1

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pontianak, 10 April 2019

2

SEKILAS PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN

RAPBN

2019

Outlook

2018

2017

2016

2015

2014 74,0% 25,7% 1.550,5

82,3% 17,0% 1.508,0

82,6% 16,8% 1.555,9

80,6% 18,7% 1.666,4

1.903,0 81,4% 18,3%

2.142,5 83,1% 16,9%

Penerimaan Perpajakan PNBP Hibah

1.146,9 398,6

1.240,4 255,6

1.285,0 262,0

1.343,5 311,2

1.548,5 349,2

1.781,0 361,1

Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terus meningkat, dari 74% di tahun 2014 menjadi 83,1 di tahun 2019

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan negara mampu tumbuh rata-rata sebesar 3,8% (2014 sampai dengan 2017

Sumber: Nota Keuangan Rancangan APBN 2019

dalam triliun rupiah

3

PNBP terbesar dari Migas yang sangat bergantung pada harga minyak

PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan meningkat sejalan dengan meningkatnya laba BUMN

PNBP Lainnya cenderung fluktuatif yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan di K/L

PNBP BLU meningkat seiring dengan perbaikan layanan

*Keterangan: Tahun 2012 s.d 2017 berdasarkan LKPP, Tahun 2018 berdasarkan outlook dalam Nota Keuangan APBN 2019, sedangkan Tahun 2019 berdasarkan RAPBN

351.80 345.75 398.59

255.63 261.98 311.22

349.16 361.09

PNBP DARI MASA KE MASA

4

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PNBP ERA UU NO. 20 TAHUN 1997

Temuan berulang BPK, meliputi:

PNBP TERLAMBAT/ BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA

PNBP KURANG/ BELUM DIPUNGUT

PUNGUTAN TANPA DASAR HUKUM

PNBP TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA / DIGUNAKAN LANGSUNG

5

Perubahan UU PNBP

Penyederhanaan tarif

Meningkatkan kepatuhan wajib bayar

Kebijakan tarif s.d Rp0 atau 0%

Opsi keberatan, keringangan dan pengembalian PNBP

Memperkuat pengawasan baik oleh KL maupun oleh Kemenkeu

Penguatan pemeriksaan PNBP dan sanksi pidana

Peningkatan Pemanfaatan IT dalam Pengelolaan PNBP

Meningkatkan kualitas layanan

Peningkatan transparansi pengelolaan PNBP

Pengelolaan dan Pemanfaatan data PNBP

Skema PSC Gross Split

Mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi lebih efisien dan efektif

Penerimaan negara migas lebih pasti dan tidak dideterminasi besarnya biaya operasi yang harus dibayarkan pemerintah & KKKS

Reformasi SDA Migas

Meningkatkan pengawasan dan monitoring intensif proyek yang akan onstream tahun 2019

Melaksanakan operasional hulu migas secara efektif dan efisien dengan melanjutkan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

SDA Nonmigas

Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan

Penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal

PNBP Lainnya

Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif

Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN penyempurnaan tarif dan regulasi

Perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP (Simponi)

Kekayaan Negara Dipisahkan

Penentuan dividen sesuai profabilitas dan likuiditas perusahaan

Menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan nilai pasar BUMN listed di bursa saham

Memperhatikan penugasan Pemerintah terhadap BUMN sebagai agenda pembangunan

Badan Layanan Umum

Penguatan kelembagaan BLU antara lain melalui rasional struktur dan proporsi pegawai fungsional layanan

Peningkatan kompetensi SDM BLU

Pemanfaatan IT sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan BLU

Kebijakan 2019

REFORMASI DAN KEBIJAKAN PNBP TAHUN 2019

6

LATAR BELAKANG PENETAPAN UU PNBP

Penguatan Landasan Hukum

Penyesuaian dengan Amandemen

UUD dan Paket UU Keuangan Negara

Peningkatan Pelayanan dan

Optimalisasi Penerimaan

Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP

sehingga meningkatkan pelayanan dan

mengoptimalkan PNBP

Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Upaya untuk meminimalisasi

temuan, serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih dan mewujudkan kemandirian

ekonomi

7

MATERI UU NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP

Bab I

Ketentuan umum

Bab II

Objek dan Subjek PNBP

Bab III

Tarif atas Jenis PNBP

Bab IV

Kewenangan Pengelolaan PNBP

Bab V

Pengelolaan PNBP

Bab VI

Pemeriksaan PNBP Bab VII

Keberatan PNBP

Bab VIII

Keringanan PNBP

Bab IX

Pengembalian PNBP

Bab X

Badan Layanan Umum

Bab XI

Ketentuan Pidana

Bab XII

Ketentuan Peralihan

Bab XIII

Ketentuan Penutup

13 BAB

73 PASAL

Keterangan: Dalam UU No.20 Tahun 1997, terdiri dari 8 BAB dan 24 Pasal.

8

Penggunaan

Keberatan, Keringanan,

Pengembalian Objek

Verifikasi oleh Instansi

Pengelola Pemeriksaan PNBP Sanksi

Pidana

Pengawasan PNBP

Pengaturan Tarif

Pengelolaan PNBP

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PNBP

Dalam rangka merespon perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara dan kebijakan Pemerintah; memenuhi tujuan pengelolaan PNBP

pokok-pokok perubahan dalam UU No.9 Tahun 2019 secara garis besar adalah:

9

OBJEK PNBP

penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah

bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara

kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain

PEMANFAATAN SDA

PENGELOLAAN BMN

PELAYANAN

PENGELOLAAN KND

dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain

PENGELOLAAN DANA

hak negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan

HAK NEGARA LAINNYA

`

Pengklasteran digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.

10

Dasar Pertimbangan pengaturan tarif diatur masing-masing sesuai klaster, antara lain a. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya

alam b. Dampak pengenaan tarif c. Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, &

operasional Badan d. Nilai guna aset tertinggi dan terbaik e. Aspek keadilan f. Kebijakan pemerintah

Dasar Pertimbangan Dasar hukum penetapan tarif dilekatkan langsung pada 6 klaster objek PNBP: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Undang-

Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah

2. Pelayanan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri

3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham

4. Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan

5. Pengelolaan Dana Peraturan Menteri Keuangan

6. Hak Negara Lainnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan

Dasar Hukum

SPESIFIK

AD VALOREM Tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang Tarif PNBP yang

ditetapkan dengan persentase dan

formula

Bentuk Tarif

PENGATURAN TARIF PNBP

11

PENGELOLAAN PNBP

Dik

elo

la d

ala

m s

iste

m A

PB

N

PERENCANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN

Perencanaan PNBP dalam

penyusunan RAPBN/RAPBNP

PENGAWASAN

Penentuan PNBP Terutang,

Pemungutan,

Pembayaran/Penyetoran, Piutang,

Penetapan dan Penagihan,

Penggunaan PNBP

Penatausahaan dan Pelaporan

Pengawasan atas Perencanaan,

Pelaksanaan, dan

Pertanggungjawaban PNBP

Da

pat d

ilan

jutk

an p

em

eriks

aa

n