Soal :

1. Jelaskan perkembangan sejarah pemikiran hak menguji perundang – undangan (judicial

review) dalam praktik ketatanegaraan Indonesia!

2. Jelaskan keterkaitan gagasan hak menguji perundang-undangan (judicial review) dengan

mekanisme checks and balances dalam hubungan antar lembaga negara!

3. Jelaskan perbedaan hak menguji perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi!

Jawab :

1. Perkembangan sejarah pemikiran hak menguji perundang-undangan (judicial

review) dalam praktek ketatanegaraan Indonesia.

Semangat juang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah yang telah

menguasai negeri ini selama kurang lebih tiga setengah abad menghasilkan sebuah

kemerdekaan yang indah ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Sukarno sebagai wakil

Bangsa Indonesia. Cita-cita kemerdekaan Indonesia tercantumkan dengan megah dalam

Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pencitraan

ideology Pancasila dalam setiap nafas penulisannya. Dalam perkembangan kemerdekaan

Indonesia susunan dan tata cara pelaksanaan system ketatanegaraan diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan selanjutnya oleh undang-undang dan peraturan

pelaksana lainya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan lembaga

legislative dan eksekutif yang sarat dengan kepentingan elit politik, walau seharusnya

pembuatan peraturan perundang-undangan ini melibatkan masyarakat yang mengisi ruang-

ruang politik public.1 Ikut sertanya kepentingan politik dalam mewarnai proses pembentukan

undang - undang memungkinkan timbulnya potensi pertentangan produk undang-undang yang

dihasilkan oleh DPR sebagai lembaga legilatif dan Presiden sebagai lembaga eksekutif

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mencederai hak-hak konstitusional warga

negara yang dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, perlu adanya

mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga yang diatur dalam UUD. Menguji

1 M Nur Sholikin, Menguji Undang-Undang, diakses dari http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=uji (9 Januari 2011)

undang-undang, baik secara formil maupun materiil merupakan salah satu bentuk upaya

perlindungan hak konstitusional warga Negara.2

Pemahaman mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

terkait kedalam system hukum yang diterapkan oleh suatu negara. Indonesia dipengaruhi oleh

system hukum eropa continental (civil law system), yang mana terdapat penggunaan istilah

toetsingsrecht yang secara harfiah berarti hak menguji. Dalam Praktiknya ada dua jenis hak

menguji (toetsingsrecht) yakni hak menguji formal terkait soal-soal procedural dan legalitas

kompetensi institusi pembuat undang-undang dan hak menguji materil terkait isi dari

peraturan perundang-undangan, apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau

tidak. Hak menguji peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh Hakim, tetapi

juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Selain hak menguji yang dimiliki oleh hakim, juga terdapat hak menguji

yang dimiliki legislative dan hak menguji yang dimiliki eksekutif.3

Kebutuhan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar

telah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dalam risalah sidang BPUPKI tercantum laporan

persidangan yang mengemukakan keinginan M. Yamin untuk memasukan pengaturan

pengujian undang-undang kedalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun hal itu di tolak oleh

Soepomo dengan alasan bahwa Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni

(separation of powers) yang diusung oleh Montesquieu dengan konsep trias politikanya,

sehingga tidaklah diperbolehkan kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan membentuk

undang-undang dan Indonesia masih belum mampu dan siap untuk melakukan pengujian

terhadap undang-undang karena Indonesia masih belum mempunyai ahli dalam bidang

pengujian undang-undang. Sehingga akhirnya gagasan constitutional review tidak diatur

sedikitpun di dalam UUD 1945 sebelum terjadinya perubahan.

Melalui perdebatan panjang, pada tahun 1970 secara resmi akhirnya wewenang

menguji peraturan diberikan kepada Mahkamah Agung melalui Undang-Undang No. 14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini sudah

digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2004). Namun, wewenang yang diberikan kepada

Mahkamah Agung hanyalah untuk menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti

2 Ibid3 Fatmawati, Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki oleh Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 7

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Sementara itu, undang-undang

tidaklah dapat diuji. Padahal hakekat dari judicial review yang dikenal dalam praktek hukum

tata negara secara universal adalah untuk memberikan wewenang pengawasan oleh lembaga

yudikatif kepada pembuat undang-undang. 4

Selain itu pembahasan mengenai hak menguji undang- undang yang dimiliki oleh

hakim di Indonesia juga telah dikemukakan pada tanggal 12-15 Oktober 1999 dalam Seminar

Hukum Nasional VII dengan tema “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani” yang

diselengarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional-Departemen Kehakiman Republik

Indonesia di Jakarta. Pembahasan mengenai hak menguji undang undang ini merupakan

lanjutan dari pemikiran yang berkembang tentang hak menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki

hakim Indonesia yang dibahas dalam Seminar Hukum Nasional II di Semarang tanggal 27-30

Desember 1968 yang tidak mendapatkan kesepakatan peserta seminar saat itu. 5

Krisis ekonomi yang mendasari terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998

menggulirkan rezim Suharto yang berkuasa. Setelah pelengseran Presiden Suharto yang

kemudian digantikan oleh Presiden Bj Habibie dilaksanakanlah pemilihan umum demokratis

tanggal 7 juni 1999.6 Pengisian anggota legislative yang baru dengan semangat reformasi

melakukan perubahan terus menerus terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali perubahan.

Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD

1945 telah membawa angin segar bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme

Indonesia yang salah satunya menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan supremasi

parlemen (parliament supremacy) menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy).

Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) yang dahulu berada di tangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini pun telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat.7

Perubahan mendasar mengenai kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi tersebut

diwujudkan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian

menghadirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang

4 M Nur Sholikin, op. cit.5 Fatmawati, op. cit., hal 1-26 Ibid7 Pan Mohamad Faiz, MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI CONSTITUTIONAL REVIEW:Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses dari http://jurnalhukum.blogspot.com/2010/01/mengawal-demokrasi-melalui.html (9 januati 2011)

berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan

pengaturan Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945 dan

sebagai perlindung hak konstitusional warga negara dalam perwujudan pengakuan atas

kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan terpisah dari Mahkamah Agung

merupakan konsep yang telah berkembang jauh sebelum negara modern berkembang. Sejarah

modren judicial review sebagai ciri dari kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika

Serikat dilakukan oleh lembaga kehakiman khususnya Mahkamah Agung yang ditandai

dengan terjadinya kasus Marbury vs Madison (1803). Dikalahkanya Jhon Adams oleh Thomas

Jeferson dalam pemilu Amerika Serikat yang ke IV menimbulkan pelaksanaan trik trik politik

dalam tatanan ketata negaraan Amerika, dimana Jhon Adams menempatkan Jhom Marsal yang

pada masa pemerintahanya menjabat sebagai mentri sekretaris negara menjadi Ketua

Mahkamah Agung sebelum pelantikan presiden terpilih yang baru. Selain pengangkatan ketua

hakim agung Jhon Adams juga mengangkat 42 hakim distrik yang pengangkatanya dilakukan

secara bertahap, dimana pada pukul 12 malam sebelum pelantikan presiden terpilih Jhon

Adams melantik 17 hakim distrik. Penetapan 17 Hakim distrik tersebut kemudian di tahan

oleh Mentri Sekretaris Negara yang baru sehingga pengangkatanya menjadi terhalang. Hakim-

hakim distrik yang pengangkatanya terhalang oleh penahanan sekretaris negara William

Marbury, Dennis Ramsay, Robert Twonsend Hooe, dan William harper8 memohonkan kepada

Mahkamah Angung pimpinan Jhon Marshall untuk memerintahkan pemerintah mengeluarkan

write of mandamus dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. Tetapi

Mahkamah Agung dalam putusanya memutus hal diluar dari yang dimohonkan pemohon.

Mahkamah Agung menyatakan tidak mempunyai wewenang untuk memaksa pemerintah

mengeluarkan surat penetapan hakim distrik tersebut.Mahkamah Agung berpendapat bahwa

apa yang dimintakan oleh penggugat terkait pengeluaran write of mandamus sebagaimana

yang ditentukan section 13 dari judiciary act tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena

ketentuan judiciary act tersebut bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika

Serikat.9 Putusan yang didasarkan kepada pertimbangan konstitusi ini menjadi perdebatan

8 Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal 18.9 Ibid, hal. 19.

yang terus berkembang ke daratan eropa dan diadopsi dalam sistematika pengujian undang

undang dalam setiap system hukum yang ada di dunia.

Berdasarkan pasal III aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945, diperintahkan di

bentuknya Mahkamah konstitusi selambat-lambantya pada tangal 17 Agustus 2003 dan

sebelum pembentukannya kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah

Agung. Dengan disahkanya Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 maka pada tanggal 16 Agustus 2003 Hakim

Mahakamah Konstitusi dilantik dan mulai bekerja efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.10

Mahkamah Konstitusitusi yang didirikan dengan semangat reformasi ini mempunyai

fungsi pengawal konstitusi agar pelaksanaan konstitusi oleh penyelenggara kekuasan negara

ataupun warga negara dapat berjalan sebagai mana mesitnya sesuai dengan cita cita

kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berperan melindungi

hak konsitusional warga negara yang telah di jamin Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak

fundamental warga negara.

2. Keterkaitan gagasan hak menguji perundang-undangan (judicial review) dengan

mekanisme checks and balances dalam hubungan antar lembaga negara

Penerapan mekanisme control dan menyeimbangkan (cheks and balances mechanism)

antar cabang kekuasaan negara merupakan agenda utama dalam proses amandemen Undang-

Undang Dasar 1945.11 Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan

secara eskplisit bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 Undang-

Undang Dasar 1945). Sebagai sebuah negara hukum dapat diartikan bahwa Negara Indonesia

menjamin tegaknya supremasi hukum sebagai panglima utama dalam pelaksanaan kegiatan

bernegara. Dalam konsepsi Negara Hukum modern, Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat tiga

10 Maruarar Siahaah, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal, 9.11 Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjadi dalam empat tahapan selama kurun waktu 1999 s.d. 2002. Sebelum dimulainya proses perubahan UUD 1945 tersebut, terdapat lima kesepakatan dasar terkait dengan cara dan substansi perubahan, yaitu: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Mempertegas sistem presidensiil; (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal; dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.Lihat Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang menyangga berdiri tegaknya suatu

negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law) dalam arti

yang sebenarnya, yakni:12

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law);

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);

3. Asas Legalitas (Due Process of Law);

4. Pembatasan Kekuasaan;

5. Organ-Organ Eksekutif Independen;

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

7. Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court);

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat);

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechsstaat);

12. Transparansi dan Kontrol Sosial;

13. Berketuhanan Yang Maha Esa;

Bagi sebuah negara hukum yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat, pengakuan atas

hak konstitusional menjadi salah satu pilar utama citra negara hukum yang menggambarkan

penegakan kedaulatan rakyat. Jaminan atas pelaksanaan pemerintahan dan kewenangan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan hak konstitusional warga

negara seharusnya diberikan oleh negara melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-

undangan karena dapat disadari sepenuhnya bahwa proses pembentukan peraturan

perundangan undangan oleh badan legislative dan eksekutif dipenuhi dengan kepentingan elit

politik. Prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal mulai dianut oleh oleh perumus UUD

dan prinsip check and balances antara lembaga tinggi negara mulai di terapka.13

Untuk menghindari kemungkinan adanya Undang-Undang yang merugikan

kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan undang-undang ditata sedemikian

rupa sehingga prosesnya berlangsung dalam mekanisme checks and balances.14 Mekanisme

checks and balances adalah suatu mekanisme kontrol yang diterapkan dalam system 12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 127-13413J. Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanct Bekasi, 2008, hal. 11214 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 292

pembagian kekuasaan di Indonesia agar tidak terjadi overlapping antar kewenangan lembaga-

lembaga negara yang ada. Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil

amandemen UUD 1945 untuk menjalankan mekanisme checks and balances tersebut adalah

Mahkamah Konstitusi 15, karena dengan mendasarkan Indonesia sebagai negara hukum maka

sistem control yang sangat relevan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan ketatanegaraan

Indonesia adalah sistem kontrol yudisial.

Mahkamah konstitusi dalam hal menjalankan sistem checks and balances melakukan

pengujian undang-undang yang merupakan produk legilsatif telah memberikan suatu bentuk

pengawasan atau kontrol atas kekuasaan legislative terkait kemungkinan terjadinya kekeliruan

baik secara formal maupun materil dalam produk hukum yang dihasilkan legislatif. Selain itu

hak pengujian undang undang oleh Mahkamah Konstitusi juga menjadi pertibangan bagi

lembaga eksekutif dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah

Konstitusi mempunyai pengaruh yang penting terhadap pelaksanaan kegiatan legislasi

lembaga-lembaga negara lainnya dalam tatanan mekanisme checks and balances, yang mana

mekanisme pengujian undang-undang ini menjamin hak konstitusional warga negara dari

kepentingan elit politik dalam kancah berkenegaraan di Indonesia.

3. Perbedaan hak menguji perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi

Hak menguji perundang undangan adalah suatu hak yang di miliki oleh setiap individu

warga negara Indonesia yang dijalankan oleh sebuah lembaga kehakiman dengan kewenangan

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.16

Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan menguji undang-undang hanya dapat

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah Undang-Undang

Dasar 1945 dalam tatanan hirarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan Mahkamah

15 Pan Mohamad Faiz, op. cit.,16 Lihat Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 baik

pengujian secara formil ataupun pengujian materil.

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilakukan terhadap Undang

Undang dasar diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Pengujian yang

dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 terbatas pada pengujian apakah

materi dan pembuatan suatu Undang-Undang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Sedangkan pengujian atas peraturan lain di bawah Undang-Undang dilakukan di Mahkamah

Agung dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1999 tentang

Gugatan Uji Materiil.17

17 Lihat http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=162 (10 Januari 2011)