Upload
others
View
27
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a. bahwa Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia
memerlukan pengaturan mengenai susunan dan
kedudukan lembaga untuk menjalankan wewenang-
wewenangnya;
b. bahwa telah dibentuk Undang Undang tentang Susunan
dan Kedudukan Kongres Mahasiswa Universitas
Indonesia;
c. bahwa berdasarkan huruf b, Undang-Undang tersebut
tidak lagi dapat mengakomodasi kondisi lembaga
kemahasiswaan di IKM UI;
d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang Kongres Mahasiswa
Universitas Indonesia;
Mengingat: Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia;
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KONGRES
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas
kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan
dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut
Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki
kewenangan konstitutif.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki
kekuasaan eksekutif.
5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang
selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan
untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ
tertinggi di Universitas Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki
kekuasaan legislatif.
7. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang
menjalankan kekuasaan yudikatif.
8. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk
melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga
kemahasiswaan.
9. Lembaga legislatif fakultas adalah lembaga legislatif yang
berkedudukan di tingkat fakultas.
10. Lembaga eksekutif fakultas adalah lembaga eksekutif yang
berkedudukan di tingkat fakultas.
BAB II
SUSUNAN
Pasal 2
Kongres adalah lembaga yang terdiri atas:
a. Semua anggota DPM UI yang tidak dapat diwakilkan;
b. Semua Hakim Konstitusi MM UI yang tidak dapat diwakilkan;
c. Ketua BEM UI yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UI;
d. Anggota MWA UI UM yang tidak dapat diwakilkan;
e. Ketua BAK UI atau perwakilannya;
f. Semua Ketua Lembaga Legislatif Fakultas atau perwakilannya;
g. Semua Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas atau perwakilannya.
Pasal 3
Kongres mempunyai kedudukan sejajar dengan BEM UI, MWA UI UM, DPM
UI, BAK UI, dan MM UI.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
Kongres memiliki tugas dan wewenang yang terdiri dari:
a. Mengubah dan menetapkan UUD IKM UI melalui musyawarah yang
dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Indonesia;
b. Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM,
Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI
terpilih;
c. Memutuskan usul DPM UI untuk memberhentikan Ketua dan/atau
Wakil Ketua BEM UI dan MWA UI UM dalam masa jabatannya menurut
UUD IKM UI;
d. Melantik Wakil Ketua BEM UI menjadi Ketua BEM UI apabila Ketua
BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e. Memilih Wakil Ketua BEM UI dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh
Ketua BEM UI apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua BEM UI
dalam masa jabatannya;
f. Memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI apabila keduanya mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan;
g. Memilih Anggota MWA UI UM apabila mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya;
h. Menyelenggarakan forum penyampaian laporan kinerja kelembagaan
BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, MM UI, dan BAK UI;
i. Mengatur dalam keadaan memaksa;
j. Membentuk panitia khusus untuk pemilihan MM UI dan BAK UI.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 5
Masa jabatan keanggotaan Kongres berakhir setelah terjadi serah terima
jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya, dan keanggotaannya
digantikan oleh kepengurusan tahun berikutnya.
Bagian Kesatu
Hak Anggota
Pasal 6
Anggota Kongres berhak:
a. mengajukan usul pengubahan pasal UUD IKM UI;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih.
Bagian Kedua
Kewajiban Anggota
Pasal 7
Anggota Kongres berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. melaksanakan UUD IKM UI dan menaati peraturan perundang-
undangan;
c. memasyarakatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan
IKM UI;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan IKM UI;
e. mendahulukan kepentingan IKM UI di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan; dan
f. melaksanakan peranan sebagai wakil dari setiap lembaga
kemahasiswaan sesuai dengan keanggotaan Kongres.
BAB V
ALAT KELENGKAPAN
Pasal 8
Alat kelengkapan Kongres terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. panitia khusus.
Bagian Kesatu
Pimpinan
Pasal 9
(1) Pimpinan Kongres terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Kongres.
(2) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota Kongres dalam satu paket.
(3) Bakal calon pimpinan Kongres berasal dari setiap anggota Kongres
disampaikan di dalam sidang paripurna.
(4) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna
Kongres.
(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak tercapai, pimpinan Kongres dipilih dengan pemungutan suara
dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan
Kongres dalam sidang paripurna Kongres.
(6) Selama pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terbentuk, sidang Kongres pertama kali untuk menetapkan pimpinan
Kongres dipimpin oleh pimpinan sementara Kongres.
(7) Pimpinan sementara Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berasal dari anggota Kongres yang tertua dan termuda dari anggota
Kongres yang berbeda.
(8) Pimpinan Kongres ditetapkan dengan ketetapan Kongres.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Kongres
diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
Pasal 10
(1) Pimpinan Kongres bertugas:
a. memimpin sidang Kongres dan menyimpulkan hasil sidang untuk
diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara
ketua dan wakil ketua;
c. menjadi juru bicara Kongres;
d. melaksanakan putusan Kongres;
e. mengoordinasikan anggota Kongres untuk memasyarakatkan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan IKM UI;
f. mewakili Kongres di setiap proses penyelesaian sengketa hukum;
g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran Kongres; dan
h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna
Kongres pada akhir masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan Kongres
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kongres
tentang tata tertib.
Pasal 11
(1) Pimpinan Kongres berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Pimpinan Kongres diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c apabila:
a. Diberhentikan dari jabatan di lembaga asal yang menjadi anggota
Kongres; atau
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai pimpinan Kongres.
(3) Dalam hal pimpinan Kongres berhenti dari jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lembaga asal pimpinan Kongres yang
bersangkutan menggantikannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
pimpinan berhenti dari jabatannya.
(4) Penggantian pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan pimpinan Kongres dan dilaporkan dalam
sidang paripurna Kongres berikutnya atau diberitahukan secara tertulis
kepada anggota.
Pasal 12
(1) Dalam hal salah seorang pimpinan Kongres atau lebih berhenti dari
jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah
untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya
pengganti definitif.
(2) Dalam hal pimpinan Kongres dinyatakan sebagai terduga melanggar UUD
IKM UI, pimpinan Kongres yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan
tugasnya.
(3) Dalam hal pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran UUD IKM UI
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, pimpinan Kongres yang bersangkutan melaksanakan
tugasnya kembali sebagai pimpinan Kongres.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian
pimpinan Kongres diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
Bagian Kedua
Panitia Khusus
Pasal 14
(1) Panitia Khusus terdiri atas:
a. Panitia Seleksi MM UI dan BAK UI;
b. Panitia Pengubahan UUD IKM UI;
c. Panitia lainnya jika dianggap perlu.
(2) Panitia Khusus terdiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang
susunannya minimal mencerminkan unsur eksekutif dan unsur legislatif
secara proporsional dari setiap anggota Kongres.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan setiap anggota
Kongres.
Pasal 15
(1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kongres.
(2) Setelah terbentuk, panitia Khusus segera menyelenggarakan rapat untuk
membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh Kongres.
Pasal 16
(1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam sidang paripurna Kongres.
(2) Panitia Khusus dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan
tugas panitia Khusus diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
BAB VI
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pengubahan UUD IKM UI
Pasal 18
(1) Kongres berwenang mengubah dan menetapkan UUD IKM UI melalui
musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
(2) Dalam mengubah UUD IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anggota Kongres tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap
Pembukaan UUD IKM UI.
Pasal 19
(1) Usul pengubahan pasal UUD IKM UI diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu
per tiga) dari jumlah anggota Kongres.
(2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan secara
jelas bagian yang diusulkan diubah beserta alasannya.
Pasal 20
(1) Usul pengubahan UUD IKM UI diajukan kepada pimpinan Kongres.
(2) Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan Kongres memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi:
a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari sejak usul pengubahan diterima.
Pasal 21
(1) Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pimpinan Kongres
memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada
pihak pengusul beserta alasannya.
(2) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan Kongres
memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2), pimpinan Kongres wajib menyelenggarakan sidang paripurna
Kongres paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Anggota Kongres menerima salinan usul pengubahan yang telah
memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 2 (dua) hari sebelum
dilaksanakan sidang paripurna Kongres.
Pasal 22
Dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a. pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya;
b. anggota Kongres memberikan pandangan umum terhadap usul
pengubahan; dan
c. membentuk panitia khusus untuk mengkaji usul pengubahan dari
pihak pengusul.
Pasal 23
(1) Dalam sidang paripurna Kongres berikutnya panitia khusus melaporkan
hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c.
(2) Anggota Kongres menyampaikan pandangan umum terhadap hasil kajian
panitia khusus.
Pasal 24
(1) Sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres.
(2) Sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memutuskan pengubahan bagian UUD IKM UI, dengan persetujuan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu)
anggota.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan terhadap
usul pengubahan UUD IKM UI diatur dalam peraturan Kongres tentang tata
tertib.
Bagian Kedua
Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM,
Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, Anggota BAK UI Terpilih
Pasal 26
Kongres melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM,
Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih
dalam sidang paripurna Kongres.
Pasal 27
(1) Kongres mengundang Anggota IKM UI untuk menghadiri sidang paripurna
Kongres dalam rangka pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI,
Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan
Anggota BAK UI terpilih.
(2) Kongres mengundang pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI,
Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan
Anggota BAK UI terpilih untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua
BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI,
dan Anggota BAK UI dalam sidang paripurna Kongres.
(3) Dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
pimpinan Kongres membacakan penetapan hasil pasangan calon Ketua
dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim
Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih.
(4) Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota
DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI dilakukan dengan
bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang
paripurna Kongres.
(5) Setelah mengucapkan sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota
MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK
UI menyampaikan pidato awal masa jabatan.
Pasal 28
Sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM
UI, Hakim Konstitusi MM UI, Anggota BAK UI Terpilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sebagai berikut:
“Saya sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
Indonesia / Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa / Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia /
Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota
Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya
bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua (Wakil
Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota Majelis
Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa / Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia / Hakim Konstitusi Mahkamah
Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota Badan Audit Kemahasiswaan
Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-
sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada
Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas
Indonesia.
Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia
untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan
mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.”
Bagian Ketiga
Pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan
Anggota MWA UI UM
Pasal 29
(1) Kongres hanya dapat memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM
UI atau Anggota MWA UI UM dalam masa jabatannya menurut UUD IKM
UI.
(2) Pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA
UI UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPM UI.
Pasal 30
(1) Kongres wajib menyelenggarakan sidang paripurna Kongres untuk
memutuskan usul DPM UI mengenai pemberhentian Ketua dan/atau
Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM pada masa jabatannya
paling lambat 20 (dua puluh) hari, termasuk hari libur sejak Kongres
menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
(2) Usul DPM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus
dilengkapi putusan Mahkamah Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil
Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM terbukti melakukan pelanggaran
terhadap UUD IKM UI; dan/atau terbukti bahwa Ketua dan/atau Wakil
Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM.
Pasal 31
(1) Kongres mengundang Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau
Anggota MWA UI UM untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan
dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna Kongres
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
(2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI
UM tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, Kongres tetap
mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Ketua dan/atau
Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
(3) Keputusan Kongres terhadap usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil
Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diambil dalam sidang paripurna Kongres yang dihadiri paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
Pasal 32
(1) Dalam hal Kongres memutuskan memberhentikan Ketua dan/atau Wakil
Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM atas usul DPM UI, Ketua
dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM berhenti
dari jabatannya.
(2) Dalam hal Kongres memutuskan tidak memberhentikan Ketua dan/atau
Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM atas usul DPM UI,
Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM
melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa
jabatannya.
(3) Keputusan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan ketetapan Kongres.
Pasal 33
Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI
UM mengundurkan diri sebelum diambil keputusan Kongres sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), sidang paripurna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) tidak dilanjutkan.
Bagian Keempat
Pelantikan Wakil Ketua BEM UI Menjadi Ketua BEM UI
Pasal 34
Jika Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya
digantikan oleh Wakil Ketua BEM UI sampai berakhir masa jabatannya.
Pasal 35
(1) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua BEM UI, Kongres segera
menyelenggarakan sidang paripurna Kongres untuk melantik Wakil Ketua
BEM UI menjadi Ketua BEM UI.
(2) Dalam hal Kongres tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Ketua BEM UI bersumpah menurut agama
dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Kongres.
Pasal 36
Sumpah Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai
berikut:
“Saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia
terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan
kewajiban sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia
dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh
tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan lainnya yang
berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia
untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan
mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.”
Pasal 37
Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan
dengan ketetapan Kongres.
Pasal 38
Setelah mengucapkan sumpah, Ketua BEM UI menyampaikan pidato
pelantikan.
Bagian Kelima
Pemilihan dan Pelantikan Wakil Ketua BEM UI
Pasal 39
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua BEM UI, Kongres
menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari, termasuk hari libur untuk memilih Wakil Ketua BEM UI.
(2) Ketua BEM UI mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Ketua BEM UI beserta
kelengkapan persyaratan kepada pimpinan Kongres paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna Kongres.
(3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kongres
memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) calon Wakil Ketua BEM UI yang
diusulkan oleh Ketua BEM UI.
(4) Dua calon Wakil Ketua BEM UI yang diusulkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan
dalam sidang paripurna Kongres sebelum dilakukan pemilihan.
(5) Calon Wakil Ketua BEM UI yang memperoleh suara terbanyak dalam
pemilihan di sidang paripurna Kongres ditetapkan sebagai Wakil Ketua
BEM UI.
(6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama banyak, pemilihan
diulang 1 (satu) kali lagi.
(7) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap
sama, Ketua BEM UI memilih salah satu di antara calon Wakil Ketua BEM
UI.
Pasal 40
(1) Kongres melantik Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna Kongres dengan
bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang
paripurna Kongres.
(2) Dalam hal Kongres tidak dapat mengadakan sidang paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua BEM UI bersumpah
menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Kongres.
Pasal 41
Sumpah Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai
berikut:
“Saya sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia
terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan
kewajiban sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan
penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan
lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia
untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan
mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.”
Pasal 42
Wakil Ketua BEM UI terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ditetapkan dengan ketetapan Kongres.
Bagian Keenam
Pemilihan dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI
Pasal 43
Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan, pelaksana tugas sementara dijalanankan oleh Penanggung
Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian BEM UI.
Pasal 44
(1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kongres
menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara.
(2) Paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Ketua dan Wakil
Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Kongres memberitahukan
Anggota Kongres untuk memilih calon Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM
UI definitif.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari
pimpinan Kongres, Anggota Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI kepada pimpinan
Kongres.
(4) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang diusulkan oleh
Anggota Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan
kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali.
(5) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam undang-undang mengenai pemilihan raya Ketua dan Wakil Ketua
BEM UI.
(6) Apabila tidak memenuhi 2 (dua) pasang calon maka pemilihan tetap
dilanjutkan.
(7) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen administrasi pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua
BEM UI yang diajukan diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
Pasal 45
(1) Pemilihan 2 (dua) pasangan atau lebih calon Ketua dan Wakil Ketua BEM
UI dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) dilakukan dengan pemungutan suara.
(2) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang memperoleh suara
terbanyak dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih.
(3) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon Ketua dan Wakil
Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyak,
pemungutan suara diulang 1 (satu) kali lagi.
(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tetap sama, Kongres memutuskan untuk mengembalikan kedua
pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI kepada Anggota Kongres
pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh Kongres.
(5) Dalam hal Kongres memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), ayat
(4), ayat (5) dan ayat (6).
Pasal 46
(1) Kongres melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dalam sidang paripurna Kongres
dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di
hadapan sidang paripurna Kongres.
(2) Dalam hal Kongres tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Wakil Ketua BEM UI bersumpah
menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Kongres.
Pasal 47
Sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 sebagai berikut:
“Saya sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan
kewajiban sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-
sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada
Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas
Indonesia.
Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia
untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan
mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.”
Pasal 48
Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ditetapkan dengan ketetapan Kongres.
Pasal 49
Setelah mengucapkan sumpah, Ketua BEM UI menyampaikan pidato
pelantikan.
BAB VII
PERSIDANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan Kongres
Pasal 50
(1) Kongres bersidang sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun di lingkungan
UI.
(2) Persidangan Kongres diselenggarakan untuk melaksanakan tugas dan
wewenang Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan diatur dalam
peraturan Kongres tentang tata tertib.
Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan
Pasal 52
Sidang Paripurna Kongres dapat mengambil keputusan apabila:
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres
dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1
(satu) anggota dari seluruh anggota Kongres untuk mengubah dan
menetapkan UUD IKM UI;
b. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Kongres yang hadir untuk memutuskan usul DPM UI tentang
pemberhentian Ketua BEM UI dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau
Anggota MWA UI UM;
c. dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Kongres
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Kongres yang hadir untuk menetapkan dalam hal keadaan memaksa;
d. dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
Kongres ditambah 1 (satu) anggota Kongres dan disetujui oleh paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu)
anggota Kongres yang hadir untuk sidang selain sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
Pasal 53
(1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 terlebih dahulu diupayakan dengan musyawarah untuk
mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, diadakan mekanisme lobi untuk mengambil
keputusan musyawarah mufakat kembali;
(3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
(4) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara
ulang.
(5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hasilnya masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya
Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sidang
Kongres diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.
Pasal 56
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Kongres Mahasiswa dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 57
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 58
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia.
Disahkan di Depok
Pada tanggal 20 Juni 2016
Pukul 17.48 WIB
KETUA
DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,
Ttd.
ADLUL HAMIDI ZALNUR
NPM. 1206209160
Diundangkan di Depok
Pada tanggal 21 Juni 2016
KETUA KOMISI HUKUM,
Ttd.
‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL
NPM. 1206272532
LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 2
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
I. UMUM
Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia Tahun 2015, sistem lembaga kemahasiswaan tingkat
universitas mengalami beberapa perubahan yang cukup berpengaruh
terhadap lembaga lainnya. Perubahan terutama munculnya lembaga tinggi
baru di tingkat universitas bernama Kongres Mahasiswa. Hal ini dibentuk
agar terjadinya check and balances wewenang yang bersinggungan langsung
dengan lembaga mahasiswa tingkat fakultas maupun universitas. Selain itu
perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga kemahasiswaan yang
demokratis, efektif, dan akuntabel.
Undang-Undang Nomor 1 tentang Susunan dan Kedudukan Kongres
Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah ada sebelumnya, pada dasarnya
sudah mengatur hal-hal umum yang menjelaskan susunan dan kedudukan
Kongres Mahasiswa di IKM UI. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Kongres Mahasiswa
Universitas Indonesia diundangkan, masih banyak hal yang belum
terakomodasi di dalamnya.
Secara kelembagaan, Kongres Mahasiswa memiliki hubungan yang
cukup erat dengan semua lembaga yang ada di IKM UI, sehingga perlu
adanya peraturan yang jelas dalam mengatur hubungan tersebut.
Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia
didasarkan pada materi muatan baru yang melebihi 50% (lima puluh persen)
dari substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Penggantian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terutama dimaksudkan untuk
menjalankan amanat seluruh Anggota Kongres Mahasiswa Universitas
Indonesia 2016 dan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di
IKM UI.
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kongres
Mahasiswa Universitas Indonesia mengatur secara jelas susunan dan
kedudukan, hak dan kewajiban anggota, alat kelengkapan, tugas dan
wewenang Kongres Mahasiswa, pelaksanaan tugas dan wewenang, serta tata
cara pengambilan keputusan Kongres Mahasiswa. Adanya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2016 adalah upaya untuk memperjelas dan meningkatkan
kinerja setiap anggota dalam melakukan check and balances serta
meningkatkan rasa kepemilikan terhadap IKM UI sebagai wadah pemersatu
gerakan di Universitas Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “perwakilannya” adalah untuk mewakili
ketua lembaganya dalam menghadiri sidang Kongres.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “perwakilannya” adalah untuk mewakili
ketua lembaganya dalam menghadiri sidang Kongres.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “terpilih” adalah melalui hasil Pemira
IKM UI untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI
UM, dan Anggota DPM UI; Mekanisme Fakultas untuk Anggota
DPM UI; serta Hasil Pemilihan Hakim Konstitusi MM UI dan
Anggota BAK UI.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah ketika
terjadi kekosongan jabatan pada lembaga tinggi tingkat
universitas serta hal-hal yang belum diatur dalam UUD IKM UI
dan turunannya.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menentukan sikap dan pilihan dalam
pengambilan keputusan” adalah dalam rangka pelaksanaan
tugas dan wewenang Kongres.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “memasyarakatkan” adalah aktif dan
masif dalam mengikuti seluruh kegiatan di IKM UI.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam satu paket” adalah pemilihan
pimpinan yang dilakukan secara bersamaan di dalam satu
agenda sidang paripurna yang sama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dan/atau pihak lain yang berwenang.
Huruf b
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di
atas kertas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah
menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun
mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau
tidak diketahui keberadaannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Pada usul perubahan yang berasal dari Anggota IKM UI
disampaikan kepada Anggota Kongres untuk mendapatkan
persetujuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu
sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut
agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut
agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan
menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa
“Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM
UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas
Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Ketua dan Wakil
Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim
Konstitusi MM UI, Anggota BAK UI terpilih.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu
sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut
agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut
agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan
menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa
“Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM
UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas
Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Ketua BEM UI.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu
sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut
agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut
agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan
menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa
“Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM
UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas
Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Wakil Ketua BEM UI.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu
sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut
agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut
agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan
menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa
“Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM
UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas
Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua
BEM UI.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.