationality of Married Women

bahwa perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan.

4. Tenggang waktu mengajukan pernyataan kembali asal 3 tahun sejak tanggal perkawinan berakibat anak menjadi WNA.

Pasal 4h. Batas umur anak, sebelum berumur 18 tahun atau belum kawin.

SUDAH TERDAPAT USULAN PERUBAHAN DARI DPR, TAPI BELUM MASUK PRIORITAS

DIASPORA: POTENSI >< PROBLEMATIKA

Dino Pati Djalal 1. Orang Indonesia yg berpaspor Indonesia, meninggalkan

tanah airnya utk bekerja di luar negeri atau menetap di luar negeri.

2. Orang Indonesia yg kemudian menjadi WNA.

3. Orang-orang yg menjadi keturunan dari Indonesia (blasteran), baik dari pihak laki-laki atau pun perempuan yg menikah dgn orang luar negeri.

4. Para pecinta Indonesia, di negara manapun, biasanya ialah orang-orang yg pernah tinggal di Indonesia.

TERJADINYA

DIASPORA INDONESIA

PERDAGANGAN PEPERANGAN

GLOBALISAASIPENGHIDUPAN YG LEBIH

BAIK DI NEGARA LAIN

TERJADINYA BIPATRIDE

PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN YG

BERBEDA

PERKAWINAN CAMPURAN

NATURALISASI DARI NGARA LAIN

BIPATRIDE DALAM UU 12/2006

UU No 12 Tahun 2006 tidak mengenal bipatride, kecuali bipatride terbatas bagi anak (Pasal 5-6).

Diaspora Indonesia berstatus bipatride secara terbatas, al: hak-hak mereka, seperti pembebasan dari kewajiban visa, kemudahan untuk kembali asal, kemudahan untuk bekerja, kemudahan untuk keluar masuk kembali, pembatasan-pembatasan tertentu sesuai dgn peraturan perundang-udangan.

DAMPAK DIASPORA

POSITIF

Potensi berkompetisi secara global

Dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara dua negara

Mendorong perkembangan perdagangan dan investasi

Membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan remitansi atau devisa, dan human capital.

mendorong arus balik tenaga ahli (brain gain), dan mengurangi arus pelarian tenaga ahli (brain drain)

NEGATIF

Dapat mengakibatkan degradasi nasionalisme dan integritas.

Ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan.

Permasalahan perpajakan.

Hambatan dalam akses pekerjaan dan informasi.

APATRIDE / STATELESS

Seseorang yg "tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun di bawah operasi hukumnya, mereka yg tidak memiliki negara atau kewarganegaraan, dilihat dan diperlakukan sebagai orang asing oleh setiap negara di dunia.

STATELESS

DE JURE STATELESSNESS

DEFACTO STATELESS

FAKTOR PENYEBAB APATRIDE/STATELESS

1. Terjadinya disintegrasi negara.

2. Kekerasan yang dilakukan negara ataupun diskriminasi.

3. Pecahnya satu negara menjadi beberapa negara

4. Pembentukan satu negara baru, atau juga terjadinya suksesi negara

5. Dicabutnya kewarganegaraan berdasarkan hukum nasional negara ybs.

6. Hambatan birokrasi.

7. Penerapan asas keawarganegaraan yang berbeda antara satu negara dgn negara lain.

8. Non-state territories - Palestina.

AKIBAT HUKUM APATRIDE/STATLESS

1. Dikecualikan dari perolehan hak-hak konstitusional serta perlindungan tertentu.

2. Tidak memiliki identitas diri.

3. Larangan keluar masuk wilayah suatu negara.

4. Memiliki risiko eksploitasi yg tinggi, perdagangan manusia (human traficking), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan sebagainya.

5. Dapat dikenakan tindakan keimigrasian.

PERLINDUNGAN HUKM BAGI STATELESS

1. Bidang HI: Pembentukan Convention relating to the Status of Refugees 1951, Convention relating to the Status of Stateless Person 1954, dan The Convention on the Reduction of Statelessnes 1961.

2. Dalam Hukum Nasional:

a. Penerapan asas ius sanguinis (Pasal 4 huruf b-h, l dan m) dan penerapan asas ius soli sebagai perkecualian ( Huruf i, j dan k )

b. Mencegah stateless seperti terlihat dalam rumusan Pasal 23 huruf c dan i dan h jo Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) PP No. 2 Tahun 2007.

c. Menganut asas “ tanpa kewarganegaraan” - antiapatride yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 12/2006.

PENUTUP

Perubahan atas UU 12/2006 suatu keniscayaan karena terdapat banyak permasalahan dalam norma maupun dalam penerapan di masyarakat, bahkan terdapat norma bertentangan dengan HAM.

Diaspora Indonesia, sesuai dengan UU 12/2006 hanya dapat bersatus bipatride terbatas. Terdapat sikap pro dan kontra terhadap status bipatride tidak terbatas berlatar pada sisi positip dan negatif keberadaan diaspora Indonesia terhadap negara Indonesia.

Status stateless menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan sehingga perlu perlindungan secara hukum. UU 12/2006 menganut asas anti apatride sebagai upaya preventif agar WNI tidak menjadi apatride.

TERIMAKASIH