Upload
septiwul
View
177
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Struktur OrganisasiPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL
Bonny Anang Dwijanto
Kepala Perwakilan
Mangaradja Surjadi Hutagaol
Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Jaya RahmadKepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Ramli Midian Sihombing
Kepala Bidang Akuntan Negara
Dwi Agus Praptama Kepala Bidang Investigasi
Ikhwansyah Kepala Bagian Tata Usaha
Pimpi Buhaera Kanam
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Prolap)
Harsono Kepala Subbagian Kepegawaian
Darmawan Kepala Subbagian Keuangan
Darwin Kepala Subbagian Umum
Peran Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, perubahan-perubahan lingkungan strategik yang terjadi, telah mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang pengawasan fungsional. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance dan good coorporate governance, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan BPKP, audit yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mendukung Platform Pemerintah yang diarahkan pada :
1. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Penciptaan aparatur yang bersih, berkualitas, dan bertanggung jawab 3. Pembentukan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, auditabel dan akuntabel.
I. FUNGSI AUDIT
Beberapa tugas penting di bidang pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama ini, antara lain :
1. Audit ketaatan dan audit operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah;
2. Audit keuangan, audit operasional, dan audit kinerja terhadap BUMN/BUMD/BHMN dan Pertamina beserta anak Perusahaannya;
3. Audit keuangan terhadap bantuan/pinjaman luar negeri; 4. Investigasi terhadap penyimpangan keuangan negara/daerah ; 5. Audit terhadap Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP); 6. Audit atas permintaan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk Dana
PKPS BBM, Pendataan dan Penyaluran Bantuan bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Pulau Nias Sumatera Utara;
7. Audit Dana Dekonsentrasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Gedung/Kantor dan Tanah Milik Negara;
8. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Daerah atas permintaan Instansi Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan untuk membantu mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya.
II. FUNGSI NON AUDIIII.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Sumatera Utara. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong terwujudnya good governance, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara harus mampu menjawab pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.
IV. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JFA
Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
Sebagai kepanjangan tangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pembina JFA, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan teknis para auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi secara berkelanjutan. Diklat yang diberikan dapat dikelompokkan ke dalam diklat teknis dan diklat sertifikasi serta pelaksanaan diklat / Pelatihan Kantor Sendiri dengan uraian sebagai berikut :
1. Diklat teknis adalah jenis diklat yang diberikan kepada para auditor BPKP dan auditor APIP lain dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pengawasan dan kemampuan penunjang lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Perwakilan BPKP lain di Sumatera.
2. Diklat Sertifikasi Program dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme para auditor yang dilaksanakan dengan melalui diklat sertifikasi JFA secara berjenjang sesuai dengan latar belakang pendidikan, golongan/pangkat dan peran dalam penugasan. Diklat sertifikasi JFA yang dilaksana telah diikuti oleh sebagian besar PFA yang ada di 25 Inspektorat/Bawaskab/kota se Provinsi Sumatera Utara. Selain melaksanakan diklat sertifikasi sesuai dengan Kalender Diklat Pusdiklatwas BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan diklat sertifikasi JFA dengan dana mandiri dari Inspektorat/ Bawaskab/kota se Provinsi Sumatera Utara.
V. KEGIATAN SOSIAL, OLAH RAGA dan SENI
Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi formalnya, pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan fungsi sosial kemasyarakatan, olah raga dan seni untuk menjaga kebersamaan antara pegawai tetap terjaga karena
bagaimanapun juga kebersamaan adalah salah satu faktor penting dalam sebuah team work. Ada beberapa wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, olah raga dan seni yaitu :
1. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)Sebagai bagian dari KORPRI Unit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, pegawai selalu berperan aktif mengikut seluruh kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh KORPRI seperti, upacara-upacara bendera,kegiatan olahraga,seni dan sosial (sunatan massl, donor darah dan kunjungan ke panti asuhan,panti jompo) yang selalu diselenggarakan setiap kali memperingati hari ulang tahun BPKP dan hari-hari besar lainnya.
2. Persekutuan KristenPersekutuan Kristen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara aktif mengadakan kebaktian bulanan bagi anggotanya.
3. Badan Amalan Islam aktif mengadakan kegiatan pengajian bulanan, memperingati hari-hari besar agama Islam bagi anggotanya. Untuk memudahkan anggotanya melakukan ibadah sehari-hari, dilingkungan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah berdiri sebuah mushalla.
4. Perkumpulan Karyawati 'SRIKANDI' adalah wadah kegiatan karyawati Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Srikandi yang beranggotakan seluruh karyawati Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan yang mendorong karyawati agar lebih bersemangat dalam bekerja, meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan untuk mendukung kinerja yang lebih baik.
5. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memiliki Klub Badminton 'SPIRIT GATSU 55' sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Jadual latihan dua kali dalam seminggu yaitu tiap hari Senin dan Rabu di Lapangan Badminton Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Visi dan Misi
Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.
Program dan Kegiatan
Kode Program dan
KegiatanUraian Program dan Kegiatan
01.01.01
3676
01.01.02
3678
01.01.06
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
3701
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
RENCANA KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011
No KINERJA OUTPUTTARGET
(Laporan)
1 LHP Lintas Sektoral Bidang Perekonomian 14
2Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
1
3 LHP Atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian 1
4 LHP Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian 27
5 LHP Atas Proyek PHLN 74
6 LHP Lintas Sektor Bidang Polsoskam 66
7 LHP Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 5
8Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
15
9 LHP Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2
10 LHP Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam 1
11 LHP Lintas Sektoral Bidang Keuangan Daerah 5
12 LHP BUN Bidang Keuangan Daerah 121
13 Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPD 11
14LHP Atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah
2
15LHP atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah
47
16Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah
42
17 Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 15
18 LHP atas Kinerja BUMD 24
19 Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 10
20 Sosialisasi masalah korupsi 5
21 Bimtek/asistensi Implementasi FCP 8
22 Kajian Pengawasan 1
23 Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim 8
24 Audit Investigasi, PKKN dan PKA 87
25Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP di daerah
1
26 Evaluasi Penerapan tata kelola APIP di daerah 2
27 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 44
28 Jumlah Sarana dan Prasarana 3
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 5.278.286,00
Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
16.330.520,00
Jumlah Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
650.000,00
Jumlah Anggaran 22.258.806,00
sumber : TAPKIN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
TUPOKSI
Menyelenggarakan sebagian tugas BPKP Pusat di daerah dengan kewenangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.
KEPALA PERWAKILANPerwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Penyaiapan rencana dan program kerja pengawasan 2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan
pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara 3. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan
pengurusan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah atas permintaan daerah, 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis
dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, 5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah 6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Daerah 7. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha
Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan kontrak kerja sama, basan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, Kontraktor Bagi hasil dan kontrak kerja sama, Badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pada Instansi Penyidik dan Instansi Pemerintah Lainnya.
10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan
11. Pelaksanaan administrasi.
BAGIAN TATA USAHABagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Sebagai penunjang kegiatan pengawasan, Bagian Tata Usaha terdiri dari Suib Bagian yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Subbag Program dan Pelaporan, mendukung kegiatan pengawasan melalui: o Implememtasi system informasi perencanaan untuk monitoring realisasi
Rencana Kerja Tahunan o Monitoring pelaporan hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen
Hasil Pengawasan (SIM-HP) o Melakukan Review Persiapan Penugasan o Implementasi SIM-HP untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan
2. Subbag Keuangan, mendukung kegiatan pengawasan melalui: o Perencanaan anggaran melaui Anggaran Berbasis Kinerja o Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) o Pengelolaan Keuangan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi
Pemerintah (SAP) 3. Subbag Umum, mendukung kegiatan pengawasan melalui:
o Pengelolaan Inventaris Kantor dengan implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
o Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor
4. Subbag Kepegawaian, mendukung kegiatan pengawasan melalui: o Peningkatan kemampuan SDM dengan mengirimkan pegawai ke Pusat
Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP o Pengeloaan Administrasi Kepegawaian o Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Aparat Pengawasan Fungsional
Intern Pemerintah (APIP)
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAHBidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.
BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAHBidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan.
BIDANG AKUNTAN NEGARABidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
BIDANG INVESTIGASIBidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALKelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Visi Misi Telkomsel Diposkan oleh Agusman Haryadi di 07.53 Visi
To become a leading InfoCom player in the region
Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik.
Misi
Telkom mempunyai misi memberikan layanan " One Stop InfoCom Services with Excellent Quality and Competitive Price and To Be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation " dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, dengan harga kompetitif.
Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis. Label: Visi Misi