1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang serius dan harus

ditangani secara terpadu, terencana dan terus menerus. Dikatakan demikian karena

masalah tersebut langsung menyangkut hidup masyarakat banyak baik pengusaha

maupun karyawan serta para pencari kerja. Jika persoalan ketenagakerjaan tidak

mendapat perhatian yang serius, maka masalah itu akan berakibat pada munculnya

pengangguran struktural yang berdampak besar pada kelangsungan hidup

masyarakat.

Di negara berkembang yang berpenduduk besar (lebih dan 200 juta)

seperti Indonesia, pengangguran struktural dirasakan menjadi masalah yang

serius. Masalah ini muncul karena struktur ekonomi yang ada dianggap belum

sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dan

jumlah angkatan kerja yang ada.

Penduduk merupakan modal atau potensi untuk meningkatkan

produktivitas nasional jika tersedia lapangan pekerjaan yang cukup tinggi. Di lain

pihak, jika penduduk banyak yang mengganggur karena kurangnya lapangan

pekerjaan maka tingkat hidup manusia, akan semakin merosot.

Secara teoritis jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang

tinggi akan memberikan arti yang positif maupun negatif bagi masyarakat. Aspek

positifnya yaitu bahwa jumlah penduduk yang besar akan berarti tersedianya

2

tenaga kerja yang dapat didayagunakan untuk memperbesar produktivitas barang

dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, aspek negatifnya

yaitu bahwa pertambahan penduduk akan berarti bertambahnya beban hidup yang

akan ditanggung oleh keluarga dan masyarakat.

Permasalahan ketenagakerjaan akibat pertambahan penduduk yang besar

biasanya dipecahkan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen demografis

Namun karena persoalan ketenagakerjaan bukan semata merupakan konsekuensi

logis faktor demografis, penanganan berbagai masalah yang ditimbulkannya tidak

bisa hanya melalui instrumen-instrumen demografi saja, melainkan juga harus

mempertimbangkan dan melibatkan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya.

Di sisi lain, pengkajian tentang peranan penduduk sebagai sumber daya

manusia dalam pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar.

Pengkajian tentang pembangunan ekonomi, pemupukan modal/ investasi,

peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, volume ekspor dan produk domestik

bruto (PDB) misalnya, menjadi kurang berarti jika tidak mengikutsertakan peran

serta penduduk Dalam hal ini, keberadaan penduduk sebagai sumber daya

manusia patut manjadi variabel kritis yang perlu dipertimbangkan.

Penduduk Kota Medan tahun 2003 tercatat sebanyak 1.941.702 jiwa dan

pada tahun 2004 naik menjadi 2.010.676 jiwa. Meskipun demikian jumlah

penduduk yang besar tidaklah otomatis merupakan modal pembangunan, bahkan

bisa menjadi beban atau tanggungan bagi suatu perintahan dan bahkan menjadi

permasalahan bagi pembangunan itu sendiri. Hal ini dimungkinkan jika jumlah

penduduk yang ada banyak yang tidak produktif

3

Tabel 1.1

Perkembangan Penduduk Kota Medan Periode 2003-2009

Tahun Jumlah

d d k

Pertumbuhan

( ) 2001 1.933.746 1,20

2002 1.972.248 1,99

2003 1.941.702 -1,13

2004 2.010.676 3.55

2005 2.036.185 1.27

2006 2.067.288 1.53

2007 2.083.156 0.77

2008 2.102.105 0.91

2009 2.121.053 0.9

2010 2.097.610 -1.10

Sumber : BPS Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah

penduduk dari tahun 2001 hingga tahun 2010 terjadi pertumbuhan rata-rata

0,26%. Setiap tahun keadaan penduduk mengalami penigkatan.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di kota

Medan rata-rata meningkat 0.26% setiap tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa

jumlah penduduk pencari kerja di kota Medan semakin besar. Salah satu masalah

yang muncul dari pertumbuhan penduduk pencari kerja seperti itu adalah masalah

produktivitas. Hal ini dikatakan karena penduduk yang telah bekerja belum tentu

memiliki produktivitas kerja sebagaimana diharapkan. Di sisi lain, penduduk yang

produktif tanpa diimbangi dengan perluasan lapangan kerja juga akan

4

menimbulkan permasalahan lain. Persoalannya kemudian apakah pencari kerja

yang ada telah diimbangi dengan kemampuan berproduktivitas dalam bekerja dan

apakah penduduk pencari kerja yang produktif dapat terakomodasi dalam

lapangan kerja yang memadai? Masalah itu membutuhkan penelitian yang luas

dan mendalam.

Lebih lanjut mengenai permintaan tenaga kerja berdasarkan penduduk

yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Table 1.2.

Tabel 1.2

Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Sektor

Di Kota Medan Periode 2001-2010 (Persen)

Sektor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pertanian 55 55 56 51 55 49 47 47 46 46 Pertambangan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industri 8 6 6 8 6 7 7 8 8 19 Lisrik Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bangunan 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 Perdagangan, Hotel dan restoran

16 16 16 17 14 19 18 20 20 19

Angkutan 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 Bank dan lembaga

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Jasa lainnya 10 11 10 10 9 11 12 12 12 14

Sumber : Data Tenaga Kerja Kota Medan.

Yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi belum mampu untuk

memenuhi penawaran tenaga kerja jauh dari keseimbangan sehingga setiap tahun

menambah jumlah pengangguran. Salah satu masalah pembangunan daerah yang

5

dihadapi oleh Kota Medan adalah pertambahan angkatan kerja lebih besar dari

kesempatan kerja. Walaupun perekonomian semakin baik yang ditandai dengan

pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang tinggi tetapi belum

mampu menyerap seluruh penawaran tenaga kerja. Dengan kata lain pertambahan

angkatan kerja masih lebih besar dari kesempatan kerja sehinggga menimbulkan

pengangguran.

Secara umum dapat dilihat bahwa kesempatan kerja yang tersedia masih

terlalu rendah dibandingkan dengan pencari kerja. Hal ini disebabkan oleh

pertambahan jumlah penduduk banyalmya lulusan sekolah baik tingkat SD, SMP,

SMA, maupun Perguruan Tinggi sehingga supply tenaga kerja tidak diimbangi

dengan demand tenaga kerja. Ini artinya untuk mendapatkan pekerjaan di semua

sektor semakin kompetitif sejalan dengan perkembangan tehnologi dan tuntutan

zaman. Dalam era globalisasi ini jika kebutuhan akan tenaga kerja tidak dapat

dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia, maka lowongan tersebut akan dengan

mudah diisi oleh tenaga kerja asing.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka tingkat partisipasi angkatan

kerja di Kota Medan juga mengalami peningkatan. Di dalam perhitungan

angkatan kerja sekarang ini maka batas usia kerja yang dipakai adalah 10-54

tahun. Namun demikian, dalam kenyataannya masih cukup banyak angkatan kerja

di Kota Medan yang berusia 6-10 tahun dan 55 ke atas. Mereka ini terutama yang

masih berusia 6-10 tahun / dikategorikan sebagai penduduk yang terpaksa bekerja.

Sesuai dengan perubahan dunia kerja saat ini, dikaitkan dengan perkembangan

angkatan kerja dan pencari kerja berdasarkan hasil pencatatan melalui informasi

6

pasar kerja selama tahun 2001-2010 perkembangannya sebagaimana yang

diperlihatkan pada Table 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

Angkatan Kerja, Angkatan Kerja yang Terserap

Di Sektor Swasta Kota Medan Periode 2001-2010

Tahun Angkatan Kerja Pertumbuhan Kesempatan

Kerja Pertumbuhan

(%) Pengangguran Pertumbuhan (%)

2001 37.140 - 760 - 22.783 -

2002 37.760 1,66 854 12,3 23.340 2,44 2003 38.926 3,08 1.173 37,3 23.944 2,58 2004 39.877 2,44 905 -22,85 25.063 4,67 2005 43.437 8,93 321 -64,53 41.666 66,25 2006 55.699 28,23 2.595 708,41 50.175 20,42

2007 56.804 1,98 5.315 104,82 47.003 -6,32

2008 68.413 20,44 1.121 -78,91 35.969 -44,75

2009 41.654 -47,11 1.340 19,54 26.363 1,52

2010 69.542 66,9 1.470 9,7 24.980 -5,24 Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Medan.

Dari tabel di atas ini dapat diperhatikan bahwa angkatan kerja setiap

tahunnya mengalami pertumbuhan, sementara kesempatan kerja tidak mampu

menampung pertambahan angakatan kerja tersebut, sehingga akan terjadi

pengangguran. Rata-rata pertumbuhan angkatan kerja meningkat sebesar 14,91 %

setiap tahunnya (2001-2010), rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja meningkat

666,55 % setiap tahunnya (2001-2010) dan rata-rata pengangguran meningkat

41,79 % setiap tahunnya (2001-2010).

Adapun perkembangan kesempatan kerja sejalan dengan bertambahnya

penduduk usia kerja, jumlah angakatan kerja senantiasa mengalami peningkatan

7

dari waktu-kewaktu. Peningkatan kesempatan kerja dari pendidikan berpengaruh

besar terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan kesempatan kerja akan

memacu peningkatan angkatan kerja sementara kesempatan pendidikan akan

menekan laju pertumbuhan angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja yang tidak

diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menyebabkan

pengangguran.

Perbandingan kesempatan kerja di Kota Medan menurut tingkat

pendidikan tahun 2001-2010 diperlihatkan pada Table 1.4 berikut ini

Tabel 1.4

Kesempatan Kerja di Kota Medan

Menurut Tingkat Pendidikan 2001-2010

Tingkat

Pendidik

an

Tahun

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SD 10 14 32 63 2 180 123 29 20 13

SMP 68 90 142 106 8 134 144 14 56 47

SMA 320 487 825 595 217 1229 1233 65 1216 1435

AKADEMI / D3

/S 1

78 82 174 141 94 35 355 32 48 65

Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Medan.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat SMA, Akademi / D3 /

Sarjana mempunyai kesempatan kerja yang besar dan meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan pada tingkat pendidikan SD dan SMP kesempatan kerja mengalami

kenaikan dan penurunan atau tidak stabil. Adanya ketidakstabilan ini disebabkan

8

oleh perusahaan hanya merekrut dan membutuhkan tenaga yang terampil dan

berpendidikan tinggi.

Berdasarkan kesempatan kerja menurut pendidikan di atas dapat dipahami

bahwa masih terdapat kesenjangan dalam permintaan tenaga kerja yang

mempunyai keterampilan dan keahlian tertentu. Perbedaan ini pada akhirnya akan

mempengaruhi tingkat upah yang akan diterima oleh kedua kelompok tenaga

kerja tersebut.

Bagi suatu perusahaan, gaji dan upah mempengaruhi tingkat harga, yang

pada gilirannya berakibat pada perluasan dan pemerataan kesempatan kerja.

Semakin tinggi upah yang dikeluarkan berarti semakin tinggi pula produk yang

dihasilkan. Tingginya harga produk berpengaruh pada daya saing perusahaan di

pasar, yang berarti pula berpengaruh pada perluasan dan pemerataan kesempatan

kerja yang mampu disediakan oleh perusahaan.

Untuk mengetahui secara singkat upah minimum sektoral (UMS) di Kota

Medan dapat dilihat pada Table 1.5.

9

Tabel 1.5

Upah Minimum (UMR) Kota Medan 2001 - 2010

Tahun UMR Pertumbuhan (persen)

2001 340.500 34.1 2002 464.000 36.3 2003 505.000 8.84 2004 537.000 6.34 2005 600.000 11.7 2006 750.000 25 2007 820.000 9.33 2008 918.000 12 2009 997.000 8.61 2010 1.100.000 10.3

Sumber : Data Tenaga Kerja Kota Medan.

Selain itu dalam upaya kebijaksanaan pengupahan masih dijumpai banyak

permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain, 1) Adanya tingkat upah yang

masih berada dibawah standar kebutuhan fisik minimum. 2). Adanya perbedaan

upah yang terlalu mencolok antara besarnya upah yang tertinggi dengan upah

yang terendah yang diterima pekerja. 3). Perbedaan itu terjadi baik secara daerah,

sektor maupun sub sektor sehingga terjadi kesenjangan rasio upah

(Tjiptoheriyanto 1997:228).

Ketiga hal tersebut di atas terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara

jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Selain itu juga adanya

ketidakseimbangan yang menyangkut mutu atau kualitas kerja. Tuntutan tenaga

kerja terampil semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan sekaligus.

10

Permasalahan kualitas dan kuantitas tenaga kerja memang merupakan

suatu hal yang sangat serius yang perlu diperhatikan. Kualitas tenaga kerja dapat

ditingkatkan melalui kenaikan upah yang berakibat pada kenaikan pendapatan

terhadap para pekerja. Implikasinya menyebabkan meningkatnya permintaan

terhadap tenaga kerja di Kota Medan.

Lebih jauh mengenai permintaan terhadap tenaga kerja berdasarkan

penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, sektor industri merupakan sektor

yang memberi peluang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja, tetapi secara

relatif mereka yang bekerja di sektor industri ini berkurang jumlahnya dari waktu

ke waktu. Pada tahun 2006 penduduk yang bekerja pada sektor industri sebanyak

891 pekerja, tahun 2007 dipekerjakan sebanyak 8077 pekerja, namun pada tahun

2009 menurun menjadi 1010 pekerja (Depnaker Kota Medan, 2003).

Lain halnya di sektor jasa, penduduk yang bekerja di sektor ini pada tahun

2006 dipekerjakan sebanyak 553 pekerja, pada tahun 2007 penduduk yang

dipekerjakan meningkat drastis sebanyak 5830 pekerja, namun pada tahun 2008

menurun menjadi 1121 pekerja, tahun 2009 menurun lagi yang dipekerjakan

disektor jasa ini hanya sebanyak 330 orang pekerja (Depnaker Kota Medan, 2003)

penerimaan kesempatan kerja di sektor jasa ini menjadi permasalahan serius yang

dihadapi pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan.

Permintaan tenaga kerja tergantung dari kesempatan kerja yang tersedia

dalam suatu perekonomian . Disamping itu juga penyerapan tenaga kerja yang

terampil yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja baik itu menyangkut sumber daya

11

manusia maupun keahlian teknis yang ikut mempengaruhi besar kecilnya

penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis

tentang permintaan tenaga kerja di Kota Medan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah tingkat upah rill, tingkat suku bunga dan PDRB berpengaruh

signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Kota Medan?

2. Berapa elastisitas upah riil, tingkat suku bunga dan PDRB terhadap

permintaan tenaga kerja di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat upah, tingkat suku

bunga dan PDRB terhadap permintaan tenaga kerja di Kota Medan.

2. Untuk mengetahui elastisitas upah riil, tingkat suku bunga dan PDRB

terhadap permintaan tenaga kerja di kota Medan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan kajian bagi pihak-pihak yang tertarik yang mengkaji

lebih jauh tentang permintaan tenaga kerja terampil.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam

menyusun kebijakan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Sehingga dapat tercipta keserasian antara penawaran tenaga kerja di pasar.