UNSUR-UNSUR TANGGUNG JAWAB KOMANDAN

Rudi M. Rizki, S.H., LL.M

Makalah ini disampaikan dalam Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia,diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 22-24 September 2005

Pasal 42 UU 26/2000(1) Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai

komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidanadalam jurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang beradadi bawah komando pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebutmerupakan akibat dati tidak dilakukannya pengendalian secara patut, yaitu :

A. Komandan militer/seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaansaat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedangmelakukan atau baru saja melakukan pel;anggaran HAM yang berat; dan

B. Komandan Militer/seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layakdan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah ataumenghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya padapejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikkan, penyidikkan danpenuntutan

(2) Seseorang atasan, baik polisi/sipil, bertanggung jawab secara pidana terhadappelanggaran berat HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif, karenaatasan tersebut tidak melakukan pengendaliannya terhadap bawahannyasecara patut dan benar, yakni :

A. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau barusaja melakukan pelanggaran HAM yang berat; dan

B. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalamruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikanperbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikkan, penyidikkan dan penuntutan.

Konsep Pertanggungjawaban Komando

• Istilah : Command Responsibility(pertanggungjawaban komando)Superior Reponsibility(pertanggungjawaban atasan / pertanggungjawaban komandan (bagimiliter))

• Bentuk pertanggungjawaban atasan atas tindakpindana yang dilakukan bawahannya

• Perkembangan dari konsep pertanggungjawabanpidana scr individual

• Tidak terbatas pada tingkat tertentu : bisa menyentuhhingga Kepala Negara/pemerintahan (Yamashita, Milosevic, Akayesu, dll)

• Konsep Tgjwb Komando :1.Aspek Fungsional : kedudukan komandan

menimbulkan kewajiban bertindak2.Aspek Kognitif : ‘harus memiliki pengetahuan’

tentang kejahatan3.Aspek Operasional : failure to act (tidak melakukan

tindakan yg layak shg dianggap melakukantindakan pembiaran/ommission)

• Berlaku bagi atasan militer dan juga sipil (psl86&87 PT I, Psl 28 Statuta Roma dan Psl 42 (2) UU 26/2000)

• Berlaku tidak hanya pada situasi konflik bersenjatanamun juga pada saat damai

“Komandan militer / seseorang ygsecara efektif bertindak sbg komandan

militer”• Danmil:

– anggota AB yg ditugasi memimpin satu unit / lebih AB

– memiliki otoritas utk memberi perintahlangsung kpd bawahannya / kpd komandan2 dr unit2 bawahannya

• Tidak ada batas tingkatan komandan dptdipersalahkan

- Pd keadaan tertentu seorg dan tdk selaluhrs memiliki pangkat militer. Mis: Presidensbg Pangti AB

“seseorg yg secara efektifbertindak sbg danmil”

• Kategori lebih luas dr danmil, dpt tmsk:– Perwira polisi yg berada dlm komando unit2

polisi bersenjata;– Org2 yg bertanggungjwb atas unit2

paramiliter yg tdk berada dlm organisasi AB– Org2 yg dianggap secara de facto memiliki

kontrol thdp AB, polisi bersenjata / unit2 paramiliter

“dapat dipertanggungjawabkan”• Legal Obligation Command

Responsibility • Teks asli Statuta Roma :”shall be

criminally responsible” (hrs bertgjwb scrpidana)

• “dapat”: Komandan tdk “selalu harus” bertgjwb

• Penghilangan kata “pidana” : ditafsirkantindakan administratif cukup memadai.

“pasukan”• Psl. 43 PT I :1. pasukan AB2. Kel&satuan yg berada di bawah

komando yang bertgjwb3. walaupun diwakili pemerintahan

atau otoritas yg tdk diakui oleh pihak lawan.4. tunduk kpd sistem disiplin internal yg

menegakan penaatan hk humaniter

• Termasuk satuan Polisi dan para militer

“komando dan pengendaliannya ygefektif”

• Pasukan2 yg berada di bawah komando baik de jure / de facto.

• Komandan memiliki kewenangan untuk memberiperintah pada bawahan dan bawahan harusmenjabarkan langsung perintah komandan

• “pengendalian yg efektif” : mampu mencegahdan menghukum bawahan (Celebici Case)

• “efektif” : Nyata/benar-benar

“Kekuasaan dan pengendalianefektif”

• Komandan dapat melaksanakanpengendalian pada satuan yang tidakberada di bawah rantai komandonyalangsung

“Tidak melakukan tindakanpengendalian yang layak”

• Pengendalian yg layak : tindakan brdsrkankemampuan dlm batas2 kewenangan, kekuasaan& ketersediaan sarana& kondisi ygmemungkinkan.

• Kewajiban Komandan (Pasal 87 AP I) :1. Menjamin anak buahnya mendapatkan

pelatihan hukum humaniter2. Menjamin penghormatan hukum humaniter

dlm pembuatan renops

3.Menjamin adanya sistem pelaporan yang efektif shgia selalu terinformasi

4.Mengambil tindakan pencegahan ketika tindak pidanaakan / sedang dilakukan bawahannya

• ‘mengetahui’ atau ‘seharusnya mengetahui’ : membuktikan adanya mens rea (unsur niat)

1. Jmlh, tipe, lingkup, waktu dari tindak pidana2.Pasukan dan logistik yg terlibat3.Lokasi dan luasnya tindak pidana4.Waktu operasi5.Modus operandi tindak pidana6.Perwira dan staff yg terlibat7.Tmpt komandan berada

•Akayesu :

-Komandan “seharusnya mengetahui”

-Komandan “gagal” melakukan tindakan yglayak/diperlukan utk mencegah/menghukumpelaku

-Komandan bertgjwb krn tindakan pembiaran(ommission) atau krn tidak berbuat apapun

-Disetarakan dgn menyetujui /adanya niatjahat.

•Bagilishema, unsur niat terpenuhi bila :

a.memiliki pengetahuan (bukti langsung /keadaanpada saat itu)

bawahannya akan, sedang /telah melakukantindak pidana/

atasan memiliki informasi shg ia tahu adanyaresiko kejahatan tersebut

b. Ketiadaan pengetahuan = kelalaiankomandan= gagal memanfaatkan sarana ygdimiliknya utk mengetahui adanya tindak pidana

“sedang melakukan atau barusaja melakukan…

• Psl 28(a) (I) Statuta Roma kata ygdigunakan adlh “sedang melakukan atauakan segera melakukan” (were committing or about to commit)

“Tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah2 masuk akal”

• Krnojelac : tindakan yg perlu dan masuk akaladlh tindakan yg hrs dilakukan atasansepanjang yg memungkinkan dlm lingkupkewenangannya

• Langkah pencegahan misal : pelatihan HukumHumaniter

• Langkah penghukuman:1. Melaporkan ke komandan atas2. Menjamin penyelidikan dan penyidikan

dilakukan3. Menjamin pelaku diadili secara layak (fair trial)

“hubungan atasan-bawahan”

• Atasan : berwenang untuk mengendalikan danmemberi perintah pada bawahan

• Penguasa sipil memiliki kewenangan sama dgndanmil walaupun tidak berada dalam jenjangmiliter

• Perbedaan dan mil dgn atasan sipil : kemampuan /sumber daya utk memperolehinformasi :

a. danmil : dianggap memiliki cukup daya utk itu(tdk ada alasan ‘tidak tahu’)

b. atasan sipil : diharapkan bertindak sesuai dgnpengetahuan yang mereka peroleh

“atasan”• Seseorg yang berhak memberikan perintah scr

efektif pada bawahan• Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

perintah tsb• Compare Aleksovski : a. Atasan sipil hrs mencakup karateristik atasan

brdsrkan pasal 7 (3) Statuta ICTY jika punyawewenang de facto /de jure untukmengeluarkan perintah dan menjatuhkansanksi pd pelaku

b. Kewenangan disiplin atasan sipil berbeda dgnmiliter

“bawahan”

• Setiap org yg memilikiAtasan yg dptmengarahkan pekerjaanya

“komando dan pengendalian ygefektif”

• Kordic and Cerkez : derajat pertgjwbkewenangan de facto sama dengan de jure

“tidak melaksanakanpengendalian yg layak”

• “tahu” atau “seharusnyamengetahui”atau “dgn sengajamengabaikan informasi”

• Hal-hal yg penting utk dibangun o/ atasan non-militer :

1. Informasi mengenai resiko yg signifikanbhw bawahan akan/telah melakukantindak pidana

2. Informasi ini sdh diketahui atasan

• kewenangan atasan : mengeluarkan petunjuk/perintah agar bawahanmenghentikanpelanggaran

• atasan sipil tdk memilikikewenangan utkmemberikan hkm disiplinmiliter namun wajibMelaporkan pelaku kpd petugas yg berwenangutk dilaksanakan penyidikkan dan penuntutan.