UNIVERSITAS INDONESIA PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS …lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-4/20312978-TA-Maharani Putriayu.pdf · Lampiran 7 Laporan Keuangan PT Manajer Investasi

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS MODAL KERJA

BERSIH DISESUAIKAN (MKBD) PADA PT MANAJER

INVESTASI ABC

LAPORAN MAGANG

MAHARANI PUTRIAYU

0806391953

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

JANUARI 2012

Prosedur yang disepakati..., Maharani Putriayu, FE UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS MODAL KERJA

BERSIH DISESUAIKAN (MKBD) PADA PT MANAJER

INVESTASI ABC

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

MAHARANI PUTRIAYU

0806391953

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

JANUARI 2012




iv Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan

kehendak-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Laporan magang

ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagi

pihak maka sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan magang ini.

Laporan magang ini masih memiliki beberapa kekurangan, namun walupun

demikian diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Terkait dengan penyusunan laporan magang ini, saya mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Tuhan Yesus yang selalu mencurahkan kasih dan berkat yang melimpah

serta membimbing saya dalam menjalani kehidupan.

2. Papa, Mama, dan Dek Randi tercinta yang selalu mendoakan, mendukung,

dan memberikan semangat kepada saya selama masa kuliah sampai

penyusunan laporan magang ini.

3. Bapak Taufik Hidayat S.E., Ak, M.M selaku dosen pembimbing yang selalu

membantu, membimbing, dan mengoreksi selama penyusunan laporan

magang ini.

4. Ibu Dr. Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar S.E., Ak. selaku ketua

prodi Departemen Akuntansi yang telah memberikan bantuan selama

menjalankan kuliah sampai penulisan laporan magang.

5. Eyang Kakung, Eyang Putri (di Surga), Opa, Oma, dan Keluarga-Keluarga

lainnya yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama masa kuliah

sampai penyusunan laporan magang.

6. Vincentius David yang selalu memberikan semangat yang sangat berarti.

7. Teman-teman seperjuangan, khususnya angkatan 2008, yakni Nuraini

Istiqomah, Ricarla Anjani, Reny Hardianti, Anisa Fitriani, Dias Puspita,

Karina Yuristiani, Nazhaira Fatharani, Olfita Sari, Chairunisa Azizah,


v Universitas Indonesia

Amilia Nurul, Amalia Ikhsana, Rukhin Mana, Siti Rahmadiana (2009), dan

lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu saling

memberikan dukungan dan berbagi ilmu.

8. KAP PricewaterhouseCoopers yang telah memberikan kesempatan kepada

saya untuk magang selama 3 bulan dari bulan Juni sampai Agustus 2011

sehingga saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman.

9. Teman-teman senior auditor di PricewaterhouseCoopers, terutama Andy

Soegiarto dan Gerardus Redya yang sabar dalam membimbing, mengajari,

membagi ilmu, dan me-review pekerjaan saya selama magang.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan magang ini

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 18 Januari 2012

Maharani Putriayu



vii Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Maharani Putriayu

Program Studi : Akuntansi

Judul : Prosedur yang Disepakati atas Modal Kerja Bersih

Disesuaikan (MKBD) pada PT Manajer Investasi ABC

Laporan magang ini membahas aktivitas prosedur yang disepakati atas Modal

Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) pada PT Manajer Investasi ABC yang

dilakukan oleh KAP PricewaterhouseCoopers. Prosedur yang disepakati atas

MKBD merupakan bagian dari perikatan atestasi, dimana hal ini dimaksudkan

untuk memperoleh keyakinan bahwa pemeliharaan dan pelaporan MKBD di PT

Manajer Investasi ABC telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh

Bapepam dan LK. KAP akan melaporkan hasil dari kinerja yang disesuaikan

dengan prosedur tetapi tidak akan menyatakan opini formal. Prosedur yang

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara KAP dan pemakai laporan dengan

berpedoman pada SPAP dan PwC Audit Guide. Temuan yang dihasilkan berupa

adanya ketidaksesuaian pelaporan di PT Manajer Investasi ABC dengan peraturan

Bapepam dan LK yang disebabkan oleh dua faktor yaitu kesalahan yang

dilakukan oleh PT Manajer Investasi ABC dan peraturan Bapepam dan LK yang

masih kurang jelas.

Kata Kunci : Prosedur yang Disepakati, MKBD, Perusahaan Efek


viii Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Maharani Putriayu

Study Program : Accounting

Title : Agreed-upon Procedures for Net Adjusted Working

Capital (NAWC) on PT Manajer Investasi ABC

This internship report describes the agreed-upon procedures activities for Net

Adjusted Working Capital (NAWC) on PT Manajer Investasi ABC, that

PricewaterhouseCoopers do. The agreed-upon procedures for NAWC is part of

the attestation engagement, wherever it is intended to be obtain the reasonable

assurance that the maintenance and NAWC reporting on PT Manajer Investasi

ABC accordance with regulations issued by Bapepam-LK.

PricewaterhouseCoopers will reporting the results of performance adjusted to the

procedures but they will not state a formal opinion. The procedures were done

under an agreement between PricewaterhouseCoopers and users report based on

SPAP and PwC Audit Guide. The finding resulted about incompatibility reporting

between PT Manajer Investasi ABC and Bapepam-LK, caused by mistakes that

made by PT Manajer Investasi ABC and Bapepam-LK’s regulations which are

still unclear.

Key words : Agreed-upon Procedures, Net Adjusted Working Capital (NAWC),

Securities Company


ix Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR PERSAMAAN MATEMATIKA xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Magang 1

1.2. Tujuan Pelaksanaan Magang 1

1.3. Pelaksanaan Program Magang 2

1.4. Latar Belakang Pemilihan Topik Laporan Akhir Magang 3

1.5. Tujuan Pemilihan Topik Laporan Akhir Magang 4

1.6. Pembatasan Masalah 4

1.7. Sistematika Penulisan 5

2. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan 7

2.1.1.Definisi Modal 8

2.1.2.Permodalan pada Perusahaan Efek 8

2.1.3.Konsep Modal Kerja 10

2.1.4.Rasio-Rasio Keuangan Terkait Likuiditas 11

2.1.5.Konsep Modal Kerja Bersih Disesuaikan 13

2.1.6.Unsur-Unsur yang Terdapat di Dalam Modal Kerja

Bersih Disesuaikan 17

2.1.7.Perhitungan dan Penyajian Modal Kerja Bersih Disesuaikan 20

2.1.8.Laporan Akuntan Publik Atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan 22

2.2. Prosedur Yang Disepakati 23

3. PROFIL PERUSAHAAN 29

3.1. Sejarah PT Manajer Investasi ABC 29

3.2. Ruang Lingkup Usaha PT Manajer Investasi ABC 29

3.3. Struktur Perusahaan dan Pemegang Saham

PT Manajer Investasi ABC 30

3.4. Struktur Organisasi PT Manajer Investasi ABC 31

3.5. Laporan Keuangan dan Kondisi Keuangan



x Universitas Indonesia

4. PEMBAHASAN 33

4.1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan di PT Manajer Investasi ABC 33

4.1.1.Prosedur Pelaksanaan 33

4.1.2.Otorisasi dalam Pelaksanaan 33

4.1.3.Formulasi dan Hasil Perhitungan 34

4.2. Prosedur Yang Disepakati Berdasarkan KAP PwC 40

4.3. Analisis 45

4.3.1.Analisis MKBD di PT Manajer Investasi ABC 45

4.3.2.Analisis Prosedur yang Disepakati yang dilakukan oleh

KAP PwC 48

5. KESIMPULAN DAN SARAN 50

5.1. Kesimpulan 50

5.2. Saran 51

5.2.1.Saran Kepada PT Manajer Investasi ABC 51

5.2.2.Saran Kepada Kantor Akuntan Publik PwC 52

5.2.3.Saran Kepada Bapepam dan LK 52

5.2.4.Saran Kepada Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) 52

DAFTAR REFERENSI 53

LAMPIRAN 55


xi Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengklasifikasian Aset Lancar bagi Perusahaan Efek 17

Tabel 2.2 Pengklasifikasian Liabilitas bagi Perusahaan Efek 18

Tabel 4.1 Ringkasan Formulir V.D.5-1 PT Manajer Investasi ABC 35




xii Universitas Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Formulasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan 20

Gambar 2.2 Laporan Akuntan Publik Atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan.... 22

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Manajer Investasi ABC 31


xiii Universitas Indonesia

DAFTAR PERSAMAAN MATEMATIKA

(2.1) Rasio Modal Kerja 12

(2.2) Rasio Lancar 12

(2.3) Rasio Cepat 12

(2.4) MKBD 13


xiv Universitas Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengklasifikasian Aset Lancar bagi Perusahaan Efek 55

Lampiran 2 Pengklasifikasian Liabilitas bagi Perusahaan Efek 57

Lampiran 3 Formulir V.D.5-1 Neraca Percobaan Harian (Aset) 58

Lampiran 4 Formulir V.D.5-2 Neraca Percobaan Harian

(Liabilitas dan Ekuitas) 59

Lampiran 5 Formulir V.D.5-3 Penilaian Buku Pembantu Efek 60

Lampiran 6 Formulir V.D.5-4 Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan 61

Lampiran 7 Laporan Keuangan PT Manajer Investasi ABC

Posisi 30 Juni 2011 62

Lampiran 8 Chart of Accounts PT Manajer Investasi ABC

Posisi 30 Juni 2011 64

Lampiran 9 Formulir V.D.5-3 PT Manajer Investasi ABC

untuk Sampel 30 Juni 2011 67

Lampiran 10 Laporan Akuntan atas MKBD Tahunan


Lampiran 11 Laporan Kegiatan Bulanan PT Manajer Investasi ABC

Bulan Juni 2011 71

Lampiran 12 Surat Pernyataan Direktur PT Manajer Investasi ABC

Atas Penyampaian MKBD 73


`

1 Universitas Indonesia

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Magang

Pada saat ini menghadapi dunia kerja tidak semudah yang dibayangkan

karena kita tidak mengetahui kondisi sebenarnya dunia kerja itu bila belum terjun

langsung. Apa yang kita pelajari selama di perkuliahan belum tentu dapat

diaplikasikan ketika memasuki dunia kerja. Oleh sebab itu, Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk

menjalankan program magang. Program magang ini ditujukan agar mahasiswa

Universitas Indonesia mendapatkan pengalaman dan dapat mengetahui serta

memahami dunia kerja yang sesungguhnya dan ketika lulus serta akan bekerja,

para mahasiswa sudah terbiasa dan siap menghadapi dunia kerja. Program magang

yang telah dijalankan mahasiswa kemudian ditulis dalam bentuk laporan akhir

magang dan hal ini ditujukan untuk pemenuhan syarat tugas akhir dalam

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia. Laporan magang

ini dilakukan untuk menggantikan penulisan skripsi.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Magang

1. Mengaplikasikan teori-teori dan ilmu yang telah diperoleh selama

perkuliahan.

2. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa melalui keterlibatan langsung

dalam suatu proyek pekerjaan.

3. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan menghadapi suatu

permasalahan yang terjadi di dunia kerja.

4. Meningkatkan kedisiplinan, kemandirian, dan kepekaan mahasiswa dalam

menghadapi kultur kerja yang menuntut kerjasama, kualitas kerja, dan

tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.


2

Universitas Indonesia

1.3. Pelaksanaan Program Magang

Penulis melaksanakan program magang di Kantor Akuntan Publik

Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau yang sering disebut dengan

PricewaterhouseCoopers (PwC) selama 3 bulan yaitu dari bulan Juni sampai

Agustus 2011. KAP PwC berlokasi di Plaza 89, JL. H.R. Rasuna Said Kav. X-7

No.6, Jakarta dan menyediakan jasa audit and assurance, advisory, tax, dan IFRS

Accounting Advisory Services. Selama magang, penulis bekerja di divisi audit and

assurance dengan sub divisi Financial Services sebagai Vocational Employee

(istilah bagi setiap orang yang menjalankan program magang di KAP PwC),

dimana sub divisi Financial Services dikhusukan bagi jasa audit dan assurance

untuk perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek.

Penulis dalam program magangnya mendapatkan kesempatan untuk

melakukan audit di beberapa tempat yaitu :

1. PT Manajer Investasi ABC, dimana PT ABC merupakan perusahaan di

bidang manajer investasi. Dalam kesempatannya, penulis ditugaskan untuk

melakukan audit untuk beberapa area, yaitu property, plant, and equipment,

marketable securities, notes and other receivables, cash, capital and other

equity accounts, non operating income and expenses; Test of Control

dengan melakukan validasi terhadap beban operasi (operating expense),

beban modal (capital expense), dan beban gaji (payroll expense);

mengirimkan dan mendokumentasikan konfirmasi kontrol; serta melakukan

Perikatan Prosedur yang Disepakati (Agreed-upon Procedures) terkait

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yang selanjutnya topik ini akan

diangkat oleh penulis untuk penulisan tugas akhir magangnya.

2. PT Manajer Investasi DEF, dimana PT DEF merupakan perusahaan yang

menyediakan pelayanan perbankan, keuangan, nasihat, investasi dan

manajemen dana. Namun, karena penulis hanya masuk di akhir proses

pengauditan, maka penulis hanya mendapatkan kesempatan untuk

mempersiapkan serta memberikan pranomor kepada dokumen eksternal

yang bertujuan agar dokumen-dokumen klien dapat dipastikan sudah

lengkap sehingga ketika tim auditor membutuhkan data-data tersebut di


3


kemudian hari, maka akan mudah ditemukan. Selain itu, penulis juga

melakukan footing dan call over atas laporan keuangan yang telah diaudit

yang bertujuan untuk memastikan bahwa angka yang tertera di laporan

keuangan yang sudah diaudit tersebut benar, sesuai dengan perhitungan di

catatan laporan keuangan, dan perhitungan formula sudah tepat.

3. Bank UVW, dimana Bank UVW merupakan Bank pemerintah terbesar di

Indonesia dan dalam kesempatannya, penulis melakukan test of control yang

berbentuk review atas laporan harian verifikator untuk dana pihak ketiga

dengan mengambil sampel dan memastikan bahwa setiap temuan sudah

ditindaklanjuti.

4. Bank XYZ, dimana Bank XYZ juga termasuk salah satu bank swasta besar

di Indonesia dan memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam

kesempatannya, penulis mendapatkan tugas untuk mengumpulkan data-data

terkait akun liabilitas lain-lain. Selain itu, penulis juga melakukan

investigasi langsung kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap

akun-akun tersebut apabila perubahan nilai yang terjadi dari bulan Mei 2011

sampai Juni 2011 diatas standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.4. Latar Belakang Pemilihan Topik Laporan Akhir Magang

Dari keseluruhan pekerjaan yang diberikan oleh PwC, penulis akhirnya

memilih MKBD sebagai topik laporan akhir magangnya. Penulis merasa bahwa

topik terkait MKBD merupakan topik yang menarik sehingga perlu diangkat dan

dikaji lebih mendalam lagi. Topik MKBD sangat menarik karena pelaksanaan

MKBD di perusahaan efek merupakan kegiatan yang sangat penting dan utama

untuk melihat bagaimana kelanjutan kinerja perusahaan efek untuk kedepannya.

Selain itu, MKBD merupakan bagian dari prosedur yang disepakati, dimana

dalam hal ini prosedur yang disepakati bukan termasuk ke dalam jasa assurance,

sehingga cukup jarang diangkat di dalam skripsi dan laporan magang, khususnya

bagi mahasiswa di FEUI.


4


1.5. Tujuan Pemilihan Topik Laporan Akhir Magang

1. Menjelaskan terkait perhitungan dan ketentuan Modal Kerja Bersih

Disesuaikan.

2. Mengidentifikasikan akun-akun yang mempengaruhi perhitungan Modal

Kerja Bersih Disesuaikan.

3. Mengetahui penerapan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang telah

dibuat oleh perusahaan terhadap kesesuaian setiap aturan yang mengatur

tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

4. Menjabarkan setiap prosedur yang dilakukan oleh KAP dalam membuat

laporan akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan tahunan.

1.6. Pembatasan Masalah

Pembahasan masalah hanya terbatas pada perikatan prosedur yang

disepakati terkait Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) oleh PT Manajer

Investasi ABC. Penulis tidak akan membahas perikatan prosedur yang disepakati

lainnya yang mungkin dilakukan oleh KAP PwC pada perusahaan-perusahaan

lainnya yang diaudit. Dalam membahas MKBD, penulis hanya membahas terkait

prosedur pelaksanaan secara garis besar, otorisasi dalam pelaksanaan, formulasi

perhitungan, hasil dari perhitungan serta laporan hasil penerapan prosedur yang

disepakati tersebut untuk periode 1 Juli 2010 sampai 30 Juni 2011.

Penulis tidak membahas rencana perubahan aturan serta penerapan dari

aturan yang baru terkait MKBD. Hal ini disebabkan oleh penerapan aturan baru

mulai dilaksanakan uji coba pada bulan November 2011 dan mulai berlaku pada

awal tahun 2012, sedangkan laporan atas prosedur yang disepakati terkait MKBD

dibuat untuk periode 1 Juli 2010 sampai 30 Juni 2011. Untuk menganalis hasil,

penulis hanya membandingkan prosedur yang dikeluarkan oleh KAP PwC dengan

prosedur yang dikeluarkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).


5


1.7. Sistematika Penulisan

Laporan magang ini tersusun atas lima bab, yaitu yang terdiri dari :

1. Bab I - Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulis dalam melaksanakan

program magang dan pemilihan topik yang dirasakan oleh penulis cukup

menarik untuk dibahas di dalam laporan akhir magangnya, serta bagaimana

proses pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis

juga mendeskripsikan tujuan dari pelaksanaan magang dan pemilihan topik

penulisan.

2. Bab II - Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari analisis dan

pembahasan yang akan disajikan oleh penulis pada bab-bab selanjutnya.

Teori-teori yang akan dijelaskan penulis adalah definisi modal dan

permodalan pada perusahaan efek, konsep modal kerja, rasio-rasio keuangan

terkait likuiditas, konsep MKBD, unsur-unsur yang terdapat di dalam

MKBD, perhitungan dan penyajian MKBD, laporan akuntan publik atas

MKBD, serta prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Profesional

Akuntan Publik.

3. Bab III - Profil Perusahaan

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan tempat penulis melaksanakan

magang, terkait dengan sejarah perusahaan, ruang lingkup usaha, struktur

perusahaan dan pemegang saham, struktur organisasi, laporan keuangan dan

kondisi keuangan perusahaan.

4. Bab IV – Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisis secara terinci terkait dengan topik yang

diambil oleh penulis dari aktivitas program magang yang dilakukannya.

Pembahasan yang dijabarkan terkait dengan praktik MKBD di PT Manajer

Investasi ABC, prosedur yang disepakati berdasarkan KAP PwC, analisis

MKBD di PT Manajer Investasi ABC, dan analisis prosedur yang disepakati

yang dilakukan oleh KAP PwC yang menjelaskan apakah sudah sesuai


6


dengan prosedur yang dikeluarkan oleh mereka sendiri dan sesuai dengan

prosedur yang berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

5. Bab V - Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan

oleh penulis berdasarkan pada analisis pembahasan yang dilakukan pada bab

sebelumnya.

6. Daftar Referensi

Daftar referensi berisikan sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis

untuk mendukung proses pembuatan laporan magang.

7. Lampiran

Lampiran merupakan bagian akhir dari laporan magang ini yang berisi data-

data pendukung untuk laporan magang.


`


Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Pasar modal merupakan penghubung antara investor dengan perusahaan

melalui perdagangan instrumen-instrumen keuangan jangka panjang seperti saham

dan obligasi, dimana perusahaan yang membutuhkan dana menjual instrumen

keuangan, yang kemudian oleh perantara pasar modal instrumen keuangan

tersebut dibeli oleh pemilik modal atau investor. Sekarang ini, pasar modal

memainkan peran penting dalam memberikan solusi bagi permasalahan

permodalan, terlebih karena upaya dalam memperoleh dana tambahan melalui

pinjaman semakin tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, kepercayaan investor

terhadap pasar modal sangat dibutuhkan dan untuk mendukungnya, dibentuklah

Bapepam dan LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan),

dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, Bapepam dan LK

memiliki tugas utama dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

sehari-hari kegiatan pasar modal. Atas wewenang yang dimilikinya tersebut, maka

Bapepam dan LK mengeluarkan peraturan terkait pasar modal.

Salah satu pelaku pasar modal yang berhubungan langsung dan berkaitan

erat dengan investor adalah perusahaan efek. Perusahaan efek melakukan kegiatan

usahanya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer

investasi. Perusahaan efek memiliki peran penting di dalam pasar modal yaitu

sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan

pemodal dan pemodal dengan emiten serta sebagai ujung tombak pasar modal

dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK yang

bertujuan untuk melindungi serta membangun kepercayaan investor terhadap

pasar modal adalah pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

(MKBD), dimana perusahaan efek berkewajiban untuk menyampaikan Laporan


8


Berkala yang didalamnya termasuk Laporan Modal Kerja Bersih Disesuikan

kepada Bapepam dan LK.

2.1.1. Definisi Modal

Definisi modal menurut Aliminsyah dan Padji (2003) adalah hak atau

dengan kata lain klaim pemilik atas aset perusahaan atau hak kekayaan pemilik.

Berdasarkan PSAK No. 21 mengenai akuntansi ekuitas, definisi ekuitas adalah

bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan liabilitas yang

ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut.

Ekuitas terdiri atas setoran modal dari pemegang saham, saldo laba (retained

earning), modal sumbangan, dan selisih penilaian kembali aset tetap. Modal

saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor,

dimana tambahan modal disetor ini misalnya modal yang berasal dari sumbangan.

Dalam peyajian dan pengungkapan unsur-unsur modal seperti modal dasar, modal

yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham

untuk setiap jenis saham harus dinyatakan di dalam neraca.

Sumber modal bisa berasal dari internal dan eksternal. Sumber modal

internal dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, seperti laba ditahan,

sedangkan sumber modal eksternal berasal dari luar perusahaan, seperti bank dan

pasar modal, dimana di dalam pasar modal dua kelompok dipertemukan dan

saling mengisi kepentingan satu sama lain, yaitu calon pemodal atau investor di

suatu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka

panjang di lain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat bertemunya penawaran

dan permintaan dana jangka menengah atau jangka panjang.

2.1.2. Permodalan pada Perusahaan Efek

Di dalam industri-industri tertentu selain melalui laporan keuangan,

sebenarnya ada hal lain yang harus diperhatikan di dalam melakukan analisa

perusahaan, yaitu dengan melihat ketentuan atau persyaratan terkait tingkat

kecukupan modal, seperti pada industri perbankan dan industri sekuritas.

Tujuannya adalah agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya


9


dengan baik. Di dalam industri perbankan, tingkat kecukupan modal ini disebut

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal. Sedangkan di dalam

industri sekuritas, tingkat kecukupan modal ini dibagi menjadi dua pendekatan,

yaitu pendekatan Capital Adequacy Directive dan pendekatan Net Capital. Hal ini

berdasarkan pada Consultation Paper Rencana Perubahan MKBD yang

dikeluarkan oleh Bapepam dan LK pada bulan Januari 2008. Untuk pendekatan

yang pertama yaitu Capital Adequacy Directive digunakan oleh bank dan

perusahaan investasi di negara-negara Uni-Eropa. Sedangkan pendekatan kedua

yaitu Net Capital digunakan oleh negara-negara non Uni-Eropa, Jepang, termasuk

Indonesia. Pendekatan Net Capital mempersyaratkan perusahaan memiliki aset

likuid untuk memenuhi liabilitas dan menutupi risikonya. Di perusahaan sekuritas

atau efek di Indonesia, hal ini sering disebut dengan Modal Kerja Bersih

Disesuaikan, yang akan dibahas lebih rinci pada bagian berikutnya.

Selain pendekatan net capital, yang perlu diperhatikan di dalam

perusahaan efek adalah dua jenis modal yang harus diatur, yaitu initial capital dan

ongoing capital. Initial capital merupakan modal awal yang disetor dan ongoing

capital merupakan modal berjalan yang harus dikelola perusahaan untuk

kelangsungan usahanya. Ketentuan terkait initial capital dan ongoing capital

diatur oleh Bapepam dan LK serta Kementerian Keuangan. Untuk ketentuan

terkait initial capital, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan KMK

Nomor 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan

Perusahaan Efek, dimana di dalam pasal 4 dijabarkan persyaratan jumlah minimal

modal disetor yang harus dipenuhi oleh perusahaan efek sesuai dengan kegiatan

usahanya, yaitu :

1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000

(lima puluh milyar rupiah).

2. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang

Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki

modal disetor paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar

rupiah).


10


3. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Efek yang

tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki modal

disetor paling sedikit sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

4. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi

wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000 (lima

milyar rupiah).

5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar

Rp 55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah).

6. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang

Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer

Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp

35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Perusahaan efek harus melakukan peningkatan kinerja untuk memperkuat

kondisi keuangan dan kemampuan operasional melalui peningkatan modal yang

disetor secara terus-menerus dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan

mempertimbangkan perkembangan potensi risiko yang ditanggung oleh

perusahaan efek sesuai dengan General Principles International Organization of

Securities Commission (IOSCO). Hal inilah yang disebut dengan ongoing capital

dan terkait dengan ketentuannya, Bapepam dan LK mengeluarkan peraturan

tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).

2.1.3. Konsep Modal Kerja

Definisi modal kerja menurut Aliminsyah dan Padji (2003) terbagi atas

dua definisi, pertama adalah bagian modal yang beredar dalam jangka waktu

pendek, dalam arti beredar dari uang menjadi persediaan barang dan piutang

menjadi uang kembali, serta yang kedua adalah aset lancar dikurangi liabilitas

lancar. Sedangkan definisi modal kerja menurut Keown et.al (2008) adalah

perbedaan antara aset lancar perusahaan dan liabilitas lancar perusahaan atau

dengan kata lain total investasi perusahaan pada aset lancar atau aset yang


11


diharapkan bisa dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang.

Istilah aset lancar sering disebut dengan modal kerja kotor. Sedangkan modal

kerja bersih sebagai aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Modal kerja bersih

perusahaan merupakan bagian penting bagi pemilik dana yang ingin mengetahui

apakah suatu perusahaan mempunyai likuiditas yang cukup atau tidak. Likuiditas

menurut Keown et.al (2008) adalah aset-aset yang cepat dan dapat dengan mudah

diubah ke dalam bentuk kas. Semakin banyak aset lancar perusahaan yang

berhubungan dengan liabilitas-liabilitas lancarnya, maka likuiditas perusahaan

tersebut besar. Tingkat likuiditas ini bisa dijadikan dasar atau tolok ukur

perusahaan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka

pendek.

Rumus dari modal kerja adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas

lancar. Dari rumus ini dapat terlihat bahwa perusahaan sekuritas dapat melakukan

dua cara untuk meningkatkan modal kerja, yaitu dengan meningkatkan jumlah

aset lancar atau mengurangi jumlah liabilitas lancar. Selain itu, kita dapat melihat

bahwa perusahaan sekuritas yang memiliki aset tetap yang lebih besar

dibandingkan dengan aset lancarnya secara umum bisa dikatakan kurang baik

struktur keuangannya karena kegiatan operasional perusahaan sekuritas sebagian

besar menggunakan aset lancar terutama kas dan efek atau surat berharga. Oleh

sebab itu, modal kerja menjadi tolok ukur yang penting bagi perusahaan sekuritas.

Modal kerja bersih dapat bernilai positif dan negatif. Ketika bernilai

positif, hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh

liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya, sedangkan

ketika bernilai negatif, hal ini berarti perusahaan tidak mampu untuk melunasi

liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya, namun dalam

kondisi seperti ini perusahaan masih tetap bisa menjalankan kegiatan

operasionalnya seperti biasa.

2.1.4. Rasio-Rasio Keuangan Terkait Likuiditas

Rasio keuangan menurut Keown et. al (2008) adalah penulisan ulang data

akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan


12


dan kelemahan keuangan perusahaan. Dua cara bagaimana membuat

perbandingan adalah dengan membandingkan rasio antar waktu (lebih dari 1

tahun) untuk mengetahui arah pergerakannya dan membandingkan rasio

perusahaan dengan rasio perusahaan lainnya pada industri yang sama.

Dalam hal ini, penulis akan lebih menekankan pada rasio-rasio likuiditas.

Suatu perusahaan harus memiliki kemampuan dalam melunasi liabilitas-liabilitas

finansial jangka pendek jika ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan

usahanya. Dengan demikian, likuiditas dijadikan sebagai indikator kemampuan

perusahaan dalam membayar atau melunasi liabilitas-liabilitas finansialnya pada

saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.

Modal kerja sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat

likuiditas suatu perusahaan. Rasio-rasio keuangan terkait modal kerja bertujuan

untuk menjawab seberapa besar tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu dengan

cara mengamati aset-aset perusahaan yang relatif likuid sifatnya dan

membandingkan aset-aset tersebut dengan sejumlah liabilitas yang jatuh tempo

sehingga dapat diketahui seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam

memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Terdapat tiga rasio likuiditas yang

berkaitan dengan modal kerja suatu perusahaan, yaitu :

1. Rasio Modal Kerja (Net Working Capital Ratio)

Rumus : Rasio Modal Kerja = aset lancar - liabilitas lancar (2.1)

Rasio modal kerja mengukur seberapa besar aset lancar dapat digunakan

untuk melunasi liabilitas lancar atau dengan kata lain uang tunai yang

diperlukan untuk menjalankan bisnis.

2. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rumus : (2.2)

Rasio lancar mengukur likuiditas perusahaan dengan membandingkan aset

lancar terhadap liabilitas lancar atau yang disebut juga dengan liabilitas

jangka pendek.

3. Rasio Cepat (Acid-Test Ratio)

Rumus : (2.3)


13


Rasio cepat mengukur likuiditas perusahaan dengan membandingkan aset

lancar, kecuali persediaan terhadap liabilitas lancarnya. Unsur persediaan

dikeluarkan dari perhitungan aset lancar karena persediaan merupakan aset

lancar yang paling tidak likuid dibandingkan dengan unsur di dalam aset

lancar lainnya sehingga pengukuran terhadap likuiditas menjadi lebih

terfokus.

2.1.5. Konsep Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Definisi dari Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan

Bapepam dan LK (2008) dapat diformulasikan sebagai berikut :

MKBD = (kas dan bank + portofolio efek + aset lancar lainnya) – hutang –

penyesuaian-penyesuaian lainnya (2.4)

Tujuan dari pemeliharaan dan pelaporan MKBD adalah untuk memberikan

informasi mengenai tingkat kecukupan modal kerja perusahaan efek dalam

menghadapi risiko, melaksanakan kegiatan operasional, dan memenuhi seluruh

liabilitasnya.

Bapepam dan LK berperan sebagai regulator yang membina, mengatur,

dan mengawasi kegiatan sehari-hari di pasar modal Indonesia sehingga

mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang MKBD. Sampai dengan bulan

November 2011, ketentuan tentang MKBD diatur berdasarkan Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-20/PM/2003 pada tanggal 8 Mei 2003

tentang Peraturan Nomor V.D.5 : Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja

Bersih Disesuaikan. Peraturan tersebut antara lain berisi :

1. Setiap perusahaan efek wajib memiliki persyaratan MKBD harian sesuai

dengan kegiatan usaha yang dijalankannya, yang terbagi atas :

a. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek

wajib memiliki MKBD minimal sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh

lima milyar rupiah).

b. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang

efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki


14


MKBD minimal sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar

rupiah).

c. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang

efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib

memiliki MKBD minimal sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta

rupiah).

d. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi

wajib memiliki MKBD minimal sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta

rupiah).

e. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi dan

manajer investasi wajib memiliki MKBD minimal sebesar Rp

25.200.000.000 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah).

f. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang

efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan manajer

investasi wajib memiliki MKBD minimal sebesar Rp 25.200.000.000

(dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah).

2. Laporan MKBD terdiri dari V.D.5-1, V.D.5-2, V.D.5-3, dan V.D.5-4 yang

wajib ditandatangani oleh presiden direktur dan direktur perusahaan efek

dan disimpan pada bagian akuntansi di kantor pusat perusahaan efek tersebut

serta wajib dibuat sesuai format lajur dan kolom yang telah diberikan oleh

Bapepam dan kemudian dikirimkan melalui email atau disket.

3. Pengiriman laporan MKBD dilakukan setiap hari kerja paling lambat pukul

09.00 WIB kepada Bapepam, Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi

perusahaan efek yang menjadi anggota kliring pada posisi akhir hari

sebelumnya.

4. Jika perusahaan efek tidak memenuhi persyaratan minimum nilai MKBD,

maka pada hari berikutnya wajib :

a. Menghentikan pembukaan rekening efek bagi nasabah baru.

b. Menghentikan transaksi jual beli efek kecuali melaksanakan atau

menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

c. Menghentikan transaksi efek pada rekening nasabah.


15


d. Menghentikan seluruh transaksi jual beli efek dalam rekening nasabah

kecuali melakukan transaksi untuk mengurangi saldo debit dan menjual

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan MKBD melebihi

20% dari jumlah MKBD yang disyaratkan.

e. Menyampaikan rencana terkait jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan

modal, pengurangan atau penghentian kegiatan usaha kepada Bapepam

serta menyampaikan tembusannya kepada bursa efek bagi perusahaan

efek yang menjadi anggota bursa efek.

5. Bapepam akan mencabut ijin usaha dari perusahaan efek jika perusahaan

efek tersebut gagal memenuhi persyaratan minimum nilai MKBD selama 30

hari berturut-turut atau 60 hari dalam periode 12 bulan.

6. Satuan pemeriksa bursa efek wajib melakukan pemeriksaan terhadap

anggota bursa efek yang tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD

paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari ketika

anggota bursa efek tersebut tidak menyerahkan laporan MKBD. Kemudian

satuan pemeriksa bursa efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam

terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota bursa efek paling lambat

pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan.

Seiring berjalannya waktu, Bapepam dan LK kembali mengeluarkan

peraturan yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan MKBD sebelumnya.

Peraturan tersebut adalah Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-

347/BL/2008 pada tanggal 13 Agustus 2008 tentang Laporan Kegiatan Bulanan

Manajer Investasi dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-460/BL/2008

pada tanggal 10 November 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Keuangan Berkala oleh Perusahaan Efek.

Terkait dengan Kep-347/BL/2008 tentang Laporan Kegiatan Bulanan

Manajer Investasi, isi dari peraturan tersebut adalah setiap manajer investasi wajib

menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bapepam dan LK paling lambat

pada tanggal 12 bulan berikutnya. Penyampaian dilakukan melalui email dengan

alamat [email protected] yang terdiri dari laporan bidang


mailto:[email protected]

16


pengelolaan atas reksa dana, kontrak pengelolaan dana, efek beragun aset, dan

produk lainnya serta daftar direktur atau pegawai yang memiliki Izin Wakil

Manajer Investasi.

Di dalam peraturan lainnya yaitu Kep-460/BL/2008 tentang Kewajiban

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala oleh Perusahaan Efek berisi tentang :

1. Setiap perusahaan efek wajib menyampaikan laporan bekala kepada

Bapepam dan LK yang terbagi atas laporan keuangan berkala, laporan

kegiatan, dan laporan akuntan atas MKBD tahunan.

2. Laporan keuangan berkala terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan

keuangan tengah tahunan.

3. Laporan kegiatan terdiri dari :

a. Laporan kegiatan penjaminan tengah tahunan bagi perusahaan efek yang

menjalankan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek.

b. Laporan kegiatan bulanan bagi perusahaan efek yang menjalankan

kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek.

c. Laporan kegiatan bulanan bagi perusahaan efek yang menjalankan

kegiatan usahanya sebagai manajer investasi.

4. Laporan akuntan atas MKBD tahunan yang berisi pemeriksaan atas

perhitungan MKBD perusahaan efek dengan mengambil sampel 25 hari

kerja secara acak selama tahun buku dan kemudian diperiksa dan diberikan

pendapat apakah format dan perhitungan sudah sesuai dengan cara yang

benar atau belum.

5. Ketentuan dalam penyampaian laporan akuntan atas MKBD sebagai berikut:

a. Penyampaian laporan akuntan atas MKBD tahunan kepada Bapepam dan

LK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan.

b. Pemeriksaan atas perhitungan MKBD tahunan wajib dilakukan oleh

akuntan yang memeriksa laporan keuangan perusahaan efek.


17


2.1.6. Unsur-Unsur yang Terdapat di Dalam Modal Kerja Bersih

Disesuaikan

A. Aset

Aset menurut kerangka dasar PSAK (2009) memiliki definisi sumber daya

yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Sedangkan definisi aset menurut Aliminsyah dan Padji (2003) adalah semua

benda yang berwujud atau hak tak berwujud yang mempunyai nilai uang, yang

akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang atau secara singkat dapat

dikatakan sebagai kekayaan (sumber daya) yang dimiliki perusahaan.

Klasifikasi dari aset berdasarkan PSAK secara umum terbagi atas aset

lancar dan aset tidak lancar. Di dalam MKBD, unsur aset yang digunakan berupa

aset lancar. Aset lancar berdasarkan PSAK 1 merupakan suatu aset yang

memenuhi empat kriteria, yaitu diperkirakan dapat direalisasikan atau

dimaksudkan untuk dijual atau dipakai dalam siklus operasi normal entitas;

dimiliki utamanya dengan tujuan untuk diperdagangkan; diperkirakan dapat

direalisasikan dalam dua belas bulan setelah tanggal neraca; atau kas atau setara

kas, kecuali terdapat pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan untuk

menyelesaikan kewajiban setidaknya dalam dua belas bulan setelah tanggal

neraca. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi definisi

aset lancar.

Struktur aset lancar pada perusahaan efek memiliki perbedaan

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di industri lainnya.

Pengklasifikasian aset lancar pada perusahaan efek diatur oleh Bapepam dan LK

dalam formulir laporan MKBD yang akan dijabarkan secara garis besar di dalam

tabel 2.1 berikut ini, sedangkan untuk pengklasifikasian aset yang lengkap dapat

dilihat pada lampiran 1.

Tabel 2.1

Pengklasifikasian Aset Lancar bagi Perusahaan Efek

No Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas


18


No Aset Lancar

2. Deposito Berjangka

3. Efek Beli dengan Janji Jual Kembali

4. Portofolio Sendiri (Nilai Pasar Wajar)

5. Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek

6. Piutang Nasabah Umum

7. Piutang Nasabah Kelembagaan

8. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

9. Piutang Perusahaan Efek

10. Piutang Dividen dan Bunga

Sumber : Kep-20/PM/2003

B. Liabilitas

Menurut kerangka dasar PSAK (2009), liabilitas perusahaan masa kini

timbul dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaiannya diharapkan

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung

manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Aliminsyah dan Padji (2003) liabilitas

merupakan pengorbanan ekonomi yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa

yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa yang

disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.

Pengklasifikasian liabilitas sesuai dengan ketentuan formulir No. V.D.5

yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK akan dijabarkan secara garis besar pada

tabel 2.2, sedangkan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

Tabel 2.2

Pengklasifikasian Liabilitas bagi Perusahaan Efek

No Hutang

1. Hutang Bank Jangka Pendek

2. Surat Hutang Jangka Pendek

3. Efek Jual dengan Janji Beli Kembali

4. Efek yang Dijual, Belum Dibeli (Nilai Pasar Wajar)

5. Hutang Nasabah Pemilik Rekening Efek


19


No Hutang

6. Hutang Nasabah Umum

7. Hutang Nasabah Kelembagaan

8. Hutang Transaksi Bursa-Lembaga Kliring Penjaminan

9. Hutang Perusahaan Efek

10. Selisih Efek Negatif

11. Hutang Jangka Pendek Lainnya

12. Hutang Jangka Panjang

13. Hutang Sub-Ordinasi


C. Penyesuaian Risiko

Penyesuaian risiko merupakan komponen yang dimasukkan ke dalam

perhitungan MKBD. Penyesuaian risiko dilakukan sebagai wujud pengelolaan

risiko atas kejadian-kejadian yang mungkin muncul dari dalam maupun luar

perusahaan, dimana format perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang

dikeluarkan oleh regulator (Bapepam dan LK). Jenis-jenis risiko yang dilakukan

penyesuaian di dalam perusahaan efek sesuai dengan Kep-20/PM/2003 tentang

Peraturan Nomor V.D.5 terkait Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD terdiri dari :

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi karena perubahan variabel dari posisi

portofolio yang menyebabkan kerugian. Variabel tersebut berupa tingkat

suku bunga bank, nilai tukar mata uang, dan harga saham di pasar.

2. Risiko Kepercayaan

Risiko kepercayaan adalah risiko yang muncul dari persepsi masyarakat atau

publikasi negatif terhadap kondisi perusahaan.

3. Risiko Kegiatan Usaha

Risiko kegiatan usaha adalah risiko yang muncul karena kurang

berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau

kegagalan sistem sehingga menghambat dalam kegiatan operasional

perusahaan.


20


2.1.7. Perhitungan dan Penyajian Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Bapepam dan LK memberikan ketentuan tentang formulasi perhitungan

MKBD. Formulasi ini dimasukkan ke dalam peraturan V.D.5 tentang

Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD pada formulir V.D.5-4. Formulasi secara

garis besar untuk mendapatkan MKBD dijabarkan pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Formulasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Total Aset Lancar

- Total Liabilitas

Modal Kerja

+ Hutang Sub Ordinasi

- Afiliasi

Modal Kerja Kotor Disesuaikan

- Penyesuaian Risiko Pasar

- Penyesuaian Risiko Kepercayaan

- Penyesuaian Risiko Kegiatan Usaha

- Kelebihan Total Liabilitas dari 25 kali Modal Kerja

Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Sumber : Formulir V.D.5-4 dari Peraturan No. V.D.5

Di dalam formulasi yang dijabarkan di atas, terdapat komponen hutang

subordinasi dan afiliasi untuk mendapatkan hasil modal kerja kotor disesuaikan.

Berdasarkan peraturan nomor V.D.7 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian

Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek, pinjaman sub ordinasi merupakan

pinjaman yang diberikan dalam bentuk tunai atau dengan mengubah pinjaman

yang ada menjadi pinjaman sub ordinasi sesuai dengan ketentuan dimana maksud

dan tujuan penggunaan dananya berasal dari modal melalui penerbitan saham atau

dengan kata lain surat berharga yang memiliki hak atas aset perusahaan, dimana

kedudukan hak pemberi pinjaman sub ordinasi lebih rendah dibandingkan

kedudukan hak pemberi pinjaman lain. Oleh sebab itu, pembayaran pokok


21


pinjaman, bunga, atau kompensasi lain akan diterima oleh pemberi pinjaman sub

ordinasi setelah terlebih dahulu semua pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau

kompensasi lain diterima oleh pemberi pinjaman lain. Dengan demikian hutang

sub ordinasi menjadi faktor penambah dari modal kerja kotor disesuaikan.

Sedangkan terkait dengan transaki afiliasi diatur oleh Keputusan Ketua

Bapepam dan LK Nomor : Kep-412/BL/2009 pada tanggal 25 November 2009

tentang Peraturan Nomor IX.E.1. Definisi dari transaksi afiliasi dan benturan

kepentingan transaksi tertentu berdasarkan peraturan tersebut adalah transaksi

yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari

perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau

pemegang saham utama perusahaan sehingga transaksi afiliasi ini menjadi faktor

pengurang dari modal kerja kotor disesuaikan.

Penyajian laporan MKBD perusahaan dilakukan secara berkala kepada

Bapepam dan LK sesuai dengan format dan ketentuan formulir nomor V.D.5,

yang terdiri dari empat formulir, yaitu :

1. Formulir V.D.5-1 : Neraca Percobaan Harian (Aset)

Laporan ini menggambarkan posisi harian dari aset yang dimiliki

perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Formulir V.D.5-1

akan dijabarkan pada Lampiran 3.

2. Formulir V.D.5-2 : Neraca Percobaan Harian (Liabilitas dan Ekuitas)

Laporan ini menggambarkan posisi harian dari liabilitas dan ekuitas yang

dimiliki perusahaan, dimana secara garis besar liabilitas dibagi menjadi

liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas sub ordinasi.

Formulir V.D.5-2 akan dijabarkan pada Lampiran 4.

3. Formulir V.D.5-3 : Penilaian Buku Pembantu Efek

Laporan ini menggambarkan penilaian efek dari perusahaan efek yang

dibagi menjadi dua kategori besar yaitu efek yang dalam pengendalian

langsung dan efek yang tidak dalam pengendalian langsung. Formulir

V.D.5-3 akan dijabarkan pada Lampiran 5.

4. Formulir V.D.5-4 : Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan


22


Laporan ini menggambarkan posisi modal kerja bersih harian perusahaan

efek dari pengurangan total aset lancar dengan total liabilitas dan kemudian

dilakukan penyesuaian risiko. Formulir V.D.5-4 akan dijabarkan pada

Lampiran 6.

2.1.8. Laporan Akuntan Publik Atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SAT Seksi

600 tentang Perikatan Prosedur yang Disepakati, praktisi atau dalam hal ini adalah

akuntan publik memiliki kewajiban untuk membuat laporan tentang prosedur

yang disepakati. Terkait pelaporan MKBD, terdapat peraturan yang lebih rinci,

yaitu sesuai dengan SAT Seksi 9500 tentang Pelaporan Akuntan Atas Asersi

Manajemen Perusahaan Efek tentang perhitungan Modal Kerja Bersih

Disesuaikan.

Di bawah ini merupakan format dari laporan dari perikatan prosedur yang

disepakati atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan menurut SPAP.

Gambar 2.2

Laporan Akuntan Publik Atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Laporan Akuntan Independen tentang

Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf

berikut, yang telah disepakati oleh PT KXT dan sesuai dengan peraturan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan

LK) No. V.D.5 yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal No. Kep-20/PM/2003 tertanggal 8 Mei 2003,

semata-mata hanya untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi

asersi manajemen tentang kepatuhan PT KXT dengan peraturan

Bapepam dan LK No. V.D.5 selama tahun yang berakhir pada 31

Desember 20xx, yang dimasukkan dalam surat representasi terlampir.


23


Perikatan prosedur yang disepakati bersama kami laksanakan sesuai

dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Memadainya prosedur ini merupakan tanggung jawab pemakai laporan.

Sebagai akibatnya, untuk tujuan laporan ini dan tujuan lain, kami tidak

membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami

cantumkan berikut ini.

[Cantumkan pragraf yang berisi prosedur dan temuan]

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu, kami tidak

melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat

atas asersi manajemen mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Oleh

karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat atas Modal Kerja

Bersih Disesuaikan. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal

lain mungkin dapat terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh Pengelola

Bursa Efek dan PT KXT dan tidak harus digunakan oleh pihak yang

tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas

memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

[tandatangan, nama, dan nomor izin akuntan publik]

[tanggal]

Sumber : SAT seksi 9500 (IPSAT No. 06.01)

2.2. Prosedur Yang Disepakati

Kantor Akuntan Publik selain menyediakan jasa assurance juga

menyediakan jasa atestasi. Berdasarkan Aturan Etika Profesi seksi 290 tentang

Independensi dalam Perikatan Assurance, di dalam perikatan assurance praktisi

atau akuntan publik menyatakan suatu pendapat yang bertujuan untuk


24


meningkatkan tingkat keyakinan dari pengguna hasil pekerjaan perikatan

assurance tersebut atas hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang

dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pendapat yang

dinyatakan berkaitan dengan kewajaran, semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan SAT Seksi 100

tentang Standar Atestasi, definisi dari suatu perikatan atestasi adalah perikatan

yang di dalamnya praktisi atau akuntan publik melakukan perikatan untuk

menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan

suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Perikatan atestasi

terbagi atas tiga jenis yaitu :

1. Pemeriksaan (Examination), yaitu suatu perikatan yang bertujuan untuk

menyatakan suatu pendapat terkait apakah asersi manajemen mengenai

efektivitas pengendalian intern perusahaan tersebut disajikan secara wajar

dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang disepakati. (SAT

Seksi 500 paragraf 27)

2. Review, yaitu suatu perikatan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti

memadai bagi praktisi sebagai basis untuk melaporkan apakah suatu

informasi menjadi perhatian praktisi. (SAT Seksi 700 paragraf 25)

3. Prosedur yang Disepakati (Agreed-upon Procedures), yaitu perikatan yang

di dalamnya praktisi atau yang disebut dengan eksternal auditor diikat oleh

klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur

khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu suatu asersi. (SAT Seksi 600

paragraf 03)

Dari definisi di atas terkait prosedur yang disepakati, yang dimaksud

dengan suatu asersi adalah suatu atau serangkaian deklarasi yang berkaitan secara

keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Prosedur yang

disepakati digunakan oleh auditor eksternal untuk menguji kinerja secara spesifik,

prosedur, dan hasil laporan. Contohnya adalah ketika melakukan pemeriksaan

terhadap Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Di dalam prosedur yang disepakati ini,

auditor eksternal akan melaporkan hasil dari kinerja yang disesuaikan dengan


25


prosedur tetapi tidak akan menyatakan opini formal dengan kesimpulan dari hasil

prosedur tersebut. Pengguna dari laporan harus menggunakan basis prosedur yang

disepakati dalam menulis kesimpulan dari hasil yang dilaporkan.

Dalam prosedur yang disepakati, klien mengikat praktisi untuk membantu

pemakai dalam mengevaluasi asersi sebagai hasil dari suatu kebutuhan pemakai

laporan. Oleh karena pemakai meminta bahwa temuan diperoleh secara

independen, jasa praktisi diperlukan untuk melaksanakan prosedur dan

melaporkan temuannya. Laporan praktisi atas prosedur yang disepakati harus

dalam bentuk prosedur dan temuan dan hanya terbatas ditujukan kepada pemakai

saja. Pemakai tersebut, termasuk klien, yang dalam hal ini disebut pemakai

tertentu.

Pada paragraf 05 SAT seksi 600 menjelaskan bahwa pemakai dan praktisi

harus bersama-sama menyetujui tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh

praktisi, termasuk standar-standar yang terbagi atas :

1. Standar umum, yang terdiri dari :

a. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam fungsi atestasi.

b. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang

memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang yang bersangkutan

dengan asersi.

c. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan

untuk menyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini terpenuhi :

i. Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah

ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam

penyajian asersi tersebut dengan cara yang cukup jelas dan

komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya.

ii. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan

rasional dengan menggunakan kriteria tersebut.

d. Praktisi harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam

semua hal yang bersangkutan dengan perikatan.


26


e. Dalam melaksanakan perikatan, praktisi harus menggunakan kemahiran

profesional, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan

perikatan tersebut.

2. Standar pekerjaan lapangan, yang terdiri dari :

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten

harus disupervisi dengan semestinya.

b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi

kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan.

3. Standar pelaporan untuk perikatan, yang terdiri dari :

a. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan

sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.

b. Laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi

disajikan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan yang

dipakai sebagai alat pengukur.

c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan

tentang perikatan dan penyajian asersi.

d. Laporan suatu perikatan harus berisi suatu pernyataan tentang

keterbatasan pemakaian laporan, yaitu hanya untuk pihak-pihak yang

menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

Praktisi dalam hal ini dapat melaksanakan suatu perikatan prosedur yang

disepakati apabila memenuhi syarat dibawah ini :

1. Praktisi harus independen.

2. Pihak yang bertanggung jawab akan memberikan asersi tertulis kepada

praktisi sebelum penerbitan laporannya.

3. Praktisi dan pemakai tertentu menyepakati dan melaksanakan prosedur.

4. Pemakai tertentu memikul tanggung jawab terhadap kecukupan prosedur

yang disepakati untuk tujuan mereka.

5. Hal pokok tertentu yang menjadi tujuan penerapan prosedur merupakan

objek pengukuran dan menggunakan estimasi yang konsisten serta masuk

akal.


27


6. Kriteria yang harus digunakan untuk menentukan temuan disepakati antara

praktisi dengan pemakai tertentu.

7. Prosedur yang harus dilaksanakan diharapkan akan menghasilkan temuan

yang konsisten serta masuk akal.

8. Bukti yang berkaitan dengan hal pokok tertentu yang menjadi sasaran

penerapan prosedur diharapkan ada untuk memberikan basis memadai untuk

menyatakan temuan dalam laporan praktisi.

9. Jika berlaku, praktisi dan pemakai tertentu sepakat atas batas materialitas

untuk tujuan pelaporan.

10. Penggunaan laporan adalah terbatas pada pemakai tertentu.

11. Untuk perikatan prosedur yang disepakati, manajemen mengevaluasi

kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian

intern entitas terhadap kepatuhan.

Praktisi atau dalam hal ini adalah auditor eksternal menanggung segala

risiko apabila melakukan kesalahan dalam penerapan prosedur yang berakibat

pada temuan yang tidak seharusnya dilaporkan. Risiko ini dapat dikurangi dengan

cara melakukan perencanaan dan supervisi yang memadai, menggunakan tenaga

profesional yang memiliki pengetahuan memadai terkait prosedur yang disepakati,

penentuan temuan yang mungkin dilakukan perusahaan, dan penyusunan laporan.

Prosedur yang dilakukan mencakup :

1. Pelaksanaan penerapan sampling setelah disepakati parameter yang relevan.

2. Melakukan inspeksi dokumen tertentu yang membuktikan tipe transaksi

tertentu atau bagian-bagian yang lebih men-detail yang terdapat di

dalamnya.

3. Konfirmasi informasi tertentu dengan pihak ketiga.

4. Perbandingan dokumen, skedul, atau analisis dengan atribut tertentu.

5. Pelaksanaan prosedur tertentu atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang

lain.

6. Pelaksanaan perhitungan matematis.


28


Dalam membuat laporan atas penerapan prosedur yang disepakati, laporan

praktisi harus terdiri dari unsur di bawah ini (sesuai paragraf 33 SAT seksi 600

(PSAT No 09) :

1. Suatu judul yang berisi kata „independen‟.

2. Identifikasi pemakai tertentu.

3. Pengacuan ke asersi yang bersangkutan dan sifat perikatan.

4. Suatu pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan adalah prosedur yang

disepakati oleh pemakai tertentu yang diidentifikasi di dalam laporan.

5. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

6. Suatu pernyataan tentang kecukupan prosedur semata-mata tanggung jawab

pemakai tertentu dan pernyataan tidak bertanggung jawab atas kecukupan

prosedur tersebut.

7. Suatu daftar prosedur yang dilaksanakan dan temuan yang berkaitan.

8. Jika berlaku, suatu penjelasan batas materialitas yang disepakati.

9. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan untuk suatu

pemeriksaan atas asersi, tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya

untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi, tidak memberikan pendapat

atas asersi, dan suatu pernyataan bahwa jika praktisi melaksanakan prosedur

tambahan, hal-hal lain mungkin dapat menjadi perhatiannya untuk

dilaporkan.

10. Suatu pernyataan pembatasan atas penggunaan laporan tersebut karena

laporan dimaksudkan untuk digunakan semata-mata oleh pemakai tertentu.


`


Bab 3

Profil Perusahaan

3.1. Sejarah PT Manajer Investasi ABC

PT Manajer Investasi ABC didirikan pada bulan September 2003 di

Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia melalui surat keputusan dan telah didaftarkan di dalam Daftar

Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan yang

diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Perusahaan mendapat izin operasi sebagai manajer investasi dari Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada bulan Desember 2003. Perusahaan

terlibat dalam aktivitas pengelolaan investasi dan mulai beroperasi secara

komersial pada bulan Februari 2004.

3.2. Ruang Lingkup Usaha PT Manajer Investasi ABC

PT Manajer Investasi ABC memiliki modal awal disetor sebesar Rp 43,63

milyar dan untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10

milyar pada bulan Februari 2004. Secara bertahap PT Manajer Investasi ABC

mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi

dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2010 telah

mengelola lebih dari Rp 2,6 trilyun. Sampai saat ini, PT Manajer Investasi ABC

menjadi manajer investasi bagi 9 reksa dana. Sebagai manajer investasi, PT

Manajer Investasi ABC didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite

Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Falsafah investasi PT Manajer Investasi ABC didasari oleh kepercayaan

bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum

mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien

ini mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga suatu saham atau obligasi yang

didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek,


30


sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga

wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa

fundamental, PT Manajer Investasi ABC memanfaatkan ketidakefisienan pasar

inilah untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam

jangka waktu investasi menengah hingga panjang.

Untuk saham, PT Manajer Investasi ABC mencari perusahaan yang

berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan

tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah

sampai panjang. Dalam memilih saham, perusahaan ini menggunakan analisa

fundamental (bottom-up), dimana investasi hanya dilakukan pada suatu saham

berdasarkan kualitas. Untuk obligasi, PT Manajer Investasi ABC menggunakan

analisa makro (top-down). Proses ini dilakukan dengan memusatkan penelitian

untuk mencari beberapa faktor penggerak harga pasar dari sebuah obligasi, yang

berguna dalam pembentukan portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi

tingkat pengembalian maupun tingkat risiko.

3.3. Struktur Perusahaan dan Pemegang Saham PT Manajer Investasi

ABC

PT Manajer Investasi ABC merupakan bagian dari Colonial BBB Global

Asset Management, divisi investasi dari Bank AAA di Australia yang merupakan

perusahaan manajer investasi terkemuka di Australia pada saat ini. Kantor-kantor

cabang dari Colonial BBB Global Asset Management tersebar di Australia, New

Zealand, United Kingdom, Hong Kong, Singapura, dan Indonesia.

Pemegang saham PT Manajer Investasi ABC adalah :

1. BBB Hong Kong Ltd sebesar 98.99%

2. PT Bank AAA sebesar 0.15%

3. PT AAA Life sebesar 0.86%


31


3.4. Struktur Organisasi PT Manajer Investasi ABC

Struktur organisasi di PT Manajer Investasi ABC digambarkan pada

gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT Manajer Investasi ABC

Sumber : PT Manajer Investasi ABC

Board of Commissioners

President Director

Head of HR & Personal

Assistant to president director

Operations &

Finance

Director

Head

of

Equity

Head of

Fixed

Income

Sales &

Marketing

Director

Head

of

Compliance

Head of

Operations

Senior Staff

Operations

Senior Staff

Operations

Head of

Accounting &

Finance

Senior

Accounting

Staff

Driver /

Office

Support

Senior

Investment

Manager

Investment

Manger

Research

Analyst

Research

Analyst

Investment

Dealer

Client

Relationship

Manager

Marketing

Administration

Manager

Client

Relationship

Manager

Client

Relationship

Manager

Client

Relationship

Manager

Marketing

Communications

Manager

Marketing

Support

Staff


32


3.5. Laporan Keuangan dan Kondisi Keuangan PT Manajer Investasi

ABC

Secara umum, laporan keuangan dari perusahaan PT Manajer Investasi

ABC serupa dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada industri

lainnya. Namun tetap ada sedikit perbedaan yang muncul. Perbedaan terlihat pada

akun pendapatan. Pendapatan usaha yang diperoleh PT Manajer Investasi ABC

hanya berasal dari imbalan jasa pengelolaan dana. Imbalan jasa pengelolaan dana

ini didapatkan dari pengelolaan reksa dana, account discrete (perusahaan),

account internal (invidual), dan imbalan dari penjualan atau penarikan saham.

Kondisi keuangan PT Manajer Investasi ABC per Juni 2011 mengalami

penurunan. Hal ini terlihat dari perusahaan mengalami rugi bersih, padahal pada

tahun 2010 perusahaan mengalami laba bersih. Kerugian ini disebabkan karena

pada tahun 2011 ini perusahaan melakukan investasi pada infrastruktur dan

pembagunan, seperti memperluas kantor sehingga beban yang dihasilkan

meningkat, sedangkan pendapatan yang diperoleh justru menurun drastis dari

tahun 2010. Laporan keuangan PT Manajer Investasi ABC posisi 30 Juni 2011

dan 2010 yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi akan akan dijabarkan pada

lampiran 7.


`


Bab 4

PEMBAHASAN

4.1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan di PT Manajer Investasi ABC

4.1.1. Prosedur Pelaksanaan

Dalam memenuhi persyaratan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

(MKBD) yang sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.

Kep-20/PM/2003 pada tanggal 8 Mei 2003 tentang Peraturan Nomor V.D.5 terkait

Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD, PT Manajer Investasi ABC menggunakan

sistem komputer, yaitu dengan Microsoft Office Excel. Setiap bulan, akan dibuat

satu dokumen excel yang di dalamnya terdapat empat sheet, yaitu trial balance,

formulir V.D.5-1 sampai V.D.5-2, formulir V.D.5-3, dan formulir V.D.5-4 dengan

posisi harian. Sistem kemudian memformulasikan secara otomatis pembuatan

formulir dari nomor V.D.5-1 sampai V.D.5-4. Angka-angka yang terdapat di

dalam formulir-formulir tersebut berasal dari posisi saldo akhir trial balance

perusahaan setiap harinya.

Dalam penyampaiannya kepada Bapepam dan LK, PT Manajer Investasi

ABC mengirimkan formulir V.D.5 setiap bulan bersamaan dengan Laporan

Kegiatan Bulanan Manajer Investasi dan surat pernyataan dari direktur perusahaan

yang ditujukan kepada Bapepam dan LK paling lambat tanggal 12 pada bulan

berikutnya. Pengiriman laporan-laporan tersebut dilakukan melalui email dengan

alamat [email protected]. Dalam hal ini penyampaian formulir

V.D.5 kepada Bapepam dan LK hanya dilakukan setiap bulan, padahal

berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-

20/PM/2003 tentang Peraturan Nomor V.D.5 : Pemeliharaan dan Pelaporan

MKBD yang berisi bahwa setiap perusahaan efek berkewajiban menyampaikan

laporan MKBD setiap hari kepada Bapepam dan LK.

4.1.2. Otorisasi dalam Pelaksanaan

Pembuatan laporan MKBD yang terdiri dari V.D.5-1 sampai V.D.5-4

dibuat setiap hari oleh staf akuntansi PT Manajer Investasi ABC, dimana

sebelumnya staf akuntansi tersebut sudah mempersiapkan trial balance dengan


mailto:[email protected]

34


posisi saldo harian setiap akun. Setelah seluruh formulir lengkap dibuat, kemudian

diserahkan kepada kepala akuntansi untuk diperiksa ulang dan memastikan bahwa

saldo akhir MKBD tidak kurang dari ketentuan yang sudah diberikan oleh

Bapepam dan LK, yaitu Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini

disesuaikan dengan PT Manajer Investasi ABC sebagai perusahaan efek yang

menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Kepala akuntansi yang

telah selesai memeriksa seluruh formulir V.D.5 serta memastikan saldo dan

formulasi tercantum dengan benar, selanjutnya diserahkan kepada presiden

direktur dan direktur untuk disetujui. Hal ini dilakukan dengan teratur setiap

harinya.

Setiap akhir bulan, formulir V.D.5 yang telah disetujui oleh kepala

akuntansi kemudian diberikan kepada presiden direktur dan direktur untuk

disetujui, ditandatangani, dan dicap perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa

angka-angka yang tertera di formulir tersebut sudah benar dan tidak akan berubah

lagi serta siap untuk dikirimkan kepada Bapepam dan LK. Setelah itu, kepala

akuntansi kemudian mengirimkan kepada Bapepam dan LK melalui email beserta

surat peryataan terkait penyampaian laporan MKBD bulanan dan laporan kegiatan

bulanan.

4.1.3. Formulasi dan Hasil Perhitungan

A. Formulir V.D.5-1 : Neraca Percobaan Harian (Aset)

Saldo-saldo yang tertera di dalam formulir V.D.5-1 berasal dari saldo

akhir harian yang terdapat di trial balance perusahaan. Penulis mengambil satu

sampel pada tanggal 30 Juni 2011 untuk dijadikan analisa dari perhitungan yang

telah dilakukan PT Manajer Investasi ABC. Hasil dari neraca percobaan harian

(aset) PT Manajer Investasi ABC ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini dan terkait

pengklasifikasian serta rincian saldo untuk setiap akun dapat dilihat pada lampiran

8.


35


Tabel 4.1

Ringkasan Formulir V.D.5-1 PT Manajer Investasi ABC

Sumber : Formulir V.D.5-1 PT Manajer Investasi ABC per 30 Juni 2011 yang telah diolah

Dari tabel 4.1 di atas dapat terlihat bahwa di dalam neraca percobaan

harian (aset) PT Manajer Investasi ABC terdiri atas :

1. Simpanan Giro Bank, yang terdiri dari akun Cash on Hand, Bank AAA-

IDR, Bank AAA-USD, dan Bank CCC-IDR. Untuk simpanan giro bank

dikategorikan ke dalam kolom tidak terafiliasi. Hal ini disebabkan oleh tidak

adanya transaksi yang berhubungan dengan pihak afiliasi di dalam simpanan


36


giro bank tersebut. Bank AAA walaupun merupakan salah satu pemegang

saham PT Manajer Investasi ABC namun tidak dikategorikan sebagai pihak

afiliasi. Bank AAA hanya menguasai 0,15% dari 100% keseluruhan saham

di PT Manajer Investasi ABC.

2. Deposito Berjangka, yang terdiri dari akun AAA Deposito Berjangka-IDR

dan AAA Deposito Berjangka-USD. Deposito berjangka dikategorikan ke

dalam kolom tidak terafiliasi. Sama halnya dengan simpanan giro bank,

dimana transaksi yang berhubungan dengan Bank AAA tidak dikategorikan

sebagai pihak afiliasi.

3. Piutang Nasabah Umum, yang terdiri dari akun Piutang dari 9 reksadana,

Piutang dari dana pensiun, Piutang bank HIJ, Piutang perjalanan dan lain-

lain, Piutang bunga deposito berjangka, dan Biaya dibayar dimuka (proyek,

asuransi, sewa, pemeliharaan software, PPN, dan PPh 23). Untuk saldo

piutang nasabah umum dikategorikan ke dalam kolom tidak terafiliasi

karena tidak ada transaksi yang berhubungan dengan pihak afiliasi.

4. Aset Tetap Dikurangi Penyusutan, yang terdiri dari akun Mobil perusahaan,

Computer hardware, Fixture and furniture, dan Office equipment.

5. Aset Lainnya, yang terdiri dari akun Refundable deposits (PT AT, PT BA,

PT BB) dan Deffered tax assets.

B. Formulir V.D.5-2 : Neraca Percobaan Harian (Liabilitas dan Ekuitas)

Sama halnya dengan formulir V.D.5-1, formulir V.D.5-2 yang berisikan

neraca percobaan harian liabilitas dan ekuitas saldo-saldonya berasal dari posisi

tutup buku liabilitas dan ekuitas setiap harinya yang terdapat di dalam trial

balance. Untuk sampel formulir V.D.5-2 pada tanggal 30 Juni 2011 akan

ditunjukkan pada tabel 4.2 dan terkait pengklasifikasian serta rincian saldo untuk

setiap akun dapat dilihat pada lampiran 8.


37


Tabel 4.2



Dari tabel 4.2 di atas dapat terlihat bahwa di dalam neraca percobaan

harian (liabilitas dan ekuitas) PT Manajer Investasi ABC terdiri atas :

1. Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang terdiri dari akun Hutang yang

berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan (contoh sewa gedung),

Hutang bank, Hutang pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPN), dan Hutang

jangka pendek lainnya.

2. Ekuitas, yang terdiri dari akun Paid in capital, Laba ditahan, dan Profit/loss

current.


38


C. Formulir V.D.5-3 : Buku Pembantu Efek

Formulir V.D.5-3 terkait buku pembantu efek membagi dua kategori, yaitu

saldo efek di debit dan kredit. Untuk saldo kredit terbagi atas efek dalam

pengendalian langsung dan tidak dalam pengendalian langsung perusahaan. PT

Manajer Investasi ABC tidak memiliki akun-akun yang terdapat di dalam formulir

V.D.5-3 sehingga saldonya pun tidak ada (nol). Untuk sampel formulir V.D.5-3

pada tanggal 30 Juni 2011 dapat dilihat pada lampiran 9.

D. Formulir V.D.5-4 : Laporan MKBD

Formulir V.D.5-4 ini berisi tentang laporan MKBD yang setiap bulannya

dikirimkan kepada Bapepam dan LK. Laporan ini yang akan memperlihatkan

bagaimana posisi modal kerja bersih perusahaan yang sudah disesuaikan dengan

risiko-risiko dan untuk memastikan apakah PT Manajer Investasi ABC dapat terus

melanjutkan kegiatan operasional bisnisnya atau tidak. Saldo-saldo yang tertera di

laporan MKBD berasal dari formulir-formulir V.D.5-1 sampai V.D.5-3 yang telah

dibuat sebelumnya. Untuk laporan MKBD pada 30 Juni 2011 akan dijabarkan

pada tabel 4.3 berikut ini.


39


Tabel 4.3



Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa modal kerja PT Manajer

Investasi ABC berasal dari total aset lancar dikurangi dengan total kewajiban.

Saldo-saldo tersebut diperoleh dari formulir V.D.5-1 sampai V.D.5-3 yang telah

dibuat sebelumnya. Untuk penyesuaian risiko pasar, risiko kepercayaan, dan

risiko kegiatan usaha tidak memiliki saldo (nol) karena komponen-komponen di

dalam penyesuaian tersebut yang berasal dari lajur dan kolom pada formulir

V.D.5-1 sampai V.D.5-3 tidak dimiliki oleh PT Manajer Investasi ABC. MKBD

PT Manajer Investasi ABC pada posisi 30 Juni 2011 mengalami kelebihan sampai


40


lebih dari Rp 15 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Manajer Investasi

sudah memenuhi peraturan Bapepam dan LK terkait minimum MKBD yang harus

dihasilkan sebesar Rp 200 juta sehingga PT Manajer Investasi ABC dapat terus

melanjutkan kegiatan operasional bisnisnya untuk kedepannya.

4.2. Prosedur yang Disepakati Berdasarkan KAP PwC

Perjanjian terkait prosedur yang disepakati berdasarkan PwC merupakan

subjek yang berhubungan dengan keuangan (baik yang berhubungan dengan

unsur-unsur, akun, atau item dari laporan keuangan atau tidak berhubungan

dengan laporan keuangan) atau nonfinansial, dan sejarah atau perspektif. Tujuan

dari setiap perjanjian adalah untuk menyajikan temuan dalam rangka membantu

pengguna dalam mengevaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

atau pengendalian internal atas kepatuhan. Disini, penggunaan laporan dibatasi

hanya untuk pihak-pihak yang menerima tanggung jawab atas kecukupan

prosedur. Para pengguna menentukan prosedur yang harus dilakukan auditor

untuk mengurangi kesalahan yang potensial terkait pekerjaan akuntan.

Dalam prosedur yang disepakati, PwC menerima, melakukan, dan

melaporkan perjanjian tersebut sesuai dengan standar yang dibuat oleh PwC.

Perjanjian atas prosedur yang disepakati terbagi atas tiga bentuk :

1. Prosedur yang disepakati terkait aset di sebuah organisasi jasa.

2. Prosedur yang disepakati yang berhubungan dengan penerbitan surat untuk

underwriters.

3. Prosedur yang disepakati terkait program-program yang diarahkan pada

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan oleh badan pemerintah dan

penerima bantuan keuangan pemerintah.

Dalam melaksanakan prosedur yang disepakati, auditor eksternal harus

memperhatikan faktor-faktor relevan yang mencakup pertimbangan kualitas

persiapan klien, proses review dan pengendalian internal, kemampuan manajemen

untuk membuat pernyataan yang tepat dan mewakili hal apapun tentang tanggung

jawab dalam membuat pernyataan, serta keakuratan dan keandalan informasi.


41


Sesuai dengan standar atestasi, tim yang terlibat dalam hal ini harus memiliki

pelatihan teknis yang cukup dan kemampuan dalam fungsi atestasi serta

dipastikan bahwa tim yang terlibat dalam perjanjian ini memiliki independensi.

Terdapat Standard Operational Procedures (SOP) yang menyajikan

pedoman bagi pelaksanaan prosedur yang disepakati. SOP tersebut meliputi :

1. isi dari perjanjian

2. persiapan dalam pelaksanaan perjanjian

3. kesepakatan atas kecukupan prosedur

4. membangun pemahaman dengan klien

5. tanggung jawab manajemen

6. tanggung jawab praktisi

7. prosedur yang akan dilakukan

8. keterlibatan spesialis

9. penulisan representasi

10. pelaporan atas pertimbangan

11. penggunaan bahasa dalam laporan praktisi atas prosedur yang disepakati

Penggunaan praktisi dalam hal ini dibutuhkan untuk memperoleh

pemahaman tentang persyaratan kepatuhan terkait asersi manajemen. Dalam

menghasilkan laporan atas suatu prosedur yang disepakati, auditor tidak memiliki

kewajiban untuk melakukan prosedur yang dianggap tidak dapat diterima atau

melakukan prosedur di luar prosedur yang telah disepakati. Namun, jika terdapat

ketidakpatuhan yang berkaitan dengan asersi manajemen dan efek yang

ditimbulkan pada pernyataan tersebut signifikan, informasi tersebut biasanya

harus dimasukkan dalam laporan auditor. Laporan auditor atas prosedur yang

disepakati hanya sebatas menyajikan prosedur dan temuan. Auditor tidak

memberikan jaminan terkait kepatuhan saat melakukan prosedur yang disepakati.

Dalam melakukan prosedur yang disepakati atas MKBD, PwC melakukan

prosedur dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Mengambil sampel secara acak sebanyak dua puluh lima (25) laporan dari

25 hari kerja dalam tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2011.


42


Disini penulis dibantu dengan senior auditor di PwC memilih 25 hari

secara acak dari bulan Juli 2010 sampai Juni 2011, sehingga di dalam satu

bulan kira-kira terdapat dua sampai tiga sampel. Sampel yang dipilih

haruslah hari kerja atau bukan hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Setelah

itu, daftar tanggal yang ingin dijadikan sampel diberitahukan kepada kepala

akuntansi PT Manajer Investasi ABC untuk dicarikan softcopy formulir

V.D.5. Softcopy inilah yang dijadikan bukti untuk melakukan pemeriksaan

terkait MKBD.

Prosedur ini sesuai dengan peraturan Kep-460/BL/2008 tentang

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala oleh Perusahaan Efek.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa laporan akuntan atas MKBD tahunan

berisi pemeriksaan atas perhitungan MKBD perusahaan efek dengan

mengambil sampel 25 hari kerja secara acak selama tahun buku dan

kemudian diperiksa dan diberikan pendapat apakah format dan perhitungan

sudah sesuai dengan cara yang benar atau belum.

2. Memperoleh laporan MKBD.

Kepala akuntansi PT Manajer Investasi kemudian menyiapkan

formulir V.D.5 sesuai dengan tanggal-tanggal yang diminta oleh tim auditor

yang digunakan sebagai sampel dan diberikan dalam dua bentuk, yaitu

softcopy dan hardcopy. Alasan membuat formulir V.D.5 dalam dua bentuk

karena :

a. Bentuk softcopy merupakan hasil yang dikirimkan kepada Bapepam dan

LK setiap bulannya melalui email.

b. Bentuk hardcopy merupakan bukti yang sudah dicetak di atas kertas dan

sudah disetujui, dicap perusahaan, serta ditandatangani oleh presiden

direktur dan direktur PT Manajer Investasi ABC.

Tim auditor harus memastikan bahwa seluruh angka, format, formulasi, dan

hasil yang terdapat di setiap formulir V.D.5 yang berbentuk hardcopy dan

softcopy sama.

3. Mencocokkan format laporan Perusahaan dengan baris dan kolom yang

disebutkan dalam Peraturan.


43


Dalam langkah ketiga ini, penulis dibantu dengan senior auditor

melakukan pemeriksaan secara men-detail terkait format berupa kolom,

baris serta kata-kata yang terdapat di formulir V.D.5 yang dibuat oleh PT

Manajer Investasi ABC. Format tersebut harus sama dengan format yang

telah diatur oleh Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal No. Kep-20/PM/2003 pada tanggal 8 Mei 2003

tentang Peraturan Nomor V.D.5 : Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD.

Apabila terdapat perbedaan dengan format yang terdapat di peraturan maka

hal tersebut bisa menjadi temuan dan harus dinyatakan di dalam laporan

akuntan independen.

4. Mencocokkan rumus perhitungan perusahaan dengan rumus standar sesuai

Peraturan.

Langkah yang harus dilakukan setelah mencocokkan format yang

dibuat oleh perusahaan dengan yang disebutkan di peraturan adalah

mencocokkan formulasi perhitungan dengan formulasi standar sesuai

peraturan. Dalam hal ini, belum ada peraturan resmi yang mengatur tentang

formulasi untuk setiap akun yang terdapat di formulir V.D.5-1 sampai

V.D.5-3.

Oleh sebab itu, dalam langkah ini penulis dan senior auditor

mengecek formulasi dari saldo yang tertera di trial balance. Tim auditor

harus memastikan bahwa formulasi yang dibuat oleh PT Manajer Investasi

ABC konsisten dari bulan ke bulan. Formulasi di dalam formulir V.D.5-4

dengan melakukan perkalian antara jumlah dengan faktorisasi. Untuk jumlah

diperoleh dari lajur pada formulir yang sudah tertera di dalam peraturan

V.D.5-4 yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK sedangkan untuk

faktorisasi sudah ditentukan sebelumnya oleh Bapepam dan LK.

5. Memeriksa keakuratan perhitungan dari MKBD untuk setiap sampel yang

dipilih.

Langkah kelima yang harus dilakukan adalah memeriksa perhitungan

yang dilakukan oleh PT Manajer Investasi ABC atas formulasi akun-akun

yang terdapat di trial balance yang akan dimasukkan ke dalam formulir


44


V.D.5-1 sampai V.D.5-3 dan perhitungan di formulir V.D.5-1 sampai

V.D.5-4. Hal ini untuk memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan PT

Manajer Investasi ABC sudah benar dan akurat. Apabila terdapat

ketidakakuratan dalam melakukan perhitungan oleh PT Manajer Investasi

ABC, maka hal ini disebut sebagai temuan yang harus dinyatakan di dalam

laporan akuntan independen.

6. Mencocokkan saldo masing-masing akun laporan dengan neraca percobaan

harian dan catatan lainnya yang tersedia untuk setiap hari yang dipilih

sebagai sampel.

Di dalam langkah keenam ini, pencocokan saldo dilakukan untuk

memastikan bahwa saldo yang tertera di dalam formulir V.D.5 yang dibuat

oleh perusahaan sama dengan saldo yang ada di dalam trial balance serta

pengelompokkan akun-akun yang terdapat di trial balance untuk

dimasukkan ke dalam formulir V.D.5-1 sampai V.D.5-3 sudah benar untuk

setiap sampel, misalnya pengelompokkan untuk aset lancar, aset tetap,

liabilitas lancar, dan lainnya.

7. Memeriksa apakah laporan yang dipilih sebagai sampel tersebut telah

diotorisasi sesuai dengan Peraturan.

Untuk melihat apakah laporan yang dipilih sebagai sampel sudah

diotorisasi dengan benar sesuai peraturan, penulis dan senior auditor

memeriksa hardcopy dari formulir V.D.5. Setiap hardcopy formulir V.D.5

harus terdapat tandatangan asli dari presiden direktur dan direktur serta cap

resmi perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa keseluruhan isi dan

saldo dari formulir V.D.5 tersebut sudah disetujui dan diketahui oleh dewan

direksi.


disampaikan kepada Bapepam-LK secara tepat waktu.

Pada langkah terakhir, dilakukan pemeriksaan atas formulir V.D.5

untuk memastikan bahwa formulir tersebut sudah disampaikan kepada

Bapepam dan LK secara tepat waktu atau tidak. Cara yang dilakukan adalah

dengan memeriksa hardcopy formulir V.D.5 yang sudah ditandatangani oleh


45


presiden direktur dan direktur serta dicap perusahaan untuk setiap tanggal 30

atau 31 pada akhir bulan. Di setiap hardcopy tersebut terdapat tanggal

penyampaian kepada Bapepam dan LK. Penulis dan senior auditor harus

memastikan bahwa penyampaian laporan tidak boleh lebih dari tanggal 12

pada bulan berikutnya. Penyampaian formulir V.D.5 yang di dalamnya

terdapat laporan MKBD juga bersamaan dengan penyampaian laporan

kegiatan bulanan manajer investasi sesuai dengan peraturan Kep-

347/BL/2008.

Setelah menjalankan ketujuh prosedur di atas untuk keseluruhan sampel,

terdapat beberapa temuan dan dari temuan-temuan tersebut, tim auditor membuat

laporan akuntan atas MKBD tahunan. Laporan ini untuk menjelaskan tentang

prosedur-prosedur yang sudah dilakukan terkait MKBD dan memberitahukan

setiap temuan-temuan yang timbul dari pemeriksaan yang telah dilakukan

sebelumnya. Pembuatan laporan akuntan atas MKBD tahunan sesuai dengan

peraturan Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh

Perusahaan Efek, sedangkan untuk format laporan akuntan atas MKBD tahunan

sesuai dengan SAT Seksi 9500 tentang Pelaporan Akuntan Atas Asersi

Manajemen Perusahaan Efek tentang perhitungan Modal Kerja Bersih

Disesuaikan. Laporan akuntan atas MKBD tahunan untuk PT Manajer Investasi

ABC dapat dilihat pada lampiran 10.

4.3. Analisis

4.3.1. Analisis MKBD di PT Manajer Investasi ABC

Analisis MKBD di PT Manajer Investasi ABC dapat dilihat dari tiga sisi,

yaitu prosedur pelaksanaan, dimana akan memperlihatkan bagaimana pelaksanaan

dan pelaporan MKBD secara garis besar yang dilakukan oleh PT Manajer

Investasi ABC; otorisasi pelaksanaan, dimana akan memperlihatkan pihak-pihak

yang harus melakukan otorisasi untuk menyetujui nilai MKBD perusahaan; serta

formulasi dan hasil perhitungan, dimana akan memperlihatkan bagaimana hasil

dari formulasi perhitungan MKBD.


46


1. Dari sisi prosedur pelaksanaan :

Secara keseluruhan prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh PT

Manajer Investasi ABC sudah menggunakan sistem di komputer, yaitu

Microsoft Office Excel dengan memasukkan saldo akhir trial balance setiap

harinya ke dalam formulir V.D.5. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan

kesalahan yang dilakukan staf akuntansi di dalam formulasi dan

memasukkan saldo-saldo ke dalam formulir V.D.5. Di dalam pengiriman

formulir V.D.5 sudah sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor

KEP-347/BL/2008, dimana pengiriman formulir dalam bentuk softcopy

melalui email yang telah ditetapkan di dalam aturan. Namun dalam

penyampaian formulir V.D.5 dilakukan hanya setiap bulan, padahal

seharusnya dilakukan setiap hari.

Perbedaan penyampaian laporan MKBD yang terdapat di dalam

peraturan V.D.5 dengan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sorotan

penting. Namun setelah penulis menanyakan terkait temuan ini kepada

kepala akuntansi PT Manajer Investasi ABC, ia menjelaskan bahwa untuk

perusahaan efek yang bergerak di bidang manajer investasi, laporan MKBD

disampaikan setiap bulan bersamaan dengan laporan kegiatan bulanan

manajer investasi yang sesuai dengan peraturan Kep-347/BL/2008 tentang

Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Kepala akuntansi PT Manajer

Investasi ABC pun menambahkan bahwa ketentuan terkait penyampaian

laporan MKBD secara bulanan sudah disetujui oleh Bapepam dan LK dan

pihak Bapepam dan LK tidak pernah memberikan sanksi apapun kepada PT

Manajer Investasi ABC. Dari sinilah dapat terlihat bahwa peraturan terkait

penyampaian formulir V.D.5 masih belum terlalu jelas, apakah secara harian

atau bulanan. Laporan kegiatan bulanan yang terdiri dari laporan bidang

pengelolaan atas reksa dana, kontrak pengelolaan dana, efek beragun aset,

dan produk lainnya serta surat pernyataan dari direktur PT Manajer Investasi

ABC dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12.


47


2. Dari sisi otorisasi pelaksanaan :

Dapat dikatakan bahwa otorisasi di dalam pelaksanaan pembuatan

formulir V.D.5 cukup baik. Hal ini terbukti dari formulir V.D.5 harian yang

sudah selesai akan diberikan kepada kepala akuntansi, kemudian disetujui

oleh presiden direktur dan direktur. Dengan otorisasi seperti ini, maka

pimpinan PT Manajer Investasi ABC akan mengetahui posisi dari MKBD

perusahaan serta dapat memastikan bahwa saldo di dalam MKBD sudah

benar, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak di bawah saldo minimum

yang telah ditetapkan Bapepam dan LK.

3. Dari sisi formulasi dan hasil perhitungan :

Hasil perhitungan di dalam formulir V.D.5 secara keseluruhan sudah

baik karena dengan menggunakan sistem maka secara otomatis perhitungan

akan dilakukan dan kesalahan dapat diminimalisasi. Namun, terkait dengan

pengklasifikasian akun-akun yang akan dimasukkan ke dalam formulir

V.D.5 masih terdapat beberapa kesalahan seperti hutang bank dimasukkan

ke dalam hutang jangka pendek lainnya, padahal lebih tepat jika dimasukkan

ke dalam hutang bank jangka pendek. Hal ini didukung juga dengan belum

adanya aturan yang jelas yang mengatur pengklasifikasian akun-akun yang

akan dimasukkan ke dalam formulir V.D.5 sehingga hal ini yang

menyebabkan perusahaan menggunakan persepsi sendiri dalam

mengklasifikasikan akun-akunnya.

Terkait dengan pemeriksaan MKBD yang dilakukan oleh pihak PwC,

setelah ketujuh prosedur dilaksanakan untuk keseluruhan sampel, maka muncul

temuan-temuan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang

dilakukan oleh PT Manajer Investasi ABC dengan peraturan yang ada. Pada

pemeriksaan untuk periode 1 Juli 2010 sampai 30 Juni 2011, temuan-temuan yang

muncul adalah :

1. Terkait dengan prosedur mencocokkan format laporan perusahaan dengan

baris dan kolom yang terdapat di dalam peraturan, terdapat temuan sebagai

berikut :


48


a. Pada form V.D.5-3, untuk semua sampel pada format laporan PT

Manajer Investasi ABC terdapat kesalahan peletakan, dimana yang

seharusnya berada di baris 40 sampai dengan 67 menjadi baris 41 sampai

dengan 68.

b. Pada form V.D.5-4 baris ke-15, terdapat sedikit kesalahan penulisan

dimana untuk semua sampel pada format laporan PT Manajer Investasi

ABC tertera “V.D..5-2”, sedangkan peraturan menyatakan “V.D.5-2”.

2. Terkait dengan prosedur pemeriksaan laporan yang dijadikan sampel telah

disampaikan kepada Bapepam-LK secara tepat waktu atau tidak, terdapat

ketidaksesuaian antara yang dilakukan oleh PT Manajer Investasi ABC

dengan peraturan. PT Manajer Investasi ABC sudah menyusun laporan

MKBD secara harian tetapi dalam penyampaian laporan MKBD harian

tersebut kepada Bapepam dan LK dilakukan secara bulanan. Berdasarkan

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2003 tentang Peraturan Nomor

V.D.5, semua perusahaan efek diharuskan menyusun dan menyampaikan

laporan MKBD secara harian.

Berdasarkan temuan-temuan di atas telah dibuat laporan akuntan atas

MKBD tahunan untuk PT Manajer Investasi ABC seperti yang ditunjukkan pada

lampiran 10. Jika dilihat, laporan tersebut sudah sesuai dengan temuan-temuan

yang ada dan formatnya juga sudah sesuai dengan SAT Seksi 9500 tentang

Pelaporan Akuntan Atas Asersi Manajemen Perusahaan Efek tentang perhitungan

Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

4.3.2. Analisis Prosedur yang Disepakati yang dilakukan oleh KAP PwC

Jika dibandingkan, prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh KAP

PwC dan berdasarkan SPAP secara garis besar sama, meskipun ketentuan terkait

prosedur yang disepakati yang dikeluarkan oleh PwC tidak selengkap dengan

yang ada di SPAP. Contohnya ketentuan di PwC tidak menjabarkan prosedur atau

langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam melakukan perjanjian atas

prosedur yang disepakati, sehingga prosedur-prosedur yang dilakukan pada tahun


49


berjalan mengikuti prosedur-prosedur yang dilakukan pada tahun-tahun

sebelumnya. Namun, walapun demikian, inti yang mencakup pelaksanaan

prosedur yang disepakati sudah ada di dalam ketentuan yang dibuat oleh PwC.

Seluruh ketentuan terkait prosedur yang disepakati ini dimasukkan ke dalam PwC

Audit Guide, dimana PwC Audit Guide ini merupakan sekumpulan panduan atau

pedoman dalam melaksanakan audit.

Inti dari prosedur yang disepakati yang terdapat di dalam SPAP dan PwC

Audit Guide adalah :

1. Suatu perjanjian atas prosedur yang disepakati bertujuan untuk menyajikan

temuan dalam rangka membantu pengguna dalam mengevaluasi sesuai

dengan prosedur yang sebelumnya sudah disepakati bersama melalui

pengujian kinerja yang spesifik.

2. Dalam melaporkan hasil atas prosedur yang disepakati, auditor eksternal

tidak boleh memberikan opini formal terkait kesimpulan dari hasil prosedur

tersebut. Auditor eksternal hanya sebatas menyajikan prosedur dan temuan.

3. Penggunaan laporan atas prosedur yang disepakati dibatasi hanya untuk

pihak-pihak yang sudah menentukan dan menyepakati prosedur sebelumnya,

yaitu klien dan pengguna laporan.

4. Dalam pelaksanaan perjanjian atas prosedur yang disepakati terdapat

beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap

auditor eksternal, yaitu :

a. Setiap auditor eksternal yang terlibat dalam hal ini harus memiliki

pelatihan teknis yang cukup dan kemampuan dalam fungsi atestasi.

b. Memastikan bahwa tim yang terlibat memiliki independensi.

c. Penggunaan praktisi dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman tentang

persyaratan kepatuhan terkait asersi manajemen.

5. Pemeriksaan terkait prosedur yang disepakati atas MKBD tahunan dan

pemeriksaan laporan keuangan perusahaan efek wajib dilakukan oleh auditor

eksternal dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan dipastikan bahwa tidak

akan mengganggu independensi dari akuntan.


`


Bab 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan di atas

dan dibandingkan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Manajer Investasi ABC telah melakukan perhitungan MKBD

menggunakan sistem di komputer dengan memasukkan saldo akhir trial

balance setiap harinya ke dalam formulir V.D.5 secara otomatis.

2. Otorisasi sudah dilakukan dengan cukup baik, dimana formulir V.D.5 setiap

harinya harus disetujui oleh presiden direktur dan direktur.

3. Nilai MKBD PT Manajer Investasi ABC pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar

Rp 15.694.507.651, yaitu diatas batas minimum MKBD yang ditetapkan

oleh Bapepam dan LK sebesar Rp 200 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa

PT Manajer Investasi ABC telah mematuhi Kep-20/PM/2003 tentang

persyaratan nilai MKBD harian sebagai manajer investasi.

4. PT Manajer Investasi ABC menyampaikan formulir V.D.5 kepada Bapepam

dan LK melalui email yang dilakukan setiap bulan dengan batas maksimal

tanggal 12 pada bulan berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan KEP-

20/PM/2003 dimana laporan MKBD wajib dikirimkan setiap hari pada hari

kerja. Namun Bapepam dan LK menyetujui untuk dikirim setiap bulan

bersamaan dengan laporan kegiatan bulanan sesuai KEP-347/BL/2008. Hal

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan MKBD masih belum tegas

dan jelas.

5. Pengklasifikasian akun-akun di dalam formulir V.D.5-1 dan V.D.5-2

menggunakan persepsi menurut PT Manajer Investasi ABC karena belum

adanya aturan yang jelas dari Bapepam dan LK.

6. Terdapat temuan dari sampel yang diuji terkait ketidaksesuaian format

laporan yang dibuat oleh PT Manajer Investasi ABC dengan peraturan dari

Bapepam dan LK.


51


7. Prosedur yang disepakati menurut PwC telah sesuai dengan ketentuan dalam

SPAP walaupun tidak selengkap SPAP. Prosedur yang dilakukan pada tahun

berjalan mengikuti prosedur yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran

kepada beberapa pihak, yaitu PT Manajer Investasi ABC, KAP PwC, Bapepam

dan LK, dan Departemen Akuntansi FEUI.

5.2.1. Saran Kepada PT Manajer Investasi ABC

1. PT Manajer Investasi ABC sebaiknya tetap menjaga kepatuhannya terhadap

peraturan V.D.5 terkait pemenuhan nilai minimum MKBD harian sebagai

manajer investasi sebesar Rp 200 juta agar perusahaan dapat terus

menjalankan kegiatan operasional bisnisnya untuk kedepannya.

2. PT Manajer Investasi ABC sebaiknya memberikan perhatian penting terkait

penyampaian laporan MKBD dengan mengikuti sosialisasi peraturan yang

diadakan oleh Bapepam dan LK agar dapat lebih memahami isi dari setiap

peraturan, baik yang berhubungan dengan penyampaian laporan MKBD

maupun kegiatan usaha secara keseluruhan yang dijalankan oleh PT Manajer

Investasi ABC.

3. PT Manajer Investasi ABC sebaiknya lebih memperhatikan terkait

pengklasifikasian akun-akun yang terdapat di dalam charts of account

walaupun kesalahan yang sudah dilakukan tidak berpengaruh pada

perhitungan MKBD. Namun untuk kedepannya jika terjadi kesalahan

pengklasifikasian secara signifikan, maka tidak hanya berpengaruh pada

pengisian formulir V.D.5 saja, tetapi juga berpengaruh pada pembuatan

laporan keuangan sehingga dapat menyebabkan suatu informasi menjadi

kurang tepat bahkan salah saji.

4. PT Manajer Investasi ABC sebaiknya memperbaiki setiap kesalahan format

atas formulir V.D.5 agar di tahun depan kesalahan serupa tidak terulang

kembali.


52


5.2.2. Saran Kepada Kantor Akuntan Publik PwC

Kantor Akuntan Publik PwC sebaiknya melengkapi ketentuan dan

memperbaharuinya setiap tahun terkait prosedur yang disepakati. Hal ini

dimaksudkan agar pelaksanaan prosedur yang disepakati setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan yang terbaru.

5.2.3. Saran Kepada Bapepam dan LK

1. Bapepam dan LK sebaiknya memperjelas peraturan terkait waktu

penyampaian laporan MKBD, apakah secara harian atau bulanan. Peraturan

tersebut harus dijalankan dengan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas

bagi setiap perusahaan efek yang tidak mematuhinya.

2. Bapepam dan LK sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap peraturan-

peraturan baru kepada setiap pihak yang berhubungan dengan peraturan

tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak tersebut sudah mengetahui

adanya peraturan baru dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya.

3. Bapepam dan LK sebaiknya menyusun daftar akun-akun yang dapat

dikategorikan ke dalam komponen-komponen formulir V.D.5-1 dan V.D.5-

2. Hal ini untuk menghindari perusahaan efek menggunakan persepsi sendiri

dalam pengklasifikasian akun-akun dan menghindari kesalahan

pengklasifikasian yang pada akhirnya dapat mempengaruhi saldo yang

terdapat di formulir V.D.5-1 dan V.D.5-2.

5.2.4. Saran Kepada Departemen Akuntansi FEUI

Departemen Akuntansi FEUI dapat bekerja sama dengan Bapepam dan LK

dengan memberikan saran terkait isi dari peraturan-peraturan khusunya yang

berkaitan dengan MKBD agar peraturan tersebut menjadi lebih jelas dan tegas,

mengingat terdapat banyaknya dosen yang memiliki pengetahuan dan keahlian di

bidang investasi dan pasar modal.


`


DAFTAR REFERENSI

Aliminsyah & Padji. (2003). Kamus Istilah Akuntansi. Bandung : CV Yrama

Widya.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2008). Consultation Paper Rencana

MKBD Perusahaan Efek. Jakarta : Bapepam dan LK.

_______. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-20/PM/2003 tentang

Peraturan Nomor V.D.5 : Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja

Bersih Disesuaikan. Jakarta : Bapepam dan LK.

_______. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

179/KMK.010/2003 Tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan

Perusahaan Efek. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

_______. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-460/BL/2008 tentang

Peraturan Nomor X.E.1 : Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh

Perusahaan Efek. Jakarta : Bapepam dan LK.


Peraturan Nomor X.N.1 : Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi.

Jakarta : Bapepam dan LK.

_______. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-27/PM/1999 tentang

Peraturan Nomor V.D.7 : Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman

Sub Ordinasi Perusahaan Efek. Jakarta : Bapepam dan LK.


Peraturan Nomor IX.E.1 : Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan

Transaksi Tertentu. Jakarta : Bapepam dan LK.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta :

Salemba Empat.

_______. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat


54


_______. (2006). Standar Profesional Akuntan Publik Kumpulan Intepretasi

2002-2006. Jakarta : Salemba Empat.

Keown A.J., Martin J.D, Petty J.W, dan Scott. (2008). Financial Management :

Principles and Applications (10th

ed.). Pearson.

UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jakarta :

Bapepam dan LK.


`


LAMPIRAN

Lampiran 1

Pengklasifikasian Aset Lancar bagi Perusahaan Efek

No Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

a) Rekening qq Saldo Kredit Rekening Efek Nasabah

b) Rekening qq Efek Nasabah

c) Simpanan Giro Bank

2. Deposito Berjangka

3. Efek Beli dengan Janji Jual Kembali

4. Portofolio Sendiri (Nilai Pasar Wajar)

a) SBI dan Surat Hutang Pemerintah Indonesia

b) SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat

c) Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia

d) Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia

e) Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam

f) Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri

5. Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek

a) Transaksi Beli Efek

b) Saldo Debit Rekening Efek Nasabah

6. Piutang Nasabah Umum

7. Piutang Nasabah Kelembagaan


b) Gagal Serah-Transaksi Kelembagaan

8. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

a) Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek

b) Uang Jaminan untuk Transaksi Bursa

c) Piutang Transaksi Bursa


56


No Aset Lancar

9. Piutang Perusahaan Efek

a) Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek

b) Saldo Rekening Efek pada Anggota Kliring

c) Transaksi jual Efek

d) Piutang Komisi

e) Gagal Serah-Perusahaan Efek

10. Piutang Dividen dan Bunga



57


Lampiran 2

Pengklasifikasian Liabilitas bagi Perusahaan Efek

No Hutang

1. Hutang Bank Jangka Pendek

2. Surat Hutang Jangka Pendek

3. Efek Jual dengan Janji Beli Kembali

4. Efek yang Dijual, Belum Dibeli (Nilai Pasar Wajar)

a) SBI dan Surat Hutang Pemerintah Indonesia

b) SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat

c) Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia

d) Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia

e) Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam

f) Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri

5. Hutang Nasabah Pemilik Rekening Efek


b) Saldo Debit Rekening Efek Nasabah

6. Hutang Nasabah Umum

7. Hutang Nasabah Kelembagaan


b) Gagal Terima-Transaksi Kelembagaan

8. Hutang Transaksi Bursa-Lembaga Kliring Penjaminan

9. Hutang Perusahaan Efek

a) Saldo Rekening Efek pada Anggota Kliring

b) Transaksi Beli Efek

c) Hutang Komisi

d) Gagal Terima-Perusahaan Efek

10. Selisih Efek Negatif

11. Hutang Jangka Pendek Lainnya

12. Hutang Jangka Panjang

13. Hutang Sub-Ordinasi



58


Lampiran 3

Formulir V.D.5-1 Neraca Percobaan Harian (Aset)



59


Lampiran 4

Formulir V.D.5-2 Neraca Percobaan Harian (Liabilitas dan Ekuitas)



60


Lampiran 5

Formulir V.D.5-3 Penilaian Buku Pembantu Efek



61


Lampiran 6

Formulir V.D.5-4 Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan



62


Lampiran 7

Neraca PT Manajer Investasi ABC Posisi 30 Juni 2011 dan 2010

Sumber : Dokumen PT Manajer Investasi ABC yang telah diolah


63


Laporan Laba-Rugi PT Manajer Investasi ABC Posisi 30 Juni 2011 dan 2010



64


Lampiran 8

Chart of Accounts PT Manajer Investasi ABC Posisi 30 Juni 2011


65



66




67


Lampiran 9

Formulir V.D.5-3 PT Manajer Investasi ABC untuk Sampel 30 Juni 2011



68


Lampiran 10

Laporan Akuntan atas MKBD Tahunan PT Manajer Investasi ABC

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

SEHUBUNGAN DENGAN PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

PT MANAJER INVESTASI ABC

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dibawah ini, yang telah

disepakati oleh manajemen PT Manajer Investasi ABC (“Perusahaan”)

sehubungan dengan kepatuhan manajemen Perusahaan terhadap Peraturan Badan

Pengawas Pasar Modal No. V.D.5 tentang pemeliharaan dan pelaporan Modal

Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”) (“Peraturan”) yang tertuang dalam

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2003 tertanggal 8 Mei

2003 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bapepam No. X.E.1. tentang

ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan

efek yang tertuang dalam lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal

- Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) No. Kep-460/BL/2008 tertanggal 10

November 2008 untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2011 dan No. Kep-

347/BL/2008 tertanggal 13 Agustus 2008. Perikatan untuk menerapkan prosedur

yang disepakati, kami laksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

Institut Akuntan Publik Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan tanggung

jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, kami tidak membuat representasi

tentang memadainya prosedur yang kami cantumkan berikut ini.

Prosedur yang kami laksanakan dalam mengevaluasi perhitungan MKBD adalah

sebagai berikut:

1. Mengambil sampel secara acak sebanyak dua puluh lima (25) laporan dari 25

hari kerja dalam tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2011;

2. Memperoleh laporan MKBD;

3. Mencocokkan format laporan Perusahaan dengan baris dan kolom yang

disebutkan dalam Peraturan;

4. Mencocokkan rumus perhitungan Perusahaan dengan rumus standar sesuai

Peraturan;

5. Memeriksa keakuratan perhitungan dari MKBD untuk setiap sampel yang

dipilih;


69


6. Mencocokkan saldo masing-masing akun laporan dengan neraca percobaan

harian dan catatan lainnya yang tersedia untuk setiap hari yang dipilih sebagai

sampel;


diotorisasi sesuai dengan Peraturan; dan


disampaikan kepada Bapepam-LK secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil pelaksanaan atas prosedur No. 1 sampai dengan 8 di atas, kami

melaporkan temuan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan prosedur No. 1, 2, 4, 5, 6, dan 7, kami melaporkan tidak ada

temuan.

2. Berkaitan dengan prosedur No. 3, kami melaporkan adanya temuan sebagai

berikut:

Pada form V.D.5-3, untuk semua sampel pada format laporan Perusahaan

baris 41 sampai dengan 68 seharusnya berada pada baris 40 sampai dengan

67.

Pada form V.D. 5-4 baris 15, untuk semua sampel pada format laporan

Perusahaan tertera “V.D..5-2”, sedangkan Peraturan menyatakan “V.D.5-

2”.

3. Berkaitan dengan prosedur No. 8, kami melaporkan Perusahaan menyusun

laporan MKBD secara harian tetapi Perusahaan menyampaikan laporan

MKBD harian tersebut kepada Bapepam-LK secara bulanan. Berdasarkan

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003, semua

perusahaan efek diharuskan menyusun dan menyampaikan laporan MKBD

secara harian.

Karena kami tidak mengadakan perikatan untuk melakukan suatu pemeriksaan,

kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan suatu

pendapat atas asersi manajemen mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Oleh

karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat atas Modal Kerja Bersih

Disesuaikan. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin

dapat terungkap dan kami laporkan.


70


Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh Bapepam-LK dan

manajemen PT Manajer Investasi ABC dan tidak untuk digunakan oleh pihak

yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas

memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

JAKARTA

xx September 2011

(Tandatangan Partner PwC)

Sumber : Dokumen PwC yang telah diolah


71


Lampiran 11

Laporan Kegiatan Bulanan PT Manajer Investasi ABC Bulan Juni 2011



72




73


Lampiran 12

Surat Pernyataan Direktur PT Manajer Investasi ABC Atas Penyampaian MKBD


No. Ref. : 297/HT/DIR/ABC/11

7 Juli 2011

Kepada

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 13

JL. Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta 10710

u.p. : Bapak Drs. Djoko Hendratto, MBA

Kepala Biro Pengelolaan Investasi

Perihal : Laporan Kegiatan Manajer Investasi Dan Laporan Modal Kerja

Bersih Disesuaikan Bulan Juni 2011

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Manajer Investasi dan Laporan

Modal Kerja Bersih Disesuaikan PT Manajer Investasi ABC bulan Juni 2011,

sebagaimana tercantum pada laporan kami terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Nama Direktur

LOGO dan ALAMAT

PT Manajer Investasi ABC


Documents

UNIVERSITAS INDONESIA PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS …lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-4/20312978-TA-Maharani Putriayu.pdf · Lampiran 7 Laporan Keuangan PT Manajer Investasi