DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

B. FUNGSI

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah.

c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2. VISI DAN MISI

A. VISI

a. Menjadi unit organisasi yang professional, kredibel, transparan dan akuntabel

dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

B. MISI

a. Mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengkajian, supervise,

dan evaluasi kebijakan pajak daerah yang konstruktif, adil, dan selaras dengan

kebijakan perpajakan nasional.

b. Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana

perimbangan yang transparan, adil, proporsional, dan demokratis.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan berdasrkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas.

d. Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan

daerah agar diperoleh sumber pembiyaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko

yang dapat ditoleril.

e. Mewujudkan penyelenggaraan system informasi keuangan daerah yang

transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertangguangjawabkan.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

a. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pemgelolaan pembiayaan dan risiko.

B. FUNGSI

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, di bidang pengelolaan

pembiayaandan risiko.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan

risiko.

e. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

2. VISI DAN MISI

A. VISI

a. Menjadi unit yang professional dalam mendukung pembiayaan APBN secara

efisien dengan risiko yang terukur untuk mempertahankan kesinambungan fiscal.

B. MISI

a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan

dan akuntabel.

b. Mengendalikan pengadaan/ penerbitan utang melalui penetapan kapasitas

berutang yang mendukung stabilitas fiscal.

c. Mewujudkan kemandiran pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya

mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan

domestic yang efisien dan stabil.

d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber

pembiayaan alternative, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional.

Handmade by Simson