UNIVERSITAS MEDAN AREArepository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7042/1/... · 2018. 1. 3. · Veithzal Rivai, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori Ke Praktek , PT Raja Grafindo

ANALISA KEBIJAKAN TENTANG PENETAPAN UPAH

DI PROVINS! SUMATERA UTARA

TES IS

OLER:

NURDlNPANE

021301002

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA -

MEDAL�

2004

OLER:

NURDlNPANE

021301002

UNIVERSITAS MEDAN AREA

, ANALISIS KEBIJAKAN TENT ANG PENET AP AN UP AH

.l �

DI PROVINS I SUMA TERA UT ARA

Untuk Gelar Magister Publik (MAP)

Universitas Area

OLEH :

NUR.OIN PANE 021801002

PROGRA_r.f PASCASARJANA MAGISTER PUBLIK

UNIVE RSIT AS MEDAN AREA MEDAN

2004

OLEH :

NUR.OR.OIN PANE 021801002 021801002


.Judul

Nam a.

UN:IVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASAR.JANA

MAGISTER ADMINISTRASI

HAL.AMAN

ANAUSIS KEBUAKAN TENTANG PENETAPAN UPAH DI PROVINS! SUMA TERA lJTARA

NURDIN PANE

021801002

Menyetujui :

Pembimbing I, Pembimbing l 1,

Dr:s. Sinaga, MA Ors. MBA

K ua Program Studi Magister Publik - UMA

n Tarigan, MS

NURDIN NURDIN PANE

021801002 021801002

Menyetujui Menyetujui :

Pembimbing Pembimbing I, Pembimbing Pembimbing l 1,

Sinaga, MA Ors.


Pada Hari

Tanggal

Tempat

Ketua

Sekretaris

UNIVER.SJ:TAS MEDAN AREA Pl�()(;l�AM PASC�ASAl� .. JANA

PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana Administrasi

Universitas Medan Area

Kam is

26 2004

Program Pascasaijana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

PANITIA

: Ors. Kariono. MA

: Ors. Usman Tarigan, l\1S

Anggotal : Ors. S inaga. MA ( .................. . .

. Anggota II : Ors. Miftahuddin, MBA .. .. .. . . . . )

Anggota HI : Ors. Kusmanto, MA ....

Tesis Tesis ini dipertahdipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana Administrasi

Universitas Medan Area

Kam is

26 2004

Program m Passcasaicasaijajana Magister Magister Administrasi Administrasi Universitas ersitas Medan Area.

PANITIA

: Ors. Kariono. Kariono. MA

: Ors. Ors. Usman Usman Tarigan, Tarigan, l\1S l\1S


UCAPAN TERI MA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan svukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah

seJesailah penulisan buku basil pcnelitian dengan juduJ "ANALISJS

KEBJJAKAN TENT ANCI PENETAPAN lJPAH DI PROVINS! SU MATERA

llTARA". Selesainya penelitian ini sudah tentu tidak Input dari bantuan-bantuan

dari berbaga1 pihak

Oleh sebab 1tu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ors.

Murbanto Sinaga, MA dan Bapak Ors. Miftahuddin, MBA yang telah

memberikan petunjuk dan bimbingannya, serta arahan-arahan dari Bapak Ors.

Heri Kusmanto. MA. Bapak Ors. Kariono. MA. Bapak Ors. Usman Tarigan, MS

maupun selurnh Civitas Akademika Prohrram Pasca Sa�jana Magister Administrasi

Publik Universitas Medan Area. Selain dari pada itu penulis tidak lupa

menyampaikan terima kasih pula kepada keluarga yang memberi dorongan, yakni

keluarga (Alm.) AL Pane_ 1stri tercinta Paulyna Tambunan beserta anak-anak

Wendy, Garry dan Fndy

Se111oga semua bantuan ba1k moril maupun matenl tersebut dapat menjadi

amal dan penulisan basil penelitian ini dapat menjadi bermanfoat bagi

penine:katan kesejahteraan masvarakat Sumatera Utara. <.... - - 'I

Oleh Oleh sebab 1tu penulis menyampaikan terima kasih kepada

Murbanto Sinaga, MA dan Bapak Ors. Miftahuddin, MBA

erikan petunjuk dan bimbingannya, serta arahan-arahan dari

Kusmanto. MA. Bapak Ors. Kariono. MA. Bapak Ors. Usman

selurnh Civitas Akademika Prohrram Pasca Sa�jana Magister

Universitas Medan Area. Selain dari pada itu penulis

menyampaikan terima kasih pula kepada keluarga yang memberi dorongan,

keluarga (Alm.) AL Pane_ 1stri tercinta Paulyna Tambunan beserta

Garry dan Fndy Fndy

Se111oga semua bantuan ba1k moril maupun matenl tersebut dapat

dan penulisan basil penelitian ini dapat menjadi bermanfoat


l{INGKASAN

Gubernur Sumatera Utara sesua1 kewenangan yang dilimpahkan

kepadanya telah rnenetapkan upah 1111111mum bagi peke�ja/buruh tanpa

mengabai kan kemampuan pcrusahaan serla perk em bangan perekonom ian pada

umu1nnya lipah m11111m11n Provinsi (lJMP) Sumatera lJlara ditetapka11 set1ap

setahun sekali. Dari data -data yang ada telah menu11_1ukkan selarna lima tahun

terakhir bahwa besarnya nilai UMP Sumatera Utara telah memadai. Akan tetapi

mcskipun tclah mcmadai_ kcb1_iakan Ciubcrnur tcntang pcnctapan UMP Sumatcra

lJtara rnasih mendapat reaks1 penolakan dan beberapa elemen rnasyarakat.

Penolakan tersebut disampaikan melalui u11_1uk rasa_ bahkan tercatat bahwa pada

tahun 2002 dan 2004 Gubernur Sumatera Utara dipra peradilankan ke PT UN

Medan atas kebi_iakan penetapan UMP Sumatera Utara.

Benitik tolak dari persoalan diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian

yang bertujuan untuk mencan tahu perihal kebijakan penetapan upah minimum d1

Provinsi Sumatcra Utara yan,e sangat bennanfaat dalarn membantu rnemberi

sumbanv, saran dalam rangka 111cmbuat kctn1aka11 upah minimurn d1 Sumatcra

lJtara J\dapun bentuk pe11el1t1;111 vang dilakukan adalah bcntuk anallsis deskriptif

dengan lokasi penelitian di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara Medan.

dengan populasi / sampel penelitian adalah mereka yang terkait langsung maupun

tidak langsung dalam perumusan kebijakan mengupayakan.

Melalui kegiatan penelitian secara seksama telah diperoleh kesimpulan

berdasarkan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa, kebijakan Gubernur

Sumatera Utara dalam rangka menetapkan UMP telah cukup baik, namun

beberapa indikasi lain menunjukkan pula bahwa kebijakan tersebut masih belum

�-

mcskipun tclah mcmadai_ kcb1_iakan kcb1_iakan Ciubcrnur tcntang pcnctapan UMP

rnasih mendapat reaks1 penolakan dan dan beberapa elemen

Penolakan tersebut disampaikan melalui u11_1uk u11_1uk rasa_ bahkan tercatat bahwa

2002 dan 2004 Gubernur Sumatera Utara dipra peradilankan

atas kebi_iakan penetapan UMP Sumatera Utara.

Benitik tolak dari persoalan diatas, perlu kiranya dilakukan

bertujuan untuk mencan tahu perihal kebijakan penetapan upah minimum

Sumatcra Utara yan,e sangat bennanfaat dalarn membantu

saran dalam rangka 111cmbuat kctn1aka11 kctn1aka11 upah minimurn d1

J\dapun bentuk pe11el1t1;111 pe11el1t1;111 vang vang dilakukan adalah bcntuk anallsis


optimal sepert i bel um ada11ya suatu met ode anal i sa penghi tungan yang baku.

Selain itu, di ketahui bahwa komponen Kebutuhan Hidup l'v1inimum (KHM) yang

ada sudah tidak memadai l<Jgi dengan perkembangan kebutuhan. Bertarnbahnya

jadwal waktu penetapan UMP yang kescmuanya itu berimplikasi kepada suatu

rekomendasi agar dilakukan langkah-langkah perbaikan atau beberapa hal

prosedur perumusan kebijakan tentang lJMP Sumatera lJtara, sehingga kebijakan

tentang penetapan upah minimum dimaksud tidak menjadi pennasalahan lab>i

daiam implementasinya implementasinya implementasinya


l,.\T.-\ PFNGANTAI<

1'1111 syukur Pcnul is san 111ngkan kcpada Tuhan Yang Maha Esa yang tel ah

mclimpahkan cinla kasih dan karunianya sehingga pcnulis dapal mcnyelesaikan

Tesis ini sebagai suatu syarat unluk memperoleh gelar Magister Administrasi

Publik pada Progn1m Pascasar:j;rna lJniversitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah "Analisis Kcbijakan Tentang Penetapan

Upah Di Provinsi Sumatera Utara". Penulis menyadari bahwa dalam penulisan

tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekuarangan dan kelemahan, mengingat

kete1·batasan ilrnu pengetahuan yang dimiliki dan belum mampunya penulis

menyajikan suatu pennasalahan secara keseluruhan mei1genai hal-hal yang belum

terungkapkan dengan baik.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk

mei1erima saran maupun kritikan yang konstrnkti( kreatif dan inovatif dari para

pembaca untuk kemudian ditambah atau dikurangi sesuai dengan hasil daya

nalamya masing-masing, dalam upaya menambah kliasanah pengetahuan dan

bobot dari Tesis ini.

Dalam kesempalan ini penulis rnempunyai keharusan dan kewajiban moral

yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas

terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat langsung dalam

membedah dan membahas isi tulisan ini, yaitu :

v

Provinsi Sumatera Utara". Penulis menyadari bahwa dalam

masih dirasakan sekali banyak kekuarangan dan kelemahan,

kete1·batasan ilrnu pengetahuan yang dimiliki dan belum mampunya

menyajikan suatu pennasalahan secara keseluruhan mei1genai hal-hal yang belum

terungkapkan dengan baik.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka

saran maupun kritikan yang konstrnkti( kreatif dan inovatif

untuk kemudian kemudian ditambah atau dikurangi sesuai dengan

nalamya masing-masing, nalamya masing-masing, dalam upaya menambah kliasanah pengetahuan

dari Tesis ini. ini.

Dalam kesempalan ini penulis rnempunyai keharusan dan kewajiban moral


Yang terhormat kepada :

I. Bapak Ir. Zulkarnaen f ,ubis, MS, Rektor Universitas rvtedan Area.

2. Bapak Ors. Heri Kusmanto. MA, Oirektur PPs Magister Administrasi

Publik.

3. Bapak Ors. Kariono, MA Pembantu Oirektur I Bidang Akademik.

4 Bapak Drs Usman Tarigan, MS, Ketua Program Studi MAP

5. Bapak Ors. rvturbanto Sinaga. MA Sebagai Pembimbing I

6. Bapak Ors. Miftahuddm, MBA Sebagai Pernbirnbing II

7. Bapak dan l bLt dosen se11a staf peng:a.1ar PPs Mag:ister Administrasi Publik

Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu sel1a

kel ancaran dalam proses penyusunan dan penyel esa1an Tesis ini.

Terima kasih pula kepada kedua orang tua, istri tercinta dan keluarga, yang

tidak pemah putus mengal irkan do'a dan memberikan semangat demi

keberhasilan dan kesuksesan penulis

Semoga kita semua dalam l indungan Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Oesember 2004

PEN ll I, IS

NURDIN PANE

VI

Ors. Miftahuddm, MBA Sebagai Pernbirnbing II

dan l bLt dosen se11a staf peng:a.1ar PPs Mag:ister Administrasi

Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu

ancaran dalam proses penyusunan dan penyel esa1an Tesis ini.

Terima kasih pula kepada kedua orang tua, istri tercinta dan keluarga,

putus mengal irkan do'a dan memberikan semangat

dan kesuksesan penulis

Semoga kita semua dalam l indungan Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Oesember

PEN ll I,


DAFTAR ISi

Halaman

· Halaman Persetujuan ................................................................. i

Halaman Pengesahan ....... ....... ........... ..... .. ............. ...... ............. ii

lJcapan Terima Kasih .............................................................. iii

Ringkasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Kata Pengantar ................ ......................................................... v

Daftar lsi ............. .... ........ ....... ....... . .............. .......................... vii

Daftar Tabet . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .... . . . .. ... . . ... ..... . . .. .. ... x

RAR I PFNDAHLJLUAN ...................................................... I

I. I Latar Belakang . . . . . . . . .. .. .. . .. ... . ... . ... ... .... . . . . . . ... ... .. I

I .2 Perumusan Masai ah . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . ....... . . .. . . . . . 5

I 3 T .

f:J 1· . -

. u_1uan ene 1tian .............................................. )

1.4 Manfaat Penelitian . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . ... 6

1.5 Kernngka Pcmikiran . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . 7

1.6 Hipotesis . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . ... .. .. . . .. . ... .. . . ....... .. .. . 9

1.7 Sistematika Penulisan . . . . .... . . . ... ... . .. . ... . . ....... .... ... 9

BAB II TINJAlJAN PlJS TAKA ...... . : ....... .......... ................. 11

2. I Kebijakan Publik .. . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . .... ... . .. . . . ....... I I

2. I. I. Pengertian . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . I I

2.1.2. Analisis Kebijakan Publik

( Policy Analisys ) ................................. 13

2.1.3. Aspaek-aspek Dalam Analisis Kebijakan

Publik . . . .. ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .... .. 15

2.1.4. Keberhasilan Suatu Keputusan Kebijakan

Publik .. ... . ........... ........ ... ...... ... .... ........... 17

lsi ............. .... ........ ....... ....... . .............. ..........................

Tabet . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .... . . . .. ... . . ... ..... . . .. .

PFNDAHLJLUAN ......................................................

I. I Latar Belakang . . . . . . . . .. .. .. . .. ... . ... . ... ... .... . . . . . . ... .

I .2 Perumusan Masai ah . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . ....... . . .. . .

I 3 T .

f:J 1· . . u_1uan ene 1tian 1· 1tian 1· . 1tian . ..............................................

1.4 Manfaat Penelitian . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .

1.5 Kernngka Pcmikiran . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .

1.6 Hipotesis . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . ... .. .. . . .. . ... .. . . ....... ..

1.7 Sistematika Penulisan . . . . .... . . . ... ... . .. . ... . . ....... ....

TINJAlJAN PlJS TAKA ...... . : ....... .......... .................

2. I Kebijakan Publik .. . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . .... ... . .. . . . ......


l Jpah .. . . . . . ............... : ........................................ 20

2.2. I. Pcngertian ........................... . ....... . ... ...... 20

2.2.2. Sistem, Prinsip Dan Kebijaksanaan

Kompensasi . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . .. ... .. . .. . . . 26

2.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Hesarnya lJpah . . . . .... .... . . . . ..... . . . . . .. . ..... . . . . 28

2.2.4. Bentuk Dan Komponen Upah Dan Gaji. 29

2.2.5. Upah Minimum .. . .. . .. . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . .. . . . ... 30

2.2.6. Tu_juan Penetapan Upah Minimum .. . . . .. . 3 2

2.2. 7. Komponen KFM/KHM ......................... 35

2.2.8. Tata cam Pen eta pan Upah Minimum ...... 40

RAH Ill METOOE PENELITIAN .............. . . . . . . . ...... . .. ..... . . . . 43

3.1 Bentuk Penelitian ..... . . : .................................... 43

3.2 Lokasi Penelitian . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3 Populasi dan Sampel ................. . .. ..... . .. . ...... . . .. 43

3.4 Metode Pengumpulan Data . ....... . . ... . ... . . .. . . . . . . .. 44

3.5 · Variabel Penelitian ..... . . ... . .... . . . . . . . . .. .... . ........ . ... 45

3 . 6 · Teknik Analisis Data . . . .. . .. . . .... . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . 45

BAB IV DESKRIPSI LO KASI PENELI TIAN . . . . . . . . . . .. . 46

4. I Sejarah Singkat Provinsi Sumatera lJtara . .. . .. . . 46

4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.3 Visi dan M isi Pemerintah Provinsi Sumatera

lJtara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.4 Prosedur Penetapan Upah Minimum Provinsi . 55

4.4. I Pembentukan Tim Pengupahan . . . . . . ...... . . 5 5

4.4.2 Mekanisme Kerja DEPEDA . . ..... .,, .......... 58

4.4.3 Penetapan KHM-PL . . . . . . ... . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . 60

2.2.6. Tu_juan Penetapan Upah Minimum .. . . . .

2.2. 7. Komponen KFM/KHM .........................

2.2.8. Tata cam Pen eta pan Upah Minimum ......

Ill METOOE PENELITIAN .............. . . . . . . . ...... . .. ..... . .

3.1 Bentuk Penelitian ..... . . : ....................................

3.2 Lokasi Penelitian . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Populasi dan Sampel ................. . .. ..... . .. . ...... . .

3.4 Metode Pengumpulan Data . ....... . . ... . ... . . .. . . . . . . .

3.5 · Variabel Penelitian ..... . . ... . .... . . . . . . . . .. .... . ........ . ...

3 . 6 · Teknik Analisis Data Data . . . .. . .. . . .... . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . .

IV DESKRIPSI LO KASI PENELI TIAN . . . . . . . . . . ..

4. I Sejarah Singkat Provinsi Sumatera lJtara . .. . .. . .

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi


4.4.4 /\nalisis l'enghitungan l JMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.4.5 Konsultasi/Sosialisasi UM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.4.6 Penetapan UMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.4.7 Pcnclapan Upah Minimum Kabupaten/

Ko ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

RAR V HASll, PFNFUTIAN DAN PFMRAHASAN . . . . . . . . 76

5.1 Hasil Pcnclitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.2 Pembahasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

BAB VI KESIMP ULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. 94

6.1 Kesimpulan . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 94

q.2 lmplikasi Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

OAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPI RAN

VI KESIMP ULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.

6.1 Kesimpulan . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

q.2 lmplikasi KebijKebijKebi akan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPI RAN


1.1. Latar Belakang

BAB I

PENDAHlJLlJAN

Dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi

perkerJa di Indonesia, telah ditetapkan · upah mm1mun dengan

pertimbangan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh tan pa

mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta

perkembangan perckonomian pada urnurnnya. Olch sebab itu dipandang

· perlu dilakukan pengaturan penetapan tingkat upah minimum yang layak

oleh Pemerintah untuk dipedomani pada bidang ketenagake�jaan.

Sebelum tahun 2000 penetapan upah minimum merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat seperti yang diatur pada Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per-0 I /MEN/1999 tentang Upah

Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per-

03/MEN/ 1997. tentang Upah Minimum Regional, Keppres Rebuplik

Indonesia No. 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian

Pengupahan Nasional maupun peraturan perundang-undangan lain

sebelumnya. Adapun tata cara penetapan upah minimum yang disebut

dengan Upah Minimum Regional (UMR) dimulai dari perumusan UMR

oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan

Ketenagakerjaan Daerah. Selanjutnya hasil tingkat UMR tersebut

diteruskan kepada Gubemur melalui Kanwil Tenaga Kerja Provinsi untuk

mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapat rekomendasi Gubernur,

mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan

perkembangan perckonomian pada urnurnnya. Olch sebab itu dipandang

dilakukan pengaturan penetapan tingkat upah minimum yang

Pemerintah untuk dipedomani pada bidang ketenagake�jaan.

Sebelum Sebelum tahun 2000 penetapan upah minimum merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat seperti yang diatur pada Peraturan

Kerja Republik Indonesia Indonesia No. Per-0 I /MEN/1999 tentang

Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

N/ 1997. tentang Upah Minimum Regional, Keppres

Indonesia No. 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian


UMR d1teruskan ke pusat yang dalam hal ini Mentri Tenaga Kerja RI

untuk mendapat penetapan upah setelah mempertimbangkan saran-saran

dari Dewan Penelit1an Pcngupahan Nasional.

Akan tetapi setelah era refonnasi, terutama pasca berlakunya

Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dimana telah banyak kewenangan Pemerintah Pusat

didelegasikan ke daerah, seperti bidang ketenagakerjaan yang terrnasuk

masalah pengupahan diantaranya

Penetapan besarnya upah minimum bagi peker_ja di Provinsi

Sumatera Utara dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan

bunyi pasal 89 ayat ( 3 ) lJndang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagaker_1aan. Selain daripada itu kewenangan

menetapkan upah minimum dirnaksud telah diatur sebelumnya melalui

Keputusan Menteri Tenagaker_ia Dan Transmigrasi ( Kepmennakertrans )

Republik Indonesia Nomor 226 I MEN I 2000 Tentang Perubahan Pasal

Pasal Peraturan Menteri Tenagakerja (Permennaker) Republik Indonesia

Nomor 0 I I MEN 11999 Tentang Upah Minimum.

Besamya jumlah penetapan upah oleh Gubemur Sumatera Utara

dapat dikategorikan sebagai salah satu pembuatan Kebijakan Publik

(Public Policy) yang harus rnampu rnengakornodir aspirasi para pekerja,

para pengusaha maupun kepentingan pemerintah provinsi itu sendiri serta

masyarakat Provinsi Sumatera Utara umumnya sesua1 dengan prinsip "

Good Governance ..

2

didelegasikan ke daerah, seperti bidang ketenagakerjaan yang

masalah pengupahan diantaranya

Penetapan besarnya upah minimum bagi peker_ja peker_ja di

Sumatera Utara dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai

pasal 89 ayat ( 3 ) lJndang-Undang Republik Indonesia

Tahun 2003 Tentang Ketenagaker_1aan. Selain daripada itu kewenangan

menetapkan upah minimum dirnaksud telah diatur sebelumnya

Keputusan Menteri Tenagaker_ia Dan Transmigrasi ( Kepmennakertrans

Republik Indonesia Nomor 226 I MEN I 2000 Tentang Perubahan

Peraturan Menteri Tenagakerja (Permennaker) Republik


DAFTA.R KEPUSTAKAAN

Darza H.Z.A, 1995. Kamus lstilah Bidang Ketenagakerjaan, Kalangan Sendiri, Jambi.

Untuk

Hadari Nawawi, 1998 Manajemen Sumber Daya Manusia Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hisar GH, 2000. Internal Control Gaji dan Upah suatu Studi Kasus pada PT. 1ndah Karya Cabang l Medan, FE Universitas Dharma Agung, Medan

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengaruh Utamaan Gender (PUG) Kariyono, 2003. Modul Kuliah Prinsip - Prinsip Administrasi Publik,

Program Pasca Sarjana MAP-UMA_ Medan.

Kartasapoetra.G.Dan Marsetio.H.2003 ilmu Gizi, Jakarta.

Kepmennaker RI No. 81 /MEN /1995 Tentang Penetapan Komponen KHM.

Kepmennakertrans RI No. 226 /MEN /2000Tentang Perubahan PasalPasal Permennaker RI No. OJ/MEN /1999 Tentang Upah Minimum

M<�jalah Bulanan : Manajemen Usahawan Indonesia, Akreditasi : No. 134 I DIKTI /KEP 2001 , No.11 / TH .XXX II Nopember 2003, Jakarta.

Moekijat, 1983. Manajemen Kepegawaian. Penerbit Alumni Bandung, Bandung.

Moekijat, 1992. Administrasi Gaji Dan Upah, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Nugroho Riant D, 2003 Kebijakan Publik, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Nugroho Riant D, 2004. Komunikasi Pemerintahan, PT Elex Media Komputindo kelompok Gramcdia, Jakarta

Saksono Slamet, 1997. Administrasi Kepegawaian, Penerbit Kanisius Yogyakarta.

JOO

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengaruh Utamaan Gender Kariyono, 2003. Modul Kuliah Prinsip - Prinsip Administrasi

Program Pasca Sarjana MAP-UMA_ Medan.

Kartasapoetra.G.Dan Marsetio.H.2003 ilmu Gizi, Jakarta.

Kepmennaker RI No. 81 /MEN /1995 Tentang Penetapan KHM.

Kepmennakertrans RI No. 226 /MEN /2000Tentang Perubahan Pasal Permennaker RI No. OJ/MEN /1999 Tentang Minimum

M<�jalah Bulanan : Manajemen Usahawan Indonesia, Akreditasi I DIKTI /KEP 2001 , No.11 / TH .XXX II Nopember Jakarta.

Moekijat, 1983. Manajemen Kepegawaian. Penerbit Alumni Bandung.


Siagian Sondang P, 1998. Manajemen Abad 21 Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Simanjuntak Payaman, 2003. Manajemen H ubungan I ndustria I Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta.

Sulianto, 2000. Internal Control Gaji dan Upah pada PT. Toba Permai

Medan, FE Universitas Dharma Agung, Medan.

Sumatera Dalam Angka 2002_ Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Sumatera

Utara.

Sutopo dan Sugiyanto, 2001. Analisis Kebijakan Publik, LAN-RI. .Jakarta.

Syarief Zulfi, 2003. Penataan Ruang Dan Kebijakan Pembangunan Daerah ( Wilayah I Kawasan ), Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Tangkilisan Hessel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional , Penerbit Baiairung & Co , Yogyakarta

Tangkilisan Hessel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Penerbit K.erja Sama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Puhlik Indonesia. Ymrvakarta. ' VP·

Terry George R. alih bahasa Winardi, 1986. Asas-Asas Menejemen,

Penerbit PT Alumni, Bandung.

Thoha Miftah, 2002 llmu Administrasi Negara , PT Raja Grafinda Persada ·

, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah.

Veithzal Rivai, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori Ke Praktek , PT Raja Grafindo Persada, .Jakarta .

Wursanto IG, I 997. Manajemen Kepegawaian 2, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Zainuddin, 2003. Kumpulan Materi Kuliah P ub lic Policy Analysis_

Program Pasca Sa�jana MAP-UM/\, Medan.

IOI

Syarief Zulfi, 2003. Penataan Ruang Dan Kebijakan Pembangunan ( Wilayah I Kawasan ), Dinas Penataan Ruang Dan Provinsi Sumatera Utara.

Tangkilisan Tangkilisan Hessel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Untuk Berwawasan Internasional , Penerbit Baiairung & Co ,

Tangkilisan Hessel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Yang Penerbit K.erja rja r Sama Lukman Offset & Yayasan Administrasi Puhlik Indonesia. Ymrvakarta. ' VP·

Terry George R. alih bahasa Winardi, 1986. Asas-Asas Penerbit PT Alumni, Bandung.

Thoha Miftah, 2002 llmu Administrasi Negara , PT Raja Grafinda , Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjrjr aan.


Documents

UNIVERSITAS MEDAN AREArepository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7042/1/... · 2018. 1. 3. · Veithzal Rivai, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori Ke Praktek , PT Raja Grafindo