The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Nations Convention to

Combat Desertification (UNCCD).

RATIFIKKASI

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen

yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari

tiap entitas kecil di dalam bagiannya (Wikipedia, 2011).

Ratifikasi perjanjian internasional merupakan hal menarik dan sangat penting dibahas

karena berkaitan erat dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional . Ratifikasi

tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum internasional , tetepi juga merupakan persoalan

hukum nasional (Hukum Tata Negara). Hukum internasional hanya menentukan pentingnya

suatu perjanjian internasional diratifikasi, sedangkan tata cara pemberian ratifikasi perjanjian

diatur oleh hukum nasional masing- masing Negara.

Ratifikasi / Pengesahan dengan Keppres

Proses ratifikasi dengan keputusan presiden adalah sebagai berikut. Departemen luar

negeri mengajukan permohonan ratifikasi perjanjian internasional dengan keppres kepada

secretariat Negara , disertai copynaskah perjanjian sebanyak 30(tiga puluh) copy, plus 1 (satu)

yang tekah di –Certified True Copy . Setelah dipelajari sekneg , selanjutnya diteruskan kepada

presiden melalui tingkatan hierarkinya, yaitu mulai Bagian Ratifikasi kepada Kepala Biro

Hukum , kemudian ke Deputi Eselon 1 , diteruskan kepada s/sesneg (Dulu ada Mensesneg).

Setelah itu diberikan kepada presiden ketika diproses untuk diteruskan kepada presiden disertai

dengan RKP (Rancangan Keppres ). Memo-memo beserta ampresnya(amanat presiden ) untuk

ditandatangani oleh presiden . Isi dari ampres tersebut ditujukan kepada ketua DPR , yang

memberitahukan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional

tersebut dengan keppres, agar diketahui oleh DPR .Terhadap RKP yang telah ditandatangani oleh

presiden dan telah menjadi keppres , diserahkan kembali ke Bagian Ratifikasi Sekneg melalui

hierarki yang sama seperti sebelumnya dan dituangkan ke dalam Lembaga Negara oleh Sekneg ,

untuk kemudian didistribusikan kepada Daftar A dan Daftar B . Daftar A terdiri dari lembaga

tertinggi dan lembaga tinggi negara , dan Daftar B adalah departemen – departemen / instansi

terkait. Pendistribusian ini disertai dengan autentifikasi yang dikeluarkan oleh kepala Biro

Hukum . Adapun perjanjian yang telah diratifikasi dengan keputusan presiden , sejak berlakunya

UU No. 24 Tahun 2000 antara lain adalah sebagai berikut (Sumber Biro Hukum Setneg RI).

Indonesia juga telah menandantangani, meratifikasi dan menyetujui berbagai perjanjian

lingkungan multilateral yaitu Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer dan

Montreal Protocol dan United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

RATIFIKASI KONVENSI Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer dan

Montreal Protocol

Konvensi Wina yang dilakukan pada tanggal 22 maret 1985, menggambarkan Komitmen para

pihak (parties) untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari pengaruh penipisan

lapisan ozon dan bagaimana negara negara harus bekerjasama dalam penelitian, pengamatan

kondisi ozon dan pertukaran informasi.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal dan Amandemen

London melalui ketetapan Keppres No. 23 Tahun 1992. Pelaksanaan program perlindungan

lapisan ozon di Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai instansi yang

bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Dalam mendukung pelaksanaan program

perlindungan lapisan ozon, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perangkat hukum yang

mengatur perdagangan dan penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO). Sampai tahun 2002,

perangkat hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut :

- Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1992 pada tanggal 13 Mei 1992. Pengaturan

Mengenai Masalah Perlindungan Lapisan Ozon serta Pengurangan Secara Bertahap

Bahan-bahan Penipis Lapisan Ozon

- Keputusan Presiden RI No. 92 Tahun 1998, tentang pengesahan Montreal Protocol on

Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992 Protocol Montreal tentang

zat-zat yang merusak lapisan ozon, Copenhagen 1992.

- Peraturan Pemerintah RI, No. 74 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun

- Peraturan PresidenNo. 33 Tahun 2005 Ratifikasi amandemen Beijing. Tentang Masukan

bahan Bromochloromethan dan pengendalian produksi dan Perdagangan

hydrochloloflourocarbon

- Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2005 Ratifikasi amandemen Montreal (PENGESAHAN

MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES

THAT DEPLETE THE OZONE LAYER)

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1/1998, tentang

perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

230/MPP/Kep/7/97, tentang barang yang diatur Tata Niaga Impornya.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 110/MPP/Kep/1/1998, tentang

larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta

memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting

Substances). Bahan kimia yang masuk dalam daftar BPO adalah CFC, Carbon Tetra

Chloride (CTC), Tri Chloroethane (TCA), Methyl Bromide (MBr), Halon dan R-502

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 410/MPP/Kep/9/1998, tentang

perubahan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1/1998, tentang

perubahan Kepmen dan Perdagangan RI No. 230/MPP/Kep/7/97, tentang barang yang

diatur Tata Niaga Impornya.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 411/MPP/Kep/9/1998, tentang

tentang perubahan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1/1998,

tentang perubahan Kepmen dan Perdagangan RI No. 230/MPP/Kep/7/97, tentang barang

yang diatur Tata Niaga Impornya.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 789/MPP/Kep/12/2002,

tentang perubahan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1/1998,

tentang perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

230/MPP/Kep/7/97, tentang barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah

diubah dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 411/MPP/Kep/9/1998.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 790/MPP/Kep/12/2002,

tentang perubahan Kepmen perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan RI No. 110/MPP/Kep/1/1998 tentang tentang larangan memproduksi dan

memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan

memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances)

sebagaimana telah diubah dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No.

410/MPP/Kep/9/1998.

- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 376/Menkes/PER/VIII/1990, tentang bahan, zat

warna, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetika (Anonim, 2009).

Diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif pemerintah, industry, dan

masyarakat dalam program perlindungan lapisan ozon, berupa peraturan dan sangsi bagi

pelanggar serta peningkatan pemahaman mengenai penanggulangan penipisan lapisan ozon,

memperkenalkan bahan, produk, dan teknologi yang tidak merusak lapisan ozon dengan

demikian lapisan ozon di stratosfer yang berperan sebagai pelindung kehidupan di Bumi dapat

berfungsi sebagaimana mestinya

Pemerintah memiliki peranan dalam penyusunan kebijakan/peraturan (tata niaga import,

larangan memproduksi BPO), melakukan riset untuk mencari alternative pengganti BPO,

mendorong indusri untuk alih teknologi secara bertahap jika dalam prosesnya menggunakan

BPO, melakukan pengawasan terhadap BPO, dan mensosialisaikan program dan kegiatan

perlindungan lapisan ozon kepada seluruh stakeholder dan masyarakat.

Indusri memiliki peranan dalam alih teknologi secara bertahap jika proses produksinya

menggunakan BPO dan melakukan riset untuk mencari alternative pengganti BPO.

Masyarakat juga memiliki peranan dalam mengendalikan kerusakan ozon yaitu dengan membeli

produk yang tidak mengandung BPO dan melakukan pengawasan sector terhadap sector

industry, jasa yang menggunakan BPO.

Yang telah dilakukan pemerintah Indonesian dalam Konvensi Wina:

- Indonesia telah sukses menghentikan konsumsikan CFC semenjak Desember 2007

- Indonesia sebagai negara Pihak yang meratifikasi Protokol Montreal ikut mendukung

keputusan masyarakat Internasional dalam upaya percepatan penghapusan HCFC

- HCFC masih memiliki Potensi Penyebab Penipisan Lapisan Ozon dan Berpotensi

Menyebabkan Pemanasan Global

Strategi yang dilakukan pemerintah:

- Pengaturan kuota import HCFC untuk mencegah terjadinya pertumbuhan konsumsi

HCFC yang akan menyulitkan tercapainya freeze ditahun 2013 dan penurunan 10% di

2015.

- Pengembangan perangkat peraturan yang mengatur import HCFC dan penggunaan HCFC

pada unit baru

- Pemberian Insentive dan Disincentive

- Peningkatan kapasitas semua pihak (industri, pemerintah dan masyarakat)

Peranan Pemerintah Daerah:

- mendukung upaya percepatan penghapusan HCFC terutama dalam memberikan asistensi

dan pengawasan kepada industripengguna HCFC didalam penggunaannya.

- pengelolaan BPO jenis lainnya yang masih tersimpan dalam peralatan maupun sebagai

stok lamamerupakan tantangan bersama dalam upaya mengendalikan emisi BPO ke

atmosfer.

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi ini kemudian diterapkan dalam berbagai bentuk

program-program maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata seperti melalui program

penghapusan bahan kimia penipis lapisan ozon dengan kegiatannya bekerjasama antara

Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa industri pengguna bahan penipis lapisan ozon.

Program serta kegiatan lainnya juga banyak dilakukan oleh kelompokkelompok utama

pembangunan berkelanjutan seperti LSM, perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya. Namun

masih banyak juga program atau kegiatan yang belum dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebagai contoh adalah diantaranya adalah kurangnya pengawasan terhadap perdagangan satwa

langka, penggunaan B3 dan pembuangan dan pencemaran limbah B3. Hal ini dikarenakan

keterbatasan sumberdaya manusia, dana dan kemampuan teknis (Pramudiant). Bila Protokol

Montreal dilakukan secara konsisten maka penipisan ozon akan terkendali dan pulih seperti

semula, bila tidak terkontrol maka lapisan ozon akan terus turun sampai pada titik yang tidak

diinginkan

Ratifikasi United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

UNCCD merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan di

Negara-negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang Serius, terutama di

Afrika), di Paris, Perancis pada tanggal 17 Juni 1994 dan ditandatangani oleh delegasi

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1994. Konvensi ini mengintegrasikan

pinsip keadilan dan perlawanan terhadap kemiskinan.

Mengakui lebih lanjut pentingnya penyediaan aturan, untuk negara-negara berkembang yang

terkena, terutama di Afrika, tentang sarana yang efektif, di antaranya sumber keuangan yang

besar, termasuk dana tambahan dan baru, dan akses teknologi, yang tanpa hal itu akan

menyulitkan mereka untuk menerapkan secara penuh komitmen mereka sesuai Konvensi ini,

Menyampaikan keprihatinan mengenai dampak penggurunan dan kekeringan di negara yang

terkena di Asia Tengah dan Transkaukasus, Menekankan pentingnya peranan yang dimainkan

kaum wanita di wilayah yang terkena penggurunan dan/atau kekeringan, terutama di kawasan

pedesaan negara berkembang, dan pentingnya menjamin keikutsertaan penuh baik pria dan

wanita pada semua tingkatan program untuk memerangi penggurunan dan mengurangi dampak

kekeringan, Menegaskan peranan khusus organisasi-organisasi nonpemerintah dan kelompok

utama lainnya dalam program-program untuk memerangi penggurunan dan mengurangi dampak

kekeringan, Memperhatikan hubungan antara penggurunan dan masalah lingkungan dengan

dimensi global lainnya yang dihadapi oleh masyarakat nasional dan internasional,

Memperhatikan juga sumbangan yang bisa dilakukan oleh upaya-upaya memerangi penggurunan

untuk mencapai tujuan Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim, Konvensi

Keanekaragaman Hayati dan konvensi-konvensi lingkungan terkait lainnya, Mempercayai bahwa

strategi untuk memerangi penggurunan dan mengurangi dampak kekeringan akan sangat efektif

jika didasarkan pada pengamatan sistematis yang baik dan pengetahuan keilmuan yang cukup

dan jika semua itu terus menerus dikaji ulang. Mengakui kebutuhan mendesak untuk

meningkatkan efektivitas dan koordinasi kerja sama internasional untuk memudahkan penerapan

rencana dan prioritas nasional, Memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam

memerangi penggurunan dan mengurangi dampak kekeringan untuk kepentingan generasi

sekarang dan mendatang,

Sebagai salah satu wujud kepedulian Negara kita dan solidaritas terhadap masalah degradasi

lahan global, pada tahun 1998 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Penanggulangan

Degradasi Lahan dan kekeringan atau United Nations Convention to Combat Desertification,

yang disingkat UNCCD, melalui Keputusan Presiden No. 135 tahun 1998. UNCCD juga

dikenal sebagai konvensi Rio, yaitu konvensi hasil Pertemuan Bumi di Rio de Janeiro bersama

dua konvensi lingkungan lainnya, yaitu CBD (konvensi keanekaragaman hayati) dan UNFCCC

(konvensi kerangka kerja perubahan iklim). Dengan diratifikasinya konvensi UNCCD oleh

Indonesia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memperingati dan menyadarkan

masyarakat akan bahayanya degradasi lahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan.

Upaya-upaya Departemen Kehutanan yang dilaksanakan untuk mengajak masyarakat secara

bersama-sama menanam pohon melalui kampanye Indonesia menanam, seperti Gerakan

Nasional Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Gerhan), Aksi Penanaman Serentak

Indonesia (APSI), Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP) adalah merupakan

implementasi dari konvensi UNCCD tersebut di Indonesia. Demikian juga pengembangan Hutan

Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dilakukan pada

lahan-lahan yang harus dilindungi. Namun demikian akhir-akhir ini kegiatan dimaksud lebih

banyak hanya dikaitkan dengan penyerapan karbon sebagai implementasi kerangka kerja

konvensi perubahan iklim (UNFCCC).

DAFTAR PUSTAKA

UNEP. 2001.The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer & The Montreal

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Kenya. Available at :

http://www.unep.org/ozone

Wikipedia. 2011. Definisi Ratifikasi. Available at: http://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi

Anonim. 2009. Program perlindungan lapisan Ozon dan Bahan-bahan Perusak Lapisan Ozon.

Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan. Jakarta.