Nama : Edwen Hanzen

NIP/UPKP : 060109160 / IV

Unit : Direktorat Jenderal Pajak

A. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KB 1 : Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

1. Sebutkan tujuan pengelolaan Keuangan Negara dalam arti luas !

Tujuan pengelolaan Keuangan Negara dalam arti luas adalah Agar daya

tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat

ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat

global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat

meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

2. Jelaskan paradigma baru pengelolaan Keuangan Negara seperti yang

tertuang pada UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 !

1. Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah

yang merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan

yang dilakukan dalam perspektif waktu lebih dari satu tahun

anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun

berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju (forward

estimate ). Prakiraan maju merupakan perhitungan kebutuhan dana

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan

kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan

anggaran berikutnya.

2. Penyerapan penganggaran secara terpadu (Unified Budget)

merupakan pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran ke dalan satu

proses. Selain itu klasifikasi belanja rutin dan pembangunan telah

ditiadakan dan dilebur menjadi belanja pemerintah pusat.

3. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (Performance

Budget) adalah model pendekatan penganggaran yang

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan

keluaran dalam bentuk output dan outcome yang diharapkan

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

KB 2 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1. Sebutkan dasar penyusunan APBN !

Dasar penyusunan APBN adalah pasal 23 Amandemen UUD 1945,

sebagai manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah yang tertuang

dalam pasal tersebut.

2. Sebutkan dan jelaskan tahapan pengelolaan APBN yang dilakukan oleh

pemerintah !

Tahapan pengelolaan APBN yang dilakukan oleh pemerintah :

1. Tahap Perencanaan yaitu :

a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga

(Renja-KL) yaitu Kementerian Negara/Lembaga menyusun

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan

sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun

anggaran yang disusun dan prakiran maju (forward estimate)

untuk tahun anggaran berikutnya. Program dan kegiatan dalam

Renja-KL disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka

pengeluaran jangka menengah, dan penganggara terpadu.

Penyusunan Renja-KL berpedoman pada Renstra-KL dan

mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu

indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan dan Menteri

Keuangan.

b. Pembahasan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga

c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga

d. Penyusunan Anggaran Belanja

e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara

f. Penyusunan Rancangan APBN

2. Tahap Penetapan UU APBN

Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta Himpunan RKA-KL

yang telah dibahas dalam Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah

kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk

dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-

lambatnya pada akhir bulan Oktober.

3. Tahap Pelaksanaan UU APBN

Setealh APBN ditetapkan, UU APBN tahun tertentu tersebut akan

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Negara.

Pelaksanaan atas UU APBN tersebut harus mengacu kepada

pedoman pelaksanaan yang telah disusun pemerintah. Pelaksanaan

tersebut diatur dalam KEPPRES Nomor 42 tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan APABN sebagaimana telah diubah dengan

KEPPRES Nomor 72 tahun 2004

4. Tahap Pengawasan Pelaksananaan UU APBN

Di tingkat intern Pemerintah, pengawasan pelaksanaan APBN

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk lingkup masing-masin

departemen/Lembaga dan oleh Bdan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk lingkup semua Departemen/Lembaga.

Seperti halnya Inspektorat Jenderal dan BPKP, BPK mengadakan

pemeriksaan/pengawasan atas penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran dan pembukuan uang, barang, piutang/kekayaan dan

hutang Negara.

5. Tahap Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan UU APBN

Pada tahap ini pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang

sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaaran berakhir. Laporan Keuangan yang harus

disusun menurut pasal 30 UU Keuangan Negara meliputi :

1. Laporan Realisasi APBN

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

KB 3 : Pendapatan Negara dan Hibah

1. Sebutkan dan jelaskan sumber pendapatan Negara !

Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu Penerimaan

Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari

Penerimaan Perpajakan yaitu Penerimaan yang bersumber dari

penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional

yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), Cukai, Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan

Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Penerimaan

Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Negara yang bersumber dari

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas laba

BUMN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Hibah adalah

penerimaan Pemerintah yang berasal dari pemberian pihak lain, berupa

uang atau barang, dari perorangan, badan hokum, atau Negara di mana

Pemerintah tidak perlu mengembalikan atau membayar kembali

uang/barang yang diterimanya. Hibah dapat berasal dari dalam negeri

maupun dari luar negeri.

2. Apa yang disebut dengan bea meterai ?

Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Satu dokumen hanya terutang

satu bea materai dan tembusan atau rangkap dari dokumen terutang

Bea Materai yang sama dengan aslinya.

KB 4 : Belanja Negara, Kesinambungan Umum, Dan Pembiayaan Defisit

Anggaran

1. Sebutkan jenis-jenis pengeluaran belanja Negara menurut jenis dan

fungsinya !

Pengeluaran Negara Menurut Jenisnya :

a). Belanaj Pegawai b). Belanja Barang c). Belanja Modal

d).Pembayaran Bunga Utang e). Subsidi f). Belanja Hibah g). Bantuan

Sosial h). Pengeluran Lain-lainnya

Pengeluaran Negara Menurut Fungsinya :

a). Pelayanan Umum b). Pertahanan c). Ketertiban dan Keamanan d).

Ekonomi e). Lingkungan Hidup f). Perumahan dan Fasilitas Umum g).

Kesehatan h). Pariwisata dan Budaya i). Agama j). Pendidikan k).

Perlindungan Sosial

KB 5 : Pengawasan atas Pelaksanaan APBN dan Pertanggungjawaban

atas Pelaksanaan APBN

1. Apakah tujuan dari pengawasan atas pelaksanaan APBN?

Tujuan dari pengawasan atas pelaksanaan APBN adalah proses

kegiatan penilaian dengan tujuan agar suatu organisasi melaksanakan

fungsinya dengan baik dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

2. Siapa sajakah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

APBN ?

1. Pengawasan Eksternal Pemerintah RI yang dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan

Pengawasan masyarakat.

2. Pengawasan Internal Pemerintah RI yang dilakukan oleh Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat

Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND, Pengawasan atasan

langsung.

3. Uraikan prosedur pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh

pemerintah !

1. Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan yang

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan

catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri laporan keuangan

Badan Layanan Umum pada kementerian Negara/lembaga masing-

masing kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai entitas pelaporan, laporan

keuangan kementerian Negara/Lembaga tersebut sebelumnya telah

diperiksa BPK dan diberi opini atas laporan keuangan.

2. Oleh Menteri Keuangan laporan-laporan atas pertanggungjawaban

pengguna angaran/pengguna barang tersebut dikonsolidasikan

menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai bagian pokok

dari RUU tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBN yang

akan disampaikan Presiden kepada DPR.

3. DPR melalui alat kelengkapannya yaitu komisi akan membahas RUU

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan pihak pemerintah

dengan memperhatikan hasil pemeriksaan semester dan opini BPK.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPR memberikan

persetujuannya dan menyampaikan persetujuan tas RUU tersebut

kepada Pemerintah untuk diundangkan.

B. ETIKA BIROKRASI

Modul 1

KB 1 : Etika dan Moralitas

1. Jelaskan Pengertian norma/kaedah!

Pengertian norma/kaedah adalah pedoman hidup, petunjuk hidup,

penuntun bagaimana manusia harus bertindak baik dalam kehidupan

yang pada dasarnya mengatur tentang baik atau buruk perilaku

manusia, menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang

buruk harus dihindarkan, jangan dilakukan serta mengukapkan,menjaga,

melestarikan tentang nilai-nilai atau prinsip tertentu, yaitu yang baik yang

harus dilakukan, yang buruk harus dihindarkan, artinya jangan dilakukan.

KB 2 : Tugas Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sebutkan etika yang berlaku umum dalam sebuah organisasi !

Etika yang berlaku umum dalam sebuah organisasi yaitu

1. Pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan

kelompok anggota organisasi

2. Pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan

kelompok anggota organisasi secara keseluruhan akan membentuk

budaya organisasi.

3. Budaya organisasi sejalan dengan tujuan maupun filosofis organisasi

yang bersangkutan.

2. Jelaskan bagaimana birokrasi yang bermoral dapat memperlancar

tugas-tugas pemerintah dalam melayani masyarakat !

Peran birokrasi yang bermoral dapat memperlancar tugas-tugas

pemerintah dalam melayani masyarakat adalah dengan adanya

birokrasi yang bermoral maka akan terbentuk birokrasi yang bekerja

dengan keahlian atau spesialisasi, promosi berdasarkan pada

kompetensi dan system merit, mendudukan setiap anggota organisasi

dalam tingkatan berjenjang/hierarki structural, taat kepada perintah

atasan dalam jalur hierarki, bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur

kerja yang baku, mendahulukan kepentingan organisasi daripada

kepentingan pribadi, hubungan di antara setiap anggota maupun

kelompok dengan pihak luar terbatas pada pekerjaan yang menjadi

tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota yang bersifat

impersonal. Sehingga dengan adanya etika birokrasi yang bermoral

maka akan terbentuklah tugas-tugas pemerintahan yang professional,

integritas moral yang tinggi, tanggung jawab terhadap kepentingan

public, berpihak kepada kebenaran dan kejujuran, dan bertindak secara

adil

KB 3 : Etika Kehidupan Berbangsa sebagai Pedoman Penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik

1. Apakah maksud dan tujuan ditetapkannya etika kehidupan berbangsa?

Maksud dan tujuan ditetapkannya etika kehidupan berbangsa dan

bernegara adalah Etika kehidupan berbangsa bertujuan meningkatkan

kualitas manusia Indonesia untuk menjadi manusia yang beriman,

bertaqwa, berakhlak mulia, serta berkepribadian Indonesia.

2. Sebutkan sikap yang dikedepankan dalam pokok-pokok etika kehidupan

berbangsa!

Sikap yang dikedepankan dalam pokok-pokok etika kehidupan

berbangsa adalah memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam

memberikan pelayanan publik, dan siap mundur apabila dinyatakan

telah melanggar kaidah dan sistem nilai, atau dianggap tidak mampu

memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan Negara.

KB 4 : Etika Membangun Kepemerintahan yang Baik

1. Jelaskan tentang maksud dan tujuan ditetapkannya etika politik dan

pemerintahan!

Maksud dan tujuan ditetapkannya etika politik dan pemerintahan adalah

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan

kepemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, efisien, dan efektif serta

menumbuhkan suasana yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan,

rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai

perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima

pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Sesuai dengan etika pemerintahan apakah tindakan yang dilakukan

seorang pejabat publik apabila ia telah menetapkan kebijakan publik

yang merugikan masyarakat?

Tindakan yang dilakukan seorang pejabat public apabila ia telah

menetapkan kenijakan public yang merugikan masyarakat adalah Jika

terbukti bahwa kebijakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik,

maka selain dikenakan sanksi moral, dapat juga dikenakan tindakan

administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Modul 2

KB 1 : Pemerintah bertugas untuk mewujudkan pelayanan publik prima

1. Sebutkan dasar hukum yang memuat tentang etika aparatur pemerintah

dalam menjalankan pelayanan publik!

Dasar hukum yang memuat tentang etika aparatur pemerintah dalam

menjalankan pelayanan publik yaitu :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

3. Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

2. Jelaskan yang dimaksud dengan pelayanan publik yang prima!

Yang dimaksud dengan pelayanan publik yang prima adalah pelayanan

yang memenuhi harapan dan kebutuhan bagi pemberi pelayanan

maupun penerima pelayanan public.

3. Sebutkan sikap yang perlu dikedepankan oleh aparatur pemerintah

dalam memberikan pelayanan publik yang prima!

Sikap yang perlu dikedepankan oleh aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik yang prima yaitu : professional dalam

bidangnya, disiplin, sopan, santun, jujur, dan ikhlas memberikan

pelayanan

KB 2 : Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS

1. Sebutkan ruang lingkup pembinaan jiwa korps PNS!

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps PNS yaitu :

1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja

dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil

2. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait

dengan Pegawai Negeri Sipil

3. Peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk

memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka

meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil

4. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa

dan Negara.

2. Jelaskan yang dimaksud dengan kode etik PNS!

Yang dimaksud dengan kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah

laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan

pergaulan hidup sehari-hari.

3. Jelaskan tentang sanksi atas pelanggaran kode etik PNS!

Sanksi atas pelanggaran kode etik PNS adalah :

1. Sanksi moral

2. Hukuman disiplin pegawai

3. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundan-undangan

yang berlaku atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

KB 3 : Etika PNS Mewujudkan Pelayanan Prima

1. Jelaskan etika PNS dalam memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat!

Etika PNS dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

adalah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan

bahwa PNS sebagai abdi masyarakat bertugas untuk memberikan

pelayanan yang terbaik, profesional, jujur, adil, dan merata kepada

masyarakat. Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

ditegaskan bahwa PNS sebagai abdi masyarakat bertugas untuk

memberikan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang memenuhi harapan

dan kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, aparatur

pemerintah juga harus berikap disiplin, sopan, dan santun, serta ikhlas

dalam memberikan pelayanan agar dapat memenuhi harapan dan

kebutuhan masyarakat. Sikap tersebut merupakan cerminan dari norma-

norma perilaku yang baik, yang merupakan refleksi dari etika layanan.

C. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA

DEPARTEMEM KEUANGAN

MODUL 1

KB 1 : Pengorganisasian

1. Jelaskan yang dimaksud dengan organisasi !

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Apa yang dimaksud dengan rentang pengawasan?

Rentang pengawasan (span of control) adalah jumlah sub ordinat

(bawahan) yang dapat dijangkau atau dikontrol dalam satu rentang

struktur organisasi.

3. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk peta organisasi!

1. Bentuk organisasi dasar : terdapat empat buah metode dasar yaitu

menurut fungsi, produk, proses dan menurut daerah geografis

2. Organisasi Garis : didalamnya terdapat garis wewenang yang

menghubungkan secara langsung secara vertikal antara atasan dan

bawahan

3. Organisasi Garis-staf : membagi organisasi dalam unit pelaksana

aktivitas-aktivitas pokok dan aktivitas-aktivitas penunjang

4. Organisasi Fungsional : adalah dimana pimpinan tertinggi

melimpahkan wewenangnya kepada kepala unit struktural yang

memimpin kelompok yang menduduki jabatan fungsional

5. Organisasi matriks : mengkombinasikan pola-pola fungsional dan

hasil yang akan dicapai dalam suatu kegiatan proyek

6. Organisasi sentralisasi dan Desentralisasi :apabila otoritas berada

dipuncak, maka itu organisasi sentralisasi, bila otoritas terbesar ada

dibawah, maka itu organisasi desentralisasi.

KB 2 : Sistem Pemerintahan Negara RI

1. Sebutkan fungsi dari tujuan Negara!

Tujuan negara berfungsi untuk mengarahkan dan memacu seluruh

potensi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya, sehingga perlu

mensinergikan seluruh potensi bangsa tersebut.

2. Jelaskan asas-asas yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

sistem administrasi Negara Indonesia !

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara

berdasarkan kekuasaan (machstaat)

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang Undang Dasar 1945

3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang

4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,

hanya untuk satu kali masa jabatan

5. Usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat

diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu

mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi

6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri

3. Jelaskan perwujudan pola departemenisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan!

Pembagian aktivitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara

dalam departemen-departemen pemerintahan merupakan perwujudan

pola depertemenisasi dalam pemerintahan.

KB 2 : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Departemen

1. Bagaimana kedudukan departemen dalam pemerintahan Negara

Republik Indonesia?

Kedudukan departemen dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia

merupakan unsur pelaksana pemerintah

2. Sebutkan tugas Departemen Keuangan dalam penyelenggaraan

pemerintah!

Departemen keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam

rangka menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang

keuangan dan kekayaan negara.

3. Sebutkan fungsi dari pelaksana tugas Departemen Keuangan!

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan

teknis dibidangnya

2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya

3. pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya

4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4. Sebutkan pola susunan organisasi Departemen Keuangan menurut pasa

69 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 !

a). Menteri b). Sekretariat Jenderal c). Direktorat Jenderal d). Inspektorat

Jenderal e). Badan f). Pusat g). Staf Ahli.

MODUL 2

KB 1 : Tugas, Fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal,

Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di Lingkungan

Departemen Keuangan

1. Sebutkan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang berada di

tingkat pusat!

Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai,

Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan

Keuangan, Ditjen Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Bapepam LK,

BKF, BPPK, Staf Ahli Menteri Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan

Teknologi Keuangan, PPAJP, PUSHAKA, Pusat Layanan Pengadaan

Ceraca Elektronik, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai ,

PIP.

2. Apakah tugas Direktorat Jenderal sebagai unit organisasi di lingkungan

Departemen Keuangan?

1. Perumusan kebijakan departemen di bidangnya

2. Pelaksanaan kebijakan di bidangnya

3. Penyusunan standar, norma pedoman, kriteria, dan prosedur di

bidangnya

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

5. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

3. Sebutkan tugas pokok Inspektorat Jenderal !

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan

2. Pelaksanaan pengawasan kinerja pengawasan keuangan,

pengawasan untuk tujuan tertentu dan partisipasi dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas

petunjuk Menteri Keuangan

3. Penyusunan laporan hasil pengawasan; d.pelaksanaan urusan

administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal.

KB.2 : Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan-Badan dan Pusat di

Lingkungan Departemen Keuangan dan Staf Ahli Menteri Keuangan

1. Sebutkan Badan-Badan yang ada di lingkungan Departemen Keuangan!

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam

LK)

2. Badan Kebijakan Fiskal (BFK)

3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

2. Jelaskan tugas Bapepam-LK!

a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal; b. penegakan peraturan

di bidang pasar modal; c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak

yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan

pihak lain yang bergerak di pasar modal; d. penetapan prinsip-prinsip

keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; e.

penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi

oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian; f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar

modal; g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;

h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan; i. perumusan

standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga

keuangan; j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga

keuangan; k. pelaksanaan tata usaha badan.

3. Jelaskan tugas BKF!

a. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

serta proyeksi ekonomi makro; b. penyiapan bahan penyusunan Nota

Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II

pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran

Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD,

jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga

Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro, pendapatan

negara, belanja negara dan risiko fiskal; c. analisis, perumusan

rekomendasi dan evaluasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara,

dan ekonomi dan keuangan; d. analisis, perumusan rekomendasi dan

evaluasi pengelolaan risiko ekonomi dan keuangan, risiko BUMN, dan

risiko dukungan pemerintah; e. analisis dan perumusan rekomendasi

terhadap kelayakan pemberian dukungan pemerintah atas pelaksanaan

kerja sama penyediaan infrastruktur;f. analisis, perumusan rekomendasi

dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; g.

pemantauan dini perkembangan ekonomi dan surveillance; h. pengkajian

kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal; i. penyusunan dan

pengembangan model ekonomi dan keuangan; j. penyelenggaraan

sosialisasi kebijakan fiskal; k. pengelolaan data dan statistik; l. koordinasi

pelaksanaan kegiatan tim tarif; m. pelaksanaan administrasi Badan.

4. Jelaskan tugas BPPK!

a. perumusan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan,

pelatihan, dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan

sumber daya manusia Departemen Keuangan; b. pelaksanaan kebijakan

Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran

keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia

Departemen Keuangan; c. penelaahan, evaluasi, dan penyusunan

laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan

negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen

Keuangan; d. pengkajian dan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan

penataran di bidang keuangan negara; e. koordinasi pelaksanaan

kerjasama pendidikan, pelatihan, dan penataran dengan lembaga

pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga

internasional; f. pelaksanaan administratif Badan.

5. Apakah tugas Staf Ahli Menteri Keuangan?

Tugas Staf Ahli Menteri Keuangan yairu : a. pengolahan dan penelaahan

masalah-masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional,

penerimaan negara, pengeluaran negara, pengembangan pasar modal

dan pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara, serta penyiapan

penalaran secara konsepsional; b. penalaran konsepsional suatu

masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan

persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri

sebagai penelaahan Staf; c. pemberian bantuan kepada Menteri dalam

penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang

dihadiri oleh Menteri; d. pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk

Menteri.

MODUL 3

KB 1 : Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

1. Apa yang dimaksud dengan instansi vertikal?

Penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di daerah.

2. Sebutkan unit organisasi di lungkungan Departemen Keuangan yang

memiliki Instansi Vertikal di daerah !

Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen DJKN

3. Sebutkan dan jelaskan dua macam instansi Vertikal suatu Departemen

yang ada di daerah !

a). Bagi departemen-departemen yang masing-masing Direktorat

Jenderal dalam melakukan tugas dan fungsinya secara keseluruhan

mempunyai sifat yang sejenis (Integrated Type Department) b). Bagi

departemen-departemen yang masing-masing DirektoratJenderal dalam

melakukan tugas dan fungsinya mempunyai sifatdan jenis yang berbeda-

beda satu dengan lainnya (Holding Company Type Department)

KB 2 : Unit Pelaksana Teknis Departemen Keuangan

1. Apa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis?

Unit yang menjadi penunjang Direktorat Jenderal/Badan sesuai dengan

kebutuhan.

2. Sebutkan unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang

memiliki Unit Pelaksana Teknis di daerah!

Ditjen Bea Cukai dan BPPK

3. Kepada siapakah masing-masing kepala UPT bertanggung jawab?

Masing masing bertanggung jawab langsung kepada atasan Eselon I

4. Jelaskan perbedaan UPT dan instansi vertikal!

Instansi Vertikal merupakan penyelenggara tugas dan fungsi departemen

di daerah yang bertanggungjawab kepada Departemen, sedangkan Unit

Pelaksana Teknis merupakan pelaksana tugas-tugas teknis penunjang

Direktorat Jenderal dan berada di bawah Direktorat Jenderal atau Badan

dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal atau Badan tersebut