· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang : a. …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan

Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khusunya, diperlukan langkah-langkah

untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan

mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan

pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Udang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa pembinaan dunia usaha nasional diarahkan untuk

menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi atar usaha negara, koperasi, dan usaha

swasta agar mampu memegang peran sebagai tulang

punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh

persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan

adanya Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi

pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran

aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Demokrasi

Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

d. bahwa Kamar Dagang dan Industri juga merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan

Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah

perdagangan, perindustrian, dan jasa;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka

perlu adanya Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan

bergerak dalam bidang perekonomian;

b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan

hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;

c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan

memperoleh keuntungan dan/atau laba;

d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang

perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh

keuntungan dan/atau laba;

e. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha

Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu;

f. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan

Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

(2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Pasal

Anggaran Dasar.

Pasal 3

Kamar Dagang dan Industri bertujuan:

a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan

pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta

dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib

berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat

berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 4

Dengan Undang-Undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang

merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.

Pasal 5

Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakuakn kegiatannya tidak mencari

keuntungan.

BAB IV

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 6

Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar

pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdaangan, perindustrian, dan jasa.

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kamar Dagang

dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut:

a. penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi

kepada pengusaha Indonesia

b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan

dunia usaha nasional, kepada pemerintah dan para pengusaha;

c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha dibidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di

bidang ekonomi;

d. penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembagnan kemampuan

pengusaha Indonesia;

e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, termasuk

pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor

ekonomi lainnya;

f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya

mencegah persaingan yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha

Indonesia, dan mewujudkan kerja sama yang serasi antar usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan

berusaha;

g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antar pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan

pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;

h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisa statistik, dan pusat informasi usaha;

i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antar pekerja dan pengusaha;

j. penyelenggaraan upaya penyeimbangan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;

Pasal 8

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka

pembinaan pengusaha Indonesia dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan:

a. jasa-jasa baik dalam membentuk pemberian surat keterangan, penengahan,

arbitrasi, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalitas surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;

b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.

BAB V

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN]

Pasal 9

Organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan

untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

(1) Bentuk dan susunan organisasi, keanggotaan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri, diatur lebih lanjut dalan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalan Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.

Pasal 12

Apabila kemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah dapat mencabut Keputusan Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) selambat-lambatnya dalam waktu (1) tahun sejak berlakunya Undang-undang

ini, Kamar Dagang dan Industri yang berdasarkan Undang-undang ini telah dibentuk oleh pengusaha Indonesia.

(2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang dan Industri

(KADIN) tetap berlaku sampai dibentuknya Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Dan perundang-undangan

ttd

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG


UMUM

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang

Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dasar Demokrasi Ekonomi

sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan Penjelasannya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Garis-Garis Besar Haluan Negara juga

menetapkan bahwa dalam jangka panjang, sasaran utama yang diciptakan adalah

landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Dalam rangka usaha ini, titik berat diletakkan pada

pembangunan di bidang ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan selam ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang atau golongan tertentu saja, termasuk oleh Pemerintah

sendiri. Garis-Garis Besar Haluan Negara telah memberikan isyarat secara jelas mengenai penting dan perlunya secara terus menerus upaya untuk mendorong,

membina, dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif segenap lapisan masyarakat dalam rangka kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya pengusaha Indonesia,

baik yang berada dalam usaha negara, usaha koperasi, maupun usaha swasta yang secara bersama-sama memikul beban dan tanggung jawab atas pelaksanaan

pembangunan dan juga menerima kembali hasil-hasilnya.

Sejak zaman kolonial Belanda dunia usaha sudah berperan di Indonesia dengan wadah yang disebut Kamers van Koophandel en Nijverheid in Nederlandsch Indie

berdasarkan Besluit van den Gouvernur Generaal van Nederlandsch Indie van den

29sten October 1863, Nummer 18 (Staatsblad 1863 Nummer 144).

Setelah kemerdekaan Indonesia, kebutuhan adanya keikutsertaan dunia usaha

dirasakan pula oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 1956 tentang Dewan dan Majelis-majelis Perniagaan dan Perusahaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 17.

Dalam perkembangan selanjutnya Dewan Perniagaan dan Perusahaan dipandang

tidak sesuai lagi sehingga Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional

Swasta yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dibentuk Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta, yang selanjutnya disebut BAMUNAS, yang berkedudukan di ibu

kota Republik Indonesia dan mempunyai cabang di ibu kota daerah yang disebut BAMUNAS daerah. Tetapi, karena materi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964

dinilai tidak sesuai lagi dengan suara hati nurani rakyat, maka dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai

Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, dalam Pemerintahan Orde Baru, untuk meningkatkan peran serta

pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973.

Untuk lebih meningkatkan keikutsertaan secara aktif pengusaha Indonesia,

diperlukan adanya satu wadah yang secara efektif mampu menunjang keikutsertaannya. Wadah demikianlah yang dikehendaki dan diatur di dalam

Undang-undang, selanjutnya disebut Kamar Dagang dan Industri sebagai suatu

lembaga ekonomi.

Berlandaskan pemikiran tersebut, adanya Undang-undang ini memberikan dasar

hukum yang jelas bagi keberadaan Kamar Dagang dan Industri.

Dalam Undang-undang ini diatur hanya hal-hal yang pokok saja, sedangkan mengenai susunan organisasi dan keanggotaan serta lain-lainnya yang bersifat

operasional, cukup diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya

yang disusun berdasarkan musyawarah pengusaha Indonesia.

Hal ini penting karena selain menjaga kekenyalan dan keluwesan Undang-udang ini

dalam menghadpi perkembangan keadaan yang berlangsung cepat juga tidak terlalu

membatasi ruang gerak organisasi tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Wadah pengusaha Indonesia dalam ketentuan ini diartikan sebagai perwujudan

keikutsertaan pengusaha Indonesia untuk mengembangkan kehidupan perekonomian nasional secara bersama atas asas kekeluargaan dalam upaya

mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam ketentuan ini pengertian Organisasi Pengusaha meliputi juga himpunan, persatuan atau kerukunan dari para pengusaha, yang didirikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya himpunan pengusaha muda,

persatuan pengusaha ekonomi lemah, dan kerukunan usahawan kecil. Organisasi Pengusaha tersebut dapat bersifat nasional, daerah, dan lokal yang dalam

kegiatannya tidak mencari keuntungan dan/atau laba.

Huruf f

Dalam ketentuan ini pengertian Organisasi Perusahaan meliputi juga asosiasi,

gabungan, perhimpunan dari perusahaan, yang didirikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, misalnya asosiasi perstektilan, gabungan perushaan elektronika, dan perhimpunan perhotelan dan restoran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kamar Dagang dan Industri benar-benar berswadaya dan mandiri, tidak terikat atau tidak merupakan organisasi kekuatan

sosial politik, atau tidak merupakan bagiannya.

Pengusaha Indonesia yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dapat menjadi anggota atau pengurus Kamar Dagang dan Industri, tetapi tidak dibenarkan

menyalurkan aspirasi politiknya dalam bentuk atau cara apa pun melalui Kamar

Dagang dan Industri.

Kamar Dagang dan Industeri bukan pula merupakan bagian dari Pemerintah.

Kamar Dagang dan Industri tidak melakukan kegiatan usaha dan karena itu tidak

mencari keuntungan materiel.

Pasal 6

Dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan agar pengusaha Indonesia mampu memerankan fungsinya, antara lain, mempererat persatuan dan kesatuan serta

membina dan meningkatkan kemampuan profesional masyarakat dunia usaha Indonesia.

Ruang lingkup perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam ketentuan pasal ini

adalah dalam arti yang luas sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup komposisi produksi nasional.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Aspirasi dan kepentingan tersebut disalurkan dalam rangka mekanisme komunikasi dan konsultasi yang erat dan berkelanjutan, baik antara sesama pengusaha maupun

antara Kamar Dagang dan Industri dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Huruf d

Pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia ditujukan

terutama kepada pengusaha menengah, kecil, dan pengusaha sektor informal.

Huruf e

Rumusan ketentuan ini ditujukan khusus dalam peningkatan kerjasama usaha yang

saling menunjang dan menguntungkan antara pengusaha besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan pengusaha sektor informal.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam melaksanakan ketentuan ini, Kamar Dagang dan Industri senantiasa mengikuti kebijaksanaan Pemerintah.

Huruf h

Kamar Dagang dan Industri dapat menyelenggarakan promosi di bidang

perekonomian yang dilakkukan secara berencana dan terpadu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga

ekonomi lainnya, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing barang-barang produksi Indonesia.

Demikian pula kegiatan di bidang analisis statistik dan pusat informasi usaha, benar-

benar dapat bermanfaat bagi dunia usaha nasional.

Huruf j

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pembangunan yang dilakukan para

pengusaha yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup,

hendaknya mendasarkan pada Analisis Dampak Lingkungan.

Pasal 8

Bilamana terdapat perkembangan keadaan, serta kebutuhan, dan kemampuan yang

telah memenuhi persyaratan, Kamar Dagang dan Industri dapat diberi tugas tertentu yang lazimnya dilakukan oleh Pemerintah dalam pembinaan dunia usaha. Tugas

yang dapat diberikan, ditentukan oleh penilaian Pemerintah atas hal-hal tersebut

diatas.

Pasal 9

Penetapan dengan Keputusan Presiden atas organisasi yang dibentuk pengusaha

Indonesia sebagai Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini bersifat pengakuan atas keberadaan (eksistensi) organisasi

tersebut.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan pasal ini memberikan hak kepada Kamar Dagang dan Industri untuk

mengatur dirinya sendiri dalam hal menentukan bentuk dan susunan organisasi, serta keanggotaan dan lain-lainnya atas dasar musyawarah.

Mengenai susunan organisasi dan kedudukannya serta hubungan antara Kamar

Dagang dan Industri pusat dan daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Udang-undang ini,

misalnya dalam melakukan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7.

Mengenai keanggotaan dalam Anggaran Dasar diatur antara lain jenis dan kedudukan serta hak dan kewajiban, termasuk dalam kaitannya dengan peran

organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.

Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah pengusaha hendaklah benar-benar dirasakan dukungan dan manfaatnya secara umum bagi para anggotanya dan

sebaliknya dukungan aktif para anggota merupakan faktor yang penting bagi Kamar Dagang dan Industri. Oleh karena itu, mengenai keanggotaan diserahkan

sepenuhnya kepada pertimbangan pengusaha Indonesia yang bersangkutan.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan:

a. usaha negara meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik

daerah (BUMD);

b. usaha koperasi ialah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian beserta peraturan

pelaksanaannya;

c. usaha swasta meliputi usaha besar, menengah, dan kecil.

Setiap pengusaha Indonesia yang berada dalam lingkup usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta diberi hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi

anggota Kamar Dagang dan Industri.

Pasal 11

Pengertian pengawasan dalam ketentuan ini termasuk unsur-unsur pembinaan, antara lain, pemberian petunjuk, dorongan, dan bimbingan sehingga Kamar Dagang

dan Industri benar-benar dapat melaksanakan ketentuan Undang-undang ini dalam kegiatannya.

Pasal 12

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan upaya terakhir yang

dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari pengurus Kamar Dagang dan Industri dan setelah mendapat pertimbangan dalam segi hukum dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi.

Pasal 13

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun dirasakan cukup bagi pengusaha Indonesia untuk membetuk Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan Undang-undang ini.

Pengusaha Indonesia yang telah bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 diberi

prioritas untuk memprakarsai pembentukan Kamar Dagang dan Industri dengan

bimbingan Pemerintah. Ketentuan ini berarti bahwa setelah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Presiden No. 49 Tahun

1973 tidak berlaku lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

PRESIDENREPUBLIK INDON

KEruTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ITTAHUN 2O1O

]TNTANG

PERSFTI{UAN PERIIBAHAN

ANGGAMN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA


DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPI,JBLIK INDONESIA.

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional

Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal ZS Apnl ZOIO

di Jakarb" telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri sebagai

pengganti Anggarun Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Kzmar Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006;

bahwa atas perrnintaan Kamar Dagang dan Industri, dan

sesuai dengan ketentuan Undang-IJndang Nomor I Tahun

1987 tentangl(a,mar Dagang dan Industri, dipandangperlu

unfuk mengesahkan perubahan Anggamn Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga l(zmar Dagang dan Industri yang

baru tersebut dengan Keputusan Presiden;

Meng;ngat : 1, Pasal 4 ayat (1) Undang-Un dang Da.sar Ig4S sebagaimana

telah diabah dengan perubahan Keempat tJndang-tJndang

Dasar l94S:

2. Undang-undang...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2

Undang-undang Nomor I Tahun l9a7 tentang Kamar

Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahvn 1.987 Nomor 8, Tambahsn l*mbaran Negara Nomor

s346);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TDNTANG PERSffUJUAN pERUBAHAN

ANGGAMN DASAR DAN ANGGAMN RUMAH TANGGA KAMAR

DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal '1.

Menyetujui Wrubahan Anggaran Dasurr dan Angaran Frtmah

Tangga Kamat Dagang dan Industri hasil Keputusan

Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri

Nomor Skep/008,/Munassw,/N/IOLO,tanggal 25 April 2OIO dr

Jakarta, sebagaimana terlampb dalam Keputusan Presiden ini.

Pa$aI2

Dengan berlakunya lGputusan Presiden ini, Keputusan Presiden

Nomor 16 Tahun 2OOG tenfnng Persetujuan Perrfuahan

Arrggaran Da.sar dan Angg;aran F.nmah Tangga K,anar Dagang

dan lndusfi, dtcr;bttt dan dtnyaio,kan tidak berlaku.

Pasal 3....

t.

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-3

Pasal s

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal drtetaphan.

Dibfa;pkandtJakzfia

pada bnggal 23 Agushts 2OlO

PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESTA.

nd.

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


C

PR ESIDENREPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPI,JBLIK INDONESIA

NOMOR : lTTAHttN 2010

TANGGAL : 25Agustus2OIO

ANGGARANDASAR


MI.IKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadad sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang

tangguh merupakan triang punggang perekonomian nasional yang sehat dan d.inamis

daLam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyaf, serra

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangv dalam upaya menrng!<atkan ketahanan

rasional dalam Wrcataran Wrckonomian regSonal dan furtenrasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat pasal 83 lJndang-tJndang Dasar l94S sebagai

landasan konstifusional pembangtnan di bidang ekonomi, maka pengu..saha Indonesia

dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transpa ran, dan profesional, serta produktif

dan inovatif harus men-rbina dan mengembangkan kerja sanra sinergistik yang

seinrbang can selaras.. baik sektoral dan iintas-sekto ral, antar-skala, daerah, nasional

naupun internasional, dalam nngka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis

unruk nrendorong penlerataan kesempatan berusaha yang seluas-lu asnya bagi duniausaha Indonesia dalam ikut serla melaksan akan pembanganan nasiortaL dan daerah dibidang ekonomi,

undang'undang Nomor 1 Tahtm lg87 tentang Kamar Dagang dan Industri

nrenetapkan bahwa seluruh pengasaha Indonesia dr bidang usaha negara, usaha

koperasi dan usata swasta secara bercama-sama membenfuk organisasi Kamar Dagang

dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, infornasi,representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengasaha Indonesia, dalam rangka

mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing hnggi yangbeftumpu pada keunggalan nyata sunrber daya nasional, yang memadukan secara

seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala

txahar,,,


-2

usaha, dan antal-daera1n.. dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan

kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percabtran

perekonomian gJobal dengan berbasis pada L,ekuatzn daetah, sektor usaha, dan

hubttngan htar negei.

Atas berkat rahmat Tvhan Yang l\Laha Esa dan didorong oleh keinginan hthar, pam

pengasaha Indonesira dr bidang uwha negara, usaha koperasi dan usaha srasta sebagai

pelaku ekonomi, men)rusun Angamn Dasar dan Anggamn Rumah Tangga Yamar

Dagang dan Industri.

BAB I

KET'ENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia ya:ng memegang kekuasaan

penreitriahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daLam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah

Gubernur, Bupatt, dan Walikota dan pemngJ<at daerah sebagai unsur

peny elenggar a pemerintah daerah,

b, Kamar Dagang dan Industri adaLah satr wadah bagi pengusaha Indonesia dan

mentpakan induk organisasi dari Organis asi Penxahaan dan Organisasi Pengusaha

yangberperan al:tif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.

c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum

yang menjalankan suafu jenis perusahaan,

d. Perusahaan adalah setiap benfuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang

bersifat tetap dan terus menerus, didrrikan, bekerja, dan berkeAtd*an dt dalam

wilayah Negara Republik Indonesia sertz berfltjuzn memperoleh lcewttangan atau

manfaat dan/ atzu laba,

e. Usaha ...


-3

Usaha adalah setiap findakan, perbuatan, dan/atau kegSatan dalam bidang

perekonomian yang dilalrl.;Jr.an oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh

keuntungan ataa manfaat dan/ atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang

bersangkutan.

Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan

Kerja Sanra Bisnis, atau nama apapun yang sentpa, adalah wadah persatuan dan

kesatuan para Wngusalw, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan

Wrataran perundang-vndangan yang berlaku atzs dasar kesamaan hrjuan, aspirasi,

shata kepengusahaan, abu ciri-ciri alannah terlentu, atau wadah konsultasi dan

komunikasi antatz pengavta Indonesia dengan pengumha as:l:rg dai suatu negara,

bersifat intenrasional, nasional abu daerah yang dalam kegpabrnya ber sifat ntrlaba,

dan nremiliki Anggaran Dasar dzn Angaran Frrmah Tangga yang sejalan dengan

Undang-Undang Nomor I Tahun 1987 tentungKamar Daga g dan lndustrl.

Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, ata;lt nama aqpvn

yanS serupa, adalah wadah persatuan dan kesataan dan pensahaan-perusahaan

Badan Usaha Milik Negara, Badan tJsaha Milik Daerah, Badan lJsaha Koperasi

maupun Badan UsaLn Swasta, atav wadah komunikasi dan konsultasi antara

Wrusr,haan Indonesia dan prumhaan asing dari sesuzrtu negararyang drdirikan secara

sah berdasarkan ketentuan prrafuran prundang-undangan yang Lr-rlal<u atas dasar

kesamaan jenis usaha, mab dagangan atav ja.e yang dthasilkan abtr yarrg

dtprdagang]<an,lrrrr/rfat nasional abapxr daemh, yarg daiam kegSakrwrya berrifat

ntrlaba, dan memiliki !$tgguan Dasat dan Rumah Tangga yang sejalan

denganUndang-Undang Nomor I Tahun L987 tentungKamar Dagang dan lrdustri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMI\O adalah peraxhaan yang modal dan sa,hamnya

baik seluruhnya mavpun rr,bagran besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan

berdasarkzn ketenfuan perafi)ran pen:rrdang- undangan yang berlak a,.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adaLah perusahaan yang modal dan sahamnya

baik seluruhnya mavpur. sebag1an besar dimiliki oleh pemerintah Daenh, yang

didirikan berdasarkan ketentuan Wratvran perandang-vndangan yang berlaku.

f.

h.

j. Badan...

fn

Ir


,

j. Badan lJsaha Koperasi adalah badan usaha yang berunggotakan orung

perseorangan atzu badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerd<an ekonomi ta,$at yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan btdasrkan ketenfuan

pemtur an perundang-undangan yang berlaku.

k BaAan Usaha Swasta adalah perttsaha,an yang tidak termasuk BUMN atau BUMD

dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh orang Wtsc,otangan atau

sekelompok otarLg, yarrg didirikan br-rdosu;rkan ketentuan perataran per,xrdang-

wdanganyangberlaku,

l, Badan dan/ atau Lembaga adalah organisasi internal Ya nrar Dagang dan Industri

yang dibenfuk berdasa*an Wraturru,'r atau keputusan Dewan Pengurus l(amar

Dagan1 dan Industri Indonesia/Provinsi/l@bapaten/Yrota, dengan tujuan, fungsi

dan tugas tertentu dalam mngka pengembangan dunia usaha nasional dan/ atau

meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang tnternasional.

m. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri berstatus

an1gota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas pengsaha

atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada hwwf c dan huruf d.

n. Anggota TercaIat, disingkat AT, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri

berstatus an1gota tercatat yang belum memiliki hak dan kewajiban sebagai AB

terdiri atas pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan

hunrf d.

o. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB., adalah organisasi pengusaha dan organisasi

pentsahaan yang menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri sebagaimana

dinraksud huruf f dan huruf g.

p. Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALVI, adalah organisasi pengu.vha atau

organisasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagai Anggota Luar

Biasa lGmar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf f dan

huruf g.

BAB II ...

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KE\JA DAN WAKru

Pasal 2

Nama

(1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, yang untuk selanjuhrya

disingkat Kadin.

(2) Kamar Dagangdan Industri pada tin9kat nasional dinamakan Kamar Dagang dan

Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut

Indonesian Chamber of Commerce and Industty, disingkat ICCI.

(3) Ibmar Dagang dan Indusri pada ttngkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan

Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan

dalam bahasa Inggris disebul Chamber of Commerce and Industry, disingkat CCI

didahuLui nama provinsi di deparmya,

(4) liurmar Dagang dan Indusfri pada nngkat daeruh kabupaten/kota dtnamakan

Kamar Dagang dan Industri lbbwpaten/Kota, dising$at IGdin, diserlai dengan

nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalarn bahasa lnggns disebut

Charnber of Commerce and Industry, disingkat CC! didahului nama kabupaten/

kota di depannya,

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1) Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Kadtn provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atav di

salah saf,t pusat kegiatzn ekonomi di provinsi yang bersangkutan.

(3) Kadin kabvpaten berkedudukan di ibukota kabupaten yang bersangkutan, atau di

salah sattt pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yangbervng]<utan.

@) l<adin kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.

Pasal 4 ..,

a

I

Ir


-6

Pasal 4

Daerah Kerla

(7) Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia.

(2) Daerah kerja Ikdin provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang

bersanglantan.

(3) Daerah kerja Kadin labupaten/kotz meliputi seluruh wilayah kabapaten/kota

yang bersangkutan.

Pasal 5

Waktu

Kadin didirikan pada tanggal 24 September L968, dan berdasatkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1987 tentang I(amar Dagang dan Industri ditetapkan sebagai sat.t-

sahrnya Kamar Dagang dan Industri, dan didinkan untuk jangka waktu yang tidak

ditenfukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN, DAN TIIUAN

Pasal6

Asas

IQdin berasaskan Pancasila,

Pasal 7

landasan

IGdin berlandaskan:

Undang-Undang Dasar 79 45 sebagai landa*an konstitusional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 te tarlg l<amar Dagang dan Industri

sebagai landasan struktural;

Program pemb ar.ganan nasional se,bagai landasan pemb a\gunan)

Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.

Pasal 8 ...

a,

b.

d.

PRESIDENREPUBLIK INOON

Pasal 8

Tujuan

liurdin befiujuan mewujudkan dwia usaha nasional yang ktwt, berdaya cipta dan

berdaya satng dnggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

a, membks dan mengembangkan kemampuan, kegatan dan kepentingan

pengasaha Indonesia, sertz memadrtkan secara seimbang keterkaitan anta*

potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha

swasta, antar-sektor dan antavskala, dalam rungfu mewujudkan kehidupan

ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tefiib berdasarkan Pasal 33

U ndzng- U ndang D asar 1 I 4 5 ;

b. menciptakan dan mengemb ang$an iklim dunira usaha yang kondusif, bersih dan

transparan yang memungkintan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagS

pengasatw Indonesia sehingga dapat berpe:ran setfu sesata efeltif dalam

pembangunan nasional datam tatanan ekonomi pa.nr dalarn percaturan

perekonomian global.

BABW

FL'NGSI.TUGAS POKOKDAN FNKA BISMS

Pasal 9

fungsi

Ikdin berfungsi sebagai wadah dan walwna komunikasi, informasi, representasi,

konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengasaha Indonesia, antara para pengusaha

Indonesia dan pemerintah, dan antara pan pengavha Indonesia dan para pengasaha

asing, mengenai lwL-hal yang berkaitan dengan masalah perdaganga.n, perindustrian,

dan jasa dalam artt luas yang mencakup seluruh kegqatan ekonomi, dalam rung$a

membenfuk iklim waha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan

sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Pasal 10 ...


-8

Pasal 10

Tugas Pokok

Untuk mencap ai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal. 3 Undang'Undang Nomor 1

Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, sefia Pasal 8 dan Pasal I Anggaran

Dasar,Yadin mempunyai tugas pokok sebagaimarut dimaksud Pasal 6, Pasal 7 danPasal

8 rJndang-rJndang Nomor I Tahun 7987 tentangKamat Dagang dan Industri, serta:

a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar Indonesia daTam pemen*wn

kebutnhan stxrtber daya;

b, melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam

rangka mewakili kepeningan dttnia usaha;

c. mewakili dunia usatw dalamberbagai forum penentuan kebijaJsanaan ekonomi;

d. nremfasilitasi pengembangan tangang jawab sosial perusahaan;

e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yangbaik (good corporate

govern ance) dr Lalangan d;.xria usaha;

f. membina dan memberdayakan organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

sehingga mampuberpemn opimal dalam pembangnan &mia asaha;

g. memberikan akreditasi kepada Organtsasi Perusahaan yang akan menerbitkan

sertifikat sesuai dergan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;

h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan,

penengahan, arbiftase, dan rekomeridasi mengenai usaha pengusaha Indonesia

termasuk legalisasi swat-surat yang diperlukan bagp kelancaran usahanya;

i. melaksanakan tagas-tvgas yang dibenkan oleh pemerintah, serta

mempe{uangkan berbagai peLimpahan wewenanS sesuai dengan semangat dan

jiwa |Jndang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentzngl(amar Dagang dan Industri;

j. nreningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di

bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, Sumber Daya Manusia

(SDM), Manajemen Kendali Mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan

sebagainya;

k. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru sefia

mengembang\<an bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun

internasional.

Pasal I 1 ..

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-9

Pasal 11

PembagSanPeran

untuk keefelr:tifa n pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaftsud Pasal 10 AnSEaJ€:rl

Dasar, pembagsan peran lGdin, Organisasi Perusahaan dan organisasi Pengasaha

aAalah sebagai berikut:

a. Kadin menangani h^l-hal yang bersifat lintas-sektoral betdasrlan prinsip asas

beimbang;

b, Organisasi Perasahaan menangari hal-hal yangbtsrfat sektorall

c. Organisasi Pengusaha menangari haI-hal yangbersifat kesanaan aspirasi'

Pasal !2

Etika Bisnis

Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengskat bags

para ang4otanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 13

Bentuk

Kadin sebagai wadah pengasaha,, baik yangbergabung maupun yang tidak bergabung

dalam Organisasi Perusahaan dan/ atau Organisasi Pengasaha adalah organisasi yang

berbentuk kesatuan dan r,ersatuan,

Pasal L4

Sifat

IQdin bersifat mandiri, bt;Jran organisasi Pemerintah, bt;Jran organisasi politik

dan/ atar ndak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya tidak

mencari keuntungan,

Pasal 15 ...

t.

PRESIDENREPUALIK INDONESIA

-10

Pasal 15

Stnrktur dan Hubungan Kerja

(1) organisasi Ikdin terdiri atas:

a, Di ttng$at nasional disebut Kamat Dagang dan Industri Indonesia, disingkat

IQdin Indonesia;

b. Di tingkat provinsi disebut lGmar Dagang dan Industri, disingkat I(adin, dan

disertai dengan nama provinsi yang bercangtollanl

c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut I(amat Dagang dan Industri disingkat

Ifudin, dan disertai nama kabupaten / kota yang bersangkutan.

(2) Di tingkat nasional hanya aAa saht l(amar Dagang dan Industri, yaita l(a,dtn

Indonesia.

(3) Di setiap provinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu lQdin

Frovinsi.

(4) Di setiap kabupaten/kota hanya aAa satu Kamar Dagangdan Industri, yaitu IGdin

Kabupaten/Kota,

(5) Kadin Indonesia, Ikdin Provinsi dan l6din \{abupaten/Kota bemAa daLam satu

gais hubungan jenjang dalam struktur organisasi.

(6) Kadin Indonesia bertanggang jawab alzs penyusunan dan pelaksanazn Program

Umum Organisasi sebagai Garis Besar Prcgram Tingkat Nasional sesuai dengan

Keputusan Musyawarah Nasional.

(7) Kadin Provinsi befianggang jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program

Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan

keputusan Musyawarah Provinsi y ang ber sangkutan,

(8) Ikdin Kabttpaten/Kota bertangga:ng jawab atzs pen)usunan dan pelaknnaan

Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat l(abvpaten/lbta

sesuai dengan keputusan Musyawarah l(abapaten/ l(clta yangbersang$utan.

(9) Dalam...

I'

PFTESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 11

(9) Dalam memperkuat dan memajukan dtmia usatta, bebetapa lGdin

Kabttpaten / Kota dapat melal<ukan penggabwtgan iika:

a. l/vrdin Labvpaten/kota penenmaan keuangannya |l;dak dapat membiayai

kegpatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1o lutggaran Dasarl

b,DaemhkerjaKadinyansbersaburtlrnerupakanlu|ayahperekonomianyang

sama"

c. l(ota bercda di dalam wilayah V'abupaten.

(10) Dalam mengembangka n dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya,I(g;din

Provinsi menjalankan:

a. fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator pening$atan

kemampuan IGdin KabuPate n/ Kota;

b. fungsi memberdayakan organisasi Penxahaan dan organisasi Pengusaha

sehingga mampu berperan optimal dalam pembang'tnan dwia usaha di

tingkat provinsi.

(11) Datam mengembani$an dan memajukan duna usaha dt wilayah keqanya, Kadtn

llabtpaten/Kotamenjalankan:

a. fungsi pmbinaan petwsahaan/pengasaha berdasarkan sektor ekonomi/

bidang usaha dalam h,emngsa pembangunan duna usaha di tingkat

kabupaten/kota;

b. fungsi memberdayakan Organisasi Perasatnan dan organisasi Pengusaha

sehingga mamp:u berperan opfirr.a'l dalatn pembangttnwt &trua usaha di

ingkatkabupaten/kota.

Pasal 16

Perangla.t

(l) Perangkat organisasi l&din Indonesia terdiri atas:

a. Musyawarah Nasional;

b. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

c, Dewan Petttmbangan lGdin Indonesia;

d Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

(2) Perangkat'


-12

(2) Penngkatorganisasi IGdin Provinsi danlbdinlhbvpaten/Kota terdiri atas:

a. Musyawarah Frovinsi/Kabvpaten / l(otai"

b' Dewan Penasehat lGdin Provinsi /lhbvpaten/Kota' sesuai dengan kebutuhan

daerah;

c.DewanPertimbanganlkdinProvinsi/|bbupaten/Kota;

d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi /lbbupaten/l(da'

(3) Dewan Pertrmbangan dan Dewan Pengurus setiap tingkat diangka't dan

diberhentikan oleh dan bertangio,,'g jawab kepaaa Musyawarah Nasional/

Provinsi/Kabup aten/Kota masing-masing ' yalg teta catarlya betdasarlan

Anggaran Dasat dat Anggann Rumah Tangga'

Pasal 17

MusYawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas' adalah petangkat organisasi lkdin

Indonesia sebagai Tembaga perwakilan ar14ot^ dan mervpakan lembaga

kekuasaan tertinggi lbdin'

(2) a. Munas diselenggarakan sahr kali dalam lima tahun oleh Dewan Pengurus

Ikdin Indones ia dan peraksanaanrya paring cepat dtn btaan seberum dan

paling lambat dua bulansesudah masa jabatankepengurusannya berakhir'

b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberitahuka n secara tertulis rencana

penyelen5Saman Munas selambat-lambatnya dua bulan sebelum

pelaksanaannya kepada penngkat organisasi Ikdin Indonesia' Kadin Provinsi

dan Anggota Lvar Biasa Kadin Indonesia'

(3) Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau'

(4) Peserta Munas terdiri atas:

a. AnSSota Biasa yang diwakili oleh utusan AnSSota' yaitu:

a.l. PataKetua Unum Dewan Pengurus lbdin Provinsi secata ex-officio'

a.2. lJrr)san anSSol;- provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus

I*ngkap lQdin Provinsi yang dtagendakan khusus untuk itu menjelang

Munas, sebanYak dtn orung;

b. An88ot4 "'

f,

'I


-73

b, Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh ufusan Organisasi Petusahaan dan

Organisasi Pengusaha TinSk4t Nasional yang dipilih melalui konvensi

menjelang Munas, dan dtatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

d. Dewan Pertrmbangan lGdin Indonesia; dan

e. Dewan Pengurus lGdin Indonesia.

Peserta sebaga.imana dimaksud hurul a danb adalah Peserta Penth.

Peserta Munas harus memiliki l(a;rtu Tanda Anggota Biasa (KIA-B) Y'.adtn yang

masih berlaku.

(5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatar dalam Anggaran Rumah Tangga.

(6) Hak peserla Munas:

a. Peseria Penuh sebagaimana dirnaksud ayat (4) huruf a dan huruf b

mempunyai hak suara,hakbican, dan hak dipilih;

b. Dewan Penasehat lGdin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

c. Dewan Pertimbangan lGdin Indonesia mempunyai Lo,kbicara dan hak dipilih;

d. Dewan Pengurus lGdin Indonesia mempunyai hakbicaru danhak dipiLih.

(7) Kewajiban peserta Munas adalah menaatr dan melaksanakan semua ketentuan

Anggaran Dasar dan lvggaran Rumah Tangga serta tata l.ertib dan kefentuan-

ketentuan lain mengenai penyelengg;araan Munas, sepanjang tidak bertenbngan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(8) Munas mempunyai wewenang:

a, menetapkan dan mengesahkan penyempurnaen atau perubahan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau mengamanatkan

penyelenggaruan Munassus untuk menetapkan penyempunaan atau

pentbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal

b. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungSawaban atas

pelaksanaan Ptogram Umum Organisasi, keua4gan, dan petbendahaman dai

Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta pertanggungiawaban pelaksanaan

lrryas dari Dewan Penaselwt dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;

c. menetapkan ,..

PRE9IDENREPUBLIK INDONESIA

-L4

c. menetzrpkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Prcgralr:.

Organisasi Tingkat Nasional;

d. nrenetapkan kepuhrsan untuk menyelesaikan pertnasalahan organisasi dan

nrasalah-masalah penting lainny a;

e. memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(9) a. Pemilih an dan pengang$atan Dewan Penasetat, Dewan Petltmbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimarn dimaksud ayat (8) huruf e

dilakukan melal:uii sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin

Indonesia yang sekaligus merungSap ketua formatur , dan empat orang anSSotA

forrnatur.

b. Fonnatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang

untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pertinrbangan dan


c. Dewan Pertin.rbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dengan

mengutarnakan nama-nama dan daftar nama calon yang disusun oleh Dewan

P ertimbangan lGdin Indonesia.

d, Tatzcara pemilihan Dewan Penasehat, Dewan Perttmbangan, dan Dewan

Pengurus Kadin Indonesia diatw dalam Anggaran RwnahTangga,

( 1 0) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jil<a dihadirr oleh lebih dari sant per

dua dari jumlah Peserta sebagaimana dimaksud ayat @) huruf a danhuruf b dan

keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggoia jika disepakati

secara musyawanh atau oleh suara terbanyak dari peserla yang plilVa hak suzra

yanghadir dalam Munas.

(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam,

(12) a. Jika, sesudah penundaan sebagaimana dimakud ayat (L1) kuorum belum juga

terc,apai tebpi dthadin oleh sekuung-kurangnya satu per tiga dari jumlah Peserta

Pewth sebagatmana dimaksud ayat (4) huruf a danfuJlltf brmal< M1lll.as E@p

dilangsungkan dan semua keputusan yang dianrbil adaJah sah dan mengjlat

organisasi dan anggota jika disepakati secara muElawarah abu oleh santerbanyak dari peserb yangpunya hak suan yarghadir dalam Munas.

b. Jika...


- lJ

b, Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (ll) yanghadir kurang

dari satu per ttga dai jamlah peserra penuh sebagaimana dimaksud ayat (4)

lruruf a dan huruf b, naka Munas ditunda palinglama tigabubn,dan Dewan

Pengurus Kadin Indonesia segera menjadwalkan kembali penyelengaraan

Munas dan mengirimkan pembeitahuan dan undangan kembali menghadiri

Munas kepada peserta dan peninjau Munas.

c. Jika sesudah penttndaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum ndak juga

tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua kepufus an yang diambil

adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara

nrusyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suanyanghadir dalam Munas,

(13) Khusus untuk penyempuft.man atzu perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah rangga, Munas dinyatakan mencapai kucirum dan sah apabila dihadirioleh sekurang-kurangnya dua per nga dat', jumlah peserta penuh rebagaimana

dimaksud ayat (4) hurul a dan huruf b, dan keputusannya dinyatzkan sh dan

mengikat organisasi dan anggota jika disepakaii *cara masyawarah ab.'u oleh

suata terbanyak dai peserta yangpunya lwk suam yanghadrr dabm Munas.

Pasal 18

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang

diseLenggarakan di luar jadwar berkara Munas untuk meminta

pertanggangsawaban Dewan pengurus l&din Indonesia mengenar pelanggaran-

peLanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Artgg;aranRumah Tangga dan/ ataupenyelewengan-penyelewenga n keuangan dan perbendatwraan organisasi oleh

Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/ abu tidak berfungsinya Dewan pengurus

Kadin Indonesia, setingga ketentuan-ketenhtan Anggiaran Dasar dan Anggaran

Runrah Tangga dan/ atau keputusan-kepufusan Munas tidak terraksana

sebagaimana mestinya.

(2) Munaslub.,.

t-

Q)


-16

Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (l) diselenggaraka n berdasarkan

permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah lGdin provinsi dan satu per

dua dan jumlah Anggotr Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas

terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Dewan Pengurus Kadin Frovinsi dan Pengurus Organisasi pensahaan dan

Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2)

berdasarkan kepufusan rapat Devtan pengurus l&din provinsi, serta pengurus

Organisasi Pentsahaan dan Organisasi pengusaha Tingkat Nasional masing-

masing memberikan petingatan terhrlis terlebih dahulu kepada Dewan

Pengurus Kadin lndonesia abs tLal-hal sebagaimana dimaksud ayat (l)sekaligus memberikan batus wakta paltng bma tiga puluh hari untuk

memperbaikinya.

b. Jika setelah batas wakttt sebagaimana dimaksud huruf a pingatan tersebut

tidak diindahkan oleh Dewan pengurus lGdin hdone sia, maka Dewan

Pengurus lGdin Provinsi serta pengurus Organisasi perusahawr dan

organisasi Pengusaha Tingkat Nasional memberi penngatan terhrlis kedua

dengan memberikan batas wal<tu pabng lamz tiga puluh hari untuk

memperbaikinya.

c. Jila setelah batzs wal<J;; sebagaimana dimaksud huruf b Dewan pengurus

IGdin Indonesia nde"k juga mengqndal*annya, maka Dewan pengurus Kadin

Provinsi serla Pengurus organisasi perwahaan dan organisasi pengusaha

TinSkat Nasional sebagaimana dimaksud ayar (2), berdasarkan keputusan

rapat Dewan Pengurus Ibdin Prcivinsi dan pengurus organisasi perusahaan

dan organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dzhulu baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan

Munaslub.

a' setiap Dewan Pengurus lQdin Provinsi serta pengurus organisasi perusahaan

dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya

Munaslub dapat menaik kembali permintzannya jika yang bersangkutan

berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan pengurus

Kadin Indonesia.

(3)

b. Dewan ...

|',


- 1.7

b. Dewan Pengurus IGdin provinsi serta pengurus organisasi perusahaan dan

organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang menarik kembali permntaan

diadakannya Munasrub sebagarrnana dimaksud huraf a, ndak drtn,narkan

mengulangi permintaan atau ik t meminta dtadakawrya Munaslub unfukalasan kasus yang sama.

(4) Dewan Pengurus lGdin provinsi serta pengurus organisasi perusahaan danorganisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub

menjadi penyeLenggar a dan penanggangSawab Munaslab,

(5) Penyelenggara dan penanggangtrawab Mw.*sLub mempersiaplan tata tertib yangjuga memvat tata cara penyampaian pendapat. dan penrraran a?.s hal-hal yang

telah dilakukan oleh Dewan pengurus lGdin Indones ia, yang dtanggap b,rahmenyimpang dan/ atau tidak sesuai dengan Arggaran Dasar dan Anggata'.Rumah Tanga., dan atas penyelewengan-penyelewengan keuanga:n danperbendaharaan organisasi dan/ ataa' ndak berfungsinya Dewan pengurus lkdinIndonesia sebagaimana mestinya.

(6) Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat organisasi d,an anggota.

(7) Peserta Munaslub terdiri atas:

a. Anggolz- Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaiht:

a,l, Para Kefua umum Dewan pengurus I(adin provinsi secara ex-officiqa.2. utusan anggota l&din provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan pengurus

bngkap Kadin provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang

Munaslub, sebanyak dua orang;

b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan organisasi perusahaan danorganisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi

menjelang Mun aslub, dan diatur dalam Anggann Rumah Tangga;


d. Dewan Pert'tmbangan l&din Indonesia; dan

e. f)elvan Fengurus lkdin Indonesia.

Peserb sebagainrana dimaksud ayat (Z) huruf a danb adajahpeserta penuh. peserla

harus memiliki r<ar'tuTanda Anggo@Biasa (KTA-B) r{,din yang masih berlaku.

(8) Pada...

I


-18

(8) Pada Mun aslub ttdak ada penugau.

(9) Hak peserta Mr.rnaslub:

a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (Z) huruf a dan haruf bmempunyai hak suara,hakbicaru dan hak dipitih;

b. D ew an Penasehat Kadin Indonesia mempunyai to,k bicata dan hak drpirrh;c' Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bican dan hak dipilih;

dan

d, Dewan Pengurus lGdin Indonesia .mempunyai

twkbicaradan hak dipilih.(10) Kewajiban peserta Munasrub adalah menaati dan meraksanakan semua ketenruan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketenruan_ketenfuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RvmahTangga.

( 1 1) Munaslub mempttnyaiwewerurng:

a' rnenilai, menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggangsawaban d,an/atau KneEa Dewan pengurus lGdin Indonesia;

b. jika pertanggu n$awaban dan/ atav kinerja Dewan pengurus Kadin Indonesiasebagaimana dimaksud huruf a ditorak at,'u fidak diterima, maka Munaslubdapat memberhentikan Dewan penasehat, Dewan pertrmbangan, dan DewanPengurus IGdin Indonesia;

c. dalam ha| terladi seperfi tersebu t pada hurur b, maka Munasrub segera merak-sanakan pemilihan dan pengang$atan Dewan penasehat, DewanPertinbangan, dan Dewan pengurus Iedin Indonesi a yangbarumelalui sistempemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal L7 ayat (9).

(12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah j*a. dihadtioleh lebih dan satuper dua dan jumlah peserta penuh sebagaimana dimaksud ayat (T) hun-tr a danhuruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mdngikat organisasi dan anggowjika disepakafi secara musyawarah atau oreh suara terbanyak dan pserta yangpunya hak suara yangllaldir dztam Mwwslab.

(13) Jika kuorum tidak tercapairmaka Munasrub drtunda partngrama dtz- jam.

o4) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (r3) kuorum belum juga tercapai, makaMunaslub drnyatakan batar dan permintzan untuk mengadakan Munasrubdinyatakan gagur.

Pasal 19...

t.

(1)

(2)

PRESIDENREPUBLIK INDONEgIA

-L9

Pasal 1 9

Musyawarah Nasional Khusus

Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, aAalah Mvnas unfak

menetapkan dan mengesahkan:

a. pentbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau

b, pembttbaran organisasi.

a. Munassus untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggamn Dasar

dan Ang3gran Runah Tangga sebagaimana dknaksud ayat (l) huruf a

diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan amanat

Munas atau perrnintaan/persetujuan dari sekurang -krangnya dua per trga

jumlah IGdin Provinsi dan dua per tiga jtxrl|.iah Anggota Luar Biasa Tingkat

Nasional yang mengikuti Munas terakhir.

b. Munassus unfuk menetapkan dan mengesahkan pembubaran organisasi

sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b diselenggamkan oleh Dewan

Pengurus lGdin Indonesia berdasarksn permintaan dari sekurang-kurangnya

dua per nga jmlah lGdin Frovinsi.

Peserta Munassus terdiri atas:

a. AnggotaBnsayangdiwakili oleh utusan Anggota, yaitu:

a,7. Para Ketua Umum Dewan Pengurus lGdin Provinsi secara ex-officio,

a.2. Uhtsan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus

I*ng$ap l(adin Provinsi yang dtagendakan khusus untuk itu menjelang

Munassw, sebanyak dua orang;

b, Anggota Luar Bia.sa yang diwakili oleh ufusan Organisasi perusahaan dan

Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi

menjelang Munassus, dan diatur dalam Angg;amn Rumah Tangga.


d. Dewan Perirtbangan lGdin Indonesia; dan

e, Dewan Pengurus lGdin Indonesia.

Peserta sebagaimana dimaksad ayat (g) huruf a dan b adalah peserta penuh.

Pesertra harus memiliki Karts Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang masih

berlalat

(3)

(4) Peninjau.,.


-20

(4) Peninjau pada Munassus:

a. unfuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebag imana

dimaksud ayat (ll huruf a, ketenfuan mengenai peninjau Munassus sama

dengan ketentuan peninjau Munas sebagairnana dimaksud Pasal 77 ayat (5);

b. untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b, tidak

ada peninjau Munassus.

(5) Hak peserta Munassus:

a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan hurtf b

mempunyai hak suara dan hakbicara;

b. Dewan Penasehat IGdin Indonesi a mempunyai hakbicam;

c. Dewan Pert'tmbangan Kadin Indonesia mempunyai hakbican;

d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempunyai hakbican;

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata lr;rnb dan ketentuan-ketentuan

Lain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang lidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(6) Kewajiban peserta Munas sus adabh mertaatt dan melaksanakan semua ketentuan

Anggaran Dasar dan Arrggarun Rumah Tangga serla |ata tertib dan ketenfuan-

ketentuan lalu:r mengenai penyelenggaraan Munassus, wpanjang ndek

bertentangan dengan Anggamn Dasar dart Anggaran Rumah Tangga.

(7) a. Munassus untuk Wrabahan lnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dtnyatakan mencapai kuorum dan sah jilrv- dihadn oleh sekurang -kuratgnya

dua perttga dan }amlah Peserla Penuh sebagaimana dimaksud ayat (g) fuirul a

danhurufb.

b. Munassus untuk pembubaran otganisasi dinyatalan mencapai kuorum dan

sah jika dihadiri oleh seluruh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (31

huruf a dan hvwuf b.

(8) Apabila kuorum trdak tercapai maka Munassus dapat drtunda palirrg lama 2 (dw)

iam.

(9) Apabila...


-2L

(9) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga

tercapai, maka Munassus dinyatal<an batal dan petmintaan vntuk nengadakan

Muna.ssus diny atakan gtgal.

(1O) a. Keputusan mengenai Wnyempwrraan atav'ptubahan Angguan Dasar dan

Anggaran Rttmah Tangga harus disepakati secara musyawarah atan oleh suara

terbanyak dari pesefia penuh yang hadir dalatu Munassus setelah Munassus

dinyatakan mencapai kuorum dan vh sebagaimana dimaksud ayat Q) huruf a.

b. IGputusan mengenai pembabaran organisasi harus disepakati oleh seluruh

pesefta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah

Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah rebagaimana dimalsud ayat

(D hurufb.

Pasa|20

Dewan Penasehat lGdin Indonesia

(1) Dewan Penasehat adalah penng$at organisasi Ikdin Indonesia yang dipilih dan

diangkat oleh Munas,

(2) Dewan Penasehat beranggotakan tokoh-tokoh dunra usalla nasional dan

masyarakat yang dtarggap mamplu memberikan pemikiran-pemikiran dalam

r angl<a pengembangan perekonomian Indonesia,

(3) Dewan Penasehat terdtn atas seoranS Keita dan beberapa Walcil Kefua serla

sejumlah anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

(4) Dewan Penasehat lGdin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berlanggung

jawab kepada Munas.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat \G;din Indonesia:

a. nremberikan nasehat mengenai perkembangan ekonomi baik diminta rnaupvn

tidak, dalam mngka pening]<atan daya saing ekonomi nasional sebagai

masukan dan usulan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai

kebutuhan.

b. Dewan ...

t.

b.

o.",JlFulf,55r.",o-22

Dewan Penasehat menyampaikan analisis perkembangan ekonomi setiap akhirtahun dan prediksi perkembangan ekonomi tahun berikuhrya kepada DewanPengurus Ibdin Indonesia.

nrenyampaikan sara'.-saran untuk penyusuna n rancangan Kebijakan Umumdan Rencana lGrja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan

ekonomi kepada Munas.

menyampaikan saran x,bagai bahan unfuk penyusunan rancangan program

kerja tahunan, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi kepada papat

Pimpinan Nasional.

bekerja secara kolektif yang tata cara\ya ditentukan dan drsepakatt daramrupat Dewan Penasehat Kadin trdonesia.

Dewan Penasetat Kadrn Indonesia menyelenggarakan rapat-rapat sesuai

kebuttthan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, satu diantaranya

diselenggarakan sebelum Rapat pimpinan Nasional dan Musyawanh Nasionar,

Dewan Penasehat Kad.* Indonesira dapat merak*an rapat konsultasi dengan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia unhtk mendapat penlelasan yangdiperlukan.

I.

Pasal 2l

Dewan perfimb angan Kadin Indonesia

(1) Dewan Pertrmbangan Kadin Indone sia adarah perangkat organisasi Kadin

Indonesia ya'g terdiri atas peraku ekonomi dan wakil pengusaha provinsi yang

dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan

sebagaunarn dimaksud pasal 1,7 ayat (g).

(2) Dewan Perttmbangan Ikdin Indones ia beranggotakan pelaku-pelaku ekonomiyang menya\urkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan ditambah unsur pengusaha provinsi dari sehap

Kadin Provinsi, yang masing-masing diwakili secara ex-officiooleh Ketua Dewan

Pertimbangan Kadin provinsi.

(3) Dewan...


-23

(3) Dewan Perfrmbangan Iedin Indonesia dipimpin oleh seorang lirlhta dan empat

orang wakil Ketua, terdiri dari unsw Usaha Negara, unsur Usaha Koperasi, unsurusaha swasta, dan unsur pengusaha provinsi dan jika diperlukan dapat ditambah

sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dewan Perttmbangan Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya

ber:tanggang jawab kepada Munas.

(5) Tugas dan wewenang Dewan perlinbangan lG_din Indonesia:

a. nrelakukan pemantauan terlwdap peraksanaan Artgaran Dasar dan Anggaran

Rtxnah Tangga dan Keputusan-Kepufusan Munas;

b. menilai dan mengusulkan penyempurn aan dan/ atau penelitian rebth lanjutatas laporan ker1a, keuangan, dan prbendahaman yang diajukan oleh Dewan

Pengurus Ikdin Indonesia;

c. nrelakukan pemantauan terhaaap dinamika Anggota Lvar Biasa agar tetap

sejalan dengan Kebijaksanaan umum Kadin dan memberikan pertimbangan

dan saran kepada Dewan pengurus Kadin Indonesi a mengenai pembinaannya;

d. nrenyampaikan pertimba ngan dan sann kepada Dewan pengurus Kadin

Indonesia baik diminta atz\tpun tidak mengena i hal-hal yang menyangkut

dunia usaha dan organisasi;

e. nrelakukan pengamatan dan penilaian atas pela!<sanaan bisnis yang bersih,

transpara\, profesional dan ettka bisnis oleh durua usaha dalam lingkup

nasional, regional, dan internasio rwr serta menyampaikan hasiL penlraian dan

saran-tindak kepada Dewan pengurus lGdin Indonesia;

f. menyampaikan pefirmbangan dan satan sebagai bahan untuk pen)rusunan

rancangan Program Umum organisasi kepada Munas, setelah menampung

aspirasi dan Anggota Luar Biasa dan pengasaha provinsi;

g. nrenrfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa untukmenetapkan utusan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha Tingkat

Nasional pada Munas, Munaslub, dan Munassus sebagaimana dimaksud pasal

1.7 ayat (4) huruf b, Pasal 18 ayat (7) huruf b dan pasal t9 ayat (3) huruf b,sesuai ketenfuan yang diatur dalam Anggnan ktmah.tanggai

h. menlrusun ...


-24

h. menyusun daf\ar nama ca|on Dewan Pet1atttbarrga:n Kadjn |ndonesia dan

DewanPensuruslbdinlndonesiadar'rAnggofuBiasaKadinsesuaidengan

ketentuan Pasal t huruf m yang memiliki K[A-B yang berlaku yang dicalonkan

atavpun mencalonkan diri sesuai .ketentuan Pasal 32, dan menyamput'zrnya

kepada Munas.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5),

DewanPertimbanganlQdinlndonesiadapatmemberikansaranmengenai

pelaksanaan kebijaksanaan organisasi, Anggann Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga,, dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas kepada Dewan

Pengurus Kadin Indonesia.

(7') Dalam melaksanakan tagas dan wewenanS sebaSaimana dimaksud ayat (6),

Dewan Pertimb angan Kadtn Indonesia dapat membentuk komisi-komisi dan dan

di antara anggota Dewan Pertimba ngan l(adin Indonesia yang menjadi mitra kerja

yangbercamaan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(8) Dewan Perttmbangan Kadin Indonesia bekerla secara kolektif yanS tata catanya

ditentukan dan disepakati oleh dan dalan rapal pleno Dewan Pertimbangan lkdin

Indonesia yang diadakan menurut kebufuhan dengan ketentuan sekurang-

laarangnya satu kali setahun.

(9) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan

mengadakan konsultasi atau rapat-tapat dengan Anggota Luar Bnsa, yaitu

Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagtr Badan Usaha Milik

Negara, Badan llsaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, dan Organisasi

Pengusaha Tingkat Nasional dan Pengasalw Provinsi.

(10) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menyelenggatakan rapat pleno

tahunannya sebelunr diselenggarakatvrya Fg,pat Pimpinan Nasional, untuk

menyusun saran'satan yang akan Caaj'akan pada Rapat Pimpinan Nasional

tersebut.

(11) Rapat pleno Dewan Perfirnbangan lGdin Indonesia dtrryatzkan mencapai kuorum

dan sah jika dihadiri oleh lebih dan satrt pet dua jumlah arrgotanya dan

kepuhrsan dinyatakan satr dan mengikat anggof,'nya jika disepakati oleh suara

terbanyak dai anggota y ang hadtr.

(ID APabrla "'


-25

(lD Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda palinglama dua kaLi

30 (figa puluh) menit.

(13) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimalcsud ayat (12) kuorum ndak juga

tercapai tetapi dihadrri oleh sekurang -kurangnya sahr per tiga jumlah

anggolanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang

diambil adalah sah.

(14) Rapat pleno Dewan Pert'tmbangan Kadin Indonesia untuk pelaksana n fitgas dan

wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g, dilaksanakan

sebelum peny elenggaruan Munas/Munaslub/Munassus.

(1)

Pasal 22

Dewan Pengurus lGdin Indoresia

Dewan Pergurus I(adin Indonesia adalah pranfut orgatdsasi l<afun Itdorsia darr

merupakan pimpinan |ertinggi Igdirt mewakili organivsi keluar deu:.ked ano dngan rrtas

kepengurusan lima bhuqyang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui

sisiem pemilih an sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9) terdiri &ri pengurus

Haian, Pengurus Harian l*ngTap, dan Pengurus kngfup.

(2) a- Penguus Harian I<admlndorsia adaJah Perangl@t De.unn Pergurus l{adin krdonesia yarg

Edllr: daxrK*nUmum &n Pa:a Walol IGfua Unuln

Pergunx llai:rinlrrrfup lQdin Indcnesia adalahPerzutglrzo- Deumn Perguns Ikdin

Indonesia yrg tudiri dar'Pagamsllarjian Kadin Indonesia dan Para Komiie Tetap langjwdafmla disesuaikan menund k#ufuharu

Pengurus Lenfup Kadin Irdmesia afuJah Pewtfut Deuan Pergmus lGdin Indcnesia

yarg brdiri dari Pengurus HariarL Pergurus Hat'rmlr,rd{ap enPara Wakil Kea,la I(omib

Tebp, &n Kelnm BadwvBadrr:. dNatus Keam knfug*Ir,tnLarga kmemal lGdin

Irdonesia

(3) Dewan Pengurus lkdin Indonesia Lrrfiryas menetapkan kebijakan pelaksanaan

fungsi dan tugas Kadin sebagaimarw dimaksud Pasal 9 dan pasal I0 serta

kepufusan-keputusan Munas dan Rapimnas, serta befianggang jawab kepada

Munas,

(4) Pemilihan ...

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-26(4) Pemilihan dan pengang]<,atan Dewan pengurus Iedin Indonesia dalam

Munas/Munaslub dilakukan melalui pemilihan Kefua umum Dewan pengurus

Ikdin Indones ia yang sekaligus merangfup sebagai Ketua Forrnatu r dan empat

anggota formatur sebag aimana dinraksud pasal lZ ayat (g).

(5) Komite tetap merupakan baglan kepengurusan Kadin Indones ia yang menangani

aspek-aspek lintas- sektoral.

(6) Dewan Pengurus Ikdin Indone sia dalam melaksanakan tugas sebagaimana

din.raksud ayat (2) berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan rcncana kerjal

b. mengangJ<at para Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap yang merupakan

bag\an dan kepengurusan Komite Tetap yang jumlal-ya disesuaikan menurut

kebtfithan;

c. membentuk badan-badan dan/ atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-

komite luar negeri Oilateral, muJtilateral), komite-komite khusus/teknis, lem_

b aga-lembaga, b adan -b aAan, dan y aya.saa-y ay asarl:,

d' men$entuk panrtia dan komiie khusus yang bersifat ad hoc,serta mengangkat

penasehat-penasehat ahli yang diperh*an untak berbagai keglatan r tugas, dan

usaha;

e. menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan penas ehat Kaarn

Indonesiia, Dewan Pefiimbangan Kadin Indonesia dan/ ab,' anggota Dewan

Pengurus Kadin Indonesia yang melakukan plangg;atan atas Anggaran Dasar

dan Anggamn Rttmah Tangga, dan ketenfuan organisasi lailuirya, setelah

berkonsultasi dengan Dewan perfirnb angan liu,.din lndonesia;

f . menetapkan sanlsi organis asi terhaaap Dewan pengurus lGdin provinsi yang

tidak melaksanakzn dan/ atau melakukan pelanggaran atas ketenttan

Anggaran Dasar dan Anggann Rumah Tangga, dan ketenfuan organisasi

lainnya setelah berkonsultasi dengan Dewan pertimbangan lGdin Indonesia.

Pembentukan badan-badan dan/atzu lembaga-lembaga internal sebagaimana

dimaksud huruf c dan d, diatur tersendiri dalam keputusan Dewan pengurus

Kadin lndonesia, dan dalanr peraksa nnn tvgasnya bertanggvng jawab kepada


I

(7) Dewan...


-27

(7) Dewan PenSurus Ikdin Indonesia mengesahkan dan mengukuhkan Dewan

Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus lGdin Provinsi hasil

Musyawarah Provinsi.

(8) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat mengangkat Anggota Kehormatan IGdin

Indonesia yang pengahffannya diteta;pkan lebih lanjtx dalam Anggaran Rumah

Tanga.

(9) Dewan Pengurus IGdin Indonesia bekerja secara kolektif yarLg tate caranya

ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rupat Dewan Pengurus lGdin

Indonesia.

(10) Dewan Pengurus lGdin Indonesira unfuk menetapkan keputusan mengenai

masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakul@n dalart rapat

yang mencapai kuorum dan sah j*a dihadiri oleh lebih dan sattt per dua jamlah

anggota Pengurus Hanan Le.ng$ap.

(ll) ApabiLa kuorum ttdak tercapar, maka rapat sebagainrana dimaksud ayat (lO)

ditunda selama dua kali lima belas menit,

(12) Jika sesudah dua kali penundaan sebagainwna dimalsud ayat (71) kuorum tidak

juga tercapu tetapi drhadrn oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah

anggotanya, mal<a rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang dtambil

adaLah sah.

(13) Dewan Pengurus lGdin Indonesia mengadakan Papat Pimpinan Nasional dan

rapat-rapaf lainnya yang dianggap perlu.

(14) Papat-Mpat Dewan Pengurus Kadin Indonesia:

a, Rapat Pengurus Hanan menelapkan kebijakan organisasi yang penting dan

nrendesak berdasarkan kepufusan-keputusan musyawarah, sekurang-

kurangnya satu kali dzlam 2 (dua) bvlan dan hasilnya harus dilaporkan

kepada rapat Pengurus Haian Lengkap,

b. Fapat Pengurus Harian Lengkap lGdin Indonesia menetapLan kebijakan dan

koordinasi atas kegiatan dan tugas-tagas Komite Tetap, dtalakan menurut

kebufuhan, sekunng-kurangny a satu kali dalam 3 (ngd buJan.

c. Rapat..,


-28

c. Rapat Pengurus Irngkap l(adin Indonesi:a menetapkan kebijaLan dan

koordinasi secara menyeluruh, dradakan menurut kebutuhan, sekurang-

kurangnya satu kali dalarr.6 (enam) bulan, satu di an&lranya draAakan

sebelum Rapat Pimpnan Nasional.

(15) Dewan Pengurus lGdin Indonesia menerima saran-saran baik diminta ataupun

tidak dan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbanganlkdin Indonesia.

Pasal23

Rapat Pimpinan Nasional

(1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat prmpinan jajaran

organisasi dalam mngfu koordinasi, sinkronisasi dan apaya-upaya sinergistik

daTam perencanaan dan pelaksanaan program-proguam ariar-jajann.

(2) Dewan Pengurus lGdin lrdonesia menyelenggarakan Rapimnas, sekurang-

larangnya satu kali dalam safit tahun, untuk menlalarkan ketentuan

sebagaimana ditentukan pada ayat (7).

(3) Rapimnas dihadii oleh peserla dan peninjatt.

(4) Peserta Rapimnas terdiri atas:

a. Dervan Penasehat Kadin Indonesia;

b. Dewan Pertimbangan IGdin Indonesia;

c. Dewan Pengurus IGdin Indonesia;

d. Ketua Umum-Kefua Umum Dewan Pengurus l(adin Provinsi;

e. Ictua Umum-Ketua Umum Anggota Lr:ar BiasaTtngSat Nasional.

(5) Peninjau Rapimnas terdinatzs:

a. AnBBota Kehonnatan l(adin Indonesia;

b. Utusan Dewan Pengurus lkdin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh

Dewan Pengurus Ikdin Indonesia;

c. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang jumla}u:rya ditentukan oleh

Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

d. Direkhrr Eksekutif Kadin Indonesia dan lG;din Provinsi.

(6) Hak...

(6)


-29

Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimnas:

a. Setap peserta Rapimnas mempunyai twk yang vma, yaitrt hak suwa den hak

bicara.

b. Kewajiban peserta Rapimnas aAalah menaati dan melaksanakan semua

ketentuan Anggamn Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata terhb dan

ketenfuan-ketentuan Lain mengenai penyelenggiaraan Rapimnas, sepanjang

ttdakbertentangan dengan Anggaian Dasar dan !*tggaran Rumah Tangga.

c. Hak peninjau Rapimnas diatar dalam tata terttb pe,nyelenggaraan Rapimnas,

sepanjang ttdak beftentangan dengan ltnggaran Dasar dsn Anggaran Rumah

Tangga.

Rapimnas mempunyai wewelurng:

a, menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pmbagtran tugas setiap

jajaran organisasil

b. nrelakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik

dalam perencanaan dan pelaksanaan prcgram-program anta*jajaran;

c. nembantu Dewan Pengurus l@din Indonesia untuk memutuskan hal-hal yang

hdak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya diperlanggung -jawabkan

kepada Munas.

a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c,

Rapimnas harus mencapai kuorum dan drnyatakan s"h jika dihadiri oleh lebih

dari satu per dua jamlah peseria Rapimnas sebagainrana dimaksud ayat (4)

dan keputusannya dinyatzkan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika

disepakati secara musyawamh atau oleh ssara terbanyak dai psefia yang

hadir.

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a ttdak tercapai, maka Bapimnas

dapat ditunc.a sebanyak-banyafu'rya dua kali satu jam.

c. Jika sesudah pewtndzan sebagaimarw dimaksud huruf b kuorum belum juga

tetcapai, maka Rapimnas teta'p dilangsungkan dan semva keputusan yang

dtambil adaLah sah dan mengjkat organisasi dan anggotu jika disepakati secara

musyawarah abu oleh suara terbanyak dari peset+a yanghadb.

(7)

(8)

LL

PasaL24 ,,,


-30

Pasal 24

Sekretariat IGdin Indonesia

(1) Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana kebijakan dan ptogtam kerla yang

dttetapkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, serta menyelenggarakan program

layanan kepada Anggota dan dunia usaha.

(2) Sekretariat IGdin Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif

nrerupakan tenaga professional yang bekerja penuh wakfu,

yanS

bukan

pengusaha/ pegawai negeri/swasta dan tidak boleh drrangkap oleh Dewan

Pengurus, Dewan Penasehat dan/ atau Dewan Pertimbangan.

(3) Direktur Eksekutif Sekretariat Kadin Indonesia daLam melalsanakan layanan

kepada Anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban

men)nlsun ptogram kerla dan anggaran tah'urwn sekretariat untuk disahkan oleh

Pengurus Harian Ikdin Indonesia.

(4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatubn (fit and

proper tesb dai calon-calon yang diseleksi secara terbul<a, dtang]<at dan

diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Harian IGdin

Indonesia.

(5) Direktur Eksekutif mengajukan sfnrktur organisasi Sekretarirat Kadin Indonesia

unfuk ditetapkan oleh Pengnrus Hanan Kadrn lndonesia

Pa.sa|25

Musyawarah Provinsi/ l{ahapaten/1totu,

( 1 ) Musyawarah Frovinsi dan lbbupaten/ l(ota:

a, untuk Provinsi disingkat Muprov, adalah perang$at organisasi Kadin Provinsi

sebagai lembaga perwakilan anggota dan merttpakan brnbaga kekuasaan

tertings Kadin Provinsi;

b. untuk I(abupaten/Kota disingkat Mukab /M'rkota, adalah perung$at organisasi

lfcdin lbbupaten/Y\ota sebagai lembaga anggota dan mentpakan lembaga

kekuasaan teftinggi l&din lGbupat en/Kota;

(2) a. Muprov/ ...


-31

(2) a, Maprov / i|v{;tlJrab/ Mttkota diselenggankan sata kalt dalam 5 (lima) tahun oleh

Dewan Pengurus Kadin Provinsi,/Kabupaten/Y\ota masing-masing yang

pelaksanaannya paling cepat 2 (dud bulan sebelum atau paling lambat dua

bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir;

b. Dewan Pengurus lGdin Provinsi/Yabupaten/Y'ota membeitahukan secara

tertulis renca a penyelenggaman Muprov/Mukab /Mvkota selarnbat-

lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada:

b.1. untuk Muprov: Kadin Indonesia, perang$,at lGdin Pncvinsi, Kadin

l(abupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa lGdin Provinsi;

b.2. untttk MukablMukota: lhdin Provinsi, perungkat Kadin Kabupaten/ Kota,

Anggota Luat Biasa Ihdin lbbupaten/Kotz dan Anggota Biasa yang

bersangkutan.

(3) Muprov/Mukab/ Mvkota masing-masing dihadiri oleh pes erb dan peninjau.

(4) Peserta Muprov,/Mukab/Mukota terdid atas:

a. 1 . untuk Muprov : Anggotz Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:

c.

d.

a.7.7, Para Kefua Dewan Pengurus l(aArnl{abupaterr/l<ota secaru ex-offrcio,

a.1,.2. Utusan Anggota Labvpaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan

Pengurus Innglap l(adin Kabupaten/lbta yang Htusus diadakan

menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang;

unfuk Mukab/Mukota: Anggota Biasa yangbercang\cutan;

untuk Muprov: Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh

utusan OrSanisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi

yang dipilih melalui konvensi menielang Muprov, dan dtatur dalam

Anggar an Yumah T angg;a;

Dewan Penasehat Kadrrr Provinsi/kabup aten/ Kota yang bersangkutan;

Dewan Pertimb angan Kadin Provinsi/I&bupate n / Il-citz yang bersangl<wtzn;

Dewan Pengurus l(adin Provinsi/ l<ebupaten/I<ota yang bersangkutan.

Peseria sebagaimana dimaksud huruf a,1., a,2, danb adalah peserta penuh.

Peserta harus memiliki KaftaTanda Anggota Biasa (KIA-B) yang masih berlaku.

a.2.

b.

(5) Ketentuan...


-32

(5) Ketentuan mengenai Peninjau Muprov/Mukab /Mt;Jrota dtattlur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

(6) Hak peserta Muprov / Mukab / Mukota:

a.1. untuk Muprov: Peserla Penuh mempunyai bak suara yang mencakup hak

memilih Kefua Umum Dewan Pengurus lGdin Provinsi yang sekaligus

merangkap Kefua Formafur dan 4 (empat)'orang anggota" formafitr, hak

bicara dan hak dipilih;

a,2, untuk Mukab/Mukota: Peserla Penuh mempunyai hak suam yang mencakup

hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadim lhbupaten/Kota yang sekaligus

merangkap Kefua Forrnafur dan 4 (empat) omrlg arLggclz, formain, hak

bicara, hak drpihh dan hak mengusulkan nama calon Dewan Penasehat,

Dewan Pettimbangan dan Dewan Pengurus l<adrn llabupaten/Kota melaLur

Dewan Pertimba ngan Yra'din lbbupaten / Kota;

b. Dewan Penasehat l{adtn Pnrvinsi/Kabupaten/Kotu" yang bersangkutan

mempunyai hak bicaru dan hak drprhh;

c, Dewan Pertimbangan lkdin Provinsi/I(abupaten /l(oA yang bersangkutan

nrempunyai hakbicaru dan hak dipilih;

d. Dewan Pengurus l(adin Provirui/Kabryaten/lbta yang bersangkutan

mempunyai hakbicara dan hak dipilih.

(7) Kewajiban peserta Muprov/Mukab /Mrli.&lots, aAalah menaafi. dan meLalrsanalan

semua ketentuan Anggprarr Dasar dan Anggamn Rumah Tangga serta tata l.rrnb

dan ketenhnn-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprov/Mlkab/

Mukota sepanjang trdak bertentzngan denga.n Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

(8) Muprov/Mukab / Mukota mempunyai wewenang:

a, memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertangga gJawaban atas

peLak-saraan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendatwraan daiDewan Pengurus Ikdin Frovinsi/IQbupaten/Kota yang bersangkutan, serta

perlangganglawaban peLaksanaan tugas Dewan Pertimbangan dan Dewan

Penasehat yang bersangkutan;

b. menetapkan ...

(9) a.


_33

menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi lkdinProvinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang *jalan denga:n program

Umum Organisasi Tingkat Nasional;

menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Kadin fuovvtsi/Kabupaten/lbta

yang bersanghttan, yarrg seialer. dengan kebijakan umum organisasi yang

tingkatny a lebih tinggi;

menetapkan kepufusan untuk menyele satkan prmasalahan organisasi dan

masalah - masaLah p enhng latnny a;

memilih dan mengangl t Dewan Penasehat, Dewan Pefiirnbangan, dwt

Dervan Pengurus Kadin Provinsi /l{abapaEn/Kota yang bersangkutan.

Pemilihan dan penganglatan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangart darr

Dewan Pengunrs sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e difakukan melalui

sistem pemilihan Kefua Umum Dewan Pengurus IGdin Provinsi /Ketua Dewan

Pengurus Kadin lG,bupaten / I<ota masing-masing, yang sekaligus merangkap

sebagai kefua fornafur dan 4 (empat) omng anggota formatur.

Formatur sebagaimana dimaksud hurul a dibei kepercayaan dan wewenang

untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pet{trnbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Provinsi /lbbupaten/Kota yang bersangkutan.

Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus IGdin

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipilih dengan mengatamakan

nama-nama dan daflar nama calon yang disusun oleh Dewan Perttmbangan

masing-masing.

Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin

Provinsi/Ikbupaten/Kota terpilih selanjutnya dimintakan pengesahan dan

pengakuhannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih

tinggi.

Tatz, cara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus lGdin

Provinsi/Kabup aten/ l<ota dratlTr dalam Anggaran Rumah Tangga.

b.

(lo) Muprov/ ...


-34

(10) Muprov/Mukab /Mukota duryat*an mencapar kuorum dan sah jika dihadiri

oleh:

a. unhrkMuprov: lebih dari satuper duadari jumlah peserla penuh.

b. untuk Mukab /Mukota: lebih dai satu per dua jumlah peserta penuh.

Dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika

disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang

nrenrpunyai hak suara yang hadir dalam Maprov / Mukab/ Mukota yang

bersangkutan.

(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Muprov/Mt*ab/Mr*ota yang bersangkutan

dit:undapalinglama 2 (dua) jam.

(12) JiVa sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (17) kuorum belum juga

tercapairmaka:

a. untuk Muprov:

a.l. Jika Muprov dihadiri oleh sekurang-hxangnya saf:rr per tTga dai jumlah

Peserta Penuh, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua

keputusan yang diarnbil adalah sah dan mengikat organisasi dan

anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak

dari peserta yang punya hak suara dalam Muprov.

a,2, Jika yang hadir kurang dai satu per nga dari jumlah Peserta Penuh,

nraka Muprov ditunda palinglama S (nge) bu,lan, dan Dewan pengurus

IGdin Frovinsi segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Muprlcv

dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri

Muprov kepada Peserta dan Peninjau Muprov.

a.3. Jika, sesudah penrxrdaan sebagaimana dimaksud hwul a.2. kuorum tidak

juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsung$an, dan semua kepufusan

yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika

disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta

yang pvnya hak suara ya ghadft dalam Muprov.

b. untuk Mukab/Mukota:

b.1. Jika...

PRESIDENREPUBLIT. INDON

-35

b.l,.J*a MukablMukota dihaArn oleh sekurang-t<urangnya satu per tiga

dan jumlah Peserta Penuh, Mvkab/Mttkota tetap drlangsungkan, dan

semua keputusan yang diambil adalah sah d,an mengikat organisasi dan

anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak

dari tu:ggotz Biasa yang hadir dalamM*ab/Mukota.

b.2, Jika yang hadir kurang dari sah,r per hga jumlah peserla penuh,

Mukab/Mukota drtunda paling lama 3 ggd bulan, dan Dewan

PenSurus Kadin lbbupaten/Kota segera menjadwalkan kembali

penyelenggaraan Mukab /Muko ta dan meng;Amkan pemberitahuan dan

ttndangan kenrbali nrenghadiri Mukab/Mukota l<epada pesefia dan

Peninjau Mukab / M'akota.

b.3. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud hvrut b.2. kuorum tidak

juga tercapai, maka Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua

keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan

anggota jika disepakati secara nrusyawarah atau oleh suara terbanyak

dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.

Pasal26

Musyawarah Provinsi/IQbupaten / Kota Luar Biasa

(1) Musyawarah Frovinsi,/I(abupaten/Y,ota Luar Bia.v", disingkat Muprovlvb/

Mukablub,/Mukotalub, adalah Musyawarah yang diselenggarakan dr luar jadwaL

berh.ala Muprov/Mukab/Mukota untuk meminta pefiznggungSawaban Dewan

Pengurus Kadin Provinsi/ lhbupaten/ Kota mengenai pelanggann-pelanggaran

prinsip atas Anggaran Dasar dan Angamn F.umah Tangga dan/ atau

penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/l<abupatsn/lbta, dan/ atau tidak berfungsinya

Dewan Pengurus l&din Provinsi /Ihbupaten/lbta, sehingga ketentuan-ketentuan

A&ggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/ atza keputusan-keputusan

Muprov/Mukab/ Mukota tidak terlaksana sebagatnana mestinya.

(2) Muprovlub/ ...


-36

(2) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (l) diselenggara-

kan berdasarkan pernintaan dan:

a. untnk Muprovlub: sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan sata pr dua dan jumLah Anggota

Luar Biasa Tingkat Provinsi yang mengikuti Muprov terakhir yang merupakan

hasil keputusan rapat Dewan Pengurus masing-masing;

b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kurangnya satu per dva jumlah

Anggota Biasa Kabupaten/Kota, yang bersangkutan yang mervpakan hasil

kepuhrsan tapat Dewan Pengurus masing-masing.

(3) Pernrintaan penyelenggaraan Muprovlub / Mukablub/Mukotalub sebagatntana

dimaksud ayat (l) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai

berikut:

a. Ad^nya peingatan terhrlis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus lGdin

Provinsi,/Ikbupaten/Kota atas hal-ha| sebagaimana dimalsud ayat (l)

sekaligus memberikan batas wakbt paling Lama 30 (tiga puluh) hari untuk

ner.nperbaikinya yang diberikan:

a.1, untuk Muprovlub oleh Dewan Pengurus KaAn l@bupaten/Kota

sebagaimana dimalisud ayat (Z) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin

Kabupate n / Kota masing- mas ing yang bersanglwtzn;

a.2. vnhtk Mukablub/Mukotalub oleh Anggota Biasa sebagaimarla

dimaksud ayat (21 huruf b.

Jika setelah batas waL<tu sebagaimana dimaksud huruf a pnngatan tersebut

trdak dtindal*an, maka Dewan Pengurus lGdin Provinsi/lbbupaten/ Kota

diberi peringatan tertulis keduz dengan batas wakit pabrg lama tiga puluh

hari untuk me mperbaikrnya.

Jika setelah batas wakhr sebagainzna dirnaksud huruf b Dewan Pengurus

Kadin Provinsi /Ibbapaten/Kota nd* juga mengindahkan peringatan tertulis

kedua tersebut. maka:

c.1 . untuk ...

(4)

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-37

c.1. unhrk Muprovlub: Dewan pengurus Kadin Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud ayat (2) ht''uf a, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, dapat mengajtkan permintazn untuk mengadakan

Muprovlub berdasatkan kepufusan rapat Dewan pengurus Kadin

Kabupaten/ I(ola masing-masing yang bersangkutan terlebih dahulu;

c.2, unhtk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf b secata bercama-sama dapat mengajrrlian prmintaanuntak mengaAakan Mukablub / MukotaLub.

a. settap Dewan Pengurus lGdin lGbupaten/Kota/ Anggota Biasa yang memintadiadakannya Muprovlub/Mukablub/M'kotarub dapat menarik kembaliperrnintaannya jika yang bersangkutan berpndapat telah te}adi kesalalwn

daLam penrlaian atas Dewan pengurus lGdin provinsi /yabupaten/Kotz.

b, Dewan Pengurus Kadin rbbupaten/Kota/ Anggotz Bia.sayang menarik kembalipermintaan dtadakatnya Muprovhtb/Mukablub/Mukotalub *bagainanadimaksud huraf a tidak drbenarkan mengulangi permimtaat atau ikut meminta

diadakannya Muprovlub/M*abLab/M'kotarab untuk alasan kasus yang

sama.

Penyelenggaru dan penattgungtrawab Muprovlub,/Mukablub/Mukotalub:

a' untuk Muprovlub: Dewan-Dewan pengurus lGdin lGbupaten /rbta yang

bersangkutan yang meminta diad,al<arnya Muprovlub menjadi penyebnggara

dan penanggxtg jawab pelaksanaan Muprovlub seterah berkonsurtasi terlebih

dahula dengan Dewan pengurus Kadin trdonesia;

b. untuk Mukabrub/Mr*otalub: Anggota Biasa yang bers ang$ttanyang meminta

diadakannya Mukablub/Mukotalub menjadi penyelenggan dan penanggtngjawab pelatrs anaan Mukablub / Mukotatub setelah berkonsultasi terlebih

dahulu dengan Dewan pengurus Kadin provinsi yang bersangkutan.

(s)

(6) Penyelenggara ...

PR ES IDENREPUBLIK INDONESIA

_38

(6) PenyelenSgara dan penangganl iawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub

mempersiapkan tata rcrnb yang juga memuat t,;ta cara penyampaian pendapat

dan penilaian atas hal-hal yang teLah dilakukan Dewan pengurus yang

bercangkutzn yang dianggap telah menyimp ang dan atau trdak sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggann Rumah Tangg a, dan atau pnyelewengan

keuangan dan perbendaharuan organisasi dan/ atau tidak berfungsinya Dewan

Pengurus Ikdin Provinsi / Iebup aten / y.ota,

(7) Keputusan-keputusan Muprovlub/MukabLub/M*otalub mengikat organisasi

dan anggota.

(8) Peserta Muprovlub / Mt*abLub / Mr*otalab:

a.l. untuk Muprovlub: Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggo ta, yaiht:

a.1.1,. Pam Ketua Dewan Pengurus yadim l@bapaten/Kota secara ex-officiq

a.1,.2. Utusan Anggota kzbupaten/kota yang dipilih dalam papat Dewan

Pengurus lr;ngl<zp I(aAtn (ebupaten/Kotu yang khusus diadakan

menjelang Muprov, sebarryak dua orangl

a.2. untuk Mukablub/MukotaLub: Anggota Biasa yang bersang]<utan;

b. untuk Muprovlab: Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan organisasi

Perusahaan dan organisasi pengusaha Tirykat provinsi yang dipilih melalui

konvensi menjelang Muprov, dan dtatur dalam Anggatan Rumah Tangga;

c. Dewan Penasehat Kadin provinsi/Kabup aten/l(ota yang bersangkutan;

d. Dewan Pertimb angan Kadtn provinsi/IGbup aten/Kota yangbewng(atan;

e. Dewan Pengurus l&din Provinsi / Ibbupaten / Kota yang bersang]<ttan.

Peserfa sebagainrana dimaksud huruf a danb adalah peserta penuh

Peserta harus memiliki rkrtaTanda Anggota Biasa (KIA-B) yang masih berlaku.

(9) Peninjau pada Muprovlub/Mukablub/Mukotalub hanya Dewan pengurus yang

ttngj<atan or ganisasiny a lebih tinggi.

(1 0) FIak peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:

a.1. unfuk Muprovlub: Peserta penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak

nremilih Ketua umum Dewan pengurus IGdin provinsi yang sekaligus

merangkap Kefua Fonnatur dan 4 (empat) orang anggota formatur, hak

bicara dan hak dipilih:

a.2, unt:,*,..


_39

a.2. unhI* Mukzblub/Mukotalub: peserra penuh mempunyai hak suara yang

mencakup hak memilih Ketua Dewan pengurus r{*drn Kabapaten/rbta yang

sekaligus merang)<ap Ketua Forrnatur dan empat orang anggob forrnatur,

hakbicam dan hak dipilih;

b, Dewan Penasehat Kadrn provinsi/IGbupaten./I(ota memp unyu hak brcamdan hak dipilih;

c. Dewan Pertimbangan l&din provinsi /y,,abapaten/Kota mempunyai hak

bicara dan hak dipilih;

d. Dewan Pengurus l&din provinsi /Kabupaten/rbte yarLg bersangkutan

mempunyai hakbicara dan hak dipilih.

(11) Kewajiban peserta Muprovl ub/ Mulrablub/Mukotalub adabh menaat danmelaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggara,. Rumah Tangga

sefta tata tertrb dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan

Muprovlub/Mukablub / Mr,d..otaLub sepa'jang |.dak bertentzngan dengan

Anggaran D asar dan Anggaran Rumah T angga,

(1 2) Muprovlub / Mukablub /Mukotalub mempunyai wewenang:

a. Menilai, menerinra, dan mengesahkan atau menolak pe,ttanggangsawaban

dan/ atau kinerja Dewan pengurus I(adin provinsi /r@bupaten/l$ta masing-

masing,

b, Jika pefianggongJawaban dan atav kinerja Dewan pengurus lkdinProvinsi/Kabupaten/r(ota sebagaimana dimaksud huruf a ditotak atau, trdak

diterima, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat rnemberhentikan

Dewan Penasehat, Dewan pertimbangan, dan Dewan pengurus Kadin

Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

c. Dalam hal terladi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Muprovlub/

Mukablub/Mukotalub segera mengadakaxt pemilihan dan penganglratan

Dewan Penasehat, Dewan pertimbangan, dan Dewan pengurus l(adin

Provinsi/IQbupaten/Kota baru yang bersangkutan dengan mengafumalan

nama-rwn1a yang tercar.hlm dalam daftar calon yang drustakan pada

Muprov/Mukab/ Mukota sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan urasebagaimana dimaksud pasal ZS ayat (9) dan selanjutnya dimintakanpengesahan dan pengil<vharnya kepada Dewan pengurus yang setingkat lebih

tingSi.

(13) Muprovlub/ ...


-40

(13) Muprovlub/M*abrub/Mr*otalub dnyaakan merrcapai kuorum dan sah jrkz

dihadiri oleh:

a. untuk Muprovlub: sekurang-kurangnya dtn per nga da.. jumlah utusan

Anggota sebagaimana dimalaud ayat (g) hwaf a.l dan hlr:ut d serta

keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika

disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dan peserta yang

mempunyai hak suara yanghadb dalam Muprovlub yang bersangkutan;

b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kura ngnya dua per ttga dan jumtah

Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (a\ hurut a.2

dan keputusannya drnyatahan sah dan mengikat organisasi dan anggota jito-

disepakati secara muayawaxah atau oleh suara terbanyak dari peserra yang

mempunyai hak suata yang hadfu dalam Makablub/Mukotalub yang

bersangkutan.

(14) Apabila kuorum trdak tercapai, maka Muprovlub/M*ablub/Mvkotalub yang

bersangkutan ditunda palingLama Z (dua) jam.

( 1 5) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga

tercapai, maka Muprovlub/ Mukablub/ Mukotalub yang bersangku tan dinyataka,n

batal, dan permintaan untuk mengadakan Muprovlub/ Mukablub / Mukotalub

dinyatakan gagw.

PasaL 27

Dewan Penasehat Kadin provinsi,/IGbupate n / Kota

(1) Dewan Penasehat IGdin Provinsi/lebupaten/lbta adalah perangkat organisasi

Ikdin Provinsi/Kabupaten/Kota yang te'din day'. tokoh-tokoh dunia usaha

Provinsi/Ikbupaten/Kota dan masyarukat yang dipilih dan diangkat oleh

Muprv/Mukab /Mukota.

(2) Dewan Penasehat Ikdin provinsi/lbbupaten/lbta beranggotakan tokoh-tokoh

dunia usaha Provinsi/IGbupaten/rbta dan masyaral<at yang dtanggap mampv

memberitan pemikiran-pemikiran dalam ''ngS,

pngembangan perekonomian

Provinsi,/ I(abu paten / I(ota ber sang]<ttan.

(3) Dewan...

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-41(3) Dewan Penasehat lGdin provinsi /lbbwpaten/Kota terdti atas seorang rGtua dan

beberapa wakil Ketua serta sejumlah anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

(4) Dewan Penasehat Kadin provinsi /Kabtpaten/Kob, dabrn melalsanakan ta8ru;rLya

bertanggang jawab kepada Maprov / Mukra;b / M*ota.

(5) Tugas dan wewenang Dewan penasehat l&din provins i/Kabupaten/Kota:

a. n-remberikan naseLtat mengenai perkembangan ekonomi baik dimrnta rnavpurL

tidak, dalam rangfu pnngsatan daya saing ekonomi

Provinsi/Kabupaten/rbta sebagai masukan dan usulan kepada Dewan

Pengurus Kadin Provinsi /Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai kebutuhan.

b, Dewan Penasehat Ibdin proviru i/Kabapaten/rbta menyampailan anzli*perkembangan ekonomi setiap akhir tahrn dan prcdiksi perkembangan

ekonomi tahttn berikutnya kepada Dewan pengurus Kadin

Provinsi,/Ibbup aten / Kota.

c. Dewan Penasehat Iedin provins i/yabupaten/ Kota memilih dan menyusun

nanla-nama yang mewakili Kadin provinsi/Kabupaten/Kota di dalan badan

arbitrase serta mengusulkannya melalui Dewan pengurus IGdin

Provinsi,/ Kabu p aten / Kota,

d. menyampalkan saran sebagai bahan unt* pen)rusunan rancangan Kebijakan

Umunr dan Rencana IGrja Organisasi, khususnya yang menyangkut

perkembangan ekonomi kepada Muprov / Mukab/ Mukota,

e. nenyampaikan saran sebagai bahan vntt* peny4sunan rancangan prctram

kerja tahunan, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi kepada papat

Pimpinan Provinsi/Ikbupaten / Kota,

f. bekerja secara kolekfif yang tata caranya ditentukan dan disepakah dalam

rapat Dewan Penasehat Kadin provinsi /I(abupaten/Kota,

g. Dewan Penasehat Kadin provinsi /Kabupaten/rkta menyelengg arakan rapat-

rapat sesuai kebutuhan sekurang-kura ngnya 6 (enam) bulan sekali, serta

diantaranya diselenggamkan sebelum Rapat pimpinan lGdin provinsi/

Kabupaten / lbta dan Muprov / Mukab / Mttkob,.

h. Dewan Penasehat lGdin provins i/ Kabupaten/rbta dapat melal<*an mpatkonsultasi dengan Dewan pengurus Kadin provins i/ rbbupaten/Kota unndmendap at penj elasan y ang diperlukan.

PalB.l28...


_42

Pasal 28

Dewan Pertimbangan l&din provinsi/Kabup aten/ I(ota

(1) Dewan Perttmbangan Kadin provinsi /lbbupaten/lbta adalah pemng$at organi-

sasi Kadin fuoimsi/Kabupaten/lbta yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakilpengusatwkabapaten/kota yang dipilih dan dtartgfut oleh Muprov,/ Muprovlub/Mltkeb / Mvkablub / Mvkota/ MukotaLub mastng-masing melalui sistem pemilihan

sebagaimana dirnaksud pasa| 25 ayat (9).

(2) Dewan Perlimbangan tkdin provinsi / lebupaten/Kota beranggotakan:

a. unfuk p'ovinsi: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsurpelaku ekonomi yang jumrahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditamb^h

unsur pengusaha dari settap kabupaten/kota di provinsi yang bersanglutan,

yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan

Pertimbanga.n Kadin (bbupaten / Kotai

b. untuk kabupaten/kota: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi kefiga

unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Dewan Perltmbangan Kadin provinsi /Kabupaten/Kota dipimpin oleh:

a' untuk provinsi: seorang Kehn dan empat orang wakil Kefua, dari unsur usaha

Negara atau unsur Usaha Daerah, unsur Usaha Koperasi, unsur usaha swasta

dan unsur Pengusaha Kabupaten/Kota, iika, diperlvkan jumlah dapat ditambah

sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan Kefua Dewan perttmbangan Kadin

Provinsi secara ex-officio merupakan anggota Dewan pertimbangan r(adin

Indonesial

b. unfuk kabtpaten/kota: seorang (Gtua dan bebenpa orang Wakil Ketua

dengan ketenfuan Kefua Dewan pertimbangan yadin Kabupaten/Kota secara

ex-officio merupakan anggota Dewan perfimbangan Kadin provinsi yang

bersangkutan.

(4) Dewan Pertimbangan Kadin provins i/rbbupaten/yatz daJarn melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Muprov / Mukab / Mvkota masing-masing.

(5) Tugas ...

REpuJf;FslRSS*u",o-43

(5) Tugas dan wewenang Dewan pertimba ngan r{adin proirsi/rbbupaten/rbta:a' melalcukan pemant'tan terhadap pelaksanaan Artggaran Dasr dan anggaran

Rumah Tangga dan Keputusan_Keputusan Muprov/Muka b/Mukota masing_masing;

b' menilai dan mengusurkan penyempu rnaan d,an/ atau penelifian lebih lanjutatas laporan kerja , keuanga n, dan perbendaharaan yang diajukan oreh DewanPengunrs masing- masingl

c' nrerakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa rkdrnProvinsi/Kabupaten/Kota masing_masing agar tetap re,jalan denganKebijaksanaan umurn Kadin dan memberika n pr'nmbangan dan saran-sarankepada Dewan pengurus l(adin provins i/lebupaten/Kota masing_masingmengenai pembinaanny a;

d, menyampaikan pertimba ngan dan saran kepada Dewan pengurus masing_masing, nrengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha danorganisasi;

e' melakukan pengamatan dan penilaian atas peraksanaan bisnis yang bersih,tuansparan, dan profesional oreh d'ania usaha daram ring)<up nasional,regional, dan internasionar serra menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak kepada Dewan pengurus Iedin provinsi/IGbu paten/Kota masing_masingl

f. menyampa ikan perhmbangan dan saran sebagai bahan untak penyusunanrancangan Program Umum Organisasi provinsi/ Iebupaten/Kota kepadaMuprov,/Mukab/Mrtkota yang bemangkutan, setelah menampuf,ig aspirasidari Anggota L'ar Biasa provinsi,/IGbup aten/Ko6 masing-masing, sertaPengusahalG,bu;paten/I(ota;

g' menlrusun daftar nama caron Dewan pertimbangan dan Dewan pengurus

IGdin Provinsi / rbbupaten/ Kota dan Anggota Biasa Iadin yang bercangftutansesuai dengan ketentuan pasal I huruf m yang dicalor*an ataupunmencalonkan diri sesuai ketentuan pasal Sl, yang memiliki KIA_B yangbetlal<t, dan menyampaftarnya kepada Muprov /Mr;ilrab/Mt;ir<ota yargbersangkutan.

(6) Dalam...

PR ESID ENREPUBLIK INDONESTA

-44(6) Dalanr melaksanakan tugas dan wewerumg sebagaimana dimaksud ayat (5),

Dewan Pertimbangan Kadin Frovinsi /rbbupaten/rbta dapat memberikan saranmengenai peraksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,kebijaksanaan Dewan pengurus Kadin provinsi/IGbup aten/Kotz yangbersangkutan, dan mengenai pelaksanaan Kepufusan-Kepufusan Muprov/Mukab,/Mukota masing-masing kepada Dewan pengurus lkdin provinsi,z

lbbupaten/Kota.

(7) Dalam rnelaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), setiapDewan Pertimb angan r(adin provinsi,/Iebup aten/Kota dapat membentuk komisi_komisi dari dan di antara anggotanya yang menjadr mitra kerja bidang-bidangyang bersanaan dai Dewan pengurus lGdin provinsi /rhbupaten/ Kota masing-masing.

(8) Dewan Pertimbangan Ikdin provins i/Kabrpaten/Kota bekeqa secara kolektifyang tata caranya ditenfukan dan disepakatr oleh dan daram rapat preno DewanPertimbangan lGdin provinsi,/Iebu patnn/rbta ya,.g dtadakan menurutkebutahan, dengan ketenfuan sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(9) Penanrpungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (s) huruf f dilakukan denganmengadakan konsultasi ataa rupat-rqpat dengan Anggota Luar Biasa, yaitaorganisasi Perusahaan yang keanggo taat*.ya terbuka bags Badan usaha MirikNegara, Badan Llsaha Koperasi, dan Baaan usaha swasta, seria organisasiPengusaha Tingkat provinsi/Ibbupaten/Kob masing-masing serta pengusah4

lbbupaten/ I(oia untuk Kadin provinsi.

(lo) Dewan Perimbangan lGdin provins i/r<abupaten/Kob" menyerenggarakwr rapatpleno tahanannya sebelum diselenggarakannya Rapat pimpinan provinsi/

Ibbvpaten/Kota masing-masing, untuk menyusun vranyang al<an dtajtil n paAa

Rapat Pimpinan masing- masing.

(11) Rapat pleno Dewan perttmbangan Kadin provins i/Kabapaten/Kota dinyatar nmencapai kuorum dan sah jika dihadii oreh tebih dari satu per dua jumlahanggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jikadisepakati oieh suara terbanyak dan anggota yanghadfu.

(12) Apabila...

.,'/4-(-)-\,

v,&y=>);y(g:-


-45(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda pahng lama &n kal

3o $ga puluh) menit.

(13) Apabira sesudah penundaan tersebut ayat o2\ kuorum trdak juga tercapai tetapidihadiri oleh sekurang'larangnya satu per

',ga jumlah an:tgotanya, maka sidang

pLeno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambit adaLah sah.

(14) Rapat pleno Dewan perttmbangan Kadin provins i/rebupaten/rbta vnfikpelaksanaan tagas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (S) huruf f dan

huruf g drlaksanakan sebelum penyerenggaman Muprov/Muprovl ub/M*ab/Mukablub / Mukota/Mukotatub masing-masing.

Pasal29

Dewan pengurrus Ikdin provirui / Kabupaten / I(crk-

(1) Dewan Pengurus Iedin provinsi/l@bupaten/l(ota aaalah perangfut organisasi

IGdin Provinsi /rebwpatsn/Kota dan merupakan pimpinan terfinggi Kadin tingkatyang bersangsutan, mewakili organisasi keluar dan kedatarr., dengan masajabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari pengurus Harian, pengurus

Hanan Letg}ap, dan pengarus Lengkap.

(2) Dewan Pengurus lQdin Provinsi /lebupaten/Kota berhrgas melaksanakan tugas,

fungsi dan kegiatan Kadin sebagaimana dirnaksud pasal 9 dan pasal 10 serta ke-

putusan-keputus an Muprw / Mukab / Mukota dan Rapimpro v / Rapimkab / Rapm-kota dan bertanggang jawab kepad,a Muprov/Mukab/Mutota.

(3) Dewan Pengurus lGdin Provinsi /Ibbupaten/ Kota terdiri atas:

a. Untuk Provinsi :

a.1. Pengurus Harian r(adin provinsi adalah Ketua umum dan para wakilKefua Umum.

a.2. Pengurus Haian l.e.ngkap lbdin provinsi adalah pengarus Haian dan

Para Ketua Komite Tetap yang jttmJatmya disesuaikan menurut

kebutuhan.

a.3. Pengnrus Lengkap Kadin provins i adalah pengurus Haian, pengurus

Haian Le,ngkap, Para Wakil Ketua Komite Tetap d,an Ketua Badan_Badan

dan/ atau Ketua kmbaga-lc.nbaga Internal lGdin provinsi,

b. Untuk...


-46b. Untuk lQbupaten/Ibta :

b.1. Pengurus Haaan Kadtn rbbupaten/r(ota adatah I ri.h,, dan para wakilKetua.

b-2. Pengurus Harian r.engkap Ikdin l&bupate n/Kota adalahpengurus Frarian

dan Para Ketua Komite Tetap yang jamratnya disesuaikan menurutkebutuhan.

b'3' Pengurus Lengkap redtn Kabupaten/Kota ad,,lah pengurus Harian, peng-

urus Harian le.ngkap, para waki| Ketua l(omite Tetap dzn Ken', Badan-Badan dan/ atau Ketua Lembaga-r.embaga Internal r(,dtn rbbapaten/rbta

(4) Pemilihan dan pengang]ratan Dewan pengurus I&din provins ilKabupaten/Kotadalam Muprov / Muprovlub / M*ab / M*ablub / Mvkotu / Mttkotalub dilakukanmelalui sistem pemilihan llotua umum Dewan pengurus provinsi,/Ketua DewanPengurus rkbupaten/Kota yang sekarigus merangl,p xbagaiKetua Forrnatur danempat anggota tornratur sebagaimana dimaksud pasaL ZS ayat (g),

(5) Dewan Pengurus IGdin provinsi /Ibbupaten/lbta dipilih:

a. unfuk Provinsi: dengan mengu.:tamakan ,7ama-nama dan daftar nama calonyang disusun oleh Dewan pettrmbangan ledin provinsi masa iabatansebelumnya.

b. untuk rbbupaten/r(ota: dengan mengutamakan nama-nama dan daftar nama

calon yang disusun oleh Dewan pertimbangan rbdin Kabupaten/Kota masajabatan sebelunnya berdasarkan caJon-caLon yang diusurkan oleh Anggota

Biasa I(abup aten / l(ota y ang bersangkutan.

(6) Komite Tetap merwpakan bagqan kepengurusan Ikdin provinsi /l{abupaten/Kotayang menangani aspek-aspek lintas_sektoral.

(7) Dewan Pengurus Lengkap Kadin provinsi/tGbu paten/r(ota merrpakankelengkapan perang]<at organisasi Tingkat provinsi/Kabup aten/Kota, terdiri atas

Dewan Pengurus lGdin provinsi/Kabup aten/Kota sebagafunana dimaksud ayat (s)

huruf a dan huruf b ditambah para wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua Badan-Badan dan/ atau Le,mbaga-r*mbaga internar sebagaimana dimaksud ayat (g)

huruf c.

(8) Dewan...


-47(8) Dewan Pengurus Kadin provins i/rebupaten/Kotz data"r- meraksanakan tugas

sebagaimana dimaksud ayat (2) berwervng:

a. menetapkan kebljakan dan rencanakerla;

b, mengangkat wakil Kefua Komite Tetap sebagai bagsan kepengarusan Komite

TetapbiLa dipedukan;

membentuk badan'badan dan/ ataw lembaga-Lenbaga internal, seperti komite-

komite luar nege i btla|n,ral, dengan r(a.din atau organisasi sejenis di luar negeriyang sefingkat (provinsi atau negara bagSan, unfu& provinsi, distrik/kotauntuk Kabupaten/Kota), serta komite-komite khusus/teknis, lembaga_

lemb aga, badan -b adan, dan y ay asan - y ay asan;

membentuk konrite-konrite khusus dan paniha-pani$a yang bercifat ad-hocdan mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagukegiatan, tugas dan usaha;

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kota berwewenang menetapkan

sanksi organisasi terhadap, anggota Dewan penasehat, anggota Dewan

Pettimbangan, dan/atau anggota Dewan Pengurus l@dinProvinsi/Kabupaten / Kota yang bersangku tan yang melakukan peranggaran

atas Anggaran Dasar dan Anggamn Rumah rangga, dan ketentuan organisasi

Iainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan pertimbangan masing-masing;

f. Dewan Pengurus Kadin provinsi berwewenang menetapkan sanksi organisasi

terlwdap Dewan Pengurus r,.din Kabupaten/yata yang adak meraksanakan

dan/ atau melakukan peranggaran atas Anggaran Dasar danAnggaran B.'mah

Tangga., dan ketentuan organisasi rainnya, seterah berkonsurtasi dengan

Dewan Pertin-rbangan Kadin provinsi.

Penrbentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga intemal sebagaimana

dimaksud huruf b dan huruf c diator tersendiri dalam Keputusan Dewan

Pengurus Kadin Provinsi / Kabupaten/ Kota berdasarkan perahrran organisasi yang

ditetapkan oleh Dewan pengurus IGdin Indonesia.

(9) Dewan Pengurus Iedin provinsi mengesahkan dan mengukuhkan DewanPenasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan pengurus Kadin Kabupaten/Kota

hasil Muprov,/ Muprovlub,/Mukab /MtlsbLub/rvrttkob/Mukotarub di provinsi yang

bersangkutan.

(10) Dewan...


-48

(10) Dewan Pengurus lGdin Provinsi/Kabvpatnn/Kota dapat mengang$at turggota

Kehormatan pada ingkatannya masing-masing, yang w gaturarTrlya drtetapkan

lebihlaryut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(11) Dewan Pengurus IGdin Provinsi/Kabupaten/lbta bekerla secara kolektif yang

tatacaranya ditentukan dan dtsepakatt oleh dan dalam rapat rnasing-masing.

(12) Dewan Pengurus Kadin Provinsi /Kabupaten/Kota untuk menetapkan kepufusan

mengenai masalah-masalah keorganis asian yang mendasar harus dilakukan

dalam rupat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadii oleh lebih dari saht per

dua jumlah anggota Pengurus Harian Lengkap.

(13) Apabila kuorum tidak tercapai, ntaka rapat sebaga.imana dimaksud ayat (12)

ditunda palinglama dua kali 30 (tiga puluh) menit.

(L4) Apabila sesudah peutndaan sebagaimana dimaksud ayat (lS) kuorum trdakjuga

tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per Aga jvlrLlah

anggotanya, maka rapat tetap dtlangsungSan dan semua keputusan yang diambrl

adalah sah.

(15) Dewan Pengurus l(adin Provinsi/lbbupaten/I(ota mengadakan Rapat pimpinan

Provinsi / Kabupa ten/ Kota dan rapat lainnya yang dianggap perlu.

(16) Rapat- Rap at Dewan Pengurus lGdin Provinsi,/ l(abvpaten/Kotz:

Rapat PenSurus Hadan IQdin Provinsi /Kabupaten/Yata menetapkan

kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-

keputusan nrusyawarah, sekurang-kura ngnya setll kah dalam 2 (dua) Lnilan

dan hasilnya barus dtlaporkan kepada rapat Pengurus llanan Lengl p Kadn

Provinsi / lG;bupaten / lbta.

Rapat Pengurus Hanan bngJ<l;p lGdin Provinsi/Kabup atsn/Y,ota menebpkan

kebijakan dan koordinasi atas keg1atan dan tugas-fugas Komite Tetap,

diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu ka,h dalam S (trga)

bulan.

Rapat Pengurus l*ngkap Kadh Provinsi./Kabup aten/Kota menetapkan

kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, dradakan menurut kebutuhan,

sekurang-kurangnya sahr kah dalam 6 (enam) bulan, satu dtantaranya

diadakan sebelum Rapat Pimpinan provinsi/Ibbupaten/l$tz.

b.

(17) Dewan...


-49

(77) Dewan Pengurus Kadin provins i/rebupaten/Kota menerima saran-saran. baikdiminta ataupun tidak, dan Dewan penasehat, dan Dewan pertim bangan masing-masing,

Pasal 30

Rap at p impinan lGdin provinsi,/ IGbu paten / Kota

(1) Rapat Pimpinan r.,ain provinsi/Iebup aten/Kota, disingkat Rapimprov/I{apirr*ablRapi'rkota, adaLah npat pimpinan jajaran organisasi daram nngkakoordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik daram prencaraan danpelaksanaan program-prcgram antar_ jajaran paAa timgfut masing_masing.

(2) Dewan Pengurus Ikdin provinsi /rbbupaten/r(ota menyerenggarakan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, sekurang-kura ngnya satu kaLi daram satu tahun, unfukmenjaLankan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7),

(3) Rapimprov / Rapimkab /Rapimkota dihadiri oleh peserta dan peninjau.

(4) Peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimko ta terdti atas:

a, Dewan Penasehat masing-masing;

b, Dewan Pertimbangan masing-masing;

c. Dewan pengurus masing- masing;

d. Ketua-Ketua Dewan pengurus Ira.drn l@bapatenlKota untuk Rapimprov; dane, Ketua setiap Anggota Luar Bis.sa Kadin provinsi /l@bupaten/Kota.

(5) Peninjau Rapimprov,/Rapirntrab/Rapimkota terdiri atas:

a, Anggota Kehormatan Kadin provinsi /Kabupaten/lbta yang bersang]<ttan;b.1. untuk Fapimprov: Direktur Eksekutif l&din provinsi dan Kadfui

Kabupaten / I(otz yang betsang]<ttan;

b'2. untuk Rapimkab/Rapimkota: Direktur Eksehrtif rraain rbbapaten/Kota yangbersangJcutan,

(6) Hak dan Kewajiban peser'a dan peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota:

a. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota mempunyai hak yang sama,yaiht hak suara dan hakbicara

b. Kewajiban...


KEPUTUSAN PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA

NOMOR I7.TAHI.IN 2OIO

TEI\TTANG

PERSE"IUJUAN PERUBAHAN

ANGGAMN DASAR DANANGGARAN RUMAH TANGGA


DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRDSIDEN REPUBLIK INDONESTA.

Menimbang i a. bahwa berda.sarkan Keputusan Musyawaruh Nasional

Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 25 April 2O1O

di JakaftA teLah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangg a Kamar Dagang dan Industri sebagai

pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

l(amar Dagang dan Industri yang tnlah disahkan dengan

IGputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006;

bahwa atzs permtttaan llamar.Dagang dan Industn, dan

sesuai dengan ketentuan lJndang-Undang Nomor 1 Tahun

7987 tentang l(o;mar Dagang dan Indusbi, dtpand,ang perLu

untuk mengesal.i<an perubahan Anggarun Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang

baru tersebut dengan Keputusan presiden;

Mengingat : 1. Pasal,4 ayat (1) Undang-Un dang Da.sar Lg4S x.bagaimana

telah dtubah dengan perabahan lGempat tJndang_tJndang

Dasar'1.945,-

PRESIDENREPUBLTK INDONESTA

-2

Undang-undang Nomor 1 Tahun lgg7 tlntang Kamar

Dagang dan Industri (lnmbatanNegara Republik Indonesia

Tahun 1987 Nomor 8, Tamb ahan l_embamn Negara Nomor

3346);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : KEPUIUSAN PRESIDEN TENTANG FERSH,UJUAN PERLJBAHAN

ANGGARAN DASARDANANGGAMN RUMAH TANGGA KAMAR

DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal 1

Menyetujui perubahan Angg;aran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan

Musyawarah Nasional Khusus lkmar Dagang dan Industri

Nomor Skep/008/Munassus/I\I / ZOIO, tanggal ZS Apnl ZOIO di

Jakafiz, sebagaimana terlampir datam Keputusan presiden ini.

Pasal2

Dengan berlakunya Keputusan presiden ini, Keputusan presiden

Nomor 16 Tahun 2006 tentang persetujuan perubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga l(amar Dagang

dan Industri, di cabut dan dnyataL<an nd*berlaku,

Pasal 3....


-3

pasal S

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal drteapkan.

Ditetapkan drJakarta

pada bnggal Zg Agastus 20 1 O

PRESIDEN REPTIBLIK INDONESIA.

ttd.

DR H. SUSILOBAMBANG YTIDHOYONO


Kabinet

ukum,

I

,


LAMPIMNII

KEPUTUSAN PRESIDEN RDPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17TAHUN2010

TANGGAL :23 Agushts 2O7O

ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMARDAGANG DAN INDUSTRI

BAB I

UMUM

Pasal I

landasan Penyusunan

Arrggamn Rumah Tangga disusun berlandasran pada Anggann Dasar KamarDagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munas Khusus lGdin di

JakaftatanggaL2S - ZS April 2010.

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang ndak terpisahkandai Angg;arun Dasar sebagalmana dimaksud ayat (l).

BAB II

ORGANISASI

PasaL 2

Pembentukan Organisasi

(1) a. organisasi lGdin Indonesia wrtanakali dibentuk brrggatZ4 september 1968oleh IGdin Daemh Tingkat I atau liuldinda Tingkat I (sebutan unhrk l&dinProvinsi paaa wal<tu itu) yang ada di ser'ruh Indonesia atas prakarsa lGdinDK Jalar'ta, dan diakui pemerintah dengan lGputusan pnesiden RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun'r.9zs, kemudian dibentuk kembali sesuai denganketentuan tJndang-tJndang Nomor I Tahun l9g7 tentangl<amar Dagang dan

(1)

(2)

Industri . . .


2-

lndustri dalam Musyawaruh pengusaha Indonesia tznggal 24 september l9g7di Jakarta yang diselengarakan oleh pengasaha Indonesia yang tergabung

dalam l(adin Indonesia beke{a sama dengan Dewan Koperasi Indonesia

(Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara.

b. organisasi Ikdin Provinsi wfiar^a kali dibenhrk atau disusun oleh pengusaha

Indonesia di sefiap Daerah Tingkat I (sebutan untuk provinsi paaa waJ<tu itu)

dan dikukuhkan dengan lGputusan presiden Republik Indonesia Nomor 49

Tah'n 1'973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketenfuan tJndang-

undang Nomor 1 Tahrtn r,g87 teft,,ng Kamar Dagang dan rndustri dalzm

Musyawarah Pengusaha Daerah Tingl@t I yang di*elenggamkan oleh

Pengusaha Indonesia yang teryalrurrg dalam l<adurda Tingl@t I (sebutan untukKadin Provinsi pada waktu itu) 1*ke4a sarna dengan Dewan Koperasi

Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan wakil_wakil Badan Usaha MilikNegam/Daerah di Frovinsi masing-masing.

c. organisasi l<adtn lbbapaten/Kob pt1ama kali dibentuk atau disusun oleh

Pengusaha Indonesia di setiap Daeruh Tinskat II (sebutan untukkabupaten/laa) dan dikukuhkan dengan lGputusan presiden Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun Lg7s, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan

ketenfuan undang-IJndang Nomor I Tahu:r r.9gz tentang Kamar Dagang danIndusfri dalam Musyawarah pengusaha Daerch Tingkat II yang

diselenggarakan oleh pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda

Tingkat II (sebutan untuk Kadin r(abupaten/ Kota pada waktu itu) bekerja sama

dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan wakil_wakil

Badan Usaha Milik Negara/Daemh dt y,abupaten/Kotz masrng_masing.

(2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kadin di provinsi./Kab apaten/lbtayang belum memiliki organisasi Kadrn dtatur dalam perahnan organisasi yang

ditetapkan oleh Dewan pengurus lGdin Indonesia.

Pasal 3 ...


3-

Pasal 3

Dewan Bisnis

Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau narrr apapun yang serupa, starusnya

merupakan Organisasi Pengusaha re,bagumana dimaksud pasal I huruf e Anggaran

Dasar jil<a memiliki kemandirian dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki Anggarun Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan

Undang-Undang Nomor l Tahun 1987 tentangy\amar Dagang dan Industri;

b. keangotaarvrya terbt*a, bagy para pengusaha Indonesia dan pengasalw negara

mitra bisnisnya;

c. namanya ttdak menggttnakan nama \(adin.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

setiap pengusaha Indonesia serta organisasi perusahaan dan otganr,sasi pengusaha

harus menjadi anggota lkdin dengan kewajiban mendaftar pada Kadrn.

Pasal 5

Persyaratan Anggota Luar Bia.s

(1) organisasi Perusahaan dan organisasi pengusaha yang dapat diterima sebagai

Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan

legitimasi sebagai berikut:

a. memiliki Ang8ara Dasar dan Anggamn Rumah Tangga yang brlandaskan

undang-undang Nomor I Tahun r98z terLtang r@mar Dagang dan Industri

dan sejalan dengan Anggiarun Dasar dan Anggamn Rwnah Tangga (AD-AKI)

l<adlrr;

b.

c.

d.


-4

tidakberdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, tdeolog;t/polifik dan ras;

memiliki Kode Etik Organisasi;

tidak memiliki kesamaan nama, merk, rambang dan rogo dengan organisasi

sejenis yang sudah ada;

e. pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis;

f. organisasi atau cabang organisasi ang$,at Kabupaten/rbta jumlah anggotanya

nrinimal 20 (dua puluh) perusahaan /pngasaha, kecuali untuk Dewan Bisnis;

dibukfikan dengan kepemilikan rertaTanda Angota Biasa (KIA-B) Kadin;

g. organisasi yang pwsatnya berada pada tingkat provinsi harus memilikl cabang

paling sedikii 30 (tiga puluh) persen dar. irnlah kabupaten/kota pada

provirui yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan lhrtu Tanda

Alggota Luar Biasa (KlA- LB) Kadin;

h. organisasi yang pusatnya berada pada fingkat nasion ar, cabangnya harus adapaling sedikit di SO (nga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar di limawilayah Sumatera, Jawa, Kahmantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara_Maluku_

Papua dan dibuktikan dengan KTA-LB lGdin di provinsi yang bersangkutan;

i. organisasi Perusahaan Tingkat Nasional,/provinsi yang tidak memiliki cabang

dt daerah, tetapi rua g li.gkup usalw anggobnya bersl<ala atau bersifatnasional,/provinsi yang bersang$utan sehingga mempunyai pengaruh besar

dalam perekonomian nasional,/provinsi, ks.dudukannya sebagai Anggota LuarBiasa sama dengan kedudukan organisasi perusahaan Tingkat Nasionar/

Provinsi yang b ersanglutan lainrrya;

j. telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (safu) kali Musyawarah

Ang3ot'-nya menurut ingkatan keanggotaawtya masing_masing, selain/ dr

luar waktu pen dinanrtya;

k. untuk organisasi perusahaan:, seiap perusahaan yang menjadi anggota hwusdidirikan dan / abu bercperasi sesuai dengan ketentuan perundang-ttndangan;


5-

l. unhrk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis: Setiap pengusaha yang

menjaAi anggota harus memiliki fungsi/ jabatan pda pentsahaannya sebagai

pemilik/komisais dan/atau pengurus perusahaan (eksekutif/direksi), serta

memiliki NPWP perseorangan;

m. memiliki selsetaiat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat

perLengJ<apan / peralatan kantor dan staf / karyawan yang memadai;

n. wajib menyeLenggankanlayanan informasi dan pmberdayaan anggota secara

terbuka serla wajib melaporkan hasll, keg1atarnya secara periodik satu tahun

sekali kepada Kadin pafu $rrykatannya masing-masing.

(2) Ketenfiun lebih rinci mengenai keanggotaan Organisasi Perusahaan dan

Organisasi Penguvha di Kadin ditetapkan dalam peraluran organisasi yang

ditetaplan oleh Dewan Pengurus lQdin Indonesira.

Pasal 6

Pendaft aranKeanggotaarr

(l) Prosedur dasar pendaftaran Anggota Biasa, Anggota Tercatat dan Anggota Luar

Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (S),

prosedur rinci diafur dalam prahtran organisasi yang drtetapl<an oleh Dewan

Pengurus IGdin Indonesia.

(2) Pendaftaran Anggota Biasa dan AnggotzTercatat

a. Pendaf\aran Anggota Biasa

a.l. Pendafbran Anggota Biasa dilakukan pada Kadrn l(abapaten/l(ota ataa

melalui Anggota Luar Biasa yang bersangkutan di tempat perusahaan

atau cabang/ perval<tlan per:usahaan berdomisili, sesuai dengan

ketenfuan ayat (1).

a.2. Perusabaan yang dtterima menjadi Anggota Biasa akan mendapat Kartu

Tanda Anggota Biasa (KIA-B) yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia dari

Kadin Provinsi melalui (GLdtn lebvpaten/ytota dt tempatnya mendaftar.


6-

a.3. Keputusan tentang diterima abra ndafurya menjadi Anggota Biasa

disampaikan melalui surai pemberitahwn Dewan pengurus Kadin

r(abapaten/Yata, selambat-rambatrya trga puluh hari kerja seterah

fornulir pendaftatan diterirna oleh lGdin lhbupaten/Kota yang

bersangftutan, dengan menyerahkan Kartu Tanda Anggota Biasa KIA_B)kepada yangbercangguhnjika diterina menjadi Arggoia Biasa. Untuk

Daemh Khusus Ibukota Jakzrta, Wrrctzlpar. diterima atau t'rdalrlrya

menladi Aggota Biasa dilakul@n di Kadin provinsi.

a.4. Pendaftaran anggota dapat menggunakan fasilitas pelayanan elektronik(online qstem) berbasis web.

b, Pendaftamn Arggota Tercatat

b.l. Pendafuran Anggota Tercatat, dilakukan oleh IGdin rhbupaten/Kota ditempat perttsahaan atau wbang/ pemvaloran prusatvan berdomisili.

sesuai dengan ketentuan at'at (I).

b.2, Perushazn ya..g diterima menJadi Anggota Tercatat akan mendapat

lbr,tuTanda turgobrercatat (KAT) yang diterbitkan oleh Kadin provinsi

melalui Kadn Kabupaten/ Kota dr tsumpakrya mendaftar.

(3) Prosedur pendaftamn Anggota Luar Biasa dan Anggotz Luar Biasa Tercatat:

a. Pendaftzran Anggota L:uar Biasa

a'1. Pendaftamn organisasi pertxahaan dan organisasi pengusaha sebagai

Anggotz, Luar Biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1).

a.2. Dalam hal organisasi yang bersangkuta n dinyatakan memenuhi syarat

untuk diterim a dan dttetapkan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin

sebagaimana dimaksud pasal 5, mal.o, Organisasi perusahaa n atau

organisasi Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus membaya r L)ang

Pangkal dan uang Iuran Anggota Luar Biasa tahvn yangberjaran sesuai

ketenfuan.

a.3. organisasi Perusahaan dan organisasi pengusaha Tingkat Nasional, yang

memiliki cabang sebagaimana dimaksud pasal S ayat (1) hunfi h, dan

Dewan Bisnis Tingkat Nasional, pndaftamnnya dilakukan pada r{*dtnIndonesia.


a.4 . Organisasi Perusahaan dan Organisas i pengusaha Tirgkat provinsi, yang

induk organisasinya berkedudukan dr daerah provinsi yang memiliki

paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud pasal S ayat (l) huruf g,

dan Dewan Bisnis Tingkat hovinsi, pendafbrannya dilalcukan pada \(*Ain

Provinsi.

a.5. Organisasi Perusahaan dan Organisasi pengusaha, atau cabang

Organisasi Perusahaan dan Organisasi pengusaha yang ada di

kabupaten/kota, dan Dewan Bisnis Tingkat Ihbupaten/I(otapendaftamnnya dilakukan pada lGdin tebupaten/Kota yang

bersangkutan,

a.6' organisasi Perusahaan Tingkat Nasional yang ndak memiliki cabang di

daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskara atau bersifat

nasional sehingga mempunyai pengarvh besar dalam perekonomian

nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan

kedudukan organisasi perusahaan Tingkat Nasional Lainnya sebagaimana

dimaksud hwuf a.5,, dan pendaftarannya dilakukan pada lierdin

Indonesia.

a.7. organisasi Perusahaan Tingkat provinsi yang f,dak memiliki cabang di

kabupaten/kota di daerah provinsi yang berang$wtan, tetapi ruang

Iingkup usaha anggotanya berskala atau bercifat provinsial sehingga

mempunyai penganth besar dalam perekonomiran daeruh prownsi yang

bersangkutan, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa provinsi sama

dengan kedudukan Organisasi penxahaan Tingkat provinsi lainnya

sebaga.imana dimaksud huruf a.4. dan pendaf"tarannya dilakuka n pada

Kadin Provinsi.

a.8' organisasi Pentsahaan dan organisasi pengusaha yang diterima menjadi

Anggota Luar Biasa akan mendapat Karhr Tanda Arqgota Luar Biasa

(KIA-IB) yang diterbitkan lGdin Indonesia day'r lGdin di tempatuTya

mendaftar sebagaimana dimaksud ayat (S) huruf a.3. llampai dengan

hvrul a.7.

a.9, Keputusan diterima atzu ndafurya menjadi Anggota Luar Biasa,

disampaikan dengan sttrat pemberitahuan Dewan pensurus di temoatnva


8-

mendaftzr sebagaimana dimalaud ayat (S) hantf a.S. sampai huruf a.7,

reLama-lamanya enam puluh han keqa setelah formulir pendaftamn

diterima Kadin yang bersangkutan, dengan menyerahkan KTA-LB kepada

yang bersangku tan jika diterima menjadi Anggota Luar Biasa.

a.l.O.Cabang-cabang Organisasi perusahaan dan Organisasi pengusaha yang

induknya telah menjadi Anggota Luar Biasa, tidak otonratis menjadi

Anggota Luar Biasa pada Kadn provinsi/lbbupaten/Kota di tempat

domisilinya, dan karern itu harus tetap mendaftarkan pada I{'cLdrn

Provinsi/Kabupaten/l(ota yang bersangkutan dengan memenuhi

Wr sy aratAn keanggotaan y ang berlaku.

b. Pendaftamn Anggota Luar Biasr- Tercatat

b.7. Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat dilalcukan sesuai dengan

ketentuan ayat 0\.b .2 . Organisasi Perusahaan dan Organisas i pengasaha yang diterima menjadi

Anggota Luar Biasa Tercatat akan mendapatkan IGrtu Tanda Anggota

Luar Biasa Tercatat (KAtyI) yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia untuk

tingkat Nasional dan oleh Iedin provinsi untuk tingkat

Provinsi/ IGbu p aten / Kota.

PasalT

Anggota Kehormatan

(1) Anggota Kehorrnatan adalah omng perseorangar. yang dtanggap mempunyai jasa

luar biasa dalam membentuk, m embrna, mengembangpan dan memaj*an lGdin.

Q) lvtgota Kehonnatan dranglrat untuk seumur hidup oleh Munas/ Muprov /Mukab/Mukota atau Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/papimkota masing-

masing berdasarkan:

a. usul Dewan Pertimb angan ataa Dewan pengurus l(adin Indone sia atzu

Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional dan/ atau usul lGdin provinsi untuk

Anggota Kehorrnatan lkdin Indonesia;

h rrsrr'l

PR ESIDENREPU BLIK INDONESIA

o

b. usul Dewan Perfimb angan atalt Dewan pengurus led.in provinsi atau Ar,ggo.r

Luar Biasa Tingkat Provinsi dan/ atau usul lGdin Kabupatenllbta untuk

Anggota Kehormatan Kadin provinsi;

c' usul Dewan Pertimbangan atau Dewan pengurus Kadrn rrabapaten/Kota atau

Anggota Luar Biasa Tingt.ut r(abapaten/Kota dan/ atau usul Anggota Biasa

l('din rbbupaten/Kota untuk Anggo ta Kehonnatan r{,drn rbbupaten/Kota,

(3) setiap msntan Ketua umum Kadin Indones ia/Kadin provinsi dan Ketua r{g,din

Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatarnya secara penuh selama safu

periode mulai da"i pengang)<ztannya dalam Munas/ Muprov / Mukab / M'*otasampai ke Munas/Muprov /Ml*ab/M*ota berikutnya yang menerima Wfiang-gangtrawabawrya, otomatis drar,..gkat menjadi Anggota Kehornatan Kaarn yang

bersangkutan dengan sebutan Ketua IGhormatan Kadin yang bersangkutan.

(4) Arvgota lGhorznatan yang bvkan Anggota Biasa dibebaskan dan kewajiban

membayar uangpang\cal dan i;l,:an axLggota.

(5) Anggota Kehormatan mempunyai:

a. Hakbicara, yaitu hak mengajukan usul, saran ,pendapat, dan Wrtarryaan.b. Hak untuk mengikuti keglatan organisasi atzs vndangan Dewan pengurus

IGdin.

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

setiap anggota yang melakukan nndakan yang merugikan organisasi dapat dikenai

sanksi organisasiberdasarkanbesar kecitnya kesalahan yangdilakukan, berupa:

a. tegamr. atart perngatan terhrlis;

b. penghentian pelayanan orgarlsasi; atau

c. pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 9 ...

(1)

(2)

(3)


I\J

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya dalam KaArn karena:

a. mengundurkan diril

b. menghentikan usatnnya;

c. meninggal dunia (bag| Anggob Biasa perseorangan);

d. diberhentikan oleh organisasi; atau

e. semua izin yang dimilikinya dicabut oleh pemerintah.

Anggota Luar Biasa kehiJangan keanggotaannya dalam KaAtn karenat

a. mengundurkan diri;

b. membubarkandii;

c. diberhentikan oleh organisasil atau

d. dilarang oleh pemerintah.

IGhtJangan keanggotaan dalam YaA:lr- bag, Anggota lGhormatan, karena:

a, mengundurkan diri; atzu

b. meninggal dunia.

Paspl 10

Pemberhentian Keanggotaan

(1) Dewan Pengurus Kadin dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian

sementara keangotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud pasal 4 jika

anggota y ang bersangkutan :

a. bernndak bertentangan dengan Angg;aran Dasar dan atau Anggaran fuimah

Tangga;atau

b. berfindak merugikan atatl mencemarkan namabak orgarusasi; atau

c. tidak memenuhi kewajiban L,eanggotaan sebagaimana yang ditetaplan

organisas\ atau

d. tidak memahrhi keputusan orgartrsasi; atau

e. menyalahgmakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan

organisasi.


1.1.

(2) Keputusan pemberhentian atzv pemberhenian sementara keanggotaan dilakukan

sesudah ada peingatan terhrlis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-

turut dalam jang$a waktu 3 (tigd bulan, terkecuali untuk Lwl-hal yangluat biasa;

dan untuk pemberhentian atau pmberhentian sementara kepad,a Anggota Luar

Biasa setelah berkonsultasi terlebih dahula dengan Dewan pertimb angan masing-

masing,

(3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhenhan sementara, anggota yang

bersangkutan kehilangan hak-hak keanggo taannya.

@) a. Pemberhent'ran sebagairnana dimaksud ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) adzlah

penghapusan keseluruhan lwk anggotz untuk selama -Lamanya karena

kesalahan prinsip anggota yangbersanglutan.

b, Pemberhentian sementara sebagaimana dimalsud ayat (I), ayat (2), dan ayat

$) adalah penghapusan sementara selurnh atau sebagian hak anggota untuk

jangka waktu tertentu karena kesalahan anggota yang bersangkulan, misalnya

tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang ditetapkan

organisasi.

(5) Anggota yang terkena sanksi pemberh entian atau pemberhenttan sementara

berhak membela diri dan dapat naikbanding, secara berirat-ttrut, kepada:

a. Dewan Pengurus yang ing$atarnyalebih tinggi;

b. Rapintl<sb / Rapimkota yang bersang\abn;

c. M*ab / Mvkota yang bersangkutan;

d. Rapimprov yang bersangkutan;

e. Muprov yang bersangkutan;.

f. Rapimnas;

I, Munas.

(6) Anggota yang kehilangan haknya karcna terkera sanlsi pemberhentian atau

pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali,


- 1,2

setelah sanlsi tersebut drcabut oleh.Dewan pengurus ya g bercangkwtan ata:u

Dewan Pengurus yang hngkatnya lebih tinggi atav papiml<ab/Rapimkota/

Mukab,/Mukota / Papimprw / Mttprov / Fapimnas/Munas sebagaimana dimaksud

ayat (5).

BAB IV

KEUANGAN

Pasal I 1

Sumber Dana

(1) Kadin memperoleh dana sebagaimana diatur dalam pasal gg Arrggaran Dasar.

(2) Besar uang pangka"l dan uang iwan anggota dttetapkan berdasarkan asas

proporsional dengan kemampuan anggota berdasarkan keputusan Dewan

Pengurus I(adin Provinsi masing-masing yang brpedoman paAa, atau mengikuti

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

(3) Untuk memperkuat keuangan Yvldn pada setiap tingkat, Dewan pengurus setiap

ttng$,at dibenarlan mengadakan tpaya sendiri yang sah, ti&k mengikat dan ndak

bertentangan denga.n Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PasaL 12

PerimbanganPembagqanlbuangan

(1) Uang pang$aL danuang llran anggob yang ditarik oleh l&din y,abupatsn/Kota

pembagja;nrrya ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Y.'a;drn Kabupaten/l(ob yang bersangkutan sebesar 60 (enam puluh)

pe$en;

b. untuk lQdin Provinsi yang bersangkutan sebesar SO (tiga puluh) percen;

c. untuk lbdin lndonesia sebesar 10 (sepuluh) persen;

d. Khusns lGdin Kota yang berada dr ibltkota provinsi pembagqanrrya :


-13

d.1. untuk Kadin lbta yangbersangkutan sebesar SO (lima puluh) persen;

d,2, untuk Ikdin Provinsi yang bersangkutan sebesar 40 (empat puluh)

persen;

d.3. untuk IGdin Indonesia sebesar lO (sepuluh) persen.

(2) Uang pang$.al dan vang iuran anggota yang ditarik oleh lGdin provinsi

pembag1anrty a drtetapkan sebagai berikut:

a. untuk I&din Provinsi yang bersangkutan sebesar 80 (delapan puluh) persen;

b. untuk lQdin Indonesia sebesar 20 (dua pu\th) persen.

(3) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang &tzr,* oleh lGdin Indonesia

digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin Indonesia.

(a) Alokasi dara uang pangfur dan ivran a ggotn" sebagarmana dimaksud ayat (l)dan ayat (2) disampaikan oleh:

a. Dewan Pengurus lGdin lbbupaten/Kota berfalngglllrg jawab ak.s

penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (l) melalui l&din

Provinsi yang bersang$tfun dengan melampirkan daffur anggotanya yang

tclahmembayarkewajibankeuangarmya.

b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi berfunggtng jawab atas p:nyampaian alokasi

dana sebagairnana dimalcud ayat (l) dan ayat (2) dengan melampirkan

daf tatanggotayangtelahmembayarl<ewajibankeuanganrtya.

Pasal L3

PenggmaanDana

(1) Kebijakan prungganaan dan pngelolaan danb paAa sehap ttng$atan organisasi

ditetzpkan berdasarkan program ke4a tahvnan yang disusun oleh sekretariat

senap furyfutan, atas persehrjuan Dewan Pengurus masing-masing, dan

ketentuannya draivr dalam perab)ran organisasi.

(2) Dewan ...


t4

\2) Dewan Pengurus lGdin setirap ttngftatan bertanggang jawab atas pengawasan,

penenmaan dan pengganaan dana serta pngeloraan perbendaharaan ata$ harta

kekayaan organisasi p ada timgfutan masing- masing.

(3) untuk keperluan wngawasan, Dewan pengurus IGdin setiap thgl@tan harus

menggunakan akunian pubtk yang melakukan pemeriksaan keuatWan (audrt)

satu kali dalam setahan.

PasaI 14

PertanggongawabanKeuangan

(1) Rapat Dewan Pengurus Kadin untuk membahas dan meneliti laporan keuangan

dan perbendaharaan organisasi dari set<retariat masing-masing draaaban

selambat-lambatutya satltt kah daJam S (iga) bulan, dan laporan keuangan danperbendaharaan organisasi tahrtnon harus diaudit oleh akuntan publik.

(2) laporankeuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampa ikan paaa setiap

Rapimnas/Rapim glrov / Rapimkab / papimkota tahwran masing-masing.

(3) Pembukuan organisasi di setiap {ngkatan dimulsi seiap tanggal vtu Januafsampai dengan tanggal nga pulvh satu Desember bhun yang sama.

(4) Dewan Pengurus Kadin mempeftznggangtrawabkan pengawas an pengelolaan

ketnngan dan perbendaharuan organisasi kepada Munas/Muprov /Mukab/Mukota masing- masing.

BAB V

PNLAKSANAANTWUAN, IUNGSI DAN Kf,GIATAN KADIN

Pasal 15

Pelaksanaan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan l@din

untuk menjalankan h$uan dan kegiatan y.g,d:u:- sebagaimana dimaksud pasal s, pasal 6,

Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang Nomor 1 Tahun l9g7 tentang Kamar Dagang danIndustri, sefia menjabarkan ketentuan pasal lo Anggaran Dasar, setiap tingkat

organisasi Kadin melaksanakan:


b.

15

advokasi dan prumbenan rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan

Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daemh dan Pemerintah Provinsi./IGbupaten/Kota,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembentukan iklim usaha yang

kondusif dan penyiapan rancangan Wratt ran perundang-un dangan;

penyebaran furfornasi perekonomian dan pemberdayaan dunia usaha;

penyelenggaruan pendidikan dan pelankan untuk para pengusaha dalam rangka

pengembangan sumber daya manusta;

penerbitan surat keterangan, mengakreditasi penerbit serfifikat kemampuan

usaha, surat rekomendasi/referensi, serta melegalisasi surat-surat dan dokumen-

dokumen yang diperlakan bagy kelancaran kegjatan usaha sesuai peraturan

organisasi yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia;

upaya pelimpahan tugas-tugas dari pemeintah dalam rangfa pembinaan dunia

usaha.

BAB VI

KEPDNGURUSAN

Pasal I 6

Tirgas Dewan Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas l(adrn sebagaimana dimalsud Pasal 9 dan Pasal 10

Anggaran Dasar, Dewan Pengurus beritgas menetapkan kebijakan dan kegSatan

sebagai berikut:

a. memajukan dan mengembanglan jiwa serta memajukan dan mengembangtan

kemampuan dan keterampilan paru pengusaha Indonesia 4gat dapat tumbuh dan

berkernbang secara dinamis dan mantap gana tercapainya perh.rmbuhan ekonomi,

peningkatan pembanga.nan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas;

b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aLdif para pengasaha Indonesia guna

meningkatkan produksi nasional dengan can kerXa yang terampil, efisien,

berdisiplin, dan berdedikasi;

^ .- ^.^.,^t^^ --1-- ^ ^r-- --


_16

menyebarltraskan informasi mengenai kebijalsanaan pemerintah di bidang

ekonomi kepada para pengusalna Indonesia;

menyampaikan informasi mengenai perma.salahan dan perkembangan

perekonomian dunia yang dapatberpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan

atau dunia usaha nasional rkepada Pemerintah dan pam pengusaha Indonesia;

menyelenggarakan pendidikan, pelatthan, dan kegiatan lain yang bewnanfaat

dalam rang]<,a membina dan mengemb angkan kemampuan para pengusaha

Indonesia, baik dilakukan sendiri mavpun bekerja sama dengan Organisasi

Perusahaan dan/ alau Organisasi Pengusaha;

menyelenggaral<an dan meningkatkan hvbungan dan ke4a sama yang saling

menunjang dan saling menguntungkan antar-penguvtw Indonesia, terrnasuk

pengembangan keterkaitan antar brdang usaha industri dan bidang usaha sekfor

ekonomi lainnyal

menyelenggamkan dan meningkatkan hvbungan dan ke4a satna antara para

pengasz,ha Indonesia dan pam pengasaha luar negeri seiring dengan kebutuhan

dan kepeningan pembangu.nan dr bidang ekonomi dan sesuai dengan fitjt-nn

pembanganan nasional;

menyelenggarzkan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi

usaha dan mengadakan promosi dr dalam dan di luar negen;

menyelenggarakan upaya pnyeimbangan dan peLestadan alam serta mencegah

timbulnya kerusakan dan atatpncnmaran lingkungan hidup;

menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengasaha

Indonesia untuk keperluan perdagangan, industri dan jasa, baik untuk keperluan

dt dalam maupun di luar negeril

menytmbanglan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan Lembaga lzircrya

berkaitan denga.n prcses pengambilan keputusan dalam kebijaknnaan ekonomi

nasional:


t7

menyiapkln dan melaksanakan usaha arbitrase ataLL usaha menengahi,

nrendanraikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pengusaha

Indonesia dan/ atau perusahaan Indonesia, dan antara pengusaha dan pentsahaan

Indonesia dengan pengusaha dan perusahaan asing;

m. nrendorong para pengasaha Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi

Perusahaan dan/ ataa Organisasi Pengusaha anggota lGdin demi meningkatkan

profesionalisme.

Pasal 17

Pembagian Tirgas Dewan Pengurus

(1) Pembag1an f:ctgas di antara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum untuk

IGdin Indone sia/Kadin Provinsi dan Ketua untuk Kadin lbbupaten/lbta

berdasarkan Program Ke4a dan Kepufusan-Keputusan Munas/ Muprov /Mukab /Mukota serta Rapimnas/Rapimprov / R apimlab / Rapimkota masing-masing.

(2) Y\edudn*an Kadin dalam lenrbaga/baAarl negaru/daerah dan/atat di forum-

forum penentuan kebijaknnaan, diwakili otomatis *cara ex-of,frcio oleh Ketua

Umum Kadin IndonesiallGdin Provinsi/Ketua Yadrn Kabapaten/Kotu, abn oleh

salah seorang wakil Ketua umum lGdin Indonesia/I(adin provinsi/wakil lGtua

Ikdin I(abupaten /lbta yang dtnmj:uJr- dan dttebpkart oleh dan dalam rapat Dewan

Pengurus yang bersang]<utan yang diagendakan unfuk keperluan tersebut.

(3) Ketua umum l(adin lndonesia/rbdn Provinsi dan Ketaa Kadn lig,bttpaten/Kota

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegsatan organisasi masing-masing

berkewajiban:

a. memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluat maupttn kedalam;

b. mengoordinas*an langfuh-langl<ah Dewan pengurus masing-masing dalam

hal yang bersifat kebljaksanaan;

c. memimpin...


18

c. memimpin rapat-rapat yarrg diadakan Dewan Pengurus masing-masing;

d. mengoordinasikan dan menyintronisas*an plaksanaan tugas para WaU,rl

Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing;

e, beftanggung jawab kepada Munas / Muptov / Mttksb / Mltkota masing-masing.

(4) Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia./I(adin Provinsi dan paru Wakil Ketua

liad;m lbbupaten/Kota dalam tangka pebl<xnaart tugas, fungsi dan keg1atan

organisasi masing-masing berkewajiban:

a. mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Kenta Kadln

Ibbryaten/Kota masing-masing dalam mengoordinasikan dan menyintroni-

sasikan plal<sanaan tuga.s komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasrrya

masing-masing;

b, mengembang\an kerla samz yang serasi dan mengawasi kelancaran

pelal-sanazn tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya

nlasing-masingl

c. mewakili Ketua Umum lGdin Indonesia/Kadn Proyinsi dan Ketua lGdin

lbbupaten/ lGlta atas dasar penunjukkan Ketua Umum/IGtua masing-masing;

d, bertanggang jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadtn Provinsi dan

Ketua Kadin lkbttpaten/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing.

(5) Setiap kehra komite tetap l(g.duj. Indonesia/IQdin Provinsi/Kadin lbbupaten/Kota

daLamrang$apelaksanaanttgasrfungsirdankegtratan organisasi berkewajiban:

a. menrimpin, mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan befianggung jawab

atas pelaksanaan tugas komite tetap masing-masing;

b, mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum IQdin Indonesia/Kadin

Provinsi/Ketua/Waki1 Ketua Kadin lbbupaten/l(ota sesuai bidangnya jika

yang bersangku tan b erhalangan;

c. berLansSung jawab dalam pelaL<sanaan tLrgasnya kepada lG;Ata Umum/Wakil

IGtua Umum,/Ketua,/Wakil lG'tua suuaibtdangnya masing-masing.

(A) Scfiavr


(6)

I9

Setiap Wakil Ketua Ibmite Tetap lGldim trdonesia/Iedin provinsi/I(adin

lbbupaten/Kota dalam rangle, pelaksanaan fugas, fungsi dan keg1atan organisasi

berkewajiban:

a. mewakili Ketua ltumite Tetap lGdin Indonesia /I<edu. provinsi/IGdin

Yabupaten/Kotz atzs dasar pnunjukkan Ketua Ibmite Tebp masing-masing;

b. bertangung jawab kepada lGtua Komite Tetap lGdin hdonesia,/IGdin

Provinsi,/IGdin lbbupaten / Y'ota dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Jika Ketua Umum IGdin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua lGdin

I(abupaten/Kota berhalangan sementara atau hdak dapat menjalankan tugas

sehari -harinya dalam wakJr,a tertentu:

a. untuk Kadin Indonesia/Kadin Provinsi: Ketua Umum menunjuk salah seorang

Wakil Ketua Umum lQdin lndonesio/l(adin Provinsi untuk mewakilinya, dan

jita semua wakil ketua umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk

salah seorang ketua komite tetap mewakilinyal

b. untuk I(adrn Yabupaten/I<otat Ketua menunjuk salah seorang wakil ketua

mewakilinya, dan jika semua wakil ketua brhalangan, maka Ketua menunjuk

salah seorang ketua komite tetap mewakilinya.

Pasal l8

Kerjasama Pihak Terkait

Dalam melalrsanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengurus Iedin Indonesia/provinsi/

I(abupaten/Kota dapat melakukan keEa sama denga:n atau mendorong ke{a sama

antaru pihak te*ait Lrlrdasarkan ketentuan seb agai beril<u;tt

a, Keqasama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:

a.l. brkembangnya komunikasi dan konsultasi timbat balil< dengan Pemerintah

secara sinergistik untuk mengefektilkan peran serla dunja usaha dalam

pembangman;

(7)

a 2 tn c'txn t it t Alzq n

b.


-20

a.2. mewujudlan iklim usaha yang setat dan dinamis, yang diperlukan bagi

pengembangan dunia usaha;

a.3. menyalurkan informasi dan advokasi dunia usaha dan dan kepada

Pemerintah mengenai p,rmasalahan dan petkembangan perekonomianl

a.4. turut refia berperan aktif, mengajukan usul dan saran delam menenfukan

kerangka kebijakan Pengembangan Perekonomian di tingkat Pusat/Provinsi/

lbbupaten/Kota;

a.5, dalam rungka pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi, dan

rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia terrnasuk legalisasi surat-

surat yang diperlukan Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/ l{abupaten / Kota;

a,6. melaksanakan tugas yang dtbeikan oleh Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/

Ibbttpaten/I(ota;

a.7, kerjasama dengan Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota,

dalam rang$a penyelenggataan pendidikan, laihan dan kegfutan Wn yang

bermanfaat dalam rungfa, pembnaan dan pengemb angan kemampuan

pengusaha Indonesia.

Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Ra$at RJ/Dewan Perwakilan

(DPD) /DPR Provinsi./DPR lGbupa ten/ Kota dengantujuan u:rtulc

b.7. berkembangnya habungan ti'rnbal bahk arttara Kadin dengan

Perwakilan Rakyat RI/DPD/DPR Proviltsi/DPR lkbupaten/Kota

sinergistik untuk mengefekfifkan peran serta dul:na usaha

pembanganan di tingkai Nasional/Provinsi/lkbupaten/ Yala;

b.2. mewujudkan iklim usaha yang s.hat dan dinamis, yang diperlukan bagi

pngembangandtniauraha.

b.3, menyabsrkan informasi dan aspirasi funia, usaha dari dan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat RL/DPD/DPR Provinsi/DPR Kebupaten /Yata, mengenai

permasalahan dan perl<ertbangan perekonomian dan kepentingan para

pengasaha dalan rarrgks keikutsertaannya dalam pembargunan dt bidang

ekonomi;

Dewan

secata

dalam


- 21'

b.4, turut serta berperan aktif, mengajukan usul dan satan dalam menenfukan

kerangka Kebijakan pengembangan perekonomian di fingkat Nasional/

Provinsi/Ikbu paten / l<otz.

c. Kerjasama Antar-Pengusaha didorong dan difarilitasi Kadin untuk

mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang

dan saling menguntungkan antara para pelaku ekonomi nasional dan a\tarapengusaha besar, menengah, dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan

dengan mengfiamakan kesejahteraan dan kepentingan rukyat banyak

ber dasarkan Demokrasi Ekonomi.

d. Kedasama Antar dan Antara organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha

dikembangkan oleh Ikdin da)am rangh,a memadukan sasaran dan menyahxkan

informasi dan aspirasi duria urr"ha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling

menunjang dan saling menguntungkan bagy brdang-bidang usaha untuk

meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam srlmua keg[atan usaha nasional

sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.

e. Kerjasama Ka-din dengan organisasi kemasyaralatan dan masyarakat pada

umumnya berhrjuan untulc

e.l. mengembangsat hubangan timbal balik antan Yadin dengan organisasi

kemasyarakabn dan masynakat dalam rang$a mengefektifkan tarrggargjawab sosial masing- masing;

e.2. mewujudkan semangat kebersamaan ,nrtara Kadin, organisasi

kemasyarakatan dan masyaral<at, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh

masy ar akat daLam pe,mb angunan nasional.

f . Keqasama Luar Negeri dilakukan l{g,dtn dengan Kamar Dagang dan Industri dan

organisasi ekonomi dan bisnis di luar negeri, baik dt bidang investasi maupun di

bidang perdagangan, industri dan jasa, daLam rangka meningkatkan peranan

pengusaha lndonesia dalam pembanganan nasional.


-22

Pasal 19

Sanksi terha.dap Dewan pengurus

(1) Dewan Pengurus Ikdin Provinsi/lebapaten/l(ota dapat dikenakan sanksi

organisasi berupa penrbekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Dewan

Pengurus yang setingkat lebih tinggi.

(2) Sanlci sebagaimana dimaksud ayat (L) diberikan jika Dewan pengurus yang

bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Da.sat dan Angg;aran

Rumah Tangga, dan/ atau dinilai tidak berfturgsi sebagaimarw mestinya oleh

Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi setelah melalui lan$ah-langkah

tahapansebagaiberilafil.

a. adanya penngatan terhrlis terlebih dahulu kepada Dewan pengurus Kadin

Provinsi/IGbupaten/Kob atas ha|-hal ssb'agaimana dimaksud ayat (t)

sekaligus membenkonbatas waktu selama-lamanya SO (nga puluh) hari untuk

memperbaikinya, yang diberikan:

a,l. untuk lGdin Provinsi oleh Dewan pengurus Kadin Indones ia berdasarkan

kepuhtsan rapat Dewan Pengurus IGdin Indonesia;

a.2. 'Nttuk Kadrn Kabupaten/Kota oleh Dewan pengurus lbdin provinsi

berdasarkan kepatusan rupat Dewan pengurus lkdin provinsi;

b. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud hwuf. a penngatan tersebut

ndak dtftl.d.ahka^, maka Dewan pengurus lbdin Indonesia/Kadrn prcvinsi

memberikan pedngatan terhrlis kedua dengan batas waktu paling lama SO

(tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;

c. jika setelah batzs waktu sebagaimarw dimaksud huruf b Dewan pengurus

Kadin Provinsi /Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkan nya, maka:

c.1, untuk IGdin Provinsi: Dewan pengurus Kadin Indonesia berdasarkan

keputusan rapafi:tya dapat menjatuhkan sanksi pembeleaan/

pemberhentian Dewan Pertimb angan dan Dewan pengwus l(adin

Pnovinsi sebagaintana dimaksud ayat (2) huruf a.1. setelah berkonsultasi

dengan Dewan Pertimb angan l(adin Indonesia ;


-23

c.2. nntuk IGdin Kabapaten/Ibta: Dewan pengurus IGdin provinsi

berdasarkan keputusan rapatuLya dapat menjafi*kan sanksi pembekuan/

pemberhentian Dewan pertimbangan dan Dewan pengurus lGdin

I@bupaten/Kota sebagawnana dimaksud ayat (2) lnuruf a.Z. seblah

berkonsultasi dengan Dewan pertimb angan Kadin provinsi.

(3) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (l) dan

ayat (2) harus segera membentuk kepengurusan sementara (caretakei di daerah

yang dikenakan sanksi pembelaan/pemberhentian untuk masa jabatan paling

lama satu tahun dengan tugas rtama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi

tetap berlalan dan sekaligus mempersiapkan dzn menyelenggarakan

Maprov/M*ab/Mt;Jr.otayangbersang!<fi anyangdtpercepat.

(4) Dewan Pengurus yang menjaithkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan

ayat (3) mempertanggungi awabl<an kebijaksanaannya kepada Dewan pengurus

yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada Munas/Muprov /Mt*ab/ Mukota yang

bersangkutan.

Pasal20

Sanksi terhadap Anggota pengurus

(1) Setiap anggota kepengurusan, bajr. a\ggota Dewan penasehat, Dewan

Pertimbangan mauptTn anggote Dewan Pengurus, dapat drkenai sanksi organisasi

oleh Dewan Pengurus yang bersangfiitan berdasarkan besar kecilnya kesalahan

yang dilakukan sampaipada bentuk pemberhentian denganberkonsultasi ierlebih

dahulu dengan Dewan Petlimbangan yang bersangkutan , dengan tingkatan sanksi

yang dilakukan secara terhrlis, sebagai berikut:

a. teguran atau peffrgatan;

b. peringatan keras;

c, pemberhentian sementara dari jabatan unluk jangka waktu tertentu;

d. pemberhenba tetap dari jabatan.


24

(Z) Sanksi organisasi sebagainrana dimaksud ayat (l) dikenakan apabla yang

bersangkutan:

a. secara sadar melanggar dzn ataa tidak memafuhi Anggarun Dasar dan atau

l\rLggar ar Rumah Tangga;

b. bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;

c. melanggar peratulan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi

kepufusan organisasil

d. ndak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota

kepengurusan; atau

e. menyalahgarwkan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan

organisasi.

(3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian . sementara dilakukan setelah

kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis riga kali berturut-turut

terlebih dahalu, terkecuali untnk hal-hal yang bersifat \uar biasa, melalui

kepufusan rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan:

a. untttk anggota Dewan Penasehat

a.1. Keputusan Dewan Penasehat; atzu

a,2. Kepubtsan Dewan Penasehat setelah berkonsultasi dengan Dewan

Penasehat.

b. untuk anggota Dewan Pertimbanga:n:

b. 1 . IGputusan Dewan Perfrmbanganl alaa

b.2, Kepatusan Dewan Pengurus setelah berkonsuliasi dengan Dewan

Perhmbangan,

c. unhrk anggota Dewan Pengurus: kepufusan Dewan pengurus.

(4) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota

kepengurusan yang bersangftlttan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai

kepengurusan dan ndak lagS berfungsi sebagai anggotz kepengurusan.


25

(5) Anggota kepengurusan yang diberhennkan atav diberhentikan sementara berhak

membela diri atau naikbandingberturut-turut p ada jenjang ttngkatan berikut:

a, DewanPengurus yang ttngkatannya lebih tinggi;

b. Papimkab / Rapimkota yang bersangkutan;

c. Mukab/Mukota yangbersang$utan;

d. Rapimprov yangbersangJattun;

e. Muprov yang bersangkutan;

f. Rapimnas;

g. Munas.

(6) Anggota kepengurusan yang ketnlangan hak dan jabatawrya karena terkena

sanlsi pemberhentian atat pemberhentran sementara akan memperoleh

pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dtkerwkan dicabut atau

diubah oleh Dewan Pengurus yang bertang]<vtan atuu Dewan Pengurus yang

frngSatawrya lebih tinggi atau Rapttnkab/Wimkota/Mukab/M*ota/

Rapimprov/Muprov/Rapimnas /Mtnas sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal2l

Kesekretariatan Organisasi

Uraian fitgas dan tata kerja Sekretari at pada settap ttngkatan sebagai berikut:

a. Sekretariat Kadin setiap trngkatan melaksanakan kebijakan dan program kerla

Ikdin masing-masing nngkatan sefia layanankepada Anggota dan dunia usahal

b. Sekretarirat lQdin setiap tingfutan mengelola urusan administrasi, manajemen dan

petbendahar aan organisasi ;

c. Uji kelayakan dankepatutan Direktur Eksekutif dilakukan oleh tim seleksi yang

dibentuk oleh Dewan Pengurus masing-masing;

d. Direktur Eksekutif paAa x.tiap tingkatan berwenang menetapkan kebijakan

operasional dan dibantu para direktur dan pejabat setara ser,ta staf lainnya


-26

merlrpakan tenaga profesional yang iu$Llah dan pett$agtan bidang kerjanya

diatur sesuai kebutuhan;

Direktur Eksekufrf pada seiap nng$atan memimpin dan mengoordinasikan

pelaksanaan hrgas-tugas yang diberikan oleh pengurus Hanan dengan dtbantu

oleh Para Direktur dan staf sekrebriat l(adin sesuai jenjaru organisasi l(adin disetiap Tingkatan;

Para Direktur dan pejabat setara serta staf tainnya sebagairnarw dimaksud huruf ddiangfut dan diberhentikan oleh serta be*znggung jawab kepada Direktur

Eksekudf, berdasarkan konhzk kerla dan/ atau sesuai dengan peraf,,,ran

kekaryawanan Sekretaiat pada seiap ttngJcatan.

Para Direktur memimpin dan mengoordinasikan pelaksaraan tugas-tugas staf

Sekretariat IGdin untuk mendukung peran dan fungsi Komite Tetap;

Dalam melaks anal<an kebijakan dan program kerja Kadin masing-masing

tingkatan, sekretariat melaksanakan fugasnya secara profesional sesuai dengan

pemfuran organisasi tentang ta+,a hubungan keqa antara Dewan pengurus dan

Dewan Pertimba ngan dengan Sekretariat;

Iayanar:. - Laya:nan Sekretariat

(l) Iayanan Pokok Sekretariat Kadin:

(a) layanan Pokok Sekretariat Kadin Indonesia

a.l, Sekretariat Kadin Indonesia membangun pedoman layanan, tata

kelola dan standar layanan sebagai panduan dan rujukan bagi li.ridin

Provinsi dan l@din lbbupaten/Kota dalam menjalankan tugas

layanan kepada dunia usaha.

a.2. Pedoman yang tarus dtbangtn oreh sekretariat Kadin Indonesia

sekurang-kurangnya aAalah :

a. Pedoman Marajemen Kesekretariatan

b. Pedoman layanan Bisnis

c. Pedoman Advokasi dan Konsultansi


27

d. Pedoman Perkuatan UKM dan Dwia llsaha

e. Pedoman tmh;I< income generating

a.3. Sekretariat lGdin Indonesia menetapkan standar mutu dan

menyelenggarakan worlcshop/ pebntwn sefia pendampingan bagi

Kadin Provinsi.

a.4. Setiap tahun Sekretariat lbdin Indonesia melakukan monitoring dan

evaluasi implementasi pedoman-pedoman layanan pokok dan

melakukan pembahantan/ rcvisi atas pedoman tersebut.

(b) Iayarwn Pokok Sekretariat Kadin Provinsi

b.1. Sekretariat Y.aAlu:. Provinsi mendiseminasikan dan melatihkan

pdoman layanan kepada Sekretarirat Kadtn Kabapaten/Kota dan

Asosiasi,/Himpunan.

b.2. Sekreiariat lGdin Provinsi menetapkan l{aAn lkbapaten/Kota dan

Asosiasi/Himpunan yang telah memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan pedoman lay anan pokok tersebut.

b.3. &fiap akhir tahun Sekretarirat Kadin Provinsi memberikan lapomn

kepada Sekretariat lGdin Indonesia mengenai pelaksanaan pedoman

Iayanan pokok yang dilaksanakan oleh Kadin Kabapaten/Kota dan

Asosiasi/ Himpunan.

(c) Iayanan Pokok Sekretarirat Kadtn Yabapaten/ Kotu

c. 1. Sekretariat l(adn Kabvpaten / Kota melal<sanakan tugas memberikan

layanan kepada anggota dan danta usaha sesuai kebutuhan prioritas

masing-masing Kabvpaten / l(ota dengan acuan pedoman lay arwn

yang drtetaplan lGdin Indonesia.

c.2. &kretariat lGdin lbbapaten/Y,ota melaporkan peleksanaan

pedoman layanan pokok sesuai dergan format yang telah ditetapkan

kepada Sekretariat lGdin Provinsi setiap akhir tahun.

(2) layanan Penunjang Sekretariat Kadin


28

J.

(a) Sekretariat lGdin untuk seluruh finglatan baik nasional / provinsi/

kabapaten/kota berkewajiban menyelenggarakan layanan kegiatan

dalam rangJ<a mendukung peran dan fungsi lkdin.

(bl layanan penunjang yang berasal dan pendelegasian wewenang dari

Pemerintah nuupun dunia bisnis internasional dan berlaka, secara

nasional mavpun intemasional, maka lGdin Indonesia membuat

panduar^ penye(enggxaan keg1abn brsebut dalam rungka menjaga

kualitas dankeprcayaan Pemerintah dan dunira bisnis internasional.

Untuk implementasi layanan kepada dunta usaha yang membutuhkan

penanganan secara tetap dan terus menerus dt luat negeri, Dewan Pengurus

Ikdin Indonesia dapat membentuk I(antor Perwakilan Sekretariat Kadin Indonesia

di luar negeri yang firyas dan fungsinya diatur dalam petaturan organisasi,

Dalanr melaksanoka:n layanan kepada anggotz dan dunta usaha sebagaimana

dimaksud Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar, Sekretaiat dapat menetapkanbiaya

layarwn setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus.

BABVII

MUSYAWAMH DANRAPAT

Pasal22

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa,

dan Muryawarah Nasional Khusw

(1) Munas dan Munassus dilaksanakan oleh dan menjadi tangg'xtg jawab Dewan

Pengurus l&din Indonesia.

(2) Dewan Pengurus l&din Indonesia. mempersirapkan bahan-baha dan segala

sesuatu yang diperlukan beftaban dengan p,bksanaan Munas dan Munassus

sebagaimana dimaksud ayat ( 1).


-29

(3) Munaslub diselenggarakan dan menjadi tanggtng jawab para Dewan pengurus

IGdin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang meminta

diadakarnya Munaslub.

(4) Peserta Munas, Munaslub, dan Munassus terdiri atas:

a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggo tz, yaitt:

a.l. IGtua Umum Dewan pengurus Kadin provinsi secara ex_ofliciq

a.2. Utusan Anggota yang dipilih dalam papat Dewan pengurus kngkapKadin Provinsi sebagaimarn dimalaud pasaL Zg ayat (7) Anggaran Dasar

yang dragendakan khusus menjelang Munas/Munaslub/Munassus

sebanyak dua orang;

masing-masing mempunyai Lwk suara, hak bicara, dan hak dipilih unfuk

Munas dan Munaslub, danhak suan danhakbicara, untuk Munassus;

b. Anggota Ltnr Biasa yang diwakili oleh utusan organisasi perusahaan dan

organisasi Pengusatw Tingkat Nasional yang dipilih melarui konvensi yang

khusus diadakan untuk itu meqielang Munas/Munaslub/Munassus memiliki

hak suara, hak bicara dan hak dipilih untuk Munas dan Munaslub, dan haksuaya dan hak bicar a unbtk Munassus.

c, Dewan Penasehat Kadin Indonesia.

d. Dewan Perlimbangan I&din brdone sia yang jumtatrnya sesuai dengan

kebutu'han yang menyararkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, drtambah

unsur Pengusaha Provinsi yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh

Kefua Dewan Perfirnbangan Kadn provinsi, mempunyai:

d,l . daJam Munas dan Munaslub : hakbrcara don hak dipilih;

d,2, dalam Munassus: hak bicara.

e. Dewan Pengurus Ka.din Indonesia sebagdmana dimaksud pasa| 2l ayat (7)

huruf b dan huruf c AnggaranDasar, mempunyai:

e.1. dalam Munas dan Munaslub: hakbicara dan hak dipilih;


(J,

30

e,2. dalam Munassus: hak bicara.

Peserta Munas/Munaslub,/Munassus sebagaimana dimaksud huruf a dan fu:lrlf b

adalah Pesefia penah dan lGdin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tingkat

Nasional yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebaga:imana dimalaud

PasaL 34 Anggamn Dasar, tertnasuk kewajiban keuzngan pade organisasi sampai

denganta'htmbeqalan.

Peninjau Munas dan Munassus untak perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga terdiri atas:

a. Anggota Kehomatan Kadin Indonesia;

b. Utusan Anggota Proyinsi dt luar peserta dimaksud ayat (4) huruf a,2, dengan

membawa nwndat dan Dewan Pengurus Kadh Provinsi masing-masing;

c, Utusan Anggota lbbupaten/Kota dengan mbmbawa mandat dari Dewan

Pengurus lkAin l@bupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-

masingl

d. Utusan Anggota Luat Basa Tingkat Nasionalr. selain peserta yang dimalsud

ayat (4) huruf d, dengan membawa mandat dari orgatisasi masing-masing;

e. Tokoh-tokoh pe,ngtsaha dzn masyarakat Indonesia tingkat nasional;

f. Pengusaha asing;

g. Pejabat Pemerintah.

Jumfah pennjau Munas dan Munassus eebagaimana dimaksud huruf b sampai

dengan huruf g untuk perubahan AnggaranDast dan !,ngaranRumahTangga,

ditentukan oleh Dewan Pengurus l&din Indonesi:a dan masing-masing

mempunyai hakbicara.

Pada Munaslub dan Mu:rassus untuk pembubaran organisasi hLdak ada pentnjau.

Untuk melalaanakan Musyawarah sebagaimar.a dimal<sud ayat (l) Dewan

Pengurus l(adin Indonesia membentuk Panitia Penyelenggara, Panlta Pengamh,

dan Pani$a PeLaknna yang bertanggan$awab kepada Dewan Pengurus l&din

Indonesira.

(6)

(7)


31

Pasal23

Musyawarah Provinsi dan Musyawarah provinsi Luar Biasa

(1) Muprov dlaksanakan oleh dan menjadi tanggang jawab Dewan pengurus Kadin

Provinsi. Jika jang;ka waktu kepengurusan Kad.in prpvinsi sudah habis namun

Muprov belum dilaksanakan maka Dewan pengurus Kadin Indones ia berhak

memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan

Pengurus sementara (caretaked unfuk mempersiapkan dan melaksanakan

Muprov.

(2) Dewan Pengurus lGdin Provinsi mempersiapkan bahan yangdiperlukan bertalian

dengan pelaksanaan Muprov sebaga.anwrn dimalsud ayat (1).

(3) Muprovlub drselenggamlan dan menjadi tanggang jawab para Dewan pengurus

Ytad:rr Yabupaten/Kota dan Anggotz Luar Biasa tingkat provinsi yang meminta

Muprovlub, setelah berkonsultasi terlebih dahuju dengan Dewan

Pengurus Ikdin Indonesia.

(4) Peserta Muprov dan Muprovlub terdin atas:

a, Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota yarry terdii atas:

a.1,. Ketua Dewan Pengurus l(aAn l@bapaten/Kota secara ex-officiq

a.2, Utusan Anggota Biasa yang dtpibh dalam Rapat Dew an pengurus tengtap

Ihbupaten/Kota sebagafunana dimalsud pasal 27 ayat (7) Anggann

Dasar menjelang Muprov/Muprovlub sebanyak dua orang;

masing-masing, menrpunyai hak suara,hakbicara dan hak dipilih.

Khusus bagi lGdin Pnrvinsi yang juriah pesertanya sebagaimana dimaksud hurufa.l. dan a.2. di atas kurang dai SO 0ima puluh) orang, maka harus memenuhijumlah sekurang-kurangnya s0 (lima puluh) orang yang dibags rata di antara

I(adin (iabupaten / Kota y ang bersangkutan.

b. Anggoia Luar Biasa yang diwakili oleh utusan organisasi perusahaan dan

organisasi Pengusaha Tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi

menjelang Muprov/Muprovlub mempunyai hak suara, hak bicara, dan hakdipilih;


32


d. Dewan Perhmbangan lGdin provinsi yang jumLah anggotanya sesuai dengan

kebutuhan yang mewakili dan menyaLurkan aspirasi ketiga unsur pelaku

ekonomi, ditambah unsur pengusaha lbbupaten/ llota yang masing-masing

diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan pertimbangan seluruh IGdin

lbbupaten/Kota dari Provinsi yang bersangkutan, mempun yai hak:

d,L dalam Muprov: hak bicara, hak dipilih, dan hak men1ru$un daftar nama

calon Dewan Perlimbangan dan Dewan pengurus Ikdin provinsi periode

berikufirya;

d.2. dalam Maprovlub: hak bican dan hak dipilih.

e. Dewan Pengurus Kadin Frovinsi sebagaimarw dimaksud pasal 29 ayat (z)

Anggpnn Dasar mempunyai hakbicara seftz hak dipilih.

Peserta Muprov/Muprovlub sebagarrnara dimaksud ht,'uf a dan huraf d

adalah Peserta penuh dai Y'o;din lbbupaten/Kota dan Anggota Luar B:urlv-

Tingkat Provinsinya yang telah memenuhi seluruh kewajibarnya sebaga.imana

dimaksud Panl 34 Anggamn Dasar, terrnasuk kewajiban ketungan pada

organisasi sampai dengan talnun beryalan,

(5) Peninjau Muprov terdiri abs:

a. Anggota Kehormatan l(adin provinsi;

b. utusan AnggotaKa^nKabapaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat (4)

huraf a dengan membawa mandat dan Dewan pengurus I{urdn Rbbupaten/

Kota masing- masing;

c. utusan Anggota Luar Biasa Tingkat provinsi di luar peserta sebagaimana

dimaksud ayat @) huruf d dengan membawa mandat dari pengurus organisasi

masing-masing;

d, Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di provinsi;

e. Pengusaha asing;

f. Pejabat Pemerintah.


33

Jumlah penrnjaa Muprov sebagaimana dimal*ud hvruf'b sampai denganhuruf fditentukan oleh Dewan pengurus IGdin provinsi, dan masing-masing mempunyai

hakbicara,

(6) Peninjau pada Muprovlub haaya Dewan pengurus Kadin Indone sia yang

mempunyai hakbicara.

(7) Untuk melaksanakan Muprov sebagaimana dimalaud ayat (1), Dewan pengurus

lgdin Provinsi membentuk panitia penyelenggar% patitta pengarah, dan patif'v-

Pelaksana yang befianggng jawab kepada Dewan pengurus lGdin provinsi.

Pasal24

Musyawarah lkbupateniKota dan Musyawarah rebupaten/rbta Lvar Biasa

(1) Mukab/Mukota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan pengunrs

Kadin Kabupaten/Kota.

Jika jangka waktu kepengurus an Kzdtn rebupaten/Kota '.dah

habis namun

Mukab,/Mukota belum dilaksanakan maka Dewan pengurus Kadin provinsi

berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangku tan dan menunjuk Dewan

Pengurus sementara (caretakei untuk mempersiapkan dan melaksanakan

Mukab/Mukota.

(2) Dewan Pengurus rhdrnlebupaten/Kota mempersiapkan bahan-bahan dan segala

sesuatu yang diperlukan L"'rtalian dengan pelaksanaan Mukab,/Muko ta sebagai-

mana dimaksud ayat (l).

(3) Mukablub/Mukotalub diselenggaraka n dan menjadi tanggung jawab Anggota

Biasa IGdin lbbupaten/l(ota yang bersangkutan yang meminta dradakannya

Mukablub,/Mukotalub, setelah berkonsultasi terlebih dahul:o dengan Dewan

Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan

(4) Peserta Mukab / Mrlfciota/ Mr*abl'u;b / Mukotalub terdiri atas:

a. Anggota Biasa dengan ketentuan:

a.I. Anqqota ...


34

a.l. Anggota Biasa yang ada dt wilayah babupaten/latz yang bersangkutan

mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan

Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligu s metangkap Ketua

Formatur, dan 4 (empat) orung anggota formahx, hak bicara serta hak

dipilih.

a.2. Jlka jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud butir a. I . terlalu besar

sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, nraka

kepesertaannya dapat Aafur dengan cara WrwakiLan anggota

berdasarkzn kesepakatan bersma antzra Dewan pengurus Kadin

l(abapate.n/Kota dan Dewan Pengurus Kadin provhsi yangbersangkutan,

dengan pedoman umum sebagai berikut

a.2.1. Jumlah peserta Mukab/Mukota/M*ablub/M*otalub yang

mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara

teknis mudah unfu k penyelengga raan Musy aw arah.

a.2.2. Jumlah peserta sebagaimara dimaksud bu|lrt a,2.1 merupakan

angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa untuk

menentukan jumlah Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh satu

orang peserta Musyawarah, dan hasiL bagynya drbulatkan ke atas.

a,2.3, Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus rnembawa

mandat dan yang diwakilinya.

a.2.4. Sr;fio'p peseria yang mewakili rebagaimana dimaksud ht:rruf a.Z.S

memiliki hak yang sama dan masing-masing menyvaraksr;/

membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.

b. Dewan Pertimbangan Kadrn Yabupaten/Koh" yang jvrdatnya disesuaikan

dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi kefiga unsur pelaku ekonomi,

mempunyai:

b.1,. dalam Mukab/Mukota: lwkbicara serta hak dipilih, dan hak menpsun

daftar nama calon Dewan Pertrmbangan dan Dewan pengurus Kadin

Kabvpaten / l(ota periode berikutnya yang nama-namanya diusulkan oleh

Anggota Biasa Tintkat lbbupatei / l(ot:- ya g bersangkutan;

PR ESI D ENREPUBLIK INDONESIA

35

b.2. dalam M*ablub / Mukotalub: hak bicara dan hak dipilih.

c. Dewan Pengurus lr;ngkap l(aAtn I@bapaten/l<ota sebagaimana dimaksud Pasal

29 ayat (7) AnggaranDasar, mempunlm.i hakbrcam dan hak dipilih;

Peserta Mukab/Mukablub/Mukotz / Mtlkotalab sebagaimana dimaksud huruf a. 1

dan hurvf a,2 adalah Anggota Biasa Tingkat l{abupaten/Kota ya g bersangkutan

yang teLah memenuhi seluruh kewajibarnya sebagainwna dimaksud Pasal 34

Anggaran Dasar, terrnasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan

tahunbeqalan.

(5) Peninjau Mukab /Mt*ota terdin atas:

a, Ang4ota Kehormatan Kadrn Kabryaten/ Kota;

b. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten /kota yang

bersangkutan;

c. Pengusaha asing;

d. Pejabat Pemerintah;

Junrlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan

huruf d ditentukan oleh Dewan Pengurus [(o;din lbbupaten/ Kota, dan masing-

masing nrenrpunyai hak bicaru,

(6) Peninjau pada Mulabfub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan

Dewan Pengurus lGdin Indonesia dan masing-masing mempunyai hakbicara.

(D Untuk melaksanakan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (l), Dewan

Pengurus l(a'dtn lbbapaten/Yrota membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia

Pengarah dan Panria Pelaksana yangbeftanggang iawab kepada Dewan Pengurus

Kadrnl6bupaten/l(ota.

Pasal25

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

(1) Rapat Pleno Dewan Pertambangan Kadin Indonesia diselenggatal<an oleh Pimpinan

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan pelaksanaan teknisnya dilaksanakan

oleh Sekretariat Kadin Indonesia.


36

(2) Sebelum Munas diselenggarakan, Dewan Pefiimbangan Kadin Indonesia

mengadakan Rapat Pleno unfuk menampung masukan dan untuk menyusun usul

dan saran tentang Pancangan Frogram Umum Organisasi yang alan drajt;/ran

kepada Munas.

(3) Rapat Pleno Dewan Perfirtbangan Kadin Indonesiz sebagaimzna dimaksud ayat

(2) harus menzrmpung aspirasi Pengrxaha Indonesia, baft dan Anggota Luar

Biasa, Koperasi Tingkat Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional

anggota I&din yang tidak memiliki Organisasi Perusahaan, nrautrrun Pengasaha

Provinsi.

(4) Selain mebksnakan tugas sebagatmana dimaksud ayat (2) dan ayat (B), Dewan

Pertimbangan Kadin Indonesia jugr memfasilitasi pnyelenggaraan konvensi

Anggoia Luar Biasa menjelang Munas/Munaslub,/Munassus untuk menetapkan

utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada

Munas, Munaslub dan Muressus sebagaimana dimaksud pasal 28,

Pasal26

Rapat Dewan Pefiimbangan Kadin Provinsi /lbbupaten/Ibta

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/IGbupaten/Kota pelaksanaannya

disesuaikan dengan ketentuan yang mengalur rapat Dewan pertimbangan IGdin

Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal?i ayat (l),ayat (2) danayat (S).

Pasal 27

Rapat Kerja

(1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan setiap ataw beberapa Dewan pengurus

I@din Provinsi /Ibbupaten/lbta dapat menyelenggarakan rapat keqa pada ttngkat

masing-masing atau pada lintas-fingkat, baik linias-sekboral, sektoral, maupvn

menurut wilayah, sewakfu-waktu jika diperlukan.


37

(2) Mpat kerja suatu bidang atau sektor:

a. pada tingkat nasional disebut Papat Kerla Nasional, disingkat Rakernas, diikuti

nama lintas-sektornya;

b, pada tingkat provinsi/kabupaten/kota disebut Rapat y.e1ja provinsi/

Kabupaten/I{ota, disingkat Rakerprov/Raketkab/pa.kerkota, diikuti nama

Iintas-sektornya;

diadakan untuk konsultasi antara Dewan pengurus yang terkait, unfuk membahas

masalah mengenai hal-hal yang bersrfat teknis dan substantif dari program Ke{a

organisasi yang dijabarkan dzlam program kerja setiap bidang/kottltte tetap dan

baAan-baAan dan/ atatt lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud pasal

21, ayat (7) huruf c danPasal2T ayat (8) huruf c Anggaran Dasar.

(3) Rapat keqa antar bidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinasi Nasional,

disingkat Rakornas Bidang; dan rapat kerya antar dderah prwinsi/kabupaten/kota

yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakonvil.

(4) Hasil settap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepa.da

Dewan Pengurus masing-masing, fun meng,ikatbagS seiap pesertanya.

(5) setiap rapat kerJa dan rupat koordinasi diatur menurut tab tefiib yang sesuai

dengan ketenfuan AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tangga.

Pasal2S

Konvensi

(1) Konvensi merapakan forum bag\ Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau

Tingkat Provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Mvnaslub/

Munassus/Muprov,/Muprovlub untuk menetapkan utusan Anggota Luar Biasa

TinSkat Nasional atau TvtgJ<at provinsi yang akan mewakili Anggota Luar Biasa

Tingkat Nasional atau Tingfut Frovinsi sebagu peserta dalam rvranas/

Munasllub / Mtmassus /Muprov/ Muprovlub.

(2) Penyelenggaraan...

{2)

(3)

PRESIDENREPUBLIK, INDONESIA

-38

PenyeLenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan perttmbangan IGdin Indonesia,/

Dewan Perfimbangan IGdin Frovinsi mengikuti pengelompokan Anggota Luar

Biasa Tingkat Nasional/Tingkat provinsi yang dikelompokkan berdasarl<an

pendekatan sektor atau jenis kegiatan seb agatmana dimaksud ayat (S) huruf d.

Jumlah keseluruhan utusan Anggota Lr;p'r Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta

Munas/Munaslub/Munassus sebanyak BO (ngfl puluh) orang utusan dan tingkat

Provinsi sebagai peserta Muprov/Muprovlub sebanyak zo (dua puluh) persen

dari jumlah keseluruhan ufusan Anggota pada Mupnrv/Muprov1vb,, yang

pembagSannya untuk setiap kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai

berikut:

a. Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luat Biasa

yang mewajibkan anggotz;nya menjadi Anggo b Biarn Kad:r:r,

b, Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarla,n sistem kuota yang

dihitung berdasarkan jundah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan

memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa, terznasuk kewajiban

keuangan pada organisasi, sampai dengan Ahan beqalan, yang terhimpun

dalam sata kelompok konvensi.

c. Kuota setiap kelompok konvensijika tidak terisi/terpenuhi oleh AnggotaLuar

Biasa dalam kelompoknya masing-masing, Adak dapat cligantikan,/diisi oleh

kelompok yanglatn.

d. Pengelompokan Anggota Luar B.,sa dalam konvensi dibagi sebagai berikut:

d. l. Asosiasi-Asosiasi Industri pertanran dan lG,hvfunan-

d.2. Asosiasi-Asosiasi Peternakan, petikanan dan pengolahan Makanan;

d.3. Asosiasi-Asosiasi Industri perbmbangandan Energi;

d.4. Asosiasi-Asosiasi Industri pengolahan Kimira;

d.5, Asosiasi-Asosiasi Industri pengolahan lagamdan Mesin;

d.6. Asosiasi-Asosiasi Industri pengolahan Larn-Launya;

d 7 A c^aia (i - A (.r<ia ai


-39

d.7. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Impor;

d.8. Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstrulsi dan Properti;

d.9. Asosiasi-Asosiasi la.e l<euangan dartlasa Pnofesi;

d. l0.AsosiasiAsosiasi Jasa Perhubungan, Paiwisata, Perposan, Media Massa,

Telcrologi l(omunikasi dan Informasi;

d. 1 I .Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jas a lanrnyq' dan

d.lL.Ifumpanan dan Dewan Bisnis.

e, Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi paAa tng;kat provinsi

sebagumara dtaflar dalam huruf d tersebut, dapat drsesuailan menurut

keberadaan Asosiasi/Himpunan yang mertgacv pada stnrktur ekonomi dan

bidang-bidang usaha setempat.

f. Setiap Organisasi Perasahaan dan Organisasi Pengusaha dalam konvensi

hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi *baga:imana dimaksud huruf

c dan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurus organisasi dengan membawa surat

mandat dan organisasinya masing-masing.

(4) &tiap rapat kelompok konvensi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Kefua Dewan

Pertimbangan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi, atau anggotz Dewan pertimba-

ngan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang ditunjuknya, dan diikuti oleh anggota

Dewan Pertimbangan Kadin lndonesia / l(a;din provinsi.

BAB VIN

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT

PasL29

Dewan Penasehat Kadin Indonesia

(1) Anggota Dewan Penasehat Kadin Indonesia harus memiliki KIA-B yang masih

berlaku kecuali yang b erasal darib:uJran pngusaha.

(2) l.)errravr


40

(2) Dewan Penasehat Kadin Indonesia be ranggotakan wakil-wakil dari:

a. tokoh-tokoh dunia usaha nasional; dan

b, masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam

rangfu pengemb angan perekonomian Indonesia.

(3) Pemilihan Dewan Penasehat Kadin Indonesia:

a, Dewan Penasehat lGdin Indonesia dipilih dan drtetapkan oleh Munas melalui

sistem pemilihan Ketua umum Dewan pengurus Kadin Indonesia sekaligus

meranggap sebagai lGtua Formatur dan 4 (empat) anggota formatw,sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (9) AnggaranDasan

b. Ketua umum Dewan pengurus Kadin rndonesia sekaligus merang$ap sebagai

IGtua Forrnatur dan 4 (empat) orang anggota" forrnatur terpiuh dalam Munas

diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan

Penasehat, Dewan Pertimb angan, dan Dewan pengurus lGdin Indonesia.

(4) Ketua umum Dewan Pengurus lGdin Indonesia sekaligus memngfup *bagaiKefua Formatur dan 4 (empai ota,ng a\ggota formatw terpilih menyusun Dewan

Penasehat Kadin Indonesia atas mandat Munas dan sekaligus Munas menetapkan

batas waktu kerja formatur untuk menyusun Dewan penasehat l(adin Indonesia

dengan mengu.tamakan nama-nama da'j, daftar nama calon yang disusun oleh

Dewan Pertimb angan IKadin Indonesia.

(5) Daftar nama calon anggota Dewan penasehat Kadin Indonesia sebagaimana

dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan petfrrnbangan lGdin Indonesira oleh

anggotal(adrn.

(6) Daftar nama calon *bagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan

P erttmb angan Ikdin Indones ia kep ada Munas.

Pasal 3O

Dewan penasehat Kadin provinsi/Igbupaten / Kota

(1) Anggota Dewan Penasehat Kadin provinsi/Kabu paten/ r(ota harus memiliki KTA-B

yang masih berlaku kecuali yang berasal dan bukan pengusaha.


- 41.

(2) DewanPenasehat lGdin Provinsi /Kabupaten/Kotaberanggotakan wakil-wakil

dan:.

a. Tokoh-tokoh duria vsaha Provinsi/Kabupaten/y:ota.

b, masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran -pmilarun dalam

rangka pengemb angan petekonomian provinsi / lbbupaten/ Kota

bersangkutan.

(3) Pemilihan Dewan Penasehat lGdin provinsi/Kabu paten/ Kota;

a. Dewan Penasehat Ikdin Provinsi /lbbupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh

Muprov/Mukab / Mtrkota melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan

Pengurus Kadin Frovinsi /rebupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Kehn

Forrnatur dan 4 (empat) anggota formabtr, sebagaimana dimaksud pasal Zg

ayato) AnggaranDasat

b, Keh;, umum Dewan Pengurus Kadin provinsi /Ketua Dewan pengurus Kadin

lkbupaten/Kota sekaligus merang!<ap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat)

orang anggota formatur terpilih dalam Muprov/Mukab/Mukota ^bey'rkepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan

Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan pengurus Ikdin provinsi/

Kabupaten/Kota.

(4) Ketua umum Dewan Pengurus IGdin provins i/l(abupaten/l(ota sekaligus

merang$ap sebagai Kehra Formatur dan 4 (empat) orang anggota fortnatur

terpilih men)rusun Dewan Penasehat y:adtn provinsi/Ikbupaten/Kota atas mandat

Maprov/Malab/Mukota dan sekaligus Muprov/Mukab /Mukota menetapkan

batas wal<ta kerja formatur unfuk men)rusun Dewan penasehat lGdin

Provinsi/IGbupate n/Koa dengan mengatamakarr nama-natnz dari. daffur nama

calon yang disusun oleh Dewan pertirnbangan lGdin provinsi,/Kabupate n/ Kota,

$) Daftzr nama calon anggota Dewan penasehat y,;.dtn provinsi./IebupatenlKota

sebagaimana dimaksud ayat ($ diusulkan kepa{a Dewan pertambangan I4g.dar

Provinsi/ Kabup aten / Kota oleh anggota lGdin.

(6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (S) disampaikan Dewan

Perhmbanga:n Kadin Provinsi /lbbupaten/l(ota kepa.da Muprov/Maka,b/Mukota.


-42

BAB IX

FEMBENTIIKAN DEWAN FERIIMBANGAN

Pasal3l

Pemilihan Dewan Pertimbangan I(adin Indonesia

( 1 ) Persyaratan Anggota Dewan Pertimb angan Kadin lndonesia adalah harws memiliki

KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya,

(2) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesi a beranggotakan wakil-wakil dari:

a, Pengasaha yang me yal:urkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan

b, Pengusaha Provinsi dari semua lkdin Frovinsi, masing-masing diwakili secara

ex- officio oleh Ketua Dewan Perttmbangan lGdin Provinsi,

(3) Pemilihan Dewan Pertimb angan l(adin Indonesia:

a, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (Z) hvruf a

dipilih dan ditetapkan oleh Munas melalui sistem pemilihan Ketua Umunr

Dewan Pengurus lGdin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua

Fornatur dan 4 (empai anggota formatur, sebagaunana dimaksud pasal 17

ayat (9) AnggaranDasar

b. Ketua Umum Dewan Pengurus Iedin Indonesia sekaligus merangSap *bagai

Ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih dalam Munas

diberi kepercayaan dan wewenang unfuk memilih dan menetapkan Dewan

Penasehat, Dewan Pertimb angan, dan Dewan pengurus IGdin Indonesia.

(4) Kehn Umum Dewan Pengurus Kadin tndonesia sekaligus merangkap sebagai

Ketua Forrnatur dan 4 (empat) orang anggot:- forrnatur terpilih menyusun Dewan

Pertimbangan Kadin Indone sia atas mandat Munas dan sekaligus Munas

menetapkan batas wakl,w kerja formatur untuk menyusun Dewan perlmbangan

Kadin Indonesia dengan menga:tamakan nama"-nama day'. dattar nama calon yang

disusun oleh Dewan Per{rrrbangan ledimlndonesia.


43

(5) Daftar nama calon angota Dewan Pertimb anga Kadin Indonesia sebagaimana

dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan pertirnbangan Kadin Indonesia oleh

anggotaKadin.

(6) Daftar nama calon sebagatrnana dimalsud ayat (S) disampaikan Dewan

Pefitntbangan I(adin Indonesia kepada Man*s,

Pasal32

Pemilihan Dewan Pertimbangan l(aAin Provinsi

(1) Anggota Dewan Pertimbangan Kadrn Prcvinsi harus memiliki KIA-B yang masih

berlaku selama masa jabatannya.

(2) Dewan Pertfunbangan l@din Provinsi beranggohkan wakil-wakil dari:

a. Pengasaha yang menyalurkan asphasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang

jumlrahnya sesuai kebunaharg dart

b. Pengusaha daerah dan semua kabttpaten/kota & provinsi yangbrsang]<utan,

masiry-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan pertimbangan

lbdin l(abapatenllbta masing-masing.

(3) Pemilihan Dewan Pertimb angan Yadin Frovinsi:

a. Dewan Pertimbangan lGdin Provinsi dipilih dan diktapkan oleh Muprov

melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin provinsi

sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 Gmpat) orang anggota

formatur, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (g) Anggamn Dasan

b, Ketuta Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merungkap

sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) omng anggota fornatur terpilih dalam

Muprov drben kepercayaan dan wewenang unfuk memilih dan menetapkan

Dewan Perfrmbangan dan Dewan Pengurus Kadin provinsi.

(4) Ketua umum Dewan Pengurus Kadin proyinsi sekaligus memngkap sebagai Ketua

Formatur dan 4 (empat) oran& anggota formatur terpilih menyusun Dewan

Pertirnbangan Kadin Provinsi atas mandat Muplov dan sekaligus Muprov

WPR ES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-44

menetapkan batas walrtu ke{a formatur untuk men1rusun Dewan pertimbangan

Ikdin Provinsi dengan mengatamakan nama-nama dan daf\arnama calon yang

disusun oleh Dewan Perttmbangan lkdin Provinsi.

(il Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Ibdin provins i sebagaimana

dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan pefiimbangan IGdin provinsi oleh

anggota Ikdin sesuai domisilinya.

(6) Daftar nama calon sebagumana dimaksud ayat (S) disampaikan Dewan

Pertfunbangan Kadin Provinsi kepa.da Muprov.

Pasal33

Pemilihan Dewan Perfimb angan Kadin Kabapatsn/Kota

(1) Anggota Dewan Pertimbangan Kadrn Kabapaten/Kota haras memiliki KIA-B

yang masih berlaku selama masa jabatarnya.

(2) Dewan Pertimbangan Kadtn Kabtpaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari

Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan,

(3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin lkbupaten/ytota:

a. Dewan Pertimbangan Kadtn Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh

Mukab/Mukota melalut sistem pemilihan Ketua Dewan pengurus lk"din

l{abupaten/l(ota sekaligus merung}<ap sebagai Ketua Fomatur dan 4 (empat)

orang anggota formatur sebagaiinana dimaksud pasaL 24 ayat (9) Anggaran

Dasar.

b. Ketua Dewan Pengurus lkdin Kabupaten/l{ota dan 4 (empat) orang a\ggorz,

formatur terpilih diberi kepercayaa dan wewenang untuk memilih dan

nrenetapkan Dewan Pertimb angan dan Dewan pengurus lGdin \ebupaten/

Kota.

(4) Ketua Dewan Pengurus Kadin lebupaten/r(otayangsekaligus merungkap sebagai

Ketua Forrnatur dan 4 (empat) orang anggola forrnatur terpilih men)rusun

Dewan..,


45

Dewan Pertimbangan l(aldtrt l{abupatsn/l<ota atas mandat M*sb/Mrtkota dart

sekaligus Mukab/Mukota menetapkan batas wakttt kerja formatur menyusutl

Dewan Pertimb angan Kadm, l(abupaten / Kota dengan mengatamakar. nama -nama

dai daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertrmbangan [(a;din

l(abupaten/Kota dai nama-nama yang diusulkan oleh Anggota Biasa Tingkat

lbbupaten / Kota y ang bercangl<ttan.

(5) Daftar nanta calon sebagaircana dimaksud ayat (4) disampaikan Dewan

Pert'tmbangan Kadin lbbupaten / l$ta kepada Mukab/Mukota.

0) a.

BAB X

PEMBENTUKAN DEWAN PENGIJRUS

Pasal34

Persyaratan danTata Cara Pemiihanlbtua Um:um/ Ketua Dewan Pengurus

Setirap calon Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus merang]<ap sebagai

Kefua Formatur pada dasarnya sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun

berturut-turut sampai tahun berlalan perusallazttrrya harus terdaftar menjadi

anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KIA-B Kadin dan

berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosirasi/Himpunan,

Setiap calon Ketua Umum Kadin Provinsi yang sekaligus memng$ap sebagai

Ketua Formatur pada dasarnya sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun

berhrrut-turut sampai tzhr;rr beqalan pe:rusahaarnya harus tetdaftar menjadi

arggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan

berpengalaman dalam kepengarusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan,

Setiap calon Ketua Kadin lbbupaten/Kota yarrg sekaligus memrrylap sebagai

Ketua Fornatux pada da.nrnya sekurang-kurangnya dalarr. 2 (dtn) tahun

berturut-turut sampai tahun beqalan W\rsahaaru:rya twrus terCaftar menjadi

anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B l@din dan

berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi,/Himpunan.

b.


Q)

(3)

(4)

46

Pencalorwn menjadi Ketua Umum,/Ictua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud

ayat (1) diwmpal|can secara terhrlis kepada Dewan Pengurus yang bersangkutan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pnyelenggaraan Munas/

Munaslub/Muprov/Muprovlub / M*ab / Mukablab / Mt:/rlora / M',tkotzLub y an1

bersangkutan.

Setiap calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan ayat (2) harus dapat menyampail<an visi dan misi tertulis dan lisan dalam

menrinrpin organisasi Kadin pada ung$aian acara Munas/Munaslub/Muprov/

Muprovlub,/Mukab/Mukabhtb/ Mukota/ Mttkotalub sebagaimana ditetapkan

Panifia Penyele nggara.

Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sekaligus rnerangkap sebagat

Kefua Formafur dilakukan dengan cara pemvngatan suara dan pelaksanaannya

dlafi;r sebagai berikut:

a. CaLon yang memperoleh lebih dai SO (lima puluh) persen suzrra dari peserta

yarLS mengganakan hak sua& daLam Munas,/Munaslub / Muprov / M,tprovlub /M,nkab / Mttkz;bIub / Mt;{rrota / M*otalab, maka y a\g bersangkutan langsung

drtetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan pengurus yang sekaligus

merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.

b. Jtka dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a Adak ada calon yang

memperoleh lebih dari 50 (lima puluh) persen suara darlr peserta yanS

men1gariaka:n hak suara., malv, ditalrc;irlan pemilihan tahap kedua yang diikuti

oleh dua calon yang memperoleh s:a;ra terbanyak kesatu dan kedua dalam

pemilihan tzhap Wrtama, dan yang memperoleh anra terbanyak datam

pemilihan talwp kedua dinyatakan lr,bagai Ketua Umum /Kelua Dewan

Pengurus yang sekaligus merangkap rr;bagai lGtua Formatur terpilih.

c, Jika pada pemilihan sebagatmarw dimaksud lnural a terdapat lebih dari satu

calon yang memperoleh suara dengan jttmlah yang sama dalam rnendapatkan

tempat keaua, maka tethadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang

unhrk menetapkan suara tetbanyak kedr.ra untuk dapat mengikuti pemilihan

tahapkedua.


47

d.l.Untuk Munas:

j*a dalam pemilihan sebagaimana dimalaud huruf b hasil pemiliha n tetap

sama (druul maka pimpinan Munas berhak menetapkan tata cara penenhtan

untuk memutuskan Ketua Umum terpilih.

d. 2. Untuk Mup rov / Mr;|r;ab / Mttkotz:

jika dalam pemilihan *bagatnarw dimalsud h:uolaf b, hasil pemilihan tetap

sama (drav/) ntaka Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi berhak

menetzpkan tatz cara pnenhtan unh.rk memufuskan lGtua Umum /Kefua

temilih.

Pasal 35

Pemilihan Dewan pengurus Ikdin lndonesia

(l) Anggota Dewan Pengurus lGdin Indonesia harus memiliki KIA-B yang masih

berlaku selama masa jabatawrya.

(2) Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dtlatrcanatie,n dengan sistem sebagai

berikut:

a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh

Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan pengurus

sekaligus merang$,ap sebagai Ketua Fornatur dan 4 (empat) orung anggota

formalur sebagaimana dimaksud pasal 1,7 ayat (g) Anggaran Dasar,

b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indones ia yang sekaligus merangkap

sebagai Ketua Forynatur dan 4 (empat) orang anggota, fonnatur terpilih diberi

kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan

Penasehat, Dewan Pertimb angan dan Dewan pengurus Kadin Indonesia,

dengan mengatamakan nama-nama dan daflar nama calon yang disusun

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 2I ayat (E) huruf hAnggaranDasan


48

(3) Pen,ilihan formatur dllaksanal<an secara musyawarah atau dengan cara

pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, dan rahasia

olehpara peserta yang memiliki t:a,k suan.

a, Jika pemrllhzn Ketua Umum Dewan pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus

merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggofu. formatur oleh peserta

penth sebaga.imana dimaksudPasaLZZ ayat (4\ huruf a dan httruf b dilalcukan

dengan cara pemvngata;n suara yang diTaL<sanakan dengan asas langsung,

bebas dan ral:asia, maka setiap peserta penuh utusan Anggota Biasa dan

utusan Anggota Luar Biasa yang mempunyai hak suan menetapkan secara

jelas dengan menuliskan sr;tu nama unhrk calon Ketua Umum Dewan

Pengurus lGdin Indonesia sekaligr$ mera;ngkglp ketua formafur paAa sana

Karhr Suara dan menuliskan 4 (empat\ nama lakmya yang berbeda unhrk

anggota formatw pada satu l(arhr Suara lalrrya.

b. Dan perhitungan $)a.ra2 nama calon lbtua Umum Dewan pengurus IedinIndonesia yang mendapatkan suara terbanyak sebagafunana dimaksud pasal 34

ayat (4) terpilih menjadt lctua Umum Dewan pengurus t@din Indonesia

sekaligus ketua forznatur, dan 4 (empat) nama calon arggota

formahtt yang metdapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, kefiga, dan

keempat, terpilih me4iadi anggota formatur.

(4) Kebaa umum Dewan Pengurus lG.din Lrdonesia yang sekaligus memrLgkap *baga,ketua formatur dan empat orang angg:ota" formatur terpilih, memilih, dan

membenfuk Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus atas mandat Munas dan

Munas menetapkan batas waktu kerja formatur untuk menlrusun Dewan

Pengurus lGdin Indonesia dengan mengutamal<an nama-nama darj, daftar nama

calon sebagaimana dirnaksud ayat e) huruf b.

Pasal 36

Pemilihan Dewan Pengurus Kadin provinsi /lbbupaten/Kota

(1) Anggota Dewan Pengurus lkdin provinsi /lbbvpaten/Kotz harus memiliki KTA-B

yang masih berlaku selama masa jabatawLya.


49

(2) Pemilihan Dewan Pengurus lGdin Provinsi /Kabupaten/Kob dilaul,anakan dengan

sistem sebagai berikut:

a. Dewan Pengurus lGdin Provinsi /Kabapaten/Kota dipillh dan ditetapkan oleh

Muprov/Muprovlub/Makab/M*ablab/M'kota/M'kotalubmelaluisistem

pemilihan sebagaimana dimaksud pasal24 ayat (9) AurrggaranDasat,

b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin provinsi /Ketua Dewan pengurus IGdin

I\abupaten/Kota dan 4 (empat) orang an:Bgota forrnatur terpilih diberi

kepercayaan dan wewenang unfuk memilih dan menetapkan Dewan

Perttmbangan dan Dewan Pengurus lGdin provinsi /I{abupaten/ Ibta.

(3) Muprov/Mup rovlub / M*ab / Mukablub / Mukota / Mvkotalub memilih dan mene -

tapkan Kefua Umum Dewan Pengurus Kadin Frovinsi /Kenn l(u.din rra"bupaten/

Kota yang sekaligus meranggap sebagai Ketua Fonnatur dan 4 (empat) orang

anggota fornatur dan peserh, dan penrnjau Muprov/Muprovlub/Mukab/

Mukablub/Mukota /Mukotalub yang mempunyai hak dipilih.

(4) Pemilihan fonnatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan caru

wmungotan suara yang dilaksanakan secara terhrlis dengan asas langsung, bebas,

dan rahasia oleh para peseria yang memiliki hak memilih.

a.1' unirk Kadin Provinsi: Jika pemithan Kefua umum Dewan pengurus Kadin

Provinsi yang sekaligus merangkap kefua forrnatnr dan 4 (empat) orung

anggota fornatur yang dipilih oleh peserla penuh sebagaimana dimaksud

Pasal 23 ayat (4) huraf a dan b dtlalrt;/r,an dengan cara pemungaten suara,

maka selap peserla ufusan anggob, yang mempunyai hak suwa menetapkan

sah) narna unfuk calon lGtua Umum Dewan pengurus Kadin provinsi

sekaligus merangkap Ketua Forrnatur pada satu ka/.M suam dan menuliskan

4 (empat) rwma lafuvrya yang berbeda untuk anggota formatur pada satu

karttt suaru yang lain.

a.2. urtuk lcadtn l<abapaten/r(ota: Jika pemilihan lGtua Dewan pengurus IGdin

lbbapaten/Kota yang sekaligus ketua formatur dan 4 (empat)

orang anggota fonnatur yang dipilih oleh Anggota Bra.sa Kabltpaten/l<ota

dilskrtkan


50

Cilakukan dengan cata Wmnrtgatar. suara, maka setiap peserla Anggota

Biasa yang mempunyai hak suata menetapkan satu nema untuk calon lGtua

Dewan Pengurus Kadn l<abupate\/l<otu sekaligus memng$,ap kena

formafur pada sat'u karit suara dan menuliskan 4 (empat) nama binnya

yangbetbeda unhy'r anggota formatur paAa satu karhr suata yang lain.

b, Dari perhifungan su.ara, nsma caton Kefiia Umum Dewan Pengurus lGdin

Provinsi/Ketua Dewan Pengurus l(adn lbbupaten/Kota yang mendapatkan

suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat @) terpilih menjadi

Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Prbvinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin

lbbtcpaten/Kofa sekaligus memng$ap Ketua Formatur, dan 4 (empatl nama

calon angota formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua,

ketrga, dan keempat, terpilih menjadi anggota forrnafur.

(5) Daftar nama calon Dewan Pengurus lQdin Provinsi /lbbapaten/Kota diusulkan

kepada Dewan Peftimbangan Ikdin Provinsi /lhbupaten/Kota oleh anggota Kadin

sesuai domisilinya.

(6) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus lGdin

I@bupaten/Kota yang sekaligus merang)<a:p ketua formatur dan 4 (empat) orung

anggota formah.u terpilih, memilih Dewan Pengurus Iedin provinsi /Iebupaten/

Yata, dengan mengatz;malK n nama-nama dai daftar nama calon yang disusun

Dewan Pertimbangan Ytadin Provinsi/ Kabapaten/ l(cita,

(7) Muprov/Muprovlub / Mt;Jrab / Mltl@blublMukota/Mukotalub memberikan man-

dat penuh kepada Iknla Umum Dewan Pengurus l@din Provinsi /Ketaa Dewan

Pengurus (bdin lbbupaten/lbta yang sekaligus merangj<ap kehn fownatur dan 4

(empat) orang anggota forrnatur terpilih, dan menetapkan batas waktu bekerjanya

untuk menyusun Dewan Pengurus Kadin Provins i/ lebupaten/Kota, dengan

mengatamakan nama-nama dan daftar rwma caLon sebagaimana dimaksud ayat

(5).

BABxI...


CT

BAB XI

FNKA BISMS, LAMBANG, BENDERA, FIYA/TNE, DAN MARS ORGANISASI

Pasa|37

Etika Bisnis

Etika bisnis sebagai filrrtutan moral dan perilaku yang mengikat seluruh anggota lGdin

terteru pada lamptran I Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 38

lanbang

Bentuk, arti dan malaa lambang lkdin tertera pada lanptmn Z Angaran Ntmah

Tanggairu.

Pasal59

Bendera

(1) Setiap tingkatan organisasi IGdin memiliki fundera yarlg seragam bentuknya,

sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan mengenai 1rrr,ndem

tertera pada Lamprran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.

(2) Pada hari-hari biasabenderulladrn dipasangdi l(antor Sekretariat di samping kiri

bendera Merah- Putih.

(3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Munaslub/Munassus/

Muprov/Muprovlub / Mukab/ Mukablub/Musko ta/ Mukotalub dan pertemuan

resmi lainnya, bendera l(a;din dan hngkat yang bersangkutan dipasang di depan

podium berdampingan dengan bendera Merah-putih, letaknya di sebelah kiri

Merah-Putih. Dibelakang atau di sampingnya dikelilingi oleh bendera Kadin daiorganisasi yang lngkatannya langsung di bawahnya,


-52

Pasal 40

H)rmne

(1) Syair dan Lagu Hymne Kadin tertera pada lampran 5 Anggaran Rumah Tangga

ini.

(2) Hymne Kadin dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara'

asara resmi organisasi, seperti Munas, Muprov/Mukab /Mt;&ota dan pertemuan

resmi lainnya.

Pasal4l

Mars

Syair dan laga Mars l(adin tefiera paAalamptran 4 Anggiaran Rumah Tangga ini.

Mars Kadin dinyanyikan setelah lagu Kebangsaat Indonesia Eaya paAa acara-

acara resmi organisasi, seperti Munas, Muprov/Mukab /Mt;d<ota dan pertemuan

resmi lainnya.

BAB)OI

PDRTIBAIIAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal42

Pervbahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga l<adln ditetapkan berdasatkan ketetapan Munas,

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (a) hurul a Anggaran Dasar atav ketetapan

Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf. a

AnggatanDasar.

(1)

Q)

a

PRE9IDEI{REPUBLIK INDONESIA

53

Pasal4S

Pengesahan

Anggarar Rumah Tangga ini merupakan petubahan dan penyemparnaan dai

Anggaran Rtrmah Tangga yang diputuskan dalam Munassus l(adin tangal L7

Desember 2OOg dL Jakafta dan disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2OO4 tanggal 18 Febiuari 2004, drtetapkan dan disahl<an dalam

Munassus Kadin tanggal s Juni 2oo5 di Jakarta dan drubah/ disempurnakan dan

disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di lakarta dan

diubahldisempurnakandalamMunassus Kadntanggal2S-25 April 2010 drJat(9;tta.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 44

Pembubamn Organisasi

Pembubaran Kadrn dapat drlahsanakan apabtla merupakan putusan mvtlak dai

Wserta yang memiliki hak suara yang hadrr dalam Munassus sebagaimana

dimaksud Pasal 19 Anggaran Dasar.

Apablla l{adrn dibubarkan mal<a Munassus harus pula menetapkarL syarat

pmbubaran serta syarat likuidasi hafta kekayaan l(adin.

BAB XIV

ATURANPENUTUP

Pawl45

(1) Seluruh anggota lbdin bersepakat menyatakan Anggamn Rumah Tangga ini

berlaku setelah diterbitkarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai

persefujuan perubahan ilr:ggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangg;a Kamar

(1)

Q)

Dagang,..

llr


54

Dagang dan Industri yang drtetapkan dan disatksn dalam Munassus Kadn paAa

tanglal 8 Juni 2005 di Jakarta dan drubah/drsempurnakan dan dtsahkan dalam

Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta dan

diubah/disempurnakan dalam Munassus Kadin tanggal 23 - 25 April 2010 di

Jakaftz.

Q) Hal-hal yang belum cukup diahrr dt dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur

lebih lanjut oleh Dewan Pengurus lGdin Indonesia sekatigus dalam pemhran

organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggarun F.umah Tangga ini dan dipertanggungiawabkan

padaM.ur:ras.

Pasal46

Penutup

Sejak berlakunya Anggamn Rumah Tangga yang baru sebagaimatw dimaksud

Pasal 45 ayat (I), maka Anggaran Rumah tangga yang ada dan telah berlaku

sebelunr Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan ndakberlalailag;.

Agar sefiap anggota dapat mengetzhuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia

diperintahkan unfuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran

Rumah Tangga inkepada sehap atggota danklwlzyaklaiwrya,

(1)

(2)

a


55

lamptuan I

Anggaran Rumah Tangga

Kamar D agang dan lndustri

HTIKA BISMS KADIN

Menyadan kedudukannya rebagat wadah pengusaha Indonesia yang mentpakan

bagtran yang tak lerpisahkan dari rakyat dan masyarah,at Indonesia, maka gana

nrewujudkan peran sefianya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dtnra usaha

yang sehat dan terf,b, Kadin menetapkan Etika Bisnis yang mentpakan hrntunan moral

dan pedoman perilaku bagl jajamtnya dan anggota Kadin di dalam meng$ayatt tugas

dan kewajiban masing-masing, sebagwbedla*:

1. Kegqatan usaha/bisnrs memiliki harkat dan maftabat terhormat yang senantiasa

harus dtpebhara dan dtjaga.

2. Senantiasa meningkatkan profesionalisme untuk mentng$atan mutu dan

kemampuan serta bertznggrxg jawab dalam mengantisipasi pentbahan

Iingkungan usaha.

3. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalv bersikap jujur dan dapat

dipercaya. Dalam nrenjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan

usahalbisnis harus tetap ntengatamal<an profesionalisme, ketekunan dan

ketzbatnn, integritas tinggj, adanya kebulatan pikiran denga.n trndakan, dedikasi

dan loyalitas.

4. Membina hubungan usaha berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-

ketentuan yang dipeqanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/ atav

perbedaan pendapat secara musyawarah denga:n betlandaskan keadilan.

5. Memiliki kesadaran nasional yang |ilnggi dengan senantiasa melaksanakan

tanggang jawab sosial kepada masyankat sefia menaatt semva peraturan

perundang- undangan y ang berlalan.

6. Tidak...

PR ES IDENREPU BLIK INDONESIA

6.

.7

q

10.

56

Tidak melakukan perbuatan tetcela dan $ndakan yang dapat menimbulkan

persaingan ndak sehat.

Tidak melakukan prali:tik-praktik suap, yaitu tidak meminta, ttdak menawarkan,

tidak menjanjikan, tidak membei, dan tidak menerima suap'

Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga drcL fun perilaku

dan/ atau nndakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan'

Turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam |u;paya Pemerintah untuk

membangantatapemeintahanyangbailc

Turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dan bang dengan

keg4alan usaha y angbefianggtng jawab atas kelestarian linglungan'

I


OI

Iamprran2

Anggaran Rumah Tangga

l@mar Dagang dan tndustri

LAMBANG


akan diganti pada MunasKadin

(Rebranding)

I. Bentuk Iambang Kadin, seperfi tertera di atasrterdin dan:

P er ahu Layar, berw arna kuning emas;

Tiga baris nak air denganluna gelombangrberwarnabira;

Peisai, yang dasarnya bewrarna putrh;

Bendera Indonesia di tengah pensai (bagl Lambang Kadin Indonesia), dan

lambang daerah masing-masing bagi setiap lGdinda;

Dua ekor kuda mengapit peisairberwarna kuning emas;

Pita bersimpul, berwarna biru;

MoIto @TabahrJujur, Setia'. paAa prta bersirryul;

Dua helai daun semanggi BENIUK, WARNA DAN UKIIMN di balik pib

berwarna kuning emas.

2. Perbandingan ukuran titik terjauh horizontaL dan verfikal mendekati satubanding

satu ( l:1).

a,

b.

c.

d.

f.

s.

h.

MAKNA...

t.

PRESIDENUBLIK INDONESIA

-58

MAKNALAMBANG

Warna

a. Putih:

Melambang$an kesucian, kegotongroyongan betdasarkan pe'rsaudaraan,

percatnaan idiil dan kesatuan.

b. Merah;

MeLambangkan semangat yang dinamik dalam melaksanakan tugas, usaLlr dan

kewajiban.

c. Kuning emas

Melambanglan ketinggian mutu yang menjadi Wgangan dan pedoman da\am

meLaksanakan usaha.

d. Biru:

Melarnbangkan kesetiaan, kejujuran jiwa, dan semangat dalam melaksanakan

usaha mencapaikemajuan usaha dan pmbangtnan ekonomi.

Bentuk- bentuk dalam lambang

a. Perahu layar melambangkar

l) lndonesia sebagai negam kepulauan bahai, dan sejak dahulu kala

merupakan daerah yang terdiri dari kota dan batdat pu.vt perdagangan

dankegqatan ekonomi latn, dan Wawasan Nusantara.

2) lGtabahan, kebenaran, dan tahan uji dalam melaksanakan vpaya mencapai

cita-cita mengembangkan kemajuan usaha. .

3\ Wadah tempat bertaht ketiga pelaku ekonomi untuk mencapai cita-cita

bangsamenuju masyarakat adil dan malonur.

b. Gelombang atau nak air bewtarnabiru:

1) TiSa baris riak air melambangkan persatuan antara kettga unsur pelaku

ekonomi, yaitu unsur swasta, uxrsur koperasi, dan unsur usaha milik

lrI

d.


59

negara/ daerah, yang bersatu. dalam Y'.adin sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor I Tahun 1987 tentangKamar Dagang dan Industri.

2) Lima riak gelombang melambangkanPancasila wbagai asas Kadin dan paru

pengusaha Indonesia dalam memajukan usahanya.

Kada, berurarna kuning emas, melambang$a:n:

l) Tenaga yang laat dan efekfif yang timbul dan persatuan dan kesatuan

pengusaha dari seluruh jenis usaha dalam segalabidangyang ada daLam

masyamkat,

2) tlasrat yang didukung daya dantenagayang tinggi dari para pngasaha

dalam berparttsipasi dalam akselerasi pembangunan ekonomi, baik di

daemh maupun di pusat.

Perisai melambangkan:

l) Wajah Wng satu dan kuat yang timbul

mengfiadapi bntangan dan cobaan,

dan percabaan dan kcsafuan

2) Kampfivnbrdang rn&xtri dalam mengfiadapi kemajuan teknologi serta

keikutsertaan melaksanakan industrialisasi demi mempeftz,har.kan

kelanjutan dan kemajuan usata.

Pita bersimpul melanb ang$,an:

1 ) Keterampilan dan keluwes an melaksana"kan usaha.

2) Persatuan kesatuan riga bi dang usaha, yaifi perdagangan, industn dan jasa,

Daun semanggi melambang$an:

kesuburan dan kemahnuran Bumi Indonesia yang menantikan tangan

pengasaha unfu k mengolahnya.

Lambang di tengah perisai:

l) Bag lQdin Indonesia

Merah putih berbatas diagonal melambangkan bendera pusaka Sang Dwi

W arna, bender a Indonesia.

IrI

t:I


-60

2) BagKadindz

Lanrbang daetah, sesuai dengan maknanya masing-masing'

3. Motto

a, Tabah dalam meng$aAapi rintangan dan hambatan dalam mengembangTan

usaha.

b. Jujur melaksanaka n usha dalart mencapi tujuan'

c.SetiakepadaAnggamnDa'M't,AnggaranRumahTanggadanorganisasidalam

melaksanakan tujuan Kadin.

a

I


-61

lanptran3

Anggatan Rumah Tangga

Kamar D agang dan Industri

BENDERA


BENTUK

Bendera Kadin berbentuk empat persegi panjang dengan prbandngan sisi tiga

bandtng dua (3 : Z)rbentktran panjang 105 cm dan lebar 7O cm, terdin dai dua

mr;J<a ttrLbal-balik yang sama, dengan lambang Kadin di tengah dan untaian benang

berwarna kunirg emas di sekeliling benderu. Dibawahlambang terdapat namaKadin

setempat.

WARNA

Dasar berwanr a hijau, melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

ketulusan.

Iambang di tengah perisai berbentuk dan berwarna sesuai dengan lambang daetah

IGdin masing-masing,

Tulisan bemrarna kuning melambangj<an kecintaan dan kesetiaan tethadap profesi,

bangsa dan negara.

lJntaian bernngberwarna kuninS emas melambang$an kesahtan dan kejayaan.

a

l,


-62

l-ampiran 4

AnggaranR:lxnahTangga

Kamar Dagang dan Industri

Hymne

HYMNE NASIONAL KADIN

Komponis: ADDIEMS.

Aransemen : ADDID MS.

DI SEPANJANG ZAMRUD KHATUUSTIWA

TANAH AIR INDONESTA TERCINTA

KADIN PADI]KAN CITA, KARSA, DAN KARYA

UNTIJK KEBANGGAAN BERSAMA

MAHAKARYA BAGI IBU PEKNWI

KADIN BERIWA TABAH, JITU& SLTIA

MARI PENGUS$IA INDOMSIA

MENITU MASA DEPAN CEMERLANG

SATUKAN NIAT DAN LANGKAH

DEMr TNDONEShSqIAHTRA

MAJU BERSAMA KADIN

e

,i


Mars

MARS NA$IONAL KADIN

LampiranS

Angga.ran Rumah Tangga

Kamar Dagang dan Industri

|3gu dan Syair oleh:Or. Jannor gniga.

34ma-n-

pE-mgr-

63

1- E 1t4

t 0 .7 lt 2 3 4

1. KA - DIN tJ - rul mem - ba-ngun nol. KA - DIN di -so-lu-ruh ta - nah

- ga- ra ki - ls,

55565hh, ma-ri ki -lasa-lu du-ni -a

i-slz.l

mem - Da-ngun.U-Sa-na.

ki - te,

i--t=-sa-ha- kan -. sg

Pe - ngu

Ke - rah

t_lr 6 5 4 3 2

td ta - bah iu - jur se -ti -ks-ja-ya-an In-do-no-

23

-98

534

4 5 | 6 .,{ 6 7 6 6

ds - bh pe - ju - ang b8ng - sa, Betnap ko-mam-pu-an ki - ta, Bs - gi,

rs - l(al Pan - ca - si - la yarE iqy4

o-- 6-17 lr z a rls---T-,r s--.=KA - DIN me - ngab: di pa - da Nd - sg dan Bano - saPo-ngu-s-ha ha-nE ber - ii -'Na ke-sa-tria

s s--i 6_E s--i | --= o---t-o 6- 6-- |

ngun ma-sya - ra- Ur i- dJ-man Rak- yat h- ta, Ma- 6va-ra-L, ran-la-ci -h lu - hur de mi ns-ga-ra kr - ta, mem-ba_ngun ma-sya_

r_i _l_2 i t als t 5l g 5-ce-$-ra ysng a-dil s9-iah-tra,

/6-mo -

Ba-Si

3

&sl&

I

la.TL

mem-ba-B€r - ci -

6 a--=ci -ta ki -ci -ta l{-

' oll

Documents

· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang : a. …