BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perseroan terbatas di zaman Romawi Kuno dahulu kala sudah
dikenal. Suatu badan hukum yang sangat mirip dengan perseroan
terbatas pada zaman modern sekarang ini, dahulu sudah dikenal pada
zaman Romawi Kuno, yang dikenal dengan nama etairia. Pada zaman
itu, sudah terdapat perundang-undangan yang mengakui suatu etairia
yang dapat bergerak di bidang komersial apa saja sepanjang badan
usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada zaman Romawi Kuno
tersebut, terdapat pula perseroan terbatas yang kemudian disebut
dengan istilah collegium yang disebut juga dengan istilah corpus
(berasal dari bahasa Inggris corporation) yang dapat diterjemahkan
sebagai perseroan terbatas. Sedangkan istilah societas yang ada
pada zaman Romawi Kuno setara dengan firma atau persekutuan perdata
yang ada pada saat itu. Kosep Collegium (istilah Indonesia =
kolegium) ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk
Inggris, Perancis, yang kemudian juga di bawa ke Amerika Serikat
(USA) dan ke berbagai koloni dari Inggris lainnya. Sebuah collegium
pada zaman itu haruslah beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang dimana para pendiri dan collegium disebut dengan istilah
collegue atau solades yang dalam istilah sekarang disebut para
pendiri dan pemegang saham perseroan terbatas. Adapun kewenangan
dari para collegium adalah : - Dapat memiliki aset sendiri ; - Hak
dan kewajiban collegium terpisah dari hak dan kewajiban para
anggotanya (sekarang pemegang saham) ; - Harta milik collegium
dapat disita dan menjadi jaminan hutang yang dibuat oleh collegium.
Pada zaman itu, proses untuk mendirikan suatu collegium adalah
dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang secara sukarela
melakukannya dan mempunyai
otoritas hukum untuk itu. Namun, jika suatu perkumpulan yang
bertindak seperti collegium, tetapi dia tidak didirikan dan tidak
mendpat lisensi sebagai collegium, maka istilahnya disebut sebagai
collegia illcita. Selain collegium, zaman Romawi Kuno ada juga
perkumpulan yang mirip dengan perseroan terbatas yang disebut
dengan istilah universitas, hanya saja universitas ini sejak abad
pertengahan kecenderungannya lebih banyak bergerak di bidang
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan seni. Istilah universitas sendiri
terus berkembang sampai pada saat ini dan pada taraf perkembangan
selanjutnya dibakukan menjadi istilah untuk menyebutkan perguruan
tinggi. Pada zaman Romawi Kuno ini, ada pula dikenal istilah
Municipum. Municipum adalah suatu perusahaan yang memiliki
kewenangan dan karakteristik seperti perusahaan biasa disertai
dengan hak dan kewajiban dari pemerintah daerah sebagai konsekuensi
dan keikutsertaan pemerintah daerah dalam municipum tersebut. Dalam
sistem hukum Romawi, collegium dan universitas mempunyai suatu
peraturan dasar yang disusun dan disetujui oleh para anggotanya dan
dalam peraturan dasar ini diangkat seorang atau lebih pengurus. Isi
peraturan dasar tersebut ditentukan bebas dan dibuat oleh para
pendirinya, sehingga sifat peraturan dasar dalam hal ini adalah
perjanjian (kontraktual) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
yang ada. Peraturan ini yang sekarang dikenal sebagai anggaran
dasar (statuta).
B. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia Perseroan terbatas
pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD
yang berlaku di Indonesia sejak tahu 1848 dan aturan tersebut
sekaligus membuktikan bahwa perseroan terbatas di Indonesia sudah
sejak lama dikenal. Selanjtunya, diatur pula dalam ketentuan Pasal
1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH
Perdata. Kemudian, sejak UU No. 1/1995 tentang PT berlaku mulai
tanggal 7 Maret 1996,maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD
tidak berlaku lagi. Jadi, yang menjadi acuan atau dasar dalam
membahas mengenai PT adalah UU No.1/1995 dan KUH Perdata sebagai
suatu undang-undang yang bersifat umum. Pada masa jajahan ini,
dikenal apa yang disebut dengan VOC yang merupakan perusahaan
dagang sebagai perseroan dalam bentuk primitif yang ada di
Indonesia.
Lamnya VOC memonopoli perdagangan di Indonesia membuktikan bahwa
VOC sebagai perusahaan telah mempunyai sendi-sendi bisnis dan
korporat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula
diberlakukan bagi golongan Eropa saja, sedangkan bagi penduduka
asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat
masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD
diberlakukan untuk golongan timur asing Cina. Sementara untuk
golongan timur asing lainnya seperti India dan Arab diberlakukan
hukum adatnya masing-masing. Namun, khusus untuk hukum yang
berkenaan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adatnya
masing-masing yang diterapkan, hal ini disebabkan : - Hukum adat
masing-masing golongan tersebut sangat beraneka ragam; - Hukum adat
masing-masing golongan tersebut sangat tidak jelas dan, - Dalam
kehidupan berbisinis banyak terjadi interaksi bisnis tanpa melihat
golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang
tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis. Oleh karena adanya
problematika diatas, maka dirancanglah suatu pranata hukum yang
disebut dengan penundukan diri dimana satu golongan tunduk kepada
suaut hukum dari golongan penduduk lain, Atas dasar itu, maka
kemudian bebas mendirikan perseroan terbatas yang dahulu disebut
Naamlooze Vennotschap, singk. NV. Hal inilah yang menjadi cikal
bakal lahirnya peseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang pada
waktu itu menjajah Indonesia serta merta menerapkan KUHD di engara
jajahan, sehingga sejarah hukum dagang Belanda tidak terlepas dari
sejarah hukum dagang Perancis dan Romawi . Corpus Iuris Civilis
peninggalan Romawi terdiri dari empat buku, yaitu : a.
Institusioanl (kelembagaan). Buku I ini memuat tenang
lembaga-lemabga yang ada pada masa kekaisaran Romawi, termasuk
didalamnya Consules Mercatorum (pengadilan untuk kaum pedagang); b.
Pandecta. Buku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti
asas facta sun servanda (berjanji harus ditetapi) ; asas partai
otonom (kebebasan berkontrak) unus testis nullus teestis (satu
saksi bukanlah saksi), dan lain-lain ; c. Codex. Memuat uraian
pasal demi pasal yang tidak terpisahkan antara hukum perdata dan
hukum dagang ; d. Novelete. Berisi karangan atau cerita.
Sekitar tahun 1920 s/d 1930 tercatat dalam sejarah bahwa seorang
pengusaha golongan bumi putera bernama Nitisemito merupakan pemilik
perusahaan rokok Norojo yang merupakan salah satu bisnis tangguh
pada masa itu. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1930-an seorang
pengusaha golongan Cina mendirikan pabrik rokok dibawah naungan
perusahaan rokok dengan merek produk Dji Sam Soe. Pada masa
dasawarsa 1930 dikenal pula golongan Cina yang berbisnis gula dan
trading dibawah satu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh
Oei Tiong Ham. Sedangkan golongan bumiputera lain yang mendirikan
perusahaannya masing-masing seperti : H. Samanhudi, Djohar Soetan
Sulaiman, Rahman Tamin, Agoes Dasaad, H. Syamsuddin, dan lain-lain.
Sementara itu, terdapat pula pengusaha Belanda yang pada masa itu
dianggap menonjol dengan perusahaan yang didirikan olehnya seperti
Lideteves. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan Presiden Soekarno
dalam rangka memajukan pengusaha pribumi pernah pula mencanangkan
program benteng. Dimana dalam program ini, pengusaha golongan
pribumi diberikan kemudahan tertentu, seperti pemberian kredit dan
hak-hak tertentu yang bersifat monopoli. Pada tahun 1957 Perdana
Menteri Juanda menghentikan program benteng karena program ini
lemah pengontrolan dari pihak pemerintah dan cenderung
disalahgunakan. Pada fase berikutnya, yang dikenal pada masa Orde
Baru, Presiden Soeharto memberikan kebijakan longgar bagi pengusaha
Golongan Cina, sehingga golongan Cina berkembang pesat sebagai
pengusaha terbukti dirikan banyak perusahaan baru, diantara mereka
yang menjadi orang kaya dengan banyak perusahaannya, seperti
Soedono Salim yang terkenal dengan perusahannya dibawah payung
Salim Grup. Pada masa orde baru ini, disahkan dan diundangkan UU
No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, dimana lahirnya
undang-undang ini merupakan lex specialis dari pengaturan mengenai
perseroan yang tercantum dalam KUHD. Dengan berlakunya UU No., 1
tahun 1995, maka hal-hal yang berkaitan dengan perseroan ditentukan
oleh UU No. 1 tahun 1995. Dari segi bentuk, lahirnya UU No. 1 tahun
1995 telah memperkenalkan bentuk-bentuk peseroan seperti BUMN dan
BUMD yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh
Pemerintah.
Pada era reformasi, kemudian disahkan dan diundangkan UU No. 40
tahun 2007 dimana adanya pengaturan hal-hal baru dalam
undang-udang, seperti : Tanggung Jawab Sosial (CSR), perubahan
modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus
perseroan dna pendaftaran perseroan yang sudah mempergunakan
Information Tehnology (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah
dapat dilakukan secara on-line. Lahirnya UU No. 40 tahun 2007
sekaligus mencabut pemberlakuan UU No.1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas.
BAB II PEMBAHASAN
A. PERSEREOAN TERBATAS Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya
dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya
Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).
Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni
perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang
terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas
merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai
nominal semua saham yang dimilikinya. Berdasar Pasal 1 UUPT No.
40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT
menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban,
sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (persona standi
in judicio) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Dalam PT
hanya organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan
perusahaan (Ery Arifudin, 1999: 24). Hal ini berarti PT dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan
dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan
perantaraan pengurusnya). Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah
seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi
menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori
yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai
kehendak PT. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan pengurus yang
bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT
dengan semua harta bendanya (Normin S. Pakpahan, 1997: 75).
Perseroan Terbatas (LLC) telah menjadi alat yang ampuh untuk
mencapai tujuan perlindungan aset banyak. The LLC adalah strategi
yang paling fleksibel dan nyaman untuk memiliki properti sewa,
isolasi Aset Berbahaya, operasi bisnis, dan mencapai tingkat yang
sangat baik privasi keuangan.
LLC tidak lagi menjadi badan hukum baru dan belum teruji.
Sekarang diakui di lima puluh negara dengan mapan kasus hukum dan
ketetapan. Penerapan format LLC mulai di Wyoming dan Florida pada
tahun 1970 dengan persetujuan negara-negara lain paling lama
setelah itu. Tujuan dari undang-undang LLC adalah untuk
memungkinkan individu untuk membuat badan hukum yang menghindari
banyak masalah pajak dan bisnis yang melekat dalam struktur
perusahaan dan kemitraan. Tujuan hukum adalah untuk memungkinkan
individu untuk melakukan keuangan mereka dan urusan bisnis dengan
cara yang efisien dan nyaman tanpa pembatasan, formalitas, dan
kewajiban yang terkait dengan entitas lain. Lebih khususnya, LLC
menyediakan perlindungan dari kewajiban dari suatu perusahaan tanpa
formalitas menit perusahaan, peraturan, direktur, dan pemegang
saham. Berbeda dengan hukum perusahaan, yang memungkinkan pemegang
saham dan petugas untuk secara individual digugat jika formalitas
perusahaan tidak diikuti, hukum LLC khusus melarang gugatan
terhadap anggota semata-mata karena kegagalan untuk mengikuti
formalitas. Itu adalah perbedaan penting yang harus Anda mengerti.
Seperti yang kita diskusikan, pemegang saham prinsip dan manajer
dari sebuah perusahaan secara rutin sebagai pihak tergugat dalam
gugatan terhadap perusahaan-memaksa mereka menanggung biaya
pengacara untuk membela diri dan rendering perisai perusahaan
berarti dari sudut pandang praktis. Tujuan utama dari undang-undang
LLC adalah untuk mengubah hasil ini dengan jelas menyatakan bahwa
anggota dan manajer dari LLC tidak dapat disebut dalam gugatan
terhadap perusahaan. Undang-undang baru digambar khusus untuk
menyediakan kendaraan yang akan melindungi pemilik dari tanggung
jawab terkait dengan bisnis-apa perusahaan itu dimaksudkan untuk
tetapi tidak lagi dicapai di era litigasi rawan modern. Sejumlah
perkecualian untuk aturan umum terbatas yang terkandung dalam
undang-undang LLC dan dalam kasus hukum selanjutnya. California
Korporasi Kode Bagian 171011 (b) menyediakan:
Seorang anggota suatu perseroan terbatas yang dikenakan
kewajiban sesuai dengan hukum umum yang mengatur kewajiban alter
ego dan juga akan menjadi pribadi bertanggung jawab dalam keputusan
pengadilan atau untuk setiap hutang, kewajiban, atau kewajiban
perseroan terbatas, baik kewajiban yang atau kewajiban timbul dalam
kontrak, kesalahan, atau, dalam situasi yang sama atau serupa dan
pada tingkat yang sama sebagai pemegang saham dari suatu perusahaan
mungkin secara pribadi bertanggung jawab atas segala hutang,
kewajiban, atau kewajiban dari korporasi; kecuali bahwa kegagalan
untuk terus rapat anggota atau manajer atau kegagalan untuk
mematuhi prosedur yang berkaitan dengan panggilan atau pelaksanaan
rapat tidak akan dianggap sebagai faktor cenderung untuk menetapkan
bahwa anggota atau anggota telah mengubah ego atau kewajiban
pribadi untuk utang, kewajiban, atau kewajiban perseroan terbatas
di mana anggaran organisasi atau perjanjian operasi tidak secara
tegas mengharuskan diadakannya rapat anggota atau manajer.
Undang-undang itu sendiri memungkinkan untuk menusuk dari selubung
perusahaan di bawah teori "alter ego" atau berdasarkan teori lain
yang bisa digunakan untuk melawan bentuk perusahaan (selain
kegagalan untuk mempertahankan formalitas perusahaan). Selain itu
perlindungan kewajiban sederhana ditingkatkan, LLC juga nyaman
untuk mempertahankan. Pemilik diijinkan untuk mengadopsi aturan
fleksibel mengenai administrasi dan operasi bisnis. Untuk tujuan
pajak, itu diperlakukan seperti kemitraan. Itu berarti LLC itu
sendiri tidak membayar pajak penghasilan. Semua aliran pendapatan
dan pemotongan melalui langsung kepada anggota dan melaporkan pajak
pribadi mereka pajak. Jika LLC hanya memiliki satu anggota, pemilik
dapat memilih untuk mengobatinya untuk tujuan pajak penghasilan
yang tidak ada pajak federal diperlukan "entitas diabaikan.", Dan
penghasilan dan beban dilaporkan sebagai kepemilikan tunggal pada
pengembalian pribadi.
B. UNSUR-UNSUR PERSEROAN TERBATAS (PT) Berdasarkan pengertian
tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut
UUPT harus memenuhi unsur-unsur: 1. Berbentuk badan hukum, yg
merupakan persekutuan modal; 2. Didirikan atas dasar perjanjian; 3.
Melakukan kegiatan usaha; 4. Modalnya terbagi saham-saham; 5.
Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlm UUPT serta peraturan
Pelaksanaannya. Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi
persyaratan material antara lain: 1. Perjanjian antara dua orang
atau lebih; 2. Dibuat dengan akta autentik ; 3. Modal dasar
perseroan; 4. Pengambilan saham saat perseroan didirikan.
C. PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan Pendiri yang
sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada
saat PT didirikan.Adapun prosedur pendirian perseroan terbatas
adalah sebagai berikut: 1. Persiapan, antara lain:
kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2
org atau lebih) utk dituangkan dalam akta notaris akta
pendirian.
2. Pembuatan Akta Pendirian, yg memuat AD dan Keterangan lain
berkaitan dg pendirian Perseroan, dilakukan di muka Notaris. 3.
Pengajuan permohonan (melalui Jasa TI & didahului dg pengajuan
nama perseroan) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika
dikuasakan pengajuan hanya dpt dilakukan oleh Notaris) diajukan
paling lambat 60 hari sejak tgl akta pendirian ditanda-tangani,
dilengkapi keterangan dengan dokumen pendukung. Jika lengkap
Menteri langsung menyatakan tdk keberatan atas permohonan ybs
secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tdk
keberatan, yang bersangkutan wajib
menyampaikan secara fisik serta permohonan yang dilampiri
dokumen pendukung, 14 hari, Kemudian Menteri menerbitkan keputusan
pengesahan BH Perseroan yang ditanda-tangani secara elektronik. 4.
Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri, dilakukan bersamaan
dg tgl Kepmen mengenahi Pengesahan BH Perseroan, persetujuan atas
perubahan AD yg memerlukan Persetujuan; penerimaan pemberitahuan
perub AD yg tdk memerlukan persetujuan; atau penerimaan
pepberitahuan perub data perseroan yg bukan mrpk perub AD). Daftar
perseroan terbuka utk umum. 5. Pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara RI (pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri,
antara lain: akta pendirian perseroan beserta Kepmen ttg Pengesahan
BH Perseroan; akta perubahan AD beserta Kepmen sbgmana dimaksud Psl
21 ayat (1); Akta perubahan AD yg telah diterima pemberitahuanya
oleh menteri).
C.1. Perbedaan Persyaratan PT pada Umumnya dengan PT Bank: PT
pada umumnya: 1. Prosedur pengesahan badan hukum: tidak perlu
adanya persetujuan prinsip dari intansi terkait 2. Kegiatan Usaha:
boleh melakukan kegiatan usaha rangkap/lebih dari satu kegiatan
usaha 3. Permodalan: Modal dasar minimal Rp 50 juta. 4.
Kepemilikan: tidak ada pembatasan. 5. Direksi dan Komisaris: dapat
dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi ketentuan UUPT.
PT Bank : 1. Prosedur pengesahan badan hukum: PT bank
persetujuan prinsip dari Dewan Gubernur BI mrpkan kausa
diberikannya pengesahan 2. Kegiatan usaha: perbankan merupakan
satu-satunya kegiatan usaha 3. Permodalan: Modal disetor minimal Rp
3 Trilyun utk pendirian Bank Umum; sedang BPR di DKI Jakarta raya:
Rp 5 M, di Ibukota Ibukota Propinsi di P. Jawa & bali dan di
wil. Kab/Kota Botabek: Rp 2 M, di Ibukota Prop. Di luar P. Jawa
& bali: Rp 1 M,
dan wilayah lain di luar wil. di atas: Rp. 500 juta. (PBI No.
2/27/PB/2000 jo PBI No. 6/22/PBI/2004). 4. Kepemilikan: ada
pembatasan sebagaimana diatur dalam UU & perat. Pelaksanaannya
(PBI No. 2/27/PB/2000 jo PBI No. 6/22/PBI/2004). 5. Direksi dan
Komisaris: untuk PT bank perlu ditambah adanya fit and proper test
dari BI dan persyaratan lain yang diatur dalam PBI No. 2/27/PB/2000
jo PBI No.6/22/PBI/2004 jo PBI No. 6/23/PBI/2004 jo SEBI No.
6/35/DPBPR tgl 16 Agustus 2004).
Kelebihan Perseroan Terbatas 1. Tanggung jawab yang terbatas
dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya
adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan
punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda
setorkan. Tidak lebih. 2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan
hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik.
Pemilik dapat berganti-ganti. 3. Mudah untuk memindahkan hak milik
dengan menjual saham kepada orang lain. 4. Mudah memperoleh
tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan
mengeluarkan saham baru. 5. Manajemen dan spesialisasinya
memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara
efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, anda bisa
ganti dengan yang lebih cakap. Keburukan Perseroan Terbatas 1. PT
merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang
terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para
pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan.
Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. 2. Jika anda akan
mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari
bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan
akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu. 3. Biaya
pembentukannya relatif tinggi. 4. Bagi sebagian besar orang, PT
dianggap kurang secret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini
disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan
kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.
BAB III PENUTUP
