TUGAS KELOMPOK
MATA KULIAH PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Semester Genap 2015/2016
Judul Tugas:Kebijakan Pemerintah Mengenai Konversi Lahan
Pertanian Di Indonesia
Kelas:Agribisnis D
Dosen:Dr.Ir. E. Kusnadi Wikarta, MSIE.Ir. Endah Djuwendah,
M.Si.
Disusun Oleh :
Kelompok 5
NoNamaNPM
1.Chairun Nisa Asnawi150610120127
2.Gelda Amalia Hasanah150610120136
3.Luthfiyah150610120140
4.Devina Sela Almadia150610120144
5.Anita Cicilia Harimurti150610120154
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JATINANGOR
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami
berhasil menyelesaikan makalah ini dengan tepat pada waktunya dan
tanpa hambatan yang berarti. Tidak lupa pula kami ucapkan
terimakasih kepada Bapak Dr.Ir. E. Kusnadi Wikarta, MSIE. dan Ibu
Ir. Endah Djuwendah, M.Si yang senantiasa mengajari dan membimbing
kami hingga selesainya makalah kami ini dengan tepat waktu.
Makalah ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas pada mata
kuliah Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Makalah ini memberikan
pengetahuan mengenai teori konversi lahan, kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah dan implementasinya untuk mengurangi tingkat
konversi lahan.Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang
bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah
ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai
akhir. Semoga Allah selalu memberkati apa yang kita kerjakan.
Amin.
Jatinangor, 23 Maret 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
BAB I PENDAHULUAN1
BAB II PEMBAHASAN3
2.1 Lahan di Indonesia Berdasar Teori Lokasi (Von Thunen)3
2.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Konversi Lahan di
Indonesia5
2.3 Implementasi Upaya Pencegahan Konversi Lahan11BAB III
KESIMPULAN18DAFTAR PUSTAKA19BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan teori lokasi (Von Thunen) yang berkaitan dengan
kesuburan tanah serta tinggi rendahnya sewa lahan. Semakin jauh
lahan yang ingin disewa dari kota sebagai pusat pasar, maka sewa
lahan semakin rendah, yang mana perkembangan kota yang pesat memacu
terjadinya perubahan penggunaan lahan. Salah satu fenomena yang
cukup marak terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah konversi lahan.
Sumaryanto et al. (1994) menggarisbawahi bahwa sisi dampak negatif
utama akibat konversi lahan pertanian adalah hilangnya peluang atau
kesempatan dalam memproduksi hasil pertanian yang terkonversi.
Selain itu, kerugian tersebut juga berdampak pada hilangnya peluang
pendapatan dan kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak
langsung dari kegiatan ekonomi usahatani.
Isu konversi ini tentu saja merupakan keadaan yang harus
diwaspadai, karena konversi lahan pertanian berarti berkurangnya
luas areal pertanian, yang berarti pula produksi pertanian akan
menurun. Konversi lahan yang terjadi saat ini, tentu saja harus
diantisipasi dengan baik untuk meminimalisir dampak terhadap
produksi pertanian pada khususnya dan sektor pertanian pada
umumnya, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah.
Dalam makalah ini kelompok kami akan membahas secara lebih detail
mengenai kebijakan pemerintah berkaitan dengan konversi lahan
beserta implementasinya dalam upaya mencegah konversi lahan hingga
saat ini.1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah teori lokasi (Von Thunen) sudah sesuai dengan keadaan
di Indonesia?b. Apa kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah
berkaitan dengan tingginya konversi lahan ?c. Bagaimana
implementasi/pelaksanaannya upaya mencegah konversi lahan sampai
saat ini?
1.3 Tujuana. Mengetahui keberlakuan dari statement teori lokasi
(Von Thunen) di Indonesia.b. Mengetahui kebijakan apa yang
dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan tingginya konversi
lahan.
c. Mengetahui implementasi/pelaksanaannya upaya mencegah
konversi lahan sampai saat ini.
BAB II
PEMBAHASAN2.1 Lahan di Indonesia Berdasar Teori Lokasi (Von
Thunen)
Berdasarka teori yang telah kami pelajari pendapat kelompok kami
terhadap statement Von Thunen (Teori Lokasi) berkaitan dengan
kesuburan tanah serta tinggi rendahnya sewa lahan (Land-Rent).
Semakin jauh dari kota sebagai pusat pasar, maka sewa lahan semkin
rendah. Perkembangan kota yang pesat memacu terjadinya perubahan
penggunaan lahan (land use). Kondisi riil menunjukan terjadinya
Konversi Lahan dari pertanian menjadi non pertanian. Kelompok kami
setuju dengan statement tersebut, karena pada kondisi riil di
kehidupan nyata seperti itu. Semakin dekat lokasi lahan dengan kota
sebagai pusat pasar maka semakin mahal, karena semakin banyak pula
orang yang ingin berada di dekat kota.
Gambar 1. Hubungan Sewa Lahan dan Jarak dari Pusat Pasar
Kita bisa lihat dari gambar Hubungan Sewa Lahan dan Jarak dari
Pusat Pasar bahwa semakin jauh sewa lahan dari pusat pasar maka
semakin murah sewa lahan tersebut karena semakin jauh lokasinya
akan memerlukan biaya transportasi lebih mahal, semakin dekat
dengan pasar tidak memerlukan biaya transportasi produksi lebih
tinggi. Dan perkembangan kota yang pesat memacu terjadinya
perubahan penggunaan lahan (land use) dari lahan pertanian menjadi
non pertanian. Seperti contohnya penyusutan terjadi terutama pada
sawah rawa/ lebak dan sawah tadah hujan. Dalam periode 5 tahun
selanjutnya (tahun 20002005), menurut catatan BPS, terjadi
perluasan areal sawah dari 7,5 juta ha menjadi 7,8 juta ha atau
bertambah 0,3 juta ha (Tabel 3). Pertambahan luasan tersebut
dimungkinkan belum memperhitungkan adanya konversi lahan (terutama
di sekitar Pantai utara Pulau Jawa) sebagai dampak pesatnya
pembangunan akhir-akhir ini. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk
kegiatan pembangunan di luar sektor pertanian, konversi lahan
pertanian termasuk lahan sawah semakin sulit dihindari, dengan
demikian sebenarnya justru luasan lahan sawah terutama di Pulau
Jawa dan Bali dan sekitar kota-kota besar lainya cenderung semakin
berkurang. Penyusutan terjadi, justru pada lahan sawah yang telah
beririgasi dan mempunyai produktivitas yang tinggi.
Tabel 1. Lahan Sawah di Indonesia Tahun 1980, 1990, 2000 dan
2005 (dalam ha)
Di Pulau Jawa pada periode tahun 1980-an sampai tahun 1995-an
cenderung menunjukan adanya peningkatan luasan lahan sawah,
terutama pada sawah irigasi. Pada tahun 1980 tercatat luas area
sawah di Pulau Jawa seluas 3,48 juta ha dan pada tahun 1995 seluas
3,55 juta ha atau mengalami peningkatan sebesar 66.432 ha atau
bertambah 4.428 ha per tahun (0,12% per tahun). Namun selama 10
tahun terakhir (1995 s/d 2005) tercatat lahan sawah menyusut dari
3.556.376 ha, menjadi 3.235.533 ha, yaitu berkurang sebesar 320.843
ha (9,02%). Hal ini diduga sebagai akibat kebutuhan lahan untuk
pembangunan di sektor non pertanian.2.2 Kebijakan Pemerintah
Mengenai Konversi Lahan di IndonesiaSektor pertanian mempunyai
peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini
menyebabkan lahan pertanian menjadi faktor produksi pertanian yang
utama dan unik karena sulit digantikan dalam sebuah proses usaha
pertanian. Secara filosofis, lahan memang memiliki peran dan fungsi
sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Ini karena
di samping memiliki nilai ekonomis, lahan juga memiliki nilai
sosial, bahkan religius.
Akan tetapi, lahan pertanian menghadapi permasalahan konversi
lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian massif.
Sementara, keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan
pencetakan lahan sawah baru pun relatif kecil. Padahal,
ketersediaan lahan dalam usaha pertanian merupakan syarat mutlak
untuk mewujudkan peran sektor pertanian yang berkelanjutan,
terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Hal ini
tentu amat disayangkan mengingat potensi sektor pertanian Indonesia
yang membanggakan. Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak ada
penanganan lebih lanjut, maka dampaknya akan mengancam ketahanan
pangan nasional yang sangat berbahaya. Alih Fungsi Lahan Pertanian
Tanaman Pangan (Sawah)
Secara lebih detail, ada beberapa permasalahan yang dihadapi
lahan pertanian. Yang utama adalah pertambahan jumlah penduduk
Indonesia sebesar 1,3 sampai dengan 1,5 % per tahun. Dengan laju
pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi ini, diperkirakan pada
tahun 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 440 juta jiwa. Masalah
lainnya adalah kompetisi pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor
yang semakin ketat dan rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat
dasyat berdasarkan RTRW kabupaten/kota seluas 3,09 juta ha dari 7,8
juta ha lahan sawah menjadi permukiman, perindustrian, dan
lain-lain (BPS, 2004). Meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dan
dukungan dinamika dan kebutuhan pembangunan di setiap daerah secara
langsung atau tidak langsung memaksa terjadinya perubahan
penggunaan lahan-lahan pertanian, khususnya sawah, semakin
tinggi.
Selain itu, lahan sawah itu sendiri memiliki masalah, yaitu
tingkat produktivitas yang mendekati levelling off sehingga ada
tendensi total produksi relatif stagnan jika tidak diimbangi dengan
teknologi. Tiap tahun, terjadi intensifikasi dan kapasitas
perluasan areal sawah sekitar 40.000 ha.
Konversi sawah menjadi lahan non-pertanian dari tahun 1999 2002
mencapai 563.159 ha atau rata-rata 187.719,7 ha per tahun.
Sebenarnya neraca pertambahan luas lahan sawah sempat naik antara
tahun 1981 1999, yaitu seluas 1,6 juta ha. Namun antara tahun 1999
2002 terjadi penciutan luas lahan seluas 141.285 ha per tahun. Data
dari Biro Pusat Statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju
alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non-sawah sebesar
187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke nonpertanian
sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya
sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering
pertanian ke nonpertanian sebesar 9.152 ha per tahun. Hal ini dapat
terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Tren Neraca Lahan Sawah (ha)
Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya
menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah
satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi
tradisi dan budaya pertanian, dan menyebabkan semakin sempitnya
luas garapan usahatani. Hal ini merupakan salah satu sebab turunnya
kesejahteraan petani karena kegiatan usaha tani tidak lagi dapat
menjamin tingkat kehidupan yang layak bagi petani.
Terkait dengan alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi
penggunaan untuk sektor lain terutama industri, perumahan,
perdagangan dan jasa, Pemerintah dapat mengambil peran yang sangat
penting dalam upaya memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan
sebagai akibat dari proses konversi lahan terutama dalam
mengantisipasi penurunan produksi hasil pertanian dengan
memberlakukan kebijakan, antara lain :
Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Pasal 66
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan peruntukan pertanian ditetapkan
dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan
sebagai kawasan pertanian. Kawasan ini ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan abadi untuk mendukung ketahanan pangan nasional
dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
UU No. 26 Tahun 2007 Kawasan pertanian termasuk salah satu
bentuk pengembangan kawasan perdesaan yang berada di dalam wilayah
kabupaten, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang yang menyatakan, penataan ruang kawasan perdesaan
diselenggarakan di wilayah kabupaten, dapat berbentuk kawasan
agropolitan, dan diarahkan salah satunya untuk pertahanan kawasan
lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.
Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan
sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi
kekuatan hukum dan sebagai bentuk perhatian pemerintah khususnya
Kementerian Pertanian terhadap masalah alih fungsi lahan. Dalam
undang-undang tersebut diamanatkan beberapa kebijakan berupa
Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disusun oleh Pemerintah untuk
lebih memperkuat dan mendukung UU PLPPB ini. Untuk itu, disusunlah
Permentan No. 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan
Peruntukan Pertanian yang mengatur kawasan peruntukan pertanian
atas amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi
empat peruntukan yaitu kawasan budidaya tanaman pangan, perkebunan,
hortikultura, dan peternakan.
UU. No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan merupakan landasan hukum bagi penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) baik di tingkat pusat,
provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap provinsi dan kabupaten/kota
harus menetapkan luasan LP2B pada setiap RTRW-nya. Penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan juga merupakan amanat dari Pasal 20
dan 21 UU No. 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian dalam
Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kota, Pasal 23 UU No. 41 tahun
2009 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelajutan dalam
RTRW, dan Pasal 16, 26, 34 PP No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan
Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
Pemerintah sangat mendukung inisiatif-inisiatif dari pemangku
kebijakan di daerah dalam rangka perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak baik di
pusat maupun di daerah. Inisiatif ini, terutama yang dapat mengatur
hal-hal spesifik di daerah yang bersangkutan, sangat diperlukan
karena belum diatur dalam UU.
Pemerintah pusat sangat berkepentingan dalam melindungi lahan
pertanian pangan saat ini, khususnya lahan sawah yang mencapai 7,9
juta ha. Perlindungan lahan yang ada menjadi sangat penting
mengingat kebutuhan pangan akan terus meningkat. Diprediksi pada
tahun 2025, dengan asumsi alih fungsi lahan tetap sebesar 110.000
ha per tahun, maka lahan pertanian Indonesia sudah kurang dari 5
juta ha. Oleh sebab itu, selain menambah luas baku lahan, perlu
juga mempertahankan lahan pertanian pangan yang sudah ada saat
ini.
Secara legal seluruh lahan tanaman pangan ditetapkan menjadi
LP2B. Penetapan LP2B harus tetap memperhatikan kriteria penetapan
LP2B yang menyangkut kriteria potensi dan kesesuaian lahan,
ketersediaan infrastruktur yang telah dimanfaatkan sebagai lahan
pangan, dan memperhatikan aspek sosial ekonomi.
Perhitungan kebutuhan lahan minimal di tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota dapat dihitung dengan memprediksi
kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga dan selanjutnya
dikonversikan kepada kebutuhan lahan. Besaran kebutuhan lahan akan
berbeda tergantung pada pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi
pangan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu pemerintah dan daerah harus mewujudkan
perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi semaksimal
mungkin, mengingat sumber daya lahan untuk pertanian pangan (sawah)
di Jawa sangatlah potensial dan tidak tergantikan oleh pulau
manapun di Indonesia.
Di sisi lain laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang
pesat memerlukan lahan-lahan baru menimbulkan kompetisi penggunaan
lahan. Pemerintah daerah harus tegas menangani permasalahan ini.
Setiap rencana pembagunan yang membutuhkan lahan harus direncanakan
secara akuntabel dan transparan serta dengan hitungan angka
kebutuhan lahan dan lokasi yang jelas pada setiap periode
perencanaan pembangunan.
Pemerintah daerah khususnya provinsi juga harus mempertimbangkan
luas minimal lahan yang diperlukan untuk memproduksi pangan bagi
kemandirian pangan provinsi. Usulan penetapan luasan dari
masing-masing kabupaten/kota yang diverifikasi oleh pemerintah
provinsi merupakan dasar perencanaan provinsi dalam menetapkan
LP2B. Selanjutnya rencana penetapan tingkat provinsi akan menjadi
dasar perencanaan di tingkat kabupaten/kota.
Oleh sebab itu, provinsi bisa mengintervensi luas LP2B yang
diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota. apabila luas, lokasi dan
sebaran lahan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di
lapangan yang sebenarnya. Dalam hal penetapan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan provinsi sudah diatur dalam Perda RTRW maka
pemerintah kabupaten/kota harus mengikuti ketentuan yang telah
diatur dalam Perda RTRW provinsi tersebut.
Penetapan LP2B merupakan bentuk kerjasama atau kesepakatan
antara pemerintah daerah dan petani melalui kelompok tani. Karena
itu, kesepakatan menjadi konsensus dalam penetapan LP2B. Sesuai
dengan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang
Budidaya Tanaman dikatakan, apabila kebebasan petani memilih jenis
tanaman tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pemerintah maka
Pemerintah berkewajiban memberi jaminan kepada petani untuk
memperoleh penghasilan tertentu. Hal tersebut sudah diamanatkan
oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, bahwa kepada petani yang
lahannya ditetapkan sebagai LP2B akan mendapat insentif dan
perlindungan serta pemberdayaan petani seperti pada Pasal 38, 67,
dan 68.
Prioritas insentif LP2B diberikan dengan pertimbangan tipologi
LP2B, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi
lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha
pertanian dan praktek usaha tani ramah lingkungan. Bentuk-bentuk
insentif yang diberikan meliputi pengembangan infrastruktur
pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan
varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
penyediaan sarana dan prasarana pertaniana, jaminan penerbitan
sertifikat hak atas tanah pada LP2B dan penghargaan bagi petani
berprestasi tinggi.
Karena itu, para pengambil keputusan baik gubernur dan
bupati/walikota harus memahami peran RTRW sebagai landasan hukum
dalam pembangunan daerah, perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B). Untuk itu, sebaiknya Pemda menerapkan
mekanisme yang transparan, konsisten dan berkelanjutan dalam
pemanfaatan lahan. Pemda juga sudah saatnya mengikutsertakan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai anggota BKPRD provinsi dan
kabupaten/kota.Di atas semua kebijakan dan strategi tadi,
pencegahan alih fungsi lahan pertanian merupakan tanggung jawab
semua pihak. Maka perlu adanya kesadaran yang tinggi akan
pentingnya lahan pertanian demi keberlangsungan dan keberlanjutan
atas ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di masa
yang akan datang.
Sebagai amanat dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan lahan pertanian
pangan dapat terlindungi dan luasan lahan pertanian pangan
bertambah secara berkelanjutan dalam setiap RTRWP dan RTRWKK yang
akan ditetapkan. 2.3 Implementasi Upaya Pencegahan Konversi
LahanUpaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Alih Fungsi
Lahan
Jawa Tengah
Secara historis, upaya pengendalian terhadap perubahan
penggunaan lahan sawah di Jawa Tengah sebenarnya sudah dicanangkan
sejak dua puluh tahun lalu. Hal itu terlihat antara lain dalam
mekanisme perijinan yang disebut Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
dan diatur dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah No: 590/107/1985.
Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih bersifat
sporadis. Oleh karena itu pada tahun 1998 diterbitkanlah Keputusan
Gubernur/KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 06 tanggal 20 Juli 1998
tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah untuk
kegiatan non pertanian. Keputusan tersebut mengacu pada: (i)
Keputusan Presiden No.53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri yang
mengatur bahwa pembangunan Kawasan industri tidak boleh mengurangi
areal tanah sawah beririgasi ;(ii) SE Menteri Negara Agraria /
Kepala BPN No.410-1851 tanggal15 Juni 1994 dan No.410-2261 tanggal
22 Juli 1994 perihal Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi
Teknis untuk penggunaan non pertanian melalui penyusunan rencana
tata ruang; dan (iii) SE Ketua BAPPENAS selaku Ketua BKTRN
No.5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 yang disampaikan kepada
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, yang
memberikan petunjuk bahwa BKTRN tidak mengijinkan perubahan
penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non
pertanian.
Untuk meningkatkan efektivitas instrumen hukum yang telah
dibuat, strategi yang ditempuh adalah penjabaran lebih lanjut ke
ketentuan yang lebih operasional. Tekad dan komitmen Pemda Propinsi
Jawa Tengah dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian
secara tegas telah tertuang dalam Perda 21 Tahun 2003. Sebelumnya
(tanggal 30 Desember 2002) telah disetujui Nota Kesepahaman antara
Gubernur dengan Bupati/Walikota se Jawa Tengah, yang disetujui pula
oleh Ketua DPRD Propinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jawa
Tengah. Salah satu butir kesepahaman tersebut (butir ke lima)
menyebutkan: . . . . . . serta tidak merubah fungsi lahan sawah
beririgasi teknis menjadi lahan non pertanian. Komitmen ini juga
tertuang di dalam Renstra Pembangunan Daerah Jangka Menengah yaitu
Perda No.19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra Jawa Tengah 2003
2008. Pasal 15 ayat (4) dari dokumen tersebut secara eksplisit
menyebutkan tekad dalam: penetapan dan pemantapan lahan pertanian
abadi.Salah satu bentuk konkrit dari komitmen Pemda Propinsi Jawa
Tengah tentang analisis potensi tanah sawah di Jawa Tengah adalah
sebagai berikut (i) Dipertahankan : 1.022.570,86 ha (94,20%); (ii)
Dipertahankan Dengan Syarat : 20.055,77 ha ( 1,85%); (iii) Boleh
Dialih Fungsikan : 42.884,83 ha ( 3,95%). Sebagian besar dari
lokasi dan luasan tersebut telah dituangkan dalam dalam peta
digital.Dalam kaitan dengan kejelasan tentang pihak/lembaga yang
berwenang untuk menegakkannya, secara intensif masih dilakukan oleh
kantor BAPPEDA. Meskipun secara umum lembaga-lembaga yang terlibat
dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah telah memiliki pemahaman
yang sama tentang tujuan pengendalian alih fungsi lahan sawah,
namun target konkrit masih belum menyatu dan masing-masing instansi
masih bervariasi. Dinas Pertanian, BAPPEDA, dan Badan Pertanahan
Nasional tampaknya paling siap dengan target konkritnya. Namun
DPRD, Dinas Pekerjaan Umum/PU Pengairan, dan unit Pemda belum
mempunyai target konkrit. Sebagaimana halnya di tingkat Pusat,
penggunaan instrumen kompensasi di propinsi maupun kabupaten/kota
di Jawa Tengah masih belum ditetapkan. Dalam wacana, berbagai
institusi yang terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah
menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan
diperlukan instrumen ekonomi yang kondusif untuk meningkatkan
pendapatan petani. Dalam hubungan ini, bantuan teknis untuk
pengembangan teknologi dinilai perlu mendapat prioritas. Jawa Barat
Implementasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung sudah mencapai
pambuatan peraturan desa, dan sudah ada dua desa yang menetapkan
lahan pertanian berkelanjutan di dalam peraturan desa. Dengan
presentase pencapaian implementasi sebesar 1,91%. Strategi yang
bisa diambil yaitu melakukan sosialisasi secara bertahap disetiap
desa, Memberikan reward/ insentif untuk petani baik untuk buruh
tani ataupun pemilik sawah untuk memicu keinginannya menetapkan
lahan mereka untuk dijadikan lahan pertanian berkelanjutan,
Menetapkan peraturan pendukung seperti peraturan daerah untuk
kejelasan sanksi yang didapat bagi yang mengkonsevasikan
lahannya,dan memberikan motivasi kepada pemerintah agar berkomitmen
untuk menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian
berkelanjutan.
Daerah Istimewa Yogyakarta Secara konkrit Kabupaten Sleman telah
melakukan langkah-langkah kerja. Kabupaten tersebut telah membentuk
Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Sleman dengan SK. Bupati
Sleman No: 37/KEP.KDH/A/2003). Hal ini dapat dikatakan sebagai
salah satu inovasi kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas
pokok dari lembaga ini adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah.
Sedangkan fungsinya adalah (ayat 2): (a) menangani perumusan
kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan daerah, (b)
menangani pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang
pengendalian pertanahan daerah, dan (c) melaksanakan pemberian
pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten
Sleman.
Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengurangi konversi
lahan di DI. Yogyakarta adalah : 1. Program "zero conversion;
2. menahan laju konversi lahan pertanian yang cenderung
mengalami penyusutan dari tahun ke tahun
3. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan menaikkan
harga komoditas hasil pertanian (meningkatkan pendapatan
petani)
4. Pembentukan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah di Kab.
Sleman (satu-satunya di Indonesia)
5. Pengawasan alih fungsi lahan melalui pemetaaan dengan
menggunakan teknologi mutakhir (citra satelit)
6. Penyusunan rencana, sosialisasi dan pengawasan implementasi
tata ruang wilayah
7. Penetapan Lahan Abadi dengan pembayaran insentif dari
Pemerintah atas jika terjadi selisih dari pagu yang disepakati
bersama (pemilik lahan dengan pemerintah)
8. Farm consolidation & perubahan Pola Usaha Tani (Organic
Farming)
9. Kaji ulang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada
petani dan mengakibatkan terjadinya pengalihan hak
10. Kebijakan pemukiman vertikal.
Kelemahan kebijakan konversi lahan:
1. Rumusan obyek kebijakan yang kurang akurat
2. Komunikasi kebijakan
3. Sumberdaya organisasi
4. Birokrasi organisasi pelaksana kebijakan yang tidak
efisien
5. Sikap dan perilaku pelaksana kebijkan
6. Lingkungan kebijakan yang tidak kondusif
Perumusan kembali kebijakan konversi lahan perlu memerhatikan
:
1. Orientasi kebijakan konversi lahan hendaknya tidak hanya
terfokus pada upaya melarang konversi lahan sawah tetapi lebih
diarahkan pada upaya menekan dan menetralisir dampak negatif
konversi lahan.
2. Obyek kebijakan konversi lahan seharusnya tidak dirumuskan
berdasarkan jenis lahan pertanian tetapi berdasaekan kawasan
pertanian.
3. Pengendalisn konversi lahan jangan hanya mengandalkan pada
instrumen yuridis tetapi perlu didukung dengan instrumen ekonomi
dan instrumen yuridis yang dilengkapi dengan sangsi pelanggaran
yang jelas.
4. Implementasi kebijakan konversi lahan perlu dilaksanakan
secara sentralistis dan jika perlu dilaksananakan secara
desentralistis maka pemerintah pusat perlu mengembangkan instrumen
ekonomi yang dapat mendorong implementasi kebijakan konversi lahan
secara konsisten.
5. Meningkatkan sosialisasi kebijakan konversi lahan kepada para
pelaksana kebijakan dan masyarakat luas yang meliputi potensi
dampak negatif konversi lahan dan berbagai peraturan yang terkait
dengan masalah konversi lahan beserta sangsi yang berlaku.
Opsi-opsi Alternantif KebijakanTerdapat tiga aspek yang dapat
ditempuh dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah yang berkaitan
dengan penataan ruang (Gambar 2) yaitu: (1) aspek kepemilikan
lahan, (2) pengendalian dan penegakan hukum, dan (3) peningkatan
kualitas data dan informasi.
Terhadap aspek kepemilikan lahan maka opsi-opsi kebijakannya
adalah:1. Meningkatkan kekuatan negara untuk menetapkan, menjaga,
dan mengambilalih kepemilikan atas lahan-lahan pertanian
berkelanjutan sesuai UU No 41 tahun 2009. Termasuk dalam hal ini
adalah memperketat terhadap izin pemanfaatan ruang seperti yang
diatur dalam UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Salah satu
hal yang juga dapat mendukung efektifitas dan bersinergi dengan
pelaksanaan UU PLB adalah mempercepat pengesahan UU tentang
pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
2. Mengembangkan skema insentif baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah kepada masyarakat yang dengan sukarela
dapat mempertahankan fungsi kawasan pertanian lahan basahnya dan
tidak dilakukan alih fungsi ke penggunaan lainnya. Transparansi
perlu untuk keadilan dan melibatkan pemilik tanah dalam konversi
lahan dengan imbalan layak (jadi shareholder);
Terhadap aspek pengendalian dan penegakan hukum pelaksanaan
rencana tata ruang, maka opsi kebijakan yang dapat diambil
adalah:1. Dalam pendekatan hukum, RTRW perlu disempurnakan lebih
lanjut dan segera ditetapkan zonasi ruang yang lebih rinci terkait
dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat dan kondusif perlu
direvitalisasi dan penegakan hukum (law enforcement) harus
diperkuat melalui advokasi publik secara konsisten.2. Perlu
komitmen bersama seperti yang tertuang dalam RPJPN atau RPJMN
tentang pentingnya sektor pertanian, sehingga bisa dipahami seluruh
stakeholder. Hal ini juga bisa menjadi acuan Badan Koordinasi
Penataan Ruang (BKPRN) dimana Bappenas sebagai sekretarisnya dalam
menilai kebutuhan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan
pertanian seperti yang tertuang dalam RTRW.3. Perlu disusun rencana
tata ruang perdesaan sebagai landasan bagi pengembangan perdesaan
sebagai basis pengembangan sektor pertanian di Indonesia dan
mencegah terjadinya urbanisasi yang sangat haus akan tanah.4. Perlu
peningkatan koordinasi berbagai tingkatan pemerintahan dalam
pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan dan undang-undang yang telah
ditetapkan dalam arti memperkuat dan lebih mendayagunakan
BKPRN.Terhadap aspek peningkatan kualitas data dan informasi
opsi-opsi kebijakan yang dapat ditempuh adalah:1. Peningkatan
kualitas data dan informasi termasuk peta geografis sebagai basis
perencanaan pembangunan serta sebagai bagian dari transparansi
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan maupun
pelaksanaan pembangunan.2. Peningkatan kapasitas dan infrastruktur
Pusdatin Bappenas sebagai pusat informasi perencanaan pembangunan
nasional dan daerah dengan memanfaatan UU SIG yang telah
diterbitkan.
BAB III
KESIMPULAN
Permasalahan konversi lahan di Indonesia sangat berkaitan dengan
teori lokasi yang dicetuskan oleh Von Thunnen yaitu berkaitan
dengan kesuburan tanah serta tinggi rendahnya sewa lahan
(Land-Rent). Semakin jauh dari kota sebagai pusat pasar, maka sewa
lahan semkin rendah. Perkembangan kota yang pesat memacu terjadinya
perubahan penggunaan lahan (land use). Upaya yang dilakukan oleh
pemerintah adalah dengan dikeluarkannya peraturan peraturan yang
menyangkut penggunaan lahan di Indonesia seperti UU, Peraturan
Pemerintah, Perda, dll. Serta adanya perencanaan yang matang dalam
mengatur tata ruang suatu wilayah dan kebijakan mengenai penggunaan
lahan. Peraturan dan kebijakan mengenai penggunaan lahan yang
diberikan oleh pemerintah sudah cukup baik tetapi sayangnya dalam
hal implementasi kurang baik sehingga harus diperbaiki lagi
terutama pada aspek-aspek berikut: Perumusan obyek kebijakan
,Komunikasi kebijakan, Sumberdaya organisasi, Birokrasi organisasi
pelaksana kebijakan, Sikap dan perilaku pelaksana kebijkan, dan
Lingkungan kebijakan
DAFTAR PUSTAKA
BKPRN. 2012. Menata Kawasan Hutan dan Mempertahankan Lahan
Pertanian [online]. Tersedia:
https://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130107112207.pdf.
Html [21 Maret 2015].
Iqbal, Muhammad. 2007. Fenomena dan Strategi Kebijakan
Pemerintah Daerah dalam pengendalian Konversi Lahan Sawah di
Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat [online]. Tersedia:
http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ISU5-4a.pdf. Html
[21 Maret 2015].
Wahyunto. Vol.2. 2009. Lahan Sawah di Indonesia Sebagai
pendukung Ketahanan Pangan Nasional.
http://www.litbang.pertanian.go.id/warta-ip/pdf-file/5.wahyunto_ipvol18-2-2009.pdf.
Htm [22 Maret 2015].Irawan, Bambang. 2008. Meningkatkan Efektifitas
Kebijakan Konversi Lahan [online]. Tersedia :
http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/FAE26-2e.pdf [22
Maret 2015]Tatiek. 2013.1- Kajian [online]. Tersedia:
http://tatiek.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/1-kajian.pdf [ 22
Maret 2015]
Nugraharani, Dessy. 2014. Implementasi Kebijakan Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi
Lahan (Studi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat) [online].
Tersedia :
http://jurnal.unpad.ac.id/jurnal-faperta/article/download/4553/2489
[22 Maret 2015]
ii
