Unud 836 981902905 Tesis Pengaturan Ambang Batas Formal Agungsayoga

TESIS

PENGATURAN

AMBANG BATAS FORMAL (FORMAL THRESHOLD)

DALAM KONTEKS SISTEM PEMILIHAN UMUM

YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

I GUSTI NGURAH AGUNG SAYOGA RADITYA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2013

TESIS

PENGATURAN





NIM : 1190561045

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2013

ii

PENGATURAN




Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Udayana


NIM. 1190561045

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2013

iii

TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL .

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Ibrahim, R, SH., MH. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MHum.

NIP. 19551128 198303 1 003 NIP. 19611224 198803 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister (S2) Ilmu Hukum

Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Udayana

Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH, M.Hum, LL.M Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K)

NIP. 19611101 198601 2 001 NIP. 19590215 198510 2 001

UserTypewritten Text


UserTypewritten TextTTD





iv

TESIS INI TELAH DIUJI

PADA 21 AGUSTUS 2013

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana

Nomor : 1544/UN14.4/HK/2013 Tanggal : 1 Agustus 2013

Ketua : Prof. Dr. Ibrahim R, SH., MH.

Sekretaris : Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof.Dr. I Made Pasek Diantha,SH.,MS.

2. Dr. I Gede Yusa, SH., MH.

3. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, S.H., M.H.

v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya

NIM : 1190561045

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda/12 Oktober 1990

Alamat : Jl. Kertanegara IX/4, Br. Anyar-Anyar,

Ubung Kaja, Denpasar-Bali, 80116

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Hukum

Pemerintahan)

Judul Tesis : Pengaturan Ambang Batas Formal

(Formal Threshold) Dalam Konteks

Sistem Pemilihan Umum Yang

Demokratis di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila

dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia

menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17

Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Denpasar, 21 Agustus 2013

Hormat saya,

I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

OM SWASTIASTU,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi

Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkah dan anugrah-Nya, maka

penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Pengaturan Ambang Batas

Formal (Formal Threshold) Dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum Yang

Demokratis di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih

setulusnya atas semua bantuan, arahan, dan bimbingan kepada semua pihak:

1. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD KEMD, Rektor Universitas Udayana.

2. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), Direktur Program Pascasarjana

Universitas Udayana.

3. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. Dekan Fakultas hukum

Universitas Udayana.

4. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.LL.M, Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana

5. Prof. Dr. Ibrahim R, SH.,MH, Dosen Pembimbing I yang telah banyak

membimbing dan memberi masukan yang membangun dalam penyusunan

tesis ini.

6. Dr. I Dewa Gede Palguna,SH.,M.Hum, Dosen Pembimbing II yang penuh

kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan ilmu pengetahuan

yang berguna bagi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

vii

7. Dosen Penguji Tesis, Prof. Dr. Ibrahim R, SH., MH, selaku Ketua, Dr. I

Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum selaku Sekretaris, Prof.Dr. I Made Pasek

Diantha,SH.,MS., Dr. I Gede Yusa, SH., MH., dan Dr. Putu Gede Arya

Sumerthayasa, S.H., M.H selaku Anggota, yang telah berkenan meluangkan

waktunya untuk menguji, memberikan penilaian, dan masukan yang

maksimal demi penyusunan tesis yang lebih baik.

8. Guru-Guru Besar dan segenap Dosen Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan

selama perkuliahan dan mendukung penyusunan tesis ini.

9. Segenap Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Udayana yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi.

10. Keluarga penulis, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Astawa, SH, Mamah Sri

Sudarwati, dan Adik I Gusti Ayu Putri Astari Yogiswari yang tidak henti-

hentinya memberikan penulis doa, semangat, dan cintanya selama penulisan

tesis ini.

11. Keluarga Besar Universitas Mahendradatta yang telah memberikan

dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

12. Sahabat dari penulis, Agus Pradana, S.Si., Pande Tunik,S.Sn., Ngurah

Yudi,SE., dan teman-teman dari SONE Bali, Zumi, S.Kom., Ferdy, Octa,

Agus, Buchel, Kiki, Lukman, Bli Kadek, Anga, Yerdi.

13. Rekan-rekan kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas

Udayana yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis.

viii

14. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, semoga buah karya intelektual ini dapat memberikan manfaat

bagi seluruh umat manusia di dunia.

OM SANTI, SANTI, SANTI, OM

Denpasar, 21 Agustus 2013

Penulis

ix

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang permasalahan pengaturan ambang batas

formal dalam pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada kerangka prinsip

demokrasi konstitusional dan indikator yang dapat digunakan dalam legislasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konseptual

hukum, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filsafat.

Sementara teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori

negara hukum dan teori demokrasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan ambang batas formal

pemilihan umum memenuhi prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan empat

aspek : kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR-RI; tujuan menstabilkan

lembaga negara (legislatif dan eksekutif); tidak bertentangan dengan hak asasi

manusia; konsistensi dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menguji

konstitusionalitas materi ambang batas formal. Pengaturan ambang batas formal

juga mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia, terutama pada prinsip

demokrasi permusyawaratan/perwakilan Indonesia. Perbandingan hukum dengan

negara lain memperlihatkan bahwa pengaturan ambang batas formal tidak hanya

mengatur perihal persentase, melainkan juga pengaturan yang bersifat mengurangi

disproporsionalitas. Pengaturan yang lebih komprehensif terkait dengan hal

tersebut perlu dilakukan ke depannya dalam undang-undang pemilihan umum

Indonesia untuk menciptakan pengaturan yang berkeadilan dan pembentukan

hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci : ambang batas formal, sistem pemilu, demokrasi konstitusional,

pembentukan hukum yang berkelanjutan

x

ABSTRACT

This thesis discusses the problems of formal threshold provision in the

electoral system which is focused on constitutional democratic principles

framework and indicators that can be used in the legislation. This research is a

normative legal research that uses statute, analytical and conceptual, historical,

comparative, and philosophical approach. Meanwhile, the theories that be used

to analyze the problem are Rule of Law Theory (Rechtstaat) and Theory of

Democracy.

The result repeals that the formal threshold provision fulfils constitutional

democratic principle based on four aspects : the legislation authority of DPR-RI ;

the purpose to stabilizing the state institutions (legislative and executive); has no

conflict to fundamental human rights; the consistency of ruling from of the

Constitutional Court of The Republic of Indonesia that reviews formal threshold.

Formal threshold also reflects the idea of the law of Indonesia, especially on

Indonesian consensus/representative democracy principle. A legal comparison

showed that the substance of formal threshold is not only about the percentages,

but also the provision for reducing disproportionality. The provision of formal

threshold should be more comprehensive in the future to ensure the legal justice

and sustainable law making.

Key Words : formal threshold, electoral system, constitutional democracy,

sustainable law-making

xi

RINGKASAN

Tesis ini diberi judul Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) Dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis di

Indonesia. Adapun tesis ini disusun dalam lima bab dan menguraikan bagaimana pemenuhan prinsip demokrasi konstitusional dan indikator-indikator yang dapat

digunakan dalam pengaturan ambang batas formal pemilihan umum sebagai

bentuk reformasi perundang-undangan pemilu yang demokratis di Indonesia.

BAB I sebagai bab pendahuluan memuat latar belakang yang menjelaskan

isu hukum yang diangkat sebagai permasalahan yakni adanya konflik norma, baik

secara formil maupun materiil. Pengaturan ambang batas formal memiliki

ketidaksinkronan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana yang menjadi syarat

formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (vide Pasal 5 huruf

a UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),

yaitu perihal tujuan menciptakan sistem multipartai sederhana yang nantinya akan

menghasilkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini tujuan pengaturan

ambang batas formal tidak jelas menjabarkan definisi sistem multipartai

sederhana yang dimaksud serta relevansi antara sistem multipartai dan sistem

presidensial. Kemudian secara materiil, konflik norma terjadi antara pengaturan

ambang batas formal dengan peraturan perundang-undangan lain yang

memberikan dasar perlindungan hak asasi manusia, khususnya perihal jaminan

perlindungan atas suara sah dari pemilih. Selain itu perihal indikator yang tidak

jelas dan kebutuhan untuk menciptakan desain hukum ambang batas formal yang

baku menyebabkan permasalahan ini dianggap menarik dan penting untuk dikaji.

Kemudian dalam Bab I juga menempatkan rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, menjabarkan landasan teori sebagai

sarana untuk menjawab permasalahan, serta menentukan metode penelitian yang

digunakan dengan uraian berupa jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan

hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II menguraikan mengenai tinjauan umum berupa pemikiran tentang

konsepsi demokrasi konstitusional sebagai uraian lebih lanjut perihal teori yang

digunakan yakni teori negara hukum dan teori demokrasi. Selain itu dalam bab ini

juga diuraikan tiga konsep dasar, yaitu sistem pemilihan umum (electoral system),

lembaga perwakilan, dan partai politik, disertai dengan dasar hukum yang berlaku

di Indonesia. Bab ini juga memberikan tinjauan umum perihal konsep dari

ambang batas pemilu (electoral threshold).

BAB III membahas mengenai pemenuhan pengaturan ambang batas formal

pemilihan umum terhadap prinsip demokrasi konstitusional yang dikaji dalam

empat konsentrasi, yakni perihal legislasi dari ambang batas formal, upaya

penataan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, kesesuaian

pengaturannya dengan norma hak asasi manusia, dan konsistensi pengujian

undang-undang yang menguji ketentuan ambang batas formal pemilihan umum

oleh Mahkamah Konstitusi.

xii

BAB IV membahas mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam

penormaan ambang batas formal dengan cita hukum (recht idea) Indonesia

sebagai landasan fundamental. Bab ini juga membahas perbandingan hukum

dengan Jerman, Turki, Polandia, dan Denmark yang memberikan gambaran

perbedaan substansil pengaturan ambang batas formal, terutama perihal

ketentuan-ketentuan yang berfungsi untuk mengurangi disproporsionalitas. Selain

itu dibahas pula perihal konsep tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan

kemanfaatan) sebagai indikator pengaturan ambang batas formal yang

berkelanjutan dengan dielaborasikan dengan prinsip justice as fairness dari John

Rawls.

BAB V merupakan bagian penutup yang memberikan simpulan terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan. Selain itu pada Bab ini juga disampaikan

yang menjadi saran-saran terkait dengan pembentukan hukum ambang batas formal

pemilihan umum yang lebih komprehensif di masa mendatang.

xiii

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam .................................................................................................... i

Halaman Persyaratan Gelar Magister ............................................................................... ii

Halaman Pengesahan Tesis .............................................................................................. iii

Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis ....................................................................... iv

Surat Pernyataan Bebas Plagiat ....................................................................................... v

Halaman Ucapan Terima Kasih ....................................................................................... vi

Halaman Abstrak ............................................................................................................. ix

Halaman Abstract ............................................................................................................. x

Ringkasan ........................................................................................................................ xi

Halaman Daftar Isi ......................................................................................................... xiii

Halaman Daftar Tabel ................................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .................................................................................... 9

1.3. Ruang Lingkup Masalah .......................................................................... 9

1.4. Tujuan Penelitian .................................................................................... 10

1.4.1. Tujuan Umum ............................................................................... 10

1.4.2. Tujuan Khusus .............................................................................. 11

1.5. Manfaat Penelitian ................................................................................... 11

1.5.1. Manfaat Teoritis ............................................................................ 11

1.5.2. Manfaat Praktis ............................................................................. 12

xiv

1.6. Orisinalitas Penelitian ............................................................................. 12

1.7. Landasan Teori .......................................................................................... 14

1.7.1. Teori Negara Hukum .................................................................. 15

1.7.2. Teori Demokrasi ......................................................................... 19

1.8. Metode Penelitian .................................................................................... 23

1.8.1. Jenis Penelitian.............................................................................. 23

1.8.2. Jenis Pendekatan ........................................................................... 24

1.8.3. Sumber Bahan Hukum ................................................................. 25

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ........................................... 27

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum ..................................................... 28

BAB II DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN PEMILIHAN UMUM ........... 30

2.1. Konsepsi Demokrasi Konstitusional ...................................................... 30

2.2. Sistem Pemilihan Umum ....................................................................... 36

2.2.1. Definisi Sistem Hukum ................................................................ 36

2.2.2. Pemilihan Umum .......................................................................... 41

2.2.3. Jenis Sistem Pemilihan Umum ..................................................... 44

2.2.4. Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia ...................................................................... 54

2.3. Lembaga Perwakilan ............................................................................... 58

2.3.1. Klasifikasi Lembaga Perwakilan ................................................. 62

2.3.2. Lembaga Perwakilan Indonesia .................................................... 68

2.4. Partai Politik ........................................................................................... 72

2.4.1. Definisi Partai Politik ................................................................... 72

xv

2.4.2. Fungsi Partai Politik ..................................................................... 73

2.4.3. Sistem Partai Politik ..................................................................... 76

2.4.4. Sistem Partai Politik Indonesia .................................................... 78

2.5. Konsep Ambang Batas Pemilihan Umum (Electoral Threshold) .......... 81

BAB III PENGATURAN AMBANG BATAS FORMAL DALAM SISTEM

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA ................................. 85

3.1. Pengaturan Ambang Batas Formal di Indonesia ..................................... 85

3.2. Lembaga Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca

Pengaturan Ambang Batas Formal ......................................................... 96

3.2.1. Penataan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. ........... 96

3.2.2. Relevansi Pengaturan Ambang Batas Formal Terhadap

Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia .............................. 108

3.3. Ambang Batas Formal Dalam Aspek Hak Politik ............................... 117

3.3.1. Pengaturan Hak-Hak Politik dan Konsekuensi Yuridis

Ambang Batas Formal ................................................................ 118

3.3.2. Legitimasi Pembatasan Hak Politik Terhadap Ambang Batas

Formal ......................................................................................... 123

3.4. Konsistensi Pengujian Ambang Batas Formal ...................................... 127

BAB IV INDIKATOR PENGATURAN AMBANG BATAS FORMAL

DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

INDONESIA ........................................................................................... 136

4.1. Cita Hukum Indonesia Sebagai Indikator Fundamental Pengaturan

Ambang Batas Formal ......................................................................... 137

xvi

4.1.1. Prinsip Demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan Indonesia

Dalam Pengaturan Ambang Batas Formal ................................ 139

4.2. Indikator Proporsionalitas Pemilu ......................................................... 144

4.2.1. Jerman ......................................................................................... 145

4.2.2. Turki ........................................................................................... 147

4.2.3. Polandia ....................................................................................... 149

4.2.4. Denmark ..................................................................................... 151

4.3. Pemenuhan Tujuan Hukum sebagai Indikator Ambang Batas

Formal yang Berkelanjutan .................................................................. 155

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 164

5.1. Simpulan ............................................................................................... 164

5.2. Saran ..................................................................................................... 165

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 166

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. : Perolehan Suara dan Persentase Suara Partai Politik Peserta Pemilu

2009 .............................................................................................................. 97

Tabel 3.2. : Pengurangan Jumlah Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 .................................................... 100

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca berakhirnya rezim Orde Baru, undang-undang pemilihan umum

mengalami regenerasi sebagai upaya pemulihan atas pengingkaran demokrasi

yang terjadi selama masa tersebut. Demokratisasi yang diselenggarakan sejak

tahun 1999 hingga sekarang menempatkan pengaturan ambang batas pemilu, atau

lebih dikenal dengan istilah electoral threshold, dalam penyelenggaraan pemilihan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian reformasi

perundang-undangan pemilihan umum.

Ambang batas pemilu atau electoral threshold adalah pengaturan tingkat

minimal dukungan, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau

jumlah perolehan kursi (seat), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu

agar dapat menempatkan perwakilannya dalam lembaga perwakilan.1 Ambang

batas yang diatur secara formal (formal threshold) diperlihatkan dengan adanya

pencantuman sejumlah persentase tertentu secara langsung dan tegas dipaksakan.2

Adapun bentuk pengaturan ambang batas formal diwujudkan dalam Pasal 208

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012) yang mengatur bahwa Partai

1 Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, hal 19.

2 Kacung Marijan, 2010. Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru.

Kencana, Jakarta, hal. 72.

2

Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-

kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam

penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota. Persentase ambang batas tersebut menjadi syarat yang harus

dipenuhi dalam penentuan representasi perwakilan pada suatu penyelenggaraan

pemilu di era reformasi.

Pembatasan keterwakilan jumlah partai politik secara yuridis di dalam

lembaga perwakilan melalui ambang batas formal menjadi salah satu konsentrasi

pembangunan hukum pada masa reformasi dalam rangka visualisasi demokrasi

yang lebih baik. Demokratisasi pemilihan umum pada hakikatnya menempatkan

keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar penting bagi suatu negara

modern, terlebih pada negara dengan masyarakat yang majemuk (plural society).3

Namun seiring dengan pembelajaran proses berdemokrasi, timbul satu

pemahaman bahwa sistem multipartai yang diterapkan dalam penyelenggaraan

pemilihan umum dianggap menjadi salah satu kesalahan yang paling mendasar.

Dewan Perwakilan Rakyat yang diisi dengan kepartaian majemuk dipersepsikan

tidak dapat memaksimalkan fungsi eksekutif dan menjaga kestabilan sistem

presidensial, terutama dalam hal konsensus pengambilan kebijakan.4 Dalam upaya

menyikapi hal tersebut, arah pembentukan undang-undang terkait dengan sistem

kepartaian diupayakan mampu menyeimbangkan antara unsur kemajemukan

3 ibid. hal. 59-61.

4 Radiman Salman, 2010, Partai Politik dan Pemilu : Penyederhanaan dan Pembaharuan

Parpol, dalam Konstitusionalisme Demokrasi - Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi

Daerah dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Kado Untuk Sang Penggembala Prof. A. Mukthie

Fadjar, SH., MS. (Disunting oleh Sirajjudin et.al), In Trans Publishing, Malang, hal.143.

3

partai politik dan stabilitas pemerintahan melalui pengaturan ambang batas formal

pemilihan umum.

Mekanisme konversi jumlah perolehan suara menjadi kursi mengalami

regenerasi yang tidak sederhana, terutama sejak diberlakukannya persentase

ambang batas formal yang dianggap memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam

perancangan undang-undang pemilihan umum. Persentase ambang batas formal

sebesar 3,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012

diberlakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai upaya memperkuat lembaga

perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana,

yang selanjutnya akan menguatkan sistem pemerintahan presidensial.5 Upaya

penciptaan sistem multipartai sederhana tersebut seakan bertentangan dengan

Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang menentukan bahwa dalam hal pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik wajib memenuhi salah satu asas formal, yaitu asas

kejelasan tujuan.6 Pengaturan ambang batas formal tidak menentukan batasan

tujuan yang ingin dicapai secara jelas perihal sistem multipartai seperti apakah

yang dimaksud dengan sederhana serta bagaimana relevansinya dengan sistem

pemerintahan presidensial secara nyata dengan adanya pengaturan tersebut. Hal

ini menimbulkan implikasi sumirnya tujuan pembentukan perundang-undangan

yang baik dalam pengaturan ambang batas formal.

5 Lihat Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2012.

6 Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan berdasarkan Pasal 5 huruf a UU No.

12 Tahun 2011 adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai

tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

4

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis juga wajib menempatkan

perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan

dijamin keberadaannya secara tegas di dalam kerangka hukum. Fenomena

pelaksanaan demokrasi yang tidak demokratis di era Orde Baru memberikan andil

terjadinya perubahan substansil yang menghasilkan jaminan perlindungan hak

asasi manusia secara konstitusional berdasarkan Pasal 28A-28J Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dibentuknya dua perundang-

undangan organis, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on Civil and Political Rights.7 Pengaturan ambang batas

formal turut memperlihatkan adanya suatu problematik berupa konflik norma

(conflict of norm), terutama dengan peraturan perundang-undangan yang

memberikan jaminan perlindungan hak hukum, baik bagi warga negara dan partai

politik.

Pengaturan ambang batas formal menimbulkan konsekuensi yuridis

terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian (sistem multipartai sederhana)

dengan hilangnya sejumlah suara pada partai politik tertentu yang tidak memenuhi

persentase yang ditentukan.8 Konsekuensi hilangnya suara tersebut menjadi

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 3 ayat

(2) UU No. 39 Tahun 1999 yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil

and Political Rights merupakan hasil ratifikasi dari The International Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB tertanggal 16

Desember 1966.

8 Janedjri M. Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 33-34.

5

hukum, termasuk dalam hal ini perlindungan akan suara-suara pemilih yang

diberikan secara sah kepada partai politik peserta pemilu.9 Hal tersebut juga

sejalan dengan konsideran menimbang UU No. 8 Tahun 2012 yang

mengamanatkan bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara

rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya suara yang

hilang dengan diaturnya ambang batas formal menimbulkan inkonsistensi perihal

bagaimana menterjemahkan jaminan perlindungan suara rakyat dalam sistem

pemilu langsung yang demokratis sesuai dengan kerangka ketatanegaraan

Indonesia. Pertentangan norma, baik dengan peraturan perundang-undangan lain

maupun dengan konsideran UU No. 8 Tahun 2012 sebagai dasar validitas,

menjadikan pengaturan ambang batas formal menarik untuk dikaji secara holistik

di dalam kerangka hukum dan demokrasi bangsa Indonesia.

Keberadaan ambang batas formal rentan mengalami resistensi dari warga

negara, terutama pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Fenomena

hukum tersebut setidaknya diperlihatkan dengan tingginya intensitas pengujian

konstitusionalitas materi undang-undang pemilu kepada Mahkamah Konstitusi

berkenaan dengan substansi ambang batas formal pemilihan umum. Meskipun

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan konstitusionalitas

ambang batas dalam pemilihan umum (tanpa atau dengan disertai dissenting

9 Rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum. Sementara rumusan Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

6

opinion10

), penulis menganggap pengaturan ambang batas formal ini masih

menyisakan sejumlah permasalahan yang elementer sebagaimana telah dipaparkan

sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana legitimasi penghilangan suara

pemilih dan tujuan penciptaan sistem multipartai sederhana yang riil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menegaskan

justifikasi pengaturan ambang batas formal dalam UU No. 8 Tahun 2012 sebagai

legal policy (politik hukum) dari pembentuk undang-undang yang tidak dapat

diganggu gugat oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang sejalan dengan prinsip-

prinsip hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.11

Justifikasi tersebut

menurut penulis masih menyisakan permasalahan perihal seperti apakah

penormaan persentase ambang batas formal yang dikatakan tidak bertentangan

dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas sehingga Mahkamah

Konstitusi tidak dapat menggangu gugatnya. Tolak ukur legitimasi ambang batas

formal yang tidak bertentangan dengan ketiga aspek tersebut menjadi wajib untuk

10 Perbedaan pendapat atau dissenting opinion terjadi dalam dua putusan Mahkamah

Konstitusi yang menguji substansi ambang batas formal dalam undang-undang pemilu, yakni

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 perihal pengajuan ambang batas formal

dalam dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, serta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang pengujian ketentuan ambang batas

formal dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

11

Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hal. 79. Mahkamah

Konstitusi memaparkan ratio decidendi ...bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai

Politik baik berbentuk ET maupun PT. kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai

politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem

Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat

pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya

angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk

menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak

politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas

7

dijabarkan sebagai upaya menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang konsisten dan

konstitusionalitas pengaturannya.

Segenap permasalahan dan pertentangan norma tersebut pada akhirnya

bermuara pada titik ketidakjelasan parameter hukum yang digunakan dalam

menentukan pengaturan persentase ambang batas formal. Setidaknya terdapat tiga

hal yang menjadi pertanyaan dasar, yakni berapa persen angka ambang batas yang

akan diterapkan; bagaimana cara menentukannya; atau apakah peningkatan

persentase sesungguhnya diperlukan atau tidak dalam setiap penyelenggaraan

pemilihan umum? Penentuan persentase ambang batas yang terkesan rumit

menjadi permasalahan yang sering mengakibatkan berlarutnya pembahasan

undang-undang pemilu. Setidaknya kerumitan tersebut tampak secara nyata dari

adanya diferensiasi pandangan antar fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat

dalam menentukan jumlah persentase ambang batas serta perihal ruang lingkup

keberlakuannya.12

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penormaan ambang

batas formal seakan tidak memiliki indikator-indikator yang jelas, sehingga rentan

mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan pertentangan dengan norma-

norma lainnya.

12 9 Fraksi di DPR Gagal Sepakati RUU Pemilu,

http://news.detik.com/read/2012/04/10/221504/1889323/10/9-fraksi-di-dpr-gagal-sepakati-ruu-

pemilu, diakses tanggal 17 Oktober 2012 dan Ambang 3,5% Hanya untuk DPR - Meski tak raih

suara nasional 3,5 persen, partai yang berjaya di daerah tetap bisa di DPRD

http://politik.news.viva.co.id/news/read/303842-ambang-3-5--hanya-untuk-dpr, diakses tanggal

tanggal 17 Oktober 2012. Lihat pula Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

52/PUU-X/2012, hal. 98-99 yang membatalkan ketentuan ambang batas formal di daerah untuk

penentuan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

8

Indikator-indikator secara teoritis hukum di dalam penciptaan suatu norma

merupakan aspek yang wajib untuk dicermati oleh para yuris, termasuk dalam hal

menentukan ambang batas formal guna melimitasi jumlah partai politik di Dewan

Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi sendiri di dalam putusannya menyadari

bahwa perancangan perundangan-undangan pemilihan umum seakan tidak

memiliki konsep yang jelas perihal bagaimana desain pemilihan umum Indonesia

yang demokratis, sehingga kenyataan hukum yang terjadi adalah berkembanganya

paradigma kebiasaan melakukan perubahan maupun pergantian undang-undang

pemilu menjelang penyelenggaraannya.13

Penciptaan suatu norma hukum yang

tidak jelas indikatornya rentan melanggar hak asasi manusia serta bertentangan

dengan konstitusi dan norma-norma hukum lainnya. Oleh karena itu, kejelasan

dasar pemberlakuan ambang batas formal perolehan suara dalam penyelenggaraan

pemilihan umum dan parameter hukum dalam menentukan persentase yang akan

diterapkan menjadi penting untuk dikaji secara teoritis.

Pengaturan ambang batas formal memberikan pengaruh signifikan dalam

upaya penciptaan sistem pemilihan umum yang memenuhi nilai-nilai demokrasi

bangsa Indonesia. Pengaturan ambang batas formal secara faktual masih

menyisakan sejumlah permasalahan demokrasi yang mendasar, walaupun

Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan berkekuatan hukum tetap

terhadap pasal yang digugat. Adanya pertentangan dengan norma-norma hak

politik, kejelasan tujuan penormaan, bagaimana menentukan persentase, serta

konsekuensi-konsekuensi yuridis lain yang timbul secara sistemis menjadi hal

13 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009, hal 130-131.

9

yang penting untuk dibahas dalam kerangka teori-teori hukum dalam rangka

menegakkan supremasi negara hukum dan demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal

tersebut, maka penulis berpendapat merupakan hal yang menarik dan urgen untuk

mengkaji pengaturan ambang batas formal secara teoritis hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan

tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

(1) Apakah pengaturan ambang batas formal tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia?

(2) Apakah indikator yang dapat digunakan dalam pengaturan ambang batas

formal pada undang-undang pemilu di Indonesia?

1.3. Ruang lingkup Masalah

Agar tetap fokus dengan rumusan masalah, maka perlu ditentukan batasan-

batasan yang menjadi ruang lingkup permasalahan di dalam penelitian ini.

Lingkup permasalahan pertama adalah perihal kajian pengaturan ambang batas

formal dalam perspektif prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dengan fokus

pada analisis ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUD 1945, penataan lembaga

dan hubungan antar lembaga negara, serta elaborasi prinsip dan peraturan tentang

hak asasi politik. Selain itu, kajian Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji

ambang batas formal juga termasuk dalam lingkup bahasan ini, terutama dari

aspek konsistensi pertimbangan hukumnya.

10

Lingkup permasalahan kedua akan dibahas mengenai dasar pemberlakuan

dan indikator yang dapat digunakan sebagai justifikasi dalam menentukan

pengaturan dan persentase ambang batas formal yang ideal dalam pembangunan

sistem pemilihan umum di Indonesia. Kajian dasar pemberlakuan berada pada

lingkup aspek cita hukum Indonesia dengan menekankan pada aspek nilai

demokrasi dan keadilan sosial. Sementara bahasan indikator ambang batas formal

difokuskan pada aspek tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan utilitas hukum)

serta perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum negara lain.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum disusunnya penelitian ini adalah dalam rangka memberikan

sumbangsih pemikiran teoritis perihal pengaturan ambang batas formal sebagai

politik hukum pembatasan keterwakilan partai politik dalam kelembagaan DPR-

RI. Penelitian ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan

ambang batas formal dalam perspektif teori hukum sebagai upaya penguatan

perancangan perundang-undangan pemilihan umum. Selain itu, penelitian hukum

ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif perihal

harmonisasi konseptual demokrasi konstitusional dalam pembangunan sistem

pemilihan umum Indonesia.

11

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

a. Dari aspek akademis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui justifikasi

pembatasan keterwakilan partai politik pada kelembagaan DPR-RI dengan

diaturnya ambang batas formal dalam perundang-undangan pemilihan

umum berdasarkan kerangka demokrasi konstitusional Indonesia.

b. Dari aspek praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar

keberlakuan dan indikator secara teoritis hukum yang dapat digunakan

dalam merumuskan undang-undang pemilihan umum, khususnya substansi

ambang batas formal, dalam rangka penguatan sistem pemilihan umum di

Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa

kontribusi pemikiran bagi pengaturan tentang pemilihan umum, terutama terkait

dengan pengaturan ambang batas formal dalam konsepsi demokrasi Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi bagi

peneliti-peneliti hukum (legal researcher) berikutnya dan bagi segenap civitas

akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana untuk lebih mendalami

perihal pengaturan ambang batas formal, serta pengembangan ilmu hukum pada

umumnya.

12

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

referensi teoritis hukum bagi perancang perundang-undangan (legislative drafter)

dalam membentuk perundangan-undangan pemilu berikutnya, terutama terkait

penentuan substansi ambang batas formal yang ideal. Bagi organisasi atau

lembaga partai politik, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan

teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum ambang batas formal yang diatur oleh

pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum,

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman konsepsi

demokrasi Indonesia dan relevansi pengaturan ambang batas formal di Indonesia.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan hasil dari gagasan dan pemikian murni

penulis dengan berdasar pada sudut pandang hukum bahwa pengaturan ambang

batas formal di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang aktual. Dalam

penelitian hukum ini, penulis bekerja secara mandiri dengan menggunakan bahan

hukum yang dikumpulkan untuk dianalisis, baik berdasarkan peraturan

perundangan maupun literatur hukum.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan, sepanjang pengetahuan

penulis tidak terdapat penulisan tesis atau karya ilmiah komprehensif lainnya yang

memiliki topik serta bahasan serupa mengenai ambang batas formal. Namun

dalam hal ini terdapat beberapa tesis yang memiliki ruang lingkup bahasan identik

dengan topik yang diangkat oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

13

(1) Tesis Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era

Reformasi oleh Muhammad Aziz Hakim, dari Fakultas Hukum Program

Pasca Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, pada tahun 2012.

(2) Tesis Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial

Indonesia oleh M. Ilham Habibie, dari Program Magister Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, pada tahun 2009.

Perihal tesis pertama dengan judul Politik Hukum Sistem Pemilihan

Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi, Muhammad Aziz Hakim mengkaji

konfigurasi politik dan implementasi dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum pada era reformasi. Adapun

Muhamad Azis Hakim menggunakan metode penelitian normatif sekaligus

metode penelitian empiris dalam penelitiannya dengan mayoritas substansi

membahas bagaimana politik hukum dari perundang-undangan pemilu pada masa

reformasi serta pelaksanaannya, terutama pada fokus isu-isu yang mengandung

hal kontroversi.14

Kemudian untuk tesis kedua dengan judul Pengaruh Konstelasi Politik

Terhadap Sistem Presidensial Indonesia, M. Ilham Habibie mengkaji hubungan

konstelasi politik di DPR-RI terhadap sistem Presidensial Indonesia dengan

terfokus pada masa pemerintahan tahun 2004-2009. Pembahasan juga dilakukan

terhadap pengaruh pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berperan dalam

mempengaruhi sistem presidensial Indonesia. M. Ilham Habibie juga mengkaji

14 Muhammad Aziz Hakim, 2012, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada

Era Reformasi, Tesis, Fakultas Hukum Program Pasca Studi Hukum Tata Negara, Universitas

Indonesia, Jakarta, hal. 22-23.

14

penerapan sistem Presidensial yang ideal dalam sistem multipartai Indonesia

dengan fokus perhatian pada aspek penyederhanaan partai, koalisi, dan pengaturan

oposisi secara melembaga.15

Orisinalitas yang ditekankan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah

berada pada variabel terikatnya, yakni pengaturan ambang batas formal yang

dikaji dari aspek mewujudkan sistem pemilihan umum yang demokratis di

Indonesia. Penelitian hukum ini menekankan bagaimana legitimasi pengaturan

ambang batas formal yang membatasi keterwakilan partai politik pada

kelembagaan DPR-RI dalam kerangka demokrasi konstitusional. Selain itu

penekanan yang menjadi unsur orisinalitas dalam penelitian hukum ini adalah

pada aspek kajian parameter-parameter teori hukum yang menjadi dasar

pemberlakuan ambang batas perolehan suara dalam penyelengggaraan pemilu di

Indonesia, perbandingan aturan-aturan hukum di berbagai negara, serta bagaimana

mewujudkan ambang batas formal yang berkelanjutan.

1.7. Landasan Teori

Di dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan untuk

mengkaji permasalahan perihal pengaturan ambang batas formal adalah teori

negara hukum dan teori demokrasi.

15 M. Ilham Habibie, 2009, Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial

Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,

Semarang, hal 90-145.

15

1.7.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum memiliki beragam terminologi dengan masing-masing

definisi serta karakteristik yang menjadi formulasi pembentuknya. Negara yang

menganut sistem Common Law menggunakan istilah Rule of Law dengan arti

bahwa pemerintah berdasarkan atas hukum bukan berdasar atas manusia

(government based on rule of law, not rule of man), sementara negara yang

menganut sistem Civil Law menganut konsep negara hukum dalam istilah

Rechtsstaat (negara hukum).16

Frederich Julius Stahl memaparkan empat prinsip yang terdapat dalam

Rechtsstaat yakni sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Negara didasarkan pada teori trias politica; 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang

(Wetmatig bestuur);

4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige

overheidsdaad.).17

Sementara dalam konsep Rule of Law, Albert Venn Dicey menempatkan tiga

unsur dalam negara hukum, yaitu :

1. Supremasi hukum (supremacy of law), dimana tidak ada seorang pun yang

dapat dihukum kecuali atas adanya pelanggaran hukum yang telah

ditentukan aturan hukumnya (that no man is punishable or can be lawfully

made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law

16 Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), PT. Refika Aditama,

Bandung, hal. 2.

17

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen

UUD 1945, Kencana, Jakarta, hal. 61.

16

established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the

land).18

2. Persamaan hukum (legal equality) dengan karakteristik tidak ada

seorangpun yang berada di atas hukum (no man is above the law) dan

semua orang tunduk pada hukum yang sama apapun kelas dan kondisinya

(whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the

realm).19

3. Perlindungan atas hak-hak individu (rights of individuals). Dicey

berpendapat bahwa tidak seperti di negara lain, di Inggris hak-hak individu

tidak bersumber dari konstitusi yang dikodifikasikan. Perlindungan atas

hak-hak individu timbul sebagai konsekuensi dari penegasan putusan-

putusan pengadilan (the consequence of the rights of individuals, as

defined and enforced by the courts) yang merupakan hasil induksi atau

generalisasi dari prinsip-prinsip hukum privat yang memberikan

perlindungan atas hak-hak orang secara pribadi 20

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa persamaan yang

mengemuka di dalam konsepsi umum negara hukum, baik Rechtsstaat maupun

Rule of Law, menempatkan posisi hukum yang berdaulat (supremacy of law) di

dalam pemerintahan. Krabbe menterjemahkannya sebagai souvereiniteit van het

recht, yang berarti bahwa baik yang memerintah maupun yang diperintah

18 Albert Venn Dicey, 1927, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Eighth

Edition), Macmillan and Co., Limited, London, hal. 183-184.

19

ibid, hal. 189.

20

Ibid, hal. 199.

17

keduanya tunduk pada hukum.21

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa hukum

berada pada kedudukannya yang tertinggi (supreme) dan tidak ada kekuasaan

negara yang dapat bertindak sewenang-wenang di atas hukum. Pencegahaan

kesewenang-wenangan negara dengan menempatkan kedaulatan hukum salah

satunya ditujukan demi perlindungan kepentingan dan hak-hak asasi manusia

(fundamental human right).

Dalam perkembangannya, terdapat dua tipe negara hukum, yaitu tipe

negara hukum formil dan tipe negara hukum materiil. Negara hukum formil atau

Nachtwachter Staat merupakan bagian dari sejarah perkembangan paham

liberalisme, dimana tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat agar tidak

dilanggar (menjaga pelanggaran terhadap undang-undang) dan negara tidak boleh

ikut terlibat secara aktif dalam hal urusan kemakmuran rakyat.22

Keberlangsungan konsep negara hukum formil mengalami pergesaran menjadi

negara hukum materiil sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial (social

injustice), dimana tugas negara tidak hanya berada pada kerangka pelaksanaan

undang-undang, melainkan secara aktif turut serta dalam menyelenggarakan

upaya kesejahteraan umum (Welvaars Staat).23

Perkembangan paradigma negara hukum pada akhirnya mengarah kepada

konsep negara hukum modern yang demokratis dengan menempatkan negara

21 Djokosutono, 1982, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 78.

22

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.156. Lihat

pula Yohanes Usfunan, 1986, Aspek-Aspek Hukum Bela Negara di Indonesia, Yayasan Ayu

Sarana Cerdas, Denpasar, hal. 18.

23

SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,

Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 44-45.

18

dalam fungsinya memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakatnya

(social service state). Lebih lanjut dipaparkan aspek yang harus dipenuhi dalam

negara hukum modern berdasarkan International Commision of Jurist adalah

sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional (constitutional proctection of human rights). Lebih lanjut dijabarkan bahwa selain menjamin hak-hak

individual (substansil), konstitusi harus pula menentukan teknis-

prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang

dijamin;

2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak (an independent and impartial judiciary);

3. Pemilihan umum yang bebas (fair and free general elections); 4. Kebebasan menyatakan pendapat (recognition of the right to express

an opinion);

5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi (freedom to organize, freedom to dissent);

6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).24

Berdasarkan keseluruhan pemaparan perihal teori negara hukum tersebut

di atas, pemahaman yang dapat dibentuk adalah bahwa sistem kenegaraan pada

dasarnya harus dibangun dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku, tersusun

dalam peraturan perundang-undangan, dan yang berkeadilan demi kesejahteraan.

Bagi penulis, teori negara hukum dipandang relevan untuk mengkaji rumusan

masalah pertama perihal legitimasi aturan ambang batas formal di dalam prinsip

demokrasi konstitusional. Beberapa domain konsep seperti pemahaman supremasi

hukum, pembatasan kekuasaan melalui trias politica, dan konsep negara hukum

modern yang demokratis dipandang relevan untuk digunakan. Kajian teoritis

ambang batas formal pada akhirnya bermuara pada aspek perlindungan hak-hak

asasi manusia secara konstitusional.

24 Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945

Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), Kencana, Jakarta, hal. 29.

19

1.7.2. Teori Demokrasi

Pemahaman klasik perihal demokrasi tidak lepas dari aspek etimologinya

yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratein/kratos

(kekuasaan/berkuasa) yang berarti rakyat yang berkuasa atau government by the

people.25

Secara sederhana demokrasi dapat diterjemahkan sebagai suatu kondisi

kenegaraan dimana dalam sistem pemerintahannya kekuasaan tertinggi berada

pada kendali rakyat. Demokrasi secara singkat juga dapat diartikan sebagai

pemerintahan rakyat.

Hakikat demokrasi erat kaitannya dengan ajaran teori kedaulatan rakyat

dimana esensi kekuasaan tertinggi terletak pada keberadaan dan kedudukan

rakyat. Jean Jacques Rousseau memaparkan adanya suatu perjanjian masyarakat

atau kontrak sosial dalam peletakkan kekuasaan suatu negara, dimana keadaan

alami atau primitif dari manusia (seperti hak bagi yang terkuat, perbudakan, homo

homini lupus) merupakan hal yang tidak dapat dipertahankan keberadaannya.

Oleh karena itu, manusia menyatukan kekuatan bersama yang ada, dimana

kekuasaan yang ada untuk kepentingan bersama tersebut berada di bawah

kehendak umum dalam sebuah pakta sosial dengan menerima setiap anggota

sebagai bagian yang tidak terpisahkan.26

Teori klasik dari J.J. Rousseau turut

menjadi cikal bakal dalam membangun prinsip-prinsip demokrasi modern perihal

tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dimana rakyat dianggap sebagai

25 Miriam Budiardjo, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, hal 105.

26

Jean-Jacques Rousseau, 1989, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik

(Terjemahan Ida Sundari Hesen dan Rahayu Hidayat), Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, hal. 14-16.

20

subyek yang paling mengerti dan memahami bagaimana negara harus bertindak

untuk mencapai tujuan yang dimaksud.27

Dalam perkembangannya, teori kedaulatan rakyat sebagai benih

kristalisasi demokrasi berintegrasi dengan teori kedaulatan hukum dalam

membentuk supremasi kekuasaan. Terjadinya konvergensi antara teori

keadaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum merupakan konsekuensi logis

dimana prinsip demokrasi membutuhkan kerangka yuridis agar demokrasi dapat

berjalan dalam kehidupan bernegara dan hukum dapat berdaulat atas nama rakyat

untuk mencapai keadilan.28

Korelasi yang terbangun adalah bahwa prinsip-prinsip

negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi tidak dapat dipisahkan, sehingga

lebih lanjut dikenal dengan negara hukum demokratis.29

Koentjoro Poerbopranoto memaparkan bahwa adalah hal yang sulit untuk

menjalankan demokrasi secara langsung dikarenakan adanya faktor-faktor seperti

jumlah penduduk, luas daerah dan kompleksitas susunan masyarakat sehingga

dibutuhkan adanya proses perwakilan dengan salah satu persoalan pokok adalah

bagaimana cara melaksanakan perwakilan itu.30

Sejalan dengan hal tersebut, John

Stuart Mill menjelaskan tipe ideal dari pemerintahan yang sempurna adalah

perwakilan (that the ideal type of a perfect government must be representative),

meskipun ia berpendapat bahwa pemerintahan yang sepenuhnya dapat memenuhi

27 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, PT. Eresco Jakarta,

Bandung, hal. 41.

28

Hendra Nurtjahjo, 2006, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 41.

29

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta, hal. 8.

30

Koentjoro Poerbopranoto, 1987, Sistim Pemerintahan Demokrasi, PT. Eresco, Bandung,

hal. 33-34.

21

semua tuntutan adalah dimana apabila di dalam pemerintahan tersebut masyarakat

secara keseluruhan dapat berpartisipasi bahkan dalam fungsinya yang terkecil

(that the only government which can fully satisfy all the exigencies of the social

state is one in which the whole people participate; that any participation, even in

the smalles public function, is useful).31

Proses keterlibatan masyarakat di dalam konsep demokrasi membutuhkan

sistem perwakilan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Lyman Tower

Sargent memaparkan bahwa semua prinsip demokrasi berhubungan satu sama lain

dan timbul dari prinsip demokrasi yang paling mendasar yaitu keterlibatan warga

negara (the principles of democracy all relate to each other and all stem from the

most fundamental democratic principle citizen involvement). Sistem pemilihan

umum menjadi sarana perwujudan yang utama keterlibatan warga negara yang

akhirnya bermuara pada aspek demokrasi perwakilan.32

Lebih lanjut Lyman

Tower Sargent memaparkan bahwa dewasa ini sistem pemilu menjadi jalan utama

untuk pengekspresian keterlibatan warga negara, dan sistem perwakilan

merupakan tujuan dan hasil dari sistem pemilu (today the electoral system is the

major avenue for the expression of citizen involvement, and of course, the system

of representation is the purpose and result of the electoral system).33

31 John Stuart Mill, 1862, Consideration on Representative Government, Harper & Brothers

Publisher, New York, hal. 80.

32

Lyman Tower Sargent, 1984, Contemporary Political Ideologies (Sixth Edition), The

Dorsey Press, Chicago, hal.54.

33

ibid.

22

Demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan umum

menempatkan pemahaman adanya pemberian legitimasi pada sejumlah

perwakilan yang representatif guna dapat mengambil kebijakan hukum atas nama

masyarakat secara umum. Robert A. Dahl memaparkan bahwa dominasi elit

dalam demokrasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari disebabkan

ketidaksamaan politik, seperti sumber-sumber daya politik atau pengaruh

terhadap kebijakan dan tingkah laku pemerintah negara, itu terdapat dalam

tingkatan yang penting di semua masyarakat.34

Dahl menterjemahkan sebagai

demokrasi poliarki dengan prinsip egalitarianisme dimana negara dengan skala

besar diatur oleh banyak pejabat berpengaruh dan mempunyai kekuasaan untuk

membuat kebijakan yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan

berkala.35

Perkembangan demokrasi perwakilan mengaktualisasi kedaulatan

seluruh masyarakat (umum) diserahkan kepada sejumlah elit yang dipilih melalui

mekanisme pemilihan sebagai suatu kompetisi.

Keseluruhan uraian tersebut di atas menyiratkan bahwa kedaulatan rakyat

dan kedaulatan hukum, pemilihan umum, serta perwakilan repesentatif menjadi

unsur-unsur integral dalam teori demokrasi. Bagi penulis, teori demokrasi

dipandang relevan untuk mengkaji dasar keberlakuan ambang batas formal. Teori

demokrasi digunakan sebagai dasar untuk menganalisis nilai-nilai demokrasi yang

terkandung dalam pengaturan ambang batas formal Indonesia. Selain itu, dalam

34 Robert A. Dahl, 1992, Demokrasi dan Para Pengkritiknya (Terjemahan A. Rahman

Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 99.

35

Robert A. Dahl, 2001, Perihal Demokrasi Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi

Secara Singkat) (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 118-

127. Lihat pula SP. Varma, 2010, Teori Politik Modern, Rajawali Press, Jakarta, hal. 214-215.

23

hal teori demokrasi perwakilan juga dianggap relevan digunakan untuk

menganalisis indikator penentuan ambang batas formal perihal tingkat

representatif dari lembaga perwakilan yang dibentuk pasca pengaturan ambang

batas formal.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative

legal research) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari

berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi

pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa

hukum yang digunakan.36

Penelitian hukum normatif pada umumnya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

2. Penelitian terhadap sistematik hukum;

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

4. Perbandingan hukum;

5. Sejarah hukum.37

Adapun penelitian hukum normatif pada penelitian ini menitikberatkan

pada isu konflik norma sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang

masalah, yaitu adanya ketidaksinkronan antara substansi ambang batas formal

36 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, hal. 101.

37

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

24

dengan peraturan perundangan-undangan lain yang sederajat, disharmonisasi

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagai

dasar pernormaan, serta konsideran UU No. 8 Tahun 2012 yang menjadi landasan

validitas.

1.8.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan

analisis dan konseptual hukum (analitical & conceptual approach), pendekatan

sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach)

dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Adapun masing-masing

pendekatan menenkankan pada fokus kajian yang berbeda yakni sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai

peraturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam hal ini,

pendekatan perundang-undangan beranjak pada peraturan perundang-

undangan yang memiliki korelasi dan koherensi perihal pemilihan umum

khususnya yang memuat pengaturan ambang batas formal, serta materi

terkait lainnya yang menjadi bagian kajian penelitian ini.

2. Pendekatan analisis dan konseptual hukum dilakukan dengan menelaah

teori-teori hukum maupun pandangan dari para sarjana, yang kemudian

dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan pengaturan ambang

batas formal.

25

3. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menilik dari sejarah penormaan

hukum penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum sebelum

maupun sesudah diberlakukannya pengaturan ambang batas formal.

4. Pendekatan perbandingan merupakan elaborasi dari pendekatan

perundangan-undangan dengan memperbandingkan dengan undang-

undang yang berlaku di berbagai negara, khususnya yang mengatur

ambang batas formal.

5. Pendekatan filsafat beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis

Pancasila dan UUD 1945, serta rasio hukum dari ketentuan-ketentuan

tertentu dalam UUD 1945, khususnya tentang Demokrasi, Pemilihan

Umum, dan Hak Asasi Manusia.

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana

yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer (primary law material) terdiri dari peraturan

perundang-undangan dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang

digunakan terkait dengan lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan

Golongan Karya;

3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

26

5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights;

7) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8) Undang Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

9) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

10) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.

13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 atas Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 atas Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahan hukum sekunder (secondary law material) yang digunakan dalam

penelitian hukum umumnya adalah seperti buku-buku teks ilmu hukum dan jurnal

ilmiah terpublikasi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian hukum normatif ini antara lain berupa : buku-buku, maupun literatur-

literatur, termasuk literatur asing yang memuat teori-teori hukum, asas-asas, dan

konsep hukum yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk

dikutip dan menjadi landasan pembenaran dalam menjawab permasalahan.

27

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat pula

bahan hukum tertier (tertiary law material) untuk menunjang bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Adapun bahan hukum tertier

yang digunakan sebagai penunjang adalah kamus hukum, kamus besar bahasa

Indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, serta situs internet sebagai media

online yang memuat berita terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan

menggunakan teknik studi pustaka atau library research. Penelitian ini dilakukan

dengan memeriksa pustaka atau literatur hukum yang memiliki relevansi dengan

materi kajian dan telah terpublikasi, seperti peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, buku-buku ilmu hukum. Adapun literatur-literatur hukum

yang dimaksud kemudian digunakan dalam hal menginventaris pandangan

maupun doktrin hukum dari para sarjana hukum untuk dikritisi ataupun sebagai

dasar pembenar dalam bahasan penelitian.

Gorys Keraf memaparkan bahwa terdapat tiga golongan bahan bacaan

dalam penelitian kepustakaan, yaitu sebagai berikut :

1. buku-buku atau bahan bacaan yang memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan digarap. Tidak perlu dibuat catatan-

catatan dari buku-buku semacam ini

2. buku-buku yang harus dibaca secara mendalam dan cermat, karena bahan-bahan yang diperlukan untuk karya tulis terdapat di situ, Dari

bahan-bahan semacam inilah pengarang harus membuat kutipan-

kutipan yang diperlukan.

28

3. bahan bacaan tambahan yang menyediakan informasi untuk mengisi yang masih kurang untuk melengkapi karya tulis itu.

38

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik

penafsiran atau interpretasi dan teknik argumentasi. Von Savigny sebagaimana

dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa interpretasi

merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkapkan di dalam

undang-undang.39

Kegiatan interpretasi merupakan suatu upaya menemukan

kebenaran yang utuh atas suatu pemikiran yang telah ada dengan berpijak pada

satu bentuk perspektif dan memecahkan masalah yang belum terselesaikan.

Pemahaman hukum secara teoritik terkait dengan permasalahan, dianalisis

dengan interpretasi yang memiliki karakter hermeneutik hukum. Hermeneutik

berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuein yang berarti menafsirkan atau

menginterpretasikan.40

Metode penafsiran dalam lingkaran hermeneutik

berlangsung dalam hubungan bolak balik antara bagian dan keseluruhan, antara

teks, konteks, dan kontekstualisasi, dalam rangka membentuk suatu pemahaman

yang utuh atas suatu permasalahan.41

Jimly Asshidiqie kemudian menyebutkan

bahwa aspek yang menjadi pedoman dalam melakukan interpretasi hermeneutika

hukum adalah keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, dan kemanfaatan.42

38 Gorys Keraf, 1994, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa,, Penerbit Nusa

Indah, Flores, hal. 166.

39

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 106.

40

I Ketut Donder dan I Ketut Wisarja, 2010, Filsafat Ilmu : Apa, Bagaimana, untuk Apa Ilmu

Pengetahuan itu dan Hubungannya dengan Agama?, Paramita, Surabaya, hal. 175.

41

Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hal.247. Lihat pula dalam I Ketut Donder dan I Ketut Wisarja, op.cit, hal. 178.

42

ibid, hal. 247.

29

Teknik interpretasi dapat digolongkan seperti penafsiran gramatikal,

historis, sistematis, teleologis, kontektual, dan lain-lain. Adapun bahan bahan

hukum yang telah diolah melalui teknik interpretasi, akan dielaborasikan dengan

teknik argumentasi. Teknik argumentasi merupakan teknik penilaian yang

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Penilaian yang

dimaksud berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah,

sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap bahan-bahan hukum.43

43 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal 61.

30

BAB II

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN PEMILIHAN UMUM

2.1. Konsepsi Demokrasi Konstitusional

Gagasan perihal konsep demokrasi konstitusional muncul sebagai bentuk

perkembangan paradigma negara modern yang menjadikan konstitusi sebagai

pengawal sistem demokrasi. Demokrasi menempatkan prinsip one man, one vote,

one value yang pada akhirnya mengarahkan suatu keputusan dinilai secara

kuantitatif dan menjadi lebih berpihak pada kehendak mayoritas. Demokrasi yang

ideal merupakan rasionalisasi dari perwujudan prinsip-prinsip umum yang

mencakup setiap kehendak umum seluruh masyarakat. Disinilah peranan

konstitusi untuk memberikan jaminan atas perwujudan nilai-nilai tersebut dengan

cara membatasi mekanisme demokrasi secara hukum guna melindungi hak-hak

seluruh warga negaranya.44

Jimly Asshiddiqie berpendapat perihal demokrasi konstitusional

(constitutional democracy) merupakan suatu sistem dimana pelaksanaan

kedaulatan rakyat diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang

ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Demokrasi konstitusional menempatkan

bagaimana adanya suatu upaya dalam mewujudkan konsensus di antara

kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi), sebagai suatu

44 Janedjri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Setelah Perubahan UUD 1945), Konstitusi Press, Jakarta, hal. 184-185. Lebih lanjut dijelaskan

bahwa demokrasi yang lebih mencerminkan kehendak mayoritas terkadang bertentangan dengan

prinsip kedaulatan rakyat menurut UUD. UUD mempertegas keberadaan Pasal 1 ayat (3) dimana

negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga demokrasi menjadi dibatasi oleh hukum dengan

puncaknya pada UUD 1945 untuk mengatasi kelemahan dalam demokrasi tersebut.

31

dua hal yang dianggap disharmoni namun melekat antara satu dan yang lain dalam

pencapaian tujuan negara yang melindungi masyarakat plural (plural society).45

Demokrasi konstitusional pada hakikatnya sangat diperlukan bila dibandingkan

dengan rezim totaliter atau otoriter yang telah tergantikan keberadaan pada paruh

kedua Abad Keduapuluh (constitutional democracy is virtually indispensable

when contrasted with the totalitarian or authoritarian regimes that it replaced in

the second half of the twentieth century).46

Bart Hassel dan Piotr Hofmanski sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede

Atmadja merinci empat ciri khas yang menjadi dasar dari konsep demokrasi

konstitusional sebagai berikut :

1. Undang-undang yang mempengaruhi kedudukan warga negara dibentuk oleh parlemen yang dipilih secara demokratis

2. Mencegah perilaku sewenang-wenang dari pemerintah 3. Peradilan yang bebas dalam menerapkan hukum pidana, dan

menguji peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah

4. Unsur material rule of law yakni perlindungan HAM, terutama kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat dan

berkumpul.47

Undang-undang dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas, yang anggotanya

dipilih dengan cara-cara yang demokratis, dengan tujuan agar masyarakat dapat

turut serta mengontrol jalannya fungsi negara dan menghindarkan terjadinya

praktek penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau kesewenang-

45 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

hal. 58.

46

Michel Rosenfeld, 2001, The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional

Democracy, dalam Southern California Law Review vol 74 (2001), Publisher University of

Southern California; School of Law; Gould School of Law, California, diakses dari http://www-

bcf.usc.edu/~usclrev/pdf/074503.pdf, tanggal 18 Maret 2013, hal. 1310.

47

I Dewa Gede Atmadja, 2012, Ilmu Negara (Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian

Kenegaraan), Setara Press, Malang, hal. 92-93.

32

wenangan (wilikeur). Jaminan akan hal tersebut dapat terwujud apabila setiap

lembaga peradilan, terlebih pada lembaga peradilan yang berwenang untuk

mengontrol setiap keputusan dan produk hukum yang dibuat oleh negara, dapat

berfungsi secara bebas dan mandiri.

Sementara konsepsi demokrasi konstitusional dari Adnan Buyung

Nasution yang dibangun dari pemikiran Herbert Feith ditandai dengan adanya

enam ciri, yaitu :

1. warga sipil memainkan peranan dominan; 2. partai politik memegang peranan yang sangat penting; 3. para pesaing politik menuju kekuasaan memperlihatkan rasa hormat

kepada rules of game, yang berhubungan rapat dengan konstitusi

yang berlaku;

4. kebanyakan anggota elite politik sedikit-banyak mempunyai rasa komitmen terhadap lambang yang bertalian dengan demokrasi

konstitusional;

5. kebebasan sipil jarang dilanggar; 6. pemerintah jarang menggunakan paksaan (coercion).48

Lebih lanjut Adnan Buyung Nasution memaparkan dua ciri yang menjadi prinsip

umum di dalam suatu negara konstitusional (constitutional state) adalah adanya

pengakuan dan jaminan hak-hak warga negara, serta pembatasan dan pengaturan

kekuasaan negara secara hukum.49

Adapun kedua unsur tersebut mengarahkan

konsep negara konstitusional yang dimaksud kepada konsep negara konstitusional

yang demokratis.

48 Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, Pikiran & Gagasan Demokrasi Konstitusional,

Kompas, Jakarta, hal. 70-71. Dijelaskan bahwa Herbert Feith merumuskan enam ciri tersebut

sebagai tanda masa tumbuhnya sistem demokrasi konstitusional pada dunia perpolitikan di

Indonesia.

49

Taufiqurrohman Syahuri, 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana, Jakarta,

hal. 35.

33

Demokrasi konstitusional terwujud salah satunya dari adanya

perlindungan hak asasi secara individual dan kebebasan (liberty) sehingga konsep

ini sering dipersepsikan dengan prinsip demokrasi liberal.50

Pentingnya

perlindungan hak asasi manusia dalam konsepsi demokrasi konstitusional

merupakan wujud konsekuensi dari tipologi negara hukum modern yang

melindungi kepentingan dasar warga negaranya. Hak asasi manusia adalah hak

yang bersifat mendasar (grounded) dan berhubungan erat dengan jati diri manusia

secara universal.51

Hak asasi dimiliki oleh warga negara secara dasariah dan yang

patut dilaksanakan pemerintah secara konstitusional.52

Hukum memberikan

jaminan perlindungan hak asasi, dalam arti hak hukum (legal right), kepada

seseorang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang secara sah tercantum

dalam hukum yang berlaku.53

Pengaturan hak-hak asasi secara konstitusional

ditujukan dalam rangka formalisasi hak-hak tersebut yang mengatur bagaimana

tentang perlindungan hak, termasuk pembatasan hak-hak tersebut secara hukum.

Pembatasan kekuasaan negara melalui supremasi hukum sebagaimana

yang menjadi unsur demokrasi konstitusional merupakan konkretisasi dari prinsip

konstitusionalisme. Definisi konstitusionalisme menurut Carl. J. Friedrich

sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie adalahan institutionalized system of

effective, regularized restraints upon governmental action. Persoalan yang

diangap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai

50 I Dewa Gede Atmadja, Ilmu ..., op.cit, hal. 92.

51

Majda El-Muhtaj, op.cit, hal. 47.

52

Ramly Hutabarat, 1985, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di

Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 25.

53

Majda El-Muhtaj, op.cit, hal. 48-49.

34

pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Paham

konstitusionalisme menentukan adanya suatu sistem yang melembaga dan mampu

membatasi tindakan-tindakan dari pemerintah secara efektif oleh hukum, dalam

hal ini melalui konstitusi.54

Lebih lanjut Carl. J. Friedrich memberikan dua

pandangan konkret yang menjelaskan bagaimana pembatasan kekuasaan tersebut

dapat dilakukan, yakni melalui pembagian kekuasaan (distribution of power), dan

adanya konsensus atau kesepakatan umum di antara masyarakat.55

Perihal cara

yang pertama, bahwa pembatasan kekuasaan negara di dalam paham

konstitusionalisme merupakan kristalisasi dari konsep pemisahan kekuasaan,

dimana Baron de Montesquieu memisahkan kekuasaan menjadi tiga (Trias

Politica), yaitu:

a. kekuasaan legislatif (membentuk undang-undang);

b. kekuasaan eksekutif (menjalankan undang-undang);

c. kekuasaan yudisial (mengadili atas pelanggaran undang-undang).56

Kemudian untuk faktor kedua perihal adanya konsensus dari masyarakat, bahwa

terdapat tiga aspek yang menjamin tegaknya prinsip konstitusionalisme, yaitu :

a. kesepakatan tentang tujuan dan penerimaan tentang falsafah negara;

b. kesepakatan tentang negara hukum sebagai landasan penyelenggaraan

pemerintahan;

c. kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur-prosedur

ketatanegaraan tersebut.57

54 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara..., op.cit, hal.93

55

I Dewa Gede Atmadja, 2012, Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia

Sesudah Perubahan UUD 1945), Setara Press, Malang, hal. 18-19.

56

Ismail Sunny, 1985, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, hal. 2.

35

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan demokrasi

konstitusional erat berkaitan dengan harmonisasi demokrasi dan nomokrasi dalam

penyelenggaraan suatu negara. Janedjri M. Gaffar mengklasifikasikan secara

konkret tiga bentuk pelaksanaan demokrasi konstitusional, yaitu :

1. adanya penataan hubungan antar lembaga negara; terkait dengan aspek

pencapaian tujuan negara demokrasi dan hukum, serta perihal pembatasan

kekuasaan dengan menghindari adanya akumulasi kekuasaan yang dapat

menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan (melalui pemisahan kekuasaan

dan check and balances).

2. adanya proses legislasi; terkait dengan pembuatan hukum secara

demokratis yang memperhatikan aspirasi masyarakat, serta perwujudan

dari cita benegara, cita demokrasi, dan cita hukum dalam konstitusi.

3. adanya judicial review; terkait dengan jaminan perwujudan demokrasi dan

nomokrasi guna menegakkan supremasi konstritusi melalui pengujian

konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan.58

Dari paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa demokrasi

konstitusional menempatkan paham konstitusionalisme di dalam kerangka

pembentuknya, dimana hak-hak warga negara hanya dapat dijamin apabila

kekuasaan pemerintah dapat dibatasi secara hukum sehingga tidak dapat bertindak

secara sewenang-wenang. Hukum yang dibuat, dalam arti undang-undang, wajib

dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Keberadaan konstitusi dan perundang-undangan menjadi esensial dalam rangka

57 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, op.cit. hal. 19.

58

Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional..., op.cit, hal. 13-14.

36

memberikan jaminan tersebut dan masyarakat dapat mempertahankan setiap hak-

haknya. Penegakan akan supremasi konstitusi menjadi penting dan adanya sarana

hukum untuk menguji perundangan-undangan terhadap undang-undang dasar

merupakan langkah yuridis sebagai kesatuan dari proses legislasi yang

demokratis.

2.2. Sistem Pemilihan Umum

2.2.1. Definisi Sistem Hukum

Secara etimologis, sistem berasal dari Bahasa Inggris yaitu system yang

berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara.59

Kamus Besar Bahasa Indonesia

mendefinisikan sistem sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas ; susunan yang teratur dari

pandangan, teori, asas.60

Sistem sebagai suatu kesatuan terbentuk dari beberapa

unsur atau elemen dimana antara satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan

secara fungsional, berpola, konsisten, dan diterapkan pada hal yang bersifat

immaterial maupun material.61

Sistem menandakan adanya suatu kombinasi

teratur di antara bagian dan keseluruhan dengan diiringi adanya hubungan dan

koneksi sehingga menyebabkan dapat berfungsi.

59 John M. Echols dan Hassan Shadily, 1995. Kamus Inggris Indonesia (An English

Indonesia Dictionary). PT. Gramedia, Jakarta, hal. 575.

60

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

(Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1320.

61

Rusadi Kantaprawira, 1985, Sistem Politik Indonesia (Suatu Model Pengantar), Penerbit

Sinar Baru, Bandung, hal. 7.

37

Kamus Blacks Law memberikan definisi system sebagai orderly

combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole;

especially such combination according to some rational principle; any methodic

arrangement of parts.62

Terminologi sistem yang dipadankan dengan hukum

memberikan konsekuensi terhadap definisi dari hukum itu sendiri. Ludwig von

Bertalanffy mendefinisikan sistem di dalam hukum sebagai ...complexes of

elements in interaction, to which certain law can be applied (sistem adalah

himpunan unsur atau elemen yang saling mempengaruhi, dimana hukum tertentu

menjadi berlaku).63

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum

merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi, terstruktur, yang terdiri dari unsur-

unsur atau bagian-bagian yang mengadakan interaksi satu sama lain dan

mengadakan kerja sama untuk kepentingan tujuan kesatuan.64

Keseluruhan

definisi tersebut menyiratkan bahwa konsekuensi logis yang terbentuk dalam

sistem hukum menempatkan tiga aspek yang menjadi cirinya, yakni adanya unsur

hukum, interaksi hukum, dan tujuan hukum.

Bruggink yang mengutip teori dari Kees Schuit menggolongkan u

Documents

Unud 836 981902905 Tesis Pengaturan Ambang Batas Formal Agungsayoga