1. Jelaskan apa apa yang dimaksud dengan interaksi, pemerintah, masyarakat, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama (kebijakan umum), penyerapan sumber, wilayah tertentu dalam definisi Politik menurut RamlanSurbakti.

Jawaban :a) interaksi disini adalah hubungan yang saling berkaitan antara pemerintah dengan

masyarakat di dalam suatu negara.b) pemerintah adalah semua lembaga yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan

Negara.Pembuatan peraturan,penegakan peraturan dan penerapan peraturan.Kewenangan dari pemerintah adalah membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Dalam hal ini merupakan mekanisme penerapan aturan-aturan berperilaku bagian anggota masyarakat, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas yakni lembaga legislative,lembaga eksekutif,dan lembaga yudikatif. Pemerintah hanya salah satu unsure dalam proses politik.

c) Masyarakat merupakan seluruh individu dan kelompok yang mendiami suatu negara yang berinteraksi dengan pemerintah. Salah satu contoh interaksi masayrakat dengan pemerintah adalah kegiatan pemilihan wakil rakyat dan pemerintah.

d) Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama (kebijakan umum) merupakan proses pembuatan yang menyangkut tentang Penyerapan, penarikan, pengolahan sumber-sumber material dan manusia dari masyarakat (ekstraktif), distribusi dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat (distributif), pengaturan perilakuan anggota masyarakat (regulatif) untuk menjamin kelancaran ekstraktif dan distributive yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Progam prilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara disebut juga sebagai kebijakan umum.

e) Penyerapan sumber merupakan proses penyerapan sumber yang meliputi :1. Sumber materiil dari domestik meliputi pemungutan pajak, bea cukai dan

tarif, iuran dan retribusi dari masyarakat, Pengolahan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara

2. Sumber materiil dari dunia internasional meliputi bantuan dari negara-negara lain dan badan-badan internasional berupa pinjaman mau pun hibah.

3. Penyerapan Sumber manusia meliputi seleksi, pengangkatan, latihan pegawai atau tenaga kerja.

4. Sumber materiil yang bersifat materiel jasmaniah meliputi pangan , sandang, papan kesehatan, pendidikan, sarana, transportasi, sarana komunikasi.

5. Sumber materiil yang bersifat nonmeteriel meliputi kemerdekaan, keadilan, jaminan atas kebebasan melakukan sesuatu, hak berusaha, persamaan, hak untuk hidup.dan rekreasi.

f) Wilayah tertentu adalah wilayah yang meliputi unit politik, seperti bangsa dan negara (nation state), propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

2. a. Jelaskan konsep/teori demokrasi menurut salah satu pakar politik yang ada dalam buku literatur (tidak boleh dari internet)b. Berdasarkan teori tersebut, analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Jawaban :a. Menurut konsep dari Robert Dahl (Ramlan Subakti, 1996:10) dengan

konsep “demokrasi plyarchy” yang melibatkan dua dimensi yaitu perlombaan (contestation) dan peran serta (participation).Dengan asumsi demokrasi berkaitan dengan kebebasan-kebebasan berbicara, menyebar luaskan pendapat, berkumpul&berserikat sehingga perdebatan politik dan kampanye pemilu dapat diselenggarakan.

b. Berdasarkan teori dari Robert Dahl diatas, analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat perlombaan, yaitu perlombaan antara partai politik dalam pemilihan umum untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum dimana untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut, partai politik mengadakan kampanye berlomba dengan partai politik lainnya dalam penyampaian visi misi parytai politik maupun calon wakil rayat untuk mendapatkan simpatisan dari masyarakat dimana dalam kampanye tersebut terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat peran serta dari berbagai pihak seperti organisasi masyarakat,kepolisian,dan media dalam menyukseskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, masyarakat berpartisipasi dengan cara menggunakan hak suara untuk memilih calon sesuai dengan keinginannya.

3. Salah satu tolok ukur demokrasi adalah pemilu yang demokratis. Jelaskana. Teori Sistem Pemilu b. Berdasarkan Teori tsb, sistem Pemilu apa yang digunakan di Indonesia untuk

Pemilu Legislatif (termasuk DPD)?c. Berdasarkan teori demokrasi, apakah pemilu Legislatif 2014 di Indonesia sudah

demokratis? Analisis berdasarkan teori dan fakta/data yang ada.

Jawaban :A. Teori Sistem Pemilu

Mengandung tiga variable pokok, yaitu : Penyuaraan (balloting)

Tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak memberikan suara. Distrik Pemilihan (electoral district)

Ketentuan yang mengatur jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.

Formula PemilihanRumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Sistem Distrik dan Sistem Proporsionala. Sistem Distrik adalah dimana satu wilayah (yaitu distrik pemilihan)

memilih satu wakil tunggal (single-member constituency )atas dasar pluralitas (suaraterbanyak).

b. Sistem Proporsional adalah dimana satu wilayah (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency), yang jumlahnya ditentukan atas dasar suatu rasio.

B. Berdasarkan teori diatas, sistem pemilu yang digunakan di Indonesia untuk Pemilu Legislatif (termasuk DPD) adalah sistem pemilu proporsional semi distrik karena pemilu DPD di Indonesia memakai sistem distrik, tetapi pemilu DPR RI dan DPRD menggunakan sistem proporsional jadi Sistem Pemilu Legislatif menggunakan sistem gabungan,yaitu system pemilu proporsional semi distrik.

C. Negara dikatakan demokratis jika memenuhi syarat sebagaimana dikemukan oleh Bagir Manan:

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.2. Ada kebebasan menyatakan pendapat.3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.4. Ada kesempatan untuk dipilh atau menduduki berbagai jabatan

pemerintahan atau negara.5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk meperoleh

dukungan atau suara.6. Terdapat berbagai sumber informasi.7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.

Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan.

Kebebasan menjadi anggota perkumpulan sendiri sudah dapat dilihat dari banayaknya warga masyarakat yang ikut serta dalam organisasi partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus.Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya anggota masyarakat yang mejadi anggota dari salah satu partai politik.

Kebebasan menyatakan pendapat,hal ini berkaitan dengan

4. a.Jelaskan teori lembaga legislatif/parlemen

b.Berdasarkan teori tersebut , analisis fungsi dan kewenangan DPR RI dan DPD RI

Jawaban :a. Teori tentang lembaga legislatif menurut Montesqueu adalah teori pemisahan

kekuasaan. Teori ini disebut sebagai teori Trias Politika yang terdapat dalam bukunya yang berjudul De L’espirit Des Lois atau The Spirit of Laws. Dalam bukunya tersebut, dijelaskan bahwa Trias Politika merupakan teori yang mengindikasikan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak dalam pemerintahan

untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintah sehingga hak masyarakat dapat terjamin dan check and balances, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada lembaga yang lain. Pembagian kekuasaan yang disebutkan Montesquieu antara lain: Lembaga Legislatif,Lembaga Yudikatif,dan Lemabaga Eksekutif.Lembaga legislatif,terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai simbol dari kedaulatan rakyat, sebagai penyalur aspirasi antara rakyat kepada penguasa.

b. DPR RI mempunyai fungsi legislasi,seperti dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR RI mempunyai kewenangan dalam pembuatan undang-undang,dalam pembuatannya DPR RI membahas bersama Presiden,peraturan pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Disini jelas bahwa fungsi legislasi dari DPR RI sangat kuat,karena dapat mengajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang yang telah dibahas bersama Presiden.DPD RI mempunyai kewenangan mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, selama ini DPD hanya dapat mengusulkan RUU tanpa kewenangan untuk melakukan pengesahan terhadap RUU itu sendiri.RUU yang dihasilkan oleh DPD harus mendapat persetujuan dari DPR RI, hal ini menyebabkan keberadaan DPD sebagai salah satu lembaga lesgislatif dirasa masih kurang nyata.

Oleh karena itu,DPD mengusulkan amandeemen UUD kelima,yang berisi sebagai berikut; RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU dari presiden dan DPR. Kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan presiden. Ketiga, kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. Keempat, keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) yang sama dengan keterlibatan presiden dan DPR. Kelima, kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945.

a. Jelaskan proses kerja: (pilih salah satu)a. LOSb. LODc. ORI

Jawaban : Proses kerja dari LOD (Lembaga Ombudsman Daerah) yaitu :

*Pertama masyarakat datang ke kantor Lembaga Ombudsman Daerah atau melalui surat/e-mail/telephone/fax ke Lembaga Ombudsman Daerah untuk melakukan konsultasi dan atau melapor ke anggota ombudsman/asisten tentang masalah yang akan dilaporkan*Kedua, anggota dan asisten dari LOD mengkaji masalah yang dilaporkan oleh pihak pelapor dan merencanakan tindak lanjut pengaduan masalah yang diadukan oleh pihak pelapor

*Ketiga, Lembaga Ombudsman Daerah melakukan klarifikasi/investigasi tentang masalah yang dilaporkan oleh pihak pelapor. *Keempat, dari hasil proses klarifikasi/investigasi diperoleh data/fakta tentang pengaduan masalah oleh pihak pelapor*kelima, apabila data/fakta lengkap dari hasil proses klarifikasi/investigasi dan memenuhi sebagai kasus dan serta memenuhi unsur-unsur mal administrasi publik maka kasus akan dibahas oleh pihak LOD dengan pihak pelapor .*Keenam, dari pembahasan kasus oleh pihak LOD dan pelapor kemudian diputuskan apakah melalui mekanisme mediasi dan atau langsung ke langkah berikutnya*Ketujuh, apabila sudah ditentukan mekanismenya, maka akan diberikan rekomendasi ke instansi terkait atau atasan yang berwenang.