Upload
ashlyn
View
103
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
UNDANG UNDANG No. 7 TAHUN 1983. TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG UNDANG Nomor : 36 TAHUN 2008. PAJAK PENGHASILAN (PPh). Pasal 1. A D A L A H. PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
UNDANG UNDANG
No. 7 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG UNDANG
Nomor : 36 TAHUN 2008
1
2
PAJAK PENGHASILAN(PPh)
A D A L A H
PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK
Pasal 1
3
UU No. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UU No. 36 TAHUN 2008
•PP
•KEP PRES
•KEP MENKEU
•KEP DIRJEN
•SE DIRJEN
DASAR HUKUM
4
SUBJEK PAJAK
- ORANG PRIBADI - WARISAN YG BELUM TERBAGI
Pasal 2 ayat (1)
BADAN
BENTUK USAHA TETAP (BUT)
5
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
Pasal 2 ayat (2)
SUBJEK PAJAK
6
ORANG PRIBADI :- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA
DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA
WARISAN YANG BELUM TERBAGI
SUBJEK PAJAKDALAM NEGERI
BADANYANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
Pasal 2 ayat (3)
7
• ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN
• BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
YANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA
YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN
DARI MENJALANKAN USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA
SUBJEK PAJAKLUAR NEGERI
Pasal 2 ayat (4)
PERBEDAAN WP DALAM NEGERI
DAN WP LUAR NEGERI, ANTARA LAIN ADALAH:
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI Dikenakan pajak atas penghasilan baik
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dan luar Indonesia.
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17).
Wajib menyampaikan SPT
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh Pasal 26).
Tidak wajib menyampaikan SPT.8
9
BENTUK USAHA YANG
DIPERGUNAKAN OLEH
ORANG PRIBADISEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA
BENTUK USAHATETAP
Pasal 2 ayat (5)
BADANSEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
10
• Tempat kedudukan manajemen• Cabang perusahaan• Kantor perwakilan• Gedung kantor• Pabrik• Bengkel. Gudang. Ruang utk promosi dan penjualan• Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi
pertambangan• Perikanan, peternakan, pertanian,
perkebunan, atau kehutanan• Proyek konstruksi/instalasi/perakitan• Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60
hari dalam jangka waktu 12 bulan• Agen yang kedudukannya tidak bebas• Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi
luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia
• Komputer, dedicated server, utk kegiatan usaha melalui internet.
• Tempat tinggal OP atau tempat kedudukan Badan yg ditetapkan oleh Dir.Jen. Pajak.
BENTUK USAHATETAP
Pasal 2 ayat (5)
DAPAT BERUPA
11
DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK
TEMPATTINGGAL
ORANG PRIBADI
TEMPAT KEDUDUKAN
BADAN
MENURUT KEADAANYANG SEBENARNYA
TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN WAJIB PAJAK
Pasal 2 ayat (6)
12
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
MULAI :- SAAT DILAHIRKAN- SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA
BERAKHIR :- SAAT MENINGGAL- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA. BADAN
MULAI :SAAT DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
BERAKHIR :SAAT DIBUBARKANATAU TIDAK LAGIBERKEDUDUKAN DI INDONESIA.
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BUTMULAI :SAAT MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN DARI INDONESIA
BERAKHIR :SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA
BUTMULAI :SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATANMELALUI BUT DI INDONESIA
BERAKHIR :SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA.
WARISAN YG BELUM TERBAGI
MULAI :SAAT TIMBULNYA WARISAN
BERAKHIR : SAATWARISAN SELESAI DIBAGIKAN
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)
13
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2A ayat (6)
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFORANG PRIBADI YANG
BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL
DI INDONESIA
MAKA
BAGIAN TAHUN PAJAK TERSEBUT
MENGGANTIKAN TAHUN PAJAK
HANYA MELIPUTI SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK
14
BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SESUAI KMK NO. 574/KMK.04/2000
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK Pasal 3
15
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :
- DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK, - BERASAL DARI INDONESIA MAUPUN DARI LUAR INDONESIA, - DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI ATAU - UNTUK MENAMBAH KEKAYAAN WAJIB PAJAK,
P E N G H A S I L A N
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
OBJEK PAJAK Pasal 4 Ayat 1
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dlm UU ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan;
c. Laba usaha
OBJEK PAJAK
D. KEUNTUNGAN KARENA PENJUALAN ATAU KARENA PENGALIHAN HARTA TERMASUK :
1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal;
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan; dan
5. Keuntungan krn penj.atau pengalihan sebag. atau seluruhnya hak penambangan, tanda turut serta dlm pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan;
OBJEK PAJAK
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pemb.tam Pengemb pajak;
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang;
g. Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi;
h. Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu ditetapkan dgn PP (PP No.130 Tahun 2000)
OBJEK PAJAK
l. Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing,
m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
n. premi asuransi, o. iuran yg diterima atau
diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan
usaha /pekerjaan bebas,p. tambahan kekayaan neto
yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. Imbalan bunga sesuai UU KUP
s. Surplus Bank Indonesia.19
20
Pengenaan PajaknyaDiatur Dengan
Peraturan Pemerintah (PP)
- Bunga deposito dan tabungan- Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek- Pengalihan harta berupa tanah dan Bangunan- Penghasilan tertentu lainnya
PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2)
21
4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 TAHUN 2000 jo KMK No.51/KMK.04/2001)
3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PP No. 48 TH 1994 jo PP No.79 TH 1999)
5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TH 1996 Jo. PP No. 5 Th 2002 )
2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000)
1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 TH 1994 jo PP No. 14 TH 1997)
6. PENGHASILAN BERUPA OBLIGASI YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK ( PP. 139 TAHUN 2000 jo PP No. 6 Tahun 2002 Jo. KMK No.558/KMK.04/2000)
7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN ( PP.140 TH 2000 jo KMK No. 559/KMK.04/2000)
PENGHASILAN TERTENTU YANGPENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
a.1.BANTUAN ATAU SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH DAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA ZAKAT YANG BERHAK ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA, YANG DITERIMA OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH DAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA SUMBANGAN YANG BERHAK,
(DIATUR DENGAN PP) 2.HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU
b. WARISAN22
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
c. HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL
d. PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
e. PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/ KECELAKAAN/ JIWA/DWIGUNA DAN BEA SISWA
23
24
f. DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N, KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN/ BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB
h. PENGHASILAN DARI MODAL YG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DLM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DENGAN KMK
i. BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI
j. BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA SELAMA 5 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN/PEMBERIAN IJIN USAHA (dihapus)
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)
g. IURAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU
25
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)
DIATUR DENGAN
PER. MEN. KEU.
k. PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN & MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA
l. BEA SISWA (DIATUR DG PMK)m. SISA LEBIH YG DIPEROLEH BADAN/
LEMBAGA NIRLABA (DIATUR DG PMK)n. BANTUAN ATAU SANTUNAN YG
DIBAYARKAN OLEH BPJS KPD WP TERTENTU (DIATUR DG PMK)
26
PENGHASILANDARI
- USAHA/KEGIATAN BUT- HARTA YANG DIMILIKI/ DIKUASAI BUT
PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI
- USAHA ATAU KEGIATAN- PENJUALAN BARANG-BARANG- PEMBERIAN JASA
YG SEJENIS DGN YG DILAKUKAN BUT
DI INDONESIA
PENGHASILAN YG TERSEBUT DLM PASAL 26 YG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH
KANTOR PUSAT
DI INDONESIA
SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN PENGHASILAN
OBJEK PAJAK BUT Pasal 5 ayat (1)
27
BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN
PENGHASILAN KANTOR PUSAT
SEHUBUNGAN DENGAN :- Usaha atau kegiatan,- Penjualan barang,- Pemberian jasa,
YG SEJENIS DGN YANG DIJALANKAN “BUT” DI INDONESIA
PENGHASILAN SEBAGAIMANA
TSB DALAM PASAL 26 JIKA TERDAPAT
HUBUNGAN EFEKTIFANTARA BUT DENGAN HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN PENGHASILAN
BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARIPENGHASILAN BUT
Pasal 5 Ayat (2)
28
BIAYA ADM. KANTORPUSAT YG BOLEH
DIBEBANKAN SBG BIAYA
BIAYA YG BERKAITAN DGN USAHA
ATAU KEGIATAN BUT
BESARNYA DITETAPKANDIRJEN PAJAK
PEMBAYARAN KPDKANTOR PUSAT YG
TIDAK BOLEHDIBEBANKAN SBG
BIAYA
- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA- BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN
BUKAN SBG PENGHASILAN BUT,PEMBAYARAN DARI
KANTOR PUSAT BERUPA
- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA- BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN
PENENTUAN LABABUT
Pasal 5 Ayat (3)
BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOPasal 6 Ayat (1) huruf a
1). BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DANMEMELIHARA PENGHASILAN TERMASUK :
a. BIAYA YG SECARA LANGSUNG/ TDK LANGSUNG BERKAITAN DG KEGIATAN USAHA: 1.Biaya pembelian Bahan; 2. Biaya atas pekerjaan/jasa: upah,
gaji, honorariun, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dlm bentuk uang;
3.Bunga, sewa dan royalti; 4.Biaya perjalanan; 5. Biaya pengolahan limbah; 6. Premi asuransi; 7.Biaya promosi dan penjualan
(diatur dg PMK); 8. Biaya administrasi; 9. Pajak kecuali PPh;
29
30
(1)BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DANMEMELIHARA PENGHASILAN TERMASUK
:b. Biaya penyusutan fiskal dan/atau
amortisasi c. Iuran kepada dana pensiun yg
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangand. Kerugian karena penjualan atau
pengalihan harta e. Kerugian dari selisih kurs mata uang
asing f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihanh. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat
ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgm Kep Dirjen Pajak
i. Sumbangan dlm rangka bencana Nas (diatur PP)
j. Sumbangan utk penelitian & pengembangan di Indonesia (diatur PP).
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial (diatur PP)
l. Sumbangan fasilitas pendidikan (diatur PP)
m.Sumbangan pembinaan olah raga (diatur PP).
BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTOPasal 6 ayat (1)
31
PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUB. LANGSUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN UTK MENDAPATKAN, MENAGIH,DAN MEMELIHARA (3M) PENGHASILAN
.
.
PENGHASILAN BRUTO DANA PENSIUN “A”a. PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAK SESUAI PASAL 4 AYAT (3) HRF g SEBESAR Rp 100.000.000,00b. PENGHASILAN BRUTO DI LUAR add a) SEBESAR Rp 300.000.000,00 TOTAL PENGHASILAN Rp 400.000.000,00
APABILA TOTAL BIAYA ADALAH Rp 200.000.000,00
MAKA BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN ADALAH SEBESAR : 3/4 X Rp 200.000.000,00=Rp 150.000.000,00
YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK
BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK TIDAKBOLEH
DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
CONTOH
PENGELUARAN YANG BOLEHDIBEBANKAN SBG BIAYA
Pasal 6 ayat (1) huruf a
32
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK, TERMASUK
.
.1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA
RUGI KOMERSIAL;2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN
ATAU BUPLN ATAU ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;
3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN
4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK
DAPAT DITAGIH
SYARAT
PENGELUARAN YANG BOLEHDIBEBANKAN SBG BIAYA
Pasal 6 ayat (1) huruf h
PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN
33
KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN
DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK
BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT
SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU, KOMPENSASI KERUGIAN PALING
LAMA 10 TAHUN
KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat (2) dan PP 148 Tahun 2000
34
PT. A dalam tahun 2003 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya rugi-laba fiskal PT. A sbb :2004 : laba fiskal Rp 200.000.000,002005 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)2006 : laba fiskal N I H I L2007 : laba fiskal Rp 100.000.000,002008 : laba fiskal Rp 800.000.000,00
Kompensasi kerugian dilakukan sbb :Rugi fiskal Thn 2003 (Rp 1.200.000.000,00)Laba fiskal Thn 2004 Rp 200.000.000,00(+)Sisa rugi fiskal Thn 2003 (Rp 1.000.000.000,00)Rugi fiskal Thn 2005 (Rp 300.000.000,00)Sisa rugi fiskal Thn 2003 (Rp 1.000.000.000,00)Laba fiskal Thn 2006 N I H I L (+)Sisa rugi fiskal Thn 2003 (Rp 1.000.000.000,00)Laba fiskal Thn 2007 Rp 100.000.000,00(+)Sisa rugi fiskal Thn 2003 (Rp 900.000.000,00)Laba fiskal Thn 2008 Rp 800.000.000,00Sisa rugi fiskal Thn 2003 (Rp 100.000.000,00)
TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN LAGI
DENGAN LABA FISKAL THN 2009HANYA BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKALTHN 2009 & 2010 (KOMPENSASI DIMULAI SJK THN 2006)
CONTOH
PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN
35
Rp 24.300.000,00
Rp 2.025.000,00
Rp 24.300.000,00
Rp 2.025.000,00
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK
ATAUAWAL BAGIAN TAHUN PAJAK
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)
36
CONTOH PENERAPAN PTKP
BILA PENGHASILAN ISTRI “A” TSB TIDAK SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21, DAN PEKERJAAN TSB ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA, MAKA PENGHASILAN ISTRI “A” DIGABUNG DGN PENGHASILAN “A” BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 24.300.000 - STATUS KAWIN Rp 2.025.000 - ISTERI BEKERJA Rp.24.300.000 - ANAK (3 x Rp 2.025.000) Rp 6.075.000 JUMLAH PTKP Rp 56.700.000
BILA ISTRI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN YG SUDAH DIPOTONG PPh PSL 21 DAN PEKERJAANNYA TSB TDK ADA HUBUNGANNYA DGN PEKERJAAN/USAHA SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 24.300.000 - STATUS KAWIN Rp 2.025.000 - ANAK (3 x Rp 2.025.000) Rp 6.075.000 JUMLAH PTKP Rp 32.400.000
UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp24.300.000,-
WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK.
CONTOH PENGHITUNGAN PTKP :
1. Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko TAHUN 2013 PTKP setahun:
- WP SENDIRI Rp 24.300.000
- STATUS KAWIN Rp 2.025.000 - ANAK (1 x Rp 2.025.000) Rp
2.025.000 JUMLAH PTKP Rp
28.350.000
2. John (warga negara asing) bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2011 dengan kontrak kerja selama 5 tahun. John mempunyai 3 anak.
PTKP John untuk tahun 2013 adalah:
PTKP setahun: - WP SENDIRI Rp 24.300.000
- STATUS KAWIN Rp 2.025.000 - ANAK (3 x Rp 2.025.000)Rp6.075.000 JUMLAH PTKP Rp 32.400.000
UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) DAPAT DIRUMUSKAN
SBB:
PENGHASILAN KENA PAJAK(PKP) WP ORANG PRIBADI KARYAWAN: = Penghasilan netto – PTKPPENGHASILAN KENA PAJAK(PKP) WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA: = (Penghasilan bruto - Biaya yang
diperkenankan UU PPh) – PTKP
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) WP BADAN: Penghasilan netto = Penghasilan bruto - Biaya yang
diperkenankan UU PPh
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) WP BUT: Penghasilan netto = Penghasilan bruto – Biaya yang
diperkenankan UU PPh – Biaya Administrasi Head Office
39
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITAYANG TELAH KAWIN
DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU
KERUGIAN SUAMINYA
KECUALI
1.PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG
PPh PASAL 21, DAN
1.PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
PENGHASILAN ATAU KERUGIANBAGI WANITA KAWIN
Pasal 8 ayat (1)
40
WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 50.000.000,00
TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA :-. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21-. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.
BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00;SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000(50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”.DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00.
POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh
CONTOH Pasal 8 ayat (1)
41
HIDUP BERPISAH
MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN
HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS
PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR
-Penghasilan Neto suami isteri digabung
-Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto
PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN
PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-
SENDIRI
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
Pasal 8 ayat (2) dan (3)
PASAL 8 AYAT (2) HURUF C
ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (Pasal 8 ayat (2))
Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
TATA CARA PENGHITUNGAN PPH TERUTANG SAMA DENGAN SUAMI-ISTERI YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN.
42
43
CONTOH :
1. PENGHASILAN SUAMI (A) DARI PEGAWAI Rp 100.000.000,002. PENGHASILAN ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON Rp 125.000.000,00JML PENGHASILAN Rp 225.000.000,00PTKP (K/3) Rp 56.700.000,00PKP Rp 168.300.000,00PPh TERUTANG Rp 20.245.000,00Tarif: 5% x Rp.50.000.000,00 = 2.500.000,0015% x Rp.118.300.000,00 = 17.745.000,00
20.245.000,00PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI DIHITUNG SBB :
PPh SUAMI :
Rp 100.000.000,00 X Rp 20.245.000,00 = Rp 8.997.778,00Rp 225.000.000,00
PPh ISTERI :
Rp 125.000.000,00 X Rp 20.245.000,00 = Rp 11.247.222,00 Rp 225.000.000,00
CONTOH PENGHITUNGAN PPhBAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKANPERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN
PENGHASILAN SECARA TERTULISPasal 8 ayat (3)
44
PENGHASILANDARI PEKERJAAN YANG
TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA
ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
KECUALI
DIGABUNG DENGANPENGHASILAN ORANG TUANYA
PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA
Pasal 8 ayat (4)
45
a. PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN b. BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN
PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA
c. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU
YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
d. PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI
e. PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA
YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI -PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI -DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG
DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
PEMUPUKAN DANA CADANGAN
(Pasal 9 Ayat (1) huruf c)
PEMBENTUKAN CADANGAN DIPERLUAS MELIPUTI:1. Cadangan piutang tak tertagih
untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri; 46
47
f. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
g. HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b KECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH WP ORANG PRIBADI PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH
h. PAJAK PENGHASILAN
j. GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
k. SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
i. BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
Pasal 9 AYAT 1 huruf g
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m Serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang Dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima Oleh lembaga keagamaan yang dibentuk Atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
48
49
PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI KEWAJARAN KPD PEMEGANG SAHAM ATAU
PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
CONTOH :WP. A TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. “B”. IMBALAN DARI PT. “B” YG DITERIMA “A” SEBESAR Rp 5.000.000,00. APABILA UNTUK JASA YG SAMA YG DIBERIKAN OLEH TENAGA AHLI LAIN YG SETARA HANYA DIBAYAR SEBESAR Rp 2.000.000,00, MAKA :- JUMLAH Rp 3.000.000,00 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA OLEH PT. “B”-BAGI TENAGA AHLI YG JUGA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM, JUMLAH Rp 3.000.000,00, DIANGGAP SBG PEMBERIAN DIVIDEN DARI PT.“B”
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1) huruf f
50
PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH,
DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG
MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN
DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN ATAU
AMORTISASI
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEHDIBEBANKAN SEKALIGUS
Pasal 9 ayat (2)
51
DIPENGARUHI HUB. ISTIMEWA
JML YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA
DALAM HAL TUKAR-MENUKAR HARTA
JML YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA
BERDSRKAN HARGA PASAR
DALAM RANGKA : - Likuidasi - Penggabungan- Peleburan - Pemekaran- Pemecahan -PengambilalihanUSAHA
JUMLAH YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA BERDASARKAN HARGA
PASAR KECUALI
DITETAPKAN LAIN OLEH MENKEU
PERSEDIAAN DAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN UNTUK PENGHITUNGAN
HARGA POKOK
BERDASARKAN HARGA PEROLEHAN YANG DILAKUKAN
SECARA RATA-RATA ATAU DGN CARA MENDAHULUKAN PERSEDIAAN YG
DIPEROLEH PERTAMA (FIFO)
TIDAK DIPENGARUHIHUB. ISTIMEWA
JML YANG SESUNGGUHNYA DIKELUARKAN/DITERIMA
PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALANPasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (6)
52
PENGALIHAN HARTA HIBAHAN,BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN YG MEMENUHI
PERSYARATAN PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a DAN b
DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA
SAMA DENGAN NILAI SISA BUKU
YANG MELAKUKAN PENGALIHAN
ATAU NILAI YANG
DITETAPKAN DIRJEN PAJAK
PENGALIHAN HARTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 AYAT (3) HURUF a
DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR
PENGALIHAN HARTA SBG PENGGANTI SAHAM ATAU PENGGANTI PENYERTAAN
MODAL
DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR
PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALANPasal 10 ayat (4) dan (5)
53
KETERANGAN PT. A PT. B (HARTA X) (HARTA Y)
NILAI SISA BUKU Rp 10.000.000,00 Rp 12.000.000,00HARGA PASAR Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
- ANTARA PT. A DAN PT. B TERJADI PERTUKARAN HARTA- TIDAK TERDAPAT REALISASI PEMBAYARAN- HARGA PASAR HARTA SEBESAR Rp 20.000.000,00 MERUPAKAN : NILAI PEROLEHAN YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN ATAU NILAI PENJUALAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA
- SELISIH ANTARA HARGA PASAR DENGAN NILAI SISA BUKU HARTA MERUPAKAN KEUNTUNGAN YANG DIKENAKAN PAJAK
- KEUNTUNGAN PT. A = Rp 20.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 = Rp 10.000.000,00
- KEUNTUNGAN PT. B = Rp 20.000.000,00 - Rp 12.000.000,00 = Rp 8.000.000,00
CONTOH Pasal 10 ayat (2)
54
- PT. A DAN PT. B MELAKUKAN PELEBURAN DAN MEMBENTUK BADAN BARU YAITU PT. C.- NILAI SISA BUKU DAN HARGA PASAR HARTA KEDUA BADAN TERSEBUT ADALAH SBB : KETERANGAN PT. A PT. B
NILAI SISA BUKU Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00HARGA PASAR Rp 300.000.000,00 Rp 450.000.000,00
PADA DASARNYA PENILAIAN HARTA YG DISERAHKAN OLEH PT. A DAN PT. B DLM RANGKA PELEBURAN MENJADI PT. C ADALAH HARGA PASAR.
KEUNTUNGAN PT. A Rp 300.000.000,00 - Rp 200.000.000,00 =Rp 100.000.000,00
KEUNTUNGAN PT. B Rp 450.000.000,00 - Rp 300.000.000,00 =Rp 150.000.000,00
CONTOH Pasal 10 ayat (3)
PT. C MEMBUKUKAN SEMUA HARTA TSB SEBESAR Rp 750.000.000 (Rp 300.000.000,00+ Rp 450.000.000,00). NAMUN DLM RANGKA MENYELARASKAN DGN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI,INVESTASI, DAN MONETER, MENKEU DIBERI WEWENANG UNTUK MENETAPKAN NILAI LAIN SELAIN HARGA PASAR, MISALNYA
ATAS DASAR NILAI SISA BUKU (POOLING OF INTEREST). DALAM HAL DEMIKIAN, PT. C MEMBUKUKAN PENERIMAAN HARTA DARI PT.A DAN PT. B SEBESAR :(Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00) = Rp 500.000.000
55
CONTOH :
WP “X” MENYERAHKAN 20 UNIT MESIN BUBUT YANG NILAI BUKUNYA Rp 25.000.000,00 KPD PT. “Y” SBG PENGGANTI PENYERTAAN SAHAMNYA DENGAN NILAI NOMINAL Rp 20.000.000,00. HARGA PASAR MESIN BUBUT TSB Rp 40.000.000,00.
PT.“Y” MENCATAT MESIN BUBUT SBG AKTIVA SEBESAR Rp 40.000.000,00 BUKAN SEBAGAI PENGHASILAN.
SELISIH ANTARA NILAI NOMINAL SAHAM DENGAN NILAI PASAR HARTA DIBUKUKAN SBG “AGIO”.
* BESARNYA AGIO = (Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) =Rp 20.000.000,00
* BAGI WP “X”, KEUNTUNGAN YG DIPEROLEH DARI PENYERTAAN ADALAH OBJEK PAJAK, YAITU : (Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00) = Rp 15.000.000,00
CONTOH Pasal 10 ayat (5)
PENYUSUTAN (DEPRESIASI)
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun harus dibebankan
sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dengan cara
mengalokasikan pengeluaran tsb selama
masa manfaat harta yang bersangkutan melalui
penyusutan (depresiasi). 56
Lanjutan….
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, tanah hak guna usaha, dan hak pakai tidak boleh disusutkan, kecuali jika tanah tersebut berkurang karena digunakan untuk memperoleh penghasilan, seperti perusahaan genteng, perusahaan keramik, dan perusahaan batu bata.
57
Lanjutan….
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan
adalah: - saat dimulainya
penyusutan, - metode penyusutan, - kelompok masa
manfaat dan tarif penyusutan, serta
- harga perolehan.
58
59
BANGUNAN SELAIN BANGUNAN
USAHA TERTENTU
METODE GARIS LURUS
METODE SALDOMENURUN
PADA AKHIR MASA MANFAAT
DISUSUTKANSEKALIGUS
(CLOSED ENDED)
DITETAPKAN MENTERI
KEUANGAN
HARTA BERWUJUD
PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7)
KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI
Misalnya KMK No. 521/KMK.04/2000 untuk KBH dengan PERTAMINA
60
DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA SESUAI PASAL 19
NILAI SETELAH DILAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
PADA BULAN PENGELUARAN
KECUALI :HARTA YG MASIH DLM PROSES PENGERJAAN,
PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN
PADA BULAN HARTAMULAI DIGUNAKAN/
MENGHASILKAN
DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK
SAAT MULAI PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)
Contoh:
Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung sebesar Rp.100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009. Bangunan tersebut selesai dan siap digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret 2010.
61
contoh
PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut diperkirakan mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Penyusutan traktor tersebut dimulai pada tahun 2009. Akan tetapi dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.
62
63
KEL. HARTA MASA TARIF PENYUSUTAN BERWUJUD MAN- FAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN
1. BUKAN BANGUNAN
- KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4
4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 %
2. BANGUNAN
PERMANEN 20 THN 5 %TDK PERMANEN 10 THN 10 %
Pasal 11 ayat (11)PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN DITETAPKAN DENGAN
KMK No. 520/KMK.04/2000
MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (6) dan (7)
contoh Sebuah gedung dengan harga perolehan
Rp100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutan setiap tahunnya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + 20). Besarnya penyusutan setiap tahun dapat dilihat pada label berikut ini:
64
Tahun ke Penyusutan Nilai Sisa Buku
1 5.000.000,- 95.000.000,-
2 5.000.000,- 90.000.000,-
3 5.000.000,- 85.000.000,-
dst dst dst
20 5.000.000,- 0
65
JUMLAHNILAI SISA BUKU
DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN
JUMLAH HARGA JUAL
ATAUPENGGANTIAN
ASURANSIDIBUKUKAN
SEBAGAI PENGHASILAN
PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d
ATAU PENARIKAN HARTAKARENA SEBAB LAINNYA
DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK
KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA KARENA PENGGANTIAN ASURANSI
YG JUMLAHNYA BARU DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN
PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHANATAU PENARIKAN HARTA
PENGALIHAN HARTA BERWUJUD Pasal 11 ayat (8) dan (9)
66
SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN;
HARTA HIBAHAN ATAU WARISANYG MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b
JUMLAH NILAI SISA BUKU TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN BAGI PIHAK YG MENGALIHKAN
PENGALIHAN HARTA BERWUJUD Pasal 11 ayat (10)
AMORTISASI
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun, nilai buku harta tak berwujud, atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus pada akhir masa manfaatnya. 67
68
METODEGARIS LURUS
METODE SALDO
MENURUN
PADA AKHIR MASA MANFAATDIAMORTISASI
SEKALIGUS(CLOSED ENDED)
AMORTISASIPasal 11A ayat (1)
69
KELOMPOK MASA TARIF AMORTISASI HARTA TAK MAN- BERWUJUD FAAT
GARIS LURUS SALDO MENURUN
- KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4
4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 %
1. BIAYA PENDIRIAN2. BIAYA PERLUASAN MODAL
TARIF BERDASARKANKELOMPOK HARTA ATAU DIBEBANKAN SEKALIGUS PADA TAHUN TERJADINYA
PENGELUARAN
PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK
PENAMBANGAN MIGAS
PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIL YANG
MASA MANFAAT > 1 TAHUN
METODE SATUANPRODUKSI
DIKAPITALISASIKAN DAN DIAMORTISASIKAN DG TARIF BERDASARKAN
KELOMPOK HARTA
1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA
METODE SATUAN PRODUKSI
SETINGGI-TINGGINYA 20 % SETAHUN
MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6)
Contoh Amortisasi
PT Pangan Selaras pada tanggal 2 Januari 2009 mengeluarkan uang sebesar Rp200.000.000,00 untuk memperoleh waralaba dari Kentucky Fried Chicken (KFC) selama 4 (empat) tahun untuk memproduksi ayam goreng dengan merek KFC.
Penghitungan amortisasi untuk setiap tahun dan metode yang diperbolehkan dipilih sbb:
METODE GARIS LURUS
70
Tahun Amortisasi Nilai Sisa Buku
2009 25% x 200 jt = 50 jt
150.000.000,-
2010 25% x 200 jt = 50 jt
100.000.000,-
2011 25% x 200 jt = 50 jt
50.000.000,-
2012 25% x 200 jt = 50 jt
0
Contoh Amortisasi
Metode Saldo Menurun PT Pangan Selaras pada tanggal 2 Januari
2009 mengeluarkan uang sebesar Rp200.000.000,00 untuk memperoleh waralaba dari Kentucky Fried Chicken (KFC) selama 4 (empat) tahun untuk memproduksi ayam goreng dengan merek KFC.
71
Tahun ke
Amortisasi Nilai Sisa Buku
2009 50% x 200 jt = 100 jt 100 jt
2010 50% x100 jt =50 jt 50 jt
2011 5o% x 50 jt =25 jt 25 jt
2012 50% x 25 jt =12,5 jt 25 jtDiamortisasi sekaligus
72
NILAI SISA BUKUHARTA ATAU HAK
DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN
JUMLAHPENGGANTIAN
DIBUKUKANSEBAGAI
PENGHASILAN
SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN;HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN
YG MEMENUHI SYARAT PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b
JUMLAH NILAI SISA BUKU TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MENGALIHKAN
PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN
PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUD/HAK
Pasal 11A ayat (7) dan (8)
73
CONTOH :- PENGELUARAN UNTUK HAK PENGUSAHAAN HUTAN Rp 500.000.000,00.- POTENSI HAK PENGUSAHAAN HUTAN 10.000.000 TON KAYU- JML YG DIAMORTISASI DGN PERSENTASE SATUAN PRODUKSI YG DIREALISASIKAN DALAM TAHUN YBS Rp 500.000.000,00
- JIKA DALAM SATU THN PAJAK JML PRODUKSI 3.000.000 TON KAYU YG BERARTI 30 % DARI POTENSI YG ADA,
-AMORTISASI YG DIPERKENANKAN UTK DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PD TAHUN TSB SEBESAR 20 % (JUMLAH MAKSIMUM) DARI PENGELUARAN ATAU Rp 100.000.000,00
CONTOH Pasal 11A ayat (5)
PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH :- HAK PENAMBANGAN SELAIN MINYAK DAN GAS BUMI- HAK PENGUSAHAAN HUTAN ATAU HASIL ALAM LAINNYA- HAK PENGUSAHAAN HASIL LAUT
74
CONTOH Pasal 11A ayat (7)
- PENGELUARAN BIAYA UTK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS OLEH PT. X = Rp 500.000.000,00- TAKSIRAN KANDUNGAN MINYAK 200.000.000 BAREL
- SETELAH PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI MENCAPAI 100.000.000 BAREL, PT.X MENJUAL HAKNYA KEPADA PT.Y DENGAN HARGA Rp 300.000.000,00
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN DAN KERUGIAN DARI PENJUALAN HAK TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
- HARGA PEROLEHAN Rp 500.000.000,00- AMORTISASI YG TELAH DILAKUKAN 100.000.000 BAREL =(50%) Rp 250.000.000,00 200.000.000
- NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00- HARGA JUAL HARTA Rp 300.000.000,00
PEMBUKUAN :- JUMLAH NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00 DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN
- JUMLAH SEBESAR Rp 300.000.000,00 DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN
PENILAIAN PERSEDIAAN
Pada perusahaan pabrikasi (manufaktur) terdapat 3 jenis persediaan, yaitu:
- persediaan barang jadi,- persediaan barang dalam
proses produksi, serta - persediaan bahan baku dan
bahan pembantu,
Perusahaan dagang hanya terdapat satu jenis persediaan yaitu persediaan barang dagangan. Persediaan barang berupa peralatan atau bahan habis pakai tidak termasuk dalam ketentuan ini karena merupakan barang-barang yang dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan.
75
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan.
Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok penjualan hanya boleh dilakukan dua cara, yaitu:
metode rata-rata (average), atau
“metode masuk pertama keluar pertama” (first In first-out) FIFO
76
Contoh: Metode Rata-rata
1. Persediaan awal 100 unit @ Rp 9,002. Pembelian 100 unit @ Rp 12,003. Pembelian 100 unit @Rp 11,254. Penjualan/dipakai 100 unit5. Penjualan/dipakai 100 unit6. Dengan Metode Rata-rata
77
No Didapat/dibeli
Dipakai/dibeli
Sisa persediaan
1. 100 x 9 =900
2. 100 x 12 = 1200 - 200 x 10.5 = 2100
3. 100 x 11,25 = 1125
100 x 10,75 =1075 200 x 10,75 = 2001,50
4. 100 x 10,75 =1075 100 x 10,75 = 1075
Contoh:Metode FIFO
Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO adalah sebagai berikut:
78
No Dibeli Dijual Sisa Persediaan
1 100 x 9 = 900
2 100 x12 =1200 - 100 x 9 = 900100 x12 =1200
3 100 x 11,25 = 1125
- 100 x 9 = 900100 x12 =1200100 x 11,25 = 1125
4 - 100 x 9 = 900 100 x 9 = 900100 x12 =1200
5 100 x12 = 1200
100 x 11,25 = 1125
79
MENENTUKAN PENGHASILAN NETO I
DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN
OLEH DIRJEN PAJAK(KEPDIRJEN NO. KEP-536/PJ./2000)
Norma PenghitunganPenghasilan Neto
PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
Pasal 14 ayat (1)
untuk
80
HANYA WAJIB PAJAKORANG PRIBADI
SYARAT
1. Peredaran bruto dalam satu tahun
kurang dari Rp 4,8 milyar2. Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan3. Wajib menyelenggarakan Pencatatan
Norma PenghitunganPenghasilan Neto
PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)
81
WAJIB PAJAK
DIHITUNG
PENGHASILAN NETO
MENGGUNAKAN NPPN ATAU CARA LAIN YANG DITETAPKAN
KEPMENKEU
WAJIB PEMBUKUAN
TAPI TDK BERSEDIA
MEMPERLIHATKANPEMBUKUAN
/PENCATATAN
DIANGGAP MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN , TAPI TIDAK
ATAU TIDAK SEPENUHNYA
MELAKSANAKAN PEMBUKUAN
INGIN MENGGUNAKAN
NPPN, TETAPI TIDAK
MELAKSANAKAN PENCATATAN
PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
Pasal 14 ayat (5)
CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG DENGAN MENGGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO.
Wajib Pajak Anto kawin (istri tidak bekerja) dan mempunyai 3 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Misalnya besarnya persentase norma untuk industri rotan di Cirebon 12,5% dan dokter di Jakarta 42,5%. Peredaran usaha dari industri rotan di Cirebon
setahun Rp 400.000.000,00 Penerimaan bruto seorang dokter di Jakarta
setahun Rp 100.000.000,00 Penghasilan netto dihitung sbb: Dari industri rotan: 12,5% x Rp 400.000.000,00 = Rp.50.000.000,00 Sebagai dokter: 42,5% x Rp100.000.000,00
= Rp.42.500.000,00 Jumlah peng hasilan netto =
Rp.92.500.000,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak =
Rp.32.400.000,00 Penghasilan Kena Pajak = Rp.60.100.000,00
PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,- 15% x 10.100.000,- = 1.515.000,-
Rp.4.015.000,-82
83
UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO
DARI WAJIB PAJAK TERTENTU
DITETAPKANMENTERI KEUANGAN
NORMA PENGHITUNGANKHUSUS
Pasal 15
84
1. PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU PENERBANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI - KMK 416/KMK.04/96 - KMK 475/KMK.04/96 - KMK 417/KMK.04/96
2. WP LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA (KMK 634/KMK.04/94)
3. PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INVESTASI DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH (BOT) (KMK 248/KMK.04/95)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANTENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS
4. WP yg melakukan kerjasama dgn PT Telkom berdasarkan sistem PBH tahap II selanjutnya (KMK No.88/KMK.04/1994 jo Kepdirjen Pajak No.155/PJ./2000
85
PKP BAGI WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI
PKP BAGIWAJIB PAJAK YG
DIHITUNG DGN NORMA
PKP BAGIWP BUT
PKP BAGI WPORANG PRIBADI
D.N YG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK
DLM BAG.THN PAJAK
PENGHASILAN DIKURANGI DENGAN BIAYA YANG
DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN,
UNTUK WP ORANG PRIBADIDIKURANGI DGN PTKP,
DIHITUNG DENGAN NORMA PENGHITUNGAN DAN
UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI PTKP
PENGHASILAN DIKURANGI DGN BIAYA YG
DIPERKENANKAN ,KOMPENSASI KERUGIAN
DIHITUNG SESUAI PENGHASILAN NETO
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
YANG DISETAHUNKAN
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)
86
LAPISAN PKP TARIF PAJAK
- S/D Rp 50.000.000,00 5 %
- DI ATAS Rp 50.000.000,00 15 % S/D Rp 250.000.000,00
- DI ATAS Rp 250.000.000,00 25% S/D Rp 500.000.000,00
- DI ATAS Rp 500.000.000,00 30 %
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI ATAS PENGHASILAN TERTENTU, SEPANJANG TIDAK MELEBIHI TARIF PAJAK TERTINGGI
LAPISAN PKPDAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 ayat 1 (a), (3) dan (7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGIWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN
87
Tarif Tunggal 28 %
Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%
TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 ayat 1 (b), (2)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DN
TARIF WP PERSEROAN TERBUKA
(Pasal 17 ayat (2b))
WP badan DN berbentuk perseroan terbuka (TBK)memeroleh penurunan
tarif sebesar 5% dari tarif WP badan yang berlaku
sepanjang memenuhi syarat: paling sedikit 40% dari
jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; & persyaratan tertentu lainnya. 88
TARIF DIVIDEN YANG DITERIMA
WP OP DALAM NEGERI (Pasal 17 ayat (2c))
Tarif yang dikenakan atas
dividen yang diterima WP
OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya
sebesar 10% dan bersifat final (diatur lebih lanjut dengan
PP).
89
90
JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH
UNTUK KEPERLUAN PENERAPAN TARIF PAJAK
TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 ayat (4)
91
JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH
TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 ayat (5) dan (6)
BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BAGI WPORANG PRIBADI D.N YANG KEWAJIBAN PAJAKSUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAGIAN TAHUN PAJAK
DIHITUNG
JUMLAH HARI X PAJAK TERUTANG UTK 1TAHUN PAJAK 360
92
JUMLAH PKP Rp 390.000.000,00
PPh TERUTANG :
5% X Rp50.000.000 = Rp 2.500.00015% X Rp200.000.000 =Rp 30.000.00025% X Rp140.000.000=Rp 35.000.000+ -----------------Rp. 67.500.000,00
CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DN
93
TAHUN 2009:JUMLAH PKP Rp 390.000.000,00
PPh TERUTANG :
28 % x Rp 390.000.000Rp. 109.200.000,00
TAHUN 2010JUMLAH PKP Rp.390.000.000,00
PPh TERUTANG:
25% X Rp.390.000.000,00 = RP.97.500.000,00
CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DN
CONTOH: PPh OP sebagai karyawan
Gunawan seorang karyawan Bank Swasta status
kawin memiliki anak 3 orang, Isteri tidak bekerja, Tahun 2013 mempunyai penghasilan bruto Rp.600.000.000,-. PPh yg telah dipotong ole Bank Rp.90.000.000,Hitung PPh
yg Terutang th 2013, -Penghasilan Bruto= Rp.600.000.000,00
PTKP = Rp. 32.400.000,00 -PKP Rp.567.600.000,00
PPh terutang:5% x Rp.50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,0015%x Rp.200.000.000,00=Rp. 30.000.000,0025%xRp.250.000.000,00 =Rp. 62.500.000,0030%xRp.67.600.000,00 =Rp. 20.280.000,00Jumlah PPh = Rp.115.280.000,00PPh yang sdh dipotong bankRp.
90.000.000,00PPh Kurang dibayar = Rp. 25.280.000,00 94
CONTOH: OP PENGUSAHA (Pembukuan)
Gunawan kawin dg anak 3 orang,Isteri tidak
bekerja, seorang Pengusaha bengkel motor, dg
pembukuan. Tahun 2013 mempunyai penghasilan bruto Rp.500.000.000,- Biaya
yg Dpt dikurangkan dr penghasilan bruto Rp.224.711.025,00. Hitung PPh terutang Tahun 2013 .
PKP sebesar : Rp.500.000.000,00Biaya Usaha: Rp.224.711.025,00PTKP Rp. 32.400.000,00 _PKP Rp.242.888.975,00.
Besarnya PKP: Rp.242.888.000,00(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
PPh yang harus dibayar:5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,0015% x Rp192.888.000,00 =
Rp28.933.200,00+Jumlah Rp.31.433.200,0095
PPh Terutang dari BADAN USAHA
PT Cahaya, sepanjang tahun 2013 mempunyai penghasilan Bruto sebesar Rp.500.000.000,-Biaya yang dpt dikurangkan Rp.224.711.025,00,
Besarnya PPh yang harus dibayar atau terutang oleh PT Cahaya adalah:Penghasilan Bruto Rp.500.000.000,00Biaya usaha Rp.224.711.025,00PKP Rp.275.288.975,00(dibulatkan ke bawah hingga ribuan
penuh)
PPh yang terutang atau harus dibayar:25% x Rp275.288.000,00=Rp.68.822.000,00
96
PPh Terutang dari BUT
BUT NIKI SAE, sepanjang tahun 2013 mempunyai penghasilan
Bruto sebesar Rp.500.000.000,- Biaya yang dpt dikurangkan
Rp.224.711.025,00, dan biaya administrasi dari Head Office
nya Rp.25.000.000,00
Besarnya PPh yang harus dibayar atau terutang oleh BUT NIKISAE adalah:Penghasilan Bruto Rp.500.000.000,00Biaya usaha Rp.224.711.025,00Biaya Adm H.O. Rp. 25.000.000,00PKP Rp.250.288.975,00
(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)PPh yang terutang atau harus dibayar:25% x Rp250.288.000,00= Rp.62.572.000,00
Penghasilan setelah Pajak :( Rp250.288.975,00 - Rp.62.572.000,00) = 187.716.000
Atas penghasilan tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 (4) lagi sebesar : 20% x Rp 187.716.000 = Rp37.543.200,00 Namun apabila atas PKP BUT sesudah dikurangi PPh tersebut 187.716.000 ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi tidak ada pemotongan PPh sebesar 20% atau Rp37.543.200,00 tersebut.
97
FASILITAS PERPAJAKAN BAGI UMKM(Pasal 31E)
WP badan DN dengan peredaran bruto s.d Rp.50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.
98
Pasal 31E (Ayat 1)
Contoh 1:Peredaran bruto PT Y tahun 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan PKP sebesar Rp500.000.000,00.
Penghitungan PPh terutang:Seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y < Rp4.800.000.000,00.
PPh yang terutang:(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00
Pasal 31E Contoh 2:
Peredaran bruto PT X tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan PKP sebesar Rp3.000.000.000,00.
PPh yang terutang: Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00
Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00
PPh yang terutang: (50% x 28%) x Rp480.000.000,00=
Rp 67.200.000,00-
28% x Rp2.520.000.000,00 =Rp705.600.000,00(+)
Jumlah PPh yang terutang Rp772.800.000,00
PPPP NOMOR NOMOR 46 46 TAHUN 2013TAHUN 2013
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah NomorNomor 46 46 Tahun 2013 Tahun 2013 tentangtentang Pajak Pajak Penghasilan atas Penghasilan atas Penghasilan dari Penghasilan dari UsahaUsaha yang Diterima yang Diterima atau Diperoleh Wajib atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Peredaran Bruto TertentuTertentu
101
PPPP NOMOR NOMOR 46 46 TAHUN 2013TAHUN 2013
Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat
102
OBJEK PAJAK
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.
Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.
103
SUBJEK PAJAK
Orang pribadi Badan, tidak termasuk
BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
104
TARIF
Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
105
PENERAPAN TARIF
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP 46.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:
PPh final= 1% xRp50.000.000,00
= Rp500.000,00 106
107
BESARNYA PERBANDINGAN
ANTARA UTANG DAN MODALUNTUK KEPERLUAN
PENGHITUNGAN PAJAK
SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WPDN ATAS
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG
MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
MENTERI KEUANGAN
a. BESARNYA PENYERTAAN MODAL WP DN PALING
RENDAH 50 % DARI JUMLAH SAHAM YANG
DISETOR; ataub. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN WP DN LAINNYA MEMILIKI PENYERTAAN MODAL PALING RENDAH
50 % ATAU LEBIH DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR
SYARAT
BERWENANG MENETAPKAN
PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL &SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
Pasal 18 ayat (1) dan (2)
108
- MENENTUKAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGURANGAN;- MENENTUKAN UTANG SEBAGAI MODAL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PKP BAGI WP YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA
PENGHITUNGAN PKP BAGI WPYG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3)
109
MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN WAJIB PAJAK DAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK OTORITAS PAJAK
NEGARA LAIN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
UNTUK MENENTUKAN HARGA TRANKSASI ANTAR PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM AYAT (4)
PENGHITUNGAN PKP BAGI WPYG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3a)
BERLAKU SELAMA SUATU PERIODE TERTENTU DAN MENGAWASI
PELAKSANAANNYA SERTA MELAKUKAN RENEGOSIASI SETELAH PERIODE TERTENTU TERSEBUT BERAKHIR
Pasal 18 Ayat (3)
(3b) Pembelian saham atau aset perusahaan WP dalam negeri melalui Spesial Purpose Company (SPC).
(3c) Penjualan saham SPC di tax haven country yang memiliki saham WP dalam negeri.
(3d) Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.
110
111
• WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling
rendah 25 % pada WP lainnya; atau
•Hubungan antara WP dengan penyertaan
paling rendah 25 % pada dua WP atau lebih; atau
•Hubungan antara dua WP atau lebih yang
disebut terakhir; WP YANG MENGUASAI WP LAINNYA,
DUA ATAU LEBIH BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
ADA HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH MAUPUN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
DAN/ATAU KE SAMPING SATU DERAJAT
HUBUNGAN ISTIMEWADIANGGAP ADA APABILA :
HUBUNGAN ISTIMEWAPasal 18 ayat (4)
112
PERATURAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN FAKTOR
PENYESUAIAN APABILA TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA UNSUR-UNSUR BIAYA DENGAN
PENGHASILAN KARENA PERKEMBANGAN HARGA
DIKENAKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI SEPANJANG TIDAK MELEBIHI TARIF PAJAK
TERTINGGI PASAL 17 Ayat (1) UU PPh
SELISIHPENILAIAN KEMBALI
MENTERI KEUANGAN
BERWENANGMENETAPKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAPPasal 19 ayat (1) dan (2)
113
- DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU
- MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK
YANG BOLEH DIKREDITKAN
TERHADAP PPh YANG TERUTANG
UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI
PEMBAYARAN PPh
YANG BERSIFAT FINAL
- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24)- PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25)
PELUNASAN PPhDALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)
114
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN
HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA
PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN
DIPOTONG,DISETOR DANDILAPORKAN
PPh -NYA
PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
BERUPA
WAJIB
OLEH
PEMBERI KERJA
BENDAHARAN
PEMERINTAH
DANA PENSIUN/
BADAN LAIN
BADAN YANG MENBAYAR
PENYELENGGARA KEGIATAN
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21
Pasal 21 ayat (1)
115
- BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
- ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 UU PPh
TIDAK TERMASUK SEBAGAI PEMBERI KERJA
Pasal 21 ayat (2)
116
DIPOTONG PAJAKUNTUK SETIAP BULAN
Biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan
Iuran pensiun
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAHDIKURANGI DENGAN :
PENGHASILAN PEGAWAITETAP ATAU PENSIUNAN
Pasal 21 ayat (3)
117
DIPOTONG PPh 21
DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTOSETELAH DIKURANGI DENGAN :
Bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang
besarnya ditetapkan Menteri Keuangan
PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, MINGGUAN, SERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYAPasal 21 ayat (4)
118
Tarif Pemotongan sesuai dengan Tarif Pasal 17 ayat (1) Kecuali ditetapkan
oleh Peraturan Pemerintah
Pasal 21 ayat (5)
Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua
(PP No. 149 Tahun 2000)
Seperti
Pasal 21 Ayat (5a)
Besarnya tarif untuk WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen), dibanding dengan WP yang memiliki NPWP.
119
120
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DARI 1 (SATU) PEMBERI KERJA Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7)
D I H A P U S
121
PETUNJUK MENGENAI PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN
ATAS
DIR. JEND PAJAK(Per. Dir. Jen. Pajak No. KEP-31/PJ./2009)
BERWENANG MENETAPKAN
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN
Pasal 21 ayat (8)
DIATUR DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
122
BADAN-BADAN BENDAHARA TERTENTU PEMERINTAH
TERMASUK
- BADAN PEMERINTAH BENDAHARA PEM. PUSAT, - BADAN SWASTA PEMDA, INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA LAINNYA
MENTERI KEUANGAN
UNTUK MEMUNGUT PAJAK
BERKENAAN DENGANKEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU USAHA
DI BIDANG LAIN
BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BARANG
BERWENANG MENETAPKAN(KMK No. 450/KMK.04/1997
PEMUNGUT PPh PASAL 22Pasal 22 ayat (1)
123
- Dasar pemungutan-- Sifat dan besarnya pungutan- Tata cara penyetoran dan pelaporan pajak (KMK No. 450/KMK.04/1997)
MENTERI KEUANGAN
BERWENANGMENETAPKAN
DASAR PEMUNGUTAN,SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN,
TATA CARA PENYETORAN DANPELAPORAN PPh PASAL 22
Pasal 22 ayat (2)
Pasal 22 Ayat (3)
Besarnya pungutan bagi WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) dibanding WP yang yang memiliki NPWP.
124
125
•BADAN PEMERINTAH
•SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
•PENYELENGGARA KEGIATAN
•BENTUK USAHA TETAP
•PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
•ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK
PEMOTONG PPh PASAL 23Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3)
126
PPh PASAL 23
• SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :- JASA TEKNIK- JASA MANAJEMEN- JASA KONSTRUKSI - JASA KONSULTAN - JASA LAIN YG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
• DIVIDEN• BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO,
DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI• HADIAH DAN PENGHARGAAN
SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21
Pasal 23 Ayat 1 huruf b DIHAPUS
PENGHASILAN WP DN ATAU BUTYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PSL 23
Pasal 23 ayat (1)
127
SEWA DANPENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTA
2% x PENGHASILAN BRUTO
15% x PENGHASILAN BRUTO
TARIF
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21
• DIVIDEN• BUNGA TERMASUK PREMIUM,
DISKONTO, IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI
Pasal 23 Ayat 1 huruf b dihapus
IMBALAN JASA :• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN • JASA KONSTRUKSI
Ketentuan lebih lanjut Jasa lain (ayat 1c (2)) Diatur dgn Per Men Keu.
TARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23
ayat (1)
PASAL 23 Ayat (1a)
Besarnya pungutan bagi WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) dibanding WP yang yang memiliki NPWP.
128
129
PERKIRAAN PENGHASILAN NETODAN PENUNJUKAN ORANG PRIBADISEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (3)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
MENUNJUK WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
UNTUK MEMOTONG PPh PASAL 23
130
a. PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK
b. SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGANSEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
c. DIVIDEN/BAG. LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SEBAGAI WPDALAM NEGERI, KOPERASI, BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN SYARAT : 1. DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA DI TAHAN; DAN2. BAGI PT, BUMN, BUMD SAHAM YANG DIMILIKI MIN. 25% DAN
MEMPY. USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB.
d. DIHAPUS
e. BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSE-ROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SA-HAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI
f. SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA
g. DIHAPUS h. Penghasilan yg dibayar atau tertang kepada badan usaha atu jasa keu yg berfungsi sbg penyalur pinjaman dan /pembiayaan diatur dg Per Men. Keu.
PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN
DIKECUALIKAN DARIPEMOTONGAN PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (4)
131
SEBESAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI, TETAPI TIDAK
BOLEH MELEBIHI PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN UU PPh
APABILA PPh DARI LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN TERNYATA DIKURANGKAN/
DIKEMBALIKAN, MAKA PPh YANG TERUTANG MENURUT UU PPh
HARUS DITAMBAH DGN JUMLAH TERSEBUT PADA TAHUN PENGURANGAN ATAU
PENGEMBALIAN DILAKUKAN
PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI OLEH WP DALAM NEGERI
BOLEH DIKREDITKANDENGAN PPh YANG TERUTANGDLM THN PAJAK YANG SAMA
PELAKSANAAN PENGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILANDARI LUAR NEGERI DIATUR DGN KMK 640/KMK.04/1994
PENGKREDITAN PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI
Pasal 24 ayat (1), (2), (5), dan (6)
132
3) PENGHASILAN DARI :
a. Saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan;
b. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
c. Sewa harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
d. Imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
;
;
DITENTUKAN BERDASARKAN SUMBER PENGHASILAN
PENGHITUNGAN BATAS PPh YANG BOLEH DIKREDITKAN
Pasal 24 ayat (3) dan (4)
Pasal 24 (3 & 4)
e. Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
f. Keuntungan krn penj.atau pengalihan sebag. atau seluruhnya hak penambangan, tanda turut serta dlm pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan, adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
g. Keuntungan krn pengalihan harta adalah negara tempat harta tersebut terletak;
h. Keuntungan krn pengalihan harta yg menjadi bagian dr BUT adalah negara tempat harta tersebut terletak;
4) PENGHASILAN LAINNYA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA DENGAN AYAT 1) DI ATAS. 133
134
12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULANDALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN
DIKURANGI
PPh YANGDIPOTONG ATAU
DIPUNGUT :
PPh PSL 21PPh PSL 22PPh PSL 23
PPh YANGTERUTANG ATAU
DIBAYARDI LUAR NEGERI
YANG BOLEHDIKREDITKAN(PPh PSL 24)
DIBAGI
SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUTSPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU
ANGSURAN PAJAKDALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 25 ayat (1)
135
PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh 2008 SEBESAR Rp 50.000.000,00DIKURANGI :a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA Rp 15.000.000,00 (PPh PSL. 21)b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00 (PPh PSL. 22)c. PPh YANG DIPOTONG PIHAK LAIN (PPh PSL 23) Rp 2.500.000,00d. KREDIT PPh LUAR NEGERI Rp 7.500.000,00 (PPh PSL. 24)JUMLAH KREDIT PAJAK (Rp 35.000.000,00)SELISIH Rp 15.000.000,00
BESARNYA ANGSURAN YG HRS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UTK THN 2009 SEBESAR 1/12 X Rp 15.000.000,00 YAITU Rp 1.250.000,00
CONTOH PENGHITUNGANANGSURAN PPh 25
136
SAMA BESARNYA DENGAN :- Angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu
CONTOH :
- SPT TAHUNAN PPh 2008 DISAMPAIKAN MARET 2009 ANGSURAN PPh DESEMBER 2000 Rp 1.000.000,00 BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI 2009 DAN PEBRUARI 2009 SEBESAR Rp 1.000.000,00
- APABILA BULAN SEPTEMBER 2008 DITERBITKAN KEPUTUSAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK MENJADI NIHIL SEHINGGA ANGSURAN PAJAK SEJAK OKTOBER 2008 S.D DESEMBER 2008 MENJADI NIHIL
- BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI 2009 DAN PEBRUARI 2009 NIHIL .
ANGSURAN BULANANUNTUK BULAN SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPhPasal 25 ayat (2)
137
ANGSURAN PPh PASAL 25APABILA TELAH DITERBITKAN skp
UNTUK 2 (DUA) TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN SPT TAHUNAN PPh
Pasal 25 ayat (3)
D I H A P U S
138
CONTOH :- BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh 2008, BESARNYA
ANGSURAN PAJAK RP. 1.250.000,00
- MEI 2009 DITERBITKAN SKP TAHUN 2008 MENGHASILKAN ANGSURAN SETIAP BULAN RP. 2.000.000,00
- ANGSURAN PAJAK MULAI JUNI 2008 SEBESAR Rp 2.000.000,00
ANGSURAN PAJAK DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN skp TAHUN PAJAK YANG LALU,BERLAKU MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH
BULAN PENERBITAN skp
ANGSURAN PPh PASAL 25APABILA DALAM TAHUN BERJALAN
DITERBITKAN skp UNTUK TAHUNPAJAK YANG LALU
Pasal 25 ayat (4)
139
ANGSURAN PPh PASAL 25ATAS SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
Pasal 25 ayat (5)
D I H A P U S
140
WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN
WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR
SPT TAHUNAN PPh TAHUN YG LALU DISAMPAIKAN SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YG DITENTUKAN
WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT THNAN PPh YG MENGAKIBATKAN ANGSURAN BULANAN LEBIH BESAR DARI ANGSURAN BULANAN SEBELUM PEMBETULAN
TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN WP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
MENETAPKAN ANGSURAN PAJAKDALAM TAHUN BERJALAN APABILA :
ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU
Pasal 25 ayat (6)
141
MENETAPKAN PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI :
* Wajib Pajak baru
* Wajib Pajak Bank
* Wajib Pajak Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi
* Badan Usaha Milik Negara
* Badan Usaha Milik Daerah
•Wajib Pajak tertentu lainnya
•WP OP TERTENTU DG TARIF :
0,75% X PEREDARAN BRUTO.
MENTERI KEUANGAN
BERWENANG
ANGSURAN PPh PASAL 25BAGI WP TERTENTU
Pasal 25 ayat (7)
142
DIATUR DENGANPERATURAN PEMERINTAH
WP ORANG PRIBADI DN YG TDK PUNYA NPWP
YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI WAJIB MEMBAYAR PAJAK
FISKAL LUAR NEGERIPasal 25 ayat (8)
Pasal 25 ayat (8a)
Ketentuan yg diatur dlm Pasal 25 ayat (8)
berlaku sd 31 Desember 2010
143
PEMOTONG PPh 26
* BADAN PEMERINTAH* SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
20 % DARI JUMLAH BRUTO
(FINAL)
20 % DARI PERKIRAAN
PENGHASILAN NETO (FINAL)
O B J E K
PENGHASILAN WP LUAR NEGERI :DIPOTONG
PPh PSL 26 DGN TARIF
DIVIDEN, BUNGA,ROYALTI, SEWA,IMBALAN SEHUB. DGN. JASA,
PEKERJAAN,KEGIATAN,HADIAH DAN PENGHARGAAN, PENSIUN DAN
PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA, PREMI SWAP, KEUNTUNGAN KRN PEMBEBASAN
UTANG.
PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI INDONESIA KECUALI
YG DIATUR DLM PASAL 4 (2) DAN PREMI ASURANSI/REASURANSI
YANG DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN ASURANSI LN
PKP SETELAH DIKURANGI PPh BUT DI INDONESIA,
KECUALI PENGHASILAN TSB DITANAM KEMBALI DI INDONESIA
20 % DARI PKP DIKURANGI
PPh BUT (FINAL)
PEMOTONG, OBJEK DAN TARIF PPh PASAL 26
Pasal 26
PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEP.MENKEU
PASAL 26 AYAT (1)a
Negara Domisili dr WPLN selain yg menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia, adalah neg. tempat tinggal atau tempat kedudukan WPLN yg sebenarnya menerima manfaat dr penghasilan tsb. (BENEFICIAL OWNER)
144
PASAL 26 AYAT (2a)
Atas penghasilan berupa penjualan atau pengalihan saham sesuai Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan netto.
145
146
PENGHASILAN KENA PAJAKBUT DI INDONESIA Rp 17.500.000.000,00
PPh TERUTANG :28 % Rp.17.500.000.000,00 Pajak Penghasilan (Rp 4.200.000.000,00)
Penghasilan sesudah PajakRp 13.300.000.000
PPh PSL 26 (4) YG DIPOTONG (20%) (Rp 2.453.500.000)
PENGHASILAN YG DIKIRIM KEKANTOR PUSAT Rp 10.846.500.000,00
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 PADA BUT
APABILADITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA
SESUAI KEP. MENKEU, MAKATIDAK DIPOTONG PAJAK
PKP SETELAH DIKURANGI PAJAK
147
PEMOTONGAN ATAS : a. -. Penghasilan kantor pusat dari usaha
atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT
PEMOTONGAN PPh PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
Pasal 26 ayat (5)
148
PASAL 21
PASAL 22
PASAL 23
PASAL 24
PEMOTONGAN PPh DARI PEKERJAAN,JASA DAN KEGIATAN
LAINPEMUNGUTAN PPh DARI KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN
USAHA DI BIDANG LAIN
PEMOTONGAN PPh DARI DIVIDEN,BUNGA,ROYALTI,SEWA,
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DAN IMBALAN LAIN
PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LUAR
NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN
PASAL 25
PASAL 26 AYAT (5)
TIDAK BOLEH DIKREDITKAN
PEMBAYARAN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YG TDK BERSIFAT
FINAL
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKANSERTA SANKSI PIDANA BERUPA
DENDA
KREDIT PAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT
Pasal 28 ayat (1) dan (2)
149
CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK:
PPh TERUTANG WP ORG PRIBADI Rp 80.000.000,00
KREDIT PAJAK :
a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA Rp 5.000.000,00 (PPh PSL. 21)b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00 (PPh PSL. 22)c. PPh YANG DIPOTONG PIHAK LAIN PPh PSL 23 (DARI MODAL) Rp 5.000.000,00d. KREDIT PPh LUAR NEGERI Rp 15.000.000,00 (PPh PSL. 24)e. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP (PPh PSL 25) Rp 10.000.000,00
JUMLAH PPh YGDPT DIKREDITKAN (Rp 45.000.000,00)
PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR Rp 35.000.000,00
150
SETELAH DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK LAINNYA BERIKUT SANKSI
PAJAK TERUTANG PADA SUATU TAHUN PAJAK
LEBIH KECIL DARIJUMLAH KREDIT PAJAK
SETELAHDILAKUKAN
PEMERIKSAAN
KELEBIHANPEMBAYARAN
PAJAKDIKEMBALIKAN
RESTITUSI PPhPasal 28 A
151
PAJAK TERUTANGUNTUK SATU TAHUN PAJAK
LEBIH BESAR DARIJUMLAH KREDIT PAJAK
HARUS DILUNASI SELAMBAT-LAMBATNYA
SEBELUM SPT TAHUNAN PPh DISAMPAIKAN
KEKURANGANPAJAK YANG TERUTANG
BATAS WAKTU PEMBAYARAN PPh PADA AKHIR TAHUN PAJAK
Pasal 29
152
BAGI WAJIB PAJAK YG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL
DI BIDANG USAHA TERTENTU
DI DAERAH TERTENTU
SEKTOR - SEKTOR KEGIATAN EKONOMI YG BERPRIORITAS
TINGGI DALAM SKALA NASIONAL, KHUSUSNYA
PENGGALAKAN EKSPOR
DAERAH TERPENCIL, SEPERTI YANG TERDAPAT DI KAWASAN
TIMUR INDONESIA
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PERPAJAKAN
a. PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PALING TINGGI 30% DARI JUMLAH PENANAMAN YANG DILAKUKAN
b. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI YANG DIPERCEPATc. KOMPENSASI KERUGIAN YANG LEBIH LAMA TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TAHUNd. PENGURANGAN PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Pasal 26 SEBESAR 10% KECUALI APABILA TARIF MENJADI PERJANJIAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU MENETAPKAN LEBIH RENDAH
FASILITAS PERPAJAKANPasal 31 A
153
FASILITAS PERPAJAKANPasal 31 A
PERATURAN PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN FALISITAS
PERPAJAKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 147 TAHUN 2000 jo.
KMK NOMOR 11/KMK.04/2001
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 148 TAHUN 2000 jo.
KMK NOMOR 571/KMK.04/2001
BERLAKU UNTUK KAPET BERLAKU SECARA UMUM
154
FASILITAS PERPAJAKANPasal 31 B
DIHAPUS
155
PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAHPasal 31 C
PASAL 31 C AYAT 1DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA DARI PPh. OP DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21 YANG DIPOTONGOLEH PEMBERI KERJA DIBAGI DENGAN IMBANGAN 80% UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN 20% UNTUKPEMERINTAH DAERAH TEMPAT WP TERDAFTAR
PASAL 31 C Ayat 2 DIHAPUS
PASAL 31 D
Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha:- pertambangan minyak dan
gas bumi,- bidang usaha panas bumi, - bidang usaha
pertambangan umum, - bidang usaha berbasis
syariah
DIATUR TERSENDIRI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
156
PASAL 31 E
FASILITAS PERPAJAKAN BAGI UMKM -WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.
- Besarnya bagian peredaran bruto sesuai ayat 1 dpt dinaikkan dg PER MEN. KEU.
157
158
TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PPh
DIATUR DALAM
UNDANG - UNDANG KUP
TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI
Pasal 32
159
PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGANNEGARA LAIN
Pasal 32 A
PEMERINTAH BERWENANG UNTUK MELAKUKANPERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH NEGARA
LAIN DALAM RANGKA PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK
PASAL 32 B
Ketentuan ttg pengenaan pajak atas bunga atau diskonto obligasi negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tsb. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
160
161
HAL-HAL YANG BELUM CUKUP DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
INI LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(Pasal 35)
Seperti
PP No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
SELAMAT BELAJAR