0

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TUGAS SEMINAR PAJAK

SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI LUAR NEGERI

Disusun oleh:

Anak Agung Adi Prasetya (144060006065) / 06

Ari Kuswantoro (144060005999) / 09

Dimas Guntoro (144060005997) / 13

Dwiki Riwanto (144060005827) / 16

Rinda Septiani (144060005753) / 28

Wuyung Mutoha (144060005865) / 34

Mahasiswa Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus

Kelas 9D

Tahun 2015

1

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan Negara Indonesia dari sektor

pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan

roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan secara persentase,

setidaknya pajak memenuhi lebih dari 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir. Salah satu jenis pajak yang menopang

perekonomian negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan

terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), penentuan subjek pajak menjadi sangat

penting untuk dipahami untuk menentukkan siapa saja yang dapat atau tidak dikenakan pajak.

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat

subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi

wajib pajak apabila telah memenuhi syarat-syarat objektif. Berdasarkan UU PPh No. 36 tahun

2008, Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Batasan pembahasan paper ini adalah mengenai subjek pajak luar negeri. Berdasarkan UU PPh

No. 36 tahun 2008, Subjek pajak luar negeri adalah (a) orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan (b) orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Munculnya istilah wajib pajak luar negeri ini dilatar belakangi oleh adanya asas

pengenaan pajak yang dianut Indonesia. Berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008, Asas

pengenaan pajak yang dianut di Indonesia adalah asas domisili dan asas sumber sekaligus,

khususnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai siapa penerima penghasilan (subjek

pajak) dan juga penghasilan itu sendiri (objek pajak). Selain itu, Indonesia juga menganut asas

2

kewarganegaraan yang parsial, khususnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai

pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle),

berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau

diperoleh orang pribadi atau badan yang berdomisili di wilayah negara atau apabila badan yang

bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Sehingga muncul adanya subjek pajak

dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) UU PPh.

Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan

yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang

bersangkutan dari sumbersumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi

persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan

tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau

berasal dari negara itu.Sehingga muncul adanya subjek pajak luar negeri sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 Ayat (4) UU PPh.

Paper ini akan menjelaskan mulai dari pengertian subjek pajak secara umum, subjek

pajak luar negeri, serta contoh-contoh pengaplikasian subjek pajak di negara asing.

3

SUBJEK PAJAK

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008,

disebutkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. 1. Orang Pribadi,

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia

ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan

yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan

pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisai lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,

merupakan Subjek Pajak, tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap

unit dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh

pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

c. Bentuk Usaha Tetap.

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

4

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1) Tempat kedudukan manajemen;

2) Cabang perusahaan;

3) Kantor perwakilan;

4) Gedung kantor;

5) Pabrik;

6) Bengkel;

7) Gudang;

8) Ruang untuk promosi dan penjualan;

9) Pertambangan dan penggaian sumber alam;

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orag lain, sepanjang

dilakukan lebih dari 60(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan;

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas;

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia;

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan

usaha melalui internet.

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri

sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Kelompok kami akan membahas secara lebih rinci mengenai subjek pajak luar negeri yang

akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

5

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Subjek Pajak luar negeri

adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam rangka memberikan kepastian atas perlakuan Pajak Penghasilan bagi orang

pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, Direktur Jenderal Pajak

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan

Pajak Penghasilan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan tersebut mengatur tentang

hal-hal sebagai berikut:

1. Yang dimaksud Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi WNI yang bekerja di

luar negeri >183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sehingga ditetapkan sebagai Subjek Pajak

Luar Negeri (SPLN);

2. Penghasilan dari luar negeri sehubungan dengan pekerjaan di luar negeri dan telah dikenai

pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia,

3. Dalam hal Pekerja Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka

penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Orang pribadi ini sebagaimana yang dimaksud di atas tetap merupakan subjek pajak

dalam negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda

pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri. Dokumen tersebut antara

lain :

1. green card,

6

2. identity card,

3. student card,

4. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik

Indonesia diluar negeri,

5. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri, atau

6. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Dengan begitu, jika TKI bekerja di Luar Negeri lebih dari 183 hari maka jadi subjek

pajak luar negeri. Dengan para TKI menjadi WPLN, maka administrasi perpajakan Indonesia

tidak dapat menjangkau mereka karena administrasi perpajakan Indonesia hanya menjangkau

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Menurut Pasal 2A UU PPh kewajiban subjektif dari

orang pribadi subjek pajak dalam negeri akan berakhir pada saat meninggal dunia atau

meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya. Sedangkan untuk TKI, kemungkinan

mereka untuk meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya juga masih belum pasti

sehingga terjadi kerancuan apakah mereka termasuk WPDN atau WPLN.

Untuk menyikapi kerancuan antara WPLN dan WPDN pada TKI, maka TKI

disarankan untuk mengajukan permohonan WP non-efektif sesuai dengan Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak No.SE -89/PJ/2009. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa

salah satu syarat untuk menjadi WP NE yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat

tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan. Status NE tidak akan menghapus NPWP tetapi ada keuntungan bagi Wajib

Pajak NE yang tidak menyampaikan SPT yaitu tidak diterbitkan Surat Teguran.

Di sisi lain, Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-2/PJ/2009 ini membuat

ketentuan baru dengan membuat batas baru antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak

luar negeri. Di UU PPh, time test 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan digunakan untuk

menguji warga negara asing apakah dia sudah termasuk subjek pajak dalam negeri. Akan tetapi,

time test 183 hari pada peraturan ini digunakan untuk menguji WNI apakah dia sudah termasuk

subjek pajak luar negeri.

7

BENCHMARK DENGAN NEGARA LAIN

I. Subyek Pajak Penghasilan Amerika Serikat

Warga negara Amerika dan penduduk asing adalah subjek pajak atas pendapatannya

yang diperoleh di seluruh dunia. Warga negara Amerika dan penduduk asing dapat

dikecualikan dari pengenaan pajak bila memiliki penghasilan paling tinggi $97.600

(untuk tahun 2013) dari pendapatan diluar negeri ditambah biaya perumahan jika mereka

memenuhi tes kualifikasi yang ditentukan dan jika mereka mengajukan pengembalian pajak

untuk mengklaim pengecualian.

Penduduk asing yang tidak bertempat tinggal di amerika merupakan subjek pajak

Amerika atas penghasilan yang secara efektif diperoleh sehubungan dengan perdagangan

atau hubungan bisnis dengan Amerika dan atas penghasilan tetap atau ditentukan di Amerika,

pendapatan tahunan atau periodik, laba atau penghasilan (penghasilan investasi umum

termasuk dividen royalti dan pendapatan sewa). Penghasilan investasi di Amerika dikenakan

pajak pada gross basis dengan tarif tetap 30%.

Status Kependudukan Untuk Kepentingan Perpajakan

Kependudukan untuk tujuan pajak penghasilan umumnya tidak dipengaruhi oleh status

imigrasi seseorang. Umumnya, warga asing dapat dianggap penduduk asing jika mereka

penduduk tetap sah (pemegang green card) atau jika secara fisik telah berada cukup lama

berada di Amerika dengan tes kehadiran subtansial. Dengan adanya tes kehadiran

substansial, warga asing dianggap menjadi penduduk Amerika jika memenuhi kondisi

dibawah ini:

Seseorang berada di Amerika Serikat untuk paling tidak 31 hari selama tahun berjalan.

Seseorang dianggap berada untuk paling tidak 183 hari selama 3 tahun berturut-turut

pada masa periode tes termasuk tahun berjalan, menggunakan formula tertimbang

dengan persentase sebagai berikut:

o Tahun berjalan 100%

o 1 tahun sebelumnya 33,33%

o 2 tahun sebelumnya 16,67%

Ada beberapa pengecualian atas keberadaan seseorang saat pelaksanaan tes:

8

Hari dimana keberadaan seseorang di US sebagai pelajar, pengajar atau pelatih,

atau jika ada kondisi kesehatan yang menghambat keberangkatan, tidak dihitung.

Seseorang mungkin diakui sebagai bukan penduduk Amerika berdasarkan

kedekatan hubungan (seperti tax home) dengan negara lain.

Perjanjian pajak penghasilan bilateral dapat membatalkan aturan pajak domestik

Amerika bagi penduduk ganda.

Pada situasi tertentu, akan menjadi bermanfaat bagi seseorang untuk dianggap

penduduk amerika dengan tujuan pajak penghasilan.

Keringanan Pajak Berganda dan Pajak Penghasilan

Kredit pajak luar negeri adalah sarana yang digunakan oleh individu di Amerika

Serikat untuk menghindari atas pengenaan pajak dua kali dari Negara asing dan dari Amerika

Serikat. Umumnya, kredit pajak luar negeri memungkinkan WP AS untuk mengurangi

pajaknya sesuai jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar ke pemerintah asing atau sesuai

pada batasan-batasan sesuai ketentuan berlaku.

Kredit pajak luar negeri umumnya terbatas dan jumlahnya lebih rendah dari pajak yang

telah sebenarnya dibayar atau yang masih harus dibayar ke pemerintah asing. Keterbatasan ini

karena ada pengklasifikasian menjadi 2 kategori pendapatan yaitu kategori pendapatan

pasif dan kategori pendapatan umum , yang meliputi pendapatan dari jasa pribadi.

Aturan khusus berlaku bagi orang asing non-residen yang merupakan penduduk dari

negara-negara yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat. Amerika

Serikat telah menandatangani perjanjian pajak ganda dengan 58 negara salah satunya dengan

Indonesia yang ditandatangani pada 11 Juli 1988 tentang Persetujuan Antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Amerika Untuk Penghindaran Pajak Berganda

Dan Pencegahan Pengelakan pajak berkenaan dengan pajak penghasilan.

Perjanjian Pajak Berganda antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat, maka

ketentuan mengenai penduduk asing tidak lagi mengikuti ketentuan yang ditetapkan AS akan

tetapi mengikuti perjanjian pajak berganda yang telah ditandatangani oleh kedua negara

tersebut.

Sesuai pasal 4 perjanjian pajak Indonesia-AS, penduduk suatu Negara pihak pada

perjanjian ialah setiap orang/badan, yang menurut Negara tersebut dapat dikenakan pajak di

9

negara tersebut berdasarkan domisili, tempat kehadiran, tempat pendirian, tempat kedudukan

manajemen, atau dasar lainnya yang sifatnya serupa. Untuk kepentingan perpajakan Amerika

Serikat, dalam hal partnership, estate atau trust, istilah penduduk suatu Negara pihak pada

perjanjian yang hanya berlaku sepanjang penghasilan yang diperoleh partnership, estate, atau

trust tersebut dapat dikenakan pajak AS sebagaimana penghasilan yang diperoleh penduduk,

baik penghasilan tersebut ada ditangannya maupun penghasilan tersebut ada di tangan pihak

lain.

Orang pribadi menjadi penduduk dikedua Negara pihak pada perjanjian maka :

a) Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Perjanjian di mana ia

mempunyai tempat tinggal tetap. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap di

kedua Negara Pihak pada Perjanjian atau sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal

tetap di salah satu Negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak

pada Perjanjian di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang

lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya);

b) jika Negara Pihak pada Perjanjian yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat

ditentukan,ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Perjanjian di

mana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam;

c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara Pihak pada Perjanjian

atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, ia akan dianggap

sebagai penduduk Negara Pihak pada Perjanjian di mana ia menjadi warga negara; dan

d) jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara Pihak pada Perjanjian atau sama sekali

tidak menjadi warga negara salah satu Negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang

berwenang dari Negara Pihak pada Perjanjian akan menyelesaikan masalahnya

berdasarkan persetujuan bersama.Tempat tinggal tetap dalam hal ini adalah tempat di

mana orang pribadi menetap bersama keluarganya.

10

CONTOH KASUS

Contoh Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan PPh Terutang Bagi Bentuk Usaha Tetap

Untuk Tahun Pajak 2013 Diuraikan Berikut Ini:

- Peredaran bruto Rp10.000.000.000

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara Penghasilan Rp 8.000.000.000 (-)

Rp 2.000.000.000

- Penghasilan bunga Rp 50.000.000

- Penjualan langsung barang yang sejenis

dengan barang yang dijual bentuk usaha

tetap oleh kantor pusat Rp 2.000.000.000

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan Rp 1.500.000.000(-)

Rp 500.000.000

- Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang

mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap Rp 1.000.000.000(+)

Rp 3.550.000.000

- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-undang PPh Rp 450.000.000(-)

- Penghasilan Kena Pajak Rp 3.100.000.000

- PPh badan terutang (Corporate Income Tax) = 25%xRp3.100.000.000 Rp 775.000.000

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang PPh, selain dikenai PPh atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, bentuk usaha tetap berkewajiban melakukan

pemotongan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha

tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Melanjutkan contoh di atas, maka besarnya PPh Pasal 26 ayat (4) adalah :

- Penghasilan Kena Pajak Rp 3.100.000.000

- PPh terutang Rp 775.000.000

- Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh terutang Rp 2.325.000.000

- PPh Pasal 26 ayat (4) = 20% x Rp2.325.000.000 Rp 465.000.000

11

Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Pembayaran Premi Asuransi Ke Luar Negeri

Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT A, mengasuransikan bangunan bertingkat

langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 1995

sebesar Rp. 1 milyar. Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah :

50% x Rp 1 milyar = Rp. 500.000.000,00.

Sehingga besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT A selama tahun 1995 adalah :

20% x Rp. 500.000.000,00 = Rp. 100.000.000,00 (10% x Rp. 1 milyar).

Jika PT A mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT B, dengan membayar

jumlah premi yang sama sebesar Rp. 1 milyar, dan kemudian PT.B mere-asuransikan sebagian polis

asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp. 500 juta,

maka besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di luar negeri adalah :

10% x Rp. 500 juta = Rp. 50.000.000,00 dan

PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT B adalah :

20% x Rp. 50 juta = Rp. 10.000.000,00 (2% x Rp. 500.000.000,00).

Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia yang Diterima

atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Jason Bourne wajib pajak luar negeri melakukan transaksi penjualan jam tangan mewah di

Indonesia seharga Rp 12.000.000.000,00. Besarnya perkiraan penghasilan neto Jason Bourne adalah :

25% x Rp 12 milyar = Rp. 3.000.000.000,00.

Sehingga besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT A selama tahun 1995 adalah :

20% x Rp. 3.000.000.000,00 = Rp. 600.000.000,00 (5% x Rp. 12 milyar).

Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Penghasilan Pegawai Dengan Status Wajib Pajak

Luar Negeri Yang Memperoleh Gaji Sebagian Atau Seluruhnya Dalam Mata Uang Asing

Russel Fredriksen adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia

berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia memperoleh gaji pada bulan Maret sebesar US $

2,500 sebulan. Kurs menteri keuangan pada saat pemotongan adalah Rp 11.500,00 untuk US $ 1.00.

Maka penghitungan gaji Russel Fredriksen adalah :

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan = US $ 2,500 x Rp 11.500,00 = Rp 28.750.000,00

PPh Pasal 26 terutang sebesar = 20% x Rp 28.750.000,00 = Rp 5.750.000,00

12

Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Hadiah yang Diterima Atlet Wajib Pajak Luar

Negeri

Rojer Feder adalah atlet wajib pajak luar negeri yang memenangkan sebuah turnamen di Indonesia dan

berhak atas hadiah senilai US $ 10,000. Kurs menteri keuangan pada saat pemotongan adalah Rp

11.500,00 untuk US $ 1.00.

Maka atas hadiah yang diperoleh Rojer Feder tersebut dikenakan PPh Pasal 26 sebesar :

20% x penghasilan bruto = 20% x (US $ 10,000 x Rp 11.500,00)

= 20% x Rp 115.000.000,00

= Rp 23.000.000,00

13

SIMPULAN

Dari pemaparan makalah mengenai subjek pajak orang pribadi luar negeri, dapat

diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Istilah wajib pajak luar negeri ini dilatar belakangi oleh adanya asas pengenaan pajak

yang dianut Indonesia yang diatur dalam UU PPh No. 36 tahun 2008, yaitu asas

domisili dan asas sumber sekaligus, khususnya dalam ketentuan yang mengatur

mengenai siapa penerima penghasilan (subjek pajak) dan juga penghasilan itu sendiri

(objek pajak). Selain itu, Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial,

khususnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk

orang pribadi.

2. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36

tahun 2008, disebutkan bahwa Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat

tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

3. Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia. Dan Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yang yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat, maka

ketentuan mengenai penduduk asing tidak lagi mengikuti ketentuan yang ditetapkan

AS akan tetapi mengikuti perjanjian pajak berganda yang telah ditandatangani oleh

kedua negara tersebut. Sesuai pasal 4 perjanjian pajak Indonesia-AS, penduduk suatu

Negara pihak pada perjanjian ialah setiap orang/badan, yang menurut Negara tersebut

dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisili, tempat kehadiran,

tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen, atau dasar lainnya yang sifatnya

serupa. Untuk kepentingan perpajakan Amerika Serikat, dalam hal partnership, estate

atau trust, istilah penduduk suatu Negara pihak pada perjanjian yang hanya berlaku

14

sepanjang penghasilan yang diperoleh partnership, estate, atau trust tersebut dapat

dikenakan pajak AS sebagaimana penghasilan yang diperoleh penduduk, baik

penghasilan tersebut ada ditangannya maupun penghasilan tersebut ada di tangan pihak

lain.

5. Untuk menghindari pajak berganda, pajak penghasilan yang telah dibayarkan di luar

negeri dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 UU PPh. Untuk

mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar diluar negeri, wajib pajak harus

mengetahui tata cara dan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Untuk penghasilan

atas dividen dari luar negeri, apabila belum ada pajak yang secara nyata dibayarkan di

luar negeri atas dividen yang ditetapkan saat perolehannya, maka pajak atas dividen

tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri.

15

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan

bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-43/PJ/2011 Tentang Penentuan Subjek Pajak

Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri

TKI di Luar Negeri. http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/03/tki-di-luar-negeri.html, diakses

5 April 2015

PPh atas TKI di Luar Negeri. http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-atas-tki-

di-luar-negeri.html, diakses 5 April 2015

Pajak Internasional, http://ekonomister.blogspot.com/2009/05/pajak-internasional.html,

diakses 03 April 2015

Perpajakan Internasional, http://adithpurnama04.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-

false- false.html diakses tanggal 03 April 2015

Swiling, John. When Two Countries Claim an Individual as Resident, What's the Recourse?

.http://www.us.kpmg.com/microsite/tax/ies/tea/summer2003/stories/article06.htm

diakses 03 April 2015

Worldwide personal tax guide 2013 2014 United States of America. ,

http://www.pajakonline.com/engine/treaty/view.php?id=71&l=id