A. INSTRUMEN HUKUM KEUANGAN NEGARA.

1. UUD 1945 mengenai keuangan diatur. Bab 8 Pasal :

-       Pasal 23, Ditetapkan tiap tahun untuk kemakmuran rakyat

-       Pasal 23.B,Macam d an harga mata uang ditetapkan dengan UU

-       Pasal 23.C, Hal hal  lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU

-       Pasal 23 D, Negara mewakili suatu Bank, sentral susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggung jawab dan indenpedensinya diatur dengan UU.

2. UU no.17/2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 ayat 1 : Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

3. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Definisi perbendaharaan negara sebagaimana diatur dalam, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Perbendaharaan Negara adalah:

”...pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan

yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”

Pasal 2 dikatakan:

”Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1 meliputi:

a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara

b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah

c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara

d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah

e. Pengelolaan kas

f. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah

g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah

h. Penyelenggaraan akuntansi dan system informasi manajemen keuangan negara/daerah

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

j. Penyelesaian kerugian negara/daerah

k. Pengelolaan Badan Layanan Umum

l. Perumusan standar, kebijakan, serta system dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD”.

4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan bagian umum

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

” Seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul

karena” :

a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertangungjawaban pejabat negara, baik di

tingkat pusat maupun daerah.

b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

5. UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

B. INSTRUMENT HUKUM KEUANGAN DAERAH

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

2. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Derah; dan

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah.