Embed Size (px)
Citation preview
UNDANG – UNDANG MALAKA
DAN KONFLIK ELIT KERAJAAN MALAKA
ABAD XV
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada
Program Pendidikan Sejarah
SUPRIYADINPM.07.12.0.021
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2009
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI
1
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Undang-Undang
Malaka dan Konflik Elit Kerajaan Malaka Abad XV” adalah karya sendiri dan
belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Batam, Juni 2009
Penulis
ABSTRAK
2
Supriyadi. 2009. Judul Undang-undang Malaka Dan Konflik Elit Kerajaan Malaka Abad XV. Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan Batam. Pembimbing (1) Yubahar, M.Pd dan Pembimbing (2) Mukmin,S.ip
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi Undang-undang Malaka Dan Konflik Elit Kerajaan Malaka Abad XV. Data yang dikumpulkan melalui, Teknik Dokumentasi dan Studi Komparatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Malaka tercipta tidak lepas dari sejarah berdirinya Kesultanan Malaka dan Undang-undang Malaka merupakan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang diadopsi dari hukum adat dan hukum Islam, yang ternyata di dalam pasal-pasalnya Undang-undang Malaka dikelompokkan menjadi 4 (empat) komponen yaitu : (1) hukum adat yang meliputi kebiasaan moral, etika, dan peraturan-peraturan resmi (tidak tertulis), (2) Naskah dan dokumentasi Undang-undang (tertulis), (3) Undang-undang Islam (Syafi'i), (4) Titah Raja, Patik, Murka, Karunia (Nugraha).
Konflik elit adalah awal dari serangkaian konflik yang terjadi antara elit penguasa Melayu pada zaman Raja Ibrahim (Sultan Abu Syahid) – raja Malaka yang keempat. Konflik ini telah mengakibatkan serangkaian peristiwa antara elit penguasa sehingga berujung pada terjadinya kudeta dan bencana kematian. Raja Kasim kakak kandung lain ibu Raja Ibrahim dari ayah mereka Sultan Muhammad Syah – (raja Malaka yang ketiga) – telah menjadi “korban” kepentingan elit dengan diusirnya Raja Kassim dari Istana.
UNDANG – UNDANG MALAKA
DAN KONFLIK ELIT KERAJAAN MALAKA
ABAD XV
3
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada
Program Pendidikan Sejarah
SUPRIYADINPM.07.12.0.021
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2009
HALAMAN PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI : Undang-Undang Malaka Dan Konflik Elit Kerajaan Malaka Abad XV
NAMA : SUPRIYADINPM : 07.12.0.021JURUSAN : SEJARAH
4
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN SEJARAH
Disutujui
1. Komisi Pembimbing
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Yubahar, M.Pd Mukmin,S.ipDosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Mengetahui
2. Ketua Prodi. Pend. Sejarah 3. Dekan FKIP
(Abdul Rahman, S.Pd) (Fitri Yanti, S.Pd, M.Si)
HALAMAN PERSETUJUAN LULUS UJIAN SKRIPSI
Dinyatakan Lulus Ujian setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Riau Kepulauan Batam.
5
Judul Skripsi : Undang-Undang Malaka Dan Konflik Elit
Kerajaan Malaka Abad XV
Nama : Supriyadi
N P M : 07.12.0.021
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Fakultas : FKIP
Batam, Juli 2009
TIM PENGUJI
Nama Tanda tangan
Ketua Sidang : Yubahar, M.Pd (.......................)
Anggota : Abdul Rahman, S.Pd
(........................)
Anggota : Wirdaroza,S.S (........................)
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 28 Juli 1968, dari pasangan suami istri bernama, ibu Muriyati dan bapak Nitiharjo, tempat kelahiran di suatu desa terpencil yaitu desa Kedungbenda Kec.Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Penulis merupakan anak sulung dari enam bersaudara.
Lulusan SDN 001 Kedungbenda tahun 1983, kemudian SMP N II Sokaraja 1983, dan tamat tahun 1985. Melanjutkan di SGON Purwokerto, lulus pada tahun 1988, tamat dari SGO penulis hijrah ke Batam tahun 1995
. Pada tahun 2005 penulis tamat dari D.III pada Perguruan Tinggi di Batam
6
selanjutnya melanjutkan Program Sarjana (S1) UNRIKA, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jurusan Sejarah tahun 2007.
Pengalaman kerja penulis, pernah menjadi guru honor sejak tahun 1993 di SDN 001 Kedungbenda Kec. Kemangkong Purbalingga hingga tahun 1995. Selanjutnya penulis hijrah ke Batam dan melanjutkan menjadi guru honor SDN 012 Tiban dari tahun 1996 sampai tahun 1998, pada tahun 1998 akhir penulis pindah mengajar di SDN 007 Tiban BTN, hanya berlangsung 6 bulan di SD tersebut selanjutnya ditarik oleh Kepala SDN 006 Tiban BTN sampai tahun 1999. Pada tahun 1999 akhir penulis menerima surat tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batam untuk bisa melaksanakan tugas mengajar dalam status PNS. Maka tugas awal sebagai PNS guru di SDN 005 Sungai Beduk hingga tahun 2005, selanjutnya dimutasikan oleh Dinas Pendidikan untuk bertugas di SDN 002 Bengkong sampai sekarang.
Pengalaman organisasi penulis pernah duduk di kepengurusan Karang Taruna sebagai sekretaris tahun 1997 di Kelurahan Tiban Kampung hingga tahun 1999. Penulis juga pernah menjabat sebagai pengurus KKG Penjaskes Kec. Sei.Beduk sebagai sekretaris dari tahun 2000 sampai tahun 2004, pada tahun 2005 masuk dalam organisasi keagamaan sebagai sekretaris MWC ( Majelis Wakil Cabang) NU Kec. Bengkong hingga sekarang, dalam organisasi profesi pernah mendapat amanah sebagai ketua KKG Penjaskes Kec. Batu Ampar dari tahu 2005 sampai dengan tahun 2007, masih dalam organisasi yang sama di Kec. Bengkong sebagai Ketua KKG Penjaskes dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan, tahun 2009, kemudian bergabung dengan organisasi profesional GP.Tendik tingkat provinsi Kepri sebagai sekretaris tahun 2009 hingga sekarang.
KATA PENGANTAR
Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai
gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau Kepulauan. Adapun judul skripsi ini adalah : Undang-Undang
Malaka dan Konflik Elit Kerajaan Malaka Abad XV.
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat dukungan dari
7
berbagai pihak dengan tulus dan ihklas penulis menyampaikan penghargaan yang
tinggi dan terima kasih kepada :
- Ibu Fitri Yanti, S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Riau Kepulauan.
- Bapak Abdul Rahman, S.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
Kepulauan.
- Bapak Yubahar, M.Pd, selaku dosen Pembimbing I dalam penulisan
skripsi ini, beliau telah banyak mencurahkan perhatiannya terhadap
penulisan skripsi ini terutama mengenai literatur-literatur yang
diperlukan dalam penulisan dan juga metodologinya.
- Bapak Mukmin, S.ip, selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak
menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penulisan
skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi pendidikan sejarah yang
telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis
dalam setiap perkuliahan.
- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah besusah payah
menyekolahkan penulis dari awal hingga bisa meneruskan ke
Perguruan Tinggi. Orang yang telah melahirkan, mengasuh,
membesarkan dan membimbing penulis. Terimakasih atas kasih
sayang yang telah diberikan kepada ananda dan skripsi ini ananda
persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda.
8
- Istriku tercinta Nurbaya serta anak-anak tersayang Alif dan Sigit yang
turut mendukung dan memberikan motivasi. Terima kasih ayah
ucapkan atas perhatian dan bantuan dalam kelancaran studi ini.
Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada semua
pihak yang telah berperan. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis
mendapat imbalan dari Allah SWT
Batam, Juni 2009
Penulis
DAFTAR ISI
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.............................................. i
ABSTRAK ............................................................................................... ii
HALAMAN JUDUL ................................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iv
HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP............................................................................ vi
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii
9
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
1.2 Batasan Masalah .............................................................................. 4
1.3 Rumusan Masalah .......................... ................................................ 4
1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................. 5
1.5 Manfaat Penelitian .......................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................. ........................ 7
2.1 Letak Geografis .................................. ............................................. 7
2.2 Asal Mula Kerajaan Malaka .... ......................................................... 7
2.3 Kejayaan Kerajaan Malaka ............................................................... 8
2.4 Runtuhnya Kerajaan Malaka .......... ................................................ 8
2.5 Kekuasaan dan Undang-undang Kerajaan Malaka .......................... 9
2.6 Makna Undang-undang Malaka ....................................................... 11
BAB III METODE PENELITIAN.................. .................................................. 13
3.1 Metode yang Digunakan ................................................................. 13
3.2 Deskripsi Observasi Penelitian ..................................................... 14
3.3 Sasaran Tempat dan Waktu penelitian ........................................... 14
3.4 Tehnik Pengumpulan Data ............................................................ 14
BAB IV UNDANG – UNDANG MALAKA INSTRUMEN PENGUASA DAN
KONFLIK ELIT KERAJAAN MALAKA ......................................... 16
10
4.1 Sekilas Tentang Sejarah Kerajaan Malaka ...................................... 16
4.1.1 Pendiri..................................................................................... 16
4.1.2 Politik Negara......................................................................... 18
4.1.3 Hang Tuah............................................................................... 19
4.1.4 Malaka Sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam................... 21
4.2 Silsilah ............................................................................................. 22
4.3 Periode Pemerintahan ...................................................................... 23
4.4 Wilayah Kekuasaan ......................................................................... 23
4.5 Pengertian dan Fungsi Undang-Undang Malaka.............................. 24
4.5.1 Pengertian Undang-Undang Malaka....................................... 24
4.5.2 Fungsi Undang-Undang Malaka.............................................. 26
4.3.3 Manuskrip Undang-Undang Malaka....................................... 29
4.6 Undang-Undang Malaka Sebagai Alat Propaganda........................ 32
4.6.1 Kekuasan Idiologis ............................................................... 36
4.6.2 Garis Keturunan dan Keistimewaan ..................................... 37
4.6.3 Daulat .................................................................................... 39
4.6.4 Golongan Elit ........................................................................ 40
4.7 Konflik Elit Malaka, Perebutan Kekuasaan Secara Internal .......... 44
4.7.1 Undang-Undang Malaka dan Kepentingan Elit Penguasa .... 49
4.8 Undang-Undang Malaka sebagai Bentuk Justifikasi Baru Kerajaan
Malaka............................................................................................. 51
4.9 Konsep Durhaka ............................................................................ 53
11
BAB V PENUTUP.......................................... .................................................. 56
5.1 Kesimpulan .................................................................................... 56
5.2 Saran-saran ................. ................................................................... 57
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 59
LAMPIRAN GAMBAR
Lampiran gambar :
Lampiran 1. Peta Wilayah Kekuasaan, Salah Satu Keturunan Raja Kesultanan
Malaka dan Istananya
Lampiran 2. Museum Istana kesultanan Malaka
Lampiran 3. Masjid Kesultanan Malaka
Lampiran 4. Makam Raja-raja Kesultanan Malaka
Lampiran 5. Kapal Portugis dan Ilustrasi Hang Tuah
Lampiran 6. Makam Keluarga dan Kerabat Sultan Suriansyah dan Pedagang Arab
yang Berdagang di Malaka
Lampiran 7. Jejak dan Situs Peninggalan Hang Tuah
Lampiran 8. Makam Tumenggung Abdul Jamal dan
Keluarga Bulang Lintang
Lampiran 9. Istana dan Masjid Beserta Interior Kesultanan Suriansyah
Lampiran 10. Gapura Makam Bulang Lintang dan Benda-benda Peninggalan
Tumenggung Abdul Jamal
12
Lampiran 11.Wawancara dan dengan Tokoh Masyarakat oleh Team Peneliti
Lampiran 12. Tim Peneliti di Makam Tumenggung Abdul Jamal dan Musium
Mini Cik Puan Bulang
Lampiran 13. Tombak dan Batu Nisan Tumenggung Abdul Jamal
13
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kesultanan Malaka pada abad ke-14 sampai ke-15 M, yang berlangsung
selama 111 tahun merupakan sejarah terpenting di antara sejarah-sejarah kerajaan
yang pernah ada di Nusantara. Malaka pada masanya merupakan tempat tujuan
utama para pedagang dan saudagar-saudagar asing dan juga tempat pengkajian
dan penyebaran agama Islam. Sehingga Malaka menjadi pusat pertemuan antara
Asia Barat dengan Asia Timur. Menurut Francois Velentijn (Belanda), hingga
abad ke-17 masih banyak kapal yang datang ke selat Malaka yang berasal dari
Benggala, Gujarat, Parsi, Ceylon, Jawa, Sumatera, Siam, Tonkin, dan Cina.
(Hasim, Muhammad Yusoff,1989:46).
Malaka merupakan objek kajian yang menarik oleh para sarjana untuk
mencari pemahaman sejarah yang sebenarnya. Baik di bidang politik, ekonomi,
ke-Islaman, maupun sosial budayanya. Kajian tentang sejarah Malaka baru
dimulai secara serius oleh para sarjana pada pertengahan awal abad -19 oleh Sir
Thomas Stamford Raffless tahun 1818, kemudian baru muncul sarjana-sarjana
seperti, A.Meursinge tahun 1844. E. Netscher tahun 1854, J. R. Logan tahun
1855. Pada pertengahan abad kedua puluh hadir R.O. Winstedt dengan tulisan-
tulisannya yang panjang dan luas. Ada J.E. Kempe. Liaw Yock Fang, Van Ronkel,
A. Tiaw, Wan Cu dan penulis-penulis Melayu seperti Muhammad Yusoff Hasim
dan yang lain lainnya.(Hasim, Muhammad Yusoff,1989:73).
14
Namun pengetahuan yang valid tentang Malaka hingga saat ini masih
belum lagi sempurna. Masalah utamanya adalah keterbatasan referensi, ada
catatan-catatan yang berasal dari Cina, namun catatan (record) Ming ini hanya
menunjukkan pada 30 tahun pertama abad ke-15, karena setelah itu negeri Cina
mengasingkan diri dari dunia luar. Ada juga sumber yang berasal dari catatan
Portugis, tetapi catatan ini sangat tergantung pada sumber sekunder karena orang
Portugis datang ke Malaka pada awal abad ke-16 dan sumber-sumber Melayu
seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, dan lain-lain baru ditulis abad ke-17.
(Ahmad, Kassim. 1975: 79).
Kurangnya referensi yang benar-benar layak untuk dijadikan bahan
penelitian bukan berarti pemahaman sejarah yang benar tidak bisa diperoleh.
Dengan asumsi atau apa yang disebut oleh Gadamer dengan “prasangka” serta
memahami kronologi sejarah dan sosial budayanya banyak hal-hal baru justru bisa
memberi pemahaman yang utuh. Karena pemahaman-pemahaman yang partikular
justru bisa mengantarkan kita pada pemahaman yang seutuhnya.
Salah satu buku referensi yang layak menjadi rujukan penelitian adalah
kitab Undang-undang Malaka. Undang-undang Malaka yang dicapai oleh kerajaan
Malaka merupakan tanda kebesaran Malaka yang diakui oleh siapapun juga. Ia
merupakan kitab terpenting yang pernah dicapai kerajaan Malaka. Kitab ini
diadopsi dan digunakan juga di Kedah, Pahang, Riau, Pontianak dan pernah
dikutip untuk beberapa waktu digunakan di Brunei. Selain itu undang-undang lain
seperti undang-undang Melayu, Undang-undang negeri serta Undang-undang
Johor, undang-undang Pahang, undang-undang Kedah memperlihatkan bentuk
15
yang sama dengan undang-undang Malaka. Bahkan dalam dua kasus
persamaannya tidak bisa dibedakan, yakni undang-undang Johor yang merupakan
kopian dari undang-undang Malaka dan undang-undang Kedah adalah versi kedua
atau versi lain dari undang-undang Malaka.(Ahmad, Kassim. 1975: 83).
Undang-undang atau sistem perundangan adalah salah satu cara untuk
menyelesaikan berbagai konflik dan pertentangan dalam masyarakat baik sesama
individu, ataupun di kalangan kelompok. Bagi ahli sosiologi, undang-undang
sering dilihat sebagai fenomena dari hakikat masyarakat. Undang-undang tersebut
mempunyai sejarah permulaannya kemudian ia berkembang sesuai dengan
perkembangan dan perubahan masyarakat.
Undang-undang Malaka diciptakan untuk pertama kalinya sebagai media
peredam konflik atau bisa juga disebut dengan pencarian justifikasi oleh para elit
penguasa yang berada dalam situasi konflik.
Kemunculan Undang-undang Malaka menjadi fenomena yang menarik
untuk dikaji, alasannya adalah :
1. Undang-undang Malaka dibuat dalam beberapa periode yang dalam
sejarahnya sebagai kerajaan baru yang dimulai dari nol.
2 Undang-undang Malaka adalah konsep untuk melanggengkan kekuasaan.
Beberapa bagian dari konsep yang terdapat dalam Undang-undang Malaka
inilah yang menjadi fokus kajian. Penulis akan berusaha mencari sebab
munculnya konsep pelanggengan kekuasaan dalam undang-undang
Malaka.
16
1.2. Batasan Masalah
Agar terfokusnya kajian ini, penulis perlu membuat batasan masalah,
yakni untuk selalu tetap berada dalam tujuan penulisan ini. Ada banyak hal dan
keadaan yang mungkin digunakan oleh elit penguasa untuk memperoleh dan
mempertahankan kekuasaannya, seperti faktor sosial, misalnya mencari dukungan
dari rakyat sehingga secara geopolitik dapat memudahkan dalam menentukan
kebijakan.
Penulis hanya akan membatasi dua persoalan yang dianggap sangat perlu
yaitu :
a. Undang-undang Malaka, sebagai alat propaganda elit penguasa untuk
memperoleh “kekuasaan ideologis”.
b. Undang-undang Malaka sebagai bentuk “justifikasi baru” elit penguasa.
1.3. Rumusan Masalah
Jadi yang akan menjadi kajian penulis secara umum akan dihadapkan pada
rumusan : Bagaimana Eksistensi Undang-undang Malaka di Kerajaan Malaka dan
bagaimana konflik elit Kerajaan Malaka pada abad XV.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk menjelaskan motif elit penguasa Malaka pertama kali menciptakan
undang-undang Malaka dan menjelaskan munculnya satu konsep pelang-
gengan kekuasaan yang terdapat dalam Undang-undang Malaka.
17
b. Penelitian ini bertujuan mencari atau gambaran tentang latar belakang
munculnya konflik yang terjadi antara penguasa elit di kerajaan Malaka
dan kaitan antara munculnya undang-undang Malaka yang digunakan
oleh sebagian elit penguasa untuk memberi justifikasi terhadap kekuasaan
dan konflik pada pertengahan abad ke-15.
1.5. Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat yang dapat diambil dari
penelitian adalah :
1. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan
berfikir yang dituntut sebagai mahasiswa.
2. Bagi Penulis
Menambah wawasan kesejarahan dan menjadikan penelitian ini sebagai
media untuk menganalisis dan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah,
tentang Undang-undang Malaka dan konflik elit Kerajaan Malaka abad XV.
3. Bagi Pembaca
Memberikan gambaran yang objektif tentang keberadaan Undang-undang
Malaka dan konflik elit Kerajaan Malaka abad XV.
18
BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1 Letak Geografis
Negeri Malaka terletak di pantai barat semenanjung Malaysia, luas
wilayahnya 1.657 km², panjang dari utara ke selatan 40 km² dan dari barat ke
timur 69 km². Malaka bersebelahan dengan negeri tetangga. Di sebelah utara
negeri Sembilan dan Johor di sebelah selatan. Tanahnya subur ditanami padi dan
karet. Terdapat sungai Kesang, sungai Malaka dan sungai Linggi yang merupakan
sungai terpenting di Malaka. Dan Malaka merupakan selat terpanjang di dunia.
Selat Malaka di masa kejayaannya merupakan salah satu perairan tersibuk di
dunia. (Mohamed,1987:2).
Pengertian Undang-undang sebenarnya ada suatu kesukaran atau
kekurangan dengan pemakaian istilah UU, yakni kita langsung membayangkan
suatu naskah tertulis. Padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik
merupakan pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan,
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-
cara pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu masyarakat. (Miriam
Budiardjo, 2008:169)
Dari sudut ilmu antropologi, undang-undang sering dilihat dari dua
pendekatan; Pertama, undang-undang dilihat sebagai suatu sistem yang berfungsi.
Fungsi ini berlaku di berbagai tingkatan pada kelompok-kelompok masyarakat
dan dengan berbagai macam cara. Tujuan undang-undang yang mendasar dalam
konteks ini ialah untuk menentukan berbagai macam aturan guna terselenggaranya
19
kehidupan yang harmonis dan kestabilan sosial dalam kehidupan masyarakat,
Kedua, undang-undang dilihat sebagai suatu sistem yang terkonsep (conseptual
system) yakni berbagai kategori sistem yang tersusun secara formal.(Miriam
Budiardjo, 2008:171)
2.2 Asal-Mula Kerajaan Malaka
Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang raja keturunan Sriwijaya
yang melarikan diri setelah kerajaan Sriwijaya runtuh. (Bin Abdl Wahid, Zainal
Abidin. 1997 : 132). Ia mewarisi kepandaian politik dan karisma yang besar
sehingga di waktu pelariannya itu, ia masih mendapat penghormatan dan
dukungan dari tempat-tempat yang ia lalui. Setelah diusir dari Palembang,
Parameswara pergi ke Tumasik (Singapura) dan berhasil membunuh rajanya. Ia
menjadi raja di sana untuk beberapa tahun sebelum mendirikan Malaka. Tome
Pires mengatakan ini menjadi pengalaman dan intrik politik secara alami untuk
akhirnya bisa menjadi seorang penggagas sebuah kerajaan.(Ahmad, Kassim.
1975: 87).
2.3 Kejayaan Kerajaan Malaka.
Kebesaran Malaka dalam waktu yang relatif singkat merupakan fakta
sejarah yang mengagumkan. Dalam masa beberapa generasi Malaka telah tumbuh
sebagai wilayah perdagangan internasional. Disamping itu Malaka juga sebagai
tempat terpenting penyebaran agama Islam. Winstedt dalam bukunya yang
berjudul, A History of Malay Literature, mengatakan:
20
Mendekati abad ke -15 orang-orang datang dari Nusantara ke Malaka untuk belajar teologi Islam seperti halnya pada permulaan dan pertengahan abad itu Malaka lebih dipilih daripada ke Samodra Pasai, Malaka adalah sebenar-benarnya Mekah, Sultan Mahmud berkata kepada bapaknya dan beberapa orang Jawa mencatat bahwa ada dua orang wali terkenal, Sunan Bonang dan Sunan Giri datang ke Malaka untuk belajar pada triwulan terakhir abad ke 15. (Winstedt,1940 : 78).
Selepas Malaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan baru
menggantikan Sriwijaya pada Abad ke-15, Malaka telah berjaya mencapai
kejayaan yang lebih besar, terutama pada sektor perdagangan yang semakin
berkembang pesat. Malaka telah muncul sebagai pemegang kekuasan terbesar di
Kepulauan Tanah Melayu yang setaraf dengan kerajaan lain seperti Siam,
Sriwijaya, dan China. Malaka yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan
kecil telah berkembang dan mengambil alih peranan pusat perdagangan yang
dulunya dipegang oleh Sriwijaya. Kejayaan Malaka telah menarik pedagang dari
Sriwijaya ini telah mengangkat martabat Malaka ke tahap yang lebih tinggi karena
pada zaman dahulu hanya kerajaan saja yang mampu untuk mengendalikan pusat
perdagangan yang lengkap dan berupaya menyediakan kemudahan infrastruktur
yang modern. Usaha usaha Malaka telah menyebabkan beberapa negeri yang
dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Siam dan Jawa telah meminta
naungan dan perlindungan dari kekuasaan Malaka. Contoh negeri tersebut ialah
seperti Bernam, Klang, Selangor, Sungai Ujung, Kedah, dan Patani yang secara
sukarela datang mendapatkan nobat dari Malaka. Ketika Pasai yang merupakan
‘abang tua’ dalam perdagangan dan agama, mereka selalu ‘berkirim salam’ kepada
Malaka. Bukti kemunculan Malaka sebagai satu kerajaan yang baru ialah Malaka
21
telah dua kali berhasil menangkis serangan Siam dan akhirnya berhasil menguasai
Kelantan, menjelang kurun ke-16 Malaka telah memutuskan hubungan dengan
Siam. Hal ini menunjukkan Malaka bukan saja berhasil mencontohi kejayaan
Sriwijaya dalam perdagangan tetapi juga dari segi perluasan wilayah.
Kejayaan Malaka memainkan peranannya sebagai sebuah enterport baru
dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu bertindak sebagai penerima atau pembeli
barang-barang dagangan, menjadi perantara menemukan pedagang Timur dan
Barat termasuk Nusantara, dan juga bertindak sebagai penyebar barang-barang
yang dibawa ke Malaka ke tempat lain. Walaupun Malaka merupakan warisan
Sriwijaya, namun pencapaian Malaka adalah berbeda daripada Srivijaya kerana
Malaka merupakan tempat yang menjadi urat nadi baik dalam perdagangan
maupun dalam menggerakan seluruh kegiatan pemerintahan dan rakyatnya
sehingga sekarang
2.4 Runtuhnya Kerajaan Malaka.
Pada tahun 1488, Sultan Mahmud Shah mewarisi Malaka yang telah
mencapai puncak kejayaan dan merupakan pusat dagang yang unggul di Asia
Tenggara. Bendahara Tun Perak, pencipta keunggulan Malaka, mulai beranjak tua.
Begitu juga dengan Laksamana Hang Tuah. Pemerintahan Sultan Mahmud Shah
juga mengalami rancangan jahat dan ketidakadilan. Beliau bukan seorang raja
yang cakap, akan tetapi beliau juga seorang korban keadaan. Ayahandanya (Sultan
Alaudin Riayat Shah) mangkat pada usia yang masih muda. Oleh karena itu
baginda menaiki takhta ketika masih kanak-kanak. Portugis pada awal abad ke-16
22
sedang melancarkan imperialisme ke luar negeri.
Malaka ditaklukan oleh Portugis pada 24 Agustus 1511. Dipimpin oleh
angkatan perang Portugis Alfonso d’Albuquerque. Peperangan yang hanya
berlangsung sekitar satu bulan, telah menaklukan kebesaran Malaka. Pasukan
yang berperang bersama Alfonso d’Albuquerque terdiri dari 16 buah kapal dengan
jumlah prajurit Portugis 800 orang dan 300 orang tentara bayaran dari India.
Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis hanyalah untuk berdagang.
Kapal Portugis pertama kali datang ke Malaka pada tahun 1509 dengan lima buah
kapal yang dipimpin oleh Diege Lopez de Sequeira.
Setibanya di Malaka, Diege Lopez de Sequeira memberikan hadiah-
hadiah. Namun sikap penghormatan ini justru tidak dihargai oleh Seri Maharaja,
Bendahara Malaka. Ia mengirim satu pasukan untuk menangkap orang-orang
Portugis. Sebanyak 18 orang tertangkap termasuk seorang pejabat yang bernama
Ruy de Araujo, mereka dipenjara di Malaka.
2.5 Kekuasaan Dan Undang-undang Malaka
Konstitusi di kerajaan Malaka dapat dibedakan menjadi dua kategori.
Pertama, adalah konstitusi yang sejak awal menjadi tradisi dari kerajaan
Palembang yang diterapkan oleh raja Malaka dengan para pembesar-pembesar
yang sejak awal mengikutinya dan turut membangun Malaka. Kedua, Munculnya
konstitusi baru (Undang-undang Malaka) yang disebabkan oleh kompleksnya
keadaan sosial masyarakat Malaka, hal ini wajar dan memang umum terjadi di
kerajaan manapun.
23
Undang-undang Malaka disusun dan ditulis melalui tradisi lisan dan
ingatan yang dimiliki oleh para menteri Malaka. Pada tahap tertentu, peraturan-
peraturan yang sudah dituliskan dan didokumentasikan tidaklah berarti bahwa
sasaran dan tujuan Undang-undang Malaka itu ‘wajib’ digunakan untuk semua
permasalahan hukum. Ia hanya merupakan salah satu bukti eksplisit tentang
hakikat adanya undang undang dalam sebuah kerajaan Melayu lama berdasarkan
“...supaya jangan lagi bersalah adat segala hukum menterinya”. Ia hanya
digunakan seperlunya, atau hanya menjadi kitab rujukan para hakim ketika
hendak mengambil keputusan (untuk hukum-hukum Islam, untuk Bendahara,
Laksamana dan Syahbandar; dan Penghulu Bendahari untuk undang-undang
rakyat). Berikut adalah bagan undan-undang Malaka.
4. Unsur (Komponen) Undang-undang Malaka
Gb:Pemetaan 4 unsur/komponen Undang-undang Malaka.(Sumber: Sejarah Kesultanan Malaka)
24
UNDANG-UNDANG
Hukum Adat- Kebiasaan, moral,
etika, peraturan-peraturan resmi (tidak tertulis)-
Undang-Undang Islam (Syafi’e)
Naskah dan dokumentasi Undang-Undang bertulis
Titah Rajapatikmurkakarunianugraha
Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa Undan-undang Malaka terdiri dari
4 unsur (komponen) yaitu :
1. Hukum Adat yang meliputi kebiasaan, moral, etika, peraturan-peraturan
resmi (tidak tertulis
2. Naskah dan dokumentasi Undang-undang tertulis
3. Undang-undang Islam
4. Titah Raja, patik, murka, karunia dan nugraha
2.6 Konflik Elit
Dalam hal ini konflik biasanya dijelaskan dalam menggambarkan
perselisihan antara dua kekuatan yang sama. Konflik kebudayaan misalnya
munculnya persaingan antara dua masyarakat yang mempunyai kebudayan yang
hampir sama. Konflik rumah tangga menjelaskan perselisihan antara suami dan
istri (bukan anak dan orang tua) atau konflik di sekolah itu berarti perselisihan
antara sesama guru (bukan guru dan murid-muridnya)
Konsekuensi logis dari kekuasaan, terjadinya konflik dan benturan dalam
banyak kepentingan, mengakibatkan terjadinya penyelewengan dari “aturan
permainan” yang telah disepakati bersama, sehingga tidak ada “keseimbangan”
lagi. Bentuk-bentuk perbuatan penyelewengan bisa berupa tidak terakomodirnya
kepentingan, perbuatan tujuan dan ideologi, penguasa yang korup, hingga
sentimen kelompok dan pribadi. Istilah konflik elit yang penulis maksudkan dapat
secara jelas untuk menunjukkan makna pertentangan, perselisihan dan benturan
kepentingan antara kaum elitis penguasa Melayu saat itu.
25
Sebab-sebab terjadinya konflik elit kerajaan Malaka yaitu :
1. Terjadinya perebutan kekuasaan atau kudeta pada masa Raja Ibrahim
(Sultan Abu Syahid) raja Malaka ke-4.
2. Adanya peran kepentingan yang besar dari raja Rokan dan kalangan elit
penguasa yang tidak menginginkan orang asing manjadi raja Malaka.
3. Kehadiran raja Kasim yang dianggap sebagai orang luar karena ibunya
Tun Wati berdarah Melayu-Tamil.
4. Timbulnya isme atau kesukuan antara Melayu asli dan Melayu Tamil.
5. Adanya ketidakpuasan Seri Wak Diraja terhadap kekuasaan baru Raja
Kasim yang telah melantik Tun Ali menjadi bendahara.
26
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Metode Yang Digunakan
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode sejarah Naratif, deskriptif, dan Analisis
Penulis ingin menceritakan dan menggambarkan semua peristiwa sejarah
secara analisis dalam arti kata penelitian ini memang benar-benar sesuai dengan
fakta.
Selanjutnya penulis juga menggunakan metode sejarah, pengambilan data
berdasarkan pada kejadian yang telah berlalu dan sesuai fakta, metode sejarah
dapat diartikan sebagai suatu proses yang meliputi pengumpulan data-data dan
penafsiran gejala-gejala pristiwa atau gagasan yang timbul dimasa lalu
guna menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami situasi sekarang
serta meramalkan perkembangan yang akan datang.
“ Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang memberikan bantuan secara efektif untuk mengumpulkan bahan-bahan bagian sejarah menilai secara keritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari hal-halnya dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini diperlukan proses mencari dan menemukan sumber, diuji dan dinilai secara kritik eksteren dan interen, data dan fakta dirangkaikan dan kemudian diinterprestasikan dan dituangkan dalam penulisan sejarah. “ (Nugroho Notosusanto, 1984:11).
Adapun teknik analisa data yang dipakai dalam penulisan ini adalah
metode sejarah dengan langkah-langkah menurut (Louis Gottschalk,1985:34)
1. Pemilihan subyek untuk diselidiki.
27
2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang memungkinkandiperlukan
untuk subyek tersebut.
3. Menguji sumber tersebut untuk sejati tidaknya.
4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang
terbukti sejati (Louis Gottschalk, 1985:34)
Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka penulis mengumpulkan data-
data dan melakukan kritik eksteren (Fakta dari kesaksian) dan intern (Pengujian
terhadap aspek-aspek dari dalam sumber sejarah) terhadap data yang diperoleh.
Sehingga data tersebut dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga men-
jadi kisah sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah .
3.2 Metodologi
Metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari suatu pengkajian
dalam mempelajari suatu peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi
penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang
terdapat dalam penelitian.(Husaini Usman, 2008:78)
3.3 Pendekatan Sejarah Lokal
Sejarah Lokal merupakan bagian dari sejarah Nasional. Sejarah Lokal
adalah sejarah yang terjadi di daerah, batasannya ditentukan oleh letak geografis
yang mencakup dua atau tiga daerah administratip dan dapat pula disebut suatu
kota atau desa (Taufik Abdullah 1990;15 ).
Oleh karena itu dari sejarah lokalah kita dapat mengenal dan mempelajari
28
suatu peristiwa sejarah, atau konflik elit yang bersifat geografis atau tokoh
maupun cerita rakyat.
3.4 Deskripsi Observasi Penelitian
Keseluruhan data yang berhubungan dengan Undang-undang Malaka dan
konflik elit kerajaan Malaka abad XV diperoleh melalui data-data yang didapat,
dan ada dua indikator yang rinciannya sebagai berikut:
1. Undang-undang, sebagai alat propaganda elit penguasa untuk memperoleh
“kekuasaan ideologis”.
2. Undang-undang Malaka sebagai bentuk “justifikasi baru” elit penguasa
kerajaan Malaka.
3.5. Sasaran Tempat dan Waktu Penelitian.
Sasaran tempat penelitian :
• Kunjungan ke situs peninggalan sejarah kesultanan Malaka, Makam
raja-raja di penyengat-Tanjung Pinang , tanggal 2 Desember 2008t
• Kutipan dari internet on line, Google. com, pada tanggal 21 Maret
2009
• Kunjungan ke pustaka daerah Pemko Batam, tanggal 23 Maret 2009.
• Kunjungan ke pustaka pribadi tokoh Melayu yakni bapak H.Khairul
Saleh, tanggal 20 Mei 2009 di Bengkong Permai kota Batam.
• Kunjungan ke pustaka kampus UNRIKA Batam, tanggal 16 Juni 2009.
Sasaran tempat penelitian ini adalah hal–hal yang berkaitan dengan
29
Undang-undang Malaka dan Konflik elit kerajaan Malaka abad XV. Penelitian
dimulai sebelum pembuatan proposal pada tanggal, 2 Desember 2008 sampai
pada penyelesaian akhir sekripsi sehingga layak untuk diuji.
3.6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan
data diantaranya;
1. Tehnik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan tulisan tentang
bukti-bukti nyata dari sumber-sumber sukunder yang diperoleh. Teknik ini
dipakai untuk mengetahui kenyataan dari peristiwa tersebut melalui
piagam dan lain sebagainya untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa itu.
2. Tehnik studi komperatif yaitu dengan menggunakan perbandingan dari
data yang diperoleh baik berupa ide, konsep, toeri dari para ahli yang
sesuai dengan fakta dan ada kaitanya dengan masalah yang diteliti,
kemudian dipelajari dan dianalisa serta diambil kesimpulannya.
30
BAB IV
UNDANG-UNDANG MALAKA
DAN KONFLIK ELIT KERAJAAN MALAKA
4.1 Sekilas Tentang Sejarah Kerajaan Malaka
4.1.1 Pendiri
Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara antara tahun 1380-1403 M.
Parameswara berasal dari Sriwijaya, dan merupakan putra Raja Sam Agi. Saat itu,
ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya
di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ
terdapat penduduk asli dari Suku Laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka
berjumlah lebih kurang tiga puluh keluarga. Raja dan pengikutnya adalah
rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi,
karena itu, mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli. (Bin Abdl Wahid,
Zainal Abidin. 1997 : 182).
Kemudian, bersama penduduk asli tersebut, rombongan pendatang
mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain menjadikan kota
tersebut sebagai pusat perdagangan, rombongan pendatang juga mengajak
penduduk asli menanam tanaman yang belum pernah mereka kenal sebelumnya,
seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Rombongan pendatang juga telah
menemukan biji-biji timah di daratan. Dalam perkembangannya, kemudian
terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu
komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras.
31
Malaka amat bergantung pada Sumatera dalam memenuhi kebutuhan beras ini,
karena persawahan dan perladangan tidak dapat dikembangkan di Malaka. Hal ini
kemungkinan disebabkan teknik bersawah yang belum mereka pahami, atau
mungkin karena perhatian mereka lebih tercurah pada sektor perdagangan, dengan
posisi geografis strategis yang mereka miliki. (Bin Abdl Wahid, Zainal Abidin.
1997 : 123).
Berkaitan dengan asal usul nama Malaka, bisa dirunut dari kisah berikut.
Menurut Sejarah Melayu ( Annals) yang ditulis Tun Sri Lanang pada tahun 1565,
Parameswara melarikan diri dari Tumasik, karena diserang oleh Siam. Dalam
pelarian tersebut, ia sampai ke Muar, tetapi ia diganggu biawak yang tidak terkira
banyaknya. Kemudian ia pindah ke Burok dan mencoba untuk bertahan disitu,
tapi gagal. Kemudian Parameswara berpindah ke Sening Ujong hingga kemudian
sampai di Sungai Bertam, sebuah tempat yang terletak di pesisir pantai. (Bin Abdl
Wahid, Zainal Abidin.1997 : 132).
Orang-orang Seletar yang mendiami kawasan tersebut kemudian meminta
Parameswara menjadi raja. Suatu ketika, ia pergi berburu. Tak disangka, dalam
perburuan tersebut, ia melihat salah satu anjing buruannya ditendang oleh seekor
pelanduk. Ia sangat terkesan dengan keberanian pelanduk tersebut. Saat itu, ia
sedang berteduh di bawah pohon Malaka. Maka, kawasan tersebut kemudian ia
namakan Malaka. (Bin Abdl Wahid, Zainal Abidin.1997 : 149).
Dalam versi lain, dikatakan bahwa sebenarnya nama Malaka berasal dari
bahasa Arab Malqa, artinya tempat bertemu. Disebut demikian, karena di tempat
inilah para pedagang dari berbagai negeri bertemu dan melakukan transaksi niaga.
32
(Muhammad, Hasim Yusoff.1989) Demikianlah, entah versi mana yang benar,
atau boleh jadi, ada versi lain yang berkembang di masyarakat.
4.1.2 Politik Negara
Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para
sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai (co-existence
policy) yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai
dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik ini
dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka. Dua kerajaan
besar pada waktu itu yang harus diwaspadai adalah Cina dan Majapahit. Maka,
Malaka kemudian menjalin hubungan damai dengan kedua kerajaan besar ini.
Sebagai tindak lanjut dari politik negara tersebut, Parameswara kemudian
menikah dengan salah seorang putri Majapahit.
Sultan-sultan yang memerintah setelah Prameswara (Muhammad Iskandar
Syah) tetap menjalankan politik bertetangga baik tersebut. Sebagai bukti, Sultan
Mansyur Syah (1459—1477) yang memerintah pada masa awal puncak kejayaan
Kerajaan Malaka juga menikahi seorang putri Majapahit sebagai permaisurinya.
Di samping itu, hubungan baik dengan Cina tetap dijaga dengan saling mengirim
utusan. Pada tahun 1405 seorang duta Cina Ceng Ho datang ke Malaka untuk
mempertegas kembali persahabatan Cina dengan Malaka. Dengan demikian,
kerajaan-kerajaan lain tidak berani menyerang Malaka. (Muhammad, Hasim
Yusoff. 1989)
Pada tahun 1411, Raja Malaka balas berkunjung ke Cina beserta istri,
33
putra, dan menterinya. Seluruh rombongan tersebut berjumlah 540 orang.
Sesampainya di Cina, Raja Malaka beserta rombongannya disambut secara besar-
besaran. Ini merupakan pertanda bahwa, hubungan antara kedua negeri tersebut
terjalin dengan baik. Saat akan kembali ke Malaka, Raja Muhammad Iskandar
Syah mendapat hadiah dari Kaisar Cina, antara lain ikat pinggang bertatahkan
mutu manikam, kuda beserta sadel-sadelnya, seratus ons emas dan perak, 400.000
kwan uang kertas, 2600 untai uang tembaga, 300 helai kain khasa sutra, 1000
helai sutra tulen, dan 2 helai sutra berbunga emas. Dari hadiah-hadiah tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pandangan Cina, Malaka adalah kerajaan
besar dan diperhitungkan.(, Muhammad HasimYusoff. 1989 : 151)
Di masa Sultan Mansur Syah, juga terjadi perkawinan antara Hang Li Po,
putri Maharaja Yung Lo dari Dinasti Ming, dengan Sultan Mansur Shah. Dalam
prosesi perkawinan ini, Sultan Mansur Shah mengirim Tun Perpateh Puteh dengan
serombongan pengiring ke negeri China untuk menjemput dan membawa Hang Li
Po ke Malaka. Rombongan ini tiba di Malaka pada tahun 1458 dengan 500 orang
pengiring. (Hasim, Muhammad Yusoff,1989:76)
Demikianlah, Malaka terus berusaha menjalankan politik damai dengan
kerajaan-kerajaan besar. Dalam melaksanakan politik bertetangga yang baik ini,
peran Laksamana Malaka Hang Tuah sangat besar. Laksamana yang kebesaran
namanya dapat disamakan dengan Gajah Mada atau Adityawarman ini adalah
tangan kanan Sultan Malaka, dan sering dikirim ke luar negeri mengemban tugas
kerajaan. Ia menguasai bahasa Keling, Siam dan Cina.(Kassim Ahmad, 1975:56).
34
4.1.3 Hang Tuah
Hang Tuah lahir di Sungai Duyung Singkep. Ayahnya bernama Hang
Machmud dan ibunya bernama Dang Merdu. Kedua orang tuanya adalah rakyat
biasa yang hidup sebagai petani dan penangkap ikan.
Keluarga Hang Tuah kemudian pindah ke Pulau Bintan. Di sinilah ia
dibesarkan. Dia berguru di Bukit Lengkuas, Bintan Timur. Pada usia yang masih
muda, Hang Tuah sudah menunjukkan kepahlawanannya di lautan. Bersama
empat orang kawan seperguruannya, yaitu Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir,
dan Hang Lekiyu, mereka berhasil menghancurkan perahu-perahu bajak laut di
sekitar perairan dan selat-selat di Kepulauan Riau, sekalipun musuh mereka jauh
lebih kuat. (Kassim Ahmad. 1975 : 56)
Karena kepahlawanan Hang Tuah dan kawan-kawannya tersebut, maka
Sultan Kerajaan Malaka mengangkat mereka sebagai prajurit kerajaan. Hang Tuah
sendiri kemudian diangkat menjadi Laksamana Panglima Angkatan Laut Kerajaan
Malaka. Sedangkan empat orang kawannya tersebut di atas, kelak menjadi prajurit
Kerajaan Malaka yang tangguh.Dalam pengabdiannya demi kebesaran Malaka,
Laksamana Hang Tuah dikenal memiliki semboyan berikut.
1. Esa hilang dua terbilang
2. Tak Melayu hilang di bumi.
3. Tuah sakti hamba negeri.
Hingga saat ini, orang Melayu masih mengagungkan Hang Tuah, dan
keberadaanya hampir menjadi mitos. Namun demikian, Hang Tuah bukanlah
seorang tokoh gaib. Dia meninggal di Malaka dan dimakamkan di tempat asalnya,
35
Sungai Duyung di Singkep. (Kassim Ahmad, 1975:71).
4.1.4 Malaka sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam
Sebelum muncul dan tersebarnya Islam di Semenanjung Arabia, para
pedagang Arab telah lama mengadakan hubungan dagang di sepanjang jalan
perdagangan antara Laut Merah dengan Negeri Cina. Berkembangnya agama
Islam semakin memberikan dorongan pada perkembangan perniagaan Arab,
sehingga jumlah kapal maupun kegiatan perdagangan mereka di kawasan timur
semakin besar.
Pada abad VIII, para pedagang Arab sudah banyak dijumpai di pelabuhan
Negeri Cina. Diceritakan, pada tahun 758 M, Kanton merupakan salah satu tempat
tinggal para pedagang Arab. Pada abad IX, di setiap pelabuhan yang terdapat di
sepanjang rute perdagangan ke Cina, hampir dapat dipastikan ditemukan
sekelompok kecil pedagang Islam. Pada abad XI, mereka juga telah tinggal di
Campa dan menikah dengan penduduk asli, sehingga jumlah pemeluk Islam di
tempat itu semakin banyak. Namun, rupanya mereka belum aktif berasimilasi
dengan kaum pribumi sehingga penyiaran agama Islam tidak berkembang.
Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai
dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun, agama ini mulai menyebar di
Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka, yaitu Prameswara
akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 M. Dengan masuknya raja ke dalam
agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di Kerajaan Malaka,
sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. (Muhammad Yusoff Hasim
1989 : 124).
36
Selanjutnya, Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama
Islam di Asia Tenggara, hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan
Sultan Mansyur Syah (1459—1477). Kebesaran Malaka ini berjalan seiring
dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah
taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses
penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga.
Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa.
Selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Ketika
mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung, mereka telah membantu proses
penyeberan Islam di tanah Jawa. Dari Malaka, Islam kemudian tersebar hingga
Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu dan Mindanau (Filipina Selatan).
( Muhammad HasimYusoff. 1989 : 97).
Malaka runtuh akibat serangan Portugis pada 24 Agustus 1511, yang
dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sejak saat itu, para keluarga kerajaan
menyingkir. (Wilkimson,R.J.1907).
4.2 Silsilah Sultan(Raja Malaka)
Raja (Sultan) yang memerintah di Malaka adalah sebagai berikut:
- Perameswara yang bergelar Muhammad Iskandar Syah (1380—1424)
- Sri Maharaja (1424—1444)
- Sri Prameswara Dewa Syah (1444—1445)
- Sultan Muzaffar Syah (1445—1459)
- Sultan Mansur Syah (1459—1477)
37
- Sultan Alauddin Riayat Syah (1477—1488)
- Sultan Mahmud Syah (1488—1551)
4.3 Periode Pemerintahan
Setelah Parameswara masuk Islam, ia mengubah namanya menjadi
Muhammad Iskandar Syah pada tahun 1406, dan menjadi Sultan Malaka I.
Kemudian, ia kawin dengan putri Sultan Zainal Abidin dari Pasai. Posisi Malaka
yang sangat strategis menyebabkannya cepat berkembang dan menjadi pelabuhan
yang ramai. Akhir kesultanan Malaka terjadi ketika wilayah ini direbut oleh
Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d’albuquerque pada tahun 1511. Saat itu,
yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Mahmud Syah. (Bin Abd.Wahid, Zainal
Abidin, 1997:47).
Usia Malaka ternyata cukup pendek, hanya satu setengah abad.
Sebenarnya, pada tahun 1512, Sultan Mahmud Syah yang dibantu Dipati Unus
menyerang Malaka, namun gagal merebut kembali wilayah ini dari Portugis.
Sejarah Melayu tidak berhenti sampai di sini. Sultan Melayu segera memindahkan
pemerintahannya ke Muara, kemudian ke Pahang, Bintan Riau, Kampar,
kemudian kembali ke Johor dan terakhir kembali ke Bintan. Begitulah, dari
dahulu bangsa Melayu ini tidak dapat dipisahkan. Kolonialisme Baratlah yang
memecah belah persatuan dan kesatuan Melayu.(Bin Abd.Wahid, Zainal Abidin,
1997:69).
38
4.4. Wilayah Kekuasaan.
Dalam masa kejayaannya, Malaka mempunyai kontrol atas daerah-daerah
berikut:
1. Semenanjung Tanah Melayu (Patani, Ligor, Kelantan, Trenggano, dan
sebagainya).
2. Daerah Kepulauan Riau.
3. Pesisir Timur Sumatra bagian tengah.
4. Brune dan Serawak.
5. Tanjungpura (Kalimantan Barat). (http://ms.wikipedia.org/wiki/Kesultanan
_Melayu_Melaka")
Sedangkan daerah yang diperoleh dari Majapahit secara diplomasi adalah
sebagai berikut.
1. Indragiri.
2. Palembang.
3. Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran.(http://ms.wikipedia.org/
wiki/Kesultanan_Melayu_Melaka")
4.5 Pengertian dan Fungsi Undang-Undang Malaka
4.5.1 Pengertian Undang-Undang Malaka
Seperti yang telah penulis utarakan pada Bab II tentang makna Undang-
Undang Malaka, bahwasanya Undang-Undang Malaka yang sebenarnya tidak
mengacu pada Undang-Undang secara universal seperti halnya yang dibuat oleh
negara-negara selain Malaka.
Namun undang-undang Malaka mengacu pada masa kesultanan Malaka
39
tidak lain adalah hukum adat itu sendiri. Bukan itu saja, undang-undang di sini
juga mengikutsertakan hukum syari’at Islam. Seperti yang dikatakan oleh
Muhammad Yusoff Hasim (Muhammad Yusoff Hasim. 1989 : 136) bahwa hampir
seperempat Undang-undang Malaka dalam bab perkawinan berdasarkan hukum
Islam. Undang-undang Malaka bukan hanya mencangkup peraturan yang tertulis
saja, ia meliputi peraturan dan perintah , adat yang diistiadatkan, etika, norma, dan
akhlak.
Sedangkan peran yang terbesar dalam manifestasi undang-undang adalah
titah raja itu sendiri. Raja sebagai simbol kekuasaan tertinggi sekaligus sebagai
sumber hukum yang mutlak, apapun yang diucapkannya merupakan undang-
undang. Raja mempunyai hak mutlak. Adapun ucapan-ucapan raja terbagi menjadi
lima. Pertama, titah, kedua patik, ketiga murka, keempat karunia, dan kelima
nugraha. Sebagaimana terdapat dalam pasal 2.1 Undang-undang Malaka yang
berbunyi:
“ Pasal yang kedua menyatakan hukum bahasa segala raja-raja itu perkara yang tiada dapat kita menurut kata ini melainkan dengan titah tuan kita juga maka dapat. Pertama titah, kedua patik dan ketiga murka, keempat karunia, kelima nugraha. Maka segala kata ini tiada dapat dikatakan oleh kita sekalian. Adapun berpatik dan bertitah dan murka itu dan karunia itu tiada dapat kita mengatakan pada seorang pun melainkan bahasa itu tertentulah kepada raja-raja juga...“. (Liaw Yock Fang,1976:64)
Raja dianggap sebagai “wakil” Tuhan di dunia yakni zdulillah fil’ard atau
zdulillah fil’a’lam. Otoritas inilah yang secara emplisit menegaskan kuasa raja
atas segala-galanya. Hal ini sebenarnya merupakan suatu sistem politik untuk
mengekalkan status quo kerajaan. Di samping itu, hukum yang terangkum dalam
Undang-undang Melaka ini dijelaskan mengikuti dan menurut hukum adat istiadat
40
sejak zaman Sultan Iskandar Zulkarnain.
Pasal 0.1 menyebutkan:
“...Adapun ketahuilah olehmu sekalian akan adat ini turun temurun daripada zaman Sultan Iskandar Dzulkarnain yang memerintahkan segala manusia... “.(Mohamed, Mustafa Ali. 1987 : 112).
Pengekalan status quo ini telihat dalam proses dan tujuannya. Hukum
Kanun Malaka atau Undang-undang Malaka dibuat istana Malaka. Pihak-pihak
yang terlibat secara langsung untuk menyusun undang-undang tersebut ialah raja
sendiri dan para pembesarnya. Rakyat jelata yang berada di luar istana mungkin
tidak tahu tentang undang-undang tersebut. Begitu juga dengan raja-raja ‘lokal’
yang berada dalam wilayah taklukan Malaka mungkin tidak terlibat di dalamnya.
Akan tetapi penggunaan undang-undang yang luas dan menyeluruh bagi semua
wilayah kekuasaan kerajaan Malaka adalah suatu kewajiban.
Pasal 44:11 menyebutkan:
“ Undang-undang Melayu yang dititahkan Duli Yang Dipertuan yang tersurat diatas ini, dilimpahkan kepada segala negeri, dari suatu negeri kepada suatu negeri, daripada suatu dusun kepada suatu dusun daripada suatu teluk kepada suatu teluk, dari pada suatu anak sungai kepada anak sungai sekalian“.(UU.Malaka,44:11)
Dari pasal 44:11 mengandung maksud bahwa undang -undang Malaka
dibuat dan dituliskan untuk bisa disebarluaskan dari segala penjuru negeri sampai
kepelososk-pelosok negeri. Undang-undang tersebut agar dapat dilaksanakan dan
dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari pada rakyat segala negeri dengan segala
peraturan perundang-undangannya sesuai isi yang tersurat dan tersirat pada kitab
undang-undang tersebut. (Fang, L.Y, 1976:175).
41
4.5.2 Fungsi Undang-Undang Malaka
Selain sebagai maksud politis di atas, Undang-undang Malaka juga
mempunyai fungsi untuk penegakan hukum dalam kehidupan Malaka saat itu.
Adalah wajar Malaka mempunyai undang-undang secara tertulis di tengah
masyarakatnya yang terus berkembang. Menurut laporan Tome Pires (tahun 1512-
1515) Ketika Masa pemerintahan Kasultanan Muhamad Syah, jumlah bahasa
yang digunakan oleh penduduk Malaka berjumlah 86. Penduduknya diperkirakan
berjumlah sebanyak 190.000 orang menjelang kedatangan Portugis dengan jumlah
hulubalangnya kurang lebih 100.000 orang. Jadi tidaklah heran jika Malaka
mempunyai undang-undang yang diperuntukkan untuk mengatur kehidupan
rakyatnya, baik di kota Malaka itu sendiri ataupun daerah-daerah yang berada
di luar Malaka. (Cortesao, Armando,1944)
Tujuan ditulisnya Undang-undang Malaka, selain sebagai hukum tertulis
yang diperuntukkan untuk semua ‘anak negeri’, yang mengatur hukum pidana dan
perdata, juga diperuntukkan untuk pengekalkan adat. Terutama dalam sistem
Manajemen. Adat Melayu ini dikenal dengan Adat Temenggung, agar tidak terjadi
kesalahan dalam melaksanakan adat-istiadat tersebut.
Adat Temenggung diyakini sebagai adat pertama yang perkenalkan di
dunin Melayu, ia berasal dari Minangkabau, Sumatera. Adat ini mempunyai
pengaruh agama Hindu-Budha dan ketika Islam datang adat Temenggung juga
ikut kena pengaruhnya. Jika dibandingkan dengan adat Melayu yang lain, adat
Temenggung adalah adat yang paling lengkap. Ia meliputi kesseluruhan aspek
dalam kehidupan manusia. Terdapat dua hal terpenting dalam adat ini, pertama.
42
sistem kekeluargaan dan sistem politik. Dalam adat perkawinan, adat
Temenggung mengamalkan sistem perkawinan endogami yaitu perkawinan hanya
boleh dilakukan oleh pasangan yang tidak melanggar hukum dan hanya boleh
sama satu agama, yakni Islam. Dalam perkawinan ini banyak mengambil dari
hukum Islam bermahzab Syafi’i. Dalam sistem waris, Adat Temenggung
mengamalkan sistem dengan hukum Islam walaupun terdapat sedikit perbedaan
pada masalah persenannya. Kedua, untuk soal politik. adat Temenggung
meletakkan sistem autokrasi. Raja atau Sultan yang memerintah diberi kuasa
penuh untuk menjalankan kekuasaan secara penuh dan mutlak. Konsep daulat dan
durhaka menjadi bagian dari sistem ini. Dalam konsep ini rakyat tidak boleh
mempersoalkan setiap keputusan raja atau sultan dalam hal apapun. Berbeda
dengan adat Temenggung, ada adat Perpatih yang juga berasal dari Minangkabau.
Perbedaannya dalam beberapa hal adalah adat Perpatih dalam konsep
kekeluargaan lebih mengutamakan mashab atau keturunan dari sebelah ibu.
Keterangan lebih lengkap lihat Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia (Azmah
Abdul Manaf, 2001: 187-197 ).
Kekuatiran akan terjadinya kesilapan dan kekeliruan dalam pelaksanaan
adat-istiadat kerajaan mungkin tidak merisaukan raja-raja Malaka, karena di
sekeliling raja ada para menteri yang sudah sangat mengerti akan hal itu. Akan
tetapi hukum adat raja diraja dirasa perlu untuk dimengerti semua rakyat agar
tidak disalahgunakan.
Hukum adat ini pada dasarnya untuk memperlihatkan wibawa raja-raja
yang secara tegas harus dipisahkan dan diberi hak istimewa dari rakyat biasa.
43
Karena raja adalah simbol yang harus ditaati. Dalam bahasa Melayu harus
“disembah”. Disebutkan dalam pasal 1.1:
Pasal yang pertama pada menyatakan adat majelis segala raja-raja dan pakaian segala raja-raja segala larangan raja-raja itu, maka dipakai oleh rakyat. Ketahuilah olehmu bahwa tiada harus memakai seperti kekuningan dan kepada segala orang besar-besar sekalipun, jikalau tiada dengan anugraha raja-raja, maka iaitu dibunuh hukumnya. Dan demikian lagi tiada dapat memakai kain yang nipis berbayang-hayang seperli khasa (h) pada balai raja-raja atau pada pagar raja itu melainkan dengan kurnia titah raja atau diluar boleh dipakai. Jikalau lain dan pada itu niscaya dicarikan atau ditolakkan hukumnya. Dan demikian lagi memakai hulu keris emas seperti merubi dan bawang sebongkol. Itupun tiada dapat dipakai oleh orang keluaran, jikalau tiada dengan nugraha raja akan dia. (jikalau ada dengan nugraha raja-raja akan dia), maka dapat dipakai. Jikalau ada orang yang memakai dia, hukumnya dirampas.(UU.Malaka, pasal 1.1)
Dari pasal 1.1 : mempunyai pengertian bahwa segala pakaian kebesaran
kerajaan baik aksesoris dan atributnya, tidak diperbolehkan rakyat jelata
mengenakannya bahkan meniru atau menyerupainya, kecuali merupakan
penghargaan raja, baru boleh memakainya, apabila hal tersebut dilanggarnya
maka segala pakaian atau atribut yang melekat akan dirampas oleh pihak kerajaan.
Pasal 3 menyebutkan:
Pasal yang ketiga menyatakan hukum segala rakyat mati dan orang besar besar dan orang yang mulia-mulia tiada dapat berpayung dan berpuadai dan mengambur dirham itu melainkan dengan nama anugraha, dirampas hukumnya itu. Demikian lagi bertilam beralas kuning atau batang bantal segala yang melihat dia, satupun tiada perkataan lagi. Itulah majelissegala raja-raja itu, baik diketahui oleh segala rakyat dan segala sakai bala tentara sekalian itu akan perintah martabat raja-raja supaya jangan kena murka raja-raja akan kami sekalian itu. (UU.Malaka, pasal 3)
Penjelasan akan pasal 3 : tentang kekuasaan Raja bahwa, segala lapisan
rakyat, orang besar bangsawan, tidak dapat berbuat sekehendak hati hidup berfoya
-foya kecuali atas izin dari pihak kerajaan, dan apabila ada suatu pergerakan pada
44
sekelompok rakyat, maka harus diketahui secara luas dan tidak menimbulkan
kemurkaan Raja yang memerintahnya.(Liaw Yock Fang 1976 :13)
4.5.3 Manuskrip Undang-undang Malaka
Undang-undang Malaka terbagi dua bagian. Pertama, Undang-undang
darat, yang sering disebut dengan Undang-undang Melaka, ia ditulis sebanyak 46
salinan dengan berbagai judul seperti Undang-undang Malaka, Undang-undang
Negeri dan Pelayaran, Surat Undang-undang, Kitab Undang-undang, Undang-
undang Melayu, Undang-undang Raja Malaka, Undang-undang Sultan Mahmud
Syah, Kitab Hukum Kanun dan Surat Hukum Kanun. (Liaw Yock Fang 1976 :3)
Kedua, Undang-undang laut, atau juga dikenal sebagai Adat Pelayaran
Melaka, Kitab Peraturan Pelayaran, dan Hukum Undang-undang Laut. Saat ini
kajian terhadap Undang-undang laut lebih banyak mendapat perhatian dari para
sarjana. Raffless misalnya, telah menerjemahkan kedalam bahasa Inggris pada
awal tahun 1818. Pada tahun 1845, J. M. Pardessus dalam bukunya Collention de
lois maritimes anterieures au XVIII e siècle yang lalu diterjemahkan kedalam
bahasa Perancis oleh E. Dulaurier dan pada 1956 terbit edisi baru yang
dipublikasikan oleh R.O. Winstedt dan P. E. de Josselin de Jong.(Liaw Yock Fang
1976:3)
Sedangkan kajian terhadap Undang-undang darat sejauh ini hanya ada satu
yang telah diterbitkan. Kajian tersebut berjudul Risalah Hoekoem Kanoen jaitoe
Oendang-Oendang Melaka editor Ph. S. van Ronkel yang diterbitkan di Leiden
tahun 1919. Kajian inipun menurut Liaw masih jauh dan memuaskan, seperti asal
45
manuskrip yang menjadi acuannya, bukanlah merupakan text yang bagus.
Di samping itu ada sedikit kajian tentang Undang-undang Malaka yang
terdapat pada .IMBRAS Vol. XXIpt. I berjudul “A Malay Legal Digcst compiled
for Ahd al-Gi’zafiir A’ ‘cl-din Shah, Sultan of Pahang l529-I A. D. Oleh John F.
Kempe dan R. 0. Winstedt pada tahun 1948.
Kajian yang lengkap tentang Undang-undang Malaka sesudah itu,
dilakukan oleh Liaw Yock Fang dalam bukunya yang berjudul Undang-undang
Malaka, baru dipublikasikan pada tahun 1976 Ia berhasil mengumpulkan sejumlah
empat puluh empat (44) manuskrip.
Ke empat puluh empat (44) manuskrip tersebut dibagi kedalam tujuh
kelompok :
a. Undang-undang Melaka yang sebenarnya (Undang-undang Melaka
proper)
b.Versi Ahceh (The Achehnese version)
c. Versi Patani (The Patani version)
d. Versi yang “panjang” (The “long” version)
e. Undang-undang Islam dan Johor (The Muslim and Johor Laws version)
f Versi “pendek” (The “short “ version)
g. Naskah yang terpisah-pisah (The fragmentary ones)
Umumnya naskah-naskah tersebut ditulis pada abad ke-19, ini
menunjukkan bahwa naskah yang sampai kepada kita saat ini bukanlah
merupakan naskah yang asli, melainkan salinannnya. Bahkan naskah-naskah
tersebut merupakan salinan yang kesekian kalinya. Satu contoh manuskrip tertua
46
yang ditemukan adalah Dublin 1638 yang ditulis pada tahun 1801. Hal ini wajar
karena mengingat bahwa naskah itu berada dalam iklim tropis yang lembab,
sehingga dengan mudah lapuk dan usang.
Kegiatan penyalinan berlangsung pesat pada abad ke-19, yang sebagian
besar dilakukan oleh perintah para pembesar yang berkuasa pada saat itu atas
pesanan para kolektor barat. Naskah-naskah tersebut umumnya banyak tersimpan
di Belanda dan Inggris dan beberapa tempat lainnya. Di samping itu mungkin ada
juga sebagian naskah yang tidak diketahui jumlahnya berada di tangan pero-
rangan, sebagai warisan keluarga turun-temurun, dan tidak pernah terjamah.
4.6 Undang-Undang Malaka sebagai Alat Propaganda
Di tengah masyarakat yang majemuk dan menjadi bandar metropolitan,
karena disingagahi oleh banyak saudagar asing, baik yang hanya ingin berdagang
atau mengadu nasib di rantau ini, Malaka telah menjadi pelahuhan yang sangat
ramai. Tome Pires menyebutkan bahwa pada saat itu Malaka dihuni oleh 190.000
ribu orang dan memiliki 100.000 ribu hulubalang, dengan jumlah 86 bahasa yang
dituturkan., Kesultanan Melayu Malaka, ( Muhammad Yusoff Hasim,1989)
Pembauran budaya pun menjadi keniscayaan, baik lewat interaksi sosial
sesama anggota masyarakat ataupun lewat hubungan perkawinan. Sultan
Muhammad Syah misalnya mempunyai dua orang istri dari suku yang berbeda.
Istri pertama beliau adalah Tun Wati, campuran Melayu-Tamil dan yang kedua
berasal dari keturunan Melayu-Rokan, Sumatra.(Martin., 1989:20).
Bentuk kerajaan dengan sistem warisan (seperti di Malaka), menurut
47
Machiavelli akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang relatif lebih kecil. Hal ini
disebabkan oleh kepercayaan dan mitos yang terdapat pada masyarakat yang
menghasilkan “kekuasaan ideologis” masih mudah didapati dan terus
dimanfaatkan dan dilestarikan oleh penguasa. Keyakinan tentang legitimasi
Tuhan, keturunan tokoh-tokoh yang hebat dan istimewa serta kewibawaan yang
diturunkan langsung lewat garis keturunan melahirkan bentuk kekuasaan
ideologis, yakni kekuasaan yang diperoleh dari gagasan (ide) yang datang dari
kekuasaan kharismatik yang memiliki daya persuasi yang kuat. atau arketipe
(Zainal Abidin, 1997:73).
Rezim penguasa berkepentingan untuk terus menyakinkan rakyat bahwa
rajanya adalah mempunyai kekuatan mukjizat. Dengan pola budaya protokoler
yang ribet penguasa mendapatkan nilai kesucian, kewibawaan dan kemuliaan
lewat jubah kebesarannya, ritual-ritual, upacara dan sebagainya. Upacara-upacara
dan protokoler merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang sengaja dibuat untuk
menciptakan jarak sosial dan dengan demikian akan menjaga kekuasaan kelas elit
dengan rakyat biasa.(Chumaidi Syarief Romas,20 raan rakyat Melayu biasanya
diungkapkan melalui ucapan-ucapan seperti “demikianlah adat istiadat, masing-
masing orang sesuai dengan bahagiannya”, “masing-masing duduk sesuai dengan
jabatannya,” “masing-masing duduk sesuai tempat duduknya, seperti adat istiadat
purba yang tidak pernah berubah”, “masing-masing duduk sesuai dengan
ukurannya”, “masing-masing sesuai dengan porsinya”,(W.G. Shellabear,1970:59)
Untuk kepentingan ini, Undang-undang Malaka memberikan hak-hak
istimewa kepada para penguasa. Disebutkan pada pasal 1.1, 2.1 dan 2.2
48
Pasal 1.1 mengatakan :
Pasal yang pertama pada menyatakan adat majelis segala raja-raja dan pakaian segala raja-raja segala larangan raja-raja itu, maka dipakai oleh rakyat. Ketahuilah olehmu bahwa tiada harus memakai seperti kekuningan dan kepada segala orang besar-besar sekalipun, jikalau tiada dengan anugraha raja-raja, maka iaitu dibunuh hukumnya. Dan demikian lagi tiada dapat memakai kain yang nipis berbayang-hayang seperli khasa (h) pada balai raja-raja atau pada pagar raja itu melainkan dengan kurnia titah raja atau diluar boleh dipakai. Jikalau lain dan pada itu niscaya dicarikan atau ditolakkan hukumnya. Dan demikian lagi memakai hulu keris emas seperti merubi dan bawang sebongkol. Itupun tiada dapat dipakai oleh orang keluaran, jikalau tiada dengan nugraha raja akan dia. (jikalau ada dengan nugraha raja-raja akan dia), maka dapat dipakai. Jikalau ada orang yang memakai dia, hukumnya dirampas. (Liaw Yock Fang 1976 :9)
Pasal 2.1 mengatakan :
Fasal yang kedua menyatakan hukum bahasa segala raja-raja itu lima perkara yang tiada dapat kita menurut kata ini melainkan dengan titah tuan kita juga, maka dapat. Pertama titah, kedua patik, dan ketiga murka, keempat karunia, kelima nugraha. Maka segala kata ini tiada dapat dikatakan oleh kita sekalian….. Adapun berbatik dan bertitah dan murka itu dan karunia itu, tiada dapat kita mengatakan pada seorang pun melainkan bahasa itu tertentulah kepada raja-raja juga …(Liaw Yock Fang 1976 :16)
Pasal 2.2 menyebutkan :
Demikianlah lagi pada hal menjunjung duli, itupun dibunuh, jikalau tiada dengan anugraha itu. Demikianlah berbuat surat titah itu. Dan demikian adat hamba kepada tuannya, supaya bermulia tuannya pada hukum kanun.( (Liaw Yock Fang 1976 :16)
Pasal-pasal di atas banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan pengaruh
Hindu-Budha. Warna kuning misalnya, mempunyai nilai yang tinggi, karena ia
adalah wama emas, dimana dalam keyakinan agama Hindu-Budha emas
mempunyai nilai sakral.
Hak-hak istimewa yang diberikan kepada raja merupakan salah satu
instrument penguasa, pasal-pasal tersebut di atas jelas merupakan dasar hukum
49
yang kuat karena Undang-undang Malaka dibuat oleh elit penguasa. Sehangga
secara dalam menjaga suatu susunan pemerintahan.. Undang-undang merupakan
alat dalam mepropaganda satu kekuatan sistem kerajaan yang secara hukum
kanun tetap berlangsung hingga akhir zaman. Dari propaganda tersebut dapat
melahirkan satu kekuasaan ideologi sebagai hasil kemajuan secara intelektual.
Namun ‘kekuasaan ideologi’ ini telah melahirkan konflik baru, bukan pada
tataran penguasa versus rakyat tapi pda elit penguasa yang selama ini berlindung
dan mengambil keuntungan dari pengaruh ideologi tersebut. Konflik elit ini justru
menciptakan pola idialistis dimana kesetiaan rakyat – sebagai ‘korban ideologi’ –
justru dicari justifikasinya untuk mencari pembenaran lewat menghitam-putihkan”
keyakinan ke dalam Undang-undang oleh segelintir elit penguasa yang berseteru
menjadi hukum Kanun Malaka.
Undang-undang Malaka atau Hukum Kanun Malaka dianggap sebagai
salah satu kemajuan peradaban intelektual terpenting temyata diawah oleh misi-
misi politik tertentu yang boleh juga disebut sebagai mediator elit penguasa
dengan dasar pembodohan mengatasnamakan keyakinan hakiki. Dengan demikian
Undang-undang Malaka digunakan sebagai instrument penguasa untuk kekuasaan.
4.6.1 Kekuasaan Ideologis
Dalam pandangan Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga susunan
W.J.S. Poerwadarminta, bahwa ideologis adalah asas pendapat (keyakinan) yang
dipakai (dicita-citakan) untuk dasar pemerintahan negara dan sebagainya. W.J.S
Poerwadarminta 1988 : 241
50
Yang penulis maksudkan dengan kekuasaan ideologis adalah kekuasaan
yang didapati dari hasil kreatif penguasa yang diperoleh dari asas pendapat atau
gagasan dan kekuatan persuasi untuk mengelabui masa agar terciptanya keyakinan
dan kepercayaan yang sesuai dengan kepentingan penguasa. Dengan istilah
“ideologi” penulis bermaksud mengumpulkan kepercayaan yang memiliki
karakteristik berikut: ‘ (a) Ia berusaha memberikan justifikasi bagi suatu tatanan
politik, sosial dan ekonomi; (b) dalam upayanya itu, ia mengubah bagian dari
kenyataan sosial yang cenderung bertentangan dengan kenyataan sebagaimana
diperkirakan adanya; (c) ia terwujud dalam bentuk pemikiran lahiriyah (tatanan
luar) yang sangat berbeda dengan bentuk pemikiran “laten”’ (d) ia bersifat
otoriter; (e) Ia menyuarakan kepentingan suatu kelompok tertentu; (f) ia dapat
mengambil ide dari sumber mana saja, misalnya ilmu pengetahuan, agama,
ekonomi, dan sejarah; (g) Ia timbul dari pertentangan kepentingan.(Sharif Maznah
Syed Omar,1998:8-9)
Penguasa dengan segala kemungkinannya, telah menggunakan pengaruh
lewat opini manipulasi sebagai salah satu alat untuk memuluskan keinginan-
keinginannya. Dengan kesadaran palsu dan sikap rakyat yang tidak kritis
(memang rakyat dibuat untuk tidak kritis), penguasa telah membangun suatu
sistem status quo lewat unsur-unsur yang sangat licik dan tak bermoral. Di antara
unsur-unsur tersebut seperti pemaksaan lewat sumpah setia (hanya mengakui satu
raja), protokoler yang rumit, hak-hak istimewa, melalui opini itu sendiri. (Sharif
Maznah Syed Omar,1998:8-9)
Opini pembenaran yang dihembuskan berfungsi sebagai memberikan
51
justifikasi atau pembenaran terhadap keadaan sesuatu atau status merupakan alat
yang paling lazim digunakan penguasa dari zaman dahulu bahkan hingga saat ini.
Asumsi serta opini yang digunakan penguasa untuk mendapat kekuasaan
ideologis biasanya berhuhungan dengan “keyakinan akan keturunan”, yakni
menghuhungkan garis keturunan penguasa dengan tokoh-tokoh yang meiliki
kelebihan khusus”, dan kedua asumsi atau opini ini juga dihubungkan dengan
munculnya ligitimasi yang datang dari Tuhan atau dewa atau yang lebih umum
dikenal dengan konsep daulat.
4.6.2 Garis Keturunan dan Keistimewaan
Para penguasa Melayu menggunakan pembodohan asumsi tentang raja
sebagai titisan dewa sekaligus menjadi inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di muka
bumi. Asumsi ini merupakan opini manipulasi yang sangat berarti di antara sekian
banyak opini yang dibuat. Raja sebagai wakil tuhan di muka bumi memiliki
keistimewaan dan indra keenam. Prinsip ini oleh Sharifah disebut sebagai
keindraan yang memagari raja. Raja yang memiliki legitimasi dari tuhan sekaligus
dibekalkan kemampuan-kemampuan supranatunal. (Zainal Abidin, 1997:173).
Dalam Hikayat Hang Tuah diceritakan bahwa kemampuan raja yang
memiliki kekuatan magis berasal dari garis keturunan Sang Sapurba. Tokoh ini
menjadi simbol akan kesaktian, kramat, dan keberkahan. Diceritakan bahwa raja-
raja Melayu berasal dari garis keturunan Sang Sapurba. Pada suatu waktu berkisah
tentang seorang raja yang bernama Sang Perta Dewayang. Dalam kekuasaannya
itu, langit dan bumi tidak terpisah. Sang raja sering turun ke bumi untuk berburu.
52
Pada salah satu perburuan itulah raja bertemu dengan seorang puteri mahkota,
yakni Ratna Pelinggam Chahaya, yang ia kawini. Si raja dengan istrinya
kemudian kembali ke kerajaan langit, meninggalkan putera mereka Sang Sapurba
untuk memerintah kerajaan bumi di kerajaan Bukit Siguntang. Pada suatu hari,
disaat ia berburu, ia pun bertemu dengan seorang putri raja yang terlahir dari
muntah seekor lembu putih. Ia mengawini puteri tersebut dan dikarunia empat
orang anak. Keempat putera mahkota tersebut diangkat menjadi raja pada empat
buah kerajaan yang masing-masing mewakili empat penjuru dunia. Salah seorang
dari putera mahkota tersebut, Sang Maniaka, memerintah Bintan dan dari sinilah
dia dikatakan raja-raja Malaka berasal. (Sharif Maznah Syed Omar,1998:43)
Berbeda dengan Hikayat Hang Tuah, ada versi cerita lain yang terdapat
dalam Sejarah Melayu tentang garis keturunan ini. Raja Iskandar (the Alexander
the Great) disebut-sebut sebagai nenek moyang raja-raja Melayu. Diceritakan
bahwa Raja Iskandar mempunyai keturunan yang bernama Raja Suran. Raja
Suran menikah dengan seorang puteri raja, yakni Puteri Mabtabul Bahri dan
mempunyai tiga orang putera. Dua orang di antara mereka, Nila Pahlawan dan
Kerisyna Pandita, masing-masing kawin dengan Wan Empuk dan Wan Malini dan
anak keturunannya menjadi pelayan istana. Putera Mahkota yang satu lagi, Sang
Sapurba, kawin dengan puteri Demang Lebar Daun, pejabat Setempat. (Abdul
Manaf, Azmah. 2001 : 66)
Garis keturunan yang diceritakan dalam hal ini sebagai salah satu cara bagi
raja-raja Malaka untuk menjustifikasi diri mereka sebagai raja yang memiliki
legitimasi dari langit dan membawa bakat alami lewat garis keturunan sebagai
53
personal yang mempunyai kekuatan-kekuatan dahsyat. Dengan demikian,
penguasa dapat secara mulus untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Aspek
emosional yang tercipta akan memberi kesan (image) pembenaran dan dengan
sendirinya akan meligilitimasi dan mendominasi kekuasaan tersebut sebagai yang
tak tergantikan kecuali dari garis keturunannya. Rasionalisasi ini dapat pula
memenuhi kebutuhan psikologis penguasa. Asumsi atau opini ini berfungsi tidak
hanya memberikan justifikasi untuk tujuan-tujuan politik, tapi dapat juga untuk
menutupi dua bentuk kebobrokan moral penguasa, yaitu lema. (Sharif Maznah
Syed Omar,1989:10)
4.6.3 Kekuasaan Raja(Sultan)
Sintesis dari keturunan lalu keistimewaan dan legitimasi Tuhan akan
munculnya kedaulatan raja. Raja berdaulat adalah raja yang memiliki tiga
karakteristik tersebut. Jadi sebenarnya dalam sistem aristokrasi pemerintahan
Malaka, kedaulatan raja bukan terlelak pada relasinya dengan rakyat semata, tapi
kedaulatan itu timbul dari hukum dialektis yang bersumber pada pengaruh-
pengaruh yang telah diyakini oleh rakyat. Raja sebagai keturunan tokoh hebat,
memiliki keistimewaan yang diwariskan dan legitimasi Tuhan melahirkan
kedaulatan untuk menjadi pemimpin terbaik, raja berdaulat karena ia merupakan
keturunan seorang ‘raja dunia’, mempunyai keistemewaan dan mewariskan hak
memimpin atau legitimasi Tuhan.
Daulat akan berhuhungan dengan konsep spiritual dan tradisi kepercayaan
tentang durhaka. Kekuasaan yang berdaulat akan diikuti oleh seluruh rakyat,
54
dengan sikap patuh dan setia. Pembangkangan dan ingkar akan dengan sendirinya
menjadi musuh kedaulatan dan musuh bersama, sikap ini dinamakan dengan
durhaka. (Muhammad Yusoff hasim:279)
Kepatuhan mutlak kepada raja merupakan sikap yang harus selalu
dipegang, walaupun perbuatan raja itu merugikan orang lain. Salah satu contoh
kepatuhan yang dilakukan oleh Bendahara Paduka Raja Tun Perak ketika
mengetahui anaknya Tun Besar mau dibunuh oleh Raja Muhammad (anak Sultan
Mansur). Karena takut untuk durhaka kepada raja ia mengatakan: “Anak Melayu
tiada pernah durhaka kepada rajanya, tetapi janganlah kita bertuankan anak raja
yang seorang ini !”. Jadi jelas bahwa kekuasaan raja adalah kekuasaan diatas
segala-galanya, bila dilanggar akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang
berlaku. (Othman, A’fc’/aka 1989:42).
4.6.4 Struktur Kekuasaan
Mulanya “teori elit politik” lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial
Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuan politik)
dan sosiolog C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dan para pemikir
Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Guetano
Mosca (Italia) Roberto Michels (seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose
Ortega Y. Gasset (Spanyol). Pareto percava bahwa setiap masyarakat diperintah
oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan
bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik penuh. Mereka yang bisa
menjangkau pusat kekuasaan adalah merupakan yang terbaik. Merekalah yang
55
dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang berhasil yang mampu
menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Mereka pada umumnya
datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang kaya dan juga pandai, yang
mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Karena itu menurut Pareto, masyarakat
terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang
memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing
elite), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Kelompok penguasa (the
ruling class) biasa juga dibagi dengan pertentangan, yakni elit yang berkuasa (the
ruling elite) dan elit tandingan. (S.P. Varma, 1999:199-200),
Dalam struktur kerajaan Melaka, kelompok elit yang memerintah berada
pada birokrasi-birokrasi kerajaan dan kelompok elit yang tidak memerintah terdiri
dari para bangsawan, saudagar-saudagar kaya eksistensi mereka diwujudkan
dalam pemilikan budak-budak dan para ulama serta kadi (hakim).
Di Malaka dikenal dengan empat institusi kerajaan yang pertama, mereka
terdari dari Bendahara, Temenggung, Laksamana dan Penghulu Bendahara.
Sebenarnya ada kedudukan yang juga penting dalam system birokrasi kerajaan
ini, yakni kedudukan Syahbandar seperti yang disebutkan dalam Undang-undang
Malaka Pasal 1 berbunyi :
Adapun segala raja-raja itu,pertama-tama menjadikan Bendaharakedua menjadikan Temenggungketiga menjadikan Penghulu Bendaharikeempat menjadikan syahbandarmaka terpeliharalah segala raja-raja itu dengan segala rakyatnya.(Liaw Yock Fang,1976:24)
- Bendahara
56
Bendahara bertugas menggantikan peran raja, ketika raja tidak ada, ini
menunjukkan taraf dan peran politiknya yang sangat penting. Tugas
utamanya adalah sebagai ketua protokoler dan militer yang menguasai
angkatan darat maupun laut. Keistimewaan Bendahara juga terdapat dalam
banyak hal misalnya, istiadat menghadap raja dan bersirih nobat hanya
boleh dilakukan bila Bendahara turut hadir. Dalam upacara menghadap
raja di Balairung, Bendahara akan duduk dibarisan paling depan setelah
para pembesar lainnya. Dalam istiadat pelantikannya, Bendahara
dikaruniakan oleh sultan lima persalinan bagi satu ‘set’ anugerah, yaitu
baju, kain, daster, sebagai dan ikat pinggang, sedangkan anak raja-raja
kerabat hanya diberikan empat persalinan. (Armando Cortesao,1994 :168)
Secara tradisi jabatan ini dipegang oleh mertua raja lalu diwariskan turun-
temurun.
Penghulu Bendahari
Secara terminology, makna Penghulu Bendahari adalah Ketua Bendahari.
Kedudukan Penghulu Bendahari berada langsung di bawah Bendahara.
Tugasnya adalah menjadi ketua pada seluruh Bendahari raja, kepala
keuangan, membawahi semua Syahbandar dan bertanggung jawab
terhadap hamba-hamba raja. Di samping itu ia juga bertugas untuk
menyiapkan segala hal teknis protokoler dan upacara. Seperti mengatur
untuk menghiasi balairung, membentangkan tikar, menyiapkan hidangan
dan makanan.(ArmandoCortesao,1994:8168)
57
- Temenggung
Institusi ini baru muncul di Malaka, Temenggung (a police chief) bertugas
menjaga keamanan dan terlibat langsung menjaga kestabilan sosial
masyarakat, menjaga keselamatan raja, menyelidik, memeriksa dan
menangkap orang. Pembukaan Undang-undang Malaka menyebutkan
“Adapun hukum yang diserahkan kepada Temenggung itu barang yang
dihukumkan di dalam negeri seperti tahafis menahafus dan tangkap
menangkap orang jahat di dalam negeri”(Liaw Yock Fang 1976 :16)
- Laksamana
Winstedt berpendapat bahwa konsep dan gelar Laksamana berasal dari
tradisi Hindu yang merupakan adik tiri dan wira kedua dalam sastra
Hindu, Ramayana. Tetapi di Malaka, Laksamana mempunyai tugas
sebagai angkatan perang, terutama angkatan laut. Orang pertama yang
menduduki jabatan ini adalah Hang Tuah. Tugas lainnya menjadi duta luar
negeri dan pengawal pribadi Bendahara. (R.O.Winstedt, 1989:62-69)
Tome Pires menyebutkan bahwa institusi Syahbandar berhubungan dengan
organisasi pelabuhan Melaka. Ia berfungsi untuk urusan perkapalan, pajak,
pengawal urusan bisnis dan perniagaan, pengurusan anak-anak yatim, menjadi
ketua para nakhoda dan sebagai institusi keamanan di pelabuhan Malaka.
(Armando Cortesao,1994 :80). Pada pembukaan Undang-undang Malaka
disebutkan “adapun hukum yang diserahkan kepada Syahbandar itu, yaitu
58
menghukumkan segala dagang dan anak yatim dan segala yang teraniaya dan
adat segala jong dan baluk dan barang sebagaimananya. (pembukaan UU
.Malaka).
Namun institusi Syahbandar diartikan oleh Yusoff Hasim sebagai bagian
dari institusi tinggi dengan alasan institusi Syahbandar tidak boleh terdiri orang-
orang dari kalangan kerabat keluarga raja. Hal ini dinilai tidak layak disebut
sebagai institusi penting karena sistem pemerintahan Malaka berupa aristokrasi,
alasannya siapapun dan dari golongan manapun bisa menduduki jabatan
Syahbandar. Yusoff Hasim beralasan dengan dua kemungkinan. Pertama,
kesalahan penyalin dan Kedua, naskah Undang-undang Malaka yang wujud ketika
ini adalah salinan versi teks tersebut yang lahir sebelum wujudnya institusi
Laksamana di Melaka tahun 1450-an. (Armando Cortesao,1994 :150)
4.7 Konflik Elit Malaka, Perebutan Kekuasaan Secara Internal.
Istilah konflik biasanya dijelaskan untuk menggambarkan perselisihan
antara dua kekuatan yang sama. Konflik kebudayaan misalnya berarti persaingan
antara dua masyarakat yang mempunyai kebudayan yang hamper sama.(R.O.
Winstedt,1989:62-69). Konflik rumah tangga menjelaskan perselisihan antara
suami dan istri (bukan anak dan orang tua) atau konflik di sekolah itu berarti
perselisihan antar sesame guru (bukan guru dan murid-muridnya)
Konsekwensi logis dari kekuasaan, terjadinya konflik dan perbenturan
dalam banyak kepentingan, akibatnya bisa terjadinya penyelewengan dari “aturan
permainan” yang telah disepakati bersama, sehingga ketiadaan “keseimbangan”
59
lagi. Bentuk-bentuk perbuatan penyelewengan bisa berupa tidak terakomodirnya
kepentingan, perbuatan tujuan dan ideologi, penguasa yang korup, hingga
sentimen kelompok dan pribadi. Istilah konflik elit yang penulis maksudkan dapat
secara jelas untuk menunjukkan makna pertentangan, perselisihan dan benturan
kepentingan antara elitis penguasa Melayu saat itu.
Konflik elit penguasa Melayu yang terjadi pada zaman Raja Ibrahim
(Sultan Abu Syahid) – raja Malaka yang keempat, adalah awal dari serangkaian
konflik antara elit penguasa. Konflik ini telah mengakibatkan terjadinya kudeta
dan bencana kematian. Raja Kasim kakak kandung lain ibu Raja Ibrahim dari
ayah mereka Sultan Muhammad Syah – raja Melaka yang ketiga – telah menjadi
“korban” kepentingan elit dengan dihalaunya Raja Kassim dari Istana. Hal ini
telah membuat dirinya kehilangan seluruh hak dan fasilitas kerajaan yang
seharusnya diberikan kepadanya: Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya
ia menjadi seorang nelayan (as a fisherman) yang menjual hasil tangkapannya
kepada pedagang di pelabuhan Malaka. Motif dari kejadian ini oleh banyak
sarjana disebabkan oleh peran yang cukup besar dari Raja Rokan dan kalangan
elit penguasa yang tidak menginginkan keberadaan “orang asing” menjadi raja
Malaka. Raja Kassim dianggap sebagai orang luar karena ibunya Tun Wati
berdarah Melayu-Tamil. (Marwilis, 1989:25-26).
Tun Ali, seorang tokoh penting, penghulu bendahari di masa pemerintahan
Raja Ibrahim sangat kecewa dan bersimpati kepada keponakannya tersebut. Ia
menjaga dan memberikan perhatian pada Raja Kassim, namun untuk berbuat lebih
banyak ia masih belum bisa. Kekecewaannya menjadi alasan dan penyebab
60
timbulnya “Politik kesukuan” yang berakibat terjadinya perpecahan dan
persaingan antara golongan elit suku campuran Melayu-Tamil dan Melayu asli.
Inilah yang secara khusus disebut dengan konflik elit, yakni konflik antara kaum
Melayu asli dan Melayu campuran Tamil, India.
Namun gejala ini belum tampak di permukaan dan belum menjadi motif
politik utama untuk perebutan kekuasaan. Asumsi ini bisa dijelaskan dengan
dukungan yang diberikan oleh para pembesar Malaka Melayu asli untuk
mendukung aksi kudeta, bahwa tokoh-tokoh seperti Seri Wak Diraja telah ikut
berperan untuk misi ini. Namun kasus ini tanpaknya lebih kepada reaksi daripada
aksi, karena sewaktu pemerintahan Raja Ibrahim, tugas pemerintahan dipegang
dan dikendalikan oleh Raja Rokan, mertuanya sendiri. Raja hanya menjadi simbol
kerjaan. Hal ini telah mengakibatkan lahirnya reaksi negatif dari para pembesar-
pembesar Malaka, terutama Tun Ali dan Raja Kassim yang keduanya mempunyai
kepentingan. Kesempatan ini digunakan oleh raja kasim untuk menentang
pemerintahan adiknya. Akhirnya pemerintahan Sultan Ibrahim yang hanya
berjalan tujuh belas bulan terakhir dengan kematiannya dan Raja Rokan ketika
penyerangan terjadi berada di istana, juga mati terbunuh.
Pergulingan kekuasaan lama dengan kepemimpinan baru telah
mengangkat konflik baru di antara elit penguasa. Tun Ali dilantik oleh Raja
Kassim menjadi Bendahara, jabatan terpenting di Malaka. Hal ini akan
mengukuhkan kekuasaan baru dari kalangan elit suku Melayu-Tamil.
Pertentangan ini memuncak dengan munculnya reaksi keras dari golongan
Melayu Asli oleh Seri Wak Diraja (II).
61
Pertentangan ini telah menjadikan perselisihan yang panjang antara dua
suku tersebut, bahkan hingga jatuhnya Malaka kedatangan Portugis dikerenakan
para pembesar-pembesar Melaka yang tidak semuanya tunduk dan setia pada
pemerintah. Bendahara Seri Wak Raja, Ayah Tun Perak menunjukan reaksi negatif
dengan memprotes dan bunuh diri dengan meminum racun. Pengarang sejarah
Melayu nampaknya mencoba untuk melindungi kejadian yang sebenarnya dengan
alasan yang kurang wajar dan bersifat anekdot. Hal ini wajar karena pengarang
sejarah melayu Tun Seri Lanang adalah keturunan Melayu-Tamil. Cerita kematian
tersebut dikisahkan sebagai berikut :
Sultan Muzaffar Syah dihadap orang di balai penghadapan. Baginda bersemayam di balai itu lama juga. Bendahara Seri Wak Raja (II) masuk menghadap baginda di balai penghadapan itu, maka baginda keluar dari balai penghadapan itu lalu masuk ke istana baginda, apabila melihat Sultan Muzaffar Syah keluar dari balai penghadapan itu, bendaharapun menyangkakan baginda murka kepadanya. Padahal yang sebenarnya baginda tidak melihat bendahara itu datang hendak masuk menghadap. Oleh sebab bendahara merasa malu, dia pun balik kerumahnya lalu membunuh dari (makan racun). Bendahara Seri Wak Raja (II) pun meninggal dunia… (Hasim, :322).
Masuknya golongan Melayu-Tamil dalam elit politik penguasa Melayu
berawal ketika Malaka dalam pemerintahan Seri Maharaja (raja tengah) atau
Sultan Muhammad Syah (Raja Malaka yang ketiga) melantik Tun perpatih Besar
anak Tun Perpatih Permuka Berjajar Singapura menjadi Penghulu Bendahari,
bergelar Seri Nara Diraja. Seri Nara Diraja beristrikan seorang anak dari
Bendahara Seri Wak Raja dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama
Tun Runa Sandari. Tun Rana Sandari dinikahkan dengan seorang saudagar kaya
dari india. Nama hartawan ini adalah Mani Purindam dan hasil dari perkawinan
ini melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Tun Ali dan seorang anak
62
perempuan yang bernama Tun Wati. . (Muhammad Yusoff hasim 1989 :279)
Setelah Tun Wati besar ia diperistrikan oleh Sultan Muhammad Syah.
Hasil dari perkawinan itu baginda dikaruniai seorang putera yang bernama Raja
Kasim, darah Melayu – Tamil mengalir padanya. Di saat yang sama Sultan
Muhammad Syah juga mempunyai seorang istri yang berasal dari Rokan – sebuah
kerajaan dari Sumatra yang namanya hanya disebut dengan Puteri Rokan
(Rekan?) dan mempunyai seorang putera yang diberi nama Raja Ibrahim. Adik
lain ibu Raja Kasim. (Muhammad Yusoff hasim 1989:279).
Kematian Sultan Abu Syahid (Raja Ibrahim/Seri Perameswara Dewa Syah)
berdampak cukup besar terhadap perpolitikan Melayu di Malaka. Hal ini
menjelaskan kegagalan suku Melayu asli atas dominasinya yang sejak awal
berdirinya kerajaan Malaka. Masalah ini telah terjadi “noda hitam” dan political
foreboding bagi kegagalan Melayu asli. Selanjutnya untuk meneruskan tradisi
pewarisan hanya kepada putra raja yang ibu bapaknya adalah Melayu asli.
Perselisihan dan menipulasi politik demi kepentingan penguasa yang
dilakukan oleh elit peguasa terus berlanjut dalam “babak permainan politik”
seterusnya. Sejarah menunjukkan bahwa Bendaharalah yang bertanggung jawab
atas pertikaian politik yang terjadi setengah abad lebih setelah raja Malaka yang
ke-empat. Misi politiknya jelas, yakni untuk terus melanggengkan status quo
politik keluarga dan nepotisme.
Fakta membuktikan bahwa ketika Raja Muhammad, putra Sultan Mansor
membunuh Tun Besar, Bendahara segera mengambil kesempatan untuk
menyingkirkan Raja Muhammad ke Pahang dan melantiknya untuk dijadikna raja
63
di sana. Begitu juga dengan putra Sultan Alauddin, Raja Menawar yang beribukan
Melayu keturunan Graha dan lebih tua dan lebih berhak untuk menjadi raja,
dengan sengaja direncanakan untuk menjadi raja di Kampar (salah satu wilayah
Malaka). Hal ini memberi kemudahan dan peluang kepada Raja Mahmud untuk
menaiki tahta karena Raja Mahmud adalah anak saudara Bendahara Tun Mutahir,
anak Tun Ali yang berdarah Melayu-Tamil. (Muhammad Yusoff Hasim 1989 :
323 ).
4.7.1 Undang-undang Malaka dan Kepentingan Elit Penguasa
Setelah memahami definisi para elit penguasa yang dikategorikan sebagai
elit yang memerintah, kita juga telah melihat pola rekayasa penguasa yang
melahirkan konsep “Kekuasaan ideologis” tersebut, seperti apa yang disebut
dengan “struktur logis teori politik” yang oleh beberapa penulis modern
digambarkan dengan “dongeng filsafat politik” atau “ideologi” sebagai bagian
terpenting untuk dapat memahami perilaku politik yang melahirkan bentuk
peradaban baru, sebuah undang-undang.
Lahirnya undang-undang Malaka merupakan suatu keputusan dari “hasil
suatu pertentangan yang membentuk kekuasaan” atau merupakan hasil dari suatu
“interaksi dalam arena politik”. Menurut Lasswell, pembuat keputusan yang
rasional (dengan terciptanya Undang-undang Malaka) menyangkut:
(a) Kejelasan konsep tujuannya.
(b) Keseksamaan perhitungan kemungkinan, dan
(c) Penerapan pengetahuannya tentang cara dan alat-alat yang tersedia.
64
(S.P.Varma 1999 : 260),
Inilah yang disebut oleh Mosca tentang pentingnya “formula politik”.
Formula politik ini sama dengan ‘Penyerapan”-nya Pareto. Dia percaya bahwa
dalam setiap masyarakat, elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral
dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaannya serta mewakili
sebagai “konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan kepercayaan-
kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima. (S.P. Varma 1999 :
204).
Kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan kelas penguasa, yakni undang-
undang Malaka, meskipun dirumuskan sesuai kepentingannya sendiri,
dikemukakan dalam bentuk sebaliknya dengan maksud memberikan kepuasan
moral dan hukum yang terkemas di dalamnya. Undang-undang Malaka tidak
hanya sebagai media yang menjustifikasi para elit yang membuatnya, tetapi juga
berfungsi untuk mencari dukungan kelas selain elit yang memerintah untuk sama-
sama mendukung kekuasaan penguasa.
4.8 Undang-undang Malaka Sebagai Bentuk “Justifikasi Baru” Kerajaan
Malaka.
Undang-undang Malaka diciptakan untuk mencari justifikasi pembenaran
atas kekuasaan yang sedang dalam keadaan konflik. Pada pembukaan Undang-
undang Malaka disebutkan:
Adapun ketahuilah olehmu sekalian akan adat ini turun temurun daripada Siltan Iskandar Dhul’l-Karnain {The Alexander The Great, pen} yang memerintahkan segala manusia datang kepada zaman putranya Sultan Iskandar Syah… lalu turun kepada baginda Sultan “ala’ud-Din Ri’ayat
65
Syah dan turun kepada baginda Sultan Mahmud Syah, Khalifatul-mu’minin, zillu’alahi fi’l a’lam (Liaw Yock Fang 1976 :16)
Klaim adat yang turun-temurun berasal dari Iskandar Zulkarnain lalu ke
raja pertama Malaka, meloncat langsung kepada Sultan Muzaffar Syah, raja ke-5,
lalau ke Sultan’ala’ud-Din Ri’ayat Syah raja ke-6 dan turun kepada baginda
Sultan Mahmud Syah, raja ke-7. Dengan tidak dimasukkannya raja-raja Malaka
yang kedua, ketiga dan keempat ke dalam pasal ini berindikasikan bahwa mereka
(raja kedua, ketiga dan keempat) berasal dari keturunan Melayu asli yang berbeda
dengan raja-raja ini yang mempunyai pertalian darah Melayu-Tamil. Hal ini jelas
menampakkan sentimen kesukuan antara dua golongan tersebut.
Produk undang-undang ini diciptakan oleh elit penguasa yang berasal dari
golongan elit berdarah Melayu-Tamil. Justifikasi telah memanipulasi sejarah
dengan kebohongan dan penipuan yang sangat jelas. Untuk pembenaran terhadap
kekuasaan yang dipegang oleh Melayu-Tamil mengatasi suku asli Melayu.
Pasal tersebut secara eksplisit telah menjustifikasi raja Melayu, bahwa
hanya merekalah yang berdarah Melayu-Tamil yang benar-benar mempunyai adat
dan mewarisi sifat-sifat kemuliaan. Klaim implisit ini tentunya sangat tidak sesuai
dengan sejarah. Kesalahan ini terjadi bukan tanpa ketidaksadaran, untuk
mengaitkan garis keturunan mereka dengan tokoh The Alexander The Great
adalah bentuk kebohongan yang dilakukan penguasa dengan maksud agar sifat-
sifat kemualiaan, kehebatan, dan kewibawaan yang terdapat pada pribadi tokoh ini
ikut melekat pada anak cucunya lewat garis keturunan, namun sengaja dibuat dan
diciptakan oleh elit penguasa yang memang mempunyai kepentingan-kepentingan
tertentu, ia mungkin dituturkan dari mulut-kemulut dan telah menjadi” cerita
66
rakyat”, namun ketika undang-undang Malaka menyatakan secara tertulis atau
“menghitam-putihkan”, maksud dari skenario politik ini semakin membuat
sejarah mengerti bahwa ia memang diciptakan oleh elit penguasa sebagai
propaganda demi kepentingan kekuasaan.
Hal ini dapat dilihat pada undang-undang Malaka yang secara tegas dalam
pembukaan undang-undang Malaka sebagai berikut: “Adapun ketahuilah olehmu
sekalian akan adat ini turun-temurun daripada zaman puteranya Sultan iskandar
Syah. ialah raja pertama menyusup negeri Malaka…”
Konflik yang terjadi antara elit penguasa berada dalam situasi yang sangat
buruk dan mengharapkan kestabilan kembali. Kestabilan bisa saja diciptakan
dengan atau tanpa kekerasan. Keadaan politik yang penuh dengan konflik ini bisa
dilihat secara implisit pada UU Malaka berbunyi: “… bermula jika raja itu berani
dan bijaksana sekalipun, maka menteri dan rakyat sekalian tiada ittifak, tiada
akan sentosa, adalah seperti api, jikalau tiada dengan kayunya, niscaya tiada
akan dapat bernyala. Demikian lagi akan raja-raja itu.”(UU.Malaka, pasal 43.2)
Pasal ini menunjukkan bahwa tiada lagi kesepahaman dan kerjasama
antara api (raja) dengan kayu (pembesar), keadaan ini memuncak pada zaman
sultan mahmud, di mana perseilsihan antara para pembesar Malaka semakin
meluas. Hal ini terbukti ketika Malaka diserang oleh Portugis, ada di antara
mereka yang justru bekerjasama dengan Portugis untuk menggulingkan kekuasaan
yang saat itu dipengang oleh Sultan Mahmud.
Implikasi dari hal tersebut tidak lama kemudian memicu terjadinya
keruntuhan dan kehancuran Kerajaan Malaka yang secara peta kekuatan Portugis
67
jauh lebih unggul dibanding kekuatan Malaka.
4.9 Konsep Durhaka
Fungsi lain dari munculnya Undang-undang Malaka adalah terpolanya
konsep durhaka, atau dalam undang-undang Melaka disebut dengan
“Menderhaka” yang memberikan ‘penekanan lebih’ untuk tidak mentolerir sama
sekali bentuk-bentuk oposisi yang terjadi di luar kekuasaan. Dengan
merasionalisasikan konsep durhaka secara eksplisit, elit penguasa secara langsung
dapat menjustifikasi prilaku individu-individu atau masyarakat yang “dianggap”
tidak sejalan dengan kepentingan sang penguasa sebagai perbuatan yang
“Mendurhaka”.
Perbuatan yang dianggap sebagai tindakan durhaka adalah membunuh
orang yang membawa titah raja, menyangkal titah raja, memberiotaka dan
menentang perbiatan raja. Fasal 5.4 mengatakan:
“ adapun segala orang yang membawa titah raja itu, maka ia mengambil istri orang yang beredakan laki-laki itu, maka tiada dapat dibunuh oleh lakinya. Jikalau dibunuhnya, durhakalah ke bawah duli Sultan, maka harus dibunuh pula hukumnya atau kena didenda tasnya sekali lima tahil. Inilah adatnya.”((Liaw Yock Fang 1976 :10).
Hukuman bagi perbuatan durhaka seringkali kejam dan sangat berlebihan
karena ia dimaksudkan untuk menjadi peringatan keras terhadap adanya daulat
raja. Ia berfungsi sebagai sanksi terhadap sikap yang menentang dan dengan
demikian akan melahirkan kepatuhan yang pasif di kalangan masyarakat terhadap
penguasa. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami Hang kasturi, karena
kedurhakaannya ia dan seluruh anak-istrinya dibunuh dan rumahnya dimusnahkan
68
(Sharifah Maznah Syed Omar 1995:66).
Pandangan yang tidak sejalan dengan pemikiran dan kehendak raja dengan
mudah dan dikualifikasikan ke dalam konsep durhaka. Contoh nyata dari pola ini
adalah kasus pembunuhan Tan Muttahir. Raja sangat marah ketika mengetahui
bahwa Tun Muttahir memiliki seorang anak perempuan yang cantik tapi tidak
diberikan kepadanya, tapi malah dikawinkan dengan orang lain.
Label durhaka juga diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang bisa
merugikan pemerintahan. Seperti urusan bisnis yang dilakukan oleh Syahbandar,
agar tidak ada menopoli :
Pasal 44.5 menyebutkan:
”Jikalau Syahbandar itu berniagakan timah sebesar-besar timah seratus tiga belas rial harganya. Jikalau sekali seratus ribu selaksa sekalipun, tiada lebih daripada itu lagi bilangan itu. Barang siapa tiada menurut dia ke bawah bumi yaitu huukmnya mati dan rumah tangganya masuk Bendahari.” (Liaw Yock Fang 1976 :96).
Pengertian dari pasal tersebut di atas adalah mengatur sistem bisnis yang
diterapkan pemerintah lewat pengawasan Syahbandar. Syahbandar memiliki
wewenang penuh untuk mengawasi dan memberikan sangsi terhadap rakyat yang
melakukan monopoli dalam perniagaan.
Monopoli dilakukan oleh kaum kapitalis atau kalangan niaga jika ternyata
merugikan pemerintah, maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dipasal 44.5, hukuman mati dan harta dalam rumah tangganya disita.
69
BAB V
P E N U T U P
5.1 Kesimpulan
Pengungkapan kembali sejarah kerajaan Malaka dalam bentuk yang formal
berupa undang-undang merupakan skenario politik besar para elit penguasa untuk
terus menanamkan sistem-sistem pemerintahan yang sudah berkembang di
masyarakat, yang pada akhirnya bagaimana dapat mendominasi kekuasaan secara
berkelanjutan, keperluan untuk mengungkapkan kembali sistem pemerintahan
yang penuh intrik politik tentang, keyakinan-keyakinan masyarakat, bukan karena
sistem kepercayaan sudah mulai luntur atau berkurang kualitasnya, tapi lebih
kepada penjustifikasian baru elit penguasa yang berada dalam konflik internal
terus menerus. Hak-hak prerogatif raja diungkapkan secara jelas dengan
menyertai sangsi-sangsinya. Legitimasi raja dikaitkan dengan menghubungkan
kepada kehebatan dan keistimewaan tokoh. Ketiadaan kerjasama antara para
pembesar oleh Undang-undang Malaka disimbolkan dengan “api dan kayu”,
sebagai bentuk dari krisis politik dan kepercayaan.
Sistem yang diserap ke dalam Undang-undang Malaka, sebagai media
yang melahirkan kekuasaan ideologis digunakan oleh elit penguasa untuk
menekan para lawan-lawan politiknya. Dengan adanya undang-undang, raja
mempunyai legitimasi dan kewenangan yang sudah beradat. Ia harus
menyakinkan lawan politiknya bahwa kekuasaan yang dimilikinya tersebut
bukanlah hasil dari “kudeta” tapi merupakan warisan yang memang selayaknya.
70
Undang-undang Malaka memang tidak secara keseluruhan pasal-pasalnya
memiliki maksud politik seperti yang sudah dibahas, Undang-undang Malaka juga
berisikan hukum-hukum adat, etika, hukum perdata dan pidana. Hanya pasal-pasal
tertentu justru menjadi penting untuk dimengerti karena ia merupakan sumber dan
modal awal untuk mengisi pasal demi pasal oleh generasi selanjutnya. Konflik
dan kepentingan elit penguasa dalam sejarah Malaka dan Undang-undang Malaka
ternyata bisa dipahami sebagai bentuk hubungan kausalitas. Jadi lebih untuk
mengatakan Undang-undang Malaka sebagai hasil dari kemajuan intelektual dan
peradaban yang tinggi, perlu dipertanyakan.
5.2 Saran-Saran
Ketika kajian ini diharuskan selesai oleh waktu dan desakan oleh tuntutan
ilmu pengetahuan, kajian ini banyak menyisakan berbagai persoalan lain yang
banyak mengundang tanda tanya, jadi penulis mempunyai saran-saran untuk diri
sendiri dan mereka yang mempunyai minat tinggi untuk diri sendiri dan mereka
yang mempunyai minat tinggi untuk mengkaji sejarah Malaka dari berbagai
aspeknya lebih jauh dan mendalam.
Setidaknya ada dua aspek yang menjadikan kajian-kajian ke depan yakni:
1. Perlu kajian yang lebih mendalam tentang produk undang-undang yang
dihasilkan oleh raja-raja. Kajian ini berguna untuk melihat secara jelas
produk undang-undang itu berasal dari mana. Dengan ini akan lebih
mudah untuk kita pahami peta politik dan strategi elit untuk meredam
konflik dan melanggengkan kekuasaan.
71
2. Sejauh mana sistem pemerintahan yang diundang-undangkan berfungsi
sebagai penghasil kekuasaan ideologis jika dibandingkkan dengan kekuasa
an renumeratif dan kekuasaan punitif, hal ini berguna untuk melihat dari
sumber mana kekuasaan yang dominan berasal hingga kita bisa mengerti
masyarakat dan politik yang terjadi di Malaka
72
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manaf, Azmah. (2001). Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia; Kuala
Lumpur. Lohprint SDN. BHD. Cet. Ke-1.
Ahmad, Kassim. (1975). Hikayat Hang Tuah, Kuala Lumpur; Dewan Bahasan
Pustaka.
Bin Abdl Wahid, Zainal Abidin. (1997). Kesultanan Melayu Malaka; Pentadbiran
Kuno atau Modern ? Malaka: Institusi Kajian Sejarah dan Patriotisme
Malaysia (IKSEP).
Cortesao, Armando. (1944). The Sume oriental of Tome Pires An Account of East,
from the red sea to Japan, Witten in Malacca and Indian in 1512-1515;
London. Hakluyt Society Works. 2 volumen
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). Kamus Bahasa Indonesia;
Jakarta. Balai Pustaka, cet. Ke-9.
Fang, L. Y. (1976). Undang-undang Malaka; Biblioteca Indonesica 13. Koninkljk
Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde. The Hague. Martinus Nijhoff.
Hasim, Muhammad Yusoff. (1989). Kesultanan Melayu Melaka; Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran.
http://ms.wikipedia.org/wiki/ (2009). Kesultanan Melayu, Melaka; Google.com
halaman Indonesia.
Louis Gottschlk. (1984). Historiografi (penulisan sejarah); PT. Bumi Aksara
Jakarta.
Mohamed, Mustafa Ali. (1987). Melaka, Selangor; Pelanduk publication.
73
Nugroho Notosusanto. (1964). Hakikat Sejarah dan Asas-asas Metode Sejarah;
Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, Jakarta .
Othman, Bahasa, Malaka. (1989). Sejarah Awal Negara Kita, Selangor; Marwilis.
Poerwadarminta W.J.S. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia.edisi ketiga,
Jakarta: Balai Pustaka.
––––––––––. (1982). Sejarah Kesultanan Melayu Klasik; Singapura: Pustaka
Nasional.
––––––––––. (1983). Hikayat Hang Tuah; Analisa Struktur dan,
Fungsi.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Teeuw, A. (1960). Shair Ken Tambuhan; Kuala Lumpur. Oxford University Press
and Universitas of Malaya Press.
Usman Husaini. (2008). Metodologi Penelitian Sosial; PT.Bumi Aksara Jakarta.
––––––––––. (1981). A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa
Indonesia; ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Wilkimson, R. J. (1907). Papers on Malay Subjects; Kuala J. Russel at the F.M.S.
Government Press.
74
