UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS IMPLEMENTASI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285008-S1111-Dina Aulia... · Tabel 5.4 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Reklame

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS

REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI KABUPATEN

BOGOR

SKRIPSI

DINA AULIA YULIASNI ASMADI

0706287284

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

DEPOK

2011

Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI, 2011

i

UNIVERSITAS INDONESIA



BOGOR

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal

DINA AULIA YULIASNI ASMADI

0706287284

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

DEPOK

2011




iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan karunia yang telah diberikan-Nya dalam setiap langkah yang peneliti tempuh

dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka

memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Begitu banyak titikan

keringat dan perhatian peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan

sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI);

2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Administrasi

Fisip UI;

3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana

Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;

4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi dan

pembimbing peneliti yang telah memberikan masukan, saran dan literature-

literatur yang berguna bagi peneliti dalam penyusunan skripsi;

5. Dra, Titi M. Putranti, M.Si, selaku penasehat akademis yang telah

memotivasi dan membimbing peneliti selama masa kuliah di FISIP UI;

6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah

memberikan pengetahuannya selama peneliti kuliah di FISIP UI;

7. Kedua orang tua peneliti, terima kasih papa yang tanpa mengenal lelah

selalu sabar dalam menemani peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Terima

kasih juga kepada mama yang setia menemani peneliti mencari data yang

dibutuhkan dan selalu mendorong peneliti untuk menyelesaikan penyusunan

skripsi ini. Tanpa doa yang papa mama panjatkan dalam setiap sholat

kepada Allah SWT tidak mungkin peneliti bisa meraih ini semua. Terima


v

kasih mama papa. Semoha peneliti dapat membanggakan mama dan papa

kelak. Amin;

8. Kakak peneliti yang selalu memberikan dukungan bagi peneliti dalam

penyusunan skripsi;

9. Terima kasih untuk seluruh karyawan Dinas Pendapatan dan Kekayaan

Barang Daerah, khususnya kepada Bapak Rachmat dari Seksi Pendataan dan

Penagihan Pajak Reklame dan Bapak Fendri dari Seksi Penagihan Pajak

yang telah berkenan dan membantu dalam memberikan informasi;

10. Terima kasih kepada seluruh karyawan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten

Bogor, khususnya kepada Ibu Tina dari Bagian Perizinan Penyelenggaraan

Reklame yang telah berkenan dan membantu dalam memberikan informasi;

11. Terima kasih untuk seluruh karyawan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor, khususnya kepada Bapak Iwan yang telah berkenan

memfasilitasi peneliti dalam penyusunan skripsi dan membantu dalam

memberikan informasi;

12. Terima kasih kepada seluruh petugas MBRC yang telah membantu peneliti

dalam mencari data yang diperlukan;

13. Kepada Nazlah Khaeroni S. yang dengan sabar mendampingi,

mendengarkan curhatan serta memberikan dorongan untuk maju;

14. Erpe, Ajeng, Suki, Vidya, Anggon, Ary, Djamul, Ia, Dias, Aya, teman-

teman selama kuliah. Terima kasih atas empat tahun yang mengesankan ini.

Terima kasih atas semua suka duka yang akan selalu menjadi kisah yang

tidak terlupakan.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak. Atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini peneliti

mohon maaf dan harap dimaklumi.

Jakarta, 27 Desember 2011

Peneliti



vii

ABSTRAK

Nama : Dina Aulia Yuliasni A.

Program studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul : Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Atas

Reklame Rokok Pada Warung Dan Kios Di Kabupaten Bogor

Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda

KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi

penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di

daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi

karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan

penyelenggaraan reklame yang harus dilalui. Tujuan penelitian ini adalah

menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan menggunakan teori

tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo, serta

menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur observasi dan

wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian

ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai teori; proses

pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan; Kendala

ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam perizinan,

administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya

sejumlah potensi pajak.

Kata Kunci :

Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Reklame


viii

ABSTRACT

Name : Dina Aulia Yuliasni A.

Study Program : Fiscal Administration

Title : Implementation of Advertising Tax on Cigarette Products’

Advertisements at Bogor County Stalls Analysis

The aim of this research is to analyze the implementation of advertising tax

on cigarette products’ advertisement at Bogor county stalls. The enforcement of

No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county local

government by allowing all of the cigarette products’ advertisement being held at

their district. However, the accomplishment of this advertising has to be more

selective and controlled because the target market is wider and closer by this

media. Things that can be used to control them is advertising tax and the

administration to permit the advertisement. The purposes of this study are to

analyze the administration procedure of advertising tax with Ikhsan and Salomo’s

theory, analyze the permit procedure and the controlling procedure, and analyze

the obstacle of the implementation of this cigarette products’ advertisement,

specifically advertisement at Bogor county stalls.

The research’s approach that being used is quantitative approach, collecting

data methods are field search, literature research, in-depth interviews, and

observation. Analyze the data with qualitative method. And the result of this

research stated that the implementation of the tax administration is already be

implemented as the theory said; the controlling procedure are still not be

implemented as the standard set; and there are some obstacles on each procedure

and give a big impact to the collection of advertising tax.

Keyword: Tax administration, Tax Collection System, Advertising tax


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pokok Permasalahan 7

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Signifikansi Penelitian 9

1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka 12

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pajak Daerah 18

2.2.2 Reklame 22

2.2.3 Pajak Reklame 23

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 24

2.2.5 Administrasi Pajak 25

2.3 Operasionalisasi Konsep 29

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian 31

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian 31

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian 32

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu 32

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 33

3.3 Teknik Analisis Data 34

3.4 Narasumber 35

3.5 Site Penelitian 36

3.6 Pembatasan Penelitian 36


x

BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BOGOR

4.1 Badan Perizinan Terpadu 37

4.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 40

4.3 Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah 44

4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor 47

4.5 Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan di

Kabupaten Bogor 52

4.6 Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor 54

BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ATAS REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI

KABUPATEN BOGOR

5.1 Implementasi Tahapan Administrasi Pajak Reklame atas

Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 67

5.1.1 Pendataan / Identifikasi Subjek dan / atau Objek Pajak 69

5.1.2 Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak 77

5.1.3 Penetapan Nilai Pajak Terutang 86

5.1.4 Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak 98

5.2 Proses Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Rokok pada

Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 105

5.3 Kendala dalam Proses Penyelenggaraan Reklame Rokok pada

Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 109

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan 115

6.2 Saran 115

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN


xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 15

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep 30

Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2011 55

Tabel 5.1 Rincian Jumlah Reklame Rokok pada Warung dan Kios di

Kabupaten Bogor Tahun 2010 63

Tabel 5.2 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2011 65

Tabel 5.3 Contoh Tabel Data Objek Pajak Reklame Rokok pada Warung

dan Kios di Kabupaten Bogor 76

Tabel 5.4 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Reklame

Kabupaten Bogor Tahun per 31 Desember 2010 102


xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Perokok di Indonesia Tahun 2008 2

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bogor 4

Gambar 1.3 Komponen Target Pajak Daerah Tahun 2006 6

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor 39

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor 42

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang

Daerah Kabupaten Bogor 46

Gambar 4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor 49

Gambar 4.5 Mekanisme Pajak Reklame di Kabupaten Bogor 58

Gambar 5.1 Reklame Rokok Jenis Front Tempel 64

Gambar 5.2 Reklame Rokok Jenis Billboard Tanam 90

Gambar 5.3 Reklame Rokok Jenis Billboard Tempel 91

Gambar 5.4 Reklame Rokok Jenis Billboard Back Tanam 92

Gambar 5.5 Reklame Rokok Jenis Billboard Front Tanam 93

Gambar 5.6 Reklame Rokok Jenis Spanduk 94

Gambar 5.7 Reklame Rokok Jenis Rombong 96

Gambar 5.8 Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Berdekatan dengan

Sekolah 111

Gambar 5.9 Contoh Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Tidak

Ditertibkan 114


xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Wawancara dengan Bagian Perizinan ReklameBadan Perizinan

Terpadu Kabupaten Bogor

Lampiran 3 Wawancara dengan Bagian Pendataan Reklame Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Bogor

Lampiran 4 Wawancara dengan Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame

Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Lampiran 5 Wawancara dengan Bagian Penagihan Pajak Daerah Dinas

Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Lampiran 6 Wawancara dengan PT. Djarum

Lampiran 7 Wawancara dengan CV. Sheilla Advertising

Lampiran 8 Wawancara dengan CV. Wahyu

Lampiran 9 Wawancara dengan Akademisi


1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus

mengembangkan perekonomiannya. Diantara banyaknya faktor yang dapat

mengembangkan perekonomian di Indonesia, periklanan memegang peranan yang

cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan

dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan oleh kegiatan-

kegiatan periklanan (Purwaningwulan, 2010). Keberadaan periklanan ini sangat

menunjang usaha penjualan yang menentukan kelangsungan produksi serta

mendukung terciptanya lapangan pekerjaan. Jika periklanan tidak ada, maka

produsen dan distributor tidak dapat menjual produknya, dan sebaliknya

konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai produk barang dan jasa

yang tersedia. Salah satu bentuk periklanan yang banyak digunakaan sekarang

adalah dalam bentuk reklame. Itulah sebabnya periklanan merupakan salah satu

faktor penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

Salah satu produsen yang menggunakan reklame dalam memasarkan

produknya adalah produsen rokok. Jika dilihat dari produksi rokoknya, produksi

rokok di Indonesia masih cenderung tinggi walaupun kampanye anti rokok sedang

gencar dilakukan pemerintah. Selama tahun 2005 sampai tahun 2009 produksi

rokok cenderung mengalami peningkatan sekitar 3,2% per tahun, yaitu dari 2005

sebesar 240,1 miliar batang menjadi 245 miliar batang pada 2009 dan diprediksi

hingga akhir 2010 mencapai 250 miliar batang (Media Data Riset, 2010). Jumlah

produksi ini tidak terlepas dari tingginya konsumsi rokok di Indonesia. Dari

sepuluh negara perokok terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-3

setelah Cina dan India (World Health Organization, 2008).


2

Universitas Indonesia

Gambar 1.1 Statistik Perokok di Indonesia Tahun 2008

Sumber : World Health Organization

Berdasarkan gambar diatas, perokok di Indonesia berasal dari kalangan pria

maupun wanita. Jika dilihat dari klasifikasi umur, perokok berasal dari kalangan

anak-anak dan remaja, atau dibawah umur, dan dari kalangan dewasa. Rincian

statistik perokok pria di Indonesia terdiri dari 21,4% pria dibawah umur dan 63%

pria dewasa. Sedangkan statistik perokok wanita di Indonesia terdiri dari 4%

wanita dibawah umur dan 4,5% wanita dewasa.

Khusus di Kota Bogor, sekitar 7,22 persen perokok mulai mengonsumsi

asap rokok pada usia di diatas 10 tahun. Angka ini merupakan angka tertinggi

dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat (Republika, 23 Juli 2010).

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk

merokok. Faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi menjadi faktor intrinsik dan

ekstrinsik. Faktor instrinsik dari perokok itu berasal dari individu dari perokok itu

sendiri. Seperti yang dikutip Sitepoe dari Conrad dan Miller yang menjelaskan

faktor intrinsik secara lebih mendetail bahwa :

“Seseorang akan menjadi perokok melalui dorongan psikologis dan fisiologis,

dorongan psikologis pada anak remaja adalah untuk menunjukkan kejantanan

(bangga diri), mengalihkan kecemasan, dan menunjukkan kedewasaan.

Sedangkan dorongan fisiologis dari remaja adalah nikotin yang dapat

menyebabkan ketagihan sehingga seseorang ingin terus merokok.” (Sitepoe,

2000, h.17)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Pria Wanita

Anak-Anak dan Remaja

Dewasa


3


Selain faktor instrinsik tersebut, keinginan untuk merokok juga dipengaruhi oleh

faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik tersebut antara lain adalah pengaruh keluarga

dan lingkungan sekitar, pengaruh teman sebaya, pengaruh iklim, iklan rokok,

kemudahan memperoleh rokok, tidak adanya peraturan, dan sikap petugas

kesehatan (Hamzah, 2003). Jelas sekali bahwa iklan atau reklame iklan sangat

berpengaruh terhadap tingginya konsumsi rokok. Iklan-iklan mengenai rokok ini

terpampang di berbagai tempat seperti warung, toko swalayan, televisi, dan media

lain agar masyarakat mengetahui dan membeli produk tersebut. Selain itu

produsen rokok juga mengemas iklan rokok ini dengan begitu menarik sehingga

daya tarik masyarakat menjadi tinggi.

Keberadaan reklame rokok di Kota Bogor sangat berpengaruh terhadap

pengkonsumsian rokok di Kota Bogor. Terlihat dari hasil survei yang dilakukan

untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pengaruh reklame rokok

terhadap masyarakat Kota Bogor bahwa 66% dari responden berusia muda

menyatakan memiliki keinginan untuk merokok setelah melihat reklame rokok

(LSM No Tobacco Community, 2010). Jumlah ini memperjelas bahwa reklame

rokok sangat berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Kota Bogor.

Pengkonsumsian rokok ini memberi efek negatif baik bagi perokok aktif

maupun perokok pasif. Selain menyebabkan ketagihan terhadap nikotin, rokok

juga menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan

dan janin. Tidak hanya penyakit tersebut, rokok juga merupakan salah satu

pembunuh berbahaya di dunia. Lebih dari 5 juta orang mati karena penyakit yang

disebabkan oleh rokok (World Health Organization, 2008). Oleh sebab itu

pengkonsumsian rokok di Indonesia harus dikurangi. Salah satu cara yang diambil

pemerintah untuk mengurangi pengkonsumsian rokok adalah dengan

pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Salah satu daerah yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok ini adalah

Kota Bogor. Program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa

Rokok (KTR). Perda KTR ini bertujuan untuk mengurangi pengkonsumsian rokok

di Kota Bogor dengan melarang pengkonsumsian di tempat-tempat umum. Tidak


4


hanya itu, Pemerintah Kota juga mengeluarkan kebijakan yang intinya

mendukung pelaksanaan Perda KTR tersebut. Karena tingginya pengaruh reklame

rokok terhadap pengkonsumsian rokok di Kota Bogor, maka Pemerintahan Kota

mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi mengizinkan penyelenggaraan atau

perpanjangan penyelenggaraan reklame rokok serta pengadaan acara dengan

sponsor dari perusahaan rokok. Sejak pemberlakuan perda ini, Pemerintah Kota

sudah mewujudkan penurunan jumlah reklame rokok di ruas-ruas jalan kota

Bogor. Pada tahun 2008 unit reklame rokok yang terpasang berjumlah 372 unit,

sedangkan pada tahun 2010 unit yang tertinggal sebanyak 77 unit (Kompas,

2010). Penurunan jumlah reklame ini diharapkan dapat mengurangi jumlah

perokok yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya.

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bogor

Sumber: www.bogorkab.go.id

Kota Bogor merupakan kota yang terletak ditengah Kabupaten Bogor

sehingga untuk mencapai Kota Bogor harus melalui Kabupaten Bogor terlebih

dahulu. Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kota Bogor juga bertempat

tinggal di Kabupaten Bogor. Letak wilayah dan domisili dari warga yang berada

di Kota Bogor inilah yang menyebabkan setiap kebijakan yang berlaku di Kota

Bogor memiliki efek ke Kabupaten Bogor yang berada di sekitarnya.


http://www.bogorkab.go.id/

5


Salah satu kebijakan yang memberikan efek ke Kabupaten Bogor adalah

tidak diizinkannya reklame rokok untuk dipasang di Kota Bogor untuk

mendukung program Kawasan Tanpa Rokok. Dengan diberlakukannya kebijakan

tersebut, imbas yang timbul di Kabupaten Bogor adalah berpindahnya

penyelenggaraan reklame rokok di kabupaten Bogor.. Hal ini diperjelas dengan

pernyataan Kabid Badan Perizinan Terpadu (BPT) kabupaten Bogor, Irwan

Purnawan, menyebutkan bahwa :

“Kita akui sejak Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diberlakukan di kota

Bogor, kami kebanjiran order penyelenggaraan iklan dari produsen rokok,”

(Poskota, 2010).

Bupati Kabupaten Bogor, Rachmat Yassin, juga membuka peluang bagi produsen

rokok untuk memasang reklamenya di Kabupaten Bogor sejak diberlakukannya

Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Bogor. Bupati menyatakan kesiapannya

untuk menerima reklame rokok di Kabupaten Bogor (Republika, 2010). Tidak

hanya dari pihak pemerintah, penyelenggara reklame rokok pun juga menyatakan

bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah pengalihan pertama penyelenggaraan

reklame rokok dari Kota Bogor daripada daerah lainnya karena di Kabupaten

Bogor masih diperbolehkan dan wilayah cakupannya lebih luas (Wawancara

mendalam dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011).

Dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai pengganti Kabupaten Bogor juga

dipengaruhi oleh pengaruh iklim. Karena letaknya berdekatan dengan Kota Bogor,

iklim Kabupaten Bogor sama seperti Kota Bogor. Suhu 20º-25º C dan curah hujan

yang tinggi merupakan faktor eksternal yang membuat seseorang berkeinginan

untuk merokok. Hal ini sangat menguntungkan bagi produsen rokok, sehingga

reklame rokok diperlukan untuk mempermudah pemasaran rokok dan

mempermudah pengkonsumsi rokok untuk mengetahui tempat dimana rokok bisa

didapatkan.

Reklame merupakan salah satu potensi daerah Kabupaten Bogor, terutama

reklame rokok. Dengan meningkatnya permohonan izin penyelenggaraan reklame

rokok di Kabupaten Bogor dan meningkatnya jumlah reklame yang ada di

Kabupaten Bogor, potensi penerimaan daerah Kabupaten Bogor juga meningkat.


6


Karena reklame merupakan salah satu potensi penerimaan Kabupaten, maka

Kabupaten berhak untuk menjadikan reklame sebagai objek pajak daerah, yaitu

objek pajak reklame.

Pajak reklame di Kabupaten Bogor memiliki dua fungsi, yaitu fungsi

budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair pajak reklame ini adalah

menjadi sumber penerimaan daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan fungsi

regulerend-nya adalah untuk mengatur penyelenggaraan reklame yang ada di

Kabupaten Bogor melalui besarnya tarif. Fungsi regulerend sangat ditekankan

terutama pada penyelenggaraan reklame rokok, karena reklame ini menawarkan

produk yang lebih banyak memberi dampak negatif daripada dampak positif

kepada masyarakat.

Gambar 1.3 Komponen Target Pajak Daerah Tahun 2006

Sumber : dispenda.bogorkab.go.id


7


Potensi penerimaan pajak reklame termasuk cukup tinggi, terlihat dari

penetapan target penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Dari keseluruhan

pajak daerah yang ada di Kabupaten Bogor, pemerintah kabupaten memberi

komposisi target penerimaan pajak reklame sebesar 6% sejak tahun 2006. Target

penerimaan pajak reklame ini menempati urutan ke-5 dari delapan pajak daerah

yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, berdasarkan

informasi yang didapat dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten

Bogor, realisasi penerimaan dari sektor pajak reklame selalu melebihi target yang

ditentukan tiap tahunnya, dan target penerimaan pajak reklame juga meningkat

tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak reklame di Kabupaten

Bogor juga meningkat tiap tahunnya.

Untuk mengenakan Pajak Reklame kepada wajib pajak, Pemerintah

Kabupaten Bogor memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang

pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor. Peraturan daerah tersebut antara

lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 18 Tahun 2002 tentang Pajak

Reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 60 Tahun 2010 tetang Nilai

Jual Objek Pajak Reklame. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, bentuk

reklame yang berada di Kabupaten Bogor antara lain berupa papan / billboard /

videotron / megatron dan media reklame eletronik lainya, reklame kain, reklame

selembaran, reklame sticker, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame

udara, reklame suara, reklame film, reklame peragaan, dan reklame lainnya.

Bentuk reklame tersebut juga digunakan dalam reklame rokok. Berdasarkan data

DPKBD Kabupaten Bogor, bentuk reklame rokok yang banyak digunakan di

Kabupaten Bogor berupa reklame billboard, reklame kain, dan reklame rombong

(DPKBD, 2011). Penyelenggaraan reklame ini dilakukan di jalan-jalan raya,

tempat umum tertentu, warung, dan kios.

1.2 Pokok Permasalahan

Pelarangan reklame rokok di Kota Bogor sebagai wujud pelaksanaan Perda

No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah memberi imbas yang

menguntungkan bagi Kabupaten Bogor. Penyelenggaraan reklame rokok yang di

Kabupaten Bogor mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya.


8


Penyelenggaraan reklame rokok di Kabupaten Bogor dilakukan salah satunya

pada warung dan kios. Untuk mempromosikan barangnya melalui warung dan

kios, jenis reklame yang diberikan produsen rokok antara lain reklame berbentuk

billboard, spanduk, dan rombong.

Penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios ini disebabkan oleh

luasnya sasaran pemasaran karena warung dan kios merupakan tempat bagi

konsumen dari segala kalangan, gender, maupun umur untuk membeli barang

kebutuhan sehari-hari. Penyelenggaraan reklame pada warung dan kios juga tidak

memakan biaya yang cukup besar dan menyebar ke seluruh pelosok kabupaten.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor membudidayakan warganya untuk

berbelanja di warung atau kios daripada pasar modern atau perusahaan ritel yang

masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UKM Kabupaten Bogor, Aan Surya Priana, yang menyatakan keinginan pihak

Pemerintah Kabupaten agar warganya gemar berbelanja di warung-warung

maupun kios pasar tradisional yang tersebar di pemukiman penduduk atau di

perkampungan (Tribun Jabar, 30 Juli 2010). Pernyataan itulah yang menyebabkan

produsen rokok banyak memasangkan reklamenya pada warung dan kios,

terutama di wilayah Kabupaten Bogor.

Banyaknya reklame rokok yang dipasang di warung dan kios, khususnya di

Kabupaten Bogor, pada satu sisi memberikan sumbangan penerimaan daerah yang

tinggi bagi kas daerah. Namun hal tersebut membuat reklame rokok terkesan tidak

terkontrol dan mudah perizinanannya dan membuat rokok menjadi lebih dekat

kepada masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja, karena warung dan

kios ini merupakan tempat yang sangat strategis. Kondisi tersebut membuat peran

administrasi pajak reklame sebagai pengatur penyelenggaraan reklame

dipertanyakan keefektifannya.


9


Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang

akan dibahas adalah :

1. Bagaimana implementasi tahapan administrasi pajak reklame yang dilakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atas reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor?

2. Bagaimana proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung

dan kios di Kabupaten Bogor?

3. Apa saja kendala yang muncul dalam proses penyelenggaraan reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan dari peneilitian ini

adalah untuk menganalisis :

1. Implementasi tahapan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor.

2. Proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

3. Kendala dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios

di Kabupaten Bogor.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu sehingga dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penelitian ini.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hal yang berkenaan

dengan implementasi pajak reklame atas reklame rokok. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.


10


1.4.2 Signifikansi Praktisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten

Bogor agar dapat mengoptimalisasikan fungsi regulerend dan fungsi budgetair

dari pemungutan Pajak Reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisa yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari enam

bab, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis besar

sistematika penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penyusunan penelitian dan apa

yang mendasari pemilihan tema analisis implementasi pemungutan

pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Pada bab ini disampaikan juga pertanyaan

penelitian yang mewakili apa yang hendak dibahas pada penelitian

ini, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya mengenai

pajak reklame serta berbagai konsep yang dibangun secara

sistematis agar relevan dengan tema penelitian dan menunjang

penulisan skripsi ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian skripsi ini yang meliputi pendekatan penelitian, jenis

penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, penentuan

site penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.


11


BAB 4 : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN

BOGOR

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Badan Perizinan

Terpadu (BPT), Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah

(DPKBD), Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP), dan

menggambarkan ketentuan umum penyelenggaraan reklame,

pengendalian dan pengawasan reklame dan pelaksanaan pajak

reklame di Kabupaten Bogor.

BAB 5 : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK

REKLAME ATAS REKLAME ROKOK PADA WARUNG

DAN KIOS DI KABUPATEN BOGOR

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis hasil

temuan yang ada di lapangan. Bab ini akan membahas secara

menyeluruh mengenai penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor, implementasi tahapan

administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor, proses pengawasan penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor dan

kendala dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada warung

dan kios di Kabupaten Bogor.

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu simpulan yang merupakan

hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan pajak reklame dengan

judul penelitian “Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame atas

Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor.” Sebelum

memulai penelitian, peneliti melakukan peninjauan terhadap tiga hasil penelitian

terdahulu yang terkait dengan pajak reklame. Penelitian yang terkait tersebut

terdiri dari penelitian yang dilakukan oleh Techa Suprawardhani (2008), Lestari

(2004), dan Deyra Sulistyaning Andrini (2008).

Penelitian pertama yang menjadi bahan tinjauan adalah penelitian yang

dilakukan oleh Techa Suprawardhani dengan judul “Optimalisasi Pendapatan

Pajak Reklame melalui Pemeriksaan Pajak Daerah dengan Studi Kasus di

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui

bahwa pemeriksaan pajak reklame yang sudah dilakukan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan standar pemeriksaan yang seharusnya

dilakukan atau sebaliknya, dan untuk mengetahui sejauh mana implikasi dari

penerapan pemeriksaan pajak reklame dalam memenuhi target realisasi pajak

reklam Kota Bogor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor. Penelitian

yang digunakan bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya

adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi literatur dan

studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait yang

terlibat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bogor.

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa

Dinas Pendapatan Kota Bogor telah melakukan dua pemeriksaan yaitu

pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Penyelenggaraan pemeriksaan

yang telah dilakukan telah memenuhi indikator dari tahapan pemeriksaan yaitu

persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pembuatan laporan

pemeriksaan. Pemeriksaan reklame ini telah sesuai dengan standar pemeriksaan

yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi

dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bogor belum optimal.


13


Terbukti dengan realisasi yang masih belum memenuhi target dan denda pajak

reklame yang semakin meningkat. Maka kinerja dari pegawai pemeriksaan masih

perlu ditingkatkan.

Pada penelitian kedua, tema yang diambil adalah penelitian dari Lestari

yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemungutan

Pajak Reklame untuk Mencegah Hilangnya Penerimaan Pajak Reklame

dengan Studi Kasus di Dipenda Provinsi DKI Jakarta.” Penelitian ini

bertujuan untuk membahas mekanisme perizinan dan pengawasan

penyelenggaraan reklame di Dipenda DKI Jakarta. penelitian yang digunakan

bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya adalah kualitatif

dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, wawancara

mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam

penyelenggaraan reklame.

Dari hasil pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah proses

perizinan penyelenggaraan reklame yang kompleks lebih dimudahkan dengan

dikeluarkannya kebijakan satu pintu oleh Pemda. Terdapat keterbatasan jumlah

personel pengawas sehingga personel dilapangan hanya bersedia mengawasi

reklame yang ada dalam batas kewenangan masing-masing. Dampak dari

pengawasan reklame dari adanya penelitian dan pembongkaran terhadap reklame

bermasalah berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Masih banyak

reklame yang belum ditertibkan, SKPD yang diterbitkan tidak dipenuhi WP yang

secara langsung menunjukkan bahwa pengawasan yang berjalan belum efektif.

Untuk penelitian terakhir yang dijadikan sumber adalah penelitian dari

Deyra Sulistyaning Andrini dengan judul “Analisis Penetapan Nilai Sewa

Reklame Berjalan / Kendaraan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan

Pajak Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta).” Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar

pengenaan pajak reklame berjalan / kendaraan yang sesuai dengan tarif kelas

jalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan

nilai sewa reklame yang sesuai untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui


14


wawancara mendalam. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa

penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame berjalan /

kendaraan tidak mengacu pada kelas jalan dan tarif kelas jalan tetapi

menggunakan tarif khusus. Pemberlakuan tarif flat dibagi menjadi dua perlakuan

yaitu untuk kendaraan umum yang memiliki jalur yang dilalui secara tetap dengan

tarif kelas jalan yang dilaluinya dan untuk kendaraan umum yang tidak memiliki

jalur tetap ditetapkan tarif rata-rata. Selain itu penetapan nilai sewa reklame

berjalan / kendaraan sesuai dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah

khususnya pajak reklame.


15


Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

Peneliti Techa Suprawardhani Lestari Deyra Sulistyaning Andrini Dina Aulia Yuliasni Asmadi

Judul Penelitian

Optimalisasi Pendapatan Pajak

Reklame Melalui Pemeriksaan

Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Analisis Pelaksanaan Pengawasan

terhadap Pemungutan Pajak

Reklame untuk Mencegah

Hilangnya Penerimaan Pajak

Reklame (Studi Kasus di Dipenda

Provinsi DKI Jakarta)

Analisis Penetapan Nilai Sewa

Reklame Berjalan/Kendaraan

Dalam Rangka Optimalisasi

Penerimaan Pajak Daerah (Studi

Kasus Di Provinsi DKI Jakarta)

Analisis Implementasi Pemungutan

Pajak Reklame atas Reklame

Rokok pada Warung dan Kios di

Kabupaten Bogor

Tahun 2008 2004 2008 2011

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kualitatif Kuantitatif

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemeriksaan

pajak reklame yang dilakukan

Dispenda Kota Bogor sudah

sesuai dengan standar

pemeriksaan yang seharusnya

dilakukan atau tidak.

2. Untuk mengetahui sejauh mana

implikasi dari penerapan

pemeriksaan Pajak reklame

dalam memenuhi target realisasi

pajak reklame khususnya Kota

Bogor yang dilakukan oleh

Dispenda Kota Bogor.

1. Untuk membahas mekanisme

perizinan dan pengawasan

penyelenggaraan reklame di

Dipenda DKI Jakarta.

1. Untuk mengetahui dan

menganalisis penetapan nilai

sewa reklame sebagai dasar

pengenaan pajak reklame

berjalan / kendaraan yang sesuai

dengan tarif kelas jalan.

2. Untuk mengetahui dan

menganalisis penetapan nilai

sewa reklame yang sesuai untuk

optimalisasi penerimaan pajak

daerah.

1. Untuk menganalisis

implementasi tahapan

administrasi pajak reklame atas

reklame rokok pada warung


2. Untuk menganalisis proses

pengawasan penyelenggaraan



3. Untuk menganalisis kendala

dalam penyelenggaraan




16


Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Reklame dilihat

dari ruang lingkup pemeriksaan

Dispenda Kota Bogor telah

melakukan dua pemeriksaan

yaitu pemeriksaan kantor dan

pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan reklame telah sesuai

dengan standar pemeriksaan yang

seharusnya dilakukan.

2. Implikasi dari pelaksanaan

pemeriksaan pajak reklame di

Kota Bogor seharusnya membuat

Wajib Pajak menjadi lebih patuh.

Tetapi dari hasil penelitian,

masih diperlukan kinerja yang

lebih baik karena implikasi dari

pemeriksaan yang dilakukan oleh

Dispenda Kota Bogor sampai

saat ini belum optimal.

1. Proses perizinan

penyelenggaraan reklame yang

kompleks sekarang menjadi

lebih mudah dengan

dikeluarkannya kebijakan satu

pintu oleh Pemda.

2. Terdapat keterbatasan jumlah

personel pengawas sehingga

personel dilapangan hanya

bersedia mengawasi reklame

yang ada dalam batas

kewenangan masing-masing.

3. Masih banyak reklame yang

belum ditertibkan, SKPD yang

diterbitkan tidak dipenuhi WP

yang secara langsung

menunjukkan bahwa

pengawasan yang berjalan

belum efektif.

1. Penetapan Nilai Sewa reklame

sebagai DPP reklame berjalan /

kendaraan tidak mengacu pada

kelas jalan dan tarif kelas jalan

tetapi menggunakan tarif

khusus. Penberlakuan tarif flat

dibagi menjadi dua perlakuan

yaitu untuk kendaraan umum

yang memiliki jalur yang dilalui

secara tetap dengan tarif kelas

jalan yang dilaluinya dan untuk

kendaraan umum yang tidak

memiliki jalur tetap ditetapkan

tarif rata-rata.

2. Penetapan nilai sewa reklame

berjalan / kendaraan sesuai

dalam rangka optimalisasi

penerimaan pajak daerah

khususnya pajak reklame.

1. Implementasi tahanpan

administrasi pajak reklame

rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor sudah

dilaksanakan sesuai dengan

teori tahapan administrasi

pajak.

2. Proses pengawasan

penyelenggaraan reklame rokok

padawarung dan kios di

Kabupaten belum dilaksanakan

sesuai prosedur yang berlaku.

3. Kendala masih ditemukan

dalam tiap tahapan

penyelenggaran reklame dan

berpengaruh terhadap hilangnya

sejumlah potensi pajak reklame.

Sumber : Data diolah Peneliti


17


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama terletak pada

tujuan penelitiannya. Penelitian tersebut lebih fokus kepada pemeriksaan pajak

reklame sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah

Kota Bogor. Selain tujuan dari penelitian tersebut, perbedaan juga terletak pada

site penelitian. Site penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendapatan Kota

Bogor,sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendapatan Keuangan

dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perizinan Terpadu.

Pada penelitian kedua, perbedaan terletak pada metode penelitian yang

digunakan. Penelitian kedua ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Selain itu site penelitian kedua ini dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi DKI

Jakarta. Fokus dari penelitian kedua ini adalah untuk mengetahui proses perizinan

dan pengawasan penyelenggaraan reklam, penelitian ini pun juga membahas hal

pengawasan penyelenggaraan reklame namun terfokus pada reklame rokok yang

diselenggarakan pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terakhir juga ada pada

metode penelitian, site penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ketiga ini

menyorot menganalisis penetapan nilai sewa reklame berjalan untuk

mengoptimalisasikan penerimaan pajak dan mengambil wilayah di DKI Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ketiga ini adalah metode penelitian

kualitatif. Dan site penelitian yang diambil dalam penelitian ketiga ini adalah juga

di Dinas Pendapatan DKI Jakarta.

Selain perbedan-perbedaan tersebut, ketiga penelitian terdahulu ini memiliki

persamaan dengan penelitian ini. Persamaan ketiga penelitian tersebut adalah

kesamaan tema yang diambil, yaitu Pajak Reklame. Dengan kesamaan tema

tersebut, beberapa teori yang digunakan juga sama, seperti teori pajak daerah,

administrasi pajak dan pajak reklame.


18


2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pajak Daerah

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah

diberikan kewenangan dan diharapkan mampu untuk menjadi lebih mandiri dalam

membiayai pengeluaran daerahnya sendiri. Sejalan dengan pemberian

kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dilakukan

dengan mengikuti pembagian wewenang (money follows function). Hal ini berarti

bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan

sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung

jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada

(Abimanyu, 2005, h.29). Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan sumber

pendapatan yang cukup, salah satunya berasal dari pajak. Berdasarkan tingkat

pemerintahannnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, sehingga

pajak yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Definisi dari pajak daerah adalah :

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah

tersebut (Mardiasmo, 2003, h.51)

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik

provinsi maupun kabupaten / kota yang berguna untuk menunjang

penerimaam pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. (Kurniawan dan Agus

Purwanto, 2004, h.47)

Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ruang lingkup pajak daerah terbatas

pada objek yang belum dikenakan pajak pusat (Devano dan Kurnia, 2006, h.41).

Pajak sifatnya dapat dipaksakan bahkan dalam memungut pajak fiskus juga

mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa

wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta tetap. Dalam sejarah hukum pajak di

Indonesia dikenal adanya lembaga sandera (Gijzeling), yakni wajib pajak yang


19


pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu menhindar dengan

berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera wajib

pajak yang bersangkutan dengan memasukannya ke dalam kurungan (Nurmantu,

2003, h.19). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan

untuk menetapkan sendiri jenis pajak yang akan diterapkan dan menegakkan

pelaksanaan pajak daerah.

Antara pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai asas-asas

hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsip (Brotodiharjo,

1998, h.104). Lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum digali oleh

negara. Ketentuan seperti itu maksudnya adalah untuk mencegah pemungutan

pajak ganda yang akibatnya sangat memberatkan para wajib pajak. Dalam hal

suatu pungutan pajak oleh daerah merupakan suatu pajak ganda, maka daerah

hanya dapat memungut tambahan (atau opsen) saja atas pajak yang dipungut oleh

negara itu (Brotodiharjo, 1998, h.104). Itulah yang menyebabkan dalam setiap

menetapkan pajak daerah yang akan digunakan dalam sebuah daerah, Pemerintah

Daerah perlu mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan

sumber pendapatan. Karena itu kriteria Pajak Daerah yang baik sangat diperlukan.

Menurut Achmad Lutfi (2006), kriteria Pajak Daerah yang baik adalah :

1. Easy to administer locally;

2. Imposed solely (or mainly) on local resident;

3. Do not raise problem of ‘harmonization’ or ‘competition’ between

subnational government or between sub national and national government.

Dari kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah yang akan

dilaksanakan harus mudah untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dan hanya

dikenakan kepada masyarakat setempat. Kemusian pajak daerah tersebut tidak

menimbulkan masalah yang mengganggu keseimbangan atau menimbulkan

kompetisi antar pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah

pusat.


20


Kriteria ini juga diperjelas oleh Davey yang menyebutkan bahwa pajak

daerah harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Kecukupan dan elastisitas

Dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan

masyarakat.

2. Keadilan

Adil dan merata secara vertical dan horizontal.

3. Kemampuan administratif

Administrasi yang fleksibel, yang berarti sederhana, mudah dihitung,

pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.

4. Kesepakatan politis

Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul ketaatan

membayar pajaknya tinggi. Kesepakatan ini diperjelas dengan keberadaan

peraturan yang mengesahkan pelaksanaan pajak tersebut.

5. Distorsi terhadap perekonomian

Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan

yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

(Davey, 1988, h.40-59)

Setelah sejumlah teori mengenai definisi dan kriteria pajak daerah di atas,

terdapat beberapa ciri yang melekat dalam pengertian Pajak Daerah, antara lain :

1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif

yang dikuasainya berupa provinsi dan kabupaten / kota;

3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah

tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagaimana yang

tertera di Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Daerah;

4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah, maka

sifat pemungutan dapat dipaksakan terhadap masyarakat yang wajib

membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya tersebut.

Terkait dengan objek pajak, tidak semua objek yang menjadi potensi daerah

bisa dijadikan objek pajak daerah. Jadi, selain memenuhi kriteria pajak daerah


21


yang baik, terdapat kriteria objek pajak daerah yang harus dipenuhi sebelum objek

tersebut bisa disebut sebagai objek pajak daerah. Kriteria tersebut antara lain :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten / kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya

melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang

bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan / atau objek pajak

Pusat;

5. Potensinya memadai;

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

8. Menjaga kelestarian lingkungan. (Samudra, 2005, h.51-52)

Penetapan pajak daerah yang akan diterapkan pada suatu daerah harus tepat

karena pajak daerah ini berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga

harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar pendapatan daerah dapat

terkumpul secara optimal dan tidak menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh

pemerintah. Tetapi peran pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap

pendapatan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak daerah tersebut untuk

dijadikan sumber pendapatan daerah. (Ikhsan dan Salomo, 2002, h.86). Untuk itu

pemilihan objek pajak reklame juga harus diperhitungkan walaupun objek pajak

tersebut sangat berpotensi tinggi jika dipajaki.

Pajak daerah yang dikelola oleh daerah dibedakan menjadi dua jenis, antara

lain pajak yang dipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten

atau kota. Perbedaan dari kedua jenis pajak ini terletak pada kewenangan

pemungutan dan cakupan objek pajak dari daerah tersebut. Untuk pajak provinsi,

kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Sedangkan

pajak kabupaten atau kota dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Selain itu objek pajak kabupaten / kota lebih luas daripada objek pajak provinsi

dan masih bisa untuk diperluas berdasarkan peraturan pemerintah selama tidak


22


bertentangan dengan ketentuan. Sedangkan pajak provinsi hanya dapat diperluas

melalui perubahan perundang-undangan.

Pajak daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, merupakan sumber

pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan

pelayanan kepada publik, melalui tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan

masyarakat, diharapkan timbul ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak. Sehingga fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua),

yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005,

h.39-40). Pengertian kedua fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi budgetair

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (to raise

government revenue), yang biasa disebut dengan fungsi budgeter atau gunfis

penerimaan (revenue function).

2. Fungsi regulerend

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara.

Pajak juga digunakan pemerintah sebagai instrument untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu pajak

juga dapat digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan.

Sehingga pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya

tujuan-tujuan tertentuyang ditetapkan pemerintah.

2.2.2 Reklame

Banyak ahli yang sudah mengemukakan teorinya mengenai reklame, salah

satunya adalah Berkhouwer, yang dikutip oleh Winardi, dan Weilbacher yang

mendefinisikan reklame sebagai berikut :

Setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk

apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perniagaan, yang

diarahkan ke arah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa-jasa

yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas

perniagaan. (Winardi,1992, h.1)


23


Advertising consist of media messages paid for and signed by a business firm

or institution that wishes to increase the probability that those reached by these

messages will behave or believe as the advertiser wishes them to behave or

believe. (Weilbacher, 1979)

Dari pengertian ini, disimpulkan bahwa reklame adalah pesan media yang

digunakan oleh produsen dengan harapan perilaku dan keyakinan konsumen dapat

diarahkan seperti yang produsen inginkan dari pesan media tersebut.

Bentuk reklame bermacam-macam. Berdasarkan tujuan, reklame dibagi

menjadi beberapa jenis reklame, antara lain :

Reklame Komersial (Ekonomis)

Reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Dengan reklame

diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang

ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Jenis reklame ini

banyak digunakan para pedagang atau pengusaha dalam meningkatkan

keuntungan.

Reklame Non-Komersial (Sosial)

Reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk

mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan dalam

bentuk materi secara langsung. (MGMP Seni Budaya)

2.2.3 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame

ini merupakan pajak Kabupaten / Kota yang berfungsi sebagai sumber

Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan

daerah. Salah satu pertimbangan diberlakukannya pajak reklame adalah azas

pemungutan reklame tersebut. Azas pemungutan pajak reklame lebih menyorot

masalah pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota (Samudra, 1995,

h.158). Sehingga awal diberlakukannya pajak reklame didasarkan atas fungsi

pengaturan (regulerend).

Dalam hal pengaturan ini, reklame dikelompokkan menjadi dua bagian,

yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan di luar prasarana kota

(Samudra, 1995, h.159-160). Pada jenis reklame prasarana kota, penempatan dan

pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota seperti jalan-


24


jalan, taman, saluran kota, bangunan pada perpetakan milik pemerintah atau

perorangan. Sedangkan jenis reklame di luar prasarana kora penempatan dan

pemasangannya tidak menggunakan prasarana kota dan bangunan. Pemasangan

reklame luar prasarana kota ini paling tidak harus memenuhi persyaratan bahwa

pemasangannya tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta tidak

mengganggu keindahan kota. Selain itu, reklame tersebut juga tidak mengganggu

lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas. Inilah yang menjadi dasar

bahwa nilai sewa reklame dari tiap media reklame berbeda antara satu sama lain.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah pada dasarnya sama seperti pemungutan

pajak pusat, yaitu menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Hal ini diperjelas

dengan penjelasan Siahaan mengenai sistem pemungutan pajak daerah, yaitu :

1. Self Assesment System

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terhutang dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Official Assesment System

Dalam sistem ini, besarnya pajak ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala

Daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Withholding system

Dalam sistem ini, pajak daerah dipungut oleh pemungut pajak pada

sumbernya. (Siahaan, 2008, h.69)

Dalam pemilihan sistem pemungutan pajak daerah yang akan digunakan, yang

berhak menetapkan hal tersebut adalah Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pemilihan ini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya karena akan berakibat pada

penerimaan daerah dan proses pengawasan pemungutannya.


25


2.2.5 Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka

menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil.

Administrasi pajak adalah segala urusan administrasi sebagai salah satu instrumen

pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan

masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban

perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud (Gunadi,

2005, h.2). Sedangkan pengertian administrasi pajak menurut Mansury

mengandung tiga pengertian, antara lain :

1. Instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk

menyelenggarakan pemungutan pajak.

2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada

instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan

pajak.

3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan

yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan,

berdasarkan saran hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan.

(Mansury, 1996, h.23)

Menurut Mansury, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dari

kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang baik tidak akan berjalan tanpa

dukungan administrasi perpajakan.

Pada proses pengadministrasian pendapatan pajak daerah, terdapat

serangkaian kegiatan yang dapat ditempuh. Menurut McMaster tahapan dalam

proses administrasi pajak daerah, adalah sebagai berikut :

1. Identification

2. Assesment

3. Collection (McMaster, 1991, h.45)

Ketiga tahapan ini merupakan hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan tahapan

administrasi pajak berjalan dengan baik. Tidak dilakukannya salah satu tahapan

membuat pelaksanaan tahapan administrasi pajak menjadi kurang lengkap.

Tahapan administrasi lebih dijabarkan secara mendetail oleh Ikhsan dan Salomo


26


(2002) yang menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan

mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan/Identifikasi Subjek dan/atau Objek Pajak

Pada tahap pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi subjek

atau objek dari masing-masing jenis pajak yang akan dipungut. Tahap ini

perlu dilakukan karena pada tahap inilah jumlah subjek atau objek dari suatu

pajak ditentukan. Pengidentifikasian objek dan subjek pajak terutama perlu

dilakukan terhadap jenis-jenis pajak yang objeknya relatif lebih mudah

untuk dilakukan.

2. Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya

dibutuhkan sistem pencatatan yang baik, dalam arti kelalaian pajak dapat

segera diketahui dari pencatatan tersebut sehingga dapat dilakukan

pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Jadi setelah

mendata subjek dan objek pajak tersebut, maka dilakukanlah penilaian oleh

petugas pemeriksaan dinas luar terhadap keberadaan subjek dan objek pajak

yang telah teridentifikasi tersebut. Pemeriksaan ini sangat diperlukan

sebagai sarana untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima

dari suatu objek pajak tertentu dan juga sebagai sarana untuk melakukan

penetapan pajak terutang bagi objek pajak yang tidak terdata dengan baik.

3. Penetapan Nilai Pajak Terutang

Penetapan nilai pajak terutang lebih mudah dilakukan terhadap subjek dan

objek pajak yang telah terdata dengan baik.Oleh karena itu, penetapan nilai

pajak terutang juga harus memperhatikan aturan-aturan objek yang berlaku

misalnya dengan nilai objek pajak, besarnya tarif dan sebagainya. Penetapan

besarnya pajak terutang akan sangat membantu jika tarif yang berlaku ialah

tarif advolerem, yakni penetapan tarif dengan presentase tertentu dari nilai

objek pajak. Kesederhanaan perhitungan dan tingkat kepastian yang tinggi

terhadap nilai pajak terutang akan dapat menutup ruang gerak bagi fiskus

untuk melakukan korupsi dan kolusi.


27


4. Melakukan Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak

Tahap ini merupakan tahap dimana instansi yang berwenang melakukan

pemungutan pajak atau menerima setoran pajak dari wajib pajak sesuai

dengan besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai dengan

perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan, aktivitas penagihan

pajak telah bergeser menjadi pelayanan terhadap wajib pajak yang

melakukan penyetoran pajak. Demikian pula, setoran pajak terutang tidak

perlu lagi harus dilakukan di kantor-kantor pelayanan pajak yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah melainkan dapat dilakukan di berbagai tempat.

Namun demikian, kemungkinan masih diperlukannya cara penagihan secara

langsung oleh petugas pajak juga masih tinggi karena pajak-pajak tertentu

masih sulit untuk menerapkan sistem self assessment system secara penuh.

Dalam pelaksanaan administrasi pajak, pengawasan terhadap pelayanan yang

diberikan juga harus dilakukan. Pengawasan memiliki pengertian sebagai proses

pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1997, h.135). Pada pelaksanaan

administrasi pajak, proses penerimaan setoran pajak daerah memerlukan sistem

pengawasan yang baik. Salah satu fungsi pengawasan yang penting dalam

perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak

dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 1996, h.13). Pengawasan

ini harus dilakukan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang

efektif dan efisien.

Suatu administrasi perpajakan dapat dikatakan sukses apabila mencapai

sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal

dikarenakanan administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan

sistem perpajakan suatu negara. Administrasi pajak dikatakan efektif apabila

mampu mengatasi masalah-masalah seperti :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan

menindak dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi


28


ketentuan menjadi wajib pajak akan tetapi belum terdaftar. Penambahan

jumlah wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan

Masa (SPT dan SPM)

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib

pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak. Masalah ini

biasa muncul pada pajak yang menggunakan sistem self-assessment.

3. Penyelundupan pajak (tax evaders)

Penyelundup pajak adalah wajib pajak yang melaporkan / membuat jumlah

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.

4. Penunggak Pajak

Wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak terhutangnya cukup lama sampai

melewati batas waktu yang ditetapkan. Upaya pencairan tunggakan pajak

dapat dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif

dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan

upaya tersebut. (Gunadi, 2003, h.3)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan yang baik adalah meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhian kewajiban perpajakan dan pelaksanaan

ketentuan perpajakan secara seragam antara wajib pajak dan fiskus. Dalam

menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang baik, yaitu

tercapainya penerimaan maksimal dengan biaya minimal (Devano dan Kurnia,

2006, h.72). Hal ini selaras dengan prinsip administrasi perpajakan yang baik di

negara-negara berkembang menurut Richard, Bird dan Casanegra yang dikutip

oleh Angelia dalam penelitiannya sebagai berikut :

The best tax administration in not simply one that collects the most revenue.

How that revenue is raised – that is, the effect of the revenue generation effort

on equity, in the political fortunes of governments and on the level economic

welfare – may be equally important. (Angelia, 2008, h.22)

Dimana suatu administrasi perpajakan yang baik, tidak hanya mengumpulkan

banyak penerimaan, tetapi juga ditunjang dengan hal yang lebih penting lagi yaitu

keadilan, politik dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Sehingga keberhasilan suatu

administrasi tidak hanya mendapat penerimaan yang besar, tapi juga diimbangi


29


dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin. Menurut pendapat Zain dan

Arinta (1989, h.113) bahwa administrasi perpajakan adalah instrumen yang efektif

untuk merealisasikan kebijakan perpajakan dan instrumen yang bertanggung

jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Oleh

karena itu, masalah aparat dan instansi pajak merupakan tulang punggung dan

memegang peranan penting dalam pelaksanaannya.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai variable penelitian

adalah teori tahapan administrasi pajak yang dicetuskan oleh Ikhsan dan Salomo.

Menurut teori tersebut, tahapan administrasi pajak terdiri dari

pendataan/identifikasi subjek dan/atau objek pajak; pemeriksaan wajib dan objek

pajak; penetapan nilai pajak terutang; dan melakukan penagihan atau penerimaan

setoran pajak. Identifikasi / pendataan terkait dalam hal kelengkapan dari data

subjek / wajib dan objek pajak reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Pada pemeriksaan wajib dan objek pajak, hal yang harus

diperhatikan adalah prosedur pemeriksaan dan kebenaran dari data yang dimiliki

pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penetapan nilai pajak terkait dengan

penghitungan dan penetapan pajak reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Pada penagihan dan penerimaan setoran pajak, hal yang harus

diperhatikan adalah prosedur penerimaan setoran pajak reklame rokok pada

warung dan kios dan prosedur penagihan pajak reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor. Selain itu, untuk menyempurnakan pelaksanaan

penagihan dan penerimaan setoran, pengawasan pemungutan pajak juga perlu

dinilai karena berperan penting dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.


30


Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Variabel Dimensi Indikator Skala Sumber Data

Primer Sekunder

Tahapan

Administrasi

Pajak

Pendataann /

identifikasi

subjek dan /

atau objek

pajak

- Kelengkapan data

wajib pajak reklame

warung dan kios

- Kelengkapan data

objek pajak reklame

warung dan kios

Ordinal Wawancara Data subjek

dan objek

pajak

reklame,

Peraturan

Daerah

Pemeriksaan

wajib dan

objek pajak

- Prosedur pemeriksaan

wajib dan objek pajak

reklame rokok pada

warung dan kios

Ordinal Wawancara Peraturan

Daerah

Penetapan nilai

pajak terutang

- Penghitungan pajak

reklame rokok pada

warung dan kios

- Penetapan jumlah

pajak reklame rokok

pada warung dan kios

Ordinal Wawancara Peraturan

Daerah,

Peraturan

Bupati

Penagihan atau

penerimaan

setoran pajak

- Prosedur pelaksanaan

penerimaan setoran

pajak reklame rokok

warung dan kios


penagihan pajak

reklame rokok

warung dan kios


pengawasan

pemungutan pajak

reklame rokok warung

dan kios

Ordinal

Wawancara

Peraturan

Daerah

Sumber : Ikhsan dan Salomo, 2002. Data diolah Peneliti



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif adalah penelitian yang bersifat

deduktif, dimana peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam

kegiatan penggalian informasi dan kebenaran (Neuman, 2003, h.46). Pendekatan

kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada prosedur

ketat dalam menentukan variabel-variabel penelitiannya. Alasan penggunaan

pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah karena penelitian ini berusaha

untuk menjelaskan suatu gejala atau permasalahan serta berusaha untuk

menemukan hukum-hukum atau pola-pola umum / universal. Pendekatan

kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting dalam merencanakan

penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang

harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena

penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis situasi dan masalah di

dalam pelaksanaan pajak reklame atas reklame rokok. Hal ini sesuai dengan yang

diungkapkan oleh Neuman yang menyebutkan bahwa

Descriptive research present a picture of the specific details of situation, social

setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture

of the subject” (Neuman, 2003).

Hal ini menjelaskan bahwa penelitian deskriptif menyajikan rincian yang

spesifik tentang situasi, latar sosial atau hubungan misalnya seperto memperlajari

masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta proses

yang sedang berlangsung. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun

fakta.


32


3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat dari penelitian, penelitian ini merupakan penelitian

murni, dimana penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah keilmuan

pengetahuan perpajakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Neuman bahwa

penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu.

Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It

focuses on refutingorsupporting theories that explain how the social world

operates, what make things happen, why social relation are a certain way, and

why society changes. (Neuman, 2003)

Pertanyaan penelitian murni sekilas tidak menjawab secara konkrit permasalahan

yang ada di lapangan, namun penelitian murni menyediakan suatu landasan

berfikir bagi penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Tetapi penelitian ini

diharapkan menjadi landasan berpikir bagi penelitian lain di masa depan

mengenai implementasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios

di Kabupaten Bogor dan bagaimana pengaturannya terkait dengan fungsi

regulerend dari pajak.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian termasuk ke dalam penelitian cross-

sectional research, karena dilakukan pada satu waktu tertentu yaitu pada saat

peneliti melakukan penelitian hingga penelitian tersebut selesai dilakukan. Seperti

yang diyatakan oleh Bailey dan Babbie yang menyebutkan bahwa :

Most survey studies are in theory cross-sectional, even though in practice it

may take several weeks or months for interviewing to be completed.

Researchers observe at one point in time. (Moleong, 2004, h.7)

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Maret 2011 hingga Juni 2011,

dimana reklame rokok pada warung dan kios semakin banyak di Kabupaten

Bogor.


33


3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitinan ini adalah studi

kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data ini dijelaskan secara

mendalam sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan literature buku dan data

yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku, literature, jurnal, artikel,

baik media cetak maupun elektronik.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam

(interview) dan analisis data sekunder. Obsevasi merupakan metode paling

dasar untuk memperoleh informasi,bila digunakan secara efektif, pengamatan

merupakan metode kunci untuk mengumpulkan data yang sahih dan

terpercaya. Prinsip pengamatan mendasari semua metode yang digunakan

oleh ilmuwan dalam pengumpulan data (Kartono, 1996, p.157). Wawancara

mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara

yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan peneliti terkait

dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka

sehingga informan dapat menjawab secara bebas menurut pengetahuannya.

Selain itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi

juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki

oleh responden yang bersangkutan (Gulo, 2003, p.119).

Berdasarkan definisi ini, wawancara dilakukan berupa interaksi verbal dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi dan dilaksanakan dengan mengeliminasi

materi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Untuk melakukan wawancara

mendalam, diperlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah daftar

pertanyaan terbuka yang tidak membatasi jawaban dari informan sehingga

informan dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan pengetahuan

yang dimilikinya. Pedoman wawancara tidak bersifat mengikat sehingga jika

dalam wawancara terdapat hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki

keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis oleh peneliti.


34


Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih oleh peneliti terkait

dengan topik penelitian.

Dalam penetapan narasumber / informan, peneliti memiliki kategori untuk

Adapun pemilihan narasumber / informan dalam penelitian ini,didasarkan atas

keterkaitan narasumber / informan dengan tema yang diteliti oleh peneliti.

Neuman mengemukakan bahwa kategori dari narasumber / informan adalah :

The ideal informants has four characteristic :

a. The informant is totally familiar with the culture

b. The individual is currently involved in the field

c. The person can spend time with the researcher

d. Non-analytic individual. (Neuman, 2003)

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana analisis

data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data,

sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis data. Sesuai

dengan pengertian analisis data menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh

Irawan, yaitu :

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis

transkrip interview, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk

meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu

Anda kepada orang lain. (Irawan, 2006, h.73)

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan dara-data terkait

dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan

yang relevan. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data-data

yang diperoleh tidak dipaparkan seluruhnya, namun data yang terkait dengan

penelitian saja yang dipaparkan. Peneliti juga memperhatikan waktu dari data

tersebut didapatkan sehingga data yang dipaparkan adalah data yang terkait dan

paling baru.


35


3.4 Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. maka

peneliti memerlukan informan / narasumber sebagai sumber data untuk

melengkapi penelitian ini. Sesuai dengan karakteristik menurut Neuman, maka

peneliti menetapkan beberapa informan / narasumber, antara lain :

1. Bagian Perizinan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor untuk

mendapatkan informasi mengenai proses perizinan pemasangan reklame

rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

2. Bagian Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor untuk

mendapatkan informasi mengenai standarisasi penyelenggaraan reklame

rokok di warung dan kios Kabupaten Bogor dan pengendaliannya.

3. Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Keuangan

dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, untuk mendapatkan informasi tentang

pelaksanaan tahapan administrasi pajak reklame rokok yang berada di warung

dan kios Kabupaten Bogor.

4. Bagian Penagihan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan

Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, untuk mengetahui

penerimaan setoran pajak reklame atas reklame rokok yang berada di warung

dan kios Kabupaten Bogor beserta pengawasannya.

5. PT. Djarum, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur

yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola perusahaan

yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.

6. CV. Sheilla Advertising, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai

prosedur yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola

perusahaan yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.

7. CV. Wahyu, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur

yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola perusahaan

yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.

8. Edi Sumantri, Akademisi, untuk mengetahui konsep dasar pajak reklame atas

reklame rokok berbentuk warung dan kios.


36


3.5 Site Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai analisis implementasi pajak

reklame atas reklame rokok pada warung dan kios ditinjau dari ketentuan pajak

daerah di Kabupaten Bogor. Site penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, Badan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor.

3.6 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai salah satu pajak daerah

yaitu pajak reklame. Reklame yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah

reklame rokok yang ada pada warung dan kios yang perpajakannya ditetapkan

oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor selama tahun 2010-2011. Warung dan

kios yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat yang mudah diakses oleh

konsumen untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti warung, toko,

dan rumah makan.

Hal yang akan diteliti adalah implementasi tahapan administrasi pajak

reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor, proses

pengawasan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor, dan

kendala yang muncul dalam penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor ditinjau dari Peraturan Daerah yang terkait, praktek

pelaksanaannya dan juga teori akademik yang digunakan untuk menganalisis

permasalahan tersebut.



BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BOGOR

Dalam proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor, terdapat tiga

instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan. Ketiga instansi tersebut

adalah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Bogor, dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang

Daerah Kabupaten Bogor. Ketiganya instansi ini memiliki peran yang berbeda

dalam proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor.

4.1 Badan Perizinan Terpadu

Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor merupakan instansi yang berada

di bawah pemerintahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman

No. 40, Cibinong Bogor. Instansi ini didirikan untuk mewujudkan pelayanan

prima kepada masyarakat di Kabupaten Bogor dalam hal pemberian perizinan

yang mendukung pengembangan Kabupaten Bogor. Hal tersebut sesuai dengan

visi dari Badan Perizinan Terpadu, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk

Menjamin Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif dan Berdaya Saing”.

Pengertian pelayanan prima disini adalah pelayanan yang sesuai dengan

asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam hal

pemberian perizinan. Iklim yang kondusif berarti iklim yang mendorong kearah

terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh

aparatur pemerintah pada masyarakat dan keterpaduan kordinasi dalam proses

pemberian dokumen perizinan. Pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu

menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian,

keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu.

Untuk mencapai visi tersebut, maka visi tersebut perlu dijabarkan lebih

lanjut dalam misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh

Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. Misi dari Badan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bogor antara lain :


38


1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan potensi

serta peluang penanaman modal.

2. Meningkatkan kualitas sistem informasi, promosi dan kerjasama

penanaman modal.

3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan perizinan.

4. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan penyelenggaraan

penatausahaan badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008

tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu, Badan Perizinan terpadu bertugas

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perizinan dan penanaman modal daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi dari Badan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang perizinan dan penanaman modal

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan penanaman

modal

4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan

5. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan

6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Perizinan Terpadu

berjumlah 93 orang dengan rincian 1 orang Pembina Utama Muda (IV C), 1 orang

Pembina Tingkat 1 (IV B), 3 orang Pembina (IV A), 8 orang Penata Tingkat 1 (III

D), 15 orang Penata (III C), 20 orang Penata Muda Tingkat 1 (III B), 20 orang

Penata Muda (III A), 3 orang Pengatur Tingkat 1 (II D), 2 orang Pengatur (II C), 6

orang Pengatur Muda Tingkat 1 (II B), dan 13 Pengatur Muda (II A).


39


Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

Sumber : bpt.bogorkab.org

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB BAG PROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB BAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAG KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERIZINAN

SUB BIDANG PERIZINAN

USAHA

SUB BIDANG PERIZINAN

NON USAHA

BIDANG PENANAMAN

MODAL

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PROMOSI DAN

KERJASAMA

BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG DATA

SUB BIDANG PENGADUAN DAN

PENGENDALIAN UPT


40


Struktur organisasi dari Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Badan Perizinan Terpadu terdiri dari :

1) Kepala Badan

2) Sekretaris BPT, yang dibantu 3 (tiga) Sub Bagian antara lain :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3) Bidang Perizinan, yang dibantu 2 (dua) Sub Bidang antara lain :

a. Sub Bidang Perizinan Usaha

b. Sub Bidang Perizinan Non Usaha

4) Bidang Penanaman Modal, yang dibantu 2 (dua) Sub Bidang antara lain :

a. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal

b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama

5) Bidang Data dan Pengendalian, yang dibantu 2 (dua) Sub Bidang antara

lain :

a. Sub Bidang Data

b. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian

4.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Salah satu instansi yang juga terkait dalam proses pemasangan reklame di

Kabupaten Bogor adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Komplek Situ Cikaret No. 1

dan 2, Cibinong, Bogor. Dinas ini berupaya untuk mengajak seluruh lapisan

masyarakat Kabupaten Bogor untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola

prasarana yang ada agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini sesuai

dengan visi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, yaitu “

Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah, dan tertib serta sehat melalui

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dasar perkotaan dan

perdesaan”.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tersebut, maka

visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang sesuai dengan tugas


41


pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor. Misi dari Dinas Keberihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor

antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan di bidang kebersihan lingkungan dengan

pemberdayaan masyarakat

2. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dan pelayanan

penyedotan lumpur tinja

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan areal lokasi

pemakaman dan penataan Ruang Terbuka Hijau

4. Meningkatkan pemanfaatan media luar ruang dalam menjalin kemitraan

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk berdaya saing melalui

pelayanan di bidang reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Dinas Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertugas untuk membantu

Bupati Bogor dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Bogor berdasarkan asas otonomi di bidang Kebersihan , Pertamanan dan

Pemakaman serta tuas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

maka fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, dan

pemakaman.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, pertamanan, dan

pemakaman.


42


Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertaman Kabupaten Bogor

Sumber : dkp.bogorkab.go.id

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAG KEUANGAN

SUB BAG PROGRAM DAN

PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG SANITASI

LINGKUNGAN

SEKSI SANITASI AIR LIMBAH

SEKSI SANITASI AIR BERSIH

BIDANG KEBERSIHAN

LINGKUNGAN

SEKSI PELAYANAN KEBERSIHAN

SEKSI PENGELOLAAN

SAMPAH

BIDANG REKLAME

SEKSI PENGENDALIAN

REKLAME

SEKSI PENDATAAN

REKLAME

BIDANG PERTAMANAN DAN

PEMAKAMAN

SEKSI PENGELOLAAN PERTAMANAN

SEKSI PENGELOLAAN PEMAKAMAN UPT


43


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala

Dinas dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor memiliki 4 (empat) bidang, antara

lain Bidang Sanitasi Lingkungan, Bidang Kebersihan Lingkungan, Bidang

Reklame, dan Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Adapun struktur organisasi

dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, yang dibantu 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

3) Bidang Sanitasi Lingkungan, yang dibantu 2 (dua) Seksi, antara lain :

a. Seksi Sanitasi Air Limbah

b. Seksi Sanitasi Air Bersih

4) Bidang Kebersihan Lingkungan, yang dibantu 2 (dua) Seksi, antara lain :

a. Seksi Pelayanan Kebersihan

b. Seksi Pengelolaan Sampah

5) Bidang Reklame, yang dibantu 2 (dua) Seksi, antara lain :

a. Seksi Pengendalian Reklame

b. Seksi Pendataan Reklame

6) Bidang Pertamanan dan Pemakaman, yang dibantu 2 (dua) Seksi, antara

lain :

a. Seksi Pengelolaan Pertamanan

b. Seksi Pengelolaan Pemakaman


44


4.3 Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah

Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor adalah

instansi yang juga berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bogor yang

berlokasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor. Instansi

ini berupaya untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor untuk

berpartisipasi secara aktif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan

mengelola kekayaan daerah. Hal ini sejalan dengan visi dari Dinas Pendapatan

Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, yaitu “Mewujudkan Penerimaan

Pendapatan Daerah yang Optimal serta Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Daerah yang Akuntabel”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka

diperlukan suatu kebijakan operasional yang diimplementasikan secara bertahap.

Penerimaan pendapatan daerah yang optimal disini mengacu kepada

mengarahkan seluruh penggunaan sumber daya yang dimiliki yang meliputi Man,

Money, Material, dan Method untuk mencapai penerimaan dari pendapatan daerah

secara optimal serta perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

keuangan dan barang daerah yang akuntabel. Optimal disini menunjukan suatu

kondisi terbaik yang dapat dicapai, sedangkan akuntabel menunjukan bahwa

kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah,

maka visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan

Barang Daerah Kabupaten Bogor. Misi dari Dinas Pendapatan Keuangan dan

Barang Daerah Kabupaten Bogor antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

2. Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik untuk mencapai hasil audit

“Wajar Tanpa Pengecualian”

3. Mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik

daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Dinas Daerah, Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Barang Daerah (DPKBD)


45


bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi dari Dinas

Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, keuangan, dan barang

daerah

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pendapatan, keuangan, dan barang daerah

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, keuangan, dan

barang daerah

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.


46


Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Sumber : Rencana Strategi DPKBD 2009-2013

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UPTD UPTD UPT

BIDANG DANA

PERIMBANGAN

SEKSI PBB DAN

BPHTB

SEKSI

BAGI HASIL

SEKSI DAU DAN

PENDAPATAN LAIN

BIDANG PENDAPATAN

ASLI DAERAH

SEKSI PENDATAAN DAN

PENETAPAN

PAJAK DAERAH

SEKSI

PENAGIHAN

PAJAK DAERAH

SEKSI PERENCANAAN

DAN

PENGENDALIAN

PAD

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAA

N BARANG

SEKSI ANALISIS

KEBUTUHAN

SEKSI INVENTARISASI

DAN ADMINISTRASI

SEKSI PENATAAN DAN

PENDAYAGUNAA

N

BIDANG

KEUANGAN

SEKSI

ANGGARAN

SEKSI PERBENDAHA

RAAN

SEKSI VERIFIKASI DAN

PELAPORAN


47


4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor

Penyelenggaraan reklame yang ada di Kabupaten Bogor diarahkan pada

upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dengan memperhatikan

keindahan, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan penatan

reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan,

pengendalian, dan penertiban. Kewenangan mengenai penyelenggaraan reklame

di Kabupaten Bogor diberikan kepada tiga instansi yang terkait, yaitu Badan

Perizinan Terpadu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Pendapatan

Keuangan dan Barang Daerah. Tiap dinas memiliki peranan tersendiri dalam

mekanisme penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor.

Untuk melaksananakan mekanisme penyelenggaraan reklame, diperlukan

dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan reklame di

Kabupaten Bogor. Dasar hukum yang terkait dalam penyelenggaraan reklame

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Reklame. Peraturan daerah inilah yang melandasi tahapan

penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor, termasuk penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios.

Reklame yang dipasangkan di Kabupaten Bogor harus memenuhi prinsip-

prinsip penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang

penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor harus

mengutamakan prinsip kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh

bertentangan dengan norma keagamaan dan kesusilaan. Selain itu,

penyelenggaraan reklame harus memenuhi aspek keindahan, keserasian,

ketertiban, dan keselamatan masyarakat, serta harus sesuai dengan rencana tata

ruang.

Selain memperhatikan prinsip penyelenggaraan reklame, jenis dan lokasi

penyelenggaraan reklame juga diatur oleh pemerintah Kabupaten. Namun tidak

semua jenis reklame diatur penyelenggaraannya oleh Pemerintahan Kabupaten.

Jenis reklame yang diatur oleh Pemerintah kabupaten antara lain :


48


Reklame billboard

Reklame megatron / videotron

/ wall

Reklame neon sign / neon box

Reklame bando jalan

Reklame JPO (Jembatan

Penyebrangan Orang)

Reklame bus shelter

Reklame shop panel

Reklame mini jumbo / mini

billboard

Reklame huruf timbul / letter

sign

Reklame prismatek

Reklame display board

Reklame baliho

Reklame spanduk

Reklame umbul-umbul

Reklame poster

Reklame kendaraan

Reklame merekat / sticker

Reklame balon udara

Reklame selebaran / leaflet

Reklame gimik / flag chain

Reklame rombong / mini kios

Reklame suara

Reklame bioskop film

Reklame profesi

Untuk lokasi penyelenggaraan reklame, Pemerintah Kabupaten Bogor membagi

lokasi reklame menjadi 3 (tiga) lokasi. Lokasi tersebut antara lain lokasi umum,

lokasi selektif, dan lokasi khusus. Lokasi reklame tersebut terdiri dari titik-titik

reklame dimana reklame dapat dipasangkan di titik-titik tersebut. Lokasi yang

umum digunakan oleh penyelenggara reklame adalah lokasi umum.

Lokasi umum merupakan lokasi yang diizinkan untuk semua

penyelenggaraan reklame. Lokasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu

reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah dan reklame di luar sarana dan

prasarana wilayah. Reklame dalam sarana dan prasarana pemerintah merupakan

reklame yang dipasang di fasilitas umum atau tempat umum, seperti shelter,

jembatan penyebrangan, dan sejenisnya. Sedangkan reklame luar sarana dan

prasaran pemerintah merupakan reklame yang dipasang di milik swasta atau

pribadi, seperti di atas bangunan, menempel pada bangunan, halaman atau

perkarangan, dan dalam bangunan. Salah satu contoh dari lokasi umum yang

merupakan reklame luar sarana dan prasarana pemerintah adalah warung dan kios.


49


Gambar 4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor

Sumber : Data diolah Peneli

Pemohon Reklame

Badan Perizinan Terpadu

Pemeriksaan Administrsatif

Pemeriksaan Lapangan oleh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Berita Acara

Ditolak

Diterima

SK dan Surat Pengantar

Dinas Pendapatan

Keuangan dan Barang Daerah

SKPD

SSP

COPY

IZIN

Badan Perizinan Terpadu

REKLAME


50


Untuk dapat menyelenggarakan reklame di Kabupaten Bogor,

penyelenggara reklame harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati. Pengajuan

izin penyelengagaraan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui

Badan Perizinan Terpadu. Pada pengajuan izin tersebut, pemohon wajib

memberikan data dan informasi yang diperlukan. Data dan informasi tersebut

meliputi :

a. Surat permohonan bermaterai.

b. Fotokopi KTP.

c. Akte Perusahaan / SIUPTDP

d. Nomor Pokok Wajib Pajak

e. Surat Pernyataan Menanggung Resiko

f. Surat Pernyataan Status Lahan

g. Surat Pernyataan Menyerahkan Uang Jaminan Bongkar

h. Denah Lokasi, desain, dan perhitungan konstruksi

i. Surat Rekomendasi dari Dinas terkait bagi pemohon baru

j. Surat Izin periode sebelumnya dan Surat Setoran Pajak periode

sebelumnya bagi pemohon lama.

Data dan informasi tersebut diperiksa kelengkapannya dan kebenaran isinya.

Setelah berkas lengkap dan terjamin kebenarannya, pemeriksaan fisik atau

lapangan dilakukan Badan Perizinan Terpadu bersama tim teknis dari Dinas

Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah.

Hasil pemeriksaan fisik dan administratif yang sudah dilakukan dilaporkan dalam

bentuk berita acara. Berita acara ini mempengaruhi pengambilan keputusan izin

penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor.

Baik izin yang diterima maupun yang ditolak, Badan Perizinan Terpadu

tetap membuatkan Surat Keputusan. Untuk izin yang ditolak, Badan Perizinan

Terpadu memberikan alasan penolakan permohonan izin reklame. Sedangkan

untuk izin yang diterima, Badan Perizinan Terpadu membuatkan Surat Keputusan

dan Surat Pengantar yang nantinya akan diberikan kepada Dinas Pendapatan

Keuangan dan Barang Daerah untuk dihitungkan pajaknya. Pajak tersebut harus

dibayarkan oleh pemohon izin reklame agar izin dapat diberikan dan

penyelenggaraan reklame bisa dilaksanakan. Setelah pajak dibayar, pemohon


51


memberikan salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Setor Pajak Daerah

ke Badan Perizinan Terpadu sebagai bukti bahwa pajak sudah dibayarkan. Setelah

itu izin reklame dapat diambil oleh pemohon dan reklame bisa diselenggarakan.

Untuk permohonan reklame yang disetujui, izin yang dikeluarkan diberikan

dalam dua jenis reklame, antara lain :

a. Izin penyelenggaraan reklame

b. Izin mendirikan bangun-bangunan reklame

Izin penyelenggaraan reklame dibagi lagi menjadi bentuk sertifikasi dan bentuk

pengesahan. Dalam izin yang diberikan oleh Badan Perizinan Terpadu, dijelaskan

juga jangka waktu perizinan penyelenggaraan reklame diberikan. Untuk jenis izin

penyelenggaraan reklame, jangka waktu yang diberikan paling lama 1 (satu) tahun

dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk jenis izin mendirikan bangun-bangunan reklame jangka

waktunya 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu

paling lama 4 (empat) tahun.

Dengan dikeluarkannya izin tersebut, penyelenggara reklame atau

pemegang izin memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame. Hak

yang diterima oleh pemegang izin penyelenggaraan reklame antara lain :

1. Menyelenggarakan reklame sesuai dengan izin yang diberikan

2. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah

Hak tersebut dapat dinikmati oleh penyelenggara reklame selama masa izin

berlaku. Namun ada kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh pemegang izin,

diantaranya adalah :

1. Mendirikan bangun-bangunan, reklame sesuai rencana pembangunan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menghentikan kegiatan penyelenggaraan reklame, jika dalam

pelaksanaannya menimbulkan bahaya dan atau kerusakan lingkungan

serta mengusahakan penanggulangannya.

3. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memelihara bangun-bangunan reklame dan atau media reklame serta

perlengkapannnya.


52


5. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah

berakhirnya izin atau setelah izin dicabut.

6. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame

yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Setelah izin didapatkan, reklame yang dipasangkan harus diawasi dan

dikendalikan. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan agar

peyelenggaraan reklame tetap sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan

reklame di Kabupaten Bogor dan menjaga potensi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bogor dari Pajak Reklame yang ditarik dari penyelenggaraan reklame.

4.5 Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten

Bogor

Dalam setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor, reklame harus

dikendalikan dan diawasi agar penyelenggaraan reklame masih sesuai dengan

prinsip penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame. Selain itu, pengawasan dan

pengendalian reklame juga diperlukan untuk menggali potensi Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bogor dari sektor Pajak Reklame. Tugas pengendalian dan

pengawasan reklame yang dipasang di Kabupaten Bogor ini dilakukan oleh

Bidang Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor atau biasa

disebut sebagai tim teknis.

Pengendalian dan pengawasan dilakukan selama izin reklame berlaku.

Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi reklame di lapangan

dengan data informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor.

Pengendalian dan pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui bahwa

penyelenggaraan reklame tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten. Larangan dalam penyelenggaraan reklame antara lain

reklame yang dipasang tanpa izin tertulis Bupati dan reklame yang dipasang di

lokasi bebas. Lokasi bebas merupakan lokasi yang sama sekali tidak boleh

diadakan kegiatan reklame. Lokasi tersebut meliputi :

a. Persil-persil kantor milik instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah

daerah, TNI, dan POLRI.


53


b. Di sekitar tempat atau sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat dan

bangunan-bangunan bersejarah atau bersifat monumental, serta kawasan

kantor pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah pada jarak tertentu

c. Pohon-pohon pelindung jalan atau penghijauan jalan.

d. Di atas saluran sungai, tebing sungai / tanggul sungai.

Selain larangan tersebut, ada tiga aspek yang diperhatikan pada

penyelenggaraan reklame yang, antara lain sisi konstruksi, etika, dan estetika.

Inilah yang juga harus dikendalikan dan diawasi dari penyelenggaraan reklame.

Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dari :

a. Kesesuaian ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan dengan izin yang

diberikan.

b. Kesesuaian isi reklame dengan norma keagamaan, norma kesusilaan,

ketertiban, dan keselamatan.

c. Kondisi dari reklame tersebut agar tidak mengganggu keselamatan

masyarakat.

d. Kepatuhan penyelenggara reklame dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika dalam penyelenggaraan reklame melanggar ketentuan yang ditetapkan

oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Pemerintah melakukan tindakan

penertiban. Penertiban dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penutupan media

reklame dan pembongkaran media reklame. Penutupan media reklame dilakukan

jika izin reklame tidak diperpanjang. Cara lain selain penutupan adalah

pembongkaran. Pembongkaran ini dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame

atau Pemerintah Kabupaten. Namun yang termasuk ke dalam penertiban reklame

adalah pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pembongkaran

oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan apabila reklame dipasangkan tanpa izin dan

tidak ditindaki walaupun sudah diberi peringatan sebelumnya. Selain itu,

pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten juga dilakukan untuk reklame yang

sudah berakhir masa izinnya namun tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame

itu sendiri meskipun sudah diberi peringatan sebelumnya.

Untuk menjamin pelaksanaan pembongkaran, pada awal penyelenggaraan

reklame penyelenggara juga harus menyetorkan uang jaminan pembongkaran dan


54


penyingkiran media reklame. Uang jaminan tersebut nantinya dapat diambil

apabila reklame sudah habis masa izinnya. Namun jika dalam waktu 3 (tiga) bulan

sejak izin reklame berakhir uang jaminan tidak diambil oleh penyelenggara

reklame, maka uang jaminan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Kabupaten

untuk melaksanakan pembongkaran. Besar uang jaminan pembongkaran reklame

tersebut ditetapkan sebesar 10% dari nilai konstruksi. Reklame yang dibongkar

oleh Pemerintah Kabupaten harus diambil kembali oleh penyelenggara reklame

paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal reklame dibongkar. Jika jangka waktu

tersebut sudah lewat, maka reklame-reklame tersebut menjadi milik Pemerintah

Kabupaten.

Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame juga dapat menyebabkan

reklame yang izinnya masih berlaku dicabut atau dibatalkan. Selain izin yang

dicabut atau dibatalkan, beberapa pelanggaran reklame dapat berupa tindakan

pidana. Pelanggaran yang berupa tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang

menyebabkan kerusakan dan atau keselamatan masyarakat. Untuk pelanggaran

tersebut, penyelenggara reklame dapat diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain

diberikan hukuman dan denda, penyelenggara reklame juga harus disidik sebagai

upaya untuk menghindari tindakan pidana terulang kembali.

4.6 Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor

Reklame merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Bogor. Sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, reklame dapat dikenakan Pajak oleh Pemerintah Kabupaten

Bogor karena potensinya memadai untuk dapat dipungut pajaknya. Untuk

pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Bogor diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2002 sebagai landasan hukumnya. Pelaksanaan pajak reklame di

Kabupaten Bogor dijalankan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang

Daerah Kabupaten Bogor.

Pemerintahan Kabupaten Bogor tiap tahunnya selalu menargetkan

pendapatan daerah dari seluruh jenis pajak, termasuk salah satunya adalah pajak

reklame. Sejak tahun 2006, pemasukan dari pajak reklame meningkat tiap


55


tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan pajak reklame yang

meningkat dan tiap tahunnya target yang ditetapkan selalu tercapai. Dibuktikan

dari data tahun 2010, target yang ditetapkan sebesar Rp 9.000.000.000 dan

realisasi penerimaan pajak dari pajak reklame adalah sebesar Rp 9.419.384.033

(DPKBD, 2011).

Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2011

Tahun Target Penerimaan (Rp) Persentase Kenaikan

2006 6.500.111.000 -

2007 7.500.000.000 15.38%

2008 8.250.000.000 10%

2009 9.000.000.000 9.09%

2010 9.000.000.000 0%

2011 9.500.000.000 5,56%

Sumber : bogorkab.go.id dan DPKBD

Sesuai dengan namanya, Pajak Reklame adalah pajak atas semua

penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi maupun badan, khususnya

penyelenggaraan reklame yang berada di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu objek

dari pajak reklame ini ada penyelenggaraan reklame yang ada di Kabupaten

Bogor. Namun tidak semua bentuk reklame di Kabupaten Bogor dapat dikenakan

pajak. Bentuk reklame yang dapat dikenakan pajak antara lain :

a. Reklame papan / billboard /

videotron / megatron dan

media reklame elektronik

lainnya

b. Reklame melekat / sticker

c. Reklame kain

d. Reklame selebaran

e. Reklame berjalan termasuk

pada kendaraan

f. Reklame udara

g. Reklame suara

h. Reklame film / slide

i. Reklame peragaan

j. Reklame rombong /

minikios

Bentuk reklame tersebut yang dapat dipungut pajaknya oleh Pemerintah

Kabupaten. Namun ada objek pajak yang dikecualikan dari pemungutan pajak


56


daerah, yaitu penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan

atau pemerintah daerah dan penyelenggaraan reklame melalui internet, televise,

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

Subjek pajak reklame di Kabupaten Bogor adalah orang pribadi atau badan

yang menyelenggarakan reklame di Kabupaten Bogor atau melakukan pemesanan

reklame ke biro iklan untuk memasangkan reklamenya di Kabupaten Bogor.

Sedangkan wajib pajak yang harus membayarkan pajak reklamenya adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklamenya di Kabupaten Bogor.

Dengan begitu, wajib pajak reklame di Kabupaten Bogor dapat berupa orang

pribadi, perusahaan produksi barang dan jasa, maupun biro iklan yang

menyelenggarakan reklame di Kabupaten Bogor.

Dasar dari pengenaan pajak reklame di Kabupaten Bogor adalah nilai sewa

reklame. Nilai sewa reklame ini didapat dari total nilai jual objek pajak dengan

nilai strategis lokasi. Nilai jual objek pajak reklame di Kabupaten Bogor

ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2010 tentang

Nilai Jual Objek Pajak Reklame. Nilai jual objek pajak reklame ditetapkan dalam

nilai rupiah berdasarkan faktor-faktor :

a. Biaya pemasangan

b. Biaya pemeliharaan

c. Jangka waktu pemasangan

d. Jenis yang dipasang

e. Nilai komersil

f. Dampak terhadap estetika dan ketertiban kota

g. Luas, ukuran, atau jumlah

Nilai jual objek pajak reklame di Kabupaten Bogor terdiri dari nilai jual objek

pajak reklame luar ruang dan nilai jual objek pajak reklame dalam ruang.

Klasifikasi nilai jual objek pajak ini hanya berlaku untuk satu materi, yaitu tulisan

dan / atau visualisasi reklame.

Ada ketentuan khusus dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

reklame untuk beberapa jenis reklame. Ketentuan tersebut antara lain :


57


a. NJOP bagi reklame nama atau identitas perusahaan di lokasi perusahaan

tanpa melekat pada bangunan tempat usaha dan lembaga pendidikan

ditetapkan 75% dari NJOP yang seharusnya dikenakan.

b. NJOP bagi reklame praktek dokter swasta, rumah sakit / poliklinik, dan

apotik swasta yang berada di lokasi praktek tanpa melekat pada

bangunan tempat profesi atau usaha ditetapkan 50% dari NJOP yang

seharusnya dikenakan.

c. NJOP bagi reklame rokok dan minuman beralkohol ditambah 25% dari

NJOP yang seharusnya dikenakan.

Sedangkan untuk penetapan nilai strategis lokasi ditetapkan dalam nilai persentase

berdasarkan faktor :

a. Lokasi

b. Frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan

c. Kelas jalan

Nilai strategis lokasi di Kabupaten Bogor terbagi menjadi 35 lokasi yang dibagi

menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Nilai strategis pada tiap lokasi

dibagi lagi menurut kelas jalan dan jenis reklame yang dipasangkan. Persentase

nilai strategis lokasi yang digunakan di Kabupaten Bogor sekitar 5% sampai 35%.

Persentase ini dikalikan dengan NJOP untuk mendapatkan nilai strategis lokasi

tersebut.

Untuk mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak

reklame dikalikan dengan dasar pengenaan pajak reklame. Tarif pajak reklame

yang ditetapkan di Kabupaten Bogor adalah sebesar 25%. Tarif ini dikalikan

dengan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang didapat dari penjumlahan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) dan hasil perkalian persentase Nilai Strategis Lokasi (NSL)

dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Formulasinya adalah sebagai berikut :

Pajak Reklame = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJOP + NSL)

= Tarif Pajak x (NJOP + (%NSL x NJOP))

Pajak reklame yang terutang tersebut dipungut di wilayah daerah yaitu Kabupaten

Bogor. Masa pajak reklame sesuai dengan jangka waktu yang lamanya sesuai

dengan masa izin pemasangan reklame.


58


Penghitungan dan penetapan

Gambar 4.5 Mekanisme Pajak Reklame di Kabupaten Bogor

Sumber : olahan peneliti

NPWPD

Pendaftaran

Wajib Pajak

Permohonan Izin /

Penyelenggaraan

Reklame

Pembayaran Pajak

Reklame

SPTPD

SKPD

SKPDKB /

SKPDKBT /

SKPDN

SSP Pemeriksaan

Objek Pajak

Reklame

Pembayaran

Pajak Reklame

yang Kurang

LUNAS

Penagihan

Pajak

Penyitaan

Objek Pajak

Reklame

Pelelangan

Objek Pajak

Reklame


59


Pendaftaran wajib pajak dilakukan melalui pengisian formulir daftar

induk wajib pajak yang harus diisi jelas, lengkap, dan benar. Dari

pendaftaran tersebut wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD). NPWPD inilah yang harus diberikan pada saat

pengajuan permohonan penyelenggaraan reklame ke Badan Perizinan

Terpadu. Sedangkan untuk proses pendataan wajib pajak dan objek pajak

reklame yang diselenggarakan dilakukan berdasarkan surat pengantar yang

diberikan Badan Perizinan Terpadu.

Wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap. Kemudian SPTPD tersebut

harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat paling lama 10 hari setelah

berakhirnya masa pajak. SPTPD ini digunakan untuk melaporkan

penghitungan pajak dan / atau pembayaran pajak, objek pajak, dan / atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak

daerah. Dengan kata lain, SPTPD tersebut digunakan untuk menghitung

dan menetapkan sendiri wajib pajak yang terhutang dan membayarkan pajak

terhutangnya. Jika sampai batas akhir penyerahan SPTPD wajib pajak tidak

membayarkan pajak terhutang atau kurang bayar, wajib pajak dikenakan

sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan keterlambatan dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Jika wajib pajak tidak menghitung dan menetapkan sendiri pajak

terhutang dan melaporkan SPTPD sampai batas akhir penyerahan SPTPD,

maka Bupati atau pejabat yang terkait menetapkan pajak terhutang dengan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak harus

membayarkan sejumlah yang ditetapkan dalam SKPD tersebut paling lama

20 hari sejak SKPD diterima. Jika melewati tenggat waktu tersebut, maka

wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per

bulan keterlambatan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) selaku

pejabat yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugas perpajakan di

Kabupaten Bogor, melakukan pemeriksaan terhadap objek dan wajib pajak.

Pemeriksaan terhadap objek pajak dilakukan DPKBD bersama tim teknis


60


untuk menggali potensi pajak reklame yang belum dipungut. Sedangkan

pemeriksaan wajib pajak dilakukan sejak pajak terhutang. Objek yang

diperiksa adalah penetapan jumlah pajak terhutang, apakah pajak terhutang

yang telah ditetapkan kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil. Pemeriksaan

juga dilakukan terhadap ketetapan pajak terhutang yang sudah diperiksa

sebelumnya. Hasil dari pemeriksaan wajib pajak berupa penerbitan Surat

Ketetapan, antara lain :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),

diterbitkan jika hasil pemeriksaan tidak atau kurang dibayardan

SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan

dan telah ditegur secara tertulis. Untuk kasus tersebut dikenakan

sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan. Selain itu dapat

juga diterbitkan karena kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi

pajak yang terhutang dihitung secara jabatan. Untuk kasus tersebut,

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok

pajak ditambah sanksi 2% per bulan. Pemberian sanksi administrasi

paling lama dilakukan selama 24 bulan sejak saat terutangnya

pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT), diterbitkan jika ditemukan data baru atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

pajak yang terhutnang. Atas kasus ini dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), diterbitkan jika

jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak

terhutang dengan jumlah kredit pajak.

Kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT harus

dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika tidak dibayar, maka

ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah lagi dengan sanksi administrasi

berupa denda 2% per bulan. Namun apabila wajib pajak melaporkan sendiri

penambahan jumlah terhutang pajak sebelum dilakukan tindakan

pemeriksaan, maka penambahahan sanksi administrasi tidak dikenakan.


61


Pembayaran dilakukan kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, atau STPD. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau lunas

dan dapat pula melalui angsuran dengan persetujuan Bupati atau Pejabat

terkait. Pembayaran melalui angsuran harus dilakukan secara teratur dan

berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang

belum dibayar. Selain itu wajib pajak dapat melakukan penundaan

pembayaran dengan persetujuan Bupati atau Pejabat terkait dan persyaratan

sudah terpenuhi sampai batas waktu yang ditentukan. Konsekuensi dari

penundaan pembayaran tersebut adalah pengenaan bunga 2% per bulan dari

jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau

Surat Peringatan dilakukan sebagai awal tindakan apabila wajib pajak belum

membayar sampai jatuh tempo pembayaran. Surat tersebut dikeluarkan 7

(tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran. Setelah surat teguran

diterbitkan maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahnya. Jika tidak dibayar sampe jangka

waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka pajak harus ditagih

dengan surat paksa. Penerbitan surat paksa dilakukan setelah lewat 21 hari

sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan diterbitkan.

Jika pajak tidak dilunasi juga setelah Surat Paksa diterbitkan dalam

waktu 2 x 24 jam dari surat paksa diterbitkan, maka pejabat terkait

mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan kepada juru sita pajak.

Dan apabila masih belum dibayar sampai 10 hari setelah tanggal

pelaksanaan surat perintah penyitaan, maka pejabat terkait meminta

penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara. Setelah itu, Kantor Pelyanan Piutang dan Lelang Negara

menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang. Serta juru

sita pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Pemerintah

Kabupaten berhak untuk menagih pajak sampai masa kadaluara penagihan.

Kadaluarsa penagihan adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat terutang pajak.



BAB 5



BOGOR

Reklame merupakan media yang penting bagi pemasaran sebuah produk di

suatu kawasan, salah satunya Kabupaten Bogor yang sedang gencar-gencarnya

membangun wilayahnya untuk lebih maju. Kegiatan penyelenggaraan reklame di

Kabupaten Bogor cukup tinggi, dilihat dari banyaknya reklame yang terselenggara

selama tahun 2010, yaitu sebanyak 10.417 unit reklame ( DPKBD, 2011).

Jumlah ini tersebar di Kabupaten Bogor dengan berbagai jenis isi dan bentuk

reklame. Dari jumlah reklame yang tertayang selama tahun 2010 tersebut, 35%

merupakan reklame yang mempromosikan produk rokok atau sejumlah 3.617 unit

reklame dengan berbagai bentuk reklame yang tersebar ke 40 kecamatan yang ada

di Kabupaten Bogor (DPKBD, 2011). Sedangkan 75% sisanya merupakan total

reklame dari produk lain seperti produk perbankan, perhotelan, telekomunikasi,

dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa reklame rokok cukup mendominasi

Kabupaten Bogor.

Reklame rokok yang tersebar di Kabupaten Bogor tersebut dipasang melalui

berbagai media, salah satunya pada warung dan kios. Untuk tahun 2010, jumlah

reklame rokok yang terpasang pada warung dan kios dan terdata dengan baik

sebanyak 782 unit atau sekitar 21,6 % dari keseluruhan jumlah reklame rokok

yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor (DPKBD, 2011). Jenis reklame rokok

yang terpasang pada warung dan kios selama tahun 2010 didominasi oleh reklame

berbentuk billboard, baik billboard tanam maupun billboard tempel. Reklame

rokok ini biasa digunakan sebagai papan nama warung atau kios, yang dalam

bahasa perusahaan disebut sebagai shopsign. Selain dalam bentuk billboard,

reklame rokok pada warung dan kios juga dipasang dalam bentuk rombong dan

spanduk. Sebagian besar reklame rokok yang terpasang pada tahun 2010, masih

berlaku dan terpasang sampai tahun 2011. Data per Maret 2011, terdapat 88 unit

pemasangan reklame rokok pada warung dan kios baru dan 75 unit reklame rokok

pada warung dan kios yang diperpanjang masa berlakunya (DPKBD, Maret

2011). Dan menurut observasi yang dilakukan peneliti per Agustus 2011, jumlah


63


reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah lebih banyak

karena banyaknya reklame rokok yang baru dipasangkan di warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Jenis reklame pun bertambah dengan penggunaan jenis

reklame front tempel untuk reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor (DPKBD, 2011)

Tabel 5.1 Rincian Jumlah Reklame Rokok pada Warung dan Kios di

Kabupaten Bogor Tahun 2010

Jenis Reklame Jumlah

Back Billboard Tanam 13

Billboard Tanam 410

Billboard Tempel 320

Front Billboard Tanam 3

Rombong 6

Spanduk 30

Total 782

Persentase reklame rokok pada

warung dan kios terhadap

keseluruhan reklame rokok

yang ada di Kabupaten Bogor

21.6%

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah, Data diolah Peneliti


64


Gambar 5.1 Reklame Rokok Jenis Front Tempel

Sumber : Observasi Peneliti

Dari jumlah reklame rokok yang terpasang pada warung dan kios tersebut,

terlihat bahwa penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios cukup

tinggi. Hal ini juga diakui oleh para penyelenggara reklame rokok melalui

pernyataannya tentang pemilihan warung dan kios sebagai salah satu media

reklame untuk sebagai berikut :

“Pemilihan warung atau kios menjadi point of sales yang terdekat dalam

memaksimalkan komunikasi dengan konsumen kita.” (Wawancara mendalam

dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011)

“Karena warung dan kios adalah langsung menjual produk rokok tersebut.”

(Wawancara mendalam dengan CV. Sheila Advertising, 11 Juli 2011)

Ringkas kata, pemilihan warung dan kios sebagai media penyelenggaraan reklame

oleh penyelenggara reklame adalah karena warung dan kios menjadi titik

pemasaran yang terdekat dalam memaksimalkan komunikasi dengan konsumen

karena warung dan kios merupakan tempat masyarakat umum berlalu-lalang

untuk membeli produk sehingga masyarakat umum dapat melihat reklame rokok

yang dipasangkan dan menjadi tertarik pada produk rokok. Selain itu, warung dan

rokok tersebut juga merupakan tempat dimana rokok langsung dijual kepada

masyarakat.


65


Penyelenggaraan reklame rokok di Kabupaten Bogor pada dua tahun

terakhir ini terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12

Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda ini sedikitnya memberi

pengaruh kepada penyelenggaraan reklame rokok di Kabupaten Bogor, khususnya

reklame rokok pada warung dan kios pada tahun 2011. Mengenai pengaruh

pemberlakuan Perda KTR di Kota Bogor, BPT menyatakan bahwa :

“Pengaruhnya juga gak terlalu signifikan juga ya. Memang ada sedikit, tapi gak

terlalu signifikan … Mungkin belum karena perda itu baru efektif tahun

kemarin kan yah. Tahun 2010 kemarin efektif pelaksanaan pelarangannya”

(Wawancara mendalam dengan Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan

Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Dengan pernyataan tersebut, BPT mengakui adanya sedikit peningkatan namun

belum terlalu signifikan sampai dengan tahun 2011. Hal ini dikarenakan efektif

pelaksanaan perda tersebut baru dilaksanakan tahun 2010, sehingga peningkatan

penyelenggaraan reklame rokok baru akan terlihat secara signifikan pada tahun

2011-2012. Sedangkan menurut data, peningkatan penyelenggaraan reklame

rokok pada warung dan kios terlihat pada penetapan target penerimaan pajak

reklame Kabupaten Bogor yang meningkat sejak Perda KTR Kota Bogor disahkan

dan dilaksanakan. Pada awal tahun 2010, tidak terdapat kenaikan target

penerimaan karena perda KTR baru saja efektif dilaksanakan. Namun pada akhir

tahun 2010, realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target yang ditetapkan

yaitu sebanyak Rp 9.419.384.033 (DPKBD, 2011). Sehingga pada awal tahun

2011 penetapan target penerimaan pajak reklame ditingkatkan dengan presentase

kenaikan 5,56% dari target tahun 2010.

Tabel 5.2 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2011

Tahun Target Penerimaan (Rp) Persentase Kenaikan

2008 8.250.000.000 -

2009 9.000.000.000 9.09%

2010 9.000.000.000 0%

2011 9.500.000.000 5,56%

Sumber : bogorkab.go.id dan DPKB


66


Prediksi peningkatan penyelenggaraan reklame rokok di Kabupaten Bogor

tersebut diperkuat dengan pernyataan dari sejumlah penyelenggara reklame rokok

yang memilih Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyelenggaraan reklame

pengganti Kota Bogor sejak Perda KTR Kota Bogor berlaku. Alasan pemilihan

wilayah Kabupaten Bogor dikemukakan para penyelenggara reklame rokok

sebagai berikut :

“Dikarenakan masih di perbolehkan pemasangan materi reklame dan wilayah

kabupaten juga jangkauannya cukup luas. Tentunya dengan batasan-batasan

yang diatur oleh penyelenggara perijinan dan Pemda.” (Wawancara mendalam

dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011)

“Kami menganggap kabupaten Bogor sangat berpotensi dalam

penyelenggaraan reklame, terutama rokok setelah Perda KTR berlangsung

karena Kabupaten Bogor berbatasan dengan kota-kota penting seperti Jakarta,

Bekasi, Depok, dan Tangerang.” (Wawancara mendalam dengan CV. Wahyu,

2 Agustus 2011)

Melalui pernyataan tersebut, alasan dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi

penyelenggaraan reklame rokok sejak pemberlakuan Perda KTR Kota Bogor oleh

para penyelenggara reklame, khususnya pada warung dan kios, untuk wilayah

Bogor disebabkan oleh masih diizinkannya penyelenggaraan reklame rokok oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, dari segi luas wilayah dan letak

strategis, Kabupaten Bogor lebih berpotensi karena lebih luas dan berbatasan

dengan kota-kota penting seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Dengan

berbatasan dengan kota-kota tersebut, sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten

Bogor merupakan jalur penghubung untuk menuju Kota Bogor.

Penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor

merupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu sumber pemasukan daerah

melalui pajak reklamenya. Selain itu pelaksanaannya juga harus benar-benar

diawasi karena rokok merupakan produk yang lebih banyak memberikan efek

negatif kepada masyarakat daripada efek positif yang ditimbulkan, terutama jika

dipasangkan pada warung dan kios. Penyelenggaraan reklame di warung dan kios

merupakan bentuk promosi yang tujuan pasarnya luas, mulai dari kalangan muda

sampai yang tua. Jika tidak diawasi dengan benar, selain pemasukan daerah tidak


67


optimal, efek negatif reklame juga semakin mudah menyebar. Untuk itu

pelaksanaan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor harus dilaksanakan dengan benar.

Benar atau tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor, tergantung kepada bagaimana Pemerintah

Kabupaten melaksanakan tahapan penyelenggaraan reklame. Terutama

pelaksanaan pajak reklame sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan reklame

rokok pada warung dan kios yang membuat penyelenggaraan reklame tersebut

menjadi sebuah potensi bagi pemasukan daerah Kabupaten Bogor. Namun hal

tersebut tidak terlepas dari ketaatan dan kepatuhan penyelenggara reklame dalam

melaksanakan setiap tahapan yang ada. Untuk mengetahuinya, maka analisis

dilakukan pada implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor, proses perizinan dan pengawasan

penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios, dan terhadap kendala yang

dialami dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Bogor.

5.1. Implementasi Tahapan Administrasi Pajak Reklame atas Reklame

Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor

Pajak reklame di Kabupaten Bogor merupakan salah satu tahapan yang

harus dipenuhi oleh penyelenggara reklame rokok pada warung dan kios sebelum

reklame rokok diselenggarakan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa izin tidak

akan dikeluarkan jika pajak reklame belum dilunasi. Dengan ketentuan tersebut,

terlihat jelas bahwa pajak reklame di Kabupaten Bogor, khususnya pajak reklame

rokok pada warung dan kios, berfungsi sebagai pengatur penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios dan sebagai salah satu sumber pemasukan

daerah dari penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

Reklame rokok yang terpasang pada warung dan kios jelas merupakan salah

satu objek pajak relame di Kabupaten Bogor. Hal ini diperjelas dalam pasal 2

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Kabupaten Bogor mengenai Pajak

Reklame bahwa objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan

secara prinsip dijelaskan oleh akademisi sebagai berikut :


68


“Prinsipnya yang namanya reklame kalau dia mempromosikan suatu barang,

memperkenalkan suatu barang dengan tujuan komersial, itu otomatis

merupakan objek daripada pajak reklame.” (Wawancara mendalam dengan

Bapak Edi Sumantri, 17 Juni 2011)

Dengan begitu pajak reklame dapat dikenakan kepada reklame yang digunakan

untuk kepentingan komersil dalam bentuk / jenis dan di tempat apapun. Dengan

pengertian tersebut, maka objek pajak reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor dapat dipersempit lagi berdasarkan jenis reklame rokok yang

ada di warung dan kios. Jenis reklame rokok tersebut antara lain berupa reklame

billboard tempel, billboard tanam, spanduk, dan rombong.

Pelaksanaan pajak reklame tidak terlepas dari siapa yang akan dikenakan

pajak reklame atau subjek yang akan dikenakan pajak reklame. Jika disesuaikan

dengan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Kabupaten

Bogor mengenai Pajak Reklame,subjek dari pajak reklame rokok pada warung

dan kios adalah penyelenggara reklame rokok. Sedangkan wajib pajak reklame

rokok pada warung dan kios adalah penyelenggara reklame rokok yang

menyelenggarakan reklame rokoknya pada warung dan kios di wilayah Kabupaten

Bogor. Dengan kata lain, perubahan status dari subjek pajak menjadi wajib pajak

adalah ketika penyelenggara reklame rokok melakukan perizinan penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios di wilayah Kabupaten Bogor.

Penyelenggara reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor

adalah perusahaan rokok melalui agen pemasarannya yang berada di Kabupaten

Bogor. Biro iklan juga merupakan penyelenggara reklame rokok pada warung dan

kios, karena perusahaan rokok banyak menggunakan biro iklan untuk

mempromosikan produk rokoknya tersebut, termasuk ke warung dan kios di

Kabupaten Bogor, sehingga pihak yang melakukan proses perizinan adalah biro

iklan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa subjek dan wajib pajak reklame rokok

pada warung dan kios adalah perusahaan rokok dan biro iklan yang dikontrak

perusahaan rokok untuk mengiklankan produk rokoknya ke warung dan kios di

wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk menganalisis tahapan administrasi pajak reklame atas reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilakukan atau belum, maka


69


diperlukan penilaian terhadap tahapan administrasi pajak tersebut. Penilaian ini

dilakukan terhadap DPKBD Kabupaten Bogor karena menurut akademisi

mengatakan bahwa :

“Secara teori kan, official assessment, fiskus aktif, WP pasif. Kalau dia aktif,

dia harus mendata secara keseluruhan seperti itu, dan melakukan penetapan”

(Wawancara mendalam dengan Bapak Edi Sumantri, 17 Juni 2011)

Menurut teori yanjg dikemukakan Ikhsan dan Salomo, tahapan administrasi pajak

yang baik dapat dianalisis melalui empat dimensi, antara lain

pendataan/identifikasi subjek dan/atau objek pajak, pemeriksaan wajib dan objek

pajak, penetapan nilai pajak terutang, dan melakukan penagihan atau penerimaan

setoran pajak. Tiap dimensi tersebut memiliki indikator yang dapat menilai

pelaksanaan administrasi pajak reklame, khususnya pajak reklame atas reklame


5.1.1. Pendataan / identifikasi subjek dan / atau objek pajak

Proses identifikasi merupakan awal dari pelaksanaan tahapan administrasi

pajak reklame, khususnya pajak reklame atas reklame rokok. Pengidentifikasian

dilakukan terhadap objek dan subjek pajak, terutama subjek pajak yang menjadi

wajib pajak. Tanpa adanya identifikasi yang baik akan menyebabkan Kabupaten

Bogor kehilangan potensi penerimaan pajak reklame, terutama dari reklame

rokok, karena sekitar 35% reklame yang ada di Kabupaten Bogor merupakan

reklame rokok dan jumlah reklame rokok pada warung dan kios yang terdata

selama tahun 2010 sebesar 782 unit (DPKBD, 2011). Selain itu, peran pajak

reklame sebagai pengatur penyelenggaraan reklame, khususnya reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor, dipertanyakan apabila identifikasi

tidak dilakukan dengan baik. Sebab jika identifikasi tidak dilakukan dengan benar

akan berdampak kepada penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan

aturan.

Hal pertama yang dapat dinilai untuk mengetahui bahwa proses identifikasi

pajak reklame sudah dilaksanakan dengan benar adalah dengan melihat

kelengkapan data mengenai subjek pajak terutama yang sedang berstatus sebagai


70


wajib pajak reklame pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Data mengenai

wajib pajak reklame sangat penting dalam administrasi pajak reklame, karena jika

data tidak lengkap maka DPKBD tidak memiliki informasi yang cukup sehingga

tahapan administrasi pajak reklame selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Data

mengenai wajib pajak diperoleh DPKBD Kabupaten Bogor melalui proses

pendaftaran yang dilakukan oleh para wajib pajak saat masih berstatus sebagai

subjek pajak yang akan menyelenggarakan reklamenya, khususnya reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

Proses pendaftaran diatur dalam pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. Dalam pasal ini pendaftaran dilakukan

dengan pengisian formulir pendaftaran oleh subjek pajak reklame rokok. Dalam

pelaksaan pendaftaran subjek pajak menjadi wajib pajak di lapangan, pihak

DPKBD menyatakan bahwa :

“Pendaftaran wajib pajak dilakukan ketika subjek pajak reklame rokok baru

pertama kali menyelenggarakan reklame rokok di Kabupaten Bogor. Pendataan

wajib pajak merupakan langkah awal dalam rangkaian administrasi pajak

karena dengan pendaftaran tersebut, subjek pajak akan mendapat NPWPD dan

berubah status menjadi wajib pajak.” (Wawancara mendalam dengan Bagian

Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Keuangan dan

Barang Daerah Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011)

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa pendaftaran dilakukan ketika subjek pajak

reklame rokok baru pertama kali menyelenggarakan reklame rokok di Kabupaten

Bogor. Dengan melakukan pendaftaran tersebut subjek pajak reklame akan

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang menjadi

identitas bahwa subjek pajak tersebut sudah menjadi wajib pajak reklame di

Kabupaten Bogor dan harus melaksanakan kewajiban perpajakan reklamenya.

Berdasarkan data yang dimiliki DPKBD, semua wajib pajak yang

menyelenggarakan reklame, khususnya reklame rokok pada warung dan kios yang

terdata sudah mendaftarkan diri ke DPKBD Kabupaten Bogor dan memiliki

NPWPD. Diperjelas kembali oleh DPKBD terkait kelengkapan data wajib pajak

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor yang menyatakan

bahwa :


71


“Kalau data belum lengkap dan benar reklamenya gak diproses. Jadi data yang

ada di DPKBD sudah lengkap.” (Wawancara mendalam dengan Bagian

Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Keuangan dan

Barang Daerah Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011)

DPKBD menggunakan sistem komputer dalam pendataan wajib pajak reklame,

termasuk wajib pajak reklame rokok pada warung dan kios. Tiap formulir yang

sudah diisi wajib pajak saat mendaftarkan diri langsung dimasukan ke sistem,

sehingga data tersimpan dan dapat di-update sekiranya ada perubahan mengenai

info wajib pajak. Dan langsung diberikan NPWPD sehingga subjek pajak dapat

melakukan kewajiban perpajakannya.

Selain data mengenai wajib pajak reklame, kelengkapan data objek pajak

reklame rokok pada warung dan kios juga sangat diperlukan untuk mewujudkan

proses pengidentifikasian yang baik. Data ini menjadi sangat penting karena data

objek pajak inilah yang digunakan DPKBD Kabupaten Bogor untuk menetapkan

jumlah pajak reklame terhutang. Jika data tidak lengkap maka Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor akan kehilangan potensi pemasukan daerahnya dari sektor pajak

reklame. Proses pendataan objek pajak reklame rokok pada warung dan kios

dilakukan saat perizinan penyelenggaraan reklame dilakukan.

Berbeda dengan pendataan wajib pajak, data mengenai objek pajak reklame

rokok pada warung dan kios ini diperoleh DPKBD Kabupaten Bogor melalui

pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak . Mengenai pendataan objek pajak

reklame rokok pada warung dan kios, DPKBD menyatakan bahwa :

“Kalau data objek yang ada di kita itu semua dapatnya dari BPT yang

diberikan melalui wajib pajak dalam bentuk Surat Pengantar. Jadi Kan sebelum

masuk ke DPKBD dan diproses pajaknya semua data harus sudah lengkap di

BPT. Jadi pendataan objek pajak itu dilakukan oleh BPT. Cuman, istilahnya

tetep wajib pajak yang melaporkan, karena wajib pajaknya yang memberikan

itu ke kita. Surat Pengantar itu diberlakukan seperti SPTPD kalau di perda.”

(Wawancara mendalam dengan Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak

Reklame Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor,

27 Mei 2011)

Surat Pengantar ini diperoleh Wajib Pajak saat wajib pajak melakukan perizinan

penyelenggaraan reklame di BPT. Dalam perizinan ini, Wajib Pajak yang

merupakan penyelenggara harus memberikan sejumlah berkas yang terkait dengan


72


data objek pajak sehingga dalam kelengkapan data objek pajak, BPT berperan

penting karena perizinan dikelola oleh BPT. Perizinan penyelenggaraan reklame

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

Reklame.

Dalam proses perizinan, terdapat berkas yang harus dipenuhi oleh Wajib

Pajak. Mengenai berkas tersebut, Wajib Pajak menyatakan bahwa :

“Pengajuan ke Pihak Pemda dengan lampiran spesifikasi materi yang akan

dipasang, dengan melampirkan surat pengajuan, Surat Kuasa atas Nama PT ke

Perorangan yang mengurus, Copy KTP & TDP, Surat Jaminan Bongkar dan

jangka waktu pemasangan reklame … Penentuan titik lokasi oleh pihak kita

tentunya.” (Wawancara mendalam dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011)

Menurut Wajib Pajak, pihaknya harus memberikan spesifikasi materi yang akan

dipasang disertai surat pengajuan, Surat Kuasa atas nama perusahaan kepada

orang yang mengurus, salinan KTP dan TDP, Surat Jaminan Bongkar, dan jangka

waktu pemasangan. Standar perizinan yang ditetapkan BPT, penyelenggara

reklame rokok harus mengisi sejumlah surat yang sudah disediakan oleh pihak

BPT Kabupaten Bogor. Formulir yang sudah disediakan oleh BPT Kabupaten

Bogor adalah :

a. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame

b. Surat Pernyataan Menanggung Resiko

c. Surat Pernyataan Status Lahan

d. Surat Pernyataan Menyerahkan Uang Jaminan Bongkar

Formulir dan surat yang sudah disediakan tersebut harus diisi dan disetujui oleh

penyelenggara reklame rokok. Formulir dan surat tersebut harus diberikan

kembali kepada BPT Kabupaten Bogor beserta informasi dan berkas yang terkait

dengan penyelenggaraan reklame rokok tersebut, sehingga yang diberikan oleh

wajib pajak untuk perizinan penyelenggaraan reklame adalah :

a. Surat permohonan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios

yang sudah diisi dan bermaterai

b. Fotokopi KTP penyelenggara reklame rokok pada warung dan kios

(individu yang mengurus perizinan reklame)


73


c. Akte perusahaan / SIUPTDP penyelengara reklame rokok pada warung dan

kios

d. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penyelenggara reklame rokok pada

warung dan kios

e. Surat pernyataan menanggung resiko penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios

f. Surat pernyataan status lahan warung dan kios yang digunakan untuk

penyelenggaraan reklame rokok yang sudah dikonfirmasi oleh pemilik

warung dan kios

g. Surat pernyataan menyerahkan uang jaminan bongkar reklame rokok pada

warung dan kios

h. Denah lokasi warung dan kios, desain dan penghitungankontruksi reklame

rokok yang akan dipasang

i. Surat Rekomendasi dari Dinas terkait bagi penyelenggara baru / surat izin

beserta Surat Setor Pajak periode sebelumnya bagi penyelenggara lama.

Berkas-berkas tersebut yang harus diberikan kepada BPT Kabupaten Bogor,

terutama dalam kasus perizinan reklame rokok pada warung dan kios adalah Surat

Pernyataan Status Lahan warung dan kios yang digunakan karena pernyataan dari

pemilik warung dan kios sangat penting dalam perizinan reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor. Kemudian berkas-berkas tersebut diperiksa,

baru kemudian dikeluarkan Surat Pengantar apabila pengajuan reklame rokok

pada warung dan kios tersebut lulus pemeriksaan.

Surat Pengantar yang dikeluarkan BPT Kabupaten Bogor dilaporkan oleh

wajib pajak ke DPKBD. Sesuai dengan pernyataan pihak DPKBD, berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, Surat Pengantar

dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk pajak

reklame. Pada tahap inilah terdapat hal yang membingungkan karena secara

konsep yang dikemukakan oleh akademisi mengatakan bahwa :

“SPT itu sarana pelaporan wajib pajak dalam rangka sistem self assessment …

Tapi kalau yang namanya official assessment, tidak ada kewajiban

menyampaikan SPT.” (Wawancara mendalam dengan Bapak Edi Sumantri, 17

Juni 2011)


74


Penggunaan Surat Pemberitahuan ini identik dengan pajak yang menggunakan

sistem self assessment, sedangkan pajak reklame merupakan official assessment

yang dalam pelaporannya menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah

(SPOPD). Sehingga Surat Pengantar ini sama fungsinya dengan SPOPD. Selain

itu, pemberian SPTPD dalam perda dapat diberikan paling lambat 10 hari setelah

masa pajak berakhir. Sedangkan dalam prakteknya, penyelenggaraan reklame

tidak dapat dilakukan apabila pajak belum disetorkan, sehingga tidak mungkin

pemberian Surat Pengantar dilakukan setelah 10 hari dari berakhirnya masa pajak

karena masa pajak tidak akan dimulai sampai pajak disetorkan. Pada tahap inilah

yang membingungkan karena terdapat perbedaan antara praktek, konsep dengan

Perda yang berlaku di Kabupaten Bogor.

Sesuai pernyataan pihak DPKBD, DPKBD hanya menerima data-data

infomasi dari BPT melalui Surat Pengantar yang diberikan oleh wajib pajak.

Pendataan objek pajak reklame rokok pada warung dan kios ini dilakukan setelah

Surat Pengantar dari BPT Kabupaten Bogor masuk ke loket DPKBD Kabupaten

Bogor. Surat Pengantar dari BPT Kabupaten Bogor tersebut berisi mengenai data-

data objek pajak reklame, khususnya reklame rokok pada warung dan kios, yang

terdiri dari :

Nama pemohon

Isi reklame

Lokasi warung dan kios

Jenis reklame

Ukuran reklame

Jumlah reklame

Nilai strategis

Masa berlaku

Status izin

Reklame dalam / luar

ruangan

Setiap info dari Surat Pengantar ini akan menjadi dasar penetapan pajak reklame

rokok, khususnya reklame rokok pada warung dan kios, bagi DPKBD Kabupaten

Bogor. Surat Pengantar yang dilaporkan wajib pajak ini disimpan pihak DPKBD

sebagai data objek pajak reklame DPKBD.

Selain menyimpan Surat Pengantar, penyimpanan data objek pajak juga

dilakukan menggunakan program komputer, yaitu menggunakan program

Microsoft Excel. Pemasukan data objek pajak tidak dibedakan antara reklame


75


berisi rokok dengan yang lainnya, tidak juga dibedakan berdasarkan jenis

reklame. Semua dijadikan satu dalam pendataan selama satu bulan. Data objek

pajak reklame yang dimasukan ke program terdiri dari :

Nama Pemasang Reklame

Alamat Pemasang

Isi Reklame

Lokasi Pemasangan

Jenis Reklame

Ukuran

Luas

Jumlah

Masa Pajak

SKPD / Data Potensi Pajak

Untuk membedakan data reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor dengan reklame lainnya adalah dengan melihat pada isi reklame dan lokasi

reklame. Isi reklame dari reklame rokok pada warung dan kios pasti berupa nama

sebuah produk rokok. Sedangkan lokasi reklame rokok pada warung dan kios

bertempat pada warung, toko, rumah makan, kios dan tempat sejenisnya. Contoh

data objek pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor terlihat

pada tabel 5.3.


76


Tabel 5.3 Contoh Tabel Data Objek Pajak Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor

No. Nama

Pemasang

Reklame

Alamat

Pemasang

Reklame

Isi

Reklame

Lokasi Pemasangan Jenis

Reklame

Ukuran Luas Jml Masa

Pajak

SKPD

Alamat Desa Kec pj lbr mk Data

Potensi

Pajak 1. PT. Djarum Jl. Raya Sukabumi

Km 1,5 Kec. Ciawi

Produk

Djarum

Wr. Nasi

Sunda Jl.

Ry Jkt Bgr

Pemda

Cibinong Bill Tempel 1 4 1 4 1 Des ‟10 /

Nov „11

859.375

2. CV. Sheilla

Adv.

Jl. Suren Blok H.

No. 2 Perum Budi

Agung Ds. Kd

Badak Tanah Sareal

Bgr

Dji Sam

Soe

Toko Novi Cibinong Bill Tanam 2 1 2 4 1 Mar‟10 /

Feb „11

1.406.250

3. Mega Trend

Pratama

Mulya, PT

Jl.Ir. HR.Djuanda

D.33 Bulak Kapal

Bekasi

A Pache /

Extreem

Warung

Kios Budi

Jl. Ry

Narogong

Klapa-

nunggal

Bill Tanam 1 2 2 4 1 Jan „10/

Des‟10

1.462.500

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah


77


Tidak semua data objek pajak reklame di-input ke program komputer yang

digunakan oleh DPKBD. Hal ini terlihat pada tidak adanya beberapa komponen

dalam Surat Pengantar pada data program milik DPKBD, seperti nilai strategis

dan jenis reklame dalam / luar ruangan. Perbedaan ini dijelaskan oleh pernyataan

DPKD bahwa :

“Reklame dalam ruang itu kalau pengelolaan izinnya masuk ke kecamatan.

DPKBD hanya mengelola reklame yang perizinannya dilakukan oleh BPT

Kabupaten Bogor.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Pendataan dan

Penetapan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah

Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011).

Terkait masalah pengidentifikasian ini, kepatuhan wajib pajak dalam

mendaftarkan diri dan melaporkan Surat Pengantar sangat berpengaruh dalam

pelaksanaan identifikasi ini. Untuk itu, wajib pajak menyatakan bahwa :

“Saat pengantar pajak reklame sudah ada di tangan kita, maka kita langsung ke

DPKBD (Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Barang Daerah) untuk

mendaftarkan diri kita sebagai Wajib Pajak yang mematuhi aturan untuk

membayar pajak sesuai dengan pengantar pajak yang telah diberikan oleh BPT.

Seperti kata pepatah,”Orang Bijak Taat Bayar Pajak”. (Wawancara mendalam

dengan CV. Wahyu, 2 Agustus 2011)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak sudah mendaftarkan

diri sebagai wajib pajak dan menyampaikan Surat Pengantar begitu surat berada di

tangan wajib pajak.

5.1.2. Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak

Dimensi selanjutnya yang dianalisis adalah pemeriksaan wajib dan objek

pajaknya. Analisis ini dilakukan dengan melihat prosedur pemeriksaan terhadap

wajib pajak maupun objek pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bogor melalui instansi terkait. Dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan

reklame maupun pelaksanaan pajak reklame, tidak dijelaskan secara mendetail

mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak maupun objek pajak.

Namun dalam prakteknya pihak DPKBD menjelaskan bahwa :


78


“Pemeriksaan dilakuin sama tim teknis. Tim teknis itu ada dari DKP, ada dari

DPKBD … Pemeriksaannya sebelum membayar pajak dalam proses BPT atau

sudah lengkap datanya.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Pendataan dan


Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011)

Hal ini sesuai dengan konsep dimana sebelum penetapan pajak reklame yang

dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor harus diperiksa terlebih dahulu

kondisi penyelenggara, reklame, maupun lokasinya, yang berarti pemeriksaan

dilakukan pada proses permohonan izin reklame rokok pada warung dan kios oleh

penyelenggara reklame rokok. Hal ini dinyatakan oleh akademisi :

“Pada saat wajib pajak yang melaporkan dengan SPOPD tadi, ini seharusnya

idealnya jangan serta merta dilakukan penetapan. Fiskus sebelum dia

melakukan penetapan, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.”

(Wawancara mendalam dengan Bapak Edi Sumantri, 17 Juni 2011)

Pemeriksaan termasuk ke dalam pasal 38 mengenai pengendalian dan

pengawasan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

No. 6 tentang Penyelenggaraan Reklame. Namun dalam Perda tersebut tidak

dijelaskan secara mendetail mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaannya.

Pelaksanaan pemeriksaan dijelaskan langsung oleh bagian BPT sebagai berikut :

“Front office melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, berkas yang

lengkap diterima di front office. Nah, setelah di front office, nanti baru

dinaikkan ke bagian back office, pemeriksaan berkas di bagian atas di back

office ... Kalau pemeriksaan berkas sudah cukup, baru kita menghubungi tim

teknis dari DKP dibantu oleh BPT dan DPKBD.” (Wawancara mendalam

dengan Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor,

1 Juni 2011)

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pemeriksaan dilakukan secara

administratif juga secara teknis. Untuk pemeriksaan administratif dilakukan oleh

BPT Kabupaten Bogor, dan pemeriksaan teknis dilakukan oleh tim teknis yang

merupakan gabungan dari BPT selaku penerima dan pemegang berkas data,

DPKBD selaku pihak yang memperkirakan potensi pajak yang akan diterima dari

penyelenggaraan reklame tersebut, dan DKP yang memeriksa secara teknis objek


79


reklame. Saat itulah pemeriksaan yang terkait dengan wajib pajak maupun objek

pajak reklame rokok pada warung dan kios dilakukan.

Dari pernyataan BPT sebelumnya juga diketahui bahwa pemeriksaan

administratif sendiri dilakukan dua kali di BPT Kabupaten Bogor. Pemeriksaan

administratif yang pertama dilakukan saat penyelenggara reklame memberikan

berkas yang dijadikan syarat penyelenggaraan reklame kepada BPT di bagian

front office. Tahap pemeriksaan di bagian front office ini merupakan pemeriksaan

pertama yang memastikan berkas perizinan penyelenggaraan reklame yang

diajukan wajib pajak sudah lengkap. Mengenai pemeriksaan administratif yang

pertama ini, BPT menyatakan bahwa :

“Kita terima dulu tapi dalam jangka waktu 1-2 hari harus dilengkapi, baru bisa

kita proses. Idealnya, kita ambil idealnya aja sesuai SOP, kita memberikan atau

menerima di FO itu dalam kondisi lengkap. Karena akan mempercepat proses.

Kalau seperti itu kan akan tertunda-tunda. Hanya kita memberikan kelonggaran

itu apabila untuk yang jauh ya. Kasian dia bolak-balik, daripada ini, yaudah.

Tapi prinsipnya dititipkan berkas dulu, jadi waktu belum kita hitung dulu,

kalau dia belum lengkap.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Perizinan

Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011).

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa berkas yang akan diterima hanya berkas

yang sudah lengkap. Namun untuk pemohon dengan kondisi tertentu, berkas akan

diterima sementara dan diberi kelonggaran waktu 1-2 hari untuk melengkapi

berkas yang tidak lengkap. Pemeriksaan administratif ini dilakukan dengan

memeriksa berkas-berkas yang diberikan. Jika ada berkas yang idak lengkap,

maka berkas permohonan belum bisa dilanjutkan sampai penyelenggara

melengkapi berkas tersebut. Apabila berkas sudah lengkap, maka proses

pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan administratif yang kedua di bagian back

office BPT Kabupaten Bogor. Pemeriksaan administratif yang pertama ini

berfungsi untuk memastikan bahwa berkas yang terkait dengan data mengenai

penyelenggara reklame maupun reklame rokok yang akan dipasangkan, yang

merupakan wajib dan objek pajak reklame, sudah lengkap.

Pemeriksaan administratif yang kedua dilakukan di back office BPT

Kabupaten Bogor. Pemeriksaan dilakukan setelah berkas data permohonan

reklame sudah dilengkapi oleh penyelenggara reklame atau wajib pajak. Di back


80


office, pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan memeriksa ke-valid-an berkas

terutama yang terkait dengan data mengenai wajib pajak tersebut. Jika berkas

yang diberikan sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan teknis.

Jika berkas dinilai memiliki kekurangan maka proses pemeriksaan tetap

dilanjutkan ke pemeriksaan teknis tetapi dengan catatan bahwa berkas tersebut

memiliki kekurangan yang menjadi poin penting dalam pemeriksaan teknis dan

dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan.

Terdapat perbedaan pemeriksaan administratif antara penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios yang baru dengan penyelenggaraan reklame

rokok perpanjangan yang dijelaskan oleh pihak BPT, yaitu :

“Perbedaan antara penyelenggara perpanjangan maupun baru itu ada di data

yang diberikan. Pada penyelenggara baru, harus memberikan surat

rekomendasi dari dinas terkait dengan penyelenggaraan reklame. sedangkan

pada penyelenggara perpanjangan, harus memberikan surat izin periode

sebelumnya dan SSP periode sebelumnya” (Wawancara mendalam dengan

Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni

2011)

Dari pernyataan tersebut, pada penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan

kios yang baru, penyelenggara harus memberikan surat rekomendasi dari Dinas

terkait. Sedangkan pada penyelenggaraan reklame perpanjangan, pemeriksaan

dilakukan dengan mengecek surat izin periode sebelumnya dan surat setoran pajak

periode sebelumnya. Adanya berkas ini pada penyelenggaraan reklame

perpanjangan menunjukkan bahwa reklame yang diajukan merupakan reklame

perpanjangan, dan tidak memiliki masalah perpajakan sebelumnya. Berkas

pemohon lama ini juga dapat dijadikan bahan pemeriksaan teknis, terutama bagi

pihak DPKBD untuk memperkirakan potensi pajak yang akan diterima. Dengan

pemeriksaan administratif yang kedua ini, kebenaran berkas yang diberikan

menjadi terjamin dan reklame siap untuk diperiksa secara teknis.

Setelah pemeriksaan administratif, berkas permohonan penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios diperiksa secara teknis. Seperti yang sudah

dinyatakan sebelumnya oleh pihak BPT, bahwa pelaksanaan pemeriksaan teknis


81


dilakukan oleh DKP dibantu BPT dan DPKBD. Mengenai pemeriksaan teknis,

BPT menjelaskan fungsi dari tim teknis yaitu :

“Tim teknis diperlukan untuk peninjauan lapangan sama dibuatkan berita

acara. Berita acaranya nanti ditandatangani bersama antara DKP dengan BPT,

bahwa itu ada masalah atau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, berarti

proses berlanjut. Kalau ada masalah, berarti nanti kita menghubungi kembali Si

Pemohon, bahwa ini ada masalah dan untuk diselesaikan dulu masalahnya.”

(Wawancara mendalam dengan Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan

Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

BPT Kabupaten Bogor selaku pemegang berkas, menghubungi DKP Kabupaten

Bogor dan DPKBD Kabupaten Bogor sebagai tim teknis untuk sama-sama turun

ke lapangan membandingkan kondisi fisik reklame rokok yang akan di pasang dan

kondisi warung dan kios yang akan dipasangkan reklame rokok dengan berkas

yang diterima dan memperkirakan potensi pajak reklame yang akan diterima.

Pemeriksaan teknis dilakukan dengan turun ke lapangan untuk

memperhatikan warung dan kios yang akan dipasangkan beserta reklamenya, atau

reklame yang sudah dipasang apabila reklame tersebut merupakan reklame

perpanjangan. Pemeriksaan teknis tidak hanya dilakukan oleh tim dari DKP saja,

BPT maupun DPKBD Kabupaten Bogor juga turun serta ke lapangan untuk

melihat secara langsung fisik dari reklame rokok dan warung / kios yang akan

dipasangkan. Reklame rokok merupakan jenis reklame yang harus diperhatikan

dari segi teknis karena produk yang direklamekan lebih banyak memberi dampak

negatif kepada masyarakat. Untuk itu sangatlah penting untuk dilakukan

pemeriksaan teknis pada reklame rokok yang akan dipasang pada warung dan kios

karena warung dan kios merupakan media reklame yang mudah untuk dilihat

banyak orang, dari segala umur dan gender sehingga pemeriksaan teknis sangat

diperlukan dalam tahap pemberian izin penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemeriksaan ini pula yang menentukan

bahwa permohonan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios

tersebut diterima atau tidak. Standar dari pemeriksaan teknis ini dijelaskan oleh

pihak DKP Kabupaten Bogor sebagai berikut :


82


“Yang diperiksa dari reklame itu adalah dari etika, estetika dan dari sisi

konstruksi” (Wawancara mendalam dengan Bagian Reklame Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Jadi reklame rokok yang akan dipasangkan pada warung dan kios tidak boleh

melanggar etika, estetika, dan konstruksi yang telah ditetapkan Pemerintah

Kabupaten Bogor. Ketiga faktor inilah yang menjadi standarisasi penyelenggaraan

reklame.

Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan etika, estetika dan

konstruksi dari reklame rokok yang dipasangkan pada warung dan kios tersebut.

Pengertian dari etika dalam reklame rokok adalah reklame rokok yang

dipasangkan tidak bpleh menimbulkan perdebatan antar individu, kelompok,

maupun masyarakat. Biasanya hal tersebut identik dengan SAR (Suku, Agama

dan Rasis). Terkait masalah etika, DKP menerangkan bahwa :

“Etika, menyinggung SARA. Kan di perda diberitahu juga tentang SARA. Tapi

SARA ini juga luas sih. Misalnya ada kata-kata yang punya Kemungkinan

untuk menimbulkan, perdebatan, slek-slek kecil.” (Wawancara mendalam

dengan Bagian Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor,

1 Juni 2011).

Permasalahan etika juga terkait dengan hal yang meresahkan masyarakat sehingga

muncul ketakutan di tengah masyarakat, hal ini juga dilarang dalam standar etika

penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor

Standar teknis reklame yang kedua adalah estetika. Estetika dalam

penyelenggaraan reklame dibagi dua, yaitu estetika terhadap lingkungan dan

estetika terhadap objek reklameya itu sendiri. DKP menerangkan bahwa :

“Sebenarnya kalau secara umum itu, estetika dari objek reklame itu sendiri

dan terkait dengan lingkungan. Jadi kalau dengan adanya reklame itu

mengganggu pemandangan indah sekitarnya maka itu kita arahkan untuk tertib.

Atau yang kedua estetika terkait dengan objek reklamenya itu sendiri. Jadi

sebenarnya kalau dari design visual reklamenya gak terlalu terlihat. Tapi kalau

di Kabupaten Bogor, kita punya kriteria tapi tidak terperinci, hanya secara

norma saja. Kalau terkait dengan norma asusila kita tidak izinkan. Misalnya

reklame kondom, itu tidak kita izinkan pasang” (Wawancara mendalam dengan

Bagian Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 1 Juni

2011)


83


Dari pernyataan tersebut, estetika dilihat dari dua sisi. Pertama estetika terhadap

objek reklame itu sendiri dan estetika terkait dengan lingkungan. Contoh dari

reklame rokok yang melanggar estetika terhadap lingkungan adalah reklame yang

mengganggu pemandangan sekitarnya, seperti warna reklame sudah pudar, papan

billboard reklame rokok rusak sehingga tidak indah untuk dipandang dan juga

membahayakan masyarakat, dan pemasangan reklame yang bertindihan sehingga

tidak terlihat rapi. Sedangkan estetika reklame terhadap objek reklamenya

mengacu kepada design visual dari relame tersebut. Kriteria ini tidak diatur secara

terperinci, namun hal ini didasarkan pada norma yang berlaku saja. Misalkan

reklame yang diselenggarakan tersebut harus sesuai dengan norma kesopanan dan

norma susila. Jika ada reklame yang design visual-nya mengarah ke asusila, maka

reklame tersebut tidak sesuai dengan kriteria estetika. Contoh dari reklame rokok

yang tidak sesuai dengan estetika dari objek reklame itu sendiri adalah reklame

rokok yang menggunakan kata-kata tidak sopan, atau menggunakan gambar yang

kurang senonoh.

Standar teknik yang terakhir adalah dari sisi konstruksi. Mengenai standar

konstruksi ini DKP menyebutkan bahwa :

“Kalau yang di warungnya sendiri, ketika ditempel konstruksinya ada tempat

untuk menempel, ada space … Dan tidak menempel pada fasilitas-fasilitas

umum Seperti lampu PJU, terus rambu lalu lintas kalau warungnya itu ada

deket situ. … tidak menghalangi fasilitas umum seperti PJU. Juga seperti

pemasangan reklame rokok dekat tempat-tempat sekolah kita juga tidak

izinkan untuk dipasang.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Reklame

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011).

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa konstruksi dari reklame ini dilihat

dari titik lokasi pemasangan reklamenya terhadap lokasi dan ukuran reklame.

Reklame yang dipasangkan tidak boleh mengganggu pengguna jalan. Pengguna

jalan disini termasuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Selain itu, lokasi yang

dipilih tidak boleh berdekatan dengan lingkungan sekolah. Contoh reklame rokok

yang melanggar standar konstrusi adalah reklame rokok yang dipasang menjorok

ke jalan raya sehingga menghalangi pengguna jalan untuk melihat rambu lalu

lintas. Untuk reklame yang seperti contoh tersebut hanya ditindaki dengan


84


menggeser posisi pemasangan reklame tersebut. Namun untuk reklame rokok

yang dipasangkan dekat dengan daerah sekolah, reklame tersebut secara

kosntruksi tidak boleh dipasang. Sehingga pemasangan reklame pada lingkungan

sekolah tersebut tidak diizinkan.

Setelah pemeriksaan dilakukan, tim teknis melaporkan Berita Acara kepada

pihak BPT dan dari pelaporan berita acara tersebut ditentukan bahwa reklame

tersebut dapat diselenggarakan atau tidak. Jika berita acara menyatakan bahwa

reklame rokok dapat memenuhi standar yang ditetapkan, maka BPT mengeluarka

Surat Pengantar. Jika tidak BPT menghubungi pemohon bahwa reklame tidak

dapat diselenggarakan. Untuk proses tersebut, jangka waktu yang ditetapkan BPT

Kabupaten Bogor untuk pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan reklame di

Kabupaten Bogor, termasuk reklame rokok pada warung dan kios, adalah 10 hari.

Seperti yang dijelaskan oleh bagian BPT :

“SOP kita kan 10 hari, itu belum kita hitung waktu berjalan kalau

kelengkapannya belum terpenuhi persyaratannya” (Wawancara mendalam

dengan Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor,

1 Juni 2011)

Sehingga waktu yang diperlukan bagi proses perizinan minimal 10 hari. Dalam 10

hari tersebut, diharapkan penyelenggara sudah memenuhi setiap tahapan yang

ditentukan untuk dapat memperoleh izin penyelenggaraan reklame, seperti

melengkapi berkas yang diperlukan. Terkait hal ini, penyelenggara reklame

menyatakan bahwa :

“Setelah diproses di BPT selama 14 hari kerja tersebut, kita kembali lagi ke

BPT untuk mengambil surat pengantar bayar pajak” (Wawancara mendalam


Dari pernyataan tersebut, proses di BPT memakan waktu 14 hari sampai Surat

Pengantar diterbitkan. Namun hal ini juga tergantung kepada penyelenggara

reklame selaku pemohon. Semakin cepat penyelenggara melakukan proses

pelengkapan berkas, semakin cepat berkas diperiksa dan semakin cepat pula Surat

Pengantar diberikan.


85


Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik

pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan teknis, memastikan bahwa data

wajib dan objek pajak sudah lengkap dan benar. Karena pemeriksaan dilakukan

saat perizinan, maka pemeriksaan ini dilakukan sebelum data masuk ke DPKBD.

Dengan pemeriksaan tersebut, DPKBD tidak lagi melakukan pemeriksaan. Terkait

dengan pemeriksaan ini, wajib pajak menyatakan bahwa pemerintah daerah selalu

melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penetapan pajak reklame

dilakukan. Hal ini dinyatakan sebagai berikut :

“Pemerintah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang selalu

melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pemberian SKPD tersebut,

bahakan seringnya pada saat berkas masuk dan diproses di BPT, pemerintah

selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat

pengantar untuk bayar pajak yang nantinya akan berubah menjadi SKPD. Hal

ini dilakukan, karena untuk menghindari ketidaksesuaian antara data di

lapangan dengan nilai nominal pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Wajib

Pajak” (Wawancara mendalam dengan CV. Wahyu, 2 Agustus 2011)

Dari pernyataan tersebut, wajib pajak selalu diperiksa saat berkas masuk dan

diproses di BPT. Dan dilakukan sebelum SKPD diterbitkan sehingga ketika surat

pengantar diberikan ke DPKBD pemeriksaan tidak lagi dilakukan.

Pemeriksaan yang baik jika dilihat dari sisi administrasi pajak terlihat dari

ke-valid-an data wajib dan objek pajak. Hal ini bisa dilihat dari produk dari

pemeriksaan yang telah dilakukan, yaitu penetapan pajak reklamenya. Jika data

sudah lengkap dan benar, Seharusnya penetapan yang dilakukan final dan tidak

memerlukan koreksi sehingga tidak perlu dikeluarkan SKPDLB / SKPDKB /

SKPDKBT. Seperti pernyataan akademisi yang menyatakan bahwa :

“Jika dilihat ternyata beda yang dilaporkan. Periksa lagi. Keluarkan ketetapan

baru. Kalau begitu yang salah sebetulnya fiskus atau wjib pajak? fiskus dong.

Harusnya sebelum dia menetapkan pertama dia harus melakukan pemeriksaan

terlebih dahulu… Kalau official kita gak boleh percaya dengan wajib pajak,

karena kita akan mengeluarkan produk ketetapan. Sehingga ketetapan yang

dikeluarkan benar, sesuai dengan ketentuan dan final.” (Wawancara mendalam

dengan Bapak Edi Sumantri, 17 Juni 2011).

Jadi, selain lengkapnya data mengenai wajib dan objek pajak dan kebenaran dari

data yang sudah terjamin, baiknya pemeriksaan yang dilakukan juga terlihat dari


86


SKPD yang diterbitkan oleh DPKBD Kabupaten Bogor. Jika pemeriksaan

dilakukan secara bertahap dan teliti maka penetapan jumlah pajak di SKPD sudah

benar dan tidak perlu dikoreksi dengan SKPDLB / SKPDKB / SKPDKBT.

Terkait dengan penerbitan SKPD ini, DPKBD menyatakan bahwa :

“Belum ada sampai saat ini kita menerbitkan SKPD koreksi dari SKPD yang

sudah diterbitkan.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Pendataan dan



Sehingga sampai saat ini, DPKBD belum pernah menerbitkan SKPD koreksi bagi

SKPD yang sudah diterbitkan.

5.1.3. Penetapan Nilai Pajak Terutang

Tahapan administrasi pajak selanjutnya yang adalah penetapan nilai pajak

yang terhutang. Penetapan pajak terutama pajak reklame juga merupakan tahapan

yang penting karena penetapan ini sangat berpengaruh terhadap jumlah

pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,

khususnya dari pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios. Jika

penetapan dari pajak reklame tidak tepat, selain pemerintah daerah kehilangan

sejumlah potensi penerimaan dari sektor pajak reklame, hal tersebut juga

menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pajak reklame belum dilaksanakan

dengan baik. Karena itu penetapan pajak reklame, khususnya reklame rokok pada

warung dan kios sebagai salah satu jenis reklame yang cukup besar jumlahnya di

Kabupaten Bogor, harus dilakukan dengan tepat dan benar agar potensi

penerimaan pajak reklame Kabupaten dapat diperoleh secara optimal.

Penetapan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor sama seperti pajak reklame atas reklame lain, yaitu dilakukan

oleh pihak DPKBD Kabupaten Bogor. Tahap penetapan ini diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2002 tentang Pajak Reklame dan Peraturan

Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

Penetapan dilakukan oleh bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame

DPKBD Kabupaten Bogor. Mengenai pelaksanaannya, DPKBD Kabupaten bogor

menjabarkan bahwa :


87


“Penetapannya dilakukan berdasarkan surat pengantar BPT. Dengan pedoman

surat tersebut, kita membuat SKPD. SKPD ini yang nantinya harus dibayar

oleh wajib pajak.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Pendataan dan



Dari penjabaran DPKBD mengenai pelaksanaan penetapan pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios, penetapan dilakukan setelah identifikasi dan

pemeriksaan dilakukan dan ditetapkan berdasarkan data yang terdapat di Surat

Pengantar yang disampaikan wajib pajak reklame rokok pada warung dan kios ke

DPKBD Kabupaten Bogor.

Untuk menganalisis bahwa tahap penetapan sudah dilakukan dengan baik

oleh DPKBD Kabupaten Bogor, dapat diketahui dengan menganalisis

penghitungan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor dan proses penetapan jumlah pajak reklame atas reklame rokok

pada warung dan kios. Pada tahap ini, DPKBD Kabupaten Bogor memiliki peran

yang penting selaku pihak yang melakukan penetapan dalam administrasi pajak

reklame, baik penghitungan maupun penetapan jumlah pajak. Seperti yang sudah

disebutkan sebelumnya bahwa untuk menilai tahap penetapan, yang dinilai adalah

kinerja pemerintah karena pajak reklame ini menganut sistem official assessment.

Maka dalam kasus pajak rekalme ini yang dinilai adalah pihak DPKBD

Kabupaten Bogor.

Indikator yang pertama yang menunjukan bahwa proses penetapan sudah

dilakukan dengan baik adalah dengan menganalisis proses penghitungan pajak

reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Dasar

hukum dari penghitungan pajak reklame rokok pada warung dan kios ini diatur

dalam Bab III tentang Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara PenghitunganPajak

Peraturan Daerah Nomor 18 tentang Pajak Reklame, tepatnya pada pasal 5sampai

dengan pasal 10. Selain pasal tersebut, ketentuan penghitungan pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios juga diperjelas dalam seluruh pasal

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2010 mengenai Nilai Jual Objek Pajak

Reklame, dan khusus reklame rokok diperjelas lagi dalam pasal 6. Ketentuan yang

tertera dalam peraturan ini sudah sesuai dengan ketentuan mengenai pajak


88


reklame dalam pasal 49 sampai pasal 51 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penghitungan pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor sama seperti penghitungan pajak reklame atas reklame lain di DPKBD

Kabupaten Bogor. Mengenai pelaksanaannya DPKBD menerangan bahwa :

“Perhitungannya ya sesuai dengan Perda saja. Gak ada perlakuan khusus. Sama

dengan reklame lain, perhitungannya per objek per lokasi.” (Wawancara

mendalam dengan Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas

Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penghitungan dilakukan sesuai dengan

Perda mengenai Pajak Reklame dan Perbup mengenai Nilai Jual Objek Pajak,

yaitu dengan mengalikan tarif pajak reklame yang ditetapkan di Kabupaten Bogor

yaitu 25% dengan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang merupakan Dasar Pengenaan

Pajak dari pajak reklame. Nilai sewa reklame dari semua jenis pajak reklame di

Kabupaten Bogor didapat dari penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

dengan Nilai Strategis Lokasi (NSL). Penghitungan NJOP dan NSL inilah yang

menjadi inti dari penghitungan pajak reklame. Selain itu, penghitungan kedua

nilai penentu pajak reklame ini juga menjadi pembeda antara reklame rokok pada

warung dan kios dengan reklame lain yang dipasang pada media lain, dan juga

membedakan dengan penghitugan pajak reklame pada daerah lain.

Untuk penghitungan NJOP reklame rokok, dasar penghitungannya adalah

luas bidang reklame dikalikan dengan jumlah muka reklame, Masa pajak reklame

sesuai dengan masa pajak tiap jenis reklame dan NJOP jenis reklame. Semua

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Objek

Pajak Reklame. Masa penyelenggaraan reklame untuk tiap jenis reklame pasti

berbeda. Untuk reklame rokok pada warung dan kios yang berbentuk spanduk

masa pajaknya adalah satu minggu. Sedangkan untuk reklame rokok pada warung

dan kios yang berbentuk billboard, baik tanam maupun tempel, atau yang

menggunakan sinar depan (front) maupun sinar belakang (back), dan reklame

rombong masa pajaknya adalah 1 tahun. NJOP tiap jenis reklame juga berbeda


89


satu sama lain. Khusus untuk reklame rokok, terdapat penambahan NJOP sebesar

25% dari NJOP. Hal ini juga berlaku pada reklame rokok pada warung dan kios.

Sedangkan untuk peghitungan NSL, dasar penghitugannya adalah NJOP

dari jenis reklame rokok pada warung dan kios dikalikan dengan presentase NSL

yang sudah ditetapkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002

tentang pajak daerah. Penghitungan inilah yang membedakan penghitungan pajak

reklame di Kabupaten Bogor dengan daerah lain. Di Kabupaten Bogor, NSL-nya

berupa presentase yang harus dikalikan dengan NJOP sehingga diketahui NSL

dari reklame rokok pada warung dan kios tersebut. Selain itu, presentase NSL ini

juga dibedakan tiap kecamatan dan tiap jenis jalan. Jenis jalan ini dibagi menjadi

empat, antara lain :

a. Jalan tol (bagi daerah yang dilewati jalan tol)

b. Jalan raya utama / propinsi

c. Jalan raya / kabupaten

d. Jalan lain / desa

Presentase tiap jenis jalan berbeda, Presentase lokasi yang sering dilalui banyak

orang lebih tinggi daripada lainnya. Dalam hal ini presentase NSL pada jalan tol

lebih tinggi daripada jenis jalan lain jika kecamatan tersebut dilewati jalan tol.

Jika tidak dilalui jalan tol, jalan raya utama / propinsi menjadi lokasi yang

memiliki presentase terbesar dari pada lokasi dengan jenis jalan lainnya.

Reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor bermacam

bentuknya, mulai dari billboard tanam, billboard tempel, front tanam, back tanam,

spanduk, dan rombong, maka penghitungannya berbeda satu sama lain, khususnya

reklame yang berbentuk spanduk. Untuk membuktikan bahwa jumlah pajak yang

ditetapkan sudah benar, analisis dilakukan dengan menghitung secara manual

sesuai dengan penghitungan yang diatur Peraturan Daerah atas beberapa jumlah

pajak reklame dari tiap jenis reklame berdasarkan data-data yang diberikan,

kemudian disamakan dengan jumlah pajak yang sudah ditetapkan. Berikut adalah

beberapa analisis penghitungan pajak reklame rokok tersebut :


90


a. Reklame Billboard Tanam

Lokasi : Warteg Dinda

Kecamatan : Gunung Putri (Jalan Raya Utama / Propinsi (25%))

Masa Berlaku : Juni 2010 – Mei 2011

SKPD menurut data : Rp 1.406.250

Ukuran : Pj. 1 m

Lbr. 4 m

Mk. 1 sisi

NJOP billboard tanam : Rp 900.000/ m2/ tahun

NJOP : (1 x 4 x 1) x 1 thn x Rp 900.000 Rp 3.600.000

NJOP tambahan : 25% x Rp 3.600.000 Rp 900.000

NJOP total Rp 4.500.000

NSL : 25% x Rp 4.500.000 Rp 1.125.000

NSR Rp 5.625.000

Pajak Reklame : 25% x Rp 5.625.000

: Rp 1.406.250

Gambar 5.2 Reklame Rokok Jenis Billboard Tanam



91


b. Reklame Billboard Tempel

Lokasi : Aneka Manisan, Toko

Kecamatan : Megamendung (Jalan Raya Utama / Propinsi (30%))

Masa Berlaku : Januari 2010 – Desember 2010

SKPD menurut data : Rp 893.750

Ukuran : Pj. 4 m

Lbr. 1 m

Mk. 1 sisi

NJOP billboard tempel : Rp 550.000/ m2/ tahun

NJOP : (4 x 1 x 1) x 1 thn x Rp 550.000 Rp 2.200.000



NSL : 30% x Rp 2.750.000 Rp 825.000

NSR Rp 3.575.000


: Rp 893.750

Gambar 5.3 Reklame Rokok Jenis Billboard Tempel



92


c. Reklame Billboard Bersinar Tanam (Back)

Lokasi : Rumah Makan Lembah Anai

Kecamatan : Cibinong (Jalan Raya Utama / Propinsi (25%))

Masa Berlaku : Desember 2009 – November 2010


Ukuran : Pj. 2 m

Lbr. 2 m

Mk. 2 sisi

NJOP billboard bersinar tanam (back) : Rp 1.200.000/ m2/ tahun

NJOP : (2 x 2 x 2) x 1 thn x Rp 1.200.000 Rp 9.600.000

NJOP tambahan : 25% x Rp 9.600.000 Rp 2.400.000

NJOP total Rp12.000.000

NSL : 25% x Rp 12.000.000 Rp 3.000.000

NSR Rp15.000.000


: Rp 3.750.000

Gambar 5.4 Reklame Rokok Jenis Billboard Back Tanam



93


d. Reklame Billboard Bersinar Tanam (Front)

Lokasi : Kios Djarum

Kecamatan : Cisarua (Jalan Raya Utama / Propinsi Non-Spanduk (30%))

Masa Berlaku : November 2010 – Oktober 2011


Ukuran : Pj. 4 m

Lbr. 6 m

Mk. 1 sisi

NJOP billboard bersinar tanam (front) : Rp 1.125.000/ m2/ tahun

NJOP : (4 x 6 x 1) x 1 thn x Rp 1.125.000 Rp 27.000.000

NJOP tambahan : 30% x Rp 27.000.000 Rp 6.750.000


NSL : 25% x Rp 33.750.000 Rp 10.125.000

NSR Rp 43.875.000


: Rp 10.968.750

Gambar 5.5 Reklame Rokok Jenis Billboard Front Tanam



94


e. Reklame Spanduk

Lokasi : Toko Doa Ibu

Kecamatan : Ciawi (Jalan Raya Utama / Propinsi Spanduk (35%))

Masa Berlaku : 18 September 2010 – 1 Oktober 2010 (2 minggu)


Ukuran : Pj. 4 m

Lbr. 1 m

Mk. 1 sisi

NJOP spanduk : Rp 40.000/ m2/ minggu

NJOP : (4 x 1 x 1) x 2 minggu x Rp 40.000 Rp 320.000

NJOP tambahan : 25% x Rp 320.000 Rp 80.000

NJOP total Rp 400.000

NSL : 35% x Rp 400.000 Rp 140.000

NSR Rp 540.000

Pajak Reklame : 25% x Rp 540.000

: Rp 135.000

Gambar 5.6 Reklame Rokok Jenis Spanduk



95


f. Reklame Rombong

Lokasi : Toko Lina

Kecamatan : Parung (belum jelas)

Masa Berlaku : April 2010 – Maret 2011


Ukuran : Pj. 1 m

Lbr. 1,8 m

Mk. 1 sisi

NJOP rombong : Rp 2.000.000/ m2/ tahun

NJOP : (1 x 1,8 x 1) x 1thn x Rp 2.000.000 Rp 3.600.000



1. Jalan Raya Utama / Propinsi (25%)


NSL : 25% x Rp 4.500.000 Rp 1.125.000

NSR Rp 5.625.000


: Rp 1.406.250

2. Jalan Raya / Kabupaten (15%)


NSL : 15% x Rp 4.500.000 Rp 675.000

NSR Rp 5.175.000


: Rp 1.293.750


96


3. Jalan Lain / Desa (5%)


NSL : 5% x Rp 4.500.000 Rp 225.000

NSR Rp 4.725.000


: Rp 1.181.250

Gambar 5.7 Reklame Rokok Jenis Rombong


Dari analisis penghitungan pajak reklame atas beberapa jenis reklame rokok

pada warung dan kios yang ditetapkan oleh DPKBD Kabupaten Bogor, hasil

penghitungan analisis hampir sama seluruhnya dengan ketetapan yang sudah

ditetapkan dalam SKPD. Namun ada jumlah pajak pada SKPD, yaitu dari jenis

reklame rombong, yang tidak sesuai dengan penghitungan analisis. Tidak hanya

pada satu unit reklame rombong yang memiliki perbedaan jumlah, tetapi juga

pada keenam unit rombong yang terdata oleh DPKBD. Jumlah SKPD yang

ditetapkan lebih kecil dari penghitungan analisis. Sedangkan untuk jenis reklame

lain, penghitungan analisis sudah sama dengan jumlah pajak yang sudah


97


ditetapkan dalam SKPD. Selain itu reklame yang terdata hanya yang berisi produk

rokok djarum, sedangkan pada observasi ditemukan rombong dengan produk lain.

Indikator kedua untuk menilai tahap penetapan adalah dengan melihat

proses penetapan pajak reklame, khususnya reklame rokok pada warung dan kios.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame,

penetapan dijelaskan dalam Bab Penghitungan dan Penetapan, yaitu pada pasal 15

dan 16. Menurut peraturan daerah ini, penetapan dilakukan dalam dua cara, yaitu

dengan penetapan sendiri (pasal 15) dan penetapan oleh pejabat (pasal 16). Dari

sisi teori, pasal 15 Peraturan Daerah ini bertentangan dengan konsep pajak

reklame yaitu official assessment. Penjabaran akademisi mengenai penetapan pada

official assessment adalah :

“Yang punya kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan

besarnya pajak terhutang adalah fiskus” (Wawancara mendalam dengan Bapak

Edi Sumantri, 17 Juni 2011)

Jadi, penetapan pajak reklame menurut sistem tersebut, khususnya reklame rokok

pada warung dan kios, hanya boleh ditetapkan oleh fiskus yang dalam kasus ini

adalah DPKBD Kabupaten Bogor. Namun setelah dikonfirmasi, pihak pendataan

dan penetapan pajak reklame mengatakan bahwa :

“itu sih istilahnya pelaporan dengan surat pengantar itu. pada prakteknya wajib

pajak tidak menetapkan dan menghitung sendiri jumlah pajaknya. Tetep kita

yang melakukan itu.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Pendataan dan



Jadi penetapan sendiri pada perda pajak reklame itu hanya istilah dari Surat

Pengantar yang diberikan wajib pajak reklame ke DPKBD. Pada prakteknya,

penetapan juga tetap dilakukan secara jabatan. Sehingga pelaksanaan secara

prinsip sudah benar. namun penggunaan bahasa dalam peraturan daerah agak

tidak sesuai dengan teori pemungutan pajak reklame.

Penetapan pajak reklame dilakukan setelah penghitungan pajak reklame

rokok pada warung dan kios dilakukan. Penetapan dilakukan oleh bagian

Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame DPKBD dengan mengeluarkan SKPD

yang berisi jumlah pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak sebelum


98


izin reklame rokok pada warung dan kios dikeluarkan. Seperti yang sudah

dinyatakan sebelumnya bahwa penetapan jumlah pajak ini sudah final sehingga

sampai saat ini DPKBD tidak pernah melakukan koreksi dengan mengeluarkan

SKPDKB, SKPDKBT, ataupun SKPDLB. Mengenai penetapan pajak reklame,

wajib pajak menyatakan bahwa :

“Jarang sekali terjadi adanya perubahan jumlah pajak reklame, terkecuali

adanya kesalahan penulisan ukuran dan jenis reklame yang akan dipasang

dalam formulir dengan data atau keadaan di lapangan.” (Wawancara mendalam


Dari pernyataan wajib pajak, koreksi terhadap jumlah pajak reklame yang sudah

ditetapkan sangat jarang dilakukan. Dan wajib pajak lain pun tidak pernah

menerima surat ketetapan koreksi yang mengubah jumlah pajak reklame yang

sudah ditetapkan.

5.1.4. Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak

Tahap terakhir dalam tahapan administrasi pajak reklame, khususnya

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor adalah penagihan atau

penerimaan setoran pajak reklame. Tahap ini adalah tahapan yang sangat

berpengaruh dalam jumlah pemasukan daerah dari sektor pajak reklame di daerah-

daerah, khususnya pada Kabupaten Bogor. Jika tahap ini tidak dilakukan dengan

baik, maka potensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bogor dari reklame

rokok pada warung dan kios menjadi tidak maksimal, atau akan banyak potensi

yang hilang. Untuk itu tahapan ini perlu dilakukan dengan baik sehingga semua

potensi pajak yang sudah diperhitungkan pada tahap sebelumnya dapat

terkumpulkan secara optimal.

Terdapat tiga komponen dalam tahapan penerimaan atau penagihan setoran

pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios ini, yaitu prosedur

penerimaan setoran pajak reklamenya, penagihan pajak reklamenya serta

pengawasan pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios

di Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu ketiga komponen ini menjadi indikator pada

tahap terakhir pelaksanaan administrasi pajak reklame rokok pada warung dan


99


kios di Kabupaten Bogor. Dari ketiga indikator ini dapat diketahui apakah tahapan

ini sudah dilakukan dengan benar dan dapat mengumpulkan seluruh potensi

pemasukan daerah dari sektor pajak reklame terutama dari reklame rokok pada

warung dan kios secara optimal. Untuk mengetahui hal tersebut, analisis

dilakukan kepada ketiga indikator tersebut.

Indikator pertama yang dianalisis untuk menilai tahapan ini adalah prosedur

penerimaan setoran pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

Ketentuan mengenai penyetoran pajak reklame di Kabupaten Bogor diatur dalam

Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. Dalam

pasal tersebut dijelaskan bahwa pembayaran pajak atau penyetoran pajak

dilakukan di kas daerah yang ada di DPKBD Kabupaten Bogor, atau tempat lain

yang ditunjuk Bupati. Prosedur penyetoran pajak reklame juga diatur dalam pasal

19 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 bahwa penyetoran dilakukan secara

sekaligus atau langsung lunas. Namun untuk kasus tertentu, bupati atau pejabat

dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak dalam kurun waktu

tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hanya saja, untuk

pengangsuran pembayaran pajak dikenakan tambahan bunga sebesar 2% per bulan

dari jumlah pajak yang belum dibayar dan harus dilakukan secara teratur dan

berturut-turut. Sedangkan dalam prakteknya pihak DPKBD menerangkan bahwa :

“Sistem pemasukannya ada yang melalui disini, ke kas pembantu. Ada juga

yang melalui transfer ke bank berdasarkan rekening kas daerah Kabupaten

Bogor … SKP beres harus bayar, SKP selesai dibuat harus bayar. Berdasarkan

izin … Maksimal sampai akhir bulan” (Wawancara mendalam dengan Bagian

Penagihan Pajak Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten

Bogor, 27 Mei 2011)

Untuk waktu penyetoran dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKPD.

Batas waktu akhir untuk penyetoran pajak reklame adalah akhir bulan setelah

bulan SKPD terbit. Jadi jangka waktu penyetoran pajak reklame, khususnya

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor adalah sejak SKPD

diterbitkan oleh DPKBD sampai pada akhir bulan setelah bulan penerbitan SKPD.

Sedangkan penyetoran pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor dilakukan wajib pajak sesegera mungkin setelah menerima


100


SKPD dari DPKBD Kabupaten Bogor. Penyetoran dapat dilakukan di kas

pembantu di DPKBD Kabupaten Bogor atau ditransfer ke rekening bank milik kas

daerah. Penyetoran pajak reklame dilakukan secara sekaligus karena begitu SKPD

keluar wajib pajak harus langsung membayar. Sistem ini biasa disebut sebagai

cash and carry, dimana penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan ketika pajak

reklame sudah lunas disetorkan. Karena prosedur perizinan mengharuskan wajib

pajak melampirkan SSPD dalam pengambilan izin penyelenggaraan reklame.

Mengenai hal tersebut BPT juga menyatakan bahwa :

“Bukti pembayaran pajak nanti diserahkan ke BPT, ditukar dengan izin. SSP-

nya dikasi ke BPT, kopiannya ya. Kopian SKPD dan SSPD diserahkan ke BPT

untuk pengambilan izin.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Perizinan

Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam prosedur penyelenggaraan

reklame penyetoran pajak reklame sangat penting karena wajib pajak harus

memberikan SSPD kepada BPT Kabupaten Bogor agar izin penyelenggaraan

reklame dapat diterbitkan oleh BPT Kabupaten Bogor. Hal ini diperjelas dengan

pernyataan salah satu wajib pajak :

“Kemudian, kita photo copy SKPD dan SSPD tersebut untuk diserahkan ke

BPT dengan tujuan untuk mengambil izin pemasangan reklame yang pernah

kita ajukan ke BPT setelah izin pemasangan reklame tersebut di tangan kita,

maka kita berhak untuk memasang media reklame tersebut.” (Wawancara

mendalam dengan CV. Wahyu, 2 Agustus 2011)

Dari pernyataan tersebut, wajib pajak harus menyetorkan terlebih dahulu pajak

reklamenya baru kemudian wajib pajak bisa mendapatkan izin reklamenya.

Prinsip dan prosedur ini membuat semua reklame yang dipasangkan atau

diselenggarakan di Kabupaten Bogor, khususnya reklame rokok pada warung dan

kios, sudah disetorkan pajak reklamenya.

Idealnya, penyetoran dilakukan setelah SKPD diterbitkan. Namun seperti

yang sudah dinyatakan oleh pihak DPKBD Kabupaten Bogor bahwa pihak

DPKBD memberikan kelonggaran waktu sampai akhir bulan untuk menyetorkan

pajak reklamenya. Jika penyetoran melebihi waktu yang diberikan maka akan ada


101


kompensasi dari pihak DPKBD. Pihak DPKBD menggambarkan dengan contoh

sebagai berikut :

“Jadi misalkan di bulan Mei … Kalau dibayar di bulan Juni-Juli atau telat

harus dikenakan denda 2%. Kalau tetep belum bayar, terus menerus nunggak,

2% kali 2% kali 2%” (Wawancara mendalam dengan Bagian Penagihan Dinas

Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011).

Jika penyetoran dilakukan setelah jatuh tempo penyetoran, akan dikenakan sanksi

bunga sebesar 2% dari jumlah pajak terhutang per bulan keterlambatan sesuai

dengan ketentuan dalam perda. Dengan dikenakannya sanksi administrasi ini,

maka wajib pajak memiliki tunggakan pajak reklame terhadap DPKBD

Kabupaten Bogor. Pihak DPKBD tidak memberikan informasi spesifik terutama

terkait dengan penerimaan pajak reklame khususnya dari reklame rokok pada

warung dan kios karena DPKBD tidak membedakan penerimaan pajak reklame

berdasarkan jenis atau tempat reklame diselenggarakan. Namun dengan tidak

adanya tunggakan pajak dari pajak reklame ini menggambarkan penerimaan

daerah dari setoran pajak reklame melebihi target yang telah ditetapkan di awal

tahun untuk tahun 2010. Target yang ditetapkan pada awal tahun merupakan

perkiraan yang ditetapkan oleh DPKBD berdasarkan realisasi penerimaan pajak

reklame selama setahun sebelumnya. Hal tersebut juga diterangkan oleh pihak

DPKBD :

“Kalau tunggakan besar, berarti taat pajaknya nihil, atau kecil. Kalo tunggakan

kecil, berarti dia sudah mengikuti aturan yang ada” (Wawancara mendalam

dengan Bagian Penagihan Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah


Jika target sudah terpenuhi atau bahkan melebihi target, berarti penerimaan dari

sektor pajak reklame tidak memiliki tunggakan dan potensi dari pajak reklame

menjadi lebih banyak daripada tahun sebelumnya


102


Tabel 5.4 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Reklame

Kabupaten Bogor per 31 Desember 2010

Penerimaan Pajak Reklame

Penerimaan s.d November 2010 Rp 7.886.390.936

Penerimaan Desember 2010 Rp 1.532.993.097

Total Penerimaan Tahun 2010 Rp 9.419.384.033

Target Penerimaan Tahun 2010 Rp 9.000.000.000

Sisa Target Rp 419.384.033 (surplus)

Persentase Pencapaian Target 104,66 %

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Wajib pajak juga berpengaruh dalam kesempurnaan pelaksanaan

penerimaan setoran pajak ini. Untuk itu pandangan wajib pajak mengenai

prosedur diperlukan dalam penganalisisan. Maka wajib pajak menjabarkan

prosedur penyetoran pajak reklame yang dilakukan sebagai berikut :

“Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kewajiban pajak reklame tersebut,

maka pihak DPKBD akan memberikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Lalu kita bayar jumlah pajaknya, dan

laporkan salah satu rangkap SSPD kembali ke DPKBD.” (Wawancara

mendalam dengan CV. Wahyu, 2 Agustus 2011)

Jadi, setelah semua tahapan administrasi pajak dilakukan, DPKBD menerbitkan

SKPD beserta SSPD yang nantinya diberikan sebagai bukti penyetoran.

Kemudian penyetoran dilakukan dan salah satu rangkap SSPD di kembalikan ke

DPKBD sebagai bukti pajak telah disetorkan. Prosedur yang dilakukan oleh

wajib pajak dalam penyetoran pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan

kios sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh akademisi bahwa :

“yang harus dilakukan karena sifatnya official, harus diterbitkan surat

ketetapan … Karena berapa harus dia bayar? Dia harus dikeluarkan ketetapan

terlebih dahulu” (Wawancara mendalam dengan Bapak Edi Sumantri, 17 Juni

2011)


103


Dari pernyataan tersebut, tersirat bahwa penyetoran dilakukan setelah dikeluarkan

SKPD dan wajib pajak langsung membayarkan sejumlah SKPD tersebut. Sampai

saat ini, wajib pajak sudah melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh DPKBD.

Setelah menganalisis prosedur pelaksanaan penerimaan setoran pajak

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor, indikator selanjutnya

yang digunakan adalah dengan manganalisis prosedur pelaksanaan penagihan

pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Penagihan pajak

reklame di Kabupaten Bogor diatur dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 ,

pasal 24 Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2002. Prosedur pelaksanaan penagihan

pajak reklame, terutama reklame rokok pada warung dan kios didasari oleh kelima

pasal ini. Kelima pasal ini disesuaikan dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Pada praktek pelaksanaannya, pihak DPKBD menjelaskan

sebagai berikut :

“Kalau wajib pajak itu sudah wajib pajak, dia punya tunggakan, ditindak, kalau

dia tidak punya tunggakan ya kita tidak tindaki.” (Wawancara mendalam

dengan Bagian Penagihan Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah


Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa penagihan dilakukan apabila wajib

pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya, yang

dalam kasus ini adalah pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Jika wajib pajak taat, maka penagihan tidak perlu dilakukan.

Pelaksanaan penagihan pajak daerah jika terjadi tunggakan, dilakukan

dengan memanggil wajib pajak sebanyak tiga kali. Pemanggilan ini ditujukan

untuk mengingatkan wajib pajak agar segera membayarkan pajak terhutang

beserta sanksi administrasi yang muncul. Pada Peraturan Daerah yang berlaku di

Daerah Kabupaten Bogor, ketika wajib pajak tidak juga menghiraukan panggilan

dari DPKBD Kabupaten Bogor melebihi 21 hari sejak panggilan pertama atau

Surat Teguran diterbitan, maka diterbitkan Surat Paksa. Namun pada praktek

pelaksanaannya, DPKBD belum melaksanakan aturan tersebut. Terkait hal

tersebut pihak DPKBD menjelaskan :


104


“Kita belum sampai ke pemaksaan, surat paksa. Kita belum sampai ke arah

sana. Cuman sektor pajak walaupun nunggak-nunggak-nunggak, kita optimis

menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.” (Wawancara mendalam dengan

Bagian Penagihan Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten

Bogor, 27 Mei 2011)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa DPKBD belum pernah sampai pada

tindakan pemaksaan dengan surat paksa. Apabila dilihat pada penyelenggaraan

reklame selama tahun 2010, DPKBD memang tidak pernah melakukan penagihan

pajak reklame khususnya reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tunggakan pajak dari sektor pajak

reklame, khususnya yang berasal dari reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Hal ini juga ada kaitannya terhadap sistem cash and carry yang

dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan reklame.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan tahapan administrasi pajak,

pengawasan pelaksanaan pemungutan dari pajak reklame juga harus dilakukan.

Pemungutan pajak reklame harus diawasi agar pajak yang terhutang dapat

terpungut seluruhnya dan tunggakan dalam pemungutan pajak reklame dapat

diketahui dan segera ditindaklanjuti. Terkait pelaksanaan penngawasan

pemungutan, DPKBD menyatakan bahwa :

“Otomatis, kan diawasi terus dengan panggilan itu, nah itu udah masuk belum.

Nah, itu di Bu Rini tuh di ceknya. Kan kita sistem jaringan disini. Saya korelasi

dengan pak Dedi, ini udah masuk belum? Kalo belum, kita panggil kembali.”

(Wawancara mendalam dengan Bagian Penagihan Dinas Pendapatan Keuangan

dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, 27 Mei 2011).

Pengawasan ini dilakukan oleh Seksi Penagihan DPKBD Kabupaten Bogor

dengan menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer ini menghubungkan

antara bagian Pendataan, Kas Pembantu Daerah dan Penagihan DPKBD

Kabupaten Bogor. Pergerakan setoran pajak dapat dilihat melalui sistem terrsebut.

Mekanisme pengawasan pemungutan pajak reklame atas reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sama seperti pajak reklame lain. Data

mengenai wajib pajak, objek pajak, dan pajak terhutang dimasukan ke jaringan

komputer sehingga bagian Penagihan juga dapat mengetahui jumlah pajak


105


terhutang. Kas pembantu selaku tempat penyetoran pajak meng-input penyetoran

yang sudah dilakukan wajib pajak sehingga bagian Penagihan juga mengetahui

setoran pajak sudah masuk atau belum. Dari kedua input tersebut, terlihat mana

yang sudah disetorkan dan mana yang belum. Untuk yang sudah dilunasi, maka

pajak reklamenya dianggap sudah selesai dan tidak perlu ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk pajak reklame yang belum dibayarkan, maka akan dibuat surat

yang terkait dan pemanggilan wajib pajak sampai wajib pajak tersebut

menyetorkan jumlah yang terhutang beserta sanksi administrasinya. Meskipun

sampai saat ini belum ada kasus penunggakan pajak, praktek pengawasan

terhadap pemungutan tetap dilakukan setiap harinya oleh bagian Penagihan

DPKBD. Hal ini dilakukan agar setiap SKPD yang dikeluarkan disetorkan

pajaknya.

5.2. Proses Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Rokok pada Warung dan

Kios di Kabupaten Bogor

Setelah izin didapatkan, maka reklame rokok pada warung dan kios dapat

diselenggarakan. Selama masa penyelenggaraaan, reklame rokok tersebut harus

diawasi reklame seperti yang diatur dalam pasal 38 sampai pasal 46 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan

Reklame. Dalam pasal tersebut, pengawasan penyelenggaraan reklame terdiri dari

larangan dalam penyelenggaraan reklame, penutupan relame dan pembongkaran

reklame. Pengawasan penyelenggaraan reklame, termasuk reklame rokok pada

warung dan kios, dilakukan oleh DKP Kabupaten Bogor bagian reklame.

Pengawasan ini dapat menertibkan reklame yang sudah habis masa berlaku

pemasangannya juga terdahap reklame yang tidak sesuai dengan ketetapan yang

ditentukan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kaitannya dengan pelaksanaan

administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor, pengawasan penyelenggaraan reklame ini dapat membantu

DPKBD dalam mencegah potensi pajak reklame yang hilang. Untuk itu,

pengawasan penyelenggaraan reklame, terutama reklame rokok pada warung dan

kios sangat penting karena reklame tersebut sangat berpotensi di Kabupaten


106


Bogor. Selain itu reklame rokok ini juga harus ditertibkan mengingat efek yang

ditimbulkan lebih banyak kepada efek negatif daripada efek positifnya.

Tujuan dari pengawasan penyelenggaraan reklame adalah untuk

menertibkan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor, khususnya reklame

rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Penertiban dilakukan terhadap

reklame yang sudah habis masa penyelenggaraannya dan belum dibongkar oleh

penyelenggara reklame. Penertiban juga dilakukan kepada relame yang melanggar

ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Larangan penyelenggaraan reklame

rokok pada warung dan kios yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten diatur

dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame

antara lain :

a. Penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios tanpa izin tertulis

Bupati

b. Penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios yang berada di

lokasi bebas, dimana lokasi bebas adalah lokasi yang sama sekali tidak

diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame.

c. Pemasangan atau penempatan reklame rokok papan / billboard pada

warung dan kios yang disinari cahaya atau sinar lampu yang mengarah

dan menyilaukan pandangan pemakai jalan

d. Menempatkan atau memasang reklame rokok yang sebagian atau seluruh

papan reklamenya berada di atas jalan

Selain larangan yang ditetapkan tersebut, penertiban juga dilakukan terhadap

reklame rokok pada warung dan kios yang mengalami beberapa kondisi, seperti :

a. Perubahan ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan, sehingga tidak

sesuai dengan izin yang diberikan

b. Tidak sesuai dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban, dan

keselamatan

c. Reklame rokok pada warung dan kios tidak dipelihara dengan baik

sehingga dapat mengganggu keselamatan masyarakat

d. Pemegang izin reklame rokok tidak melaksanakan hak dan kewajibannya


107


Terkait dengan waktu pengawasan penyelenggaraaan reklame. DKP

menerangkan bahwa :

“Minimal 2 kali yang rutin ditambah yang incidental … Kalau konstruksinya

sudah terlihat mulai membahayakan. Seperti yang tadi disebutkan, yang

menghalangi rambu tiba-tiba, menghalangi pandangan mata, terpasang pada

PJU atau menghalangi lampu PJU” (Wawancara mendalam dengan Bagian

Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor dilakukan secara rutin dan terpogram setiap 2 kali seminggu . Namun

pengawasan incidental juga dilakukan ketika terdapat laporan bahwa kondisi

reklame secara konstruksi sudah membahayakan sehingga harus ditindaklanjuti

secepatnya, misalnya papan billboard reklame rokok pada warung hampir jatuh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003, DKP selaku pengawas

penyelenggara reklame dapat menertibkan reklame yang harus ditertibkan tersebut

dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan penutupan reklame dan cara kedua

dengan pembongkaran reklame.

Penutupan dilakukan kepada reklame rokok pada warung dan kios yang izin

penyelenggaraannya tidak diperpanjang. Mengenai penutupan reklame ini, BPT

menyatakan bahwa :

“Kalau ditutup itu menggunakan kain penutup ya, meskipun ada reklamenya

terpasang, tapi tidak dapat dibaca. Biasanya ditutup kain putih atau hitam yang

polos. Sehingga si pesan reklamenya tidak terbaca. Nanti diberi pemberitahuan

sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak diproses perizinannya baru dilakukan

eksekusi, pembongkaran.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Perizinan

Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Jadi penutupan ini dilakukan dengan menutup bidang reklame dengan memberi

kain atau dengan mengecat bidang reklame dengan cat putih agar reklame tidak

terlihat masyarakat sampai ada kejelasan status dari penyelenggara reklame.

Dengan kata lain, penutupan reklame ini adalah tindakan dimana reklame

menunggu untuk ditindaki, apakah akan diperpanjang penyelenggaraan

reklamenya atau akan dibongkar.


108


Cara penertiban yang kedua adalah dengan melakukan pembongkaran.

Penertiban dengan cara pembongkaran ini dilakukan kepada dua kondisi reklame

rokok pada warung dan kios. Pertama adalah reklame rokok pada warung dan kios

yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame. Sedangkan kondisi kedua

adalah reklame rokok pada warung dan kios yang sudah habis masa izinnya.

Berdasaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

reklame, pembongkaran dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame rokok pada

warung dan kios itu sendiri maupun dibongkar oleh DKP Kabupaten Bogor.

Sebelum dilakukannya pembongkaran, penyelenggara reklame rokok diberikan

peringatan terlebih dahulu untuk membongkar reklame sendiri. Namun jika

penyelenggara tidak juga melakukan pembongkaran, maka DKP Kabupaten

Bogor yang melakukan pembongkaran.

Untuk melakukan pembongkaran reklame rokok pada warung dan kios ini,

diperlukan sejumlah biaya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan reklame, biaya pembongkaran ini merupakan tanggung jawab

penyelenggara reklame terutama pembongkaran yang dilakukan sendiri. Pada

prakteknya, penyelenggara mengaku bahwa :

“Reklame dibongkar sendiri oleh Pihak Pemohon Pajak, dan waktu bongkarnya

kita usahakan tepat waktu, kecuali kondisi khusus dikarenakan vendor kita sdg

Load kerjanya besar, kita biasanya minta retensi maksimal 2 (dua) minggu.”

(Wawancara mendalam dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011)

“Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh kita biasanya tepat waktu, karena

apabila lewat dari waktu yang ditentukan, maka Pemda yang akan

membongkarnya.” (Wawancara mendalam dengan CV. Wahyu, 2 Agustus

2011).

Dari pernyataan penyelenggara tersebut, penyelenggara sudah melakukan

pembongkaran sendiri dan tepat pada waktunya. Jika pembongkaran dilakukan

oleh pemerintah, ada dua konsekuensi yang muncul. Untuk reklame rokok pada

warung dan kios yang diselenggarakan tanpa izin dan dibongkar oleh DKP

Kabupaten Bogor, maka reklame rokok tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Sedangkan reklame rokok pada warung dan kios yang sudah habis masa izinnya

dan dibongkar oleh DKP Kabupaten Bogor karena penyelenggara tidak


109


melakukan pembongkaran, maka biaya pembongkaran ditanggung oleh

penyelenggara reklame melalui uang jaminan pembongkaran. Namun reklame

rokok yang sudah dibongkar itu boleh diambil kembali oleh penyelenggara

reklame dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pembongkaran. Jika reklame

rokok tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan, maka reklame rokok

tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Pada keseluruhan prakteknya, pihak penyelenggara menilai kinerja

pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan reklame sudah cukup baik dan

aktif dalam melakukan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang mengelola

penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor, khususnya reklame rokok pada

warung dan kios. Hal ini terihat dari pernyataan salah satu penyelenggara reklame

yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal pelayanan sudah baik, Adm perijinan maupun Adm pajak yang

dilakukan oleh BPT, DPKBD dan DKP semua dapat diselesaikan dengan cepat

dan teliti” (Wawancara mendalam dengan CV. Sheila Advertising, 11 Juli

2011)

Menurut pihak tersebut proses administrasi yang tidak menyulitkan

penyelenggaraan reklame dan posisi tempat pengurusan penyelenggaraan reklame

yang cukup berdekatan memudahkan penyelenggara dalam mengurus tahap

penyelenggaraan reklame sehingga proses yang dilalui oleh penyelenggara juga

cukup cepat.

5.3. Kendala dalam Proses Penyelenggaraan Reklame Rokok pada Warung

dan Kios di Kabupaten Bogor

Proses dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan reklame melalui BPT, DPKBD dan DKP dinilai cukup baik oleh

para penyelenggara reklame atau wajib pajak, namun bukan berarti pihak-pihak

tersebut tidak mengalami kendala sama sekali. Masih ada kendala yang

menghambat jalannya proses penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan

kios Kabupaten Bogor, baik dari tahap perizinan, tahap administrasi pajak

reklame maupun tahap pengawasan. Kendala ini sangat berpengaruh terhadap


110


penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor,

khususnya kaitannya dengan pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor. Kendala yang ditemukan ini berdasarkan

hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dan hasil analisis observasi

lapangan yang ditemukan sendiri oleh peneliti.

Kendala dalam proses perizinan penyelenggaraan relame rokok, khususnya

pada warung dan kios, adalah kendala administratif. Kendala administratif yang

ditemukan adalah mengenai kebenaran surat pernyataan status lahan warung dan

kios yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan

kios:

“Agak sedikit berkendala itu masalah itu yang banyak masalah pernyataan

tidak keberatan itu dari tokonya itu. Karena mungkin kalo yang banyak dia

harus menghubungi toko-tokonya itu. sejauh ini kita sih prinsipnya kalau dia

pasang itu ada izin kan dari si pemilik warung. Gak mungkin dia ujug-ujug

pasang tanpa izin pemilik warung” (Wawancara mendalam dengan Bagian

Perizinan Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Dalam proses penerimaan berkas, semua surat dan dokumen terkait sudah

diberikan secara lengkap termasuk surat pernyataan status lahan warung dan kios

yang sudah ditandatangani oleh pemilik warung dan kios. Namun setelah

dilakukan pemeriksaan ke lapangan, pemilik warung dan kios merasa tidak pernah

menandatangani atau menyetujui pernyataan status lahan dari penyelenggara

reklame. Sehingga hal ini menghambat proses pemeriksaan teknis dalam tahap

perizinan penyelenggaraan reklame. Hal ini pun juga sangat dihindari BPT,

karena BPT juga harus memperhatikan dampaknya ke masyarakat karena reklame

yang dipasangkan harus menguntungkan bagi semua pihak.

Kendala lain yang terkait dalam masalah perizinan reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor adalah kurang tegasnya pihak Pemerintah

Kabupaten Bogor, dalam hal ini DKP Kabupaten Bogor selaku pemeriksa teknis

dan BPT Kabupaten Bogor selaku penerbit izin reklame, dalam pemberian izin

penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios yang berada dekat dengan

lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih ditemukan

reklame-reklame rokok yang diselenggarakan pada warung dan kios yang


111


berdekatan dengan lingkungan sekolah. Penyelenggara reklame pun juga tetap

memasangkan reklamenya dengan alasan sudah mendapat izin penyelenggaraan

reklame dari Pemerintah Daerah. Reklame rokok pada warung dan kios yang

berada dekat dengan lingkungan sekolah sangat berdampak negative bagi para

pelajar. Dengan intensitas reklame tersebut untuk dilihat, bahkan warung dan kios

yang dipasangkan reklame rokok tersebut menjadi salah satu tempat bagi pelajar

untuk memenuhi kebutuhan, memberi dampak yang sangat besar dalam

mengundang keinginan para pelajar ini untuk ingin tahu dan keinginan untuk

mencoba produk rokok tersebut. Salah satunya adalah shopsign “Toko Babeh”

yang merupakan reklame rokok jenis billboard tanam yang berada di seberang

SMAN 1 Cibinong, Kabupaten Bogor.

Gambar 5.8 Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Berdekatan

dengan Sekolah


Terkait dengan proses administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor, kendala yang ditemukan adalah terkait

dengan mekanisme atau prosedur dari pajak reklame dari reklame rokok yang

diatur dalam peraturan daerah. Dari analisis peraturan daerah yang mengatur


112


mengenai pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Bogor, terdapat aturan yang

menyalahi konsep dalam pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2002 tentang Pajak reklame yang mengatur bahwa wajib pajak wajib

mengisi SPTPD dan wajib pajak dapat memhitungkan dan menetapkan sendiri

pajak yang terhutang yang kemudian harus dibayar dalam jangka waktu 10 hari

sejak dilaporkannya SPTPD. Secara konsep, hal tersebut bertentangan dengan

sistem yang dianut dalam penetapan pajak reklame yaitu official assessment

system, dimana wajib pajak tidak diharuskan mengisi SPT dan tidak boleh

menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak terhutangnya kemudian

langsung membayarnya tanpa dilakukan pemeriksaan. Sedangkan dalam

prakteknya pun wajib pajak tidak perlu mengisi SPTPD untuk melaporkan

informasi objek pajak dan wajib pajak tidak menghitung dan menetapkan sendiri

jumlah pajak terhutangnya. Sehingga mengesankan bahwa praktek pelaksanaan

tidak sejalan dengan peraturan yang mengatur.

Selain beberapa pasal yang menyalahi konsep, proses penetapan pajak

reklame yang terhutang yang diterapkan DPKBD Kabupaten Bogor juga

menghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang optimal. Penetapan

pajak reklame yang final tanpa diperiksa kembali penetapannya, terutama jika ada

penetapan yang salah, mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan potensi yang

diterima. Seperti pada penetapan pajak reklame atas reklame rokok pada warung

dan kios yang berjenis rombong. Berdasarkan analisis penghitungan yang

dilakukan peneliti dengan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor

Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Objek Pajak, nilai pajak reklame yang

harusnya diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor lebih besar daripada yang

tertera dalam data pajak reklame tahun 2010. Dan tidak terjadi pada satu unit saja,

tapi keseluruh unit reklame rombong yang terdata DPKBD. Karena penghitungan

tidak dikoreksi kembali dengan SKPD kurang bayar maka Pemerintah Kabupaten

Bogor kehilangan potensi pajak reklamenya. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan tahapan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung

dan kios, khususnya reklame rombong, tidak sejalan dengan peraturan yang

berlaku.


113


Kendala juga dirasakan oleh pihak DKP Kabupaten Bogor dalam hal

pengawasan dan pengendalian reklame rokok pada warung dan kios. Kendala ini

sangat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan reklame, khususnya

pemungutan pajak reklame rokok pada warung dan kios. Dapat dilihat dari

pernyataan pihak DKP sebagai berikut :

“Pada mulanya tertib, tapi setelah itu mengandalkan kelemahan pegawai

pengawasan pemda. Artinya ketika masa berakhirnya akan selesai, si pemasang

tadi tidak mempunyai itikad baik untuk membongkar sendiri reklamenya …

Yang pertama, jumlah personil kita relative terbatas. Sedangkan wilayah

pemasangan reklame itu justru sangat luas, 40 kecamatan … Lebih mudah

memasang daripada membongkar. Kalo memasang kan bisa hati-hati yah.

Ketika menskrup ke atapnya. Begitu kita bongkar, malah jadi rusak. Atap

bocor. Saya kira komplen. Kalo dipaksa dia dapet duit. Kalo dibongkar dia

rusak, dan dia komplen ke pemda … Dan itu terus terang, kita punya anggaran

untuk penertiban. Tapi biasanya jumlahnya terbatas … Jadi kendalanya itu

secara personil, dari ketersediaan anggaran, luas wilayah, sarana prasana

pendukung, peralatannya. Kita gak punya skywalker, kita gak punya alat

potong.” (Wawancara mendalam dengan Bagian Reklame Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 1 Juni 2011)

Kendala utama dalam pengawasan dan pengendalian reklame rokok pada warung

dan kios di Kabupaten Bogor adalah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian, khususnya pembongkaran, yang sangat terbatas.

Ditambah lagi dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang

tersedia untuk melakukan penertiban. Sedangkan banyak penyelenggara reklame

yang tidak langsung membongkar reklame tersebut setelah masa izin berakhir dan

tersebar di seluruh 40 kecamatan yang jaraknya cukup jauh. Selain itu banyak

pemilik warung dan kios yang mengeluhkan pembongkaran reklame

menyebabkan warung dan kiosnya mengalami kerusakan sehingga merugikan

pemilik warung dan kios, dan itu menjadi penambah biaya pembongkaran karena

pemilik warung dan kios meminta ganti rugi kepada DKP Kabupaten Bogor

selaku penertib penyelenggara reklame.

Dengan kondisi tersebut, DKP selaku pihak yang berwenang dalam hal

penertiban merasa kesulitan untuk melakukan penertiban. Sehingga lebih memilih

untuk menertibkan reklame rokok pada warung dan kios yang dapat dijangkau


114


saja atau membiarkan reklame yang sudah kadaluarsa tersebut terpasang begitu

saja. Sehingga potensi pajak reklame banyak yang hilang karena reklame tersebut

tetap tertayang, namun pajak reklame tidak dapat dipungut karena tidak

teridentifikasi dengan baik. Selain itu penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios juga menjadi kurang tertib karena reklame-reklame tersebut

sudah tidak memenuhi stadarisasi konstruksi dan estetika penyelenggaraan

reklame.

Gambar 5.9 Contoh Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Tidak

Ditertibkan




BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan simpulan dan saran yang peneliti berikan terkait hasil

penelitian

6.1 Simpulan

Implementasi tahapan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor secara praktek sudah dilaksanakan sesuai

teori tahapan administrasi yang digunakan. Para wajib pajak pun juga sudah

melaksanakan setiap tahapan administrasi sesuai dengan teori yang

bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis dari proses perizinan dan pengawasan

penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor,

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame

rokok pada warung dan kios pada praktiknya belum dilaksanakan sesuai

standar yang ditetapkan di Kabupaten Bogor.

Kendala yang ditemukan terdapat pada tiap tahapan penyelenggaraan reklame

rokok pada warung dan kios, baik dari tahap perizinan, administrasi pajak

reklame, maupun pengawasannya. Keberadaan kendala ini cukup

mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerahnya yang seharusnya

didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui pajak reklame.

6.2 Saran

Peneliti memberikan saran bagi Pemeritah Daerah Kabupaten Bogor khususnya

dan pemerintah daerah lainnya di Indonesia pada umumnya. Saran tersebut yaitu:

BPT dan DKP Kabupaten Bogor sebaiknya lebih tegas dalam pemberian izin

reklame rokok pada warung dan kios karena reklame rokok dengan media ini

bersifat sporadis sehingga sulit untuk diawasi.

DKP pun sebaiknya lebih gencar dalam penertiban reklame yang sudah

kadaluarsa atau sudah tidak sesuai aturan agar penyelenggaraan reklame rokok

pada warung dan kios menjadi lebih tertib dan penerimaan pajak reklame

rokok pada warung dan kios menjadi optimal, tanpa ada yang hilang. Dengan


116


gencarnya DKP dalam penertiban reklame yang sudah kadaluarsa namun

masih terselenggara, DPKBD juga harus tegas dalam pelaksanaan penagihan

pajak dan sanksi administrasi terhadap reklame yang masih terselenggara

tersebut .

Pemerintah Kabupaten Bogor sebaiknya merevisi kembali Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, terutama

pasal 14 dan 15 terkait dengan pelaporan SPTPD oleh wajib pajak,

penghitungan dan penetapan sendiri pajak reklame terhutang, serta

pembayaran pajak reklame berdasarkan penghitungan sendiri.

DPKBD sebaiknya melakukan penetapan pajak reklame sesuai dengan

peraturan yang berlaku, terutama pajak reklame atas reklame rokok berjenis

rombong.

Mengalokasikan penerimaan dari pajak reklame termasuk sanksi administrasi

yang muncul untuk mendanai biaya penertiban reklame , khususnya reklame

rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Dengan cara itu, kendala

keterbatasan biaya untuk memfasilitasi penertiban sedikit tercukupi sehingga

kendala yang muncul menjadi terselesaikan, penyelenggaraan reklame

menjadi tertib, dan potensi penerimaan daerah dari pajak reklame terpungut

secara optimal.



DAFTAR REFERENSI

Buku :

Abimanyu, Anggito. (2005). Evaluasi UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi dan

Keuangan BAPEKKI

Bird, Richard M dan Milka Casanegra. 1997. Improving Tax Administration in

Developing Countries. Washington DC : International Monetary Fund

Brotodiharjo, R.Santoso. (1998). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika

Aditama

Devano, Sony dan Siti Kurnia. (2006). Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.

Jakarta: Kencana

Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah. 2008. Rencana Strategi DPKBD 2009-

2013. Cibinong : DPKBD

Gulo, W. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Garasindo.

Gunadi, Djoned. 2005. Administrasi Pajak. Jakarta : LPKPAP BPPK Departemen

Keuangan RI.

Ikhsan, M dan Roy V. Salomo. 2002. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta :

STIA LAN Press.

Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu

Sosial. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

Kartono, Kartini. (1996). Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Bandung :

Mandar Maju.

KJ, Davey.1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta : Universitas Indonesia

Press

Kountur, Ronny. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Penerbit PPM CV Taruna

Grafika.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah di Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing

Mansury, R. 1999. Kebijakan Fiskal. Jakarta : YP4

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : ANDI



McMaster, James. 1991. Urban Financial Management: A Training Manual.

Washington: The World Bank.

Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja

Rosdakarya.

Neuman, William Lawrence. 2003. Social Research Methods : Qualitative and

Quantitative Approaches. USA : Ally & Bacon.

Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. Perpajakan : Teori dan Aplikasi.

Jakarta : PT. Rajagrafindo Perasada

Samudra, Azhari. 2005. Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak, dan Retribusi.

Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama

Sitepoe, Mangku. 2000. Kekhususan rokok Indonesia: mempermasalahkan PP no.

81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Indonesia

: Gramedia Widiasarana

Weilbacher, William M. 1979. Advertising. New York : Macmillan

Winardi. 1992. Promosi dan reklame. Bandung : Penerbit Mandar Maju

World Health Organization. 2008. WHO Report on the Global Tobacco

Epidemic,2008 : The MPOWER package. Geneva : World Health

Organization

Zain, Moch dan Arinta Kustadi. (1989). Pembaharuan Perpajakan Nasional.

Bandung: Penerbit Alumni

Lainnya :

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

-------------, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Pajak Reklame

-------------, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Reklame



-------------, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Dinas Daerah

-------------. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Badan Perizinan Terpadu

-------------. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual

Objek Pajak Reklame


Pembentukan Badan Perizinan Terpadu


Pembentukan Dinas Daerah

Artikel :

Bogor Ajak Warganya Cinta Warung. Tribun Jabar. 30 Juli 2010

Kota Bogor Menjadi Satu-Satunya Wilayah Yang Meletakkan Dasar-Dasar

Kampanye Antirokok Jangka Panjang. Republika : 23 Juli 2010

Pajak Reklame Dongkrak PAD. Suara Publik. 3 November 2010

Karya Ilmiah :

Andrini, Deyra Sulistyaning. 2008. Analisis Penetapan Nilai Sewa Reklame

Berjalan/Kendaraan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak

Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta). Depok : Sarjana FISIP

UI.

Angelia, Nina. 2008. Implementasi KoordinasiPemungutan Pajak Air Bawah

Tanah di Kota Pekanbaru Riau. Depok ; Sarjana FISIP UI

Hamzah, Zakiyatun Murtafi’ah. 2003. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi

Remaja Laki-Laki Menjadi Perokok Di Desa Majatengah Kecamatan

Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Semarang : Sarjana FKM

Universitas Diponegoro.

Hidayah, RT. 2008. Pengaruh Sponsorship terhadap Brand Image ORCA

COMPANY / EAT. Bandung : Universitas Widyatama

Lestari. 2004. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak

Reklame Untuk Mencegah Hilangnya Penerimaan Pajak Reklame

(Studi Kasus di Dipenda Propinsi Jakarta). Depok : Sarjana FISIP UI.



Lutfi. Achmad. 2006. Evolusi Penarikan Pajak Daerah Indonesia : Suatu

Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pajak Daerah di

Indonesia.

Purnamasari, Wiwit. 2008. Analisis Pengawasan Administrasi Pajak Restoran

Melalui Sistem Online Di Provinsi DKI Jakarta Periode Mei -

November 2008. Depok : Sarjana FISIP UI.

Purwaningwulan, Melly Maulin. 2010. Fenomena Iklan Rokok Sampoerna A Mild

dalam Perspektif Semiotika Komunikasi. Bandung : Universitas

Komputer Indonesia.

Suprawardhani, Techa. 2008. Optimalisasi Pendapatan Pajak Reklame Melalui

Pemeriksaan Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah

Kota Bogor). Depok : Sarjana FISIP UI.

Internet :

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor : Pajak Daerah.

dispenda.bogorkab.go.id. 8 Maret 2011. 22:41

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor : Pajak Reklame.

dispenda.bogorkab.go.id. 9 Maret 2011. 07:11

Pengaruh Reklame Rokok terhadap Masyarakat.

http://notc.or.id/Pengaruh%20Reklame%20Rokok%20Terhadap%20

Masyarakat.htm.

Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.

http://bpt.bogorkab.org

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertaman Kabupaten Bogor.

http://dkp.bogorkab.go.id

Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2011. http://bogorkab.go.id


http://dispenda.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=179

http://dispenda.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=179

http://notc.or.id/Pengaruh%20Reklame%20Rokok%20Terhadap%20Masyarakat.htm

http://notc.or.id/Pengaruh%20Reklame%20Rokok%20Terhadap%20Masyarakat.htm

http://bpt.bogorkab.org/

http://dkp.bogorkab.go.id/

http://bogorkab.go.id/

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dina Aulia Yuliasni A.

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Juli 1989

Alamat : Komp. MIGAS 55 Joglo No. 22

RT. 009 RW. 001 Joglo, Jakarta Barat

Jakarta, 11640

Nomor Telepon : 021-5844610 / 087876496925

Surat elektronik : [email protected]

Nama Orang Tua : Ayah : drs. H. Asmadi Syamsuddin

Ibu : drg. Hj. Isnaeni Murni K.

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun 1995-2001 : SDI Al-Azhar 08 Kembangan

Tahun 2001-2004 : SLTPI Al-Azhar 10 Kembangan

Tahun 2004-2007 : SMA Negeri 70 Jakarta

Tahun 2007-sekarang : S1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal

Universitas Indonesia, Depok


Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

1. Pengaruh program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor terhadap permohonan

izin reklame rokok di Kabupaten Bogor.

2. Mekanisme perizinan pemasangan reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

3. Persyaratan atau kelengkapan data yang harus dipenuhi dalam perizinan reklame


4. Standarisasi penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor

5. Penyelenggara reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor

6. Peranan Badan Perizinan Terpadu dalam tahapan administrasi pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios.

7. Standar operasional pelaksanaan perizinan penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios

8. Pembongkaran dan penutupan reklame rokok pada warung dan kios

9. Data reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

10. Peraturan Daerah yang terkait

11. Kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan administrasi pajak

reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

B. Bagian Reklame Di Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor

1. Bentuk reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor

2. Klasifikasi lokasi penyelenggaraan reklame

3. Objek pemeriksaan penyelenggaraan reklame


4. Mekanisme pengawasan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

5. Standar reklame rokok yang diperbolehkan pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

6. Peranan Di Kebersihan dan Pertamanan dalam tahapan administrasi pajak reklame

atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

7. Tindakan penertiban yang dilakukan

8. Criteria reklame rokok yang ditertibkan

9. Kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan administrasi pajak

reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

10. Peraturan daerah yang terkait

C. Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Di Pendapatan Keuangan

dan Barang Daerah Kabupaten Bogor

1. Pengaruh program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor terhadap Pajak Reklame

Rokok di Kabupaten Bogor.

2. Subjek pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

3. Objek pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

4. Data subek pajak dan objek pajak reklame pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

5. Pemeriksaan wajib pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor.

6. Penghitungan pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

7. Penetapan nilai sewa reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

8. Kendala dalam pelaksanaan tahapan administrasi pajak reklame atas reklame



D. Bagian Penagihan Pajak Daerah Di Pendapatan Keuangan dan Barang

Daerah Kabupaten Bogor

1. Pengaruh Perda KTR Kota Bogor terhadap penerimaam pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios

di Kabupaten Bogor.

3. Pengawasan pelaksanaan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor.

4. Penerimaan pajak dari sektor pajak reklame rokok khususnya pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor.

5. Kendala dalam pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan


E. Wajib pajak

1. Pengaruh perda KTR Kota Bogor terhadap penyelenggaraan reklame perusahaan

2. Alasan dilakukannya penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios

3. Jenis reklame rokok khususnya pada warung dan kios.

4. Penetapan titik lokasi reklame

5. Tahapan yang dilalui untuk menyelenggarakan reklame rokok pada warung dan


6. Pelaksanaan kewajiban perpajakan reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

7. Pembongkaran reklame rokok pada warung dan kios

8. Pelayanan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios

9. Kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan reklame rokok pada warung dan



F. Akademisi Perpajakan Daerah khususnya Pajak Reklame

1. Tahapan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

2. Perizinan dan pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan


3. Wajib pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

4. Objek pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

5. Pemeriksaan wajib pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

6. Implementator administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan

kios.

7. Penghitungan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

8. Penetapan nilai sewa reklame rokok pada warung dan kios

9. Pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios.

10. Pengawasan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan

kios

11. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.


Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Waktu : 14.00 WIB

Tanggal : 1 Juni 2011

Tempat : Gedung Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

Pewawancara : Dina Aulia Yuliasni A. (0706287284)

Terwawancara : Ibu Tina

Posisi Terwawancara : Bagian Perizinan Reklame Badan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bogor

D : Begini bu, jadi seperti yang waktu itu saya bilang. Saya ada wawancara

mendalam sedikit ke Ibu. Yang mau ditanyakan ini.

T : Oke, nanti yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau yang nggak, nanti paling

kita catat dulu pertanyaannya, nanti kita akomodir dulu pertanyaannya. Boleh

kan kalau ada sesuatu hal yang ini, kita jawabnya belakangan.

D : Iya. Jadi pertama yang ditanyain, kan karena saya ambilnya karena efek, ada

program KTR di Kota Bogor.

T : KTR itu apa?

D : Kawasan Tanpa rokok.

T : Oh, Kawasan Tanpa Rokok

D : Kan jadi reklame rokok yang kota jadi gak ada, jadi pada pindah ke kabupaten.

Pengen tanya, ada pengaruhnya gak?

T : Pengaruhnya juga gak terlalu signifikan juga ya. Memang ada sedikit, tapi gak

terlalu signifikan. Karena mereka kan juga kebanyakan tidak terpusat ke

Kabupaten Bogor. Ada juga ke daerah-daerah sekitar Bogor lainnya seperti ke

Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi. Mungkin gak terlalu signifikan kalau

saya lihat sih. Dari kenaikan pajak yang kita terima aja dari yang kemaren

dengan yang sekarang gak terlalu signifikan. Peningkatan ada tapi tidak terlalu

signifikan.


D : Belum kali ya, bu?

T : Mungkin belum karena perda itu baru efektif tahun kemarin kan yah. Tahun

2010 kemarin efektif pelaksanaan pelarangannya. Tapi itupun belum semua,

kalau yang saya tahu sih, larangan untuk pemasangan baru. Kalau untuk

biasanya perpanjangan, yang tadinya sudah terlanjur pasang, tapi diperpanjang,

Mereka masih diperbolehkan untuk perpanjangan. Untuk pemasangan baru, itu

yang saya tahu , itu yang di-stop. Kalau yang diperpanjang, dia sampai masa

kontrak.

D : Kalau mekanisme perizinannya bagaimana ya, bu?

T : Ada di depan tuh, tapi itu secara umum. Ada tabel alur mekanisme perizinan.

Jadi pertama itu, mengisi permohonan, setelah mengisi permohonan

dimasukkan ke front office. Nanti sama front office melakukan pemeriksaan

kelengkapan berkas, berkas yang lengkap diterima di front office. Nah, setelah

di front office, nanti baru Dikkan ke bagian back office, pemeriksaan berkas di

bagian atas di back office. Nanti dari back office dilihat lagi kelengkapan

berkas sama teknisnya. Apakah itu perlu peninjauan dari lapangan atau tidak.

Nanti kita ada, kalau ada yang perlu peninjauan lapangan, nanti kita tinjau ke

lapangan sama-sama dengan tim teknis. Tim teknis dari Di Kebersihan.

Dengan tim teknis kita bersama-sama ke lapangan, nanti kita bikinkan berita

acara hasil pemeriksaan lapangan. Dengan pemeriksaan konstruksi, maupun

tata letak reklamenya. Nanti setelah dibikinkan berita acara dari tim tenis, baru

kita proses di BPT ini, dilanjutkan dengan pencetakan SK. Pengantar pajak dan

SK. Sekaligus nanti ditandatangani, diparaf oleh Kasubdit dan Kabid, lalu

ditandatangani oleh kepala BPT. Nah ini waktunya, SOP kita 10 hari. Dari

mulai berkas diterima lengkap di FO, sampai kalau tidak ada masalah 10 hari.

itu maksimal ya. Kalau sudah selesai nanti Si Pemohon ngambil pengantar

pajak, untuk dibayar pajaknya di DPKBD. Bukti pembayaran pajak nanti

diserahkan ke BPT, ditukar dengan izin. SSP-nya dikasi ke BPT, kopiannya ya.

Kopian SKPD dan SSPD diserahkan ke BPT untuk pengambilan izin.

D : Jadi alurnya itu dari BPT dulu , nanti trus diperiksa sama DKP?


T : Bukan diperiksa ya, kalau pemeriksaan berkas disini. Kalau pemeriksaan

berkas sudah cukup, baru kita menghubungi tim teknis dari DKP dibantu oleh

BPT dan DPKBD. Tim teknis diperlukan untuk peninjauan lapangan sama

dibuatkan berita acara. Berita acaranya nanti ditandatangani bersama antara

DKP dengan BPT, bahwa itu ada masalah atau tidak ada masalah. Kalau tidak

ada masalah, berarti proses berlanjut. Kalau ada masalah, berarti nanti kita

menghubungi kembali Si Pemohon, bahwa ini ada masalah dan untuk

diselesaikan dulu masalahnya. misalnya ternyata itu harus IMB, berarti dia

harus proses dulu IMB-nya. Misalnya itunya sudah terpasang, tapi tata letaknya

menghalangi reklame lain, berarti itu harus digeser. Karena kan kode etiknya

itu tidak boleh menghalangi reklame lain. Karena itu akan menimbulkan

konflik terhadap pemilik reklame lain karena terhalangi. Itu kan yang kita

hindarin. Atau misalnya dia pasang di pinggir jalan. di ruas milik jalan. Karena

itu ada izin pemakaian ruang milik jalan. Misalnya dia terlalu menjorok ke

jalan, itu kan membahayakan pengendara, pemakai jalan. Jadi dia posisinya

harus digeser dulu. Atau kalau belum terpasang, kita beri arahan pada

pemohon, bahwa ini cara pemasangannya begini. Poin-poin pentingnya aja,

pertama tidak boleh mengganggu arus lalu lintas. Kedua tidak boleh

menggangu pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki. Itu tadi tidak

menghalangi reklame lain. Itu yang paling penting. Selain itu naskah reklame

tidak boleh melanggar norma-norma, misalnya gambarnya yang seronok. Itu

dilarang, karena itu mengganggu, baik secara norma maupun keamanan. Nanti

pengguna jalan melihat gambar yang sexy, jadi gimana gitu.

D : Kalau untuk di warung sama kios sendiri tahapannya juga sama ya, bu?

T : Sama, semua sama tahapannya seperti itu.

D : Tapi yang melakukan perizinan itu pemilik toko atau biro iklan?

T : Kalau selama ini sih kebanyakan pemilik produknya. Jadi misalnya reklamenya

produk rokok, dipasang di warung. Jadi gini, kalau rokok kan biasanya suka

diberikan ke advertising. Misalnya Gudang Garam ke PT. A. dari PT. A ini ke

warung, dipasang di warung. Biasanya yang advertising inilah yang

mengajukan perizinannya. Tapi itu sama kita diminta surat sewa tempat atau


surat pernyataan dari warung bahwa mereka tidak keberatan untuk dipasang

iklan rokok di warungnya.

D : Itu kan untuk masuk ke perizinan ini harus ada data-data dan syarat-syarat

seperti itu. Itu syarat-syarat dan data-datanya apa saja yang harus dipenuhin?

T : Kalau itu sih mbak bisa lengkap ada di formulir permohonannya yah. Disitu

ada, kan harus mengisi permohonan yang sudah disediakan. Yang sudah

disediakan disini itu ada Formulir Permohonan, Surat Pernyataan Menanggung

Resiko, karena reklame itu cukup beresiko karena itu di tempat umum. Surat

Pernyataan Status Lahan, apakah di lahan sendiri, lahan sewa, atau lahan ruang

milik jalan. Terus Surat Pernyataan Menyerahkan Uang Jaminan Bongkar.

Terus Akte Perusahaan, untuk yang berbadan hukum atau SIUP TDP. Terus

KTP pemohon, IMB reklame jika reklame itu berukuran besar, ukuran bidang

reklame 24m dan atau diameter tiang 8 inch, itu harus pake IMB. Terus tadi

surat keterangan lahan atau surat sewa menyewa, surat sewa lahan. Itu bisa dari

lahan swasta atau misalnya dari ruang milik jalan. berarti kalo gitu izin di

pemakaian ruang milik jalan. Nah perbedaan antara penyelenggara

perpanjangan maupun baru itu ada di data yang diberikan. Pada penyelenggara

baru, harus memberikan surat rekomendasi dari Di terkait dengan

penyelenggaraan reklame. sedangkan pada penyelenggara perpanjangan, harus

memberikan surat izin periode sebelumnya dan SSP periode sebelumnya.

D : Kalau di warung sama kios itu kira-kira apa saja kelengkapan datanya?

T : Kalau dari advertising sama seperti ini, hanya tadi dia dilengkapi dengan surat

sewa atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik warung atau toko.

D : Peranan BPT dalam tahapan administrasi pajak, jadi saya itu kan mau menilai

implementasi tahapan administrasi pajaknya. Nah, di tahapan saya itu ada

identification, assessment, sama collection. Kalo identification itu kaya

identifikasi subjek, objek, pemeriksaannya gimana. Kalau assessment itu kaya

penghitungan pajak itu mungkin DPKBD. Kalau collection-nya itu

pemungutannya itu juga DPKBD bagiannya. Kalau BPT ini ada di tahapan

yang mana, ya?


T : BPT berperan Di bagian administrasi. Di proses administrasi kalau di BPT,

pemeriksaan berkas ini aja.

D : Mungkin lebih ke identification kali, ya?

T : Iya

D : Ini melengkapi berkasnya berapa lama ya, bu?

T : Pokoknya kita terima di FO itu berkas sudah lengkap.

D : Jadi baru diproses kalau sudah lengkap

T : Diterima di sini, di FO dalam keadaan sudah lengkap.

D : Jadi sebelumnya kalau belum lengkap tidak ada batasan waktu gitu, bu?

T : Kita sih ada kelonggaran. Kita terima dulu tapi dalam jangka waktu 1-2 hari

harus dilengkapi, baru bisa kita proses. Idealnya, kita ambil idealnya aja sesuai

SOP, kita memberikan atau menerima di FO itu dalam kondisi lengkap. Karena

akan mempercepat proses. Kalau seperti itu kan akan tertunda-tunda. Hanya

kita memberikan kelonggaran itu apabila untuk yang jauh ya. Kasian dia bolak-

balik, daripada ini, yaudah. Tapi prinsipnya dititipkan berkas dulu, jadi waktu

belum kita hitung dulu, kalau dia belum lengkap. SOP kita kan 10 hari, itu

belum kita hitung waktu berjalan kalau kelengkapannya belum terpenuhi

persyaratannya.

D : Datanya ini selama ini, data reklame warung dan kios gimana sih jalan

perizinannya? Lancar atau gimana?

T : Sejauh ini sih lancar yah, paling memang yang agak sedikit berkendala itu

masalah itu yang banyak masalah pernyataan tidak keberatan itu dari tokonya

itu. Karena mungkin kalo yang banyak dia harus menghubungi toko-tokonya

itu. sejauh ini kita sih prinsipnya kalau dia pasang itu ada izin kan dari si

pemilik warung. Gak mungkin dia ujug-ujug pasang tanpa izin pemilik warung.

D : Itu tuh yang baru saya tau harus ada izin dari pemilik warungnya.

T : Karena kan kita juga, bukan karena apa-apa. Kita menghindari konflik ya.

Takutnya nanti kita sudah keluarkan izin, kalau belum ada pernyataan dari

pemilik warungnya, kalau ada apa-apa nanti kita yang disalahkan. Kan ada

vendor-vendor yang agak-agak kurang tertib administrasi. Ujug-ujug dia

mengajukan ke BPT tanpa izin dulu dari pihak pemilik warung. Begitu dia mau


pasang, khawatirnya dia bilang ini kita sudah punya izin untuk dipasang di

warung ibu. Kita sudah bayar pajak. Padahal si warungnya sendiri kan tidak

tahu menahu. Tapi mungkin karena awam, karena dia lihat itu sudah ada

izinnya, sudah bayar pajak, dengan terpaksa dia menerima. Makanya sebelum

izin itu kita keluarkan,kita mintakan dulu surat tidak keberatan dari pemilik

warungnya gitu.

D : Ada kendala gak sih dalam proses perizinannya?

T : Sebetulnya kendala pasti ada. Kalau saya bilang gak ada itu gak mungkin ya.

D : Khususnya sih yang di warung kios ini. Reklame rokok yang di warung dan

kios.

T : Nggak sih, kendalanya cuman itu aja. Kelengkapan proses administrasi aja.

Kelengkapan administrasi aja karena kadang-kadang mereka beralasan ketika

mereka datang ke warung, pemiliknya gak ada. Jadi susah mendapatkan surat

pernyataannya itu. tapi sejauh ini sih gak masalah. Ya paling hanya masalah-

masalah kecil aja lah. Karena pernah juga sih, dia menyerahkan surat

pernyataan tidak keberatan dari toko. Ternyata setelah kita proses ke lapangan,

tokonya merasa tidak pernah menandatangani pernyataannya itu. Dan dia pun

pernah dijanjikan dipasang, dibayar, tapi kemudian dia gak kunjung datang dan

gak membayar. Akhirnya dia gak mau untuk memasang ini,mereka suruh

bongkar lagi.

D : Jadi sudah terlanjur dipasang gitu bu?

T : He’eh, karena sudah terlanjur terpasang. Dijanjiin mau dibayar. Ternyata

ditunggu berapa lama, gak datang-datang. Kemudian mereka turunkan lagi.

Ketika kita kroscek itu, mereka malah jadi curhat, seolah-olah curhat.

Makanya, hal-hal seperti itulah yang dihindari. Kan kita juga gak mau, kasian

mereka pemilik-pemilik warung. Jadi sebelum kita keluarkan pengantar

pajaknya, kita keluarkan izinnya, kita tanya dulu itunya. Dan kita gak mau juga

kejadian seperti itu. sudah buat surat pernyataan , ternyata setelah kita kroscek

ke lapangan dia tidak merasa menandatangani itu.

D : Ada proses pengendalian gitu gak dari BPT-nya sendiri untuk penyelenggaraan

reklame?


T : Kalau di BPT, karena fungsi pengawasan dan pengendalian itu ada di Di

Teknis. DKP sama DPKBD. Kalau di BPT kan fungsinya fungsi administrasi

aja. Kalau untuk pengawasan di lapangan di Di teknis. Makanya kalau kita ke

lapangan bersama-sama dengan tim teknis. Sehingga reklame yang terpasang

itu sepengetahuan tim teknis.

D : Jadi ada tim dari BPT juga untuk turun ke lapangan?

T : Iya, kita kan ada back office. Back office itu memeriksa berkas dan ke

lapangan. Jadi kita yang di back office, kalau kita sudah periksa berkas, berkas

sudah memenuhi syarat, siperlukan tinjauan kelapangan. Nanti kita

menghubungi tim teknis. Baik melalui surat-menyurat, atau by phone. Untuk

cepat kita by phone aja, untuk mempercepat administrasi, memberi tahu bahwa

ini ada yang harus ditinjau, ada yang harus diperiksa. Nanti kita jadwalkan

kapan berangkat, nanti kita berangkat ke lapangan.

D : Ooh, apa lagi ya?

T : (tertawa) ya kita ngobrol-ngobrol aja.

D : Iya, tadi perizinan itu ada yang membuat izin itu dibatalkan gak sih bu?

T : Ada, beberapa yang bisa dibatalkan. Misalnya salah satunya birokrasi tersebut

yang dinginkan tidak diperbolehkan misalnya dia mengajukan permohonan

memasang di tegar beriman. Tapi tegar beriman ini tidak diperbolehkan. Kita

tolak. Nanti kita keluarkan surat pemberitahuan dengan alasan, misalnya apa

gitu. Atau misalnya dia mengajukan permohonan di jalur atau jalan propinsi.

Kita kan ada surat edaran dari gubernur dan ada surat dari bina marga propinsi.

Bahwa untuk di jalur propinsi tidak diperbolehkan ada reklame. Jika ada

permohonan itu, mau gak mau kita memberitahukan penolakan,bahwa jalur

tersebut tidak diperkenankan reklame.

D : Jadi itu kalau kasus belum diterima sama sekali izinnya ya, bu?

T : Nggak, jadi kadang-kadang seperti ini, kalau pemohonnya itu datang, dia

kadang tidak tahu kalo jalurnya itu masuk ke jalur propinsi atau bukan. Jadi

disini diterima. Tapi setelah kita lakukan pengecekan ke lapangan ternyata itu

adalah jalur propinsi. Jadi itu tidak diperkenankan.


D : Izinnya itu keluar setelah proses pemeriksaan dengan tim teknis keluar atau

setelah pajak dibayar?

T : Setelah pajak dibayar. Jadi gini, kan tadi sebelum pajak itu keluar, kita periksa

dulu dengan tim teknis. Setelah tidak ada masalah atau di-acc, itu dapat

diproses, baru kita proses selanjutnya. Untuk cetak pengantar pajak dan izin.

Jadi nanti dia dibayar dulu pajak. kita sih berharapnya dalam satu hari yang

sama, setelah dia bayar pajak dia mengambil izin ke BPT.

D : Jadi setelah bayar, balikin SKP sama SSP-nya kesini, baru bisa izinnya

dikeluarkan. Baru reklamenya bisa dipasang. Mungkin secara garis besar

sudah, bentar banget ya bu?

T : Gak apa-apa, tenang aja.

D : Jadi tadi sih di DKP bilang kalau mekanisme pengendalian mungkin tanyanya

ke BPT.

T : Sebenarnya sih kalau pengendalian, itu kita juga yah. Cuman di BPT kan

keluar izin, keluar izin itu justru pengendaliannya itu ada di tim teknis. Kaya

misalnya DKP, DKPBD, atau pun kecamatan, atau di Dipol PP. Misalnya ntar

pas di lapangan, si reklame yang terpasang itu tidak sesuai dengan izin yang

kita keluarkan. Atau misalnya di lapangan ternyata terpasang reklame yang

belum ada izinnya, karena dari kita itu sebenernya izin itu kita lengkapi dengan

stiker. Dengan stiker yang harus dipasang di reklame. Sehingga itu

memudahkan pengawasan. Sehingga bisa diketahuikan jika ada reklame tanpa

izin. Tapi terkadang si pemasang reklame itu mungkin lalai yah, tidak

dipasang. Jadi menyulitkan pengawasan. Jadi bagian pengawasan itu kembali

konfirmasi ke BPT, ini ada reklame terpasang baru, naskahnya ini, lokasinya

disini, udah memiliki izin atau belum. Kalau belum punya izin, nanti mereka

yang memustukan, apakah nanti akan diberi teguran ke si pemohon, atau

ditutup sementara sampai si pemilik reklame itu memproses izinnya.

D : Oh, jadi maksudnya ditutup itu, kaya kalau ada sedikit permasalahan dengan

izinnya. Jadi tidak dibongkar, tapi ditutup?

T : Pembongkaran itu dilakukan kalau si pemohon itu tetap dalam waktu yang

telah ditentukan tidak melakukan proses perizinan. Jadi tahap awal itu,


bagaimanapun juga kalau dengan masyarakat tidak bisa bersikap keras gitu.

Jadi kalau ada reklame yang dipasang, sebisa mungkin kita cari dulu siapa si

pemiliknya. Nanti kita berikan pemberitahuan. Dan untuk sementara reklame

itu ditutup dulu. Seperti itu. reklamenya ditutup dulu, dikeluarkan surat

pemberitahuan ke pemilik reklamenya, sampai batas waktu tertentu tidak

diproses perizinannya. Baru dilakukan proses eksekusi. Biasanya seperti itu.

D : Jadi pas waktu baca perda agak bingung bedanya ditutup sama dibongkar.

Kalau ditutup kenapa kalau dibongkar kenapa?

T : Kalau ditutup itu menggunakan kain penutup ya, meskipun ada reklamenya

terpasang, tapi tidak dapat dibaca. Biasanya ditutup kain putih atau hitam yang

polos. Sehingga si pesan reklamenya tidak terbaca. Nanti diberi pemberitahuan

sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak diproses perizinannya baru dilakukan

eksekusi, pembongkaran. Kita tidak serta merta melakukan pembongkaran.

Karena kalau dengan masyarakat kita tidak bisa keras-keras begitu. Mungkin

kalau mereka punya itikad baik, setelah ditutup. Kadang 1 minggu atau

beberapa hari setelah ditutup, mereka kan kaget juga reklamenya ditutup.

Mereka melakukan proses perizinan.

D : Kan saya memilih warung dan toko ini karena itu kan tempat yang paling

sering didatengin orang-orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. kaya

rumah makan, warung. Jadi maksudnya reklame rokok itu kan jadi lebih di

serap oleh masyarakat. sebenernya ada pengaturan sendiri gak sih dari BPT,

kaya yang titik ini sebetulnya tidak boleh?

T : Sebetulnya kalau di warung kita gak terlalu membatasi yah, karena itu

mungkin lebih ke pemilik warungnya itu sendiri sih. Kalau pemilik warungnya

itu tidak keberatan, ya kita gak masalah. Hanya mungkin kita membatasi,

mungkin iklan-iklan tertentu. Karena mungkin warung juga tidak sembarangan,

kalau misalnya kita diperbolehkan kan izin minuman beralkohol. Mereka juga

kan tidak menjual iklan itu. jadi kita nggak ini, kalo selama warungnya tidak

keberatan. Yang justru dibatasi itu yang di rumija, ruang milik jalan. di lahan-

lahan, trotoar, jalan. di ruang nilik jalan, atau di bahu-bahu jalan. itu yang ada

pengaturan lebih khusus. Misalnya di jalur ini tidak boleh, misalnya di jalu


rpropinsi tidak boleh. Tidak diperkenankan ada iklan. Makanya mereka lebih

ke sewa lahan, karena di jalur itu tidak boleh. Jadi dialihkan ke lahan-lahan

swasta. Selama pemilik lahannya tidak keberatan untuk dipasang ya kita kan

juga tidak bisa melarang, itu hak mereka. Asal iklannya tidak melanggar

norma-norma kesusilaan atau lainnya.

D : Kan di warung sama kios itu kan ada reklame billboard yang tanam yah kalo

yang tiang itu, itu masuknya rumija atau gimana ya bu?

T : Tergantung, itu ada yang masuk lahan sendiri, ada yang masuk rumija. Jadi ka

nada batas, ruang milik jalan itu ada batasnya. Selama masih dalam batas,

kalau masuk dalam kawasan ruang milik jalan, berarti dia harus memproses

izin pemakaian ruang milik jalan. tapi kalau misalnya dia masuk ke batas lahan

pemilik warung, ya itu tadi ke pemilik warung. Surat pernyataan pemilik

warung atau surat sewa bahwa pemilik warung tidak keberatan untuk dipasang

reklame pada warung.

D : Tau itu rumija atau bukan darimana ya bu?

T : Ada batas-batas ininya. Itu tadi batas-batas milik jalan yang mana. Biasanya

kalau dari kasat mata, diliatnya dari batas selokan. Kalau misalnya ini jalan, ini

selokan, ini lahan warga, biasanya batas selokan yang dipergunakan sebagai

batas lahan ruang milik jalan.

D : Udah sih, sebenernya sudah kejawab semua sih, bu. Cepet ya bu, ya?

T : (tertawa) cepet kan? Gampang

D : Iya, makasih ibu, maaf sudah mengganggu.

T : Gak apa-apa, sama-sama.


Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB


Tempat : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Bogor


Terwawancara : Bapak Iwan dan Bapak Teguh

Posisi Terwawancara : Bagian Pendataan Reklame Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Bogor

I : Mbak Aulia, ya?

D : Dina aja, Pak.

I : Oh, Mbak Dina. Boleh-boleh. Sebetulnya risetnya di BPT?

D : Risetnya di DPKBD

I : DPKB, Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah. Emang ada saudara

di Pemda?

D : Gak. (ketawa)

I : Kok bisa nyasar ke Pemda, gimana ceritanya?

D : Ceritanya, ya dapet temanya di daerah sini.

I : Judulnya apa?

D : Judulnya sih fix-nya Analisis Implementasi Pajak Reklame atas Reklame

Rokok pada Warung dan Kios Di Kabupaten Bogor

I : Oh, fokus ya? Ke rokok ya?

D : Iya, ke reklame rokoknya

I : Fokus rokok

D : Di warung dan kios

I : Oke, yang sudah dipunya sekarang tentang reklame apaan? Di DPKBD udah

berapa hari?


D : Di DPKBD udah 2 bulanan

I : Walah, lama amat?

D : Iya, tapi gak setiap hari sih.

I : Dikasi data emang?

D : Dikasih. Tapi datang kalau lagi mau ambil data lagi. Dari DPKBD sudah dapat

tentang wajib pajaknya, sama objeknya, sama pemasukan dari pajak

reklamenya, sama perda. Dari BPT kemarin baru dikasi perda

penyelenggaraan.

I : Perizinannya? Perda reklame belum punya? Penyelengaraan reklame. Jadi

reklame itu dibagi oleh beberapa aturan di pemerintah daerah Kabupaten

Bogor. Satu, tentang pajak reklame, perda-nya. Yang kedua perda tentang

penyelenggaraan reklame. Yang ketiga keputusan bupati tentang pendelegasian

kewenangan, kaitannya dengan masalah perizinan reklame, yaitu ke BPT. Kan

gitu. Oke, saya ceritanya mulainya dari reklame dulu nih,ya. Atau ada yang

mau ditanyain gak, saya catet atau sedang dicatet

D : Mungkin yang saya pengen dari DKP sih kaya mekanisme. Kalau DKP kan tim

teknisnya pemasangan reklame, ya? Saya sih pengen kalau mekanisme

pengendalian atau pemeriksaan reklamenya terutama reklame rokok pada

warung dan kios. Terus standar kelayakan reklame rokok yang diperbolehkan

itu kaya apa, terutama warung dan kios. Terus peranannya dalam tahapan

administrasi pajak reklame, DKP itu berperan sebagai apa. Itu kan tahapan

administrasi ada banyak tu. Sama kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

I : Ini nanti saya siapin, jawaban ini. Di uraian tugas kita disini yang tentunya

mengacu pada peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame. Tapi saya

mau jelasin dulu kalau di kita reklame itu dibagi menjadi dua macam. Izin

reklame itu dibagi dua macam. Izin yang legalisasi, yang kedua sertifikasi.

Yang legalisasi, berlaku satu tahun. Eh, maaf, itu terbalik. Yang seritifkasi

berlaku satu tahun. yang legalisasi minimal satu minggu. Jenis-jenis dari

masing-masing kedua reklame itu, dikategorikan permanen dan non permanen.

Otomatis yang legalisasi yang satu minggu itu non permanen. Apa-apa saja

yang masuk? Gini aja nanti saya kasih perdanya. Di perdanya itu semua dibagi


ada penjelasan tentang legalisasi, sertifikasi. Nanti disitu ada jenis reklame

sertifikasi apa, jenis reklame legalisasi apa, reklame permanen apa, reklame

non permanen apa. Mekanismenya seperti apa. Tugas pokok dan fungsi DKP

apa. Jadi ini yang nomor 3 ini, kaitan dengan mekanisme pengendalian, kita

tidak ada dalam (mencari barang). Nanti saya kasih buku potensi, disitu

tergambar reklame-reklame dengan berbagai jenis, Tapi nanti dipulangin,

banyak banget, difotokopi juga banyak nanti kasian ntar.

D : Oh, iya pak. (tertawa)

I : Kalau kaitan pengawasan pengendalian, itu kaitannya nanti dengan masalah

personil ya. Kita melakukan pengawasan pengendalian itu masuk ke dalam

sebuah kegiatan.

D : Tapi pemeriksaan lapangan reklamenya itu dilakukan sama DKP ya?

I : Iya. Kita. Di saya ada staf, dosen UP. Sekarang lagi ambil S2 IPB tentang

reklame. Nanti banyak ngobrol sama beliau. Soalnya beliau juga membimbing

mahasiswa. Nanti mbak dapet 2 pembimbing disini.

D : Kalau mau tau kaya standar-standar reklame yang diperbolehkan itu ada di

perda juga, ya?

I : Ee, diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya seperti apa ya mbak, kita tidak

diperbolehkannya itu hanya dari sisi etika dan estetika. Ada di perda. Jadi

mbak tinggal baca perda-nya aja, semua ada disana. Maap (memberikan

kopian perda) kopiannya udah ancur. Udah bab berapa?

D : Udah bab 4 sih, mulai gambaran umum. Analisis baru masuk.

I : Tapi gak stress kan, nggak?

D : Nggak

I : Kuliah kan 4 tahun. Masak skripsi berapa bulan aja stress?

D : Iya, pak

I : Di DPKBD sama Pak Arif?

D : Sama Pak Rahmat

I : Ini ada disini. Sebentar (membaca). Begitu aja. Jika ada kendala teknis dalam

penerapan titik reklame di lapangan. Maka titik reklame di lapangan dapat

digeser. Cuma gitu doang. Dari segi konstruksi, untuk ukuran 4x6 untuk


memberikan penilaian terhadap konstruksi itu sendiri yang bersangkutan itu

harus memiliki IMB. IMB itu kan ada di Dinas Tata Letak Bangunan. Gitu aja

nanti Dinas Tata Letak Bangunannya yang menilai. Detil ukuran berapa yang

harus dipasang. Di kita tidak ada pembatasan reklame rokok.

D : Ada kaya pengaturan tempatnya gitu gak sih pak, harus dimana.

I : Ada, pengaturan tempat itu kita bagi bukan berdasarkan reklame. Tapi

pembagian zoning. Zoning itu artinya penetapan terhadap letak strategis sebuah

reklame. Lokasi reklame terdiri dari lokasi umum, lokasi selektif, lokasi

khusus.

D : Kalau warung dan kios itu dimasukin ke yang mana ya?

I : Umum. Lokasi umum. Jenis ukuran yang bisa dipasang di warung dan kios ya

tergantung warungnya. Kalau billboard-nya lebih gede dari kios. Nanti orang

mau beli lewat mana? Itu masuknya kategori billboard tempel. Itu masuknya

kategori stiker. Masuknya kategorinya sunscreen buat pelindung matahari. Jadi

yang masuk jenis reklame billboard megatron neon bando shelter panel. Yang

di warung kan, warung sama toko kan panel. Kemudian prismantik kaya kecap,

botol kecap yang gede.

D : 3 dimensi gitu ya

I : Iya, spanduk bisa di warung. Poster. Sticker. Ini yang di toko semuanya ni.

Flag chain. Rombong, yang satu warung dicat semua. Mana-mana saja pak?

Billboard tempel bisa juga ada disini. Kalau disini kategorinya reklame

billboard.billboard ini dibagi dua, ada yang tanam pake konstruksi di bawah.

Ada yang tempel. Nah ini yang tempel yang di warung, yang tanam boleh gak?

Boleh. Di warung dipinggirnya, namanya shop panel. Warung toko barokah,

persis di depan, tapi pake tiang. Kalau yang ditempel ada stiker, ada spanduk,

ada sticker, ada poster, ada flag chain, sunscreen. Pak Agus, duduk dulu

sebentar ini ada dari UI. Kita ambil aja ilmunya semuanya anak UI.

D : (tertawa)

I : Sebentar Pak Teguh

A : Mangga


I : Dek Dina lagi nyusun skripsi, judulnya temanya tentang pajak reklame rokok

pada warung dan kios.

A : Iya.

I : Apa-apa saja yang dibolehkan? Semuanya boleh kan?

A : Boleh

I : Mau ditempel, mau ditanam boleh. Ada semuanya disini sih. Ada. Cuman nanti

kalau bingung misalnya, ambil foto lagi jalan nih, terus foto ni ada warung ada

reklame. Pak, ini masuknya jenisnya apa? Nanti Kita jawab

D : Oh, gitu.

I : Atau kita ada foto-foto reklame gak? Ada kan, kalau bawa flash disk dikasih

aja. Bawa flash disk?

D : Kayanya bawa

I : Bawa, jaman saya mah lain.

D : Tapi gak bawa, ketinggalan. Tapi bawa laptop-nya doang.

I : Yaudah, saya pikir perda aja dulu. Apa yang bisa dikupas di perda. Tolong

print-in yang mana, ya? Kan kita punya Pak Teguh punya kalau gak salah

cuma 10 lembar. Kan kita punya personil kita ada berapa, kegiatan

apapengawasan pengendalian petugas ada berapa kan ada. Printin aja dulu. Itu

dulu aja sementara.

D : Jadi yang tadi diperiksa itu dari segi estetika dan etikanya, ya?

I : Iya ada juga disini dibaca. Nanti aja. Sekarang mah pusing. Sekarang kita

ngobrol dulu. Kalo bisa dicatat, dicatat. Yang diperiksa dari reklame itu adalah

dari etika, estetika dan dari sisi konstruksi. Kemudian, ada pembedaan. Pak

Teguh, nah kenalin dulu nih. Pak Teguh, ini dosen Universitas Bung Karno,

baru ambil S2 di IPB. Mahasiswa yang dibimbing beliau banyak.

TG : Jadi malu nih, pak

I : Kok jadi malu. Nah, silahkan yang mau ditanyain ke Pak Teguh. Kalo saya

jawabannya ngawur. Pertanyaannya gini mas, pertama, bagaimanakah

mekanisme.

TG : Ini untuk skripsi?

D : Skripsi


TG : Program studi?

D : Administrasi fiskal. Pajak, pak.

TG : Oh.

I : Pertanyaannya bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian reklame

rokok. Jadi dia khusus di rokok yang terpasang di warung dan di kios. Terus,

apa standar, bagaimana standarisasi terhadap reklame rokok di Kabupaten

Bogor. Rokok seperti apa yang boleh, rokok seperti apa yang gak boleh. Terus

tahapan izin administrasi mah ada di BPT, neng. Kita mah tim teknis. Untuk

kendalanya, nah ini kendalanya nih, mas. Kan banyak kita kendalanya. Kalo

menurut Pak Teguh kan banyak, kalo menurut saya kan gak ada kendala.

TG : (tertawa) Soalnya kan saya mikirnya di awang-awang, Pak Iwan mikirnya di

kata dan dalih, jadinya gak ketemu

I : Kan yang diajak ngobrol ini mahasiswa, bukan biung. Kalau yang saya ajak

ngobrolnya broker, dari A sampai Z. Ini mahasiswa loh, bahasanya ya bahasa

sampean. Bahasa saya gak nyampe.

TG : Justru itu kang, saya dalam posisi sulit ini. Saya tau yang bener tapi

menceritakan yang bener itu susah.

I : Ceritain aja yang bener. Malu kita sama anak UI. Oh, ternyata di Bogor itu

gak bener ternyata reklamenya.

TG : (tertawa) Dilemanya, karena saya sebenarnya lebih lama jadi dosen dibanding

jadi pegawai pemda. Cara berpikirnya orang akademis dengan orang pemda

berbeda. Menimbulkan kesulitan (tertawa). Jadi gini, jadi ini kebetulan rokok

itu memang kan kita disini belum membahas lebih detail tentang rokok. di

perdanya juga belum ada perubahan.

I : Belum

TG : Ini kan ada edaran dari bupati tentang bikin raperda tentang pajak.

I : Kita dilibatkan, hanya ada penambahan satu aja. Reklame apung.

TG : Barangkali saya sendiri juga semangatnya Pak Bupati, karena undang-undangn

pajaknya berubah sekarang kita harus mengacu kesana sebenarnya. Kalau

menurut cara berpikir kita, bukan kita, saya mungkin. Rokok itu kalau di

beberapa kota termasuk Kota Bogor itu sudah sangat dibatasi. Hanya di daerah-


daerah tertentu yang boleh diapasang reklame rokok. Kalaupun masih ada yang

terpasang itu menunggu sampe habis izin sampai kemudian tidak diperpanjang.

Kalau di Kabupaten Bogor, sementara masih belum memberlakukan itu. Dan

bahkan itu menguntungkan kita. Karena yang di kota dilarang, dipasang di

kabupaten.

I : Itu perbedaan pengenaan pajaknya ditambah 25%

TG : Sekarang yang pikiran saya gitu, karena saya bukan perokok. Kalau Pak Iwan

kan perokok. Maka saya pengennya sih lebih gede dari itu. prosentasenya.

Selain itu juga ditetapkan juga area mana yang dibolehkan pemasaran rokok,

mana yang tidak boleh. Tapi secara normatif kita bisa, gak ada ya, seperti

reklame rokok diusahakan tidak dipasang di daerah pendidikan. Cuman yang

agak barangkali menjadi dilema bagi perguruan tinggi, ketika mereka mau

membangun lapangan basket, yang bisa membiayai Djarum atau LA. Jadi

lapangan basket lambangnya LA.

I : Harusnya Milo. Produk kesehatan. Tapi ternyata yang lebih berani ngeluarin

duit buat sarana olah raga itu dari produk rokok.

TG : Itu dilematis, salah satu kendalanya mbak. Kemudian tentang kaitannya dengan

mekanisme, mekanisme di BPT ya. Pengendalian, mekanisme pengendalian itu

barangkali gini sebenarnya untuk yang rokok itu, karena mereka biasanya

dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang pro ya.

I : Tapi itu rokoknya cuma yang di warung sama di toko nih.

TG : Iya, jadi mulanya dari situ. Rokok secara umum biasanya ditenderkan ke

perusahaan advertising yang biasanya lebih rapi. Tapi itu untuk yang ukuran

besar seperti itu. untuk ukuran kecil yang kemudian dipasang kemudian di

toko-toko, dipasang di atas kios-kios, barangkali mengandalkan ini. Ya setelah.

Pada mulanya tertib, tapi setelah itu mengandalkan kelemahan pegawai

pengawasan pemda. Artinya ketika masa berakhirnya akan selesai, si pemasang

tadi tidak mempunyai itikad baik untuk membongkar sendiri reklamenya.

Sehingga tetap terpasang pada saat harusnya dia sudah dibongkar. Kendalanya,

pegawai pemda untuk bisa membongkar reklame itu banyak hal yang menjadi

bahan pertimbangan kita. Yang pertama, jumlah personil kita relative terbatas.


Sedangkan wilayah pemasangan reklame itu justru sangat luas, 40 kecamatan.

Kalau reklame rokok itu targetnya kan semua, dianggep semua ya. Barangkali

untuk bank, produk-produk lain yang non rokok itu ada segmen pasar sendiri.

Kalau rokok, dari kalangan pengangguran sekalipun bisa dianggap potensi

pembeli, gitu kan. Semua jadi bilangnya. Entah itu yang muda sampai yang tua

meskipun imejnya berbeda yang ini untuk kalangan muda, yang itu untuk

kalangan yang tua.

I : Ini imejnya ke daerah ini, ini imejnya ke daerah industri. Gitu aja.

TG : Cuman begitu dipasang di toko- toko yang sekian banyak. Seharusnya ketika

ijin berakhir dan itu reklamenya harusnya dibongkar yah. Kita kesulitan

membongkarnya. Lebih mudah memasang daripada membongkar. Kalo

memasang kan bisa hati-hati yah. Ketika menskrup ke atapnya. Begitu kita

bongkar, malah jadi rusak. Atap bocor. Saya kira komplen. Kalo dipaksa dia

dapet duit. Kalo dibongkar dia rusak, dan dia komplen ke pemda. Ketika ini ya,

reklamenya itu posisinya gini (memergakan). Ini kan mereka pasang, ini

disekrup, ini juga disekrup. Ketika dipasang seperti, chance untuk bocor

kemungkinan kecil. Karena ketutup karet atau gimana. Nah, begitu kita ambil

jadi bolong. Nah itu yang saya kira menjadi kendala, kesulitan yang kita

hadapi. Dan itu terus terang, kita punya anggaran untuk penertiban. Tapi

biasanya jumlahnya terbatas. Setiap keuangan daerah untuk membiayai hal

seperti itu kan harus dibagi semua SKPD mengajukan. Misalnya katakan kita

mengajukan berdasarkan data kita setiap tahun, reklame yang dibongkar sekian

ribu. Tidak mungkin itu dipenuhi sepenuhnya oleh anggaran. Entah itu

dicoretnya di raperda duluan. Di PAD, atau di pusat. Dicoret sama sekali atau

jumlahnya dikurangi.

I : Jadi kendalanya itu secara personil, dari ketersediaan anggaran, luas wilayah,

sarana prasana pendukung, peralatannya. Kita gak punya skywalker, kita gak

punya alat potong.

TG : Mungkin kalo detail tahapnya mungkin Pak Iwan sering ngobrol sama temen-

temen, jadi tau. Kalau saya sih liat dari normatifnya, dan memang ada, apa ya?

Barangkali kalau itung-itungan, ini di luar ini, cuma pikiran saya. Dulu apa


seperti ini, dulu ketika zaman orde baru sekitar tahun 90-an itu, jalan-jalan kan

diperbaiki. Sementara jalan-jalan itu diperbaiki, sebenarnya diatasnya itu ada

jalur kereta api. Tapi jalur kereta api itu ditutup begitu saja tanpa membongkar

besinya. Saya bertanya, kenapa itu besi tidak dibongkar, kan itu ada duitnya.

Gampang saja jawabnya, membongkar besi itu lebih mahal harganya daripada

harga besinya. Kalo dikilokan gitu ya. Biaya untuk mengangkat 1 batang besi

dan sebagainya itu kan, sekrupnya banyak, ternyata lebih besar daripada nilai

besinya. Sehingga mereka mengatakan lebih efisien kalo ditutup begitu saja.

Nah, sama saya kira untuk reklame ini. Jadi untuk membongkar itu lebih besar

daripada nilai pajaknya. Meskipun pemda dirugikan sih, tetep tertayang,

artinya pemilik produk gak bayar pajak, tapi reklame saya tetap terpasang. Gitu

pak, ya?

I : Betul pak, betul.

TG : Karena itu tadi kesulitan-kesulitan. Terutama untuk reklame yang kita sebut

ini, thin plat. Jadi plat tipis, maksudnya ukurannya 3x1.

I : Tapi masangnya 400. Dipasangnya ke 40 kecamatan. Karena wilayahnya, ada

satu kecamatan. Perjalanan dari sini ke kecamatan itu dengan perjalanan dari

sini ke Bandung itu sama

TG : Bisa dibayangkan, kan? Misalnya gini ada kecamatan Nanggung gitu dekat

kaki Gunung Halimun. Nanggung gitu bener-bener nanggung.

I : Jadi kecamatannya namanya tu Nanggung, bener-bener nanggung.

D : (tertawa)

I : Dibilang daerah pedalaman bukan, masih deket sama Jakarta. Masih satu pulau

di Jawa Barat. Dibilang masuk ke perkotaan juga jauh kemana-mana.

TG : Itu tetep aja ada reklame rokok. Nah itu tadi, ongkos kita kesana barangkali

tidak sebanding kalau diitung-itung. Memang belum kita itung rinci benernya,

tapi situasinya hampir menyamainya. Kita punya SPPD ya pak, Surat Perintah

Perjalanan Dinas. Ada disitu dalam daftar untuk setiap personil, Golongan

sekian, dapetnya sekian. Tapi tetap dihitung beneran. Tapi benar-benar tidak

efisien.


I : Sementara kita terpaku dengan ketentuan bahwa untuk perjalanan dinas kesana

itu dananya sudah ditentukan kan. Golongan III berapa, golongan II berapa.

TG : Tapi yang masih agak kita pantau itu di wilayah pengembangan perkotaan.

Dulu bilangnya kawedanan ya, pak.

I : Kawedanan .

TG : Sekarang sih gak ada.

I : Gak ada ya sekarang.

TG : Jadi memang di wilayah perkotaan dan kecamatanyang potensial, itu masih

bisa. Tapi ada juga sih yang nggak, karena cukup jauh. Karena jarak, dan

memang akses kesana juga jelek. Jalan sananya mungkin bagus, dekat dengan

Banten, Tapi akses ke kabupatennya itu, Parung Panjang, jalannya ancur

karena kendaraan-kendaraan yang lewat situ.

I : Tidak efektif mau menertibkan billboard reklame yang ada di Parung Panjang

yang ratusan, perjalanan dari sini ke sananya aja memakan waktu setengah

hari. Mau nginep disana, mau nginep dimana, uang untuk hotel dan sebagainya

kan tidak memungkinkan. Akhirnya kita biarkan sampai lupa

TG : Kira-kira tadi ceritanya membantu gak, ya?

D : Membantu, tadi kaitannya dengan kendala.

I : Nanti tanya lagi ke BPT, disitu masalah standarisasi. Kaitannya dengan

reklame rokok yang dipasang di warung dan kios harus memenuhi persyaratan

apa saja.

D : Kan tadi bilangnya diusahakan tidak dekat dengan lingkungan sekolah. Kan

warung dan kios itu kan banyak gitu. Bahkan jadi tempat berkumpulnya anak-

anak.

TG : Nah itu juga repotnya, anak-anak itu juga beli rokok. karena sasarannya kesitu

juga. Jadi memang sewaktu kita omongin itu juga masih agak terbatas reklame

yang terkait dengan ini. Kita menyebutnya billboard, di reklame ini, billboard

tanam. Itu kita tagih. Tapi untuk billboard tempel, kios itu memang sulit untuk

dibatasi.

I : Kebanyakan reklame yang di warung dan kios itu billboard tempel.


TG : Itu tantangan berat bagi pemda itu. kita nyebutnya sticker. Itu kan pajaknya gak

tinggi. tapi jumlahnya banyak. Ketika mereka tempel kemudian kita tangkap.

Mana izinnya? Gak ada pak. Yaudah kita amankan. Kita amankan hari ini,

mungkin sore dia udah ada lagi. Dipasang lagi di tempat yang kita tidak bisa

pantau dalam 24 jam. Kadang mereka masang di luar jam kerjanya orang-orang

pemda. Jadi itu, yang menurut saya susah itu sticker. Estetika lingkungan itu

paling merusak. Nempelnya juga gak peduli. Udah ada Neo Mild disitu, ada

Djarum Super. Dia gak peduli, yang penting duit dari yang menyuruh itu. itu

yang menurut saya susah untuk diawasi. Kita punya barang bukti bahwa kita

melakukan tindakan penertiban. Yang susah itu memberishkan stiker itu. apa

lebih bagus kalau kita cabut? Malah jadi lebih jelek.

I : Gimana apa lagi mbak dina?

D : Oiya, tentang standar.

I : Itu kan masih sederhana, kalau di warung sama kios itu kontruksinya masih

sederhana. Tidak harus memberikan penilaian.

TG : Kan ada dua macem. Kalau yang di warungnya sendiri, ketika ditempel

konstruksinya ada tempat untuk menempel, ada space. Kalau yang diinginkan

Pak Wandi dulu, mereka harus bikin kelengkapan terlebih dahulu. Berarti kalau

ditempel di warung yang ilegal, itu artinya kita melegalkan keilegalan mereka.

Itu dulu kan begitu cara pikirnya. Saya gak tau gimana belakang-belakangnya.

Jadi yang jelas ada tempat dan cukup aman. Ada tempat untuk memasang

reklame itu.

I : Dan tidak menempel pada fasilitas-fasilitas umum. Seperti lampu PJU, terus

rambu lalu lintas kalau warungnya itu ada deket situ.

TG : Bisa, tapi harus izin dulu dengan izin khusus.

I : Kan tidak menghalangi fasilitas umum seperti PJU, rambu lalu lintas, pejalan

kaki, sudut pandang, ya lalu lintas yah. Juga seperti pemasangan reklame rokok

dekat tempat-tempat sekolah kita juga tidak izinkan untuk dipasang.

D : Tindakan yang udah diambil pada saat pemeriksaan apabila tidak sesuai

dengan aturan?

I : Dibongkar. Kita terprogram, tetapi ada juga yang insidental.


TG : Kalau ada yang insidental, kita turun ke lapangan. Kalau ada komplen. Ya,

accident lah. Kalau ada accident langsung kita gerak ke lapangan untuk

menindaklanjuti. Misalkan reklamenya mau jatuh, langsung kita lihat.

I : Minimal 2 kali yang rutin ditambah yang insidental.

D : Insidental itu tadi yang mana pak?

I : Kalau konstruksinya sudah terlihat mulai membahayakan. Seperti yang tadi

disebutkan, yang menghalangi rambu tiba-tiba, menghalangi pandangan mata,

terpasang pada PJU atau menghalangi lampu PJU.

TG : Sebenarnya kalau dilihat persyaratan teknis, itu sudah memenuhi syarat. Tapi

tetap aja ada kejadian yang accindental. Jadi kendaraan ini nakal, sudah ada

tempat sendiri, ini bahu jalan, reklamenya sudah cukup aman, tapi karena

kondisi jalan macet mengambil mengambil jalan ini. Ini yang sering kejadian.

Sebenarnya bukan salahnya reklame, karena dari itunya sudah cukup aman.

Tapi pasti ada yang nyalip, yang tadinya untuk 2 jalur kendaraan, jadi 4 jalur.

Itu bisa saja.

I : Reklamenya dibongkar untuk digeser.

TG : Sebenarnya itu sudah memenuhi syarat tapi karena kejadian itu yah harus

dibongkar.

I : Nanti kalo perlu foto-fotonya bentuk reklamenya, mbak bawa flash disk yah.

Nanti mbak buka laptopnya, nanti saya bilangin ini yang stiker. Nanti mbak

kan ada bayangan. Yang tertempel atau yang terpasang di warung dan kios itu

hanya reklame yang berbentuk seperti ini.

TG : Bagi si pemilik toko itu tidak masalah ya. Orang dari jauh udah keliatan. Ini

pajaknya gak tinggi. pajaknya gak tinggi, ketika kita harus menghapus itu kita

perlu biaya. Butuh duit. Kalo kita bongkar asal-asalan pemilik rumahnya yang

marah. Rumahnya kok jadi jelek. Kemaren saya lihat yang XL dicat bagus,

begitu dicat sama pemerintah jadi jelek.

D : Yang di rombong itu bagaimana yah pemeriksaannya, itu kan ada batas waktu

pemasangannya.

I : Idealnya itu kita tutup untuk dicat. Rombong tau kan ya mbak

D : Iya yang digambar. Ada gak sih yang bentuknya kaya warung kecil gerobak.


I : Ada, kalau Gudang Garam itu nyebutnya lang. Jadi kaya kemaren itu event

piala dunia, bentuknya bagus bola gitu

TG : Itu kalo yang kaya gitu diambil

I : Diambil tapi kebanyakan diambil lagi sama yang punya.

TG : Kan dia memberi fasilitas. Kaya Djarum atau Gudang Garam

D : Kan tadi yang diperiksa itu etika, estetika dan kontruksi. Kalau estetika itu

yang kaya apa ya?

TG : Sebenarnya kalau secara umum itu, estetika dari objek reklame itu sendiri dan

terkait dengan lingkungan. Jadi kalau dengan adanya reklame itu mengganggu

pemandangan indah sekitarnya maka itu kita arahkan untuk tertib. Atau yang

kedua estetika terkait dengan objek reklamenya itu sendiri. Jadi sebenarnya

kalau dari design visual reklamenya gak terlalu terlihat. Tapi kalau di

Kabupaten Bogor, kita punya kriteria tapi tidak terperinci, hanya secara norma

saja. Kalau terkait dengan norma asusila kita tidak izinkan. Misalnya reklame

kondom, itu tidak kita izinkan pasang.

I : Kondom, daleman, daleman-daleman cewe yang gambarnya seksi, ya itu gak

boleh. Bolehnya dipasang di ruangan ini aja (tertawa)

TG : Kalau seperti itu yang di luar kita batasi. Ya artinya secara normatif saja. Kan

bisa jadi perdebatan kan itu tidak mengandung unsur. Tapi gambarnya

setengah telanjang. Kaya kondom, apa sih kondom. Ya kita tetap harus

memahami untuk tidak diiklankan di media reklame luar. Karena sasarannya

banyak. Anak kecil kan juga bisa jadi nanya. Ya begitulah. Jadi kaya kondisi

reklame yang sudah sobek, sudah memudar, jelek. Itu estetika.

D : Kalau etikanya?

TG : Etika, menyinggung SARA. Kan di perda diberitahu juga tentang SARA. Tapi

SARA ini juga luas sih. Misalnya ada kata-kata yang punya Kemungkinan

untuk menimbulkan, perdebatan, slek-slek kecil.

I : Kalau mau ambil contoh, dibawah ada nih. Yang 21 Mei, segera akan tiba.

Yang radio.com yang dari California. Yang bilang kiamat itu tanggal 21. Itu

ada 48. Itu kita bongkar. Mau difoto? Atau mau dibawa?

D : (tertawa) ga ngaruh pak, gak nyambung


I : Ada 48 titik kita bongkar. Ada disini terpasang. Depok kecolongan. Depok

kasih izin. Kita nggak kasih izin, kita bongkar. Kita tanya orang yang mau

ambil disini. Saya tanya, radio mana ini, kok radio California masang

billboardnya disini. Gak pak, radionya di Pondok Gede. Saluran berapa? Saya

buka semua saluran radio di mobil gak ada tuh yang namanya radio anda.

Kenapa harus memasang di Kabupaten Bogor. setau saya tanggal 21 Mei itu

menurut rencana anda mau kiamat ya? Ini kan menimbulkan keresahan. Kita

bongkar 48. Tidak datang lagi orangnya.

TG : Mungkin maksudnya ya. Itu kan itu kan sesuai estetika visual. Kalau kita bisa

mempersepsikan itu bisa menjurus ke arah SARA.

I : Atasnya sih bagus mas, ada tulisan hati-hati demam berdarah. Jagalah

kebersihan lingkungan, bayarlah pajak anda tepat waktu. Tapi untungnya dia

pas masang gak tau. Kalau tau mungkin juga tangkep sama orang-orangnya.

Di Bekasi mbak orderya, tapi dia gak mau meberitahukan detail siapa yang

menyuruh.

D : Itu kalau diambil lagi maksudnya untuk dipasang lagi?

I : Khawatirnya begitu. Sebelum tanggal 21 Mei dia sudah 3 kali datang kesini.

Itu takutnya orang gak tau. Itu kan ada gambar gunung, orang lagi jongkok.

Segera tiba tanggal 21 Mei. Ada nama radionya gelombangnya. Saya cari tuh,

tapi tidak ada. Saya inget, jangan-jangan ini tentang masalah pendeta yang

ngomongin tanggal 21 mau kiamat nih. Taunya bener. Bongkar. Dari tanggal

1 bulan Mei itu mereka udah bolak-balik kesini mau ngambil. Nanti dipasang

lagi di tempat lain. Saya ambil, saya tebus 2,5 juta.. Pasti yang datang kesini

pendeta. Pondok gede bilangnya radionya. Dimana Pondok Gedenya. Saya

juga dulu tinggal di Pondok Gede. Gak tau pak. Saya sampe nanya, maaf mas

ya, mas muslim? Iya pak. Tapi tau gak ini maksudnya apa? Saya jelasin. Kaget

dia. Saya gak tau pak. Ini tanggal 21 nih, menurut yang nyuruh kamu, kita mau

kiamat. Kamu percaya gak? Ya gak percaya. Yaudah. Yang begitu-begitu

bahaya mbak. Trus adalah yang menuju-nuju ke arah sana.


Lampiran 4

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.00 WIB

Tanggal : 27 Mei 2011

Tempat : Gedung Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah

Kabupaten Bogor


Terwawancara : Bapak Rachmat

Posisi Terwawancara : Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas

Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten

Bogor

D : Pak Rachmat, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pajak

reklame sama Bapak, khususnya terkait pendataan dan penetapan pajak relame.

Tapi mungkin diantara pedoman wawancara yang saya tanyakan ini ada yang

sudah pernah saya tanyakan ke Bapak. Namun saya mau memperdalam

pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan pengaruh

program KTR terhadap kondisi pajak reklame Kabupaten Bogor ?

R : Kaya yang waktu itu saya bilang, perubahan ada tapi tidak signifikan. Mungkin

sekitar tahun depan baru terlihat dampak dari program tersebut.

D : Tapi terjadi peningkatan pajak reklame gak, pak?

R : Peningkatan sih ada, cuman belum terlalu signifikan.

D : Untuk subjek pajak reklame, sebenarnya siapa subjek pajak dari pajak reklame

atas warung dan kios ini pak?

R : Subjek pajaknya reklame rokok ya perusahaan rokok. Tapi ada juga yang

melalui biro iklan, jadi subjek pajaknya itu biro iklan.

D : Jadi subjek pajaknya itu bisa biro iklan atau perusahaan rokok. Bukan pemilik

warung dan kios?

R : Bukan.


D : Jadi wajib pajak yang membayarkan pajaknya itu biro iklan dan perusahaan

rokok, bukan pemilik warung dan kios?

R : Iya bukan.

D : Untuk objek pajak reklame rokok di warung dan kios, biasanya reklame

berbentuk apa ya, pak ?

R : Kalau reklame secara umum sih yang di warung sama kios itu ada yang

bentuknya kaya kios, terus digambar-gambar. Namanya kalau gak salah

rombong itu. Kaya kalau warung ponsel, ada gambar Esia dan IM3. Nah, itu

tuh rombong. Tapi kalau rokok, ada sih. Tapi gak banyak. Selain rombong, ada

billboard. Nah, billboard itu ada billboard tempel sama tanam.

D : Billboard-nya itu kaya apa ya, pak?

R : Jadi kaya papan gitu. Nama tokonya misalnya Toko A, atasnya ada gambar

produknya, bawahnya namanya. Itu termasuk billboard.

D : Bedanya tempel sama tanam, pak?

R : Kalau billboard tempel itu bentuknya ditempel gitu aja, kaya di atas atap atau

digantung gitu di depan warung kios. Kalau billboard tanam, biasanya ada

tiangnya gitu nancep di tanah.

D : Data tentang wajib pajak dan objek pajak itu didata oleh siapa?

R : Pendataan wajib pajak dilakukan oleh DPKBD. Pendataan dilakukan dengan

pendaftaran, baik wajib pajak dan objek. Pendaftaran wajib pajak dilakukan

ketika subjek pajak reklame rokok baru pertama kali menyelenggarakan

reklame rokok di Kabupaten Bogor. Pendataan wajib pajak merupakan langkah

awal dalam rangkaian administrasi pajak karena dengan pendaftaran tersebut,

subjek pajak akan mendapat NPWPD dan berubah status menjadi wajib pajak.

Kalau data objek yang ada di kita itu semua dapatnya dari BPT yang diberikan

melalui wajib pajak dalam bentuk Surat Pengantar. Jadi Kan sebelum masuk ke

DPKBD dan diproses pajaknya semua data harus sudah lengkap di BPT. Jadi

pendataan objek pajak itu dilakukan oleh BPT. Cuman, istilahnya tetep wajib

pajak yang melaporkan, karena wajib pajaknya yang memberikan itu ke kita.

Surat Pengantar itu diberlakukan seperti SPTPD kalau di perda.

D : Jadi data yang ada di DPKBD itu data yang sudah lengkap ?


R : Iya, karena kalau data belum lengkap dan benar reklamenya gak diproses. Jadi

data yang ada di DPKBD sudah lengkap.

D : Ada pemeriksaan wajib pajak reklame gak sih, pak?

R : Ada. d.

D : Yang diperiksa apa saja ya, pak?

R : Kesesuaian data dengan yang ada di lapangan, misalnya di laporan ukurannya

segini tapi di lapangannya taunya ukurannya beda. Atau di datanya bilang gak

pake lampu, taunya di lapangan pake lampu. Kan itu perhitungannya beda.

Selain itu, jenis reklamenya juga dilihat. Pokoknya disesuaikan antara data

sama lapangannya.

D : Itu pemeriksaannya kapan dilakuinnya ya, pak?

R : Ya pemeriksaannya sebelum membayar pajak dalam proses BPT atau sudah

lengkap datanya. Tapi ada kasus pemeriksaan dilakukan setelah pembayaran,

tapi itu jarang banget.

D : Penghitungannya bagaimana ya, pak? Apa ada perlakuan khusus?

R : Perhitungannya ya sesuai dengan Perda saja. Gak ada perlakuan khusus. Sama

dengan reklame lain, perhitungannya per objek per lokasi.

D : Jadi, misalnya di warung dan kios ada dua jenis reklame, rombong sama

billboard tempel. Itu perhitungannya dipisah?

R : Iya tetap dipisah. Soalnya kan nilainya beda antara jenis reklame.

D : Oh, saya kira digabung semua baru dihitung?

R : Case digabung itu kalau misalnya begini, satu biro iklan missal djarum masang

iklan berderet gitu, lima warung berjejer. Nah, jenis reklamenya sama, nilai

strategisnya sama, ukurannya sama. Itu bisa digabung.

D : Bagaimana proses penetapan pajak reklamenya ya, pak?

R : Penetapannya dilakukan berdasarkan surat pengantar BPT. Dengan pedoman

surat tersebut, kita membuat SKPD. SKPD ini yang nantinya harus dibayar

oleh wajib pajak. 1 SKPD, 1 objek dan 1 lokasi. Bisa digabung kalau case-nya

seperti itu tadi, pemasang sama, jenis reklamenya sama, ukurannya sama, dan

nilai strategisnya sama. Kamu udah pernah lihat surat pengantar dari BPT

belum?


D : Belum, pak.

R : Nah, ini dari BPT (memperlihatkan surat pengantar BPT), Badan Perizinan

Terpadu. Nah, ini nama wajib pajaknya, nama pemasang, nah ini naskahnya.

D : Naskah reklame itu isi reklame?

R : Isi reklame. Ini lokasinya, ini jenisnya, nah dasarnya kita ini untuk membuat

SKPD reklame..

D : Masa berlaku ini maksudnya itu dibayar per bulan atau bagaimana, pak?

R : Kalau untuk spanduk, umbul-umbul, banner, dan baliho itu masa pajaknya per

minggu.

D : Per minggu. Jadi tiap minggu bayar pajak?

R : Belum tentu juga. Kalau spanduk kaya gitu sih temporer. Dia gak bayar pajak,

ya sudah. Bisa dia cabut sendiri ataupun nanti ada tim operasi pembersihan

dicabut.

D : Spanduk per minggu, tadi apa saja, pak?

R : Tadi spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, sama balon udara kalo gak salah.

Itu ada di SK di Peraturan Bupati.

D : Oh, Perbup. Yang peraturan tentang nilai sewa reklame?

R : He’eh, disitu ada kan jenis reklame ini, ada di sampingnya. Hitungnya per

minggu per tahun, ada disitu.

D : Ada kendala gak sih pak dalam pendataan pajak reklame?

R : Ya, banyak. Kendalanya sebetulnya ada. Yah, kendalanya. Kendalanya yang

ini, apa namanya, kalau menurut saya itu potensi. Ada papan reklame yang

kosong. Jadi tiang gitu. Sebenernya itu kan potensi, tapi gak diperpanjang.

D : Maksudnya kosong gimana ya, pak?

R : Misalnya reklame, tapi gak ada apa-apanya. Jadi ya gak kena pajak. Tapi itu

sebenarnya potensi, dibongkarpun tidak, kan itu kendala sebetulnya.

D : Selain itu ada lagi gak, pak?

R : Ng, kendalanya lagi, nyari ini kalau kaya rokok gitu sih gampang diitu ya. Tapi

kalau yang pemasangannya sama advertising, biro iklan. Kadang-kadang kalau

kita sekarang mau manggil, pertama datanya melalui biro iklan, nanti kita

memanggilnya pun ke biro iklan lagi. Nah, nanti biro iklan itu dengan alasan


“Kita tidak lagi dipakai sama produk itu”, maksudnya kontraknya sudah

habislah. Kan nanti kendala lagi, kita harus nyari lagi nama produknya itu.

D : Pak, pemanggilannya ini dalam hal pemeriksaan?

R : Bukan, jadi kita ada surat panggilan dalam hal masa pajaknya sudah habis.

D : Ada lagi pak?

R : Kendalanya udah deh jangan banyak-banyak.

D : Gak apa-apa, pak. Mungkin nanti saya bisa menemukan solusi. (ketawa)

R : Ciee…

D : Jadi diulang lagi ya, pak. Jadi pengaruh program kawasan tanpa rokok di Kota

Bogor itu belum signifikan ya, pak?

R : Iya, belum signifikan

D : Tapi ada peningkatan?

R : Ada, kalau peningkatan ada. Cuman memang masih gitu aja.

D : Terus tadi subjek pajak reklamenya itu. bisa dari biro iklan atau perusahaan

rokok.

R : He’eh, bisa langsung perusahaan rokok itu sama biro iklan. Tapi kalau diliat

mayoritasnya sih biro iklan.

D : Biro iklannya itu disekitar bogor atau dari daerah lain gitu, pak?

R : Iya, di Bandung ada, dari Jakarta ada, ada lah sampai keluar kaya Semarang.

Ada.

D : Wah, soalnya saya juga harus wawancara biro iklannya juga. Jadi biro iklannya

tidak hanya dari bogor saja?

R : Tidak, diluar bogor juga ada.

D : Objek pajak reklamenya berarti rombong, billboard tempel sama tanam saja

untuk di warung dan kios?

R : he’eh

D : Yang stiker dan poster tidak termasuk?

R : Jarang, biasanya kalau poster itu ditempelnya di tembok-tembok yang ada.

Nah, itu juga sebenarnya jadi kendala juga. Mereka juga jarang melaporkan itu

yang kaya gitu. Makanya kadang-kadang ditertibkan lagi. Umpet-umpetan itu

sebenarnya, pasangnya juga pasti malem-malem. Jangan stiker, poster saja.


D : Yang poster yang di dalam warungnya itu, itu juga termasuk gak, pak? Kan

biasanya selain di luar, itu didalamnya suka dipasangin lagi gitu kaya poster.

R : Nah, itu masuknya ke dalam reklame dalam ruang namanya. Reklame dalam

ruang itu kalau pengelolaan izinnya masuk ke kecamatan. DPKBD hanya

mengelola reklame yang perizinannya dilakukan oleh BPT Kabupaten Bogor.

D : Oh gitu, tapi tetep dikenain pajak gak, pak?

R : Iya, harusnya kena pajak.

D : Harusnya kena pajak, tapi realisasinya dikenai pajak gak, pak?

R : Jarang.

D : Karena suka gak ketahuan ya, pak?

R : Iya.

D : Untuk data, data adanya di BPT sama DPKBD ya, pak? Datanya berdasarkan

surat pengantar dari BPT?

R : Iya, untuk membuat ketentuan SKPD.

D : Ya, yang intinya ada pemohon, isi reklame, lokasi, jenis, ukuran, jumlah. Oh,

ada jumlah juga ya, pak?

R : Iya, kan tadi yang disebutkan kalau satu lokasi.

D : Oh, jumlahnya itu. Terus nilai “sttgs” itu apa ya, pak?

R : Nilai strategis.

D : Oh, nilai strategis. masa berlaku.

R : Ini masa pajak ya. Kalau di kita ini masa pajak namanya.

D : Masa pajak. Status izin itu apa ya, pak?

R : Itu sih cuma kode, baru-perpanjangan. Kalau B baru dia.

D : Terus dalam ruang / luar ruang itu juga termasuk?

R : Iya, kalau dalam ruang yang tadi itu, reklame dalam ruang. Perhitungannya lain

lagi dengan luar ruang.

D : Oh, beda. Penghitungannya gimana, pak? Maksudnya ada dalam Perbup juga

ya, pak?

R : Beda. He’eh di Perbup-nya ada.

D : Terus lokasi sendiri, rumija, atau sewa?

R : Itu juga diluar dari ini.


D : Di luar dari teknis?

R : Sendiri lagi maksudnya. Itu ada di daftar sendiri lagi.

D : Jadi data yang disini sudah lengkap semua karena sudah berdasarkan Surat

Pengantar BPT.

R : Iya, sesuai dengan Surat Pengantar.

D : Terus untuk pemeriksaan dilakukan sama tim teknis dari DKP sama DPKBD.

R : Iya.

D : Yang diperiksa itu ukuran, jenis reklame, sama penambahan di reklame itu,

kaya lampu, dan dilakuinnya sebelum bayar pajak. Yang case setelah

pembayaran pajak kalau?

R : Ya bisa juga setelah pembayaran pajak dilakukannya, tapi itu jarang sekali ya.

Udahlah intinya itu aja lah, sebelum bayar pajak.

D : Untuk perhitungan tidak ada perlakuan khusus dan diitungnya per objek dan

per lokasi. Eh, per objek saja ya, pak?

R : Objek, lokasi juga. Kan itu juga lokasi strategis juga menentukan. Nilai

pajaknya juga. Ada itu, perhitungan itu ada bukan? Di Perda kalau gak salah.

D : Perda ya, pak.

R : Iya, perhitungan reklamenya itu ada di perda.

D : Terus penetapan dilakukannya disini ya, pak?

R : Iya, kalau penetapan disini. Penetapannya berdasarkan itu, Surat Pengantar dari

BPT.

D : Lalu hasilnya SKPD.

R : Iya.

D : SKPD-nya per objek dan per lokasi, bisa dijadikan satu kalau satu ukuran, satu

tempat, dan satu jenis.

R : Iya.

D : Terus kendalanya itu tadi ya, pak? Reklame kosong yang seharusnya bisa

menjadi potensi. Kemudian pemasangan dengan biro iklan terkait pemanggilan

untuk menanyakan masa pajaknya, mau diperpanjang atau tidak. Terus yang

poster di dalam ruangan terkadang suka susah, tidak teridentifikasi ya, pak.

R : Iya.


D : pernah terjadi penerbitan SKPDKB / SKPDLB / SKPDKBT gak pak?

R : belum ada sampai saat ini kita menerbitkan SKPD koreksi dari SKPD yang

sudah diterbitkan.

D : maksud dari penetapan sendiri di perda itu apa ya pak? Kan pajak reklame

menggunaakn sistem official assess

D : Iya, mungkin itu aja deh, pak. Insya Allah sudah semua tercakupi.

R : Perda-nya udah dibaca belum? Itu bisa penambahan-penambahan yang tadi itu

ada, yang perhitungan. Itu kan di perda juga ada. Dilihat lagi Perda-nya.

Maksudnya narasinya bisa lebih banyak di Perda. Ya, lumayanlah buat

menambah kata-kata.

D : Perda sama Perbup, ya?

R : Iya, kalau narasinya bagus jadi lebih panjang lagi.

D : Iya-iya, kayanya itu semua udah dapet. Terima kasih, pak.

R : Iya sama-sama.


Lampiran 5

Transkrip Wawancara

Waktu : 11.00 WIB

Tanggal : 27 Mei 2011

Tempat : Gedung Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah

Kabupaten Bogor


Terwawancara : Bapak Fendri

Posisi Terwawancara : Bagian Penagihan Pajak Reklame Dinas Pendapatan dan

Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor

F : Iya, wajib pajaknya sendiri.

D : Pemungutan pajak reklame, ada pengawasannya gak dalam hal pembayaran?

F : Otomatis, kan diawasi terus dengan panggilan itu, nah itu udah masuk belum.

Nah, itu di Bu Rini tuh di ceknya. Kan kita sistem jaringan disini. Saya korelasi

dengan pak Dedi, ini udah masuk belum? Kalo belum, kita panggil kembali.

D : Jadi setelah panggil tapi belum dilakukan, keluar STP.

F : STPD. Kalau denda itu ya, berdasarkan denda.

D : STPD berdasarkan denda.

F : Dendanya berapa, timbul disitu.

D : Penerimaan dari sektor pajak reklame menigkat gak sih Pak sejak KTR di

Bogor?

F : Oh, ini ya? Yang untuk ke Bogor? Kalau menurut saya mungkin ada sedikit

dampaknya. Karena kan untuk rokok-rokok gak boleh, berarti kan beralih ke

Kabupaten. Tapi tidak signifikan. Pasti itu secara otomatis. Logikanya begini,

misalkan calon WP akan masang ke kota, karena kota ini strategis. Karena ada

pelarangan, jadi dia pindah ke daerah lain minimal ke daerah Kabupaten

Bogor. tapi tidak terlalu signifikan, tapi ada, pasti ada.


D : Dari semuanya itu, pada taat pajak gak sih, pak? Dari pajak reklame. Pada

bayar tepat waktu dan sesuai ketentuan?

F : Kalau liat dari pemasukan ini, untuk reklame Alhamdulillah. Karena taat atau

tidak taat pajak tergantung dari jumlah tunggakan. Kalau tunggakan besar,

berarti taat pajaknya nihil, atau besar. Kalo tunggakan kecil, berarti dia sudah

mengikuti aturan yang ada.

D : Persentasenya kira-kira pak untuk yang taat pajak?

F : Aduh, itu saya belum bisa. Tapi kalau presentase berdasarkan target kita ada.

Tapi presentase wajib pajak ini sudah taat aturan, kita belum punya data itu.

Tapi presentase berdasarkan pencapaian target, ada di kita, sampai bulan apa

itu. Misalkan dengan target reklame kan Rp 9.500.000.000, sampai dengan

bulan Mei dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 26 sudah ada presentasenya.

Tapi kalo berdasarkan presentase ketaatan wajib pajak, kita belum punya data

itu. Tapi dikira-kira aja itu mah, diliat dari jumlah tunggakan. Kalo sedikit

berarti mereka sudah sesuai dengan aturan. Seharusnya pajak reklame ini tidak

ada tunggakan, soalnya cash and carry. SKP beres harus bayar, SKP selesai

dibuat harus bayar. Beda dengan perlakuan WP-WP yang lain.

D : Ada kendala gak sih pak dalam pemungutannya?

F : Pemungutan apa, nih? Penyaringan atau pemungutan setelah jadi WP dia

nunggak?

D : Pemungutan setelah jadi WP, dia nunggak, kalau disesuaiin?

F : Kalau disini, itu tadi kita panggil. Masalah penjaringan wajib pajak mah disana

di data. Kalau di kita, pemungutan pajak, disini itu kalau wajib pajak itu sudah

wajib pajak, dia punya tunggakan ditindak, kalau dia tidak punya tunggakan ya

kita tidak tindaki.

D : Jadi mekanisme pemungutan itu kalau sudah jadi wajib pajak disana menurut

pendataan, keluar SKPD itu yang harus dibayar, kalau dia bayar itu dianggap

lunas dan dianggap tidak apa-apa.

F : Gak ada apa-apa dengan kita. Nah, cuma disini di pembukuan dilaporkan,

disini penerimaan. Di Bu Rini setiap hari. Sesuai dengan kas pembantu di


penjaringan. Terus berdasarkan dengan bukti transfer dari bank. SSPD dan

surat keterangan pajak kalau sudah setor bayar.

D : Kalau seandainya dia menunggak atau tidak membayar pajak dia baru dikasih

surat panggilan. Panggilan itu untuk mengingatkan dia untuk bayar.

F : Iya. Misalkan tanggal berapa.

D : Untuk mengingatkan itu berapa lama ya, pak?

F : 7 hari, kalau menurut aturan ya. Tapi kita ada toleransi, sih.

D : Setelah panggilan?

F : Kita panggil lagi kalau dia memang tidak ini.

D : Panggilannya berapa kali ya, pak?

F : Seharusnya kan tiga kali panggilan. Tapi kita belum, terus terang kita belum

sampai ke pemaksaan, surat paksa. Kita belum sampai ke arah sana. Cuman

sektor pajak walaupun nunggak-nunggak-nunggak, kita optimis menyelesaikan

dengan cara kekeluargaan. Kelemahan kita memang kita belum menetapkan

aturan yang berlaku, dalam artian kalau ini si wajib pajak memang bandel ya

seharusnya kan bikin surat paksa. Tapi kita belum menjalankan ini karena

kelemahan kita masih ada kekurangan.

D : Oh, gitu. Kalau tidak di bayar keluar SPP.

F : Ada dendanya disitu. Sebenarnya di panggilan juga tercantum disitu.

D : Penerimaan dari sektor pajak itu termasuk tinggi gak, pak?

F : Kalau melihat data disini sih, saya lihat dulu.

D : Urutannya deh, dari semua pajak. Pajak reklame urutan keberapa gitu

F : Diurut dulu nih, pertama PPJ, kedua PATB, ketiga, keempat, kelima, berarti

urutan ketujuh dari 11 jenis pajak. Kontribusinya ke pendapatan daerah 9,5

milyar target kita tahun 2011 ya.

D : Ada pengawasan pemungutannya gak sih, pak?

F : Dimonitor aja kita. Sewaktu-waktu memang kita ke lapangan, ngecek.

Sewaktu-waktu itu. Kecuali kalau pajak-pajak lain ya. Karena kendala kita,,

kalau pajak reklame ini dia misalkan pajak reklame billboard, dia pasang di

wilayah kabupaten bogor, tapi kantornya di Jakarta.


Lampiran 6

Transkrip Wawancara

Waktu : 13.00 WIB

Tanggal : 26 Juli 2011

Tempat : Gedung Kantor Pemasaran PT. Djarum, Ciawi


Terwawancara : Bapak Juliasworo

Posisi Terwawancara : wajib pajak

D : Terkait dengan pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor,

apakah Kabupaten Bogor menjadi pilihan sebagai tempat tujuan

penyelenggaraan reklame? Jika iya, apakah yang menjadi faktor dipilihnya

Kabupaten Bogor menjadi tempat pilihan penyelenggaraan reklame setelah

Perda KTR diberlakukan?

J : Iya, dikarenakan masih di perbolehkan pemasangan materi reklame dan

wilayah kabupaten juga jangkauannya cukup luas. Tentunya dengan batasan-2

yang diatur oleh Penyelenggara Perijinan dan Pemda

D : Melihat dari jenis-jenis reklame yang dipasangkan oleh wajib pajak, sebagian

besar dipasangkan pada warung dan kios. Mengapa memilih warung dan kios

sebagai media penyelenggaraan reklame?

J : Kita ini Distributor yang melakukan penjualan, tentunya pemilihan Warung

atau kios menjadi Point Of Sales yang terdekat dalam memaksimalkan

komunikasi dengan konsumen kita. Saya kira semua perusahaan yang bergerak

di bidang sama akan melakukan hal tsb.

D : Siapakah yang menetapkan titik letak reklame yang akan di pasang, khususnya

pada warung dan kios?

J : Pihak kita, dan tentunya atas persetujuan dari pihak Penyelenggara Perijinan di

Pemda.


D : Bagaimana dengan warung dan kios yang berdekatan dengan wilayah sekolah?

Apakah wajib pajak sudah mempertimbangkan hal tersebut?

J : Prinsipnya kita mengikuti Peraturan yang dijalankan oleh Pihak Penyelenggara

Perijinan Reklame dan Pemda.

D : Jenis reklame apa sajakah yang dipasangkan pada warung dan kios? (beserta

foto-foto)

J : Shopsign, Panel Shop, Tinplate, Roadsign (ini bahasa penyebutan kita). Untuk

foto kami kebetulan tidak melakukan filing soft copy..ada baiknya lihat dari

data yang masuk ke Pihak Perijinan Reklame Pemda.

D : Untuk bisa memasangkan reklame pada warung dan kios, apa tahapan yang

dilakukan oleh wajib pajak?

J : Gambaran secara umum sbb :

1. Penentuan titik lokasi Oleh pihak kita tentunya,

2. Pengajuan ke Pihak Pemda dengan lampiran spesifikasi materi yang akan

dipasang, dengan melampirkan surat pengajuan, Surat Kuasa atas Nama

PT ke Perorangan yang mengurus, Copy KTP & TDP, Surat Jaminan

Bongkar dan jangka waktu pemasangan reklame.

3. Selanjutnya Menunggu konfirmasi persetujuan hasil survey lapangan dari

Pemda, apabila di setujui akan diterbitkan Rekap Tagihan sesuai ketetapan

Pajak dr masing-2 lokasi pemasangan.

4. Kemudian Pemda akan menerbitkan Surat Setoran Pajak dan kita wajib

menyetorkan biaya pajak tersebut.

5. Finaly setelah SKPD terbit baru kita melakukan pemasangan Reklame

sesuai lokasi yang diajukan.

D : Apa saja yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan reklame? Sebelum melaksanakan perizinan / penyelenggaraan

reklame dan dalam penyelenggaraan reklame.

J : sudah dijelaskan pada point pertanyaan no. 6 diatas

D : Kapan pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak?

J : setelah di keluarkanya Surat Setoren Pajak Daerah (SSPD)


D : Dalam hal pembongkaran, apakah wajib pajak membongkar sendiri atau

dibongkar oleh Pemda? Dan apakah pembongkaran tepat waktu?

J : Reklame dibongkar sendiri oleh Pihak Pemohon Pajak, dan waktu bongkarnya

kita usahakan tepat waktu, kecuali kondisi khusus dikarenakan vendor kita sdg

Load kerjanya besar, kita biasanya minta retensi maksimal 2 (dua) minggu.

D : Setelah pembongkaran apa yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap reklame

yang sudah dibongkar tersebut?

J : Disimpan di Gudang atau dilakukan Relokasi pemasangan ke titik lainnya

sesuai kebutuhan, tentunya sudah di siapkan perijinannya terlebih dahulu.

D : Apakah sering terjadi pembongkaran di tengah masa izin berlaku? jika iya,

apakah alasannya?

J : Hampir tidak pernah terjadi, biasanya Pemda melakukan konfirmasi apabila

ada materi reklame yang akan di bongkar.

D : Menurut Anda, bagaimana pelayanan administrasi perizinan dan administrasi

pajak yang sudah dilakukan BPT, DPKBD, dan DKP dalam pelaksaan

penyelenggaraan reklame dan pajak reklame di Kabupaten Bogor? J :

Sudah Cukup Baik.

D : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan administrasi pajak reklame ? dan apa

saran yang diberikan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan

administrasi pajak reklame di Kabupaten Bogor.

J : Perlu melakukan Sosialisasi yang berkala mengenai Mekanisme Pajak

Reklame untuk semua wajib Pajak, agar lebih paham, terutama saat ada

perubahan kebijakan dan tarif pajak.


Lampiran 7

Transkrip Wawancara

Waktu : 13.00 WIB

Tanggal : 11 Juli 2011

Tempat : Kantor CV. Sheilla Advertising


Terwawancara : Bapak Budi







B : Iya. Karena Pada dasarnya Pemkab masih memberikan ijin untuk pemasangan

iklan rokok. Memang pajak iklan rokok lebih tinggi 25 % dibanding produk

lainnya dan Kabupaten Bogor wilayanya lebih luas dibanding Kota Bogor.




B : Karena warung dan kios adalah langsung menjual produk rokok tersebut.



B : Yang menetapkan dan memilih adalah perusahaan rokok tersebut berdasarkan

kriteria warung / toko – toko tersebut.



B : Tempat yang berdekatan dengan sekolah tidak dipilih.



foto-foto)

B : Mulai dari sticker, tinplate, shopsign, suncreen, dll masih banyak jenisnya

disesuaikan tempat display, cabinet, dan bigwall.



B : Konfirmasi dan menegosiai warung atau kios tersebut.

D : Apa saja yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan reklame? Sebelum melaksanakan perizinan / penyelenggaraan

reklame dan dalam penyelenggaraan reklame.

B : Memenuhi persyaratan Adm, membayar pajak.


B : Setelah SKPD terbit s/d 30 hari dikarenakan lebih dari 30 hari terkena denda 2

% per bulan.



B : Wajib pajak membongkar apabila sudah menerima SPK dari perusahaan yang

bersangkutan ( yang memasangkan iklan ).



B : Bila reklame tersebut masih bagus dan layak untuk dipasang kembali, maka

bisa pasang kembali setelah di revisi baik cat maupun visualnya.


apakah alasannya?

B : Jarang terjadi pembongkaran di tengah masa ijin berlaku. Jikalau ada

kemungkinan karena terjadi Force Major ( bencana alam )

angin/banir/kebakaran dll.



penyelenggaraan reklame dan pajak reklame di Kabupaten Bogor?


B : Dalam hal pelayanan sudah baik, Adm perijinan maupun Adm pajak yang

dilakukan oleh BPT, DPKBD dan DKP semua dapat diselesaikan dengan cepat

dan teliti.




B : Sejauh ini kami belum pernah mengalmai kendala dalam pelaksanaan Adm

pajak reklame khusunya Kantor Pelayanan Adm Pajak Reklame di Kabipaten

Bogor.


Lampiran 8

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB

Tanggal : 2 Agustus 2011

Tempat : Kantor CV. Wahyu

Pewawancara :Dina Aulia Yuliasni A. (0706287284)

Terwawancara : Bapak Irwan







IR : Menurut pendapat saya; baik Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dapat menjadi

pilihan untuk penyelenggaraan reklame rokok, karena disini yang diberlakukan

Perda KTR yang intinya melarang masyarakat merokok di muka umum atau

tempat umum, bukan pada media reklamenya yang dilarang. Selain itu, kami

menganggap kabupaten Bogor sangat berpotensi dalam penyelenggaraan

reklame, terutama rokok setelah Perda KTR berlangsung karena Kabupaten

Bogor berbatasan dengan kota-kota penting seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan

Tangerang. Sehingga sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Bogor

merupakan jalur penghubung antara Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dengan

kota-kota di Jawa Barat, khususnya bogor sukabumi dan sekitarnya. Dan

sepanjang jalan tersebut pasti ada warung dan kios yang diantaranya kita

pasangi dengan reklame rokok dari klien kita. Orang kota kan isinya gak dari

kota saja dan tidak berada di kota bogor saja. Jadi, walaupun di Kota Bogor

pemasangan reklame dilarang, reklame rokok masih dapat dilihat di wilayah

sekitarnya.Jadi, menurut saya dalam upaya penegakan Perda KTR salah


satunya tetap kembali kepada subyek atau orang khususnya pecandu rokok

untuk tidak merokok di muka umum dan pemasangan media reklame yang

isinya melarang masyarakat untuk merokok di muka umum atau di tempat

umum.




IR : Saya memilih warung dan kios sebagai media penyelenggaraan reklame untuk

jenis billboard tempel; karena kita lihat fakta di lapangan, bahwa warung dan

kios merupakan salah satu tempat masyarakat umum lalu-lalang dengan

maksud untuk membeli suatu produk. Nah, oleh karena itu kenapa saya

memilih warung dan kios, karena pastinya masyarakat umum akan membaca

iklan produk yang kita pasang pada warung atau kios tersebut, sehingga

mudah-mudahan masyarakat akan tertarik dengan produk yang ditampilkan

dalam iklan produk yang terdapat dalam reklame tersebut. Jadi, memang saya

akui warung atau kios dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pilihan untuk

memasarkan produk kita melalui media reklame.



IR : Yang menetapkan titik letak reklame yang akan dipasang; khususnya pada

warung dan kios adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bidang

Reklame, karena kegiatan pengawasan dan pengendalian reklame

kewenangannya ada pada Bidang Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan

(DKP), tetapi akan koordinasi juga dengan pihak Dinas Bina Marga dan BPT

(Badan Perizinan Terpadu) sebagai pihak yang nantinya mengeluarkan izin

pemasangan media reklame yang akan kita pasang. Dan, untuk penentuan nilai

strategis Daftar Nilai Jual Obyek Pajak Reklame akan ditentukan oleh pihak

DPKBD (Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Barang Daerah). Tetapi, dalam

pemasangan media reklame di warung dan kios, jangan lupa kita juga harus

izin dengan pihak pemilik took yang akan tertulis atau dilampirkan dalam surat


pernyataan tidak keberatan dari warung atau kios yang bersangkutan untuk

dipasangi media reklame milik kita



IR : Dalam hal ini, saya dari pihak Advertising yang bertindak sebagai Wajib Pajak

sudah barang tentu akan mempertimbangkan hal tersebut, karena jangan

sampai papan reklame yang akan saya pasang menghalangi papan reklame dari

sekolah, dan juga sudah barang tentu pasti akan dilarang oleh pihak Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Bidang Reklame, dan apabila saya tetap

mamaksakan kehendak untuk memasang reklame yang berdekatan dengan

wilayah sekolah, maka pihak DKP Bidang Reklame akan melakukan

pembongkaran atas reklame tersebut, karena telah menyalahi aturan yang

terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 2004 yang di dalamnya berisi adanya

larangan untuk memasang media reklame di fasilitas, sarana dan prasarana

umum.


foto-foto)

IR : Jenis Reklame yang dipasang pada warung dan kios adalah: kebanyakan jenis

Billboard tempel, dan frontlight tempel.



Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar dapat memasang

reklame pada warung dan kios adalah sebagai berikut:

Mengisi Formulir yang disediakan oleh BPT (Badan Perizinan Terpadu)

yang berkaitan dengan pemasangan media reklame dan melengkapi

persyaratan-persyaratan yang dilampirkan dalam formulir tersebut;

Melakukan koordinasi dengan DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

bidang reklame mengenai penentuan titik letak reklame yang akan kita

pasang reklame. (Titik Letak Reklame = Lokasi Pemasangan Reklame);

Menyerahkan Formulir beserta persyaratan-persyaratan yang dilampirkan

formulir tersebut ke bagian penerimaan berkas di BPT, dan sebagai tanda


terima pihak BPT akan memberikan semacam resi untuk bukti bahwa

berkas kita telah diterima oleh pihak BPT dan untuk mengambil surat

pengantar bayar pajak yg akan dikeluarkan setelah diproses di BPT

(biasanya selama 14 hari kerja);

Setelah diproses di BPT selama 14 hari kerja tersebut, kita kembali lagi ke

BPT untuk mengambil surat pengantar bayar pajak dengan menyerahkan

resi yang kita terima saat memasukkan berkas;

Saat pengantar pajak reklame sudah ada di tangan kita, maka kita langsung

ke DPKBD (Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Barang Daerah) untuk

mendaftarkan diri kita sebagai Wajib Pajak yang mematuhi aturan untuk

membayar pajak sesuai dengan pengantar pajak yang telah diberikan oleh

BPT (Seperti kata pepatah,”Orang Bijak Taat Bayar Pajak”);

Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kewajiban pajak reklame

tersebut, maka pihak DPKBD akan memberikan SKPD (Surat Ketetapan

Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Lalu kita bayar

jumlah pajaknya, dan laporkan salah satu rangkap SSPD kembali ke

DPKBD. Kemudian, kita photo copy SKPD dan SSPD tersebut untuk

diserahkan ke BPT sebagai bukti kita telah membayar pajak reklame

tersebut dengan tujuan untuk mengambil izin pemasangan reklame yang

pernah kita ajukan ke BPT;

Setelah izin pemasangan reklame tersebut di tangan kita, maka kita berhak

untuk memasang media reklame tersebut.

D : Apakah wajib pajak mendaftarkan diri ke DPKBD setelah melakukan perizinan

di BPT?

IR : Ya Wajib Pajak mendaftarkan diri ke DPKBD setelah melakukan proses

perizinan pemasangan reklame di BPT, sebagaimana yang telah saya jelaskan

di point (6), dengan tujuan pendataan Wajib Pajak reklame, sehingga pihak-

pihak yang bersangkutan (dalam hal ini DKP Bidang Reklame), BPT, DPKBD)

mengetahui reklame-reklame mana yang telah membayar pajak dan

mempunyai izin, jadi reklame-reklame yang tidak ada dalam pendataan

tersebut dapat ditertibkan atau dibongkar.


D : Apakah fiskus (pemda) selalu memberikan SKPD terlebih dahulu sebelum

membayar pajak?

IR : Dalam hal pembayaran pajak reklame, pihak DPKBD selalu memberikan

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) terlebih dahulu sebelum kita membayar

pajak, dengan tujuan agar kita sebagai Wajib Pajak dapat mengetahui terlebih

dahulu nilai nominal pajak reklame yang harus dibayarkan, setelah mengetahui

besarnya nominal pajak yang harus kita bayarkan, maka kita langsung

membayar pajak reklame tersebut yang kemudian akan diberika SKPD dan

SSPD sebagai bukti bahwa kita telah memenuhi kewajiban untuk bayar pajak.

D : Apakah sebelum pemberian SKPD tersebut pemerintah selalu melakukan

pemeriksaan?

IR : Pemerintah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang selalu melakukan

pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pemberian SKPD tersebut, bahakan

seringnya pada saat berkas masuk dan diproses di BPT, pemerintah selalu

melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat pengantar

untuk bayar pajak yang nantinya akan berubah menjadi SKPD. Hal ini

dilakukan, karena untuk menghindari ketidaksesuaian antara data di lapangan

dengan nilai nominal pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Wajib Pajak

D : Apakah setelah SKPD ditetapkan pemerintah melakukan pemeriksaan kembali

yang menyangkut berubahnya jumlah pajak reklame?

IR : Jarang sekali terjadi adanya perubahan jumlah pajak reklame, terkecuali

adanya kesalahan penulisan ukuran dan jenis reklame yang akan dipasang

dalam formulir dengan data atau keadaan di lapangan. Hal tersebut bisa jarang

terjadi dikarenakan pada saat berkas kita diproses di BPT, pemerintah yang

berwenang akan melakukan pengawasan dan pengendalian serta melakukan

pemeriksaan ke lapangan langsung untuk menyesuaikan data ukuran dan jenis

reklame yang tertera dalam formulir dengan reklame yang ada di lapangan

D : Apakah fiskus (pemda) sudah aktif dalam rangka pelaksanaan administrasi

pajak reklame Terkait dengan penertiban reklame rokok warung dan kios?

IR : Yang dirasakan dan dilihat oleh saya sebagai Wajib Pajak, pemerintah yang

berwenang sudah aktif dalam rangka pelaksanaan administrasi pajak reklame


terkait dengan penertiban reklame rokok di warung dan kios, terutama

reklame-reklame yang tidak mempunyai izin dan atau reklame yang telah habis

masa izin pajaknya dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diurus lagi

perizinannya.


IR : Pembayaran pajak reklame akan dilakukan oleh Wajib Pajak, setelah

dikeluarkannya surat pengantar pajak dari BPT untuk diserahkan ke pihak

DPKBD yang akan berubah menjadi SKPD, kemudian baru kita dapat

membayar pajak reklame tersebut dan akan diberikan SKPD dan SSPD sebagai

bukti bahwa kita telah melakukan kewajiban kita sebagai Wajib Pajak, yaitu

membayar pajak (dalam hal ini pajak reklame).



IR : Terkadang Wajib Pajak akan membongkar sendiri reklamenya, akan tetapi

apabila reklame yang terdapat di lapangan tidak memiliki izin dan atau reklame

tersebut telah lewat masa izinnya, maka Pemda akan melakukan pembongkaran

secara paksa, karena dianggap tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh

Pemda mengenai kegiatan penyelenggaraan reklame. Pembongkaran reklame

yang dilakukan oleh kita biasanya tepat waktu, karena apabila lewat dari waktu

yang ditentukan, maka Pemda yang akan membongkarnya



IR : Yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap reklame yang telah dibongkar

setelah pembongkaran adalah kadangkala Wajib Pajak akan menyimpan besi-

besi konstruksinya beserta papan reklamenya, karena dikhawatirkan apabila

suatu saat ke depan akan memasang kembali reklame tersebut bisa langsung

dipasang lagi, tanpa harus kita buat lagi. Tetapi juga, kadangkala besi-besi sisa

konstruksinya akan kita jual ke tukang besi.


apakah alasannya?


IR : Belum pernah terjadi pembongkaran di tengah masa izin masih berlaku, karena

kita sebagai Wajib Pajak mempunyai bukti yang kuat dalam penyelenggaraan

reklame, yaitu berupa SKPD, SSPD, dan Izin Pemasangan Reklame.



penyelenggaraan reklame dan pajak reklame di Kabupaten Bogor?

IR : Kurang efisien dan efektif pada saat berkas diproses di BPT, waktu yang

terlalu lama dan berkas yang kadang dipersulit oleh pihak BPT, karena BPT

yang berwenang untuk melakukan proses perizinan, sedang pada saat di

DPKBD sejauh ini belum pernah ada kesulitan untuk membayar pajak, kecuali

ada kesalahan dalam penentuan nilai strategis nilai jual obyek pajak reklame

yang terdapat dalam surat pengantar pajak yang dikeluarkan oleh pihak BPT.

Dan, pada saat di DKP juga tidak terlalu menemui kesulitan, karena dengan

DKP Bidang Reklame, Wajib Pajak hanya konsultasi mengenai titik letak

reklame yang akan dipasang media reklame.




IR : Kendala dalam pelaksanaan administrasi pajak reklame adalah ketika berkas

kita diproses di BPT (sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi pada point

(19)). Saran yang dapat saya berikan agar dapat meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi pajak reklame di Kabupaten Bogor adalah:

Mengembalikan kewenangan perizinan kepada Dinas Kebersihan


Lampiran 9

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00 WIB


Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta


Terwawancara : Bapak Edi

Posisi Terwawancara : Akademisi

D : Gini pak, jadi saya itu membahas tentang Analisis Implementasi Pajak

Reklame Atas Reklame Rokok Pada Warung Dan Kios Di Kabupaten Bogor.

Nah, itu saya mau melihat dari tahapan sisi administrasinya, sama proses

pengawasan dan perizinannya, sama kendalanya. Nah, yang mau saya tanyakan

dari sisi akademisi itu, tahapan administrasi yang baik menurut konsep seperti

apa ya pak?

E : Gini, saya cerita dulu tentang reklame. Ini nanti ditangkep aja, misalnya

administrasi, masalah pengawasan, silahkan ditangkep sendiri. Prinsipnya yang

namanya reklame kalau dia mempromosikan suatu barang, memperkenalkan

suatu barang dengan tujuan komersial, itu otomatis merupakan objek daripada

pajak reklame. Satu itu yang dikunci. Terkait dengan pajak rokok, reklame

rokok, yang ada di kios-kios, dari sisi teoritis sepanjang itu merupakan barang

produk yang ditujukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan komersial,

dia merupakan objek. Dan ketentuan yang mendukung di daerah masing-

masing, dijadikan objek atau tidak. Sebab begini, kalau reklame tersebut

ternyata kriterianya ukurannya batasan tertentu, dikecualikan dari objek, maka

dia tidak merupakan objek. Kita tidak tahu. Kalau di Jakarta, yang dikecualikan

dari objek itu ukuran ¼ m2. Kalau di Kota Bogor seperti apa? Atau kalau

Bogor memang membutuhkan penerimaan yang tinggi dalam rangka

kebutuhannya anggaran belanjanya di Bogor, tidak ada yang dikecualikan


untuk reklame. Artinya semua reklame ukuran berapapun, apalagi yang teks

rokok, dikenakan pajak atau dijadikan sebagai objek. Itu yang pertama, kita

lihat dulu. Tapi intinya secara teoritis dia merupakan objek. Anggaplah

reklame rokok yang ada di kios merupakan objek di Kota Bogor, ketentuannya

dalam rangka pengendalian dan dalam rangka meningkatkan penerimaan,

untuk objek yang teksnya rokok dan rokok, itu ada perbedaan, perbedaan dasar

pengenaan. Nah, dasar pengenaan mereka disamping luas dan ukuran

dikalikan 25%. Untuk teks rokok. ini seharusnya berlaku seragam di seluruh

Indonesia. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan kebijakan antara satu

daerah dengan daerah lain. Di Jakarta misalnya, reklame yang teks rokok dan

alcohol dikenakan kenaikan DPP-nya 25%, sebaiknya di Bogor juga seperti itu

hasil pajaknya berapa dikali 25%. Yang kedua secara administrasi, pertama

administrasi ini terkait dengan kendala. Secara administrasi, ada kewajiban

daripada wajib pajak dalam hal ini melaporkan, bukan melaporkan ini, artinya

melaporkan berapa besaran reklame, berapa ukuran reklame, berapa ketinggian

reklame, dan lain-lainnya, agar fiskus dapat melakukan penetapan. Karena

secara teoritis, pajak reklame ini sistem pemungutannya adalah sistem official

assessment. Sepanjang tidak ada surat ketetapan dari fiskus, maka si wajib

pajak tersebut tidak bisa melakukan pembayaran. Harus ada surat ketetapan

dari fiskus. Fiskus dapat melakukan penetapan dari dua hal, pertama ada

informasi dari wajib pajak, dengan mengisi SPOPD, yang menyatakan bahwa

dia mempunyai suatu bidang reklame tertentu, di daerah tertentu, di kios

mereka, dengan ukuran sekian, ukuran sekian kali sekian, luas sekian, dan

rencana jangka pemakaian adalah selama katakanlah satu tahun. maka fiskus

akan melakukan proses penetapan, sehingga keluarlah surat ketetapan pajak

daerah dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran. Nah, secara

administrasinya seperti itu. yang kedua, fiskuslah yang harus aktif. Karena

sesungguhnya dalam sistem official assessment fiskuslah yang harus aktif, WP

yang pasif. Artinya apa? fiskus harus datang mendata. Mendata ke lokasi-

lokasi yang memang ada reklame rokok di kios-kios tersebut. Setelah mendata,

mengukur, dan mengeluarkan ketetapan sehingga si pengusaha atau si


penyelenggara reklame tersebut, ada terhutang pajak dengan diterbitkannya

SKPD. Jadi ada dua tadi, dari sisi wajib pajak dia memang ada kewajiban

memberitahukan dengan SPOP. Kalau tidak, karena sistemnya juga official

assessment, fiskus harus aktif. Secara teori kan, official assessment, fiskus

aktif, WP pasif. Kalau dia aktif, dia harus mendata secara keseluruhan seperti

itu, dan melakukan penetapan. Ada hal yang kendala dalam hal pemungutan,

mengingat reklame rokok yang terpasang di kios-kios ini, pertama ukurannya

tidak terlalu besar, kedua kendalanya adalah siapa yang akan dijadikan sebagai

penyelenggara atau dijadikan wajib pajaknya. Apakah si pemilik kios? Ataukah

orang yang punya produk? Ini kendalanya. Apakah pemilik kios? Kalo

Katakanlah apabila pemilik kios di kios yang cukup besar dan permanen

sifatnya, itu bisa dijadikan dia sebagai wajib pajak. tetapi apakah ada perjanjian

kerjasama? Misalnya begini, si pemilik kios, kiosnya katakanlah permanen,

ruko gitu yah, dia hanya orang yang bersedia ketempatan. Otomatis dia

mempunyai surat dari yang akan menyelenggarakannya, surat ijin bersedia

ketempatan, umumnya begitu. Katakanlah saya djarum super, saya akan

masang di tokonya dina, dina punya toko, saya pasti minta ijin ama dina, dina

saya akan masang reklame rokok di tempat dina. Minta ijin, diijinin. Saya bikin

surat permohonan ijin. Nah kalau ada data seperti itu, maka yang menjadi

wajib pajak adalah si penyelenggara ini, si djarum super. Apabila ternyata pada

saat pendataan, data reklame yang terpasang di suatu kios tertentu, dan si

pemilik kios tidak bersedia menjadi wajib pajak, sementara yang menjadi wajib

pajak tidak ada minta ijin kepada si pemilik kios, maka law inforcement

dilakukan. Reklame ini mau gak mau harus ditutup dibongkar, atau ditertibkan.

Karena kita menetapkan sebagai wajib pajak kepada siapa? Kita official, fiskus

menetapkan. Kalau fiskus menetapkan sepihak pada si pemilik toko, maka si

pemilik toko bilang ini bukan reklame saya, saya hanya dimintakan ijin untuk

ketempatan pemasangan reklame rokok ini. Kita bisa Tanya kepada si pemilik

toko, siapa yang minta ijin itu, dia pasti punya dong. Oh, tuan A si

penyelenggara. Mana bukti ini-ininya. Kita akan mengejar tuan A untuk

dijadikan ketetapan. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab sebagai wajib


pajak, maka reklame harus segera dibongkar. Nah, disini ada kendala kerugian

daerah. kerugian daerahnya apa, karena reklame ini sebetulnya sudah terhutang

pajak. kenapa? Karena saat terhutang pajak reklame itu saat tertayang. Maka

reklame ini sudah berdiri, dan pada saat kita datang, si pemilik toko merasa

bukan dia, dia hanya ketempatan, orang yang masang ini juga gak jelas

keberadaannya. Ini kendala, beda dengan reklame billboard dan lain-lain.

Biasanya ada suatu tokok tulisannya sejati gitu ya, rokok kaya gitu kan. Kalo

kaya gitu kan gak jelas siapa yang itunya, nah ini otomatis kita lakukan

pembongkaran. Karena si pemilik lokasi tidak bisa serta merta kita tunjuk

sebagai wajib pajak, dalam reklame tidak seperti itu. di reklame manapun, ada

satu pihak, katakanlah suatu gedung areal lahannya digunakan untuk pendirian

atau tiang reklame ada di situ, bukan berarti reklamenya itu milik si itu kan?

Pasti orang yang menyelenggarakan minta izin ke pemilik gedung. Maka kita

tidak bisa memaksa si pemilik itu sebagai wajib pajak, karena yang menjadi

wajib pajak adalah bukan lokasi dimana tempatnya, tapi yang menjadi wajib

pajak adalah si penyelenggara reklame. Sementara si penyelenggara reklame

selaku wajib pajak belum tentu orang yang punya lokasi itu. yang punya toko,

belum tentu bisa kita jadikan sebagai penyelenggara, bisa saja pemilik toko ini

sebagai penyelenggara, atau yang punya toko ini sebagai pihak yang

ketempatan. Kalau dia sebagai penyelenggara, otomatis bisa kita tunjuk. Pada

saat kita tunjuk, maka harus kita hitung utang pajaknya. Kenapa? Pada saat kita

tunjuk, reklame sudah berapa lama tertayang. Katakanlah tertayang dari bulan

januari 2011. Petugas pajak fiskus datang pada bulan juni, otomatis dalam surat

ketetapan SKPD yang dikeluarkan fiskus harus memperhitungkan dari bulan

januari sampai bulan juni sekaligus sanksi bunga, terlambat bayar 2% per

bulan. Setelah itu perhitungan dari bulan juni sampai ke mei tahun berikutnya

dengan kondisi normal. Jelas dengan penyelenggaranya adalah si pemilik toko.

Nah, pada saat si penyelenggaranya bukan si pemilik toko, maka harus kita

telusuri siapa si penyelenggara reklame ini. Kalau ketemu, dapat, kita

perlakukan sama tadi dikenakan sanksi untuk reklame yang sudah tertayang

karena sudah terhutang pajak. saat terhutang pajak adalah saat reklame


tertayang. Penyelenggara reklame melakukan lagi ke depan. Kalau ternyata si

pemilik toko tidak sebagai penyelenggara, sementara si penyelenggara

sesungguhnya tidak diketemukan atau tidak bisa, otomatis reklame tersebut

harus dilakukan penertiban. Ini kan administrasi seperti itu, jadi kan

administrasi itu termasuk kendala. Silahkan ditangkap sendiri, yang penting

ada titik terang ni dari saya sedikit cerita. Seperti itu, ada kendalanya seperti

apa. Itu permasalahan pertama kalau tokonya itu permanen. Yang jadi masalah

lebih rumit adalah apabila tokonya hanya kios kecil. Yang didorong, itu suka

ada reklame-reklame gitu juga kan. Kembali pertama, ketentuan yang

mengatur di daerah masing-masing, apakah ada dikecualikan dari objek pajak,

ukuran luas reklame berapa yang dikecualikan. Nah yang di kios kios kecil

kaya elang-elang rokok tau kan yah? Yang kaya didorong-dorong gitu.

D : Ooh, kalo di Bogor si bahasanya rombong pak.

E : Rombong, rombong-rombong itu kan suka dipasangin juga tuh. Tapi kan

ukurannya kecil. Nah, sekarang di Kabupaten Bogor itu yang dikecualikan dari

objek pajak itu ukuran berapa. Kalau anggaplah ini, ukuran seberapapun

menjadi objek pajak, nah ini jadi agak sedikit bermasalah. Otomatis si pemilik

rombong kita tanyakan apakah dia sebagai penyelenggara reklame itu atau

bukan. Atau ketempatan, atau orang sekedar hanya nitip tanpa jelas itunya.

Kalau begitu harus ditertibkan. Jika tidak ditertibkan, maka akan terus

menjamur. Harus segera ditertibkan, law inforcement harus dilaksanakan. Tapi

kalau jelas si penyelenggara reklamenya, maka si penyelenggara reklame harus

kita terbitkan surat ketetapan pajak daerah. Kita datengin, kita panggil, sebagai

petugas pajak kita panggil, kita suruh ngisi SPOP, pengakuannya ukurannya

berapa dan lain-lain. Karena di SPOP terbukti ukuran luas dan lain-lain.

Termasuk foto reklame, termasuk kapan reklame tertayang, setelah itu

administrasi selanjutnya dilakukan langkah perhitungan untuk diterbitkan surat

ketetapan pajak daerah. dalam rangka perhitungan itu tadi berapa yang sudah

tertayang, dikenakan sanksi, berapa tarif per hari, berapa ukuran luas, kali tarif

reklamenya 25%, totalnya dikenakan sanksi. Yang keduanya tertayang lagi

selama setahun, bisa jadi karena dia gak permanen, dari bulan juni hanya


tertayang 3 bulan, ya terbitin 3 bulan. Tapi yang mundur ini tetap ditetapkan

dengan sanksi. Yang kedepan dari juni ke ini, berapa rencana dia mau pasang,

kita tetapkan normal. Dan pada saat katakanlah dia mau masang 3 bulan dari

juni sampai dengan agustus, juni-juli-agustus, oke keluarkan SKP Selama 3

bulan, tapi jangan lupa 30 hari sebelum habis masa waktunya, fiskus harus

aktif memberikan surat, bisa seminggu sebelumnya, dua minggu sebelumnya,

atau paling lama sebulan sebelumnya, bisa tiga hari atau seminggu sebelumnya

memberikan surat ke penyelenggara reklame itu tadi, mempertanyakan apakah

reklamenya akan diperpanjang. Apabila diperpanjang, segera dilakukan proses

perpanjangan, dan fiskus akan menerbitkan SKPD. Tapi apabila dia tidak akan

diperpanjang, agar segera dilakukan pembongkaran sendiri agar untuk

menghindari sanksi. Sebab kalau tidak dilakukan pembongkaran sendiri, nanti

akan dilakukan pembongkaran oleh petugas pajak, dan ada uang jaminan

bongkar, dan akan dikenakan sanksi perhitungan apabila pelaksanaan

pembongkarannya melebihi batas waktu pemasangan reklame. Katakanlah

reklame habis pada tanggal 31 agustus, pembongkaran tanggal 15 september,

yang membongkar adalah fsikus, maka selama 15 hari ini tetap harus

diterbitkan SKPDKB berikut sanksi bunga dan denda, karena terpasang lewat

masa ijin. Bunga harus tetap dikeluarkan. Sepanjang fiskus telah memberi tahu

kepada wajib pajak bahwa reklame akan habis dan menghimbau untuk

melakukan perpanjangan, dan mengingatkan kalau tidak dilakukan

perpanjangan maka akan dilakukan pembongkaran oleh petugas pajak. gini,

tujuannya secara administrasi masih seperti itu. saya gak tahu persis

pelaksanaan di Kabupaten Bogor seperti itu atau tidak. Biasanya kendala di

pemerintah daerah dimanapun, hal ini tidak berjalan dengan mulus, pertama

karena kurangnya SDM, petugas dispenda tidak mungkin mendata rombong-

rombong tadi, seperti itu, itu sulit. Yang kedua, biasanya yang ada di reklame

rombong dan lain-lain tidak bersifat permanen, misalnya terbuat dari kertas ato

apa, tau-tau dipasang gitu saja, ini ada kendala. Pada saat dilakukan law

inforcement, seminggu akan terpasang kembali. 2 atau 3 hari akan terpasang

kembali. Kenapa? Orang akan berpikir secara ekonomis. Katakanlah saya si


penyelenggara reklame di rombong-rombong rokok tadi. Saya mencetak

reklame rokok dengan biaya 50 ribu, itu sudah bisa terpasang. Kalau saya

mengurus pajak, bisa habis 200 ribu. Saya pasang 50 ribu saja udah. Begitu

ditertibkan, dirobek, diambil, dibongkar oleh petugas pajak, besok sudah

dipasang lagi. Akan lebih hemat, dan peluang untuk melakukan pembongkaran

oleh petugas sangat kecil, mengingat SDM-nya sangat terbatas dan itu tidak

terlalu menjadi sorotan bagi pemerintah daerah. karena dilihat potensinya tidak

terlalu memadai dan lain-lain karena ukurannya kecil dan lain-lain. Ada

sebetulnya solusi yang bisa diambil seharusnya oleh pemerintah daerah atau

dispenda saat itu, dia tidak perlu repot-repot ke rombong rokok atau repot-repot

ke si penyelenggara yang sifatnya kecil. Dia bisa menghubungi agen-agen

rokok yang ada di Kota Bogor. atau perusahaan-perusahaan rokok atau kantor

rokok misalnya djarum super itu kita hubungi, dengan ketentuan bahwa ada

ketentuan dari daerahnya atau gubernurnya atau walikotanya, setiap produk

rokok katakana djarum super dan ada reklame yang terpasang pada tiap

rombong, maka akan dilakukan penagihan kepada si pemilik rokok ini,

produsen rokok ini, agen produsen rokok ini. Karena apa, sesungguhnya yang

akan diperoleh keuntungan kan si agen produk ini, bukan punya rombong

rokok dan lain-lain. Adapun oknum atau orang yang melakukan pengurusan

pemasangan pasti itu juga mendapat perintah dari si perusahaan rokok ini, yang

ada di daerah yang bersangkutan. Tidak mungkin kalau tidak ada sponsornya.

Nah inilah yang harus bertanggung jawab. kalau bisa dipegang seperti itu,

kumpulkan semua para agen-agen rokok yang ada di Kabupaten Bogor, ya dari

berbagai jenis merek rokok ,dikumpulkan, diberikan pengarahan, disosialisasi,

kami akan melakukan pendataan silahkan anda laporkan dimana saja reklame

rokok, baik yang di rombong atau toko-toko. Kami akan melakukan

penertiban. Silahkan anda lapor, dimana saja ada dan lakukan pembayaran.

Diberi waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu tersebut ada yang melaporkan dan

setelah diteliti ada yang belum dilaporkan, maka akan dilakukan penertiban.

Pertama akan dilakukan penertiban, yang kedua tetap akan dikeluarkan surat

ketetapan terhadap agen rokok tersebut. Karena reklame tersebut sudah


tertayang sekian lama. Seperti itu. sehingga akan ada SKPDKB-SKPDKB yang

harus ditanggung oleh produsen rokok itu tadi. Karena tidak mungkin kalau ini

tidak bertuan. Pasti ada tuannya, pasti ada pihak yang diuntungkan. Secara

teoritis produksi promosi rokok djarum super adalah tujuannya untuk

mempromosikan yang bersifat komersial yang akhirnya manfaatnya akan

dirasakan produsen rokok. yang punya rombong rokok ato tokok rokok tidak

ada manfaat secara langsung. Rombong rokok dengan djarum super apakah

dengan begitu orang akan berbondong-bondong beli rokok di toko rokoknya,

kan tidak. Kalau dia mau membeli kan bisa dimana saja. Secara muaranya yang

akan memperoleh keuntungan adalah produsen rokok. produsen rokok gak

mungkin kita ambil djarum kudus ambilnya di kudusnya kan tidak mungkin.

Pasti di kota yang bersangkutan. Ini yang akan kita jadikan kalau semuanya

tidak ada yang bertanggung jawab, maka akan kita tertibkan semua. Kalau

tidak dilakukan itu, maka akan menjamur tanpa terkendali. Harus ada

keberanian law inforcement daripada petugas setempat.

D : Kalau seandainya itunya dari biro iklan, gimana ya pak?

E : Ya biro iklan yang melakukan. Kan tinggal diliat penyelenggara reklamenya

siapa? Penyelenggara reklame kan kita yang punya gedung, si biro reklame,

biro iklan. Biro iklan yang bertanggung jawab. biro iklan ini pasti memperoleh

keuntungan, tapi disuruh oleh agen rokok. sederhanalah, gak usah reklame

rokok. BNI punya produk kan BNI. Lalu BNI menyuruh pihak ketiga biro iklan

warna-warni untuk memasang reklame di titik tertentu, di gedung tertentu. Si

pemilik itu kan gak bertanggung jawab untuk membayar pajak. yang

bertanggung jawab untuk membayar pajak adalah si penyelenggara reklame.

Siapa penyelenggara reklame? Adalah biro reklame, bukan BNI. Karena apa?

BNI kan sudah menyerahkan, sudah ada kontrak antara BNI dengan warna-

warni. Nah warna-warni adalah yang menyelenggarakan, BNI hanya produk.

Besok lusa warna warni akan menyelenggarakan reklame bagi produk lain.

Misalnya bank mandiri. Bukan bank mandiri yang menjadi wajib pajak, tetapi

si penyelenggara. Inget ketentuannya wajib pajak reklame adalah

penyelenggara. Atau bisa saja kalau memang BNI tidak melalui biro. Dia


menyelenggarakan sendiri. Ya BNI lah yang menjadi wajib pajak. tidak

melihat institusinya, tetapi siapa yang menyelenggarakannya. Biro reklame

kalau dia sebagai penyelenggara reklame yasudah. Tergantung kontrak

kerjanya biro reklame dengan customernya.

D : Kalau di Bogor sendiri sih pak ga ada pembatasan objek reklame. Paling Cuma

kaya reklame yang diselenggarakan pemerintah, itu yang dikecualikan.

E : Ukuran nggak ya?

D : Ukuran nggak.

E : Berarti semua terjaring. Selama ini sudah dipungut belum sama mereka?

D : Selama ini yang sudah terpungut itu yang berbentuk rombong, billboard

tempel, billboard tanam, tapi kalo stiker sama poster mereka memiliki kendala.

E : Kalo stiker dan poster memang bukan Cuma di Kota Bogor saja, di Jakarta

juga. Oleh karena itu, kalo di Jakarta ukuran mempengaruhi. Kalau ukurannya

di bawah beberapa meter, itu dikecualikan. Stiker jug harusnya membayar

pajak. stiker, pamfelt, dan lain-lainnya. memang agak sulit

pengadministrasiannya. Tapi kalo memang mau dikejar, dan ada keinginan

mengoptimalkan penerimaan dari masing-masing daerah itu bisa. Karena itu

merupakan objek. Katakanlah stikernya tentang apa ini? Pasti kan dari stiker

itu kita tahu. Penyelenggaranya pasti tahu. Kalo produknya apa, kita kejar yan

gpunya produk. Kalo stikernya itu berupa katakanlah untuk ada event tertentu,

misalnya ada show tertentu, pertandingan tertentu, diselenggarakan. Kita bisa

tau dari penyelenggara pertandingan tersebut. Itu bisa kita kejar. Walaupun

stiker pamfletnya itu hanya 1 minggu berlakunya. Kalo event tertentu kan, ada

pertandingan ada show band apa, biasanya disebarin. Itu bisa dikejar.

Tergantung keinginan daerah masing-masing, fiskus masing-masing untuk

mengejar itu. kalau bicara teoritis, dia objek atau bukan. Kalau objek, yang

harus dilakukan karena sifatnya official, harus diterbitkan surat ketetapan.

Kelemahannya adalah sistemnya, pemungutannya adalah official assessment.

Maka keterbatasan SDM sangat-sangat menjadi kendala. Intinya kalau official,

fiskus harus aktif. Pada saat fiskus aktif, maka jumlah personilnya harus

banyak. Kalau tidak ada personil, otomatis wajib pajak tidak akan membayar.


Karena berapa harus dia bayar? Dia harus dikeluarkan ketetapan terlebih

dahulu. Saya sering ngasih tau sama orang, di rumah atau di Bogor contohnya

ada sodara, dia bingung. Dia belum dapat SPT-PBB. Saya bilang, ga usah

pusing. Kalau SPT-PBB gak keluar, berarti tidak ada tagihan pajak ke kita.

Tenang aja. SPT-PBB bukan bukti pemilikan hak tanah kok. Itu kelemahan

petugas aparat desa, kenapa gak menagih dengan SPPT-PBB tadi sebagai

ketetapan. Biarin aja, kalau besok lusa ditanyain lagi, kenapa belum bayar PBB

tahun 2010. Loh, mana saya belum punya hutang pajak PBB. Saya gak punya

hutang di PBB tahun berapapun. Kecuali ada bukti, ini SPPT yang merupakan

SKP PBB, baru saya mengakui ada hutang pajak. ya belon diterbitkan, gimana

cara mau membayarnya. Nah, itulah kelemahan dari official. Harus banyak

petugas. Dalam hal reklame juga harus seperti itu. makanya ada kewajiban bagi

wajib pajak untuk melaporkan melalui SPOP. Tapi wajib pajak tidak

mempunyai hak untuk menghitung, dan tidak mempunyai hak untuk

memperhitungkan, tidak mempunyai hak untuk menetapkan besarnya hutang

pajak. yang menentukan adalah fiskus berdasarkan data yang diperoleh dari

wajib pajak. nah, sesungguhnya bukan Cuma itu. karena official itu fiskus

wajib aktif, maka wajib pajak melaporkan melalui SPOP bukan serta merta itu

langsung dijadikan ketetapan. Aktifnya fiskus, dia harus mendata, meneliti

apakah SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi

lapangan atau tidak. Maka aktif lagi fiskus datang mendata, cocok gak

ukurannya, ketinggiannya, lokasinya, karena lokasi, ketinggian, ukuran

menentukan besaran pajak. karena pajak reklame dasarnya nilai sewa reklame,

yang terdiri dari lokasi penempatan, lokasi penempatan tergantung kepada

berapa tarif kelas jalan, menentukan besarnya pajak. luas menentukan besarnya

pajak. ketinggian menentukan besarnya pajak.

D : Kalau SPOPD itu sama gak sih pak sama SPTPD, soalnya saya baca di perda

pajak reklamenya Kabupaten Bogor, itu dia namanya SPTPD.

E : SPTPD itu surat pemberitahuan. Beda, gini kalo SPOP pada saat wajib pajak

mendaftar. Melaporkan pendaftaran. Kalo SPT itu. sekarang gini, kalo pajak

reklame itu sistemnya apa?


D : Official

E : Apakah dalam sistem pajak official wajib pajak harus melaporkan?

D : Gak pak

E : Yang wajib pajak melaporkan itu sistem pajak apa?

D : Self assessment.

E : Jadi kalau ada suatu daerah pajak dengan sistem official, lalu sarana yang

digunakan SPT, secara teoritis itu bener ato gak?

D : Itu yang bikin saya bingung.

E : Berarti salah dia, dia tidak memahami bahwa SPT itu sarana pelaporan wajib

pajak dalam rangk sistem self assessment. Karena dia tetap melakukan

perhitungan, melaporkan SPT. Membayar melalui SSP. Tapi kalau yang

namanya official assessment, tidak ada kewajiban menyampaikan SPT. Oleh

karena itu, dalam sistem official assessment, tidak ada sanksi 25%. Official

tidak ada sanksi 25%, sanksi 25% diberikan apabila wajib pajak tidak

menyampaikan SPT. Diinget lagi.

D : Tapi di perdanya itu ada, ada sanksi 25%

E : Kalau begitu kendalanya gak cuman di kuantitas petugas, tetapi juga di sisi

kompetensi atau kualitas kompetensi aparat dalam hal ini. Apakah dia

melakukan pemungutan reklame itu dengan sistem self- assessment. Tidak

mungkin. Pasti official. Setelah official, kita gak usah terpengaruh dengan

perdanya yang dilakukan disana. Kita akademisi, kita harus tahu, apakah

dengan sistem official assessment ada kewajiban melaporkan SPT dari wajib

pajak. kan nggak. Kalau disana reklamenya ada SPT, dia salah paham. Satu,

dia salah nulis, maksudnya bukan SPT, yang betul adalah SPOPD. Kalau

perdanya ada bunyi, wah aneh itu, boleh saya liat ada perda. Kasih saran dong,

peraturan daerah Kota Bogor menyatakan bahwa wajib pajak reklame wajib

melaporkan SPT. Bingung lagi nih. Saya bikin seminar pajak seringkali

menjebak. Reklame dengan lain2, berapa ketetapan pajak reklame terhadap

sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Nah, mereka langsung bikin sanksi kenaikan

25% sekian. Dia lupa, sanksi kenaikan diberikan apabila wajib pajak tidak

menyampaikan SPT. Nah official assessment apakah ada SPT?


D : Gak ada pak.

E : Pernah gak saya ngasih seminar pajak

D : Pajak reklame yang kaya gitu sih nggak, nggak sampe ke soal yang kaya gitu

E : Nggak, saya pernah ngajarin di kelas gak?

D : Pernah, tapi yang tentang reklame berjalan.

E : Ooh, reklame berjalan. Biasanya saya suka mancing tentang berapa ketetapan

sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Bagi yang ngerti, tulis aja sanksi kenaikan

0. Tinggal jawab sanksi kenaikan 0 karena sistem official tidak ada kewajiban

untuk menyampaikan SPT. Sedangkan sanksi 25% atas tidak menyampaikan

SPT. Itu jawaban yang bener. Tapi kalao jawaban yang salah diitung. 25% dari

sekian, ah udah berarti tidak memahami. Bisa menghitung tapi tidak

memahami aturan. Gampang kan, membedakan yang paham dengan yang

tidak.

D : Jadi sebenernya di Bogor itu penetapannya ada dua pak, yang satu dilakukan

sama pemohon, yaitu penyelenggara. Yang satu secara jabatan. Secara jabatan

itu mungkin yang dari fiskusnya kali ya pak. Nah itu sebenernya waktu say

abaca perda, saya bingungnya disitu.

E : Sekarang yang penetapan reklame oleh pemohon.mereka saya tangkepnya gini,

mereka salah mengartikan penetapan oleh pemohon, artinya sesungguhnya

pemohon ini melakukan penyampaian SPOP. Mereka menganggap ini adalah

SPT.

D : Dan mereka harus bayar setelah itu.

E : Iya, outputnya inputnya bisa berupa SPOP atau SPT kalau menurut versi

mereka. Tapi outputnya tetap SKPD kan? Outputnya tetap SKPD. Setelah

SKPD keluar baru terbit. Ceritanya kan sama dengan cerita saya tadi. Pada saat

keberadaan wajib pajaknya diketahui, maka wajib pajak harus melaporkan

SPOP. Pada saat yang wajar, petugas mengeluarkan SKP. Pada saat si wajib

pajak tidak melakukan pelaporan melalui SPOP, maka petugas pajak akan

datang, mendata dan menghitung sehingga keluar suatu ketetapan. Itulah yang

namanya ketetapan jabatan. Yang saya cerita di awal tadi sebetulnya sama

dengan yang di Bogor. cuman masalahnya di Bogor pengertiannya yang


tadinya SPOP, disebutnya SPT. Jadi penyelenggaraan reklame itu

penetapannya bisa melalui pemohon, artinya pemohon melaporkan dalam

SPOPD, bukan SPT. Kalau SPT kan dia melporkan berapa perolehan dan lain-

lain, karena self assessment. Kalau ini dia melaporkannya melalui SPOP,

disana sarananya melalui SPT. Outputnya tetep sama fiskus melaui SKPD, satu

sisi apabila wajib pajaknya tidak melaporkan SPOP, maka fiskusnya yang

datang untuk menetapkan secara jabatan. Sama Cuma peredaannya mereka

pemahamannya SPT. SPT itu sebenernya maknanya adalah SPOP. Menurut

mereka SPT, sebetulnya SPOP. Mereka secara teoritis belum memahami

bahwa SPT itu hanya untuk wajib pajak yang sifatnya self assessment

melaporkan. Melaporkan hasilnya. Kalau untuk melaporkan berapa yang

dihitung oleh petugas melalui pendaftaran. PBB lah salah satu contohnya. PBB

ka nada dua, kita bisa mengisi SPOP-PBB, sehingga keluarlah, SPT PBB atau

SKP kalau di PBB. Kalau tidak ka nada petugas dari KPPPD, menghitung,

menilai, melihat bahwa bangunan ini NJOP tanahnya berapa, bangunan berapa,

dikeluarkanlah berapa ketetapan jabatan.

D : Untuk pemeriksaan itu, pemeriksaannya sebenarnya itu dilakukannya sebelum

penetapan SKPD atau setelahnya?

E : Ada 2. Maksudnya gini, pada saat wajib pajak tidak melaporkan dengan

SPOPD, tidak dilaporkan otomatis dilakukan pemeriksaan dan dilakukan

penetapan secara jabatan. Pada saat wajib pajak yang melaporkan dengan

SPOPD tadi, ini seharusnya idealnya jangan serta merta dilakukan penetapan.

Fiskus sebelum dia melakukan penetapan, harus melakukan pemeriksaan

terlebih dahulu. Apakah benar data yang dilaporkan? Bukan berarti nanti SKP

sudah keluar, baru nanti diperiksa. Nanti bisa salah kaprah si fiskusnya. Kau

yang berjanji kau yang mengakhiri. Orang yang netepin lo sendiri, lo periksa

lagi. Berarti anda memeriksa hasil pekerjaan anda sendiri. Logikanya kan

begitu. Oleh karena itu, yang saya bilang 2 itu tadi, kalau belum ada SPOP

fiskus langsung meriksa dan melakukan penetapan secara jabatan. Periksa dulu

artinya. Kalau apabila ada SPOP yang disampaikan, fiskus jangan serta merta

mengeluarkan surat ketetapan, tapi harus memeriksa kebenaran laporan itu.


jangan begitu diberikan SPOP fiskus langsung aja netepin. Besok lusa, jika

dilihat ternyata beda yang dilaporkan. Periksa lagi. Keluarkan ketetapan baru.

Kalau begitu yang salah sebetulnya fiskus atau wjib pajak? fiskus dong.

Harusnya sebelum dia menetapkan pertama dia harus melakukan pemeriksaan

terlebih dahulu. Menguji kebenarannya. Nah ini kesalahan di pihak fiskus,

kadang-kadang dia gak mau repot, gak mau capek. Percaya aja. Pada official,

official kepercayaan tidak begitu saja diberikan kepada wajib pajak. yang

diberikan kepercayaan pada wajib pajak adalah self assessment. Kalau official

kita gak boleh percaya dengan wajib pajak, karena kita akan mengeluarkan

produk ketetapan.Sehingga ketetapan yang dikeluarkan benar, sesuai dengan

ketentuan dan final. Pada saat wajib pajak ngasih, petugas gak mau capek,

keluarkan saja ketetapan, besok lusa dilihat ternyata beda nih. Ketetapan saya

salah. Dipanggil lagi WP-nya. Dia nelpon ada novum. WP gak ngerti apa-apa,

dibilang kamu bohong. Kalau saya jadi WP-nya saya bilang, kenapa waktu itu

anda percaya. Saya sudah ditetapkan, harusnya anda ngecek lagi dong. Bukan

sekarang sudah anda tetapkan baru anda ngecek. Karena kurang pengetahuan

dari masyarakat, maka masyarakat bisa diombang-ambingkan seperti itu. jadi

official tidak memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung,

untuk memperhitungkan. Yang punya kewajiban untuk menghitung,

memperhitungkan dan menentukan besarnya pajak terhutang adalah fiskus.

Oleh karena itu, fiskus jangan langsung menerima apa yang dilaporkan oleh

wajib pajak, diperiksa dulu.

D : Kalau pemungutannya perbedaannya antara yang permanen dengan yang

waktunya cuman sebentar-sebentar itu apa ya pak?

E : Kalau pemungutannya tetap sama, yang membedakan berapa besaran pajaknya

aja. Kalau reklame kan dihitungnya berdasarkan harian. Bukan berdasarkan

tahunan ataupun bulanan. Jadi dasar pengenaan pajak reklame berasal dari nilai

sewa reklame. Nilai sewa reklame terdiri dari berapa variable. Yaitu apa, lokasi

pemasangan, luas reklamenya, lamanya pemasangan, sama jenis reklamenya.

Mungkin di daerah tertentu jenis reklame papan berbeda tarifnya dengan jenis

reklame kain misalnya. Terus lama pemasangan otomatis menentukan


besarnya. Lokasi jelas menentukan karena tarif kelas jalan di tiap lokasi

berbeda-beda. Baru setelah itu totalnya dikalikan dengan tarif pajaknya. DPP-

nya itu tadi NSR. Variabelnya tadi ada bermacam-macam. Baru dikalikan tarif,

menghasilkan pajak reklame. Jadi membedakan yang lama dengan yang tidak

sebetulnya sama, hanya menentukan besarnya pajak saja.

D : Bayarnya itu per bulan atau blek setelah ditentukan di SKPD langsung bayar?

E : Iya lunas. SKPD kan dibayar di awal. Begitu ada tunggakan harus dibayar.

Berapa lama setelah SKPD keluar tunggakan dibayar?

D : Berapa lama ya? Kalau dari SKP keluar 10 kalau menurut perda.

E : 30 hari. baca lagi KUP, maupun KUPD. 30 hari setelah SKP keluar, wajib

pajak harus membayar. Kalau telat berarti harus dikenakan sanksi. Cuman

perbedaan perlakuan ini diberlakukan kepada reklame yang sifatnya reklame

menetap yang papan yang waktunya 365 hari. untuk reklame-reklame tertentu,

dia tidak boleh melakukan pemasangan sebelum SKPD diterbitkan. Gak lucu

kan dia masangnya cuman 1 minggu, SKPDnya keluar. Utangnya baru dibayar

30 hari kemudian. Bisa lari. Nah untuk reklame yang sifatnya tidak permanen

tidak setahun, maka reklamenya baru bisa dipasang ditayangkan setelah SKPD-

nya dibayar lunas. Ada ketentuan seperti itu. jadi tidak boleh

menyelenggarakan reklame kalau belum dibayar lunas pajaknya.

D : Ya itu kaya di Bogor pak. Seperti itu kalau di Bogor. jadi pas waktu udah

selesai semua nih perizinan selesai, pajak udah dibayar, baru boleh

diselenggarakan.

E : Yak itu memang sifatnya reklamenya tidak menetap, jangka waktu

pemasangannya dibawah 30 hari. tapi secara teoritis, yang namanya official

assessment diterbitkan SKP, maka wajib pajak mempunyai hak untuk

melakukan pembayaran selama 30 hari. contoh yang paling membumi, kita

membayar pajak kendaraan bermotor. Dateng kan ke samsat. Dihitung SKP.

Masyarakat juga detik itu juga membayar kan? Coba kalau dia pulang dulu, dia

ngurus, keluar SKPD dia pulang dulu, terus sebulan kemudian dia datang lagi

kemudian dia bayar, itu gak kena sanksi. Dan boleh, karena ketentuannya


teoritisnya maupun undang-undangnya SKP itu batas waktunya 30 hari. boleh

baca lagi. Bukan 10 hari.

D : Ya pak, saya bacanya si berdasarkan perda pajak reklame di Bogor.

E : Bogor 10 hari?

D : 10, kalau gak dibayar, dibikin surat penagihan

E : Kena sanksi?

D : Kena sanksi, kalau ketentuan di official itu 30 hari yah.

E : Gak papa sih, Bogor kan dalam rangka menjaring penerimaan disana.

D : Ya pak. Kira-kira sih sudah semua pak.

E : Udah? Yaudah kalau udah ditutup dulu rekamannya.

D : Ya pak (ketawa)


Documents

UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS IMPLEMENTASI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285008-S1111-Dina Aulia... · Tabel 5.4 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Reklame