BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangIndonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam, dilain pihak terdapat berbagai keanekaragaman suku dan buadaya. Dengan keanekaragaman tersebut tidak mejadikan indonesia menjadi negara yang terpecah belah, malah sebaliknya dengan keanekaragaman tersebut menjadikan indonesia menjadi negara yang di kagumi oleh negara lain di sebabkan karena dapat mempertahankan keanegaragaman tersebut dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan luas suatu wilayah tentu di imbangi denagn pertumbuhan dan kepadatan penduduk, dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk tersebut akan berimplikasi pada pertumbuhan tenaga kerja. sehingga pemerintah perlu mebuka lapangan kerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Penduduk Indonesia dengan populasi sekitar 185 juta orang pada tahun 1990 merupakan jumlah keempat terbesar di dunia, yaitu setelah Republik Rakyat China, India, dan Amerika Serikat, jumlah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa negara berkembang lainnya. Walaupun dalam 10 tahun terakhir ini terjadi Penurunan. tetapi jumlahnya masih relatif besar dan memiliki rasio ketergantungan cukup tinggi. Sejak tahun 1971. hingga tahun 1980, rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun adalah 2,3%. Berdasarkan laporan survei Proyek Strategi Pembangunan Perkotaan Indonesia 1985 bahwa, jumlah penduduk indonesia diperkirakan terus rneningkat dan mencapai 210 juta orang pada tahun 2000.Namun keadaan tersebut tidak membuat Indonesia menelantarakan para penduduknya. Negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke- 4.di sebutkan tujuan Negara Indonesia yaitu Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umam, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemardekaan , perdamain abadi dan keadilan sosial. Dan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 di sebutkan bahwa tiap- tiap warga neragara berhak atas pekarjaan dam penghidupan yang layak bagi kemanusiaan..dan pasal 28D Ayat 2 di sebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalm hubungan kerja.[footnoteRef:2] [2: Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,Kartika, Surabaya, 2004]

Untuk mencapai tujuan amanat UUD 1945, maka pemerintah berkewajiban menampung dan mebuka lapangan kerja bagi rakyatnnya. Namun di sadari bahwa pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan pekerjaan. Untuk menyelesaikan permasalahn tersebut, maka pemerintah selayaknya membuka terobosan-terobosan dalam menangulanginya, yaitu dengan cara membuka kerja sama antara pemerintah dengan investor asing maupun dalam negeri, dan membuka kerja sama antar Negara .

Dari dimensi kesejahteraan sosial, karena sngat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, peran TKI cukup besar dalam membantu pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Di sisi, peran pemerintah yang sangat mulia tersebut haarus di barengi dengan menaggung beban yang cukup besar bagi TKI sendiri, dengan berbagi problematikanya, sedangkan di tinjau dari sosila politik, harus di akui masih banyak vestet- interest dari berbagai intansi serta sulitnya koordinasi konsolidasi antara pihak terkait yang masih acrut mautnya pelaksanaan kebijakan di dalam bidang ketenaga kerjaan ini. [footnoteRef:3] [3: Prof.Dr.Payaman J.Simanjutntak, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, kumpulan Artikel yang diterbitkan oleh Bitjen PPTKLN, Depnakertrans: http://www.kbrisingapura.com/docs/Buku_PLRT/isibuku.pdf]

Harus diakui bahwa keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi mereka yang akan mencari dan bekerja diluar negeri, melalui program penempatan TKI di luar negeri. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penempatan TKI diluar negeri, menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah pengangguran serta penerimaan devisa negara.. Di sisi lain, bekerja di luar negeri ditambah dengan motivasi kuat akan penghasilan yang relatif lebih tinggidibandingkan dengan penghasilan di dalam negeri, merupakan daya tarik tersendiri bagi Tenaga Kerja Indonesia.Salah satu upaya yang di anggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksnakaan pengiriman tenaga kerja keluar negeri melalui antarkerja antar negara. Pengiriman tyersebut setidak tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu :[footnoteRef:4] [4: Senjun H. Menulang dalam Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan : Bidang Hubungan Kerja,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 198]

1. mempererat hubungan antar negara ( negara pengirim dan negara penerima );2. mendorong terjadinya pengalaman kerja alih teknologi;3. meningkatkan pembayaran di dalam pembyaran neraca pembayarn negara ( devisa);Dengan pengiriman tenaga kerja keluar negeri tidak hanya membawa dampak positif bagi negara akan tetapi di lain pihak dapat membawa dampak negatif bagi kedua negara baik negara pengirim maupun negara penerima kususnya tenaga kerja itu sendiri. Adapun dapak negatif dari pengirim tenaga kerja yaitu mengurangi martabat dan harga diri dari negara pengirim, adanya kemungkanan tindak kekerasan dan pelecehan seksual khususnya bagi tenaga kerja perempun,sehingga menyebabkan pertentangan antara negara pengirim dan negara penerima. Negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat (dalam hal ini khususnya TKI) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, hal tersebut didasarkan pada penerapan pancasila yaitu sila ke lima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum oleh negara atau pemerintah lebih di tekankan pada unsur negara atau pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu . perlindungan hukum yang di berikan oleh negara kepada warga negaranya dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perlindungan buruh migran diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990. Di samping itu ada konvensi internasional lainnya. Sedangkan perlindungan terhadap TKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahu 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun Undang-Undang ini lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Selain itu perlindungan terhadap buruh migran diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.Perlindungan hukum akan terus diberikan kepada buruh yang berada pada kondisi ekonomi lemah terhadap kekuasaan pengusaha yang kuat secara sosial ekonomi dalam hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan.

Dalam literatur hukum buruh (Arbeidsbercherming) merupakan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh agar tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh pihak majikan. Perlindungan hukum bagi buruh migran, menurut Aloysius Uwiyono meliputi perlindungan sosial, perlindungan ekonomis, dan perlindungan teknis. Perlindungan sosial merupakan perlindungan yang bertujuan agar burug migran dijunjujng tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia pada umumnya, bukan sebagai faktor produksi belaka dan juga bukan sebagai komoditi.

B. Perumusan MasalahDari latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahannya yaitu:1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara tenaga kerja indonesia dengan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri di tinjau dari undang- undang nomor 39 tahun 2004 ?2. Apakah dengan adanya perjanjian kerja dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap TKI di luar negeri?C. Tujuan dan Manfaat Penelitian1. Tujuan PenelitianAdapun tujuan penelitian ini adalah:1. untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja antara tenaga kerja indonesia dengan pelaksan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri2. untuk mengetahi hak- hak dan kewajiban tenaga kerja indonesia dan hak-hak dan kewajiban pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia.2. Manfaat PenelitianDari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.1. Manfaat secara akedemisDari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi saya khususnya dan aktivitas akedemika pada umumnya tentang bentuk perjanjian serta hak dan kewajiban antara tenaga kerja indonesia dengan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri.2. Manfaat secara praktisDari penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat secara teoritis akan tetapi dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dam bagi para pihak yang berhubungan secara langsung baik tenaga kerja indonesia dan penyalur tenaga kerja indonesia itu sendiri tentang bentuk perjanjian serta hak dan kewajiban masing masing para pihak.D. Ruang Lingkup Penelitian Untuk menantisipasi terjadinya pembiasan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini hanya mengkaji bentuk perjanjian antara tenaga kerja indonesia dengan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri dan bentukbhak dan kewajiban tenaga kerja indonesia dan penyalur tenaga kerja indonesia diluar negeri di tijau dari Ungang undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perjanjian KerjaHubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,upah, dan perintah. Oleh karena itu pengusaha dan pekerja atau buruh (Lalu husni,2003:53).Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian halnyan dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan PKB. Atas dasar itulah, dalam pembahasan mengenai hubungan kerja ketiganya akan dibahas secara terpadu karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai komponen hubungan industrial.[footnoteRef:5] Perjanjian kerja yang dalam Bahasa Belanda disebut arbeid soverenkomst, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 160 (1a) KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihal lesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah oerintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan ekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. [5: Saprudin, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Aura Pustaka,Yogyakarta,2013,hal.25]

Selain pengertian normatif seperti tersebut di atas, Iman Soepomo (53:1983) berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikakan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata seperti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain, di bawah perintah ini menunjukan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya Wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketanagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.[footnoteRef:6] Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban lain yang akan dibicarakan secara tersendiri. Pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ini tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. [6: Ibid,hal.26]

Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja

Menurut Lalu Husni (2003), berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja yakni :1. Adanya unsur Work atau PekerjaanDalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdata pasal 1603a yang berbunyi :Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.2.Adanya unsur Perintah Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja, karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.[footnoteRef:7] [7: Ibid, hal.27]

3.Adanya Upah Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel. Para Pihak dalam Perjanjian KerjaPara pihak dalam pekerja yaitu pengusaha atau majikan dan pekerja atau buruh.Zaeni Aayhadie menyebut para pihak dalam perjanjian yaitu subjek pejanjian, bahwa subjek perjanjian adalah orang-orang yang terikat di dalamnya. Dengan pengertian ini maka subjek perjanjian kerja adalah pengusaha dan pekerja buruh.sementara itu, subjek perjanjian kerja bersama bukan hanya serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha saja tetapi juga pekerja atau buruh.[footnoteRef:8] [8: Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan : Bidang Hubungan Kerja,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.49]

Dari penjelasan di atas bahwa para pihak dalam perjanjian kerja tidak hanya melibatkan pegusaha atau serikat pekerja akan tetapi pekerja atau buruh, yang secara lansung terikat dengan para pengusaha yang mempekarjakan buruh tersebut.Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Pasal 10 di sebutkan bahwa para pihak dalam penempatan tenaga indonesia antara lain :a. Pemerintah b. Penempatan TKI swasta

Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat 1 di sebutkan bahwa perjanjian kerja di buat atas dasar :1. Kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;3. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan;4. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusiaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.[footnoteRef:9] [9: Saprudin, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Aura Pustaka,Yogyakarta,2013,hal.28]

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan menerikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras.Adanya pekerjaan yang diperjanjikan,dalam istilah pasal 1320 KUHPerdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, objek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang,ketertiban umum, dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam Hukum Perdata disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, kalau syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak dipenuhi syarat subjektif,maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua/wali atau pengampu bagim orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Oleh karena itu, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.[footnoteRef:10] [10: Ibid, hal 29]

Salim HS, menjelaskan syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :1. Adanya kesepakatan ( toesteming/ izin ) kedua belah pihakYang di maksud kedua belah pihak adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainya.1. Kecakapan bertindakKecakapan bertindak kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.c. Adanya objek perjanjian ( onderwerp der overeenskomst )Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi 9 pokok perjanjian ). Perstasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.( Yahya arhap,1986:36, mertokusumo, 1986:36)d. Adanya klausula yang halal (georloofde oorzaak )Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak di jelaskan pengertian orzaak ( klusula yang halal ). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya di sebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.[footnoteRef:11] [11: Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta,2005,Hal162-166 ]

Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja

1. Kewajiban Buruh/PekerjaDalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam pasal 1603,1603a,1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada intinya adalah sebagai berikut: Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum). Buruh/pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha;dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti-rugi dan denda.

2. Kewajiban Pengusaha Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjaanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturanke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikena dengan nama upah minimum, maupun pengaturan upah dalam peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini pentig guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima oleh pekerja terlampau rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum sekalipun. Kewajiban memberikan isitirahat/cuti; pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Kewajiban mengurua perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha wajib mengurua perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (pasal 1602xKUHPerdata). Dalam perkembangan hukum ketanagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasarkan pada ketentuan pasal 1602a KUHPerdata yang menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datangnya dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan barn, sehingga diperlakukan sesuai dengan pengalaman pekerjaannya.Kewajiban pekerja/buruh yang telah dipaparkan diatas merupakan hak penguasa atau pemberi kerja,sebaliknya kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja.[footnoteRef:12] [12: Saprudin, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Aura Pustaka,Yogyakarta,2013,hal.32-34]

3. Kewajiban lainyaKewajiban lain yang tidak kalah pentingnya dari seorang pengusaha adalah bertindak sebagai pengusaha yang baik. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian KerjaPerjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis (pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidaklaziman, sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketangakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan : Nama,alamat perusahaan, dan jenis usaha; Nama,jenis kelamin,umur, dan alamat pekerja/buruh; Jabatan atau jenis pekerjaan; Tempat pekerjaan; Besarnya upah dan cara pembayaran; Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan status pekerjanya adalah pekerja tetap.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis (pasal 57 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan segubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Masa percobaan adalah masa atau waktu untuk menilai kinerja dan kesungguhan, keahlian seorang pekerja. Lama masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak (tanpa izin dari pejabat yang berwenang). Ketentuan yang tidak membolehkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu karena perjanjian kerja berlangsung realtif singkat. Dalam masa percobaan ini pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan ekerjaannta akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan palingn lama 3 (tiga) tahun; Pekerjaan yang bersifat musiman; atau Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa erjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.[footnoteRef:13] [13: Saprudin, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Aura Pustaka,Yogyakarta,2013,hal.30-31]

Berakhirnya Perjanjian KerjaPerjanjian kerja berakhir sebagai mana di sebutkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 61.perjanjian kerja berakhir apabila :1. pekerja meninggal dunia;2. berakhirnya jangka waktu bekerja;3. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penempatan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan4. adanya keadaan kejadiantertentu yang di cantumkan dalam perjajian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

E. METODE PENELITIAN

Jenis PenelitianJenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang undangan dan peneliti ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode PendekatanMetode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti.Dalam penulisan proposal peenelitian ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah:a) Pendekatan Perundang-Undanganmerupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan pembuatan proposal penelitian ini.b) Pendekatan KomparatifYakni melakukan perbandingan terhadap peraturan peraturan perundangan yang diteliti dan juga perbandingan terhadap mahkamah konstitusi yang ada dibeberapa negara yang penulis peroleh dari buku-buku.c) Pendekatan HistorisMelakukan pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan, dan juga berkembang hak uji materiil di Indonesia. Sumber dan jenis bahan hukum Bahan hukum yakni berupa :a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum sekunder yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, referensi, makalah, majalah, hasil penelitian dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang meliputi, kamus hukum dan putusan mahkamah konstitusi.1. Analisis bahan hukumData yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.2. Tehnik pengumpulan bahan hukumDalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan studi dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian.F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan proposal penelitian ini secara runtun terdiri dari tiga bab yaitu :Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antar lain : latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.Bab kedua mencakup tinjauan pustaka tentang perjanjian kerja sebagai upaya memberikan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeri. Bab ini terdiri dari mengenai pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur dalam perjanjian kerja,para pihak dalam perjanjian kerja,syarat sahnya perjanjian kerja,kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja, dan berakhirnya dalam perjanjian kerja.Bab ketiga adalah penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB IIIPENUTUPKesimpulan : Berdasarkan penelitian yang diatas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Perjanjian Kerja sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikakan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata seperti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain, di bawah perintah ini menunjukan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi).

Saran : Untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI saya memberikan saran kepada :1. Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Kemenakertrans selaku regulator haruslah lebih berupaya dalam hal memberikan perlindungan bagi TKI dengan merevisi peraturan yang mengatur penempatan maupun perlindungan bagi TKI. Hal ini dikarenakan permasalahan TKI merupakan masalah yang sampai sekarang belum menemukan titik penyelesaian yang tepat. Revisi Undang-Undang Nomro 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan undang-undag tersebut rata-rata hanya mengatur tentang masalah penempatan, sedangkan ketentuan mengenai perlindungan yang kurang.

2. Tenaga Kerja IndonesiaCalon tenaga kerja Indonesia pada prakteknya harus lebih memperhatikan sert mentaati ketentuan yang berlaku, serta mencri informasi pekerjaan yang jelas dan latar belakang tempat yang dituju. Peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk perlindungan TKI sendiri, serta mencegah hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi. Pemerintah akan mengahadapi kesulitan apabila TKI tidak mengikuti prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia 2004, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Jakarta, Ganeca SainsIndonesia, 2004.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Surabaya: Kartika. 2006. Undang-undang Ketenagakerjaan, Jakarta, FakusmediaAsyhadiw, Zaeni. 2007. Hukum Kerja, Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta:PT Raja Grafindo PersadaKhakim, Abdul. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya BaktiAbdurrahman, Muslan.2007. Ketidakpatuhan TKI. Cetakan Pertama. Malang: UMM PressHS, Salim, 2005.Pengantar hukum Perdata Tertulis (BW),Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar GrafikaSimanjutnta,Payaman, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, kumpulan Artikel Depnakertrans: http://www.kbrisingapura.com/docs/Buku_PLRT/isibuku.pdf .Soepomo, Imam 1983. Pengantar Hukum Perburuhan, Surabaya.Saprudin,2013. Perkembangan Hukum Ketanagakerjaan di Indonesia.yogyakarta: Aura Pustaka

TUGAS METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUMPROPOSAL PENELITIAN TENTANG PERJANJIAN KERJA SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERIREGULER B

OLEH :VICKY NOVAL P.SB1A012420

Fakultas Hukum Universitas Lambung MangkuratBanjarmasin2014/2015