UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI … Dirjen Perimbangan Keuangan . Pembicara / ... Ekonomi Rakyat. 1. Pertanian. 2. Kelautan dan Perikanan. 3. ... Penyediaan Perumahan. 4

UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Deputi Bidang Koordinasi, dan SinkronisasiPerencanaan, Pendanaan Program, UP4B

Ikwanuddin Mawardi

Jakarta, 17 April 2013


Diagram Alur Rakorsus P4B dengan Musrenbang

Rancangan RKP 2014

Rakorsus P4B tingkat Kabupaten/Kota

Rancangan RKT P4B Kab/Kota Tahun 2014

Musrenbang Reguler Tingkat

Kabupaten/KotaRancangan RKPD Kab/Kota Tahun

2014

Musrenbang Reguler Tingkat Provinsi

Rancangan RKT P4B Provinsi Tahun 2014

Rakorsus P4B tingkat Nasional

Rancangan RKT P4B-Nasional Tahun 2014

Prioritas Nasional Ke-10

Rancangan RKPD Provnsi Tahun

2014

Musrenbang Reguler Tingkat Nasional

Isu Strategis

Renja KL Tahun 2014 Usulan Kegiatan dan Pendanaan

Pembangunan Daerah (UKP2D)

Rapat Tim Pengarah Dipimpin Wakil Presiden

Rancangan Akhir RKT P4B Tahun 2014

Sidang Kabinet Terbatas Bidang P4B Dipimpin

Presiden

RKT P4B Tahun 2014(Direktif Presiden)

Sidang Kabinet Membahas RKP tahun

2014

RKP tahun 2014(Peraturan Presiden)

Menjadi Bagian

Sebagai Masukan

Sebagai Masukan

Sebagai Masukan

RPJM 2010-2014 Buku III

RPJMD Prov. Papua dan Papua Barat

Perpres No. 65/2011

RKT P4B Prakarsa UP4B

Long List Program

Short List Program

Kesepakatan Short List Program

Rakorsus P4B tingkat Provinsi

Rakorsus P4B Musrenbang

Persandingan

Keterangan Gambar :

Dokumen

Kegiatan

Proses

Persandingan

3PEMBAHASAN RKP 2014 DI DPR

TINDAK LANJUT

Musrenbangprov

(21 Maret –12 April )

Sidang Kabinet Paripurna

(14 Februari)

SidangKabinet

(M1-2 Maret )

SB PaguIndikatif

(20 Maret )

Trilateral Meeting

(1-12 April )

Persiapan PraMusrenbangnas(Senin, 15 April)

• Pra Musrenbangnas, (Kamis-Rabu,17-24 April),

• PenutupanPramusrenbangnas(Senin, 29 April)

• Musrenbangnas, (Selasa, 30 April )

• Pasca Musrenbangnas(Jumat, 3 Mei)

“Top Down – Bottom Up – Participatory yang lebih luas”

PERPRES RKP 2014

(8 MEI )

Sidang KabinetRancangan Akhir RKP

2014 (7 Mei )

Forum Konsultasi

Publik(2-4 April)

Rakorbangpus& TriwulananII (Kamis,28

Maret)“Persandingan

Renja K/L dengan UKPPD (15-17 April)”

Sidang Kabinet Terbatas

(29 Januari )

Forum Konsultasi Triwulanan I

(Rabu,30 Januari)

MEIAPRILJANUARI FEBRUARI MARET

4Direktif PresidenRENCANA KERJA TAHUNAN P4B TAHUN 2014

Rakorsus Tk Kab/Kota di 7 Kluster

(5 Maret – 9 Maret 2013)

MEIAPRILMARET

Rakorsus Tk Provinsi di Jayapura dan Manokwari

(11– 13 April 2013)

Rakorsus Tk Nasional di Jakarta

(17 April 2013)

Rakor Tim Pengarah UP4B di Jakarta

Dipimpin Wapres RI(1 Mei – 2 Mei)

Sidang Kabinet Terbatas UP4B di Jakarta Dipimpin

Presiden RI(6 Mei – 7 Mei)

Sidang Kabinet Terbatas UP4B di Jakarta Dipimpin

Presiden RI(6 Mei – 7 Mei)

Sidang KabinetRancangan Akhir RKP

2014 (7 Mei ) BAPPENAS

RKT P4B Menjadi bagian PERPRES RKP

2014(8 MEI )


Tata cara Rakorsusnas P4B Tahun 2013 Input Proses Output Upaya Tindak Lanjut

1. Input : Bahan Short List (Program Prioritas Per K/L dan

Per Kabupaten)

2. Proses : dibagi 4 Desk (Bidang Pelayanan Dasar, Infrastruktur,

Pengembangan Ekonomi dan Bidang Pendukung) dan

menempati ruang SG 1-4

3. Output : Kesepakatan dari K/L untuk masing-masing (Bidang

Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Pengembangan

Ekonomi dan Bidang Pendukung)


SUSUNAN ACARARapat Koordinasi Khusus P4B Tingkat Nasional

Jakarta, 17 April 2013

WAKTU AGENDA PEMBICARA KETERANGAN

17 April 2013 (SG 1 s.d. 4)08.30 – 08.45 Registrasi Peserta Panitia08.45 – 09.45 Sambutan-Sambutan

(Masing-masing 20 menit)• Kepala UP4B • Gubernur Papua• Gubernur Papua Barat

MC

09.45 – 10.15 Sambutan sekaligus Pembukaan Rakor Khusus P4B • Wakil Menteri PPN/Waka Bappenas10.15 – 10.30 Rehat Kopi Kepala UP4B, Wamen Bappenas, Gubernur

Papua, Gubernur Papua BaratKonferensi Pers (Ruang Sesmen Bappenas)

10.15 – 10.30 Penjelasan Mekanisme Penyusunan RKT P4B TA 2014Penjelasan Pembagian Desk

Deputi I UP4B Peserta mengikuti penjelasan mekanisme persidangan

10.30 – 11.00 Persiapan Pembagian Ruang Sidang PanitiaPEMBAGIAN DESK RAKORSUS


PROVINSI PAPUA PROVINSI PAPUA BARATRuang Rapat SG 1-2 Ruang Rapat SG 4-5

Pukul AgendaModerator/Pembahas

Instansi Terkait Pukul AgendaModerator/Pembahas

Instansi Terkait

11.00 – 12.30 Prioritas Bidang Pelayanan Dasar 1. Pendidikan2. Kesehatan3. Pemuda &

Olahraga4. Perumahan5. Penanganan KAT6. Transmigrasi

Moderator : - Deputi UP4B- Deputi

Bappenas- Dirjen

Perimbangan Keuangan

Pembicara / Penyaji- Kepala

Bappeda Papua

- Kemendikbud- Kemenkes- Kemenpora- Kemenpera- Kemensos- Kemenakertrans

11.00 – 12.30 Infrastruktur1. Ke-PU an2. Perhubungan3. Energi dan

Ketenagalistrikan4. Komunikasi &

Informasi

Moderator :- Deputi UP4B- Deputi

Bappenas- Dirjen BangdaPembicara / Penyaji- Kepala

Bappeda Papua Barat

- Kemen PU- Kemenhub- Kemen ESDM- Kemen

Kominfo- BPPT

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penandatanganan Kesepakatan Bersama

PEMBAGIAN DESK RAKORSUS

13.30 – 15.00 Infrastruktur1. Ke-PU an2. Perhubungan3. Energi dan

Ketenagalistrikan4. Komunikasi &

Informasi


Bappenas- Dirjen BangdaPembicara / Penyaji- Kepala Bappeda

Papua

- Kemen PU- Kemenhub- Kemen ESDM- Kemen Kominfo- BPPT

13.30 – 15.00 Prioritas Bidang Pelayanan Dasar 1.Pendidikan2.Kesehatan3.Pemuda & Olahraga4.Perumahan5.Penanganan KAT6.Transmigrasi

Moderator : - Deputi UP4B- Deputi

Bappenas- Dirjen



Bappeda Papua Barat

- Kemendikbud

- Kemenkes- Kemenpora- Kemenpera- Kemensos- Kemnakertra

ns



PROVINSI PAPUA PROVINSI PAPUA BARATRuang Rapat SG 1-2 Ruang Rapat SG 4-5



Instansi Terkait



Instansi Terkait

16.00 – 18.00 Prioritas Bidang EkonomiRakyat1. Pertanian2. Kelautan dan Perikanan3. Kehutanan4. Perindustrian5. Perdagangan6. Koperasi dan UMKM7. Pariwisata dan Ekraf


Bappenas- Dirjen



Bappeda Papua

- Kementan- KKP- Kemenhut- Kemenperin- Kemendag- Kemen KUKM- Kemenparekraf

16.00 – 18.00 Bidang Pendukung (Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah, Pertanahan dan Tata Ruang, Pertahanan dan Keamanan)


Bappenas- Dirjen BangdaPembicara / Penyaji- Kepala Bappeda

Papua Barat

- Kemenkeu- Kemendagri- Kemen PAN

dan RB- BPN- BAPPENAS- LKPP- BPS- Bakosurtanal- TNI- POLRI- Kem PP




Instansi Terkait

18.30 – 20.00 Bidang Pendukung (Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah, Pertanahan dan Tata Ruang, Pertahanan dan Keamanan)


Bappenas- Dirjen

BangdaPembicara / Penyaji- Kepala

Bappeda Papua

- Kemenkeu- Kemendagri- Kemen PAN dan

RB- BPN- BAPPENAS- LKPP- BPS- Bakosurtanal- TNI- POLRI- Kem PP

18.30 – 20.00 Prioritas Bidang Ekonomi Rakyat1. Pertanian2. Kelautan dan

Perikanan3. Kehutanan4. Perindustrian5. Perdagangan6. Koperasi dan UMKMPariwisata dan Ekraf


Bappenas- Dirjen


Pembicara / Penyaji- Kepala Bappeda

Papua Barat

- Kementan- KKP- Kemenhut- Kemenperin- Kemendag- Kemen KUKM- Kemenparekr

af



PLENO DAN PENUTUPAN (SG 1-4)Waktu AGENDA Pembicara Keterangan

20.00 – 20.30 PLENO DAN PENUTUPAN-Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

(Deputi UP4B dan Deputi Bappenas)

Diikuti oleh Seluruh Peserta Rakorsus Nas

PLENO DAN PENUTUPAN


DAFTAR KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM FORUM RAKORSUSNAS P4B TAHUN 2013

Pendidikan1. Petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dana DAK tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah guru.

2. Perlu ada pengecualian terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang guru, dimana guru harus Sarjana (S1), maksudnya untuk tenaga pengajar (guru) di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak harus sarjana.

3. Terkait dengan nomor 2, maka SPG (sekolah pendidikan guru) atau KPG (Kolese Pendidikan Guru) masih diperlukan.

4. Terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah cukup dengan pelapasan hak ulayat, tidak harus dengan sertifikat tanah.

5. Terkait dengan penyediaan Unit Sekolah Baru, Yayasan pendidikan keagamaan dapat diberi bantuan untuk mengelola.


DAFTAR KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM FORUM RAKORSUSNAS P4B TAHUN 2013

Kesehatan1. Petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dana DAK tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah dokter/tenaga kesehatan.

2. Perlu ada pengecualian terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tentang tenaga farmasi, kesehatan bidan (S1) dan perawat (D3), dimana tenaga dimaksud tidak harus D3 dan S1.

3. Terkait dengan nomor 2, maka SPK (sekolah perawat kesehatan) atau tenaga farmasi dan kesehatan tingkat menengah lainnya masih diperlukan.

4. Terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas kesehatan cukup dengan pelapasan hak ulayat, tidak harus dengan sertifikat tanah.

5. Terkait dengan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan, proporsi untuk sarana dasar kesehatan harus lebih besar dari penyediaan obat-obatan (farmasi).


A. PEMBAGIAN KELOMPOKTerbagi 2 Kelompok 1. Provinsi Papua

2. Provinsi Papua BaratB. PEMBAGIAN BIDANG

1. Bidang Pelayanan Dasar 1. Pendidikan2. Kesehatan3. Penyediaan Perumahan4. Sarana Olah Raga

2. Bidang Infrastruktur Dasar 1. Ke-PU-an2. Perhubungan3. Energi4. Telekomunikasi

3. Bidang Pengembangan Ekonomi 1. Pertanian2. Perikanan dan Kelautan3. Perkebunan4. Kehutanan5. KUKM6. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif7. Perdagangan8. Perindustrian

4. Bidang Penunjang 1. Pertanahan dan Tata Ruang2. Keamanan dan Ketertiban3. Pengemb. Kap. Kelembagaan4. Affirmasi

MEKANISME PERSIDANGAN

Documents

UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI … Dirjen Perimbangan Keuangan . Pembicara / ... Ekonomi Rakyat. 1. Pertanian. 2. Kelautan dan Perikanan. 3. ... Penyediaan Perumahan. 4