UNDANG

7/18/2019 UNDANG

http://slidepdf.com/reader/full/undang-56d54cf5f0f57 1/25

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (asli)

PEMBUKAANBahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan

!an perjuangan pergerakan kemerdekaan "ndonesia telah sampailah kepada saatyang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat "ndonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara "ndonesia, yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmurAtas berkat rakhmat Allah #ang Maha Kuasa dan dengan didorongkan olehkeinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat"ndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara "ndonesia yangmelindungi segenap bangsa "ndonesia dan seluruh tumpah darah "ndonesia danuntuk memajukan kesejahteraan umum, men$erdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan "ndonesia itu dalamsuatu Undang-Undang !asar Negara "ndonesia, yang terbentuk dalam suatususunan Negara %epublik "ndonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkankepada Ketuhanan #ang Maha Esa, Kemanusiaan #ang Adil dan Beradab, Persatuan"ndonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalamPermusyawaratan&Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagiseluruh rakyat "ndonesia

UN!AN'-UN!AN' !A(A%

BAB "BEN)UK !AN KE!AU*A)AN

Pasal ++ Negara "ndonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk %epublik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MajelisPermusyawaratan %akyatBAB ""MA/E*"( PE%MU(#A0A%A)AN %AK#A)Pasal .

+ Majelis Permusyawaratan %akyat terdiri atas anggota-anggota !ewan Perwakilan%akyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang

7/18/2019 UNDANG


. Majelis Permusyawaratan %akyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun diibu kota negara (egala putusan Majelis Permusyawaratan %akyat ditetapkandengan suara yang terbanyak

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan %akyat menetapkan Undang-Undang !asar dan garis-garis besar daripada haluan negaraBAB """KEKUA(AAN PEME%"N)A2AN NE'A%APasal 3

+ Presiden %epublik "ndonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurutUndang-Undang !asar

.

+ !alam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 0akilPresiden

Pasal 4

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan!ewan Perwakilan %akyat

. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinyaPasal 5

+ Presiden ialah orang "ndonesia asli. Presiden dan 0akil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan %akyat dengansuara yang terbanyak

Pasal 6

Presiden dan 0akil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dansesudahnya dapat dipilih kembali

Pasal 7

/ika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalammasa jabatannya, ia diganti oleh 0akil Presiden sampai habis waktunya

Pasal 8

7/18/2019 UNDANG


(ebelum memangku jabatannya, Presiden dan 0akil Presiden bersumpah menurutagama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MajelisPermusyawaratan %akyat atau !ewan Perwakilan %akyat sebagai berikut 9(umpah Presiden 0akil Presiden 9:!emi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden %epublik"ndonesia 0akil Presiden %epublik "ndonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang !asar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa danBangsa;

/anji Presiden 0akil Presiden 9:(aya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden%epublik "ndonesia 0akil Presiden %epublik "ndonesia dengan sebaik-baiknya danseadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang !asar dan menjalankan segalaundang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepadaNusa dan Bangsa;

Pasal +<

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan !arat, Angkatan *autdan Angkatan Udara

Pasal ++

Presiden dengan persetujuan !ewan Perwakilan %akyat menyatakan perang,membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Pasal +.

Presiden menyatakan keadaan bahaya (yarat-syarat dan akibatnya keadaanbahaya ditetapkan dengan undang-undang

+ Pasal +1

Presiden mengangkat duta dan konsul

. Presiden menerima duta negara lainPasal +3

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Pasal +4Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

7/18/2019 UNDANG


+ . BAB "=!E0AN PE%)"MBAN'AN A'UN'Pasal +5

(usunan !ewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang

!ewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhakmemajukan usul kepada pemerintah

+.1 BAB =KEMEN)E%"AN NE'A%APasal +6

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negaraMenteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden

Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah

BAB ="PEME%"N)A2 !AE%A2Pasal +7

Pembagian daerah "ndonesia atas daerah besar dan ke$il, dengan bentuk susunanpemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang danmengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersi>at istimewa

+. BAB =""!E0AN PE%0AK"*AN %AK#A)Pasal +8

(usunan !ewan Perwakilan %akyat ditetapkan dengan undang-undang!ewan Perwakilan %akyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

+

. Pasal .<

)iap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan !ewan Perwakilan %akyat

/ika sesuatu ran$angan undang-undang tidak mendapat persetujuan !ewanPerwakilan %akyat, maka ran$angan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalampersidangan !ewan Perwakilan %akyat masa itu

7/18/2019 UNDANG


+

. Pasal .+

Anggota-anggota !ewan Perwakilan %akyat berhak memajukan ran$angan undang-

undang /ika ran$angan itu, meskipun disetujui oleh !ewan Perwakilan %akyat, tidakdisahkan oleh Presiden, maka ran$angan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalampersidangan !ewan Perwakilan %akyat masa itu

+

.

1 Pasal ..

!alam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkanperaturan pemerintah sebagai pengganti undang-undangPeraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan !ewan Perwakilan %akyatdalam persidangan yang berikut

/ika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus di$abut

+

.1

34BAB ="""2A* KEUAN'ANPasal .1

Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang Apabila !ewan Perwakilan %akyat tidak menyetujui anggaran yangdiusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu(egala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undangMa$am dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang2al keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BadanPemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang 2asilpemeriksaan itu diberitahukan kepada !ewan Perwakilan rakyat

BAB "?KEKUA(AAN KE2AK"MANPasal .3

7/18/2019 UNDANG


+ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lainbadan kehakiman menurut undang-undang. (usunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang

Pasal .4

(yarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkandengan undang-undang

+

. BAB ?0A%'A NE'A%APasal .5

#ang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa "ndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara(yarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang

Pasal .6

+ (egala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adake$ualinya. )iap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan

Pasal .7

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dantulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang

+. BAB ?"A ' A M APasal .8

Negara berdasar atas Ketuhanan #ang Maha EsaNegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper$ayaannya itu

+.BAB ?""

7/18/2019 UNDANG


PE%)A2ANAN NE'A%APasal 1<

)iap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara(yarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang

. BAB ?"""P E N ! " ! " K A NPasal 1+

)iap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaranPemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajarannasional, yang diatur dengan undang-undang

Pasal 1.

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional "ndonesia

+ .

1 BAB ?"=KE(E/A2)E%AAN (@("A*Pasal 11

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaanabang-$abang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negaraBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pasal 13

akir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

7/18/2019 UNDANG


BAB ?=BEN!E%A !AN BA2A(APasal 14

Bendera Negara "ndonesia ialah (ang Merah Putih

Pasal 15

Bahasa Negara ialah Bahasa "ndonesia

BAB ?="PE%UBA2AN UN!AN'-UN!AN' !A(A%Pasal 16

+

. Untuk mengubah Undang-Undang !asar sekurang-kurangnya .&1 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan %akyat harus hadirPutusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya .&1 daripada jumlahanggota yang hadir

A)U%AN PE%A*"2ANPasal "

Panitia Persiapan Kemerdekaan "ndonesia mengatur dan menyelenggarakankepindahan pemerintahan kepada Pemerintah "ndonesia

Pasal ""

(egala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selamabelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang !asar ini

Pasal """

Untuk pertama kali Presiden dan 0akil Presiden dipilih oleh Panitia PersiapanKemerdekaan "ndonesia

Pasal "=

(ebelum Majelis Permusyawaratan %akyat, !ewan Perwakilan %akyat, dan !ewanPertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang !asar ini, segalakekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional

+

7/18/2019 UNDANG


. A)U%AN )AMBA2AN

!alam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia )imur %aya, Presiden"ndonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalamUndang-Undang !asar ini

!alam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan %akyat dibentuk, Majelis itubersidang untuk menetapkan Undang-Undang !asar

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Lengkapi: Amandemen

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur.

Atas berkat rachmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

emudian daripada itu untuk membentuk suatu !emerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan ebangsaan Indonesia itu dalam suatu

"ndang#undang Dasar Negara $epublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

7/18/2019 UNDANG


berdasar kepada : etuhanan yang %aha &sa, emanusiaan yang adil dan beradab,

!ersatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan 'perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

!asal (

(. Negara Indonesia ialah Negara esatuan, yang berbentuk $epublik.

). edaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh %adjelis

!ermusjawaratan rakyat.

BAB II. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKYAT

!asal )

(. %adjelis !ermusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta#anggauta Dewan

!erwakilan rakyat, ditambah dengan utusan#utusan dari Daerah#daerah dan

golongan#golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan "ndang#"ndang.

). %adjelis !ermusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun

di ibu#kota Negara.

*. +egala putusan %adjelis !ermusjawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang

terbanyak.

!asal *

%adjelis !ermusjawaratan rakyat menetapkan "ndang#"ndang Dasar dan garis#garis

besar daripada haluan Negara.

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTA NEGARA

!asal

(. !residen $epublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

"ndang#"ndang Dasar.

). Dalam melakukan kewadjibannya !residen dibantu oleh satu orang -akil

!residen.

7/18/2019 UNDANG


!asal

(. !residen memegang kekuasan membentuk undang#undang dengan persetudjuan

Dewan !erwakilan rakyat.

). !residen menetapkan peraturan pemerintah untuk mendyalankn undang#undangsebagaimana mestinya.

Pe!"#a$an Pa%a& 5

(. P!e%'den #e!$a( men)a*"(an !an+an)an "ndan)-"ndan) (e,ada Dean

Pe!a('&an Ra(a/.

!asal /

(. !residen ialah orang Indonesia asli.

). !residen dan -akil !residen dipilih oleh %adjelis !ermusjawaratan rakyat

dengan suara yang terbanyak.

!asal 0

!residen dan -akil !residen memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pe!"#a$an Pa%a& 0

P!e%'den dan Wa('& P!e%'den meme)an) *a#a/an %e&ama &'ma /a$"n dan

%e%"da$na da,a/ d','&'$ (em#a&' da&am *a#a/an an) %ama $ana "n/"( %a/"

(a&' ma%a *a#a/an.

!asal 1

2ika !residen mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya, ia diganti oleh -akil !residen sampai habis masa waktunya.

!asal 3

+ebelum memangku jabatannya, !residen dan -akil !residen bersumpah menurut

agama atau berdyandji dengan sungguh#sungguh dihadapan %ajelis !ermusjawaratan

rakyat atau Dewan !erwakilan rakyat sebagai berikut : +umpah !residen 4-akil

!residen5 :

,,Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban !residen $epublik

7/18/2019 UNDANG


Indonesia 4-akil !residen $epublik Indonesia5 dengan sebaik#baiknya dan seadil#

adilnya, memegang teguh "ndang#"ndang Dasar dan mendyalankan segala undang#

undang dan peraturannya dengan selurus#lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan

Bangsa.6 dyanji !residen 4-akil !residen5 :

,,+aja berdyandji dengan sungguh#sungguh akan memenuhi kewadjiban !residen

$epublik Indonesia 4-akil !residen $epublik Indonesia5 dengan sebaik#baiknya danseadil#adilnya, memegang teguh "ndang#"ndang Dasar dan mendyalankan segala

undang#undang dan peraturannya dengan selurus#lurusnya sert berbakti kepada Nusa

dan Bangsa.6

Pe!"#a$an Pa%a& 9

(. Se#e&"m meman)(" *a#a/anna P!e%'den dan Wa('& P!e%'den #e!%"m,a$

men"!"/ a)ama a/a" #e!*an*' den)an %"n))"$-%"n))"$ d' $ada,an

Ma*e&'% Pe!m"%aa!a/an Ra(a/ a/a" Dean Pe!a('&an Ra(a/ %e#a)a'

#e!'("/ 2S"m,a$ P!e%'den 3Wa('& P!e%'den 2

Dem' A&&a$ %a*a #e!%"m,a$ a(an memen"$' (ea*'#an P!e%'den

Re,"#&'( Ind6ne%'a 3Wa('& P!e%'den Re,"#&'( Ind6ne%'a

den)an %e#a'(-#a'(n*a dan %ead'&-ad'&n*a meme)an) /e)"$

Undan)-Undan) Da%a! dan men*a&an(an %e)a&a "ndan)-"ndan)

dan ,e!a/"!anna den)an %e&"!"%-&"!"%na %e!/a #e!#a(/'

(e,ada N"%a dan Ban)%a.

Jan*' P!e%'den 3Wa('& P!e%'den 2

Saa #e!*an*' den)an %"n))"$-%"n))"$ a(an memen"$'

(ea*'#an P!e%'den Re,"#&'( Ind6ne%'a 3Wa('& P!e%'den

Re,"#&'( Ind6ne%'a den)an %e#a'(-#a'(n*a dan %ead'&-ad'&n*a

meme)an) /e)"$ Undan)-Undan) Da%a! dan men*a&an(an %e)a&a

"ndan)-"ndan) dan ,e!a/"!anna den)an %e&"!"%-&"!"%na

%e!/ #e!#a(/' (e,ada N"%a dan Ban)%a.

). J'(a Ma*e&'% Pe!m"%aa!a/an Ra(a/ a/a" Dean Pe!a('&'an Ra(a/

/'da( da,a/ men)ada(an S'dan) P!e%'den dan Wa('& P!e%'den #e!%"m,a$

men"!"/ a)ama a/a" #e!*an*' den)an %"))"$-%"n))"$ d' $ada,an

,'m,'nan Ma*e&'% Pe!m"%aa!a/an Ra(a/ den)an d'%a(%'(an 6&e$

,'m,'nan Ma$(ama$ A)"n).

!asal (7

!residen memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan

angkatan udara.

7/18/2019 UNDANG


!asal ((

!residen dengan persetudjuan Dewan !erwakilan rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perdyandjian dengan Negara lain.

!asal ()

!residen menyatakan keadaan bahaja. +jarat#sjarat dan akibatnya keadaan bahaja

ditetapkan dengan undang#undang.

!asal (*

(. !residen mengangkat duta dan konsul.

). !residen menerima duta Negara lain.

Pe!"#a$an Pa%a& 17

( Da&am $a& men)an)(a/ d"/a P!e%'den mem,e!$a/'(an ,e!/'m#an)an

Dean Pe!a('&an Ra(a/.

) P!e%'den mene!'ma ,enem,a/an d"/a ne)a!a &a'n den)an mem,e!$a/'(an

,e!/'m#an)an Dean Pe!a('&an Ra(a/.

!asal (

!residen memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pe!"#a$an Pa%a& 14

(. P!e%'den mem#e!' )!a%' dan !e$a#'&'/a%' den)an mem,e!$a/'(an

,e!/'m#an)an Ma$(ama$ A)"n).

). P!e%'den mem#e!' amne%/' dan a#6&'%' den)an mem,e!$a/'(an

,e!/'m#an)an Dean Pe!a('&an Ra(a/

!asal (

!residen memberi gelaran, tanda dyasa dan lain#lain tanda kehormatan.

Pe!"#a$an Pa%a& 15

7/18/2019 UNDANG


P!e%'den mem#e!' )e&a! /anda *a%a dan &a'n-&a'n /anda (e$6!ma/an an) d'a/"!

den)an "ndan)-"ndan).

BAB I8. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

!asal (/

(. +usunan Dewan !ertimbangan Agung ditetapkan dengan undang#undang

). Dewan ini berkewadjiban memberi dyawab atas pertanyaan !residen dan

berhak memajukan usul kepada !emerintah.

BAB 8. KEMENTERIAN NEGARA

!asal (0

(. !residen dibantu oleh %enteri#%enteri Negara.

). %enteri#menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh !residen.

*. %enteri#menteri itu memimpin Departemen !emerintahan.

Pe!"#a$an Pa%a& 10

( Men/e!'-men/e!' '/" d'an)(a/ dan d'#e!$en/'(an 6&e$ P!e%'den.

) Se/'a, men/e!' mem#'dan)' "!"%an /e!/en/" da&am ,eme!'n/a$an.

BAB 8I. PEMERINTA DAERA

!asal (1

!embagian Daerah Indonesia atas Daaerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang#undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim !emerintahan Negara, dan hak#hak

asal#usul dalam Daerah#Daerah yang bersi8at istimewa.

Pe!"#a$an Pa%a& 1

(. Ne)a!a Ke%a/"an Re,"#&'( Ind6ne%'a d'#a)' a/a% dae!a$-dae!a$ ,!6:'n%'

dan dae!a$ ,!6:'n%' '/" d'#a)' a/a% (a#",a/en dan (6/a an) /'a,-/'a,

,!6:'n%' (a#",a/en dan (6/a '/" mem,"na' ,eme!'n/a$an dae!a$ an)

d'a/"! den)an "ndan)-"ndan).

7/18/2019 UNDANG


). Peme!'n/a$an dae!a$ ,!6:'n%' dae!a$ (a#",a/en dan (6/a men)a/"! dan

men)"!"% %end'!' "!"%an ,eme!'n/a$an men"!"/ a%a% 6/6n6m' dan /")a%

,em#an/"an.

*. Peme!'n/a$an dae!a$ ,!6:'n%' dae!a$ (a#",a/en dan (6/a mem'&'('

Dean Pe!a('&an Ra(a/ Dae!a$ an) an))6/a-an))6/ana d','&'$me&a&"' ,em'&'$an "m"m.

. G"#e!n"! B",a/' and Wa&'(6/a ma%'n)-ma%'n) %e#a)a' (e,a&a ,em!'n/a$

dae!a$ ,!6:'n%' (a#",a/en dan (6/a d','&'$ %e+a!a dem6(!a/'%.

. Peme!'n/a$an dae!a$ men*a&an(an 6/6n6m' %e&"a%-&"a%na (e+"a&'

"!"%an ,eme!'n/a$an an) 6&e$ "ndan)-"ndan) d'/en/"(an %e#a)a'

"!"%an Peme!'n/a$ P"%a/.

/. Peme!'n/a$an dae!a$ #e!$a( mene/a,(an ,e!a/"!an dae!a$ dan,e!a/"!an-,e!a/"!an &a'n "n/"( me&a(%ana(an 6/6n6m' dan /")a%

,em#an/"an.

0. S"%"nan dan /a/a +a!a ,ene&en))a!aan ,eme!'n/a$an dae!a$ d'a/"!

da&am "ndan)-"ndan).

Pa%a& 1A

(. "#"n)an eenan) an/a!a ,eme!'n/a$ ,"%a/ dan ,eme!'n/a$an dae!a$

,!6:'n%' (e#",a/en dan (6/a a/a" an/a!a ,!6:'n%' dan (a#",a/en dan(6/a d'a/"! den)an "ndan)-"ndan) den)an mem,e!$a/'(an (e($"%"%an

dan (e!a)aman dae!a$.

). "#"n)an (e"an)an ,e&aanan "m"m ,eman;aa/an %"m#e! daa a&am

dan %"m#e! daa &a'na an/a!a ,eme!'n/a$ ,"%a/ dan ,eme!'n/a$an

dae!a$ d'a/"! dan d'&a(%ana(an %e+a!a ad'& dan %e&a!a% #e!da%a!(an

"ndan)-"ndan).

Pa%a& 1B

(. Ne)a!a men)a("' dan men)$6!ma/' %a/"an-%a/"an ,eme!'n/a$an dae!a$

an) #e!%';a/ ($"%"% a/a" #e!%';a/ '%/'mea an) d'a/"! den)an "ndan)-

"ndan).

). Ne)a!a men)a("' dan men)$6!ma/' (e%a/"an-(e%a/"an ma%a!a(a/

$"("m ada/ #e%e!/a $a(-$a( /!ad'%'6na&na %e,an*an) ma%'$ $'d", dan

7/18/2019 UNDANG


%e%"a' den)an ,e!(em#an)an ma%a!a(a/ dan ,!'n%', Ne)a!a Ke%a/"an

Re,"#&'( Ind6ne%'a an) d'a/"! damam "ndan)-"ndan).

BAB 8II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

!asal (3

(. +usuan Dewan !erwakilan rakyat ditetapkan dengan undang#undang.

). Dewan !erwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pe!"#a$an Pa%a& 19

(. An))6/a Dean Pe!a('&an Ra(a/ d','&'$ me&a&"' ,em'&'$an "m"m.

). S"%"nan Dean Pe!a('&an Ra(a/ d'a/"! den)an "ndan)-"ndan).

*. Dean Pe!a('&an Ra(a/ #e!%'dan) %ed'('/na %e(a'&' da&am %e/a$"n.

!asal )7

(. 9iap#tiap undang#undang menghendaki persetudjuan Dewan !erwakiln rakyat.

). 2ika sesuatu rantjangan undang#undang tidak mendapat persetujuan Dewan

!erwakilan rakyat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam

persidangan Dewan !erwakilan rakyat masa itu.

Pe!"#a$an Pa%a& <=

(. Dean Pe!a('&an Ra(a/ meme)an) (e("a%aan mem#en/"( "ndan)-

"ndan).

). Se/'a, !an+an)an "ndan)-"ndan) d'#a$a% 6&e$ Dean Pe!a('&an Ra(a/

dan P!e%'den "n/"( menda,a/ ,e!%e/"*"an #e!%ama.J'(a !an+an)an

"ndan)-"ndan) '/" /'da( menda,a/ ,e!%e/"*"an #e!%ama !an+an)an

"ndan)-"ndan) '/" /'da( #6&e$ d'ma*"(an &a)' da&am ,e!%'dan)an Dean

Pe!a('&an Ra(a/ ma%a '/".

*. P!e%'den men)e%a$(an !an+an)an "ndan)-"ndan) an) /e&a$ d'%e/"*"'

#e!%ama "n/"( men*ad' "ndan)-"ndan).

. Da&am $a& !an+an)an "ndan)-"ndan) an) /e&a$ d'%e/"*"' #e!%ama

/e!%e#"/ /'da( d'%a$(an 6&e$ P!e%'den da&am a(/" /')a ,"&"$ $a!'

%emen*a( !an+an)an "ndan)-"ndan) /e!%e#"/ d'%e/"*"' !an+an)an

7/18/2019 UNDANG


"ndan)-"ndan) /e!%e#"/ %a$ men*ad' "ndan)-"ndan) dan a*'#

d'"ndan)(an.

Pa%a& <=A

(. Dean Pe!a('&'an Ra(a/ mem'&'(' ;"n)%' &e)'%&a%' ;"n)%' an))a!an dan;"n)%' ,en)aa%an.

). Da&am me&a(%ana(an ;"n)%'na %e&a'n $a( an) d'a/"! da&am ,a%a&-,a%a&

&a'n Undan)-Undan) Da%a! 'n' Dean Pe!a('&an Ra(a/ mem,"na'

$a( 'n/e!,e&a%' $a( an)(e/ dan $a( mena/a(an ,enda,a/.

*. Se&a'n $a( an) d'a/"! da&am ,a%a&-,a%a& &a'n Undan)-Undan) Da%a! 'n'

%e/'a, an))6/a Dean Pe!a('&an Ra(a/ mem,"na' $a( men)a*"(an

,e!/anaan menam,a'(an "%"& dan ,enda,a/ %e!/a $a( 'm"n'/a%.

. Ke/en/"an &e#'$ &an*"/ /en/an) $a( Dean Pe!a('&an Ra(a/ dan $a(

an))6/a Dean Pe!a('&an Ra(a/ d'a/"! da&am "ndan)-"ndan).

!asal )(

(. Anggauta#anggauta Dewan !erwakilan rakyat berhak memajukan rantjangan

undang#undang.

). 2ika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan !erwakilan rakyat, tidak

disahkan oleh !residen, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan !erwakilan rakyat masa itu.

Pe!"#a$an Pa%a& <1

An))6/a Dean Pe!a('&an Ra(a/ #e!$a( men)a*"(an "%"& !an+an)an

"ndan)-"ndan).

!asal ))

(. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, !residen berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang#undang.

). !eraturan pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan !erwakilan

rakyat dalam persidangan yang berikut.

*. Djika tidak mendapat persetudjuan, maka peraturan pemerintah itu harus

ditjabut.

7/18/2019 UNDANG


Pa%a& <<A

Ke/en/"an &e#'$ &an*"/ /en/an) /a/a +a!a ,em#en/"(an "ndan)-"ndan) d'a/"!


Pa%a& <<B

An))6/a Dean Pe!a('&an Ra(a/ da,a/ d'#e!$en/'(an da!' *a#a/anna an)

%a!a/-%a!a/ dan /a/a +a!a +a!ana d'a/"! da&am "ndan)-"ndan).

BAB 8III. AL KEUANGAN

!asal )*

(. Anggaran pendapatan dan belandya ditetapkan tiap#tiap tahun dengan undang#

undang. Apabila Dewan !erwakilan rakyat tidak menjetudjui anggaran yang

diusulkan !emerintah, maka !emerintah mendyalankan anggaran tahun yanglalu.

). +egala padyak untuk keperluan Negara berdasarkan undang#undang.

*. %atjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang#undang.

. al keuangan negara selandjutnya diatur dengan undang#undang.

. "ntuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu

Badan !emeriksa euangan, yang peraturannya ditetapkan dengan "ndang#"ndang. asil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan !erwakilan

rakyat.

BAB I>. KEKUASAAN KEAKIMAN

!asal )

(. ekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah %ahkamah Agung dan lain#lain

badan kehakiman menurut undang#undang.

). +usunan dan kekuasaan badan#badan kehakiman itu diatur dengan undang#undang.

!asal )

+jarat#sjarat untuk mendyadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan

dengan undang#undang.

7/18/2019 UNDANG


BAB I>A WILAYA NEGARA

Pa%a& <5A

Ne)a!a Ke%a/"an Re,"#&'( Ind6ne%'a ada&a$ %e#"a$ ne)a!a (e,"&a"an an)

#e!+'!' N"%an/a!a den)an '&aa$ an) #a/a%-#a/a% dan $a(-$a(na d'/e/a,(an


BAB >. WARGA NEGARA

!asal )/

(. 2ang mendyadi warga Negara ialah orang#orang bangsa Indonesia asli dan

orang#orang bangsa lain yang disjahkan dengan undang#undang sebagai warga

Negara.

). +jarat#sjarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undang#undang.

BAB > WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pe!"#a$an Pa%a& <?

(. Yan) men*ad' a!)a ne)a!a 'a&a$ 6!an)-6!an) #an)%a nd6ne%'a a%&' dan

6!an)-6!an) #an)%a &a'n an) d'%a$(an den)an "ndan)-"ndan) %e#a)a'

a!)a ne)a!a.

). Pend"d"( 'a&a$ a!a)a ne)a!a Ind6ne%'a dan 6!an) a%'n) an) #e!/em,a//'n))a& d' Ind6ne%'a.

*. a&-$a& men)ena' a!)a ne)a!a dan ,end"d"( d'a/"! den)an "ndan)-

"ndan).

!asal )0

(. +egala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada ketjualinya.

). 9iap#tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lajak

bagi kemanusiaan.

Pe!"#a$an Pa%a& <0

7/18/2019 UNDANG


( Se/'a, a!)a ne)a!a #e!$a( dan a*'# '("/ %e!/a da&am ",aa ,em#e&aan

ne)a!a.

!asal )1

emerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dantulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang#undang.

BAB >A AK ASASI MANUSIA

Pa%a& <A

Se/'a, 6!an) #e!$a( "n/"( $'d", %e!/a #e!$a( mem,e!/a$an(an $'d", dan

(e$'d",anna.

Pa%a& <B

(. Se/'a, 6!an) #e!$a( mem#en/"( (e&"a!)a dan me&an*"/(an (e/"!"nan

me&a&"' ,e!(a'nan an) %a$.

). Se/'a, ana( #e!$a( a/a% (e&an)%"n)an $'d", /"m#"$ dan #e!(em#an)

%e!/a #e!$a( a/a% ,e!&'nd"n)an da!' (e(e!a%an dan d'%(!'m'na%'.

Pa%a& <@

(. Se/'a, 6!an) #e!$a( men)em#an)(an d'!' me&a&"' ,emen"$an (e#"/"$an

da%a!na #e!$a( menda,a/ ,end'd'(an dan mem,e!6&e$ man;aa/ da!''&m" ,en)e/a$"an dan /e(n6&6)' %en' dan #"daa dem' men'n)(a/(an

("a&'/a% $'d",na dan dem' (e%e*a$/e!aan "man man"%'a.

). Se/'a, 6!an) #e!$a( "n/"( mema*"(an d'!'na da&am mem,e!*"an)(an

$a(na %e+a!a (6&e(/'; "n/"( mem#an)"n ma%a!a(a/ #an)%a dan

ne)a!ana.

Pa%a& <D

(. Se/'a, 6!an) #e!$a( a/a% ,en)a("an *am'nan ,e!&'nd"n)an dan(e,a%/'an $"("m an) ad'& %e!/a ,e!&a("an an) %ama d' $ada,an $"("m.

). Se/'a, 6!an) #e!$a( "n/"( #e(e!*a %e!/a menda,a/ 'm#a&an dan

,e!&a("an an) ad'& dan &aa( da&am $"#"n)an (e!*a.

*. Se/'a, a!)a ne)a!a #e!$a( mem,e!6&e$ (e%em,a/an an) %ama da&am

,eme!'n/a$an.

7/18/2019 UNDANG


Pa%a& <E

(. Se/'a, 6!an) #e#a% meme&"( a)ama dan #e!'#ada/ men"!"/ a)amana

mem'&'$ ,end'd'(an dan ,en)a*a!an mem'&'$ ,e(e!*aan mem'&'$

(ea!)ane)a!aan mem'&'$ /em,a/ /'n))a& d' '&aa$ ne)a!a dan

men'n))a&(ana %e!/a #e!$a( (em#a&'.

). Se/'a, 6!an) #e!$a( a/a% (e#e#a%an mea('n' (e,e!+aaan mena/a(an

,'('!an dan %'(a, %e%"a' den)an $a/' n"!an'na.

*. Se/'a, 6!an) #e!$a( a/a% (e#e#a%an #e!%e!'(a/ #e!("m,"& dan

men)e&"a!(an ,enda,a/.

Pa%a& <

Se/'a, 6!an) #e!$a( "n/"( #e!(6m"n'(a%' dan mem,e!6&e$ 'n;6!ma%' "n/"(men)em#an)(an ,!'#ad' dan &'n)("n)an %6%'a&na %e!/a #e!$a( "n/"( men+a!'

mem,e!6&e$ mem'&'(' men'm,an men)6&a$ dan menam,a'(an 'n;6!ma%'

den))an men))"na(an %e)a&a *en'% %a&"!an an) /e!%ed'a.

Pa%a& <G

Se/'a, 6!an) #e!$a( a/a% ,e!&'nd"n)an d'!' ,!'#ad' (e&"a!)a (e$6!ma/an

ma!/a#a/ dan $a!/a #enda an) d' #aa$ (e("a%aanna %e!/a #e!$a( a/a% !a%a

aman dan ,e!&'nd"n)an da!' an+aman (e/a("/an "n/"( #e!#"a/ a/a" /'da(

#e!#"a/ %e%"a/" an) me!",a(an $a( a%a%'.Se/'a, 6!an) #e!$a( "n/"( #e#a% da!' ,en'(%aan a/a" ,e!&a("an an)

me!enda$(an de!a*a/ ma!/a#a/ men"%'a dan #e!$a( mem,e!6&e$ %"a(a ,6&'/'(

da!' ne)a!a &a'n.

Pa%a& <

(. Se/'a, 6!an) #e!$a( $'d", %e*a$/e!a &a$'! dan #a/'n #e!/em,a/ /'n))a&

dan menda,a/(an &'n)("n)an $'d", an) #a'( dan %e$a/ %e!/a #e!$a(

mem,e!6&e$ ,e&aanan (e%e$a/an.

). Se/'a, 6!an) #e!$a( menda,a/ (em"da$an dan ,e!&a("an ($"%"% "n/"(

mem,e!6&e$ (e%em,a/an dan man;aa/ an) %ama )"na men+a,a'

,e!%amaan dan (ead'&an.

*. Se/'a, 6!an) #e!$a( a/a% *am'nan %6%'a& an) mem"n)('n(an

,en)em#an)an d'!'na %e+a!a "/"$ %e#a)a' man"%'a an) #e!ma!/a#a'.

7/18/2019 UNDANG


. Se/'a, 6!an) #e!$a( mem,"na' $a( m'&'( ,!'#ad' dan $a( m'&'( /e!%e#"/

/'da( #6&e$ d'am#'& a&'$ %e+a!a %eenan) 6&e$ %'a,a ,"n.

Pa%a& <I

(. a( "n/"( $'d", $a( "n/"( /'da( d'%'(%a $a( (eme!de(aan ,'('!an dan$a/' n"!an' $a( #e!a)ama $a( "n/"( /'da( d',e!#"da( $a( "n/"( d'a("'

%e#a)a' ,!'#ad' d' $ada,an $"("m dan $a( "n/"( /'da( d'/"n/"/ a/a%

da%a! $"("m an) #e!&a(" %"!"/ ada&a$ $a( a%a%' man"%'a an) /'da(

da,a/ d'("!an)' da&am (eadaan a,a ,"n.

). Se/'a, 6!an) #e!$a( #e#a% da!' ,e!&a("an an) #e!%';a/ d'%(!'m'na/'; a/a%

da%a! a,a ,"n dan #e!$a( menda,a/(an ,e!&'nd"n)an /e!$ada,

,e!&a("an an) #e!%';a/ d'%(!'m'na/'; '/".

*. Iden/'/a% #"daa dan $a( ma%a!a(a/ d'$6!ma/' %e&a!a% den)an,e!(em#an)an aman dan ,e!ada#an.

. Pe!&'nd"n)an ,ema*"an ,ene)a(an dan ,emen"$an $a( a%a%' man"%'a

ada&a$ /an))"n *aa# ne)a!a /e!"/ama ,eme!'n/a$.

. Un/"( mene)a((an dan me&'nd"n)' $a( a%a%' man"%'a %e%"a' den)an

,!'n%', ne)a!a $"("m an) dem6(a!a/'% ma(a ,e&a(%anaan $a( a%a%'

man"%'a d'*am'n d'a/"! dan d'/"an)(an da&am ,e!a/"!an ,e!"ndan)-

"ndan)an.

Pa%a& <J

(. Se/'a, 6!an) a*'# men)$6!ma/' $a( a%a%' man"%'a 6!an) &a'n da&am

/e!/'# (e$'d",an #e!ma%a!a(a/ #e!#an)%a dan #e!ne)a!a.

). Da&am men*a&an(an $a( dan (e#e#a%anna %e/'a, 6!an) a*'# /"nd"(

(e,ada ,em#a/a%an an) d'/e/a,(an den)an "ndan)-"ndan) den)an

ma(%"d %ema/ama/a "n/"( men*am'n ,en)a("an %e!/a ,en)$6!ma/an

a/a% $a( dan (e#e#a%an 6!an) &a'n dan "n/"( memen"$' /"n/"/an an)

ad'& %e%"a' den)an ,e!/'m#an)an m6!a& n'&a'-n'&a' a)ama (eamanan dan(e/e!/'#an "m"m da&am %"a/" ma%a!a(a/ dem6(a!a/'%.

BAB >I. AGAMA

!asal )3

(. Negara berdasar atas etuhanan yang %aha &sa.

7/18/2019 UNDANG


). Negara mendyamin kemerdekaan tiap#tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing#masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepertjajaannya itu.

BAB >II. PERTAANAN NEGARA

!asal *7

(. 9iap#tiiap warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan

Negara.

). +jarat#sjarat tentng pembelaan diatur dengan undang#undang.

Pe!"#a$an Pa%a& 7=

(. T'a,-/'a, a!)a ne)a!a #e!$a( dan a*'# '("/ %e!/a da&am "%a$a

,e!/a$anan dan (eamanan ne)a!a.

). U%a$a ,e!/a$anan dan (eamanan ne)a!a d'&a(%ana(an me&a&"' %'%/em

,e!/a$anan dan (eamanan !a(a/ %eme%/a 6&e$ Ten/a!a Na%'6na&

Ind6ne%'a dan Ke,6&'%'an Ne)a!a Re,#"&'( Ind6ne%'a %e#a)a' (e("a/an

"/ama dan !a(a/ %e)a#a' (e("a/an ,end"("n).

*. Ten/a!a Na%'6na& Ind6ne%'a /e!d'!' a/a% An)(a/an Da!a/ An)(a/an La"/

dan An)(a/an Uda!a %e#a)a' a&a/ ne)a!a #e!/")a% mem,e!/a$an(an

me&'nd"n)' dan meme&'$a!a (e"/"$an dan (eda"&a/an ne)a!a.

. Ke,6&'%'an Ne)a!a Re,"#&'( Ind6ne%'a %e#a)a' a&a/ ne)a!a an) men*a)a

(eamanan dan (e/e!/'#an ma%a!a(a/ #e!/")a% me&'nd"n)' men)a6m'

me&aan' ma%a!a(a/ %e!/a mene)a((an $"("m.

BAB >III. PENDIDIKAN

!asal *(

(. 9iap#tiap warga Negara berhak mendapat pengadyaran.

). !emerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadyarannasional, yang diatur dengan undang#undang.

!asal *)

!emerintah memajukan kebudajaan nasional Indonesia.

7/18/2019 UNDANG


BAB >I8. KESEDYATERAAN SOSIAL

!asal **

(. !erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas a;as kekeluargaan.

). 9jabang#tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi

hadyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

*. Bumi dan air dn kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan digunakan untuk sebesar#besar kemakmuran rakyat.

!asal *

<akir miskin dan anak#anak terlantar dipelihara oleh Negara

BAB >8. BENDERA DAN BAASA

BAB >8 BENDERA BAASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU

KEBANGSAAN

!asal *

Bendera Negara Indonesia ialah +ang %erah !utih.

!asal */

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pa%a& 7?A

Lam#an) Ne)a!a 'a&a$ Ga!"da Pan+a%'&a den)an %em#6an B$'nne(a T"n))a&

I(a.

Pa%a& 7?B

La)" Ke#an)%aan 'a&a$ Ind6ne%'a Raa.

Pa%a& 7?@

Ke/en/"an &e#'$ &an*"/ men)ena' Bende!a Ba$a%a dan Lam#an) Ne)a!a %e!/a

&a)" Ke#an)%aan d'a/"! den)an "ndan)-"ndan).

7/18/2019 UNDANG


!asal *0

(. "ntuk mengubah "ndang#"ndang Dasar sekurang#kurangnya )'* daripada

djumlah anggauta %adjelis !ermusjawaratan rakyat harus hadir.

). !utusan diambil dengan persetudjuan sekurang#kurangnya )'* daripadadjumlah anggauta yang hadlir.

ATURAN PERALIAN

!asal I

!anitja !ersiapan emerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan

kepindahan pemerintahan kepada !emerintah Indonesia.

!asal II

+egala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum

diadakan yang baru menurut "ndang#"ndang Dasar ini.

!asal III

"ntuk pertama kali !residen dan -akil !residen dipilih oleh !anitja !ersiapan

emerdekaan Indonesia.

!asal I=

+ebelum %adjelis !ermusjawaratan rakyat, Dewan !erwakilan rakyat dan Dewan

!ertimbangan Agung dibentuk menurut "ndang#"ndang ini, segala kekuasaannya

didyalankan oleh !residen dengan bantuan sebuah omite Nasional.

ATURAN TAMBAAN

(. Dalam enam bulan sesudah achirnya peperangan Asia 9imur $aja, !residenIndonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam

"ndang#"ndang dasar ini.

). Dalam enam bulan sesudah %adjelis !ermusjawaratan rakyat dibentuk,

%adjelis itu bersidang untuk menetapkan "ndang#"ndang Dasar.

Documents

UNDANG