UNIVERSITAS INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP …

1

UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET 100

DITINJAU DARI PERSPERKTIF HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

RINGKASAN SKRIPSI

AULIA DWI UTOMO

0906606160

FAKULTAS HUKUM

DEPOK

JANUARI 2013

Perlindungan hukum ..., Aulia Dwi Utomo, FH UI, 2013

2

ABSTRAK

Nama : Aulia Dwi Utomo

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan

Pesawat Sukhoi Superjet 100 Ditinjau dari Hukum

Perlindungan Konsumen

Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) dalam rangka penerbangan

demo yang terjadi pada 9 Mei 2012 menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang.

Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum,

karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab

hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-100.

Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan

menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga

terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk

dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain.

Penentuan tanggung jawab Sukhoi dalam perspektif hukum merupakan sarana

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100. Hasil penelitian

menunjukan bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi

konsumen pengguna pesawat SSJ-100, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan

Udara 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab

terhadap konsumen pengguna pesawat SSJ-100 dan penentuan nilai ganti rugi

yang wajib dipenuhi oleh Sukhoi.

Kata kunci:

Hukum Perlindungan Konsumen, Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100, SSJ-

100


3

ABSTRACT

Nama : Aulia Dwi Utomo

Program studi : Law

Judul : Legal Protection for Accident Victims of Aircraft

Sukhoi Superjet 100 Seen from the Perspective of

Consumer Protection Laws

Sukhoi Superjet 100 Aircraft Accident (SSJ-100) in order to demo flight that

occurred on May 9, 2012 caused fatalities by 45 people. Each occurrence of the

accident will certainly affect the law, because it's always taken a heavy toll so

bear legal responsibility. In this case, especially for the owners as the Sukhoi SSJ-

100 aircraft. In determining the legal liability of the Sukhoi, the author will

analyze with reference to legislation so that there is rule of law, what kind of

responsibility, what are the requirements to be responsible, how much damages

should be paid and others. Determination Sukhoi responsibility legal perspective

is a means of legal protection for consumers of SSJ-100 aircraft. The results

showed there are several laws and regulations relating to the protection of the law

for consumer users SSJ-100 aircraft, which include: Air Freight Ordinance 1939,

Act No. 1 of 2009, Act No. 8, 1999. The material legal protection set includes:

responsibility towards the consumers SSJ-100 aircraft and the determination of

compensation that must be met by Sukhoi.

Keywords:

Consumer Protection Law, Sukhoi Superjet 100 Aircraft Accident, SSJ-100


4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi udara di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan

pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan atau maskapai

penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik

domestik maupun internasional, sampai dengan tahun 2012 terdapat 31

perusahaan atau maskapai penerbangan yang beroperasi dengan menggunakan

pesawat terbang sebanyak 226 1 . Perusahaan-perusahaan yang melayani jasa

penerbangan niaga diantaranya Garuda, Merpati, Sriwijaya, Mandala, dan Lion

Air.

Dengan berkembangnya industri penerbangan di Indonesia maka membuat

negara ini menjadi daerah yang potensial untuk menjadi konsumen bagi produsen

pesawat, seperti Boeing, Airbus dan yang terbaru menjajaki industri pesawat

komersial yaitu Sukhoi. Sukhoi adalah produsen pesawat asal Rusia, selama ini

Sukhoi memang lebih dikenal sebagai pembuat pesawat tempur. Sukhoi Superjet-

100 (SSJ-100) menjadi pesawat pertama buatan Sukhoi untuk keperluan

penerbangan komersial. Pengembangannya dimulai sejak tahun 2000. Mulanya,

pesawat jenis ini diberi nama Russian Regional Jet (RRJ). Namun, pada

pertengahan tahun 2006, nama itu diganti dengan Superjet-100. Alasannya, nama

Superjet lebih dapat diterima pasar atau dengan kata lain marketable.

Pengembangan pesawat ini sempat mengalami keterlambatan dari jadwal

semula karena penundaan sertivikasi sistem mesin. Diproduksi mulai 2007,

Superjet-100 melakukan penerbangan perdananya pada 2008. Pada Juni 2011,

SSJ-100 memperoleh sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Rusia (IAC AR). Pada

Februari 2012, pesawat ini memperoleh sertifikat dari Badan Keamanan

Penerbangan Eropa (EASA).

1 www.dephub.go.id


http://www.dephub.go.id/

5

Karena banyaknya peminat dari perusahaan penerbangan di Indonesia

maka Superjet-100 datang ke Indonesia untuk melakukan penerbangan uji coba

atau joy flight. Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari "road show" yang

digelar perusahaan Sukhoi Civil Aircraft di beberapa negara Asia Tengah dan

Tenggara. Di Indonesia, PT Trimarga Rekatama adalah sebagai agen perwakilan

dari pabrikan Sukhoi, dan mendapat kehormatan menjadi agen yang

menyelenggarakan joy flight ini.

Namun di awal penerbangannya di Indonesia, Superjet-100 mencatatkan

sejarah buruk dengan kejadiaan naas. Pesawat tersebut hilang kontak setelah 21

menit terbang dari Lanud Halim Perdanakusumah dalam rangka penerbangan

promosinya. Seperti diberitakan banyak media, pesawat SSJ-100 buatan Rusia

tersebut menabrak Gunung Salak pada ketinggian 1500m di atas permukaan laut

dalam uji terbang. Tragedi Sukhoi tersebut merenggut nyawa 42 penumpang dan

8 awak pesawat.

Namun peristiwa ini tak pelak meninggalkan persoalan yang cukup unik

dan rumit. Cukup unik karena dari perspektif perlindungan konsumen, pesawat

mengalami musibah bukan dalam masa melakukan penerbangan niaga berjadwal,

dimana konsumen membayar sejumlah uang. Sukhoi Superjet-100 terbang dalam

rangka uji coba atau promosi, dimana konsumen tidak membayar.2

Dalam konteks penerbangan niaga berjadwal, ketika ada musibah, acuan

yang dipakai penumpang dan perusahaan penerbangan menyangkut hak dan

kewajiban kedua belah pihak adalah perjanjian pengangkutan. Oleh karena itu

untuk kepentingan perlindungan konsumen dalam penerbangan uji coba, sudah

seharusnya ada perjanjian khusus antara penumpang dengan pabrikan Sukhoi.

Isinya, walaupun konsumen tidak membayar, konsumen mendapat hak yang sama

dengan konsumen penerbangan niaga berjadwal, ketika ada musibah yang

mengakibatkan konsumen menjadi korban.

Tanggung jawab pabrikan ini penting, karena intention (niat) kegiatan

promosi dari perusahaan Sukhoi dan pada saat yang sama kegiatan promosi ini

2 Sudaryatmo, “Perlindungan Konsumen dan Tragedi Sukhoi,” Warta Konsumen ( Juni 2012 ) : 8.


6

berpotensi menimbulkan risiko pada konsumen. Untuk itu adanya perjanjian

khusus yang menegaskan tanggung jawab perusahaan menjadi penting, kalau

tidak ada, konsumen dalam posisi lemah.

Selain itu ketentuan dalam penjelasan pada pasal 46 ayat (1) huruf b, UU

Perlindungan Konsumen, mengakui gugatan kelompok (Class action). Gugatan ini

harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan

secara hukum, salah satu diantaranya adanya bukti transaksi. Kalau pengertian

bukti transaksi adalah transaksi ekonomi, dalam penerbangan uji coba tidak ada

transaksi ekonomi, sehingga posisi konsumen lemah berdasarkan UU

Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan latar belakang yang telah

dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan

permasalahan tersebut dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas

permasalahan di atas tersebut dalam skripsi yang berjudul ” PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SJ-

100 DITINJAU DARI PERSPERKTIF HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN ”.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Apakah Sukhoi selaku pabrikan pesawat dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan mengenai ganti rugi korban kecelakaan

pesawat Sukhoi dihubungkan dengan hukum perlindungan konsumen

dan hukum angkutan udara?


7

BAB II

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAAN

SUKHOI DAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN

PESAWAT SUKHOI SUPERJET 100

\

Melihat potensi yang cukup besar di wilayah Indonesia, Sukhoi selaku

pabrikan pesawat melakukan promosi ke Indonesia dengan mengadakan

penerbangan demo. Sukhoi mempromosikan pesawat terbarunya yaitu Sukhoi

Superjet 100, pesawat sipil berkapasitas 80-95 penumpang. Namun naas

penerbangan demo yang dilakukan pesawat SSJ-100 mengalami kecelakaan dan

menabrak Gunung Salak di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara

hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung

jawab hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-

100.

Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan

menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga

terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk

dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain.

Penentuan tanggung jawab Sukhoi dalam perspektif hukum merupakan sarana

bagi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100.

Berdasarkan hasil penelitian, di dalam tata hukum positif nasional terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap penumpang transportasi udara. Peraturan perundang-undangan

tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

2. Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

beserta Peraturan Pelaksananya;


8

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Selain analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penulis juga akan

membahas mengenai kronologi kejadian, pihak-pihak yang terkait dengan tragedi

kecelakaan pesawat SSJ-100, legalitas izin masuk dan izin terbang pesawat SSJ-

100 di Indonesia, dan upaya pemerintah untuk mendapatkan ganti kerugian bagi

koban kecelakaan pesawat SSJ-100.

2.1 Kronologi Kecelakaan Pesawat SSJ-100

Pada Rabu, 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor

penerbangan RA36801, melakukan demonstrasi penerbangan atau joyflight yang

diselenggarakan oleh PT Trimarga Rekatama. Demo flight pesawat SSJ 100

direncanakan 2 kali penerbangan yaitu pada pukul 11.15 WIB dan pukul 14.00

WIB. Pelaksanaan demo flight pertama berjalan sesuai dengan rencana.3

Rencana penerbangan (Flight Plan) Demo flight yang kedua dengan rute

Halim Perdana Kusumah - Pelabuhan Ratu - Halim Perdana Kusumah pada

ketinggian 10.000 kaki akan berlangsung selama 30 menit.4

Pesawat Sukhoi Superjet 100 ini berangkat dari Bandar Udara Halim

Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 14.12 WIB dengan mengangkut 45 orang.

Delapan orang di antaranya merupakan awak pesawat warga Rusia, Satu orang

warga negara Amerika dan satu orang warga negara Australia. Penumpang

lainnya dari media massa dan utusan perusahaan di bidang penerbangan di

Indonesia.5

Berikut kronologis kecelakaan Sukhoi SSJ 100 yang dibacakan oleh

Menteri Perhubungan:

• Pukul 14.10 WIB minta izin untuk start engine

3 http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/12975,

diakses tanggal 23 November 2012. 4 Ibid. 5 Ibid.


http://id.wikipedia.org/wiki/9_Mei

http://id.wikipedia.org/wiki/2012

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Trimarga_Rekatama&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandar_Udara_Halim_Perdana_kusuma&action=edit&redlink=1



http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/12975

9

• Pukul 14.21 WIB take off melalui Runway 06 menuju ketinggian

10.000 kaki

• Pukul 14.24 WIB melakukan kontak dengan ATC Bandar Udara

Soekarno Hatta pada radial 200 Halim Perdana Kusumah Very

High Frequency Omnidirectional Range (HLM VOR)

• Pukul 14.26 WIB pesawat minta izin untuk turun ke ketinggian

6000 kaki

• Pukul 14.28 WIB pesawat meminta melakukan memutar 360

derajat (Orbit Right) di atas Training Area Atang Sanjaya

• Pukul 14.52 WIB, ATC Bandara Soekarno Hatta memanggil

pesawat karena tidak terlihat pada monitor radar

• Pukul 14.55 WIB, ATC Bandara Soekarno Hatta melaporkan

kejadian hilangnya target kepada ATS Coordinator

• Pukul 15.35 WIB ditetapkan Uncertainty Phase

• Pukul 16.05 WIB ATC Bandara Soekarno Hatta menghubungi

SAR

• Pukul 16.55 WIB ditetapkan kondisi Alerting Phase (ALERFA)

• Pukul 18.22 WIB ditetapkan kondisi Destress Phase

(DESTRESFA), karena bahan bakar dinyatakan habis.6

Pada tanggal 10 Mei pukul 09:00 WIB, reruntuhan Superjet Sukhoi

ditemukan di Gunung Salak (6°42′35″S 106°44′03″E), pada ketinggian 1.500

meter. Hal yang diketahui hanya bahwa pesawat terbang searah jarum jam menuju

Jakarta sebelum menabrak Gunung Salak. Laporan awal menunjukkan bahwa

pesawat menabrak tepi tebing di ketinggian 6.250 kaki (1,910 m), meluncur

menuruni lereng dan berhenti di ketinggian 5.300 kaki (1,600 m). Pesawat ini

muncul relatif utuh dari udara, bagaimanapun, telah mengalami kerusakan besar,

dan tidak ada tanda korban selamat. Lokasi kecelakaan itu tidak dapat diakses

oleh udara dan belum terjangkau oleh tim penyelamat pada malam hari pada

6 Ibid.


http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=id&pagename=Kecelakaan_Sukhoi_Superjet_100_di_Gunung_Salak&params=6_42_35_S_106_44_03_E_

http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki_%28satuan_panjang%29

http://id.wikipedia.org/wiki/Meter

http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki_%28satuan_panjang%29

http://id.wikipedia.org/wiki/Meter

10

tanggal 10 Mei. Beberapa kelompok dari personil penyelamat berusaha mencapai

reruntuhan dengan berjalan kaki.7

2.2 Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Tradegi Pesawat Sukhoi

2.2.1 Sukhoi Civil Aircraft Corporation (SCAC) (Pemilik Pesawat)

Sukhoi Company adalah produsen pesawat militer dan sipil asal Rusia,

yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh United Aviation Corporation. United

Aviation Corporation adalah gabungan dari beberapa perusahaan pesawat Rusia

antara lain Sukhoi, Mikoyan, Ilyushin, Irkut, Tupolev, dan Yakovlev. Sebagian

besar saham dari United Aviation Corporation dimiliki oleh pemerintah Rusia.8

Sukhoi Company memiliki kantor pusat di Moskow, Rusia. Selain itu juga

memiliki pabrik di wilayah Komsomolsk-on-Amur, Novosibirsk dan Voronezh.9

Sukhoi Company memiliki sekitar 26.000 pekerja yang tersebar di

beberapa anak perusahaannya antara lain Sukhoi Design Bureau, Komsomolsk-

on-Amur Aircraft Production Association (KnAAPO), Novosibirsk Aviation

Production Association (NAPO), Irkut SPC, TANTK dan Sukhoi Civil Aircraft

Corporation.10

2.2.2 PT. Trimarga Rekatama (Agen Perwakilan Sukhoi di Indonesia)

PT.Trimarga Rekatama (Trimarga) sebagai agen tunggal Sukhoi untuk

penjualan pesawat komersial SSJ-100 di Indonesia, sekaligus fasilitator demo

flight SSJ 100. Memiliki Kantor Pusat di Jl. Pintu Besar Selatan I No. 17,

kompleks Pasar Asemka, Jakarta Barat. Kantor lainnya ada di Jl. Mabes Hankam

No. 51, Cilangkap, Jakarta Timur.11

7 http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Sukhoi_Superjet_100_di_Gunung_Salak,

diakses tanggal 23 November 2012. 8 http://www.sukhoi.org/eng/company/structure/rj_sukhoi/ , website resmi dari Sukhoi

Company, diakses tanggal 19 November 2012. 9 Ibid. 10 Ibid. 11 http://opinibebas.wordpress.com/2012/05/21/opini-bebas-untuk-menguak-broker-

sukhoi-berita-terbaru-dan-aktual/ diakses tanggal 19 November 2012


http://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan

http://en.wikipedia.org/wiki/Ilyushin

http://en.wikipedia.org/wiki/Irkut_%28aircraft_manufacturer%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev

http://en.wikipedia.org/wiki/Yakovlev

http://en.wikipedia.org/wiki/Komsomolsk-on-Amur_Aircraft_Production_Association

http://en.wikipedia.org/wiki/Komsomolsk-on-Amur_Aircraft_Production_Association

http://en.wikipedia.org/wiki/Novosibirsk

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Sukhoi_Superjet_100_di_Gunung_Salak

http://www.sukhoi.org/eng/company/structure/rj_sukhoi/

http://opinibebas.wordpress.com/2012/05/21/opini-bebas-untuk-menguak-broker-sukhoi-berita-terbaru-dan-aktual/


11

Trimarga telah mendaftarkan diri sebagai badan hukum di Kantor

Kementerian Hukum dan HAM. Pada 18 Maret 2010, terbit surat Keputusan

Menkum HAM yang menyetujui perubahan atas Anggaran Dasar Trimarga. SK

itu ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Aidir Amin Daud.12

Sukhoi Civil Aircraft Corporation (SCAC) merupakan salah satu anak

perusahaan dari Sukhoi Company, didirikan tahun 2000 bertujuan untuk

mendesain, memproduksi, menjual serta mendukung program pesawat sipil

Rusia.13

2.3 Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat SSJ-100.

2.3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

KUH Perdata menganut sistem tanggung jawab hukum atas dasar

kesalahan (liability based on fault) terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut dikenal sebagai tindakan melawan hukum

(onrechtsmatigdaad) berlaku umum terhadap siapapun.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.14

Menurut pasal tersebut setiap perbuatan melawan hukum yang

menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena

perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Berdasarkan

ketentuan tersebut setiap orang atau badan hukum harus bertanggung jawab secara

hukum atas perbuatannya sendiri artinya apabila karena perbuatannya

12 Ibid. 13 Ibid. 14 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365.


12

mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus

bertanggung jawab (liable) untuk membayar ganti kerugian yang diderita.15

Adapun Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata adalah :

a. Adanya perbuatan melawan hukum

b. Adanya kesalahan

c. Adanya kerugian

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian

yang timbul

Penggunaan KUH Perdata di dalam kasus kecelakaan ini dapat saja

dilakukan, tetapi cenderung terlalu memaksakan. KUH Perdata adalah hukum

privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu di

dalam suatu negara, sehingga dalam ranah hukum privat ini Pemerintah tidak ikut

campur tangan. Dalam penyelesaian kasus ini hampir tidak dimungkinkan jika

tidak ada campur tangan dari Pemerintah. Pemerintah memiliki pengaruh yang

sangat besar untuk melakukan upaya diplomasi dalam menghadirkan perwakilan

Sukhoi ke Indonesia. Tanpa adanya tekanan dari Pemerintah pihak Sukhoi belum

tentu memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi.

Andaikata perwakilan Sukhoi dapat dihadirkan ke Indonesia tentunya

untuk proses pembuktiannya tidaklah mudah. KUH Perdata dirasa adil apabila

kedudukan kedua belah pihak baik penumpang dengan perusahaan penerbangan

mempunyai kemampuan yang sama membuktikan sehingga mereka dapat saling

membuktikan kesalahannya. Dalam perkembangannya, tanggung jawab hukum

atas dasar kesalahan tidak dapat diterapkan dalam angkutan udara mengingat

kedudukan perusahaan penerbangan dengan penumpang dan/atau pengirim barang

tidak seimbang, karena perusahaan penerbangan menguasai teknologi tinggi,

15 Martono, Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara terhadap Pihak Ketiga di

Permukaan Bumi, Disampaikan pada Seminar Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara terhadap Pihak Ketiga yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi 22 November 2000 di Jakarta.


13

sementara itu penumpang dan/atau pengirim barang tidak menguasai teknologi

tinggi.

Selain itu KUH Perdata adalah peraturan yang bersifat umum, tidak

mengatur secara spesifik mengenai penerbangan. Setiap kasus kecelakaan

penerbangan hampir tidak pernah disebabkan oleh sebuah faktor tunggal, biasanya

disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan sehingga membuat kasus

kecelakaan penerbangan cenderung rumit dan teknis. Dengan adanya adagium

hukum lex specialis derogat lege generale maka jika ada peraturan perundang-

undangan yang lebih khusus, KUH Perdata akan dikesampingkan, dan peraturan

perundang-undangan yang lebih khusus akan digunakan.

2.3.2 Ordonansi Pengangkutan Udara Stb.1939-100 (OPU 1939)

Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 yang biasa disingkat OPU 1939

merupakan produk hukum yang mengatur tentang pengangkutan udara yang

dibuat pada masa kolonial Belanda. Ordonansi ini diundangkan setelah

pemerintahan Belanda meratifikasi konvensi Warsawa 1929 beserta protokol

tambahannya pada tanggal 1 Juli 1933. Konvensi tersebut mulai berlaku bagi

negeri Belanda, Hindia Belanda(Indonesia), Suriname, Curacalo pada tanggal 29

September 1933. Ordonansi penerbangan ini disahkan pada tanggal 1 Mei 1939

dan diundangkan dalam Indische Staatsblad 1939 No.100.

Dalam kecelakaan pesawat SSJ-100 di wilayah Indonesia yang kemudian

mengakibatkan kerugian serta meninggalnya penumpang pesawat, ada

kemungkinan untuk menerapkan OPU 1939 serta peraturan perundang-undangan

nasional lainnya bagi korban kecelakaan. Secara formal Indonesia masih

menggunakan OPU 1939, sebagai dasar hukum pengangkutan udara domestik.

Saat ini OPU 1939 masih berlaku berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan

UUD 1945 Amandemen keempat yang berbunyi :


14

Segala peratuaran perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini.16

Ketentuan keberlakuan OPU 1939 diperkuat berdasarkan pasal 74

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang berbunyi :

Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer Ordonnantie Staatsblad

Tahun, 1939 Nomor 100) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan

Undang-undang yang baru.17

OPU 1939 tidak berlaku terhadap transportasi tanpa bayaran, transportasi

perdana yang dimaksudkan untuk percobaan (inaugural flight). Hal ini dapat

dilihat dari pasal 2 ayat (1) OPU 1939 :

Pasal 2.

1) Kecuali yang ditentukan dalam pasal 39, ordonansi ini tidak berlaku bagi:

a. pengangkutan udara cuma-cuma, yang tidak diselenggarakan oleh

suatu perusahaan pengangkutan udara; (VWarschau 11.)

b. pengangkutan udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan

pengangkutan udara sebagai suatu percobaan pertama berhubung

dengan maksud mengadakan dinas penerbangan tetap;

c. pengangkutan udara, yang dilakukan dalam keadaan luar biasa,

menyimpang dari usaha yang lazim dari suatu perusahaan

penerbangan. (VWarschau 34.)18

Di dalam pasal 2 ayat (1) OPU 1939 disebutkan ada pengecualian terhadap

pasal ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 OPU 1939. Untuk lebih memahami

maksud dari isi pasal 2 ayat (1) ini, penulis akan melihat isi pasal 39 yang

berbunyi :

16 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD Tahun 1945, pasal

1 Aturan Peralihan. 17 Indonesia, Undang-undang tentang Penerbangan, UU No.15 Tahun 1992, pasal 74. 18 Ordonansi Pengangkutan Udara,Staatblad No.100 Tahun 1939, pasal 2.


15

Pasal 39.

1) Bila dalam pengangkutan udara seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1), ditimbulkan luka atau kerugian pada orang, bagasi atau barang, maka

orang yang menyelenggarakan pengangkutan udara ini

bertanggungjawab tentang kerugian, bila ditunjukkan bahwa ia atau salah

seorang yang dipekerjakan olehnya pada pengangkutan udara itu, tidak

mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan kerugian

itu, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa mereka tidak mungkin untuk dapat

mengambil tindakan-tindakan itu. Bila pengangkut membuktikan bahwa

kesalahan orang yang menderita rugi telah mengakibatkan kerugian yang

timbul atau telah turut mengakibatkan timbulnya kerugian, hakim dapat

mengesampingkan atau mengurangi tanggungjawab pengangkut. (Lvervoer

65, 11.)

2) Bila luka itu mengakibatkan kematian, maka suami atau istri dari korban,

anak-anaknya atau orang tuanya yang menjadi tanggungan korban dapat

menuntut dari orang yang menyelenggarakan pengangkutan udara itu ganti

rugi yang dinilai sesuai dengan keadaan mereka dengan syarat-syarat yang

ditentukan dalam ayat di atas.

3) Bila, sesuai dengan yang ditentukan dalam ayat (2), pengangkut

bertanggungjawab untuk kerugian yang dimaksud dalam ayat-ayat di atas,

maka tanggungjawabnya, kecuali yang ditentukan dalam ayat (4), dibatasi

sampai jumlah-jumlah seperti berikut:

a. terhadap setiap orang yang diangkut, yang menderita luka, atau

terhadap mereka yang ditunjuk dalam ayat (2), seluruhnya, sampai

sejumlah Rp 12,500;

b. tentang kerugian yang timbut karena kehancuran, kehilangan atau

kerusakan barang-barang yang diangkut, sampai jumlah Rp 25 tiap

kg.19

Dari kedua pasal di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa sebenarnya

OPU 1939 tidak mengatur mengenai transportasi udara tanpa bayaran maupun

19 Ordonansi Pengangkutan Udara,Staatblad No.100 Tahun 1939, pasal 39.


16

transportasi perdana yang dimaksudkan untuk percobaan (inaugural flight).

Hanya saja jika terjadi kecelakaan pesawat yang menyebabkan kerugian maupun

korban meninggal bagi penumpang, maka pasal 39 OPU 1939 berlaku terhadap

kejadian tersebut. Menurut pendapat penulis isi dari kedua pasal tersebut

terdengar aneh, karena tidak konsisten, di pasal 2 disebut tidak mengatur, tetapi di

pasal 39 justru mengatur jika terjadi kecelakaan pesawat yg menimbulkan

kerugian. Menurut ilmu perundang-undangan seharusnya kedua pasal tersebut

disatukan ke dalam satu bab karena memiliki muatan materi yang sama. Selain itu

seharusnya pasal 39 dibentuk sebagai kelanjutan pengaturan dari pasal 2, ditaruh

berurutan dan bukan sebagai pengecualian. Kekurangan ini dapat dimaklumi

karena mungkin pada saat itu ilmu perundang-undangan belum se-moderen saat

ini.

Analisis dari penulis menurut Pasal 2 ayat (1), OPU 1939 tidak berlaku

untuk penerbangan yang dilakukan oleh pesawat SSJ-100 karena penerbangan

tersebut adalah penerbangan tanpa bayaran, Sukhoi tidak memungut bayaran

kepada penumpang. Selain itu penerbangan tersebut ditujukan sebagai percobaan

(demo flight) kepada maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia selaku calon

konsumen. Namun berdasarkan pasal 39, OPU 1939 menjadi berlaku terhadap

penerbangan SSJ-100 dikarenakan pesawat tersebut mengalami kecelakaan yang

mengakibatkan kematian pada penumpangnya.

Menurut pasal 39 ayat (1) pihak yang harus bertanggung jawab terhadap

terjadinya kecelakaan adalah penyelenggara pengangkutan udara. Dalam

penerbangan (demo flight) pesawat SSJ-100, pihak penyelenggara pengangkutan

adalah Sukhoi Civil Aircraft Company (Sukhoi) dan agen perwakilannya di

Indonesia yaitu PT. Trimarga Rekatama. Oleh karena itu Sukhoi dan PT.

Trimarga Rekatama harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul.

Berdasarkan pasal 39 ayat (2) OPU 1939 maka suami atau istri dari

korban, anak-anaknya atau orang tuanya yang menjadi tanggungan korban berhak

untuk menuntut ganti kerugian kepada Sukhoi dan PT.Trimarga Rekatama.


17

Besarnya ganti kerugian di dalam OPU 1939 dibatasi, menurut pasal 30

ayat 3 setiap penumpang yang meninggal dunia memperoleh ganti rugi sebesar

Rp. 12.500 , Rp. 25 per kilogram bagasi tercatat dan Rp. 500 setiap kilogram

barang. Ditinjau dari standar hidup, keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia

serta tingkat inflasi yang ada, jumlah tersebut pada saat ini sudah tidak sesuai lagi.

Walaupun seluruh unsur-unsur dari OPU 1939 terpenuhi untuk digunakan

dalam kecelekaan pesawat SSJ-100, namun ganti kerugian yang diatur dalam

peraturan ini sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, hal ini dapat

dimaklumi karena peraturan ini dibuat 73 tahun yang lalu. Kesimpulan penulis

peraturan ini dapat digunakan jika Sukhoi memiliki itikad baik untuk

memberikan ganti kerugian sesuai dengan keadaan pada saat kecelakaan terjadi.

Intinya OPU 1939 hanya digunakan sebagai dasar hukum sedangkan ganti

kerugiannya berdasarkan negosiasi antara Sukhoi dan keluarga korban.

2.3.3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta

Peraturan Pelaksananya

Penulis berpendapat bahwa Undang-undang (UU) ini adalah yang paling

lengkap dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena UU

ini adalah UU yang mengatur penerbangan nasional secara spesifik. UU No.1

Tahun 2009 adalah lex specialis dari undang-undang lainnya yang mengatur

mengenai penerbangan. Selain itu UU No.1 Tahun 2009 adalah UU terbaru

mengenai penerbangan domestik sehingga diharapkan memiliki pengaturan yang

sesuai dengan keadaan sekarang baik dari segi ganti kerugian maupun hal-hal

teknis yang berkenaan dengan penerbangan.

Namun sebelum mengambil kesimpulan akhir mengenai dapat atau tidak

dapat digunakannya UU ini, maka penulis akan mencoba menguraikan unsur-

unsur yang ada di dalam pasal-pasal UU No.1 Tahun 2009. Mengenai tanggung

jawab pengangkut terhadap penumpang diatur di dalam pasal 141 ayat (1) yang

berbunyi :


18

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal

dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan

udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.20

Melihat kepada isi pasal 141 ayat (1) maka jelas bahwa yang harus

bertanggung jawab terhadap korban meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat

SSJ-100 adalah pengangkut. Namun, siapakah pengangkut? Untuk mengetahui

definisi dari pengangkut maka dapat melihat ketentuan di dalam pasal 1 angka 26

UU No.1 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin

kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan

udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan

usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak

perjanjian angkutan udara niaga.21

Definisi pengangkut di dalam pasal 1 angka 26 UU No.1 Tahun 2009

belum memberikan gambaran yang jelas apakah Sukhoi dan PT. Trimarga

Rekatama adalah termasuk pengangkut atau tidak. Oleh karena itu penulis akan

menguraikan dan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1 angka 26

UU No.1 Tahun 2009, di dalam pasal tersebut terdapat 3 unsur yaitu :

1. Badan usaha angkutan udara niaga

2. Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang

melakukan kegiatan angkutan udara niaga

3. Badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang

membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga

Pertama, Pengertian dari badan usaha angkutan udara niaga dapat

dilihat di dalam pasal 1 angka 20 UU No.1 Tahun 2009 yang berbunyi :

20 Indonesia, Undang-undang tentang Penerbangan, UU No.1 Tahun 2009, pasal 141

ayat (1). 21 Indonesia, Undang-undang tentang Penerbangan, UU No.1 Tahun 2009, pasal 1 angka

26.


19

Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan

terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat

udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos

dengan memungut pembayaran.22

Sukhoi adalah perusahaan pembuat pesawat yang berasal dari Rusia dan

berdomisili di Rusia. Sukhoi bukan badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan hukum Indonesia, Oleh karena itu Sukhoi tidak termasuk ke

dalam unsur badan usaha angkutan udara. PT. Trimarga Rekatama selaku agen

dari Sukhoi juga bukan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

namun merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas

(PT). Tetapi tidak semua badan hukum Indonesia masuk ke dalam kategori badan

usaha angkutan udara, hanya badan hukum Indonesia yang kegiatan utamanya

mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,

dan/atau pos dengan memungut pembayaran. PT. Trimarga Rekatama kegiatan

utamanya adalah sebagai agen penjualan pesawat Sukhoi di Indonesia, Oleh

karena itu PT. Trimarga Rekatama tidak masuk ke dalam unsur ini.

Kedua, unsur pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga

yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga, Sukhoi dan PT. Trimarga

Rekatama tidak melakukan kegiatan angkutan udara niaga, sebagaimana yang

terdapat dalam pasal 1 angka 14 UU No.1 Tahun 2009 bahwa angkutan udara

niaga adalah angkutan udara umum dengan memungut pembayaran. Sukhoi dan

PT. Trimarga Rekatama melakukan penerbangan dalam rangka demo pesawat

terbaru dari Sukhoi yaitu Superjet S-100, dan tidak memungut bayaran kepada

penumpangnya. Oleh karena itu Sukhoi dan PT.Trimarga Rekatama tidak

termasuk ke dalam unsur yang kedua ini.

Ketiga, unsur badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga

yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Dalam penerbangan

demo yang dilakukan oleh Sukhoi dan PT.Trimarga Rekatama tidak ada kontrak

22 Indonesia, Undang-undang tentang Penerbangan, UU No.1 Tahun 2009, pasal 1 angka

20.


20

perjanjian angkutan udara niaga antara Sukhoi dan PT.Trimarga Rekatama dengan

penumpang. Bentuk kontrak perjanjian angkutan udara niaga biasanya berbentuk

tiket pesawat, karena ini adalah penerbangan demo yang tidak memungut bayaran

maka penumpang tidak memiliki tiket. Oleh karena itu Sukhoi dan PT.Trimarga

Rekatama tidak termasuk unsur yang terakhir ini.

Maka kesimpulan dari penulis, pengertian dari pengangkut di dalam UU

No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak termasuk Sukhoi dan PT.Trimarga

Rekatama. Oleh karena itu pasal 141 ayat (1) UU No.1 Tahun 2009 tentang

tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang meninggal dunia tidak dapat

digunakan dalam kasus kecelekaan pesawat SSJ-100. Jika penulis membaca isi

dari UU No.1 Tahun 2009 memang sebagian besar pengaturan yang diatur adalah

mengenai penerbangan niaga berjadwal dan tidak mengatur mengenai

penerbangan demo.

2.4.4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 diatur di dalam pasal

1 angka 2 yang berbunyi :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.23

Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penumpang

pesawat SSJ-100 dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena penumpang SSJ-

100 adalah pengguna dari pesawat SSJ-100 yang datang atas undangan dari pihak

Sukhoi. Selain itu pengertian konsumen di atas tidak mempermasalahkan

bagaimana cara mendapatkan barang dan/atau jasa yang dimaksud, apakah dengan

cara membayar atau gratis. UU Perlindungan Konsumen juga tidak mensyaratkan

adanya perjanjian pengangkutan. Oleh karena itu ketika penumpang

menggunakan pesawat SSJ-100 maka telah terjadi hubungan hukum antara

penumpang sebagai konsumen dan Sukhoi sebagai pelaku usaha.

23 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Opcit,pasal 1 angka 2.


21

Pengertian pelaku usaha menurut UU No.8 Tahun 1999 diatur di dalam

pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.24

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 termasuk Sukhoi dan

PT.Trimarga Rekatama. Sukhoi adalah perusahaan asal Rusia, berkedudukan dan

berdomisili di Rusia, namun menjalankan usahanya dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia secara bersama-sama dengan PT.Trimarga Rekatama sebagai

agen perwakilannya di Indonesia. PT.Trimarga Rekatama adalah badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Dan yang perlu digarisbawahi dalam kasus kecelakaan pesawat SSJ-100 adalah

tujuan dari penerbangan demo itu sendiri sebagai sarana untuk promosi yang

merupakan bagian dari kegiatan usaha mereka untuk melakukan penjualan

pesawat. Oleh karena itu baik Sukhoi dan PT.Trimarga Rekatama masuk ke dalam

pengertian pelaku usaha di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 4, dinyatakan Hak

konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa25

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di atas, jika

dikonstruksikan pada penerbangan demo pesawat SSJ-100, yaitu sebagai berikut:

konsumen dalam hal ini penumpang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan dalam menggunakan pesawat SSJ-100 yang dibuat oleh Sukhoi,

secara a contrario berarti Sukhoi memiliki kewajiban untuk memberikan

kenyamanan, keamanan, keselamatan kepada penumpang. Pasal 4 tersebut di atas

24 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Opcit,pasal 1 angka 3. 25 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Opcit,pasal 4.


22

mengandung makna bahwa konsumen dapat menuntut haknya sebagai penumpang

dalam penerbangan demo SSJ-100.

Selanjutnya UU No.8 Tahun 1999 menentukan kewajiban pelaku usaha,

sebagaimana ditentukan pada Pasal 7, yang menyatakan kewajiban pelaku usaha

adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha di atas berlaku juga dalam

penerbangan demo SSJ-100, sebab Sukhoi merupakan pelaku usaha atau

produsen. Dengan demikian, dengan terjadinya kecelakaan pesawat SSJ-100 maka

kewajiban Sukhoi adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

kepada penumpang.

Menurut pendapat penulis UU No.8 Tahun 1999 dapat digunakan pada

kasus kecelakaan pesawat SSJ-100. Mengenai jumlah ganti kerugian dapat

dilakukan negosiasi antara Sukhoi dengan keluarga korban.

2.5 Upaya Pemerintah untuk Memberikan Ganti Kerugian bagi Koban

Kecelakaan Pesawat SSJ-100.

Pemerintah menuntut pihak Sukhoi untuk memberikan ganti kerugian

sebesar 1,25 Miliar Rupiah dengan mengacu pada ketentuan di dalam Permenhub

No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Upaya

yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan cara diplomasi G to G

(Government to Government) kepada Pemerintah Rusia. Hal ini dilakukan karena

pemilik sebagian besar saham Sukhoi adalah Pemerintah Rusia, selain itu Sukhoi

sendiri berdomisili di wilayah Rusia.

Pihak Pemerintah Indonesia dengan pihak Sukhoi melakukan negosiasi

terkait dengan besaran santunan yang akan diberikan pada keluarga korban. Pada

awalnya pihak Sukhoi hanya mau menggelontorkan santuan sebesar 50 Ribu

Dolar Amerika, atau berkisar 450 Juta Rupiah per korban, sementara Pemerintah

Indonesia mendesak agar Sukhoi memberikan santunan sebesar 1,25 Miliar


23

Rupiah. Pada akhirnya Sukhoi menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian

sebesar 1,25 Miliar Rupiah kepada para ahli waris korban kecelakaan pesawat

SSJ-100.

Penulis berpendapat bahwa Peraturan di dalam Permenhub No.77 Tahun

2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak dapat

digunakan untuk menuntut pihak Sukhoi, karena Permenhub tersebut tidak

mengatur mengenai penerbangan demo melainkan hanya mengatur mengenai

penerbangan niaga berjadwal. Tidak berlakunya Permenhub No.77 Tahun 2011

maka seharusnya Pemerintah Indonesia tidak harus mematok nilai ganti kerugian

sebesar 1,25 Miliar Rupiah seperti yang terdapat di dalam Permenhub tersebut.

Pemerintah Indonesia dapat menuntut ganti kerugian dengan nilai yang lebih

besar dari yang terdapat di dalam Permenhub No.77 Tahun 2011.

Menurut penulis logika pemberian santunan dengan nilai yang besar

adalah wajar, pertama, bahwa lazimnya kecelakaan transportasi yang merenggut

korban meninggal, mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan jatuh miskin. Hal

ini disebabkan mayoritas korban meninggal pada kecelakaan transportasi adalah

tulang punggung keluarga (pencari nafkah). Sirnanya tulang puggung keluarga,

sirna pula sumber nafkah keluarga. Fenomena semacam ini ditandaskan oleh hasil

survei World Bank26, bahwa di seluruh dunia mayoritas kecelakaan transportasi

mengakibatkan jatuh miskin bagi keluarga korban, karena tidak ada pengganti

sumber nafkah.

Kedua, di saat tumbangnya sumber nafkah keluarga itu, terlihat tanggung

jawab negara untuk men-recovery keluarga korban belum optimal. Ini terlihat

masih kecilnya jumlah santunan asuransi yang diberikan kepada keluarga korban.

Dalam regulasi, korban meninggal pada kecelakaan pesawat hanya mendapatkan

santunan sebesar 50 Juta Rupiah dari PT. Jasa Raharja. Sebagai perbandingan,

kebijakan negeri Jiran Malaysia memberikan santunan korban kecelakaan lalu

lintas di jalan raya sebesar 1,3 Miliar Rupiah; di Amerika angkanya lebih

signifikan yakni 3 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan Indonesia tentu

jumlah ganti kerugian tersebut sangat jauh berbeda.

26 Tulus Abadi, “Tragedi Sukhoi dan Ironi Asuransi,” Warta Konsumen ( Juni 2012 ) : 10


24

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik beberapa

kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Ordonansi Pengangkutan Udara 1939;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan;

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995

Tentang Angkutan Udara;

f. Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011

Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan

Udara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan

Udara; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak

mengatur mengenai penerbangan demo, sehingga tidak dapat

digunakan pada kecelakaan pesawat SSJ-100.


25

Hanya terdapat dua Peraturan Perundang-undangan yang

memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat

SSJ-100 yaitu Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (OPU 1939)

dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Produk hukum tersebut dapat digunakan oleh keluarga

korban untuk mengajukan gugatan ataupun tuntutan ganti kerugian

kepada Sukhoi.

2. Mengenai nilai ganti kerugian masih terdapat kekurangan di dalam

OPU 1939 dan UU Perlindungan Konsumen, nilai ganti kerugian

di dalam OPU 1939 sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang,

sehingga mengenai ganti kerugian harus di negosiasikan antara

Sukhoi dan keluarga korban. UU Perlindungan Konsumen juga

tidak mengatur mengenai nilai/jumlah ganti kerugian, sehingga

diganti kerugian harus dinegosiasikan antara Sukhoi dan keluarga

korban.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan

upaya diplomasi kepada Pemerintah Rusia sudah benar dan tepat.

Namun nilai ganti kerugian yang dituntut seharusnya tidak dibatasi

dengan nilai yang sama seperti di dalam Permenhub No.77 Tahun

2011 yaitu 1,25 Miliar Rupiah, seharusnya dapat lebih besar dari

nilai tersebut. Alasan logisnya adalah Permenhub No.77 Tahun

2011 ditujukan untuk penerbangan niaga berjadwal bukan

penerbangan demo, sehingga tidak dapat digunakan terhadap

kecelakaan pesawat SSJ-100. Penuntutan nilai ganti kerugian yang

besar adalah wajar, karena mayoritas korban meninggal adalah

tulang punggung keluarga (pencari nafkah), dengan tidak adanya

pengganti sumber nafkah maka dapat mengakibatkan keluarga

korban jatuh miskin.

3.2 SARAN


26

1. Pemerintah harus menuntut pemberian ganti rugi kepada Sukhoi melalui

upaya diplomasi. Pemerintah Indonesia dapat menekan Pemerintah Rusia

sebagai pemilik saham terbesar dari Sukhoi melalui upaya diplomasi.

Penuntutan ganti kerugian kecelakaan pesawat SSJ-100 pada dasarnya

memiliki dasar hukum yang kuat karena dilindungi oleh perjanjian

internasional dan hukum positif di Indonesia. Ketika ganti kerugian telah

didapatkan dari Sukhoi, Pemerintah juga harus terus mengawal agar ganti

kerugian dapat diterima oleh ahli waris korban yang memang berhak.

2. Melakukan peninjauan kembali terhadap Ordonansi Pengangkutan Udara

1939 yang dibuat tahun 1939 pada masa kolonial Belanda. Hal yang

mendesak untuk dilakukan perbaikan adalah aturan mengenai jumlah nilai

ganti rugi, sebab nilai ganti rugi yang ditentukan di dalam OPU 1939

sangat kecil dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

3. Undang-undang No.1 Tahun 2009 sebagai Undang-undang penerbangan

nasional tidak mengatur mengenai penerbangan demo, maka perlu

dilakukan perubahan terhadap isi dari UU No.1 Tahun 2009 agar mengatur

juga mengenai penerbangan demo, atau nantinya jika dibuat UU

penerbangan nasional yang baru harus mencakup mengenai penerbangan

demo. Sehingga apabila terjadi kecelakaan pada penerbangan demo, maka

korban mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti

kerugian.

4. Mengingat proses penyelesaian ganti kerugian melalui pengadilan

memerlukan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit, maka sebaiknya

proses ganti kerugian di luar pengadilan diatur sedemikian rupa sehingga

dapat memuaskan para pihak, dan dapat terwujud proses penyelesaian

ganti kerugian yang mudah, cepat dengan biaya ringan.


27

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Mamudji, Sri. et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Az. Nasution. Gerakan Perlindungan Konsumen: Tinjauan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999. Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2005.

Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar. Jakarta:Diadit

Media, 2007.

Az. Nasution. Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada

Perlindungan Konsumen Indonesia. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

1995.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar

Grafika, 2008.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Martono, H.K. Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angksas, Hukum

Internasional. Bandung : Madar Maju, 1995.

Martono, H.K. Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik. Jakarta :

Rajawali Pers, 2010.

Martono, H.K. Hukum Angkutan Udara berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009.

Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Miru. Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:

PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT

Binacipta, 1997.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara.

Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.


28

Saefullah. Tanggung jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan

dari Produk pada Era Pasar Bebas. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Setiawan. Makalah Produsen atau Konsumen;Siapa Dilindungi Hukum. Jakarta,

2001

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : PT.

Citra Aditya

Bakti, 2006.

Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung

Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei, 2005.

Simatupang, Taufik. Aspek Hukum Periklanan. Bandung: PT Aditya Bakti. 2004

Setiawan. R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Ctk. Keenam. Bandung : Putra

Abardin, 1999.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2008.

Soemarno, Armistiani. Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia. Jakarta : PT.Gunung Agung, 1982.

Suherman, E. Hukum Udara Indonesia dan Internasional. Bandung : Alumni,

1983.

Suherman, E. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Bandung : Penerbit

Alumni, 1984.

Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya, 1995.

Shofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya.

Bandung: PT

Citra Aditya. 2003

Shofie, Yusuf. Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. cet. 1.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Suherman, E. Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara. Bandung: Penerbit

Alumni, 1984.


29

Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Cet.1, (Jakarta : Visimedia,

2008).

Hartono, Sri Redjeki. Hukum Ekonomi Indonesia, Malang:Bayu Media, 2007.

Hartono,Sri Redjeki. Kapita Selekta Hukum Ekonom, Bandung: Penerbit Mandar

Maju, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.

Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wiradipradja, E. Saefullah. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Tata

Udara Internasional dan Nasional. Yogyakarta : Liberty, 1989.

Adijaya Yusuf dan John W. Head. Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan

Kurikulum. Jakarta: ELIPS, 1998.

JURNAL :

Khairandy, Ridwan. Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab

Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara, Jurnal

Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta. 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Undang-undang Dasar Republik Indonesia. UUD Tahun 1945.

Indonesia. Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun

1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia. Undang-undang Tentang Penerbangan. UU No. 1 Tahun 2009. LN

No. 1 Tahun 2009, TLN No. 4956.

Indonesia. Undang-undang Tentang Penerbangan. UU No. 15 Tahun 1992.

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Udara. PP No.40 Tahun

1995.

Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tanggung Jawab

Pengangkut Angkutan Udara. Permenhub No. 77 Tahun 2011.


30

Ordonansi Penangkutan Udara. Staatblad No.100 Tahun 1939.

INTERNET :

http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-

udara/12975. Diakses tanggal 23 November 2012.

http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-

udara/13004. Diakses tanggal 22 November 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100. Diakses tanggal 20 November

2012.

http://opinibebas.wordpress.com/2012/05/21/opini-bebas-untuk-menguak-broker-

sukhoi-berita-terbaru-dan-aktual/. Diakses tanggal 19 November 2012.

http://www.sukhoi.org/eng/company/structure/rj_sukhoi/. Diakses tanggal 19

November 2012.

Tatang M. Mirin. "Konsep, konstruksi, definisi operasional, dan definisi

konseptual dalam

penelitian."tatangmanguny.wordpress.com.http://tatangmanguny.wordpres

s.com/2009/05/30/definisi-operasionaldan-konseptual. Diakses tanggal 23

September 2012.






http://id.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100



http://www.sukhoi.org/eng/company/structure/rj_sukhoi/

http://tatangmanguny/

Documents

UNIVERSITAS INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP …